PERTANYAAN DAN JAWABAN (1) PROGRAM HIBAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT Tanya Jawab No. : 1 Tanggal rilis : 29 Oct 2015
A. Prosedur Proposal dan Publikasi 1
T: J:
2
T: J:
3
T: J:
4
T: J:
5
T: J:
6
T:
Apakah ada website yang memungkinkan peminat untuk mengetahui semua pertanyaan dan jawaban tentang penyusunan Kertas Konsep PSDABM setiap saat? Sebagaimana disampaikan di dalam dokumen Pengumuman Permintaan Kertas Konsep (pada halaman 13), pertanyaan dan jawaban yang masuk akan dirangkum dan ditampilkan secara tertulis melalui GP Portal pada alamat: http://gp.mcaindonesia.go.id/hibah-psdabm/pertanyaan-dan-jawaban/ Apakah bisa mendapatkan contoh nota konsep yang pernah diajukan kepada MCAIndonesia? MCA-Indonesia tidak dapat mempublikasikan Kertas Konsep salah satu pengusul pada semua jendela hibah Proyek Kemakmuran Hijau. MCA-Indonesia telah menyediakan formulir Kertas Konsep yang dapat diisi oleh calon pengusul. Apakah bisa langsung mengajukan proposal lengkap pada tahapan Kertas Konsep? Silakan membuat Kertas Konsep sesuai dengan format yang telah disediakan. Proposal lengkap dapat dibuat setelah Kertas Konsep dinyatakan terpilih dan diundang untuk menyusun proposal lengkap. Mohon diberikan petunjuk penulisan proposal. Untuk tahapan ini, pengaju cukup mengajukan Kertas Konsep dan bukan proposal. Dokumen Permintaan Kertas Konsep Program Hibah PSDABM dan Formulir Aplikasi Keras Konsep dapat diunduh di: http://gp.mca-indonesia.go.id/hibah-psdabm/formulir-aplikasi-batas-waktu-dancara-pengiriman/ Apakah suatu lembaga bisa diberi tahu dasar penilaian proposal yang dapat menjelaskan mengapa suatu proposal ditolak? Penilaian akan didasarkan kepada pemenuhan Kertas Konsep terhadap persyaratan administrasi, kelayakan organisasi, kelayakan proyek dan berdasarkan kriteria penilaian tehnis proyek sebagiamana tercantum di dalam dokumen Pengumuman Permintaan Kertas Konsep (pada halaman 11-12). Dalam membuat kerangka logis proyek pada konsep note apakah output, intermediate outcome, outcomes dan impact sudah baku dari MCA-I (tidak perlu diisi
J:
7
T: J:
lagi) atau bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kerangka pemikiran proyek yang kami diajukan? Sesuai dengan dokumen Pengumuman Permintaan Kertas Konsep (pada Tabel-2 di halaman 5-6), para pengusul dapat mengajukan Kertas Konsep yang didalamnya mencakup kegiatan yang mendukung pada pencapaian Sasaran, Tujuan dan Hasil terkait dengan Jendela-2 Program Hibah PSDABM. Kerangka logis proyek yang diusulkan tentu saja dapat dikembangkan sesuai dengan masalah spesifik yang ingin dijawab dengan proyek tersebut, dan MCA-Indonesia akan melihat kesesuaian kerangka logis program yang diusulkan dengan kerangka logis Proyek Kemakmuran Hijau ini. Apakah kertas konsep ini harus ditulis dalam bahasa Inggris atau cukup dengan bahasa Indonesia? Kertas konsep harus ditulis dalam Bahasa Indonesia.
