Modul Audit Investigasi
PERTEMUAN 15: PENYELESAIAN HUKUM
A.
TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penyelesaian hukum.Melalui
makalah ini, anda harus mampu: 15.1 Memahami upaya hukum untuk penyelesaian investigasi 15.2 Mengetahui peran auditor dalam peradilan putusan pengadilan
B.
URAIAN MATERI
Tujuan Pembelajaran 15: Menjelaskan upaya hukum untuk penyelesaian investigasi
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa audit investigasi dilaksanakan karena adanya salah satu dari sumber informasi audit. Audit investigasi memperjelas dan mengungkap indikasi kecurangan secara lengkap. Audit investigasi berkaitan dengan proses penyelesaian hukum sampai dengan pengadilan. Setiap orang yang dipanggil secara sah untuk keterangan sebagai memenuhinya.
saksi
maupun
Namun demikian
sebagai
tidak
dengan
memberikan
ahli) wajib
untuk
sendirinya seseorang
yang memberi keterangan di persidangan bebas untuk menerangkan apapun, melainkan
harus
tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, karena terhadapnya ada potensi untuk dapat dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum. 1.
Tuntutan Pidana a. Seorang auditor fraud, baik dalam kedudukannya sebagai saksi maupun
sebagai
ahli,
sebelum
memberikan
keteranganwajib mengangkat sumpah atau janji terlebih dahulu.
Dengan
demikian diharapkan ia tidak akan
memberikan
keterangan
karena
sumpah/janjinya
dalam
yang tersebut
tidak auditor
benar, akan
menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
81
Modul Audit Investigasi
sebenarnya sebagai saksi), atau menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki (apabila sebagai ahli). Apabila ternyata
keterangan
yang diberikan di persidangan tidak
benar, maka ada kemungkinan ia dapat dituntut berdasarkan pasal keterangan yang tidak benar (sumpah palsu). b. Jika ternyata keterangan yang diberikan merupakan fitnah, maka terhadap auditor tersebut dapat diancam pidana berdasarkan pasal 317 KUHP (penistaan). c.
Selain kedua ancaman tersebut, tidak tertutup kemungkinan ancaman pidana berdasarkan pasal 322 KUHP (membuka rahasia) jika ternyata auditor
dengan
sengaja
tidak
mengindahkan adanya pasal KUHAP atau pasal 145 Ayat (3) HIR (mengenai pengunduran diri dari kewajiban sebagai saksi atau ahli karena jabatan, martabat ataupun kewajiban untuk menyimpan rahasia). Dalam
hal terjadi
perbedaan mengenai kesimpulan atas suatu
hasil audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit, yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum, dengan Keterangan Ahli Audit Kecurangan dipersidangan, maka hakim ketua
sidang
yang akan memberikan penilaian atas kekuatan
pembuktian kedua jenis
alat
bukti
tersebut,
yang akan
dipergunakan olehnya sebagai dasar untuk mengambil keputusan (vonis). 2.
Tuntutan Perdata a. Selain ada kemungkinan dituntut secara pidana, terbuka pula kemungkinan bagi auditor untuk dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365
KUH
Perdata (perbuatan
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain). b. Tuntutan secara perdata terhadap auditor dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik secara bersamaan atau terpisah dengan pengajuan tuntutan secara pidana.
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
82
Modul Audit Investigasi
Tujuan Pembelajaran12.1: Menjelaskan peran auditor dalam putusan peradilan pengadilan
Selain hal-hal di atas ada juga titik rawan bagi auditor yang menyebabkan timbulnya potensi untuk dituntut atau digugat. Hal-hal ini dapat ditemukan pada praktik persidangan yang telah terjadi, antara lain: a.
Terdapat pertentangan kepentingan (conflicts of interest) pada diri auditor, sehingga ia tidak dapat bertindak independen.
b. Kurang persiapan untuk tampil di depan sidang, sehingga memengaruhi penampilan yang dapat berakibat melupakan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan dalam sidang tersebut. c.
Dalam pemeriksaan silang di pengadilan sering terjadi: 1) Kekurang-akuratan dalam membaca. 2) Terlalu memroteksi diri. 3) Pertentangan dengan pernyataan sebelumnya. 4) Menyampaikan informasi baru. 5) Terpengaruh oleh teori-teori yang diajukan lawan. 6) Menyatakan dugaan-dugaan karena terlalu berprasangka.