B. Lokasi Proyek 8
T: J:
9
T: J:
10
T: J:
11
T:
Apakah PSDABM dapat dilaksanakan di luar 24 kabupaten di 10 propinsi prioritas? Untuk undangan pengajuan Kertas Konsep kali ini, Program Hibah PSDABM hanya dapat dilaksanakan di 24 kabupaten prioritas di 10 propinsi prioritas Proyek Kemakmuran Hijau, yaitu: Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Kerinci (Jambi); Solok Selatan, Pesisir Selatan (Sumatera Barat); Sintang, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat); Malinau (Kalimantan Utara); Berau dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur); Mamuju, Mamasa (Sulawesi Barat); Luwu Timur, Luwu Utara (Sulawesi Selatan); Kolaka, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara); Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya (NTT); Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara (NTB) Apakah proyek yang diusulkan dapat dapat berlokasi lebih dari satu kabupaten? Bisa. Satu proyek dapat berlokasi di lebih dari satu daerah di satu lot yang sama (Sumatera–Kalimantan/Lot 1, Sulawesi–Nusa Tenggara/Lot 2). Untuk usulan proyek pada dua lot yang berbeda, harus diajukan sebagai 2 proyek yang berbeda kepada dua GPM yang berbeda. Apakah proyek bisa dilakukan di multilokasi dan lintas Lot, misal di Nusa Tenggara (yang termasuk dalam Lot-2) dan di Kalimantan (yang termasuk dalam Lot-1)? Pengaju boleh mengajukan usulan proyek untuk dua Lot, namun diajukan dalam dua kertas konsep yang berbeda, yang diajukan melalui masing – masing GPM (Yayasan KEHATI untuk Lot-1, Euroconsult Mott MacDonald untuk Lot-2) Mengapa harus ada proses negosiasi sebelum penanda tanganan? Bukankah itu akan membuat program kerja harus dibongkar lagi sesuai dengan hasil negosiasi?
J:
Dalam program hibah PSDABM, negosiasi dilakukan untuk menyempurnakan usulan dan menyesuaikan usulan yang ada dengan ketentuan MCA-Indonesia, misalnya dalam standar penganggaran (jika diperlukan). Negosiasi tidak akan dilakukan untuk mengubah substansi program.
C. Durasi Waktu Proyek 12
T: J:
Apabila program tidak selesai pada akhir 2017, apa konsekuensinya? Proyek akan dimonitor dan dievaluasi setiap 3 bulan dan dana akan dibayarkan sesuai dengan capaian setiap kuartal sehingga diharapkan bahwa di akhir tahun 2017 Proyek sudah dapat diselesaikan sepenuhnya. Dengan demikian, kemungkinan gagal atau berhasilnya Proyek sudah dapat diperkirakan sejak awal. Apabila dalam evaluasi terlihat bahwa proyek tidak berjalan sesuai yang diharapkan, maka bisa saja proyek dihentikan dan penerima hibah harus mengembalikan semua dana yang masih tersisa. Apabila kegagalan penyelesaian program disebabkan oleh hal yang tidak terduga, maka hal ini akan diatur mekanismenya secara detil di dalam dokumen Perjanjian Hibah. Seperti sudah disampaikan, proyek ini harus ditutup pada bulan Desember 2017.
D. Kelayakan Organisasi Pengusul 13
T: J:
14
T: J
Apakah koperasi yang pengurusnya berstatus pegawai negeri boleh mengajukan usulan program? Boleh, selama status hukum lembaga adalah koperasi. Yang tidak diperbolehkan adalah memberikan honorarium kepada pegawai negeri, termasuk pengurus koperasi yang kebetulan berstatus sebagai pegawai negeri. Apakah organisasi yang sudah mengusulkan proyek pada jendela hibah 1 dan 3 boleh mengajukan usulan? · Organisasi yang sudah mendapatkan hibah melalui jendela hibah 1 dan 3 boleh mengusulkan proyek pada jendela hibah 2, meskipun tidak menjadi prioritas dalam proses seleksi. · Untuk lembaga yang pernah mengajukan usulan pada jendela 1 dan 3 namun usulannya tidak lolos dalam proses seleksi, diperbolehkan untuk mengajukan usulan pada jendela 2. · Untuk organisasi yang tengah dalam proses seleksi pada jendela hibah 1 dan 3, namun belum mengetahui hasil akhirnya, dipersilahkan mengajukan kertas konsep – dengan ketentuan pada butir pertama diatas.
15
16 17 18
T: J: T: J: T: J: T: J:
19
T: J:
20
T: J:
21
T:
Apakah satu lembaga boleh tergabung dalam lebih dari satu konsorsium yang mengajukan lebih dari satu usulan proyek? Boleh Apakah satu lembaga boleh mengajukan lebih dari satu usulan nota konsep? Boleh Apakah konsorsium pengusul boleh berasal dari daerah yang berbeda? Boleh Instansi apakah yang dapat mengesahkan pendirian koperasi? Menurut Permen Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2006, setelah memiliki akte notaris, pendirian koperasi didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, yaitu: · Untuk Koperasi Primer dan sekunder yang anggotanya tersebar lebih dari 1 (satu) provinsi adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. · Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu provinsi adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian provinsi setempat. · Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota setempat. Apakah Koperasi juga wajib memiliki laporan keuangan yang telah diaudit? Perkoperasian di Indonesia diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menetapkan bahwa Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan. Peraturan Menteri No. 21/Per/M.KUKM/XII/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP dan USP Koperasi menetapkan bahwa KSP dan USP Koperasi yang telah memenuhi ketentuan wajib audit oleh Akuntan Publik, yaitu memiliki volume usaha senilai 1 Miliar Rupiah, ternyata terbukti tidak melaksanakannya, dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan. Atas dasar ini, MCA-Indonesia mensyaratkan koperasi yang mengajukan usulan kepada MCA-Indonesia untuk memenuhi peraturan yang berlaku tersebut. Apakah usulan proyek harus diajukan oleh konsorsium? Tidak ada ketentuan yang mewajibkan pengusul untuk bergabung dalam konsorsium. Ketentuan yang ada adalah, lembaga / organisasi yang berasal dari luar kabupaten prioritas, harus berkonsorsium dengan lembaga / organisasi yang berasal dari kabupaten di mana proyek diusulkan. Apakah anggota konsorsium memerlukan akta notaris / dokumen legal entitas?
J:
22 23
T: J: T: J:
24
T: J:
25
T:
J: 26
T:
J:
27
T: J:
28
T:
Anggota konsorsium juga harus memiliki dokumen legalitas, seperti akte notaris (yayasan/perkumpulan) untuk LSM / KSM, atau terdaftar sebagai koperasi atau prakoperasi di Dinas Koperasi setempat. Apakah anggota konsorsium harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun juga? Tidak harus Dalam konsorsium apakah semua anggota konsorsium wajib melampirkan salah satu laporan audit, atau hanya lead konsorsium? Hanya lead organization di dalam konsorsium yang wajib melampirkan laporan audit (dan atau dokumentasi lain yang menunjukkan kemampuan keuangan dalam menerima dan mengelola dana hibah PSDABM) Bagaimana bentuk laporan keuangan dan audit yang dimaksud, apakah harus dari lembaga akuntan publik? Sebaiknya laporan keuangan adalah laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga akuntan publik. Namun demikian, jika laporan yang diaudit oleh lembaga akuntan publik belum dimiliki, dapat juga dilampirkan dokumen lain yang mengkonfirmasi kemampuan pengelolaan keuangan, misalnya hasil audit internal oleh lembaga penyandang dana proyek sebelumnya (dan atau dokumentasi lain yang menunjukkan kemampuan keuangan dalam menerima dan mengelola dana hibah PSDABM) . Sebuah organisasi menjadi anggota konsorsium pada proyek Pengetahuan Hijau, tetapi proposal konsorsium tersebut ditolak; Apakah organisasi tersebut bisa menjadi lembaga pimpinan (lead agency) suatu konsorsium yang mengajukan proposal di Jendela 2? Boleh, selama lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk menerima hibah PSDABM dari Jendela 2. Sebuah lembaga yang berafiliasi dengan lembaga lain yang menjadi bagian dari konsorsium pelaksana proyek pengetahuan hijau, apakah dapat mengajukan usulan dalam jendela 2? Boleh, selama lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk menerima hibah PSDABM dari Jendela 2. Meskipun demikian, organisasi yang sudah mendapatkan hibah melalui jendela hibah lainnya, termasuk hibah Pengetahuan Hijau, tidak akan menjadi prioritas dalam proses seleksi. Apakah kelompok tani HKm atau kelompok tani yang lain, dan juga organisasi masyarakat yang lain dapat menjadi penerima hibah? Bisa, selama kelompok tersebut memenuhi persyaratan untuk menerima hibah PSDABM. Kelompok tani yang telah berbentuk koperasi, seperti Koperasi HKm, dapat menjadi lembaga pengusul jika telah memenuhi persyaratan yang lain. Jika memang belum dapat memenuhi persyaratan yang lain, sebaiknya bergabung dengan lembaga yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengaju dan bergabung dalam konsorsium. Apakah institusi pendidikan (sekolah) dapat menjadi pengusul?