Sehingga
melemahkan kesaksian
yang
diberikan dan
membuka
peluang untuk dituntut atau digugat. Undang-undang hukum acara pidana (uu.nomor 8 tahun 1981) mengatur tahapan hukum acara pidana untuk investigasi sebagai berikut: 1. Penyelidikan 2. Penyidikan 3. Penuntutan 4. Pemeriksaan di siding pengadilan 5. Putusan pengadilan 6. Upaya hukum 7. Pelaksanaan putusan pengadilan 8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan Keterangan ahliadalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentanghal yang diperlukan untuk membuat
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
83
Modul Audit Investigasi
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Auditor investigatif pada APIP
perlu menguasai ilmu akuntansi dan auditing,
khususnya bidang investigatif serta pandai dan mahir dalam menerapkan ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang terkait dengan ilmu tersebut
sehingga dapat dinyatakan sebagai
seorang ahli dan dapat
dipanggil untuk memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemberi ketrangan ahli harus memiliki kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan dan memiliki surat permintaan dari penyidik untuk menjadi pemberi keterangan ahli, sehingga secara formal memenuhi syarat. Salah satu peran auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah peran sebagai pemberi keterangan ahli yang merupakan salah satu jenis alat bukti (sesuai KUHAP pasal 184). Auditor merupakan seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing, sehingga keahliannya dapat dipandang sebagai suatu alat bukti dengan melakukan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan. Seorang auditor yang ditugaskan sebagai pemberi keterangan ahli, walaupun bukan seorang ahli dalam ilmu hukum, hendaknya perlu memahami ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pemberian keterangan ahli. Beberapa ketentuan hukum yang perlu dipahami oleh auditor adalah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pengertian Keterangan Ahli, Pemberi Keterangan Ahli dan Bentuk Keterangan Ahli selanjutkan akan dijelaskan sebagai berikut.
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
84
Modul Audit Investigasi
a. Pengertian Keterangan Ahli Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (KUHAP Pasal 1 ayat 28). b. Pemberi Keterangan Ahli Pengertian pemberi keterangan ahli adalahorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentangsuatuperkarapidanayangiamempunyaikeahlian khusus tentangnya. Sebagai orang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan, sehingga auditor investigatif pada APIP
adalah orang yang menguasai ilmu
akuntansi dan auditing khususnya bidang investigatif serta pandai dan mahir dalam menerapkan ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang terkait dengan ilmu tersebut
dapat dinyatakan sebagai seorang ahli dan
dapat dipanggil untuk memberikan keterangan ahli baik di sidang pengadilan dalam perkara pidana. 3. Bentuk keterangan ahli Bentuk keterangan ahli dapat dibedakan dalam 2 hal yaitu: a.
Laporan dengan mengingat sumpah jabatan. Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu pemberi keterangan ahli menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP).
b. Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan. Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemberian keterangan di sidang pengadilan tersebut
diberikan setelah pemberi keterangan ahli mengucapkan
sumpah atau janji di hadapan hakim, selanjutnya dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). S1 Akuntansi Universitas Pamulang
85
Modul Audit Investigasi
Persyaratan menjadi pemberi keterangan ahli Pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi, biasanya diberikan oleh orang yang ahli dalam bidang audit investigatif. Ahli tersebut setidak-tidaknya
harus memenuhi kualifikasi
sebagai berikut: a. Memahami sistem dan issues keuangan, akuntansi keuangan, auditing dan sebagainya. b. Kemampuan
membangun
hypotesa,
mengumpulkan
informasi,
menganalisis dan memilah bukti. c. Pengetahuan
tentang
bukti
yang
relevan,
mencukupi,
cara
memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di peradilan. d. Dokumen/informasi keuangan dapat merupakan alat bukti, oleh karena itu harus dipahami dan diinterpretasikan secara tepat. e. Harus mampu menyajikan temuan dengan alur pikir yg jelas, obyektif, independen,
sehingga
dapat
mendudukkan
masalah
secara
proporsional. Biasanya persyaratan tersebut ditandai adanya sertifikat pernah mengikuti diklat audit investigatif atau audit forensic. Persiapan Pemberian Keterangan Ahli Pemberi Keterangan Ahli harus mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Instansi Penyidik Surat permintaan dari instansi penyidik atau pengadilan merupakan dasar seorang auditor investigatif memberikan keterangan ahli. 2. Pengumpulan Dokumen / Kertas Kerja Audit Sebelum memberikan keterangan ahli baik dalam proses penyidikan maupun kehadiran di pengadilan, ahli harus memastikan bahwa semua bukti/dokumen telah tersedia dan siap digunakan 3. Simulasi /Latihan Kegiatan (Dry Run) Bila auditor akan memberikan keterangan ahli di pengadilan, sebaiknya dilakukan ’dry run’ (latihan kegiatan) bersama,
dengan melakukan
simulasi menyerupai suasana persidangan di Pengadilan yaitu ada hakim,
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
86
Modul Audit Investigasi
jaksa penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum dengan menerima beragam pertanyaan sehingga tidak grogi dalam persidangan sebenarnya. 4. Memfokuskan pada Keahlian Profesi sebagai Auditor Sasaran
pemberian keterangan ahli adalah memberikan pendapat
berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut pihak penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi penyidik dan/atau hakim.
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
87
Modul Audit Investigasi
LATIHAN SOAL 1. Mengapa audit investigasi berkaitan erat dengan penyelesaian hukum di pengadilan. 2. Sebutkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemberi keterangan ahli di persidangan 3.
Apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemberi keterengan ahli di persidangan
4.
Jika terjadi perbedaan dalam laporan hasil audit atas kecurangan dengan keterangan saksi ahli dipersidangan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh hakim ?
S1 Akuntansi Universitas Pamulang
88