J:
29
T: J:
30
T: J:
Insititusi pendidikan disarankan untuk tidak menjadi lead organization. Jika terdapat asosiasi pengajar (guru atau dosen) yang berbadan hukum, dan juga tidak terdiri dari pengajar berstatus pegawai negeri sipil, organisasi tersebut dimungkinkan menjadi lembaga pengaju. Apakah pengusul dapat melibatkan instutisi pemerintah, seperti balai diklat, balai penelitian, KPH, atau institusi yang lain? Pada dasarnya, pelibatan institusi pemerintah sangat diharapkan, selama ketentuan pembiayaan di MCA-Indonesia, yaitu tidak dapat memberikan honorarium kepada pegawai negeri sipil, tetap dipenuhi. Apakah perusahaan swasta boleh berpartisipasi menjadi pengaju dalam skema hibah PSDABM? Seperti disebutkan dalam publikasi, badan usaha (swasta) yang masuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Badan usaha yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), karenanya tidak diperbolehkan mengikuti Program Hibah ini.
E. Tipe Kegiatan 31
T: J:
32 33
T: J: T: J:
34
T: J:
35
T: J:
Apakah jendela 2 bisa membiayai pembangunan bendungan untuk mengairi sawah yang kurang dari 100 hektar? Bisa, namun tidak untuk pengadaan lahannya. Pembangunan infrastruktur seperti ini harus memenuhi semua persyaratan yang diatur oleh instansi terkait. Apakah di jendela 2 diberikan dana untuk penyelesaian konflik di masyarakat adat? Tidak Apakah dana untuk organisasi perempuan itu harus terkait dengan PSDABM? Ya. Dana untuk pemberdayaan perempuan oleh organisasi perempuan harus dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Apakah boleh memasukkan program advokasi dalam proyek yang diusulkan? Advokasi sebagai bagian dari rangkaian program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dimungkinkan untuk diusulkan. Namun demikian, pada dasarnya program ini bukan program advokasi, karena itu disarankan untuk tidak mengusulkan program advokasi yang berdiri sendiri, terlebih untuk kegiatan advokasi perubahan kebijakan yang akan memakan waktu yang lebih panjang dari durasi proyek yang diusulkan. Apakah memungkinkan bahwa program yang diusulkan mendukung program yang sudah ada? Ya. Sangat memungkinkan.
36
T:
37
J: T: J:
38
T: J:
39
T: J:
40
T:
41
J: T: J:
Karena besarnya dana yang ditawarkan tidak sebanding dengan skala proyek yang terbatas, apakah boleh menggabungkan beberapa jenis program yang berbeda? Ya, boleh. Apakah kegiatan rehabilitasi hutan bakau pesisir dapat dijadikan proyek terpadu dgn kegiatan perikanan seperti budidaya rumput laut dan model empang parit? Seperti disampaikan dalam publikasi yang ada, program ini adalah program pengelolaan sumber daya alam berbasis lahan. Karena itu, budidaya rumput laut dan perikanan laut tidak termasuk dalam lingkup program ini. Apakah boleh membuat pasar pertanian sebagai penampung hasil pertanian para petani sebagai upaya promosi dan pemasaran produk? Menginisiasi atau membuat pasar pertanian diperbolehkan menjadi salah satu bentuk kegiatan, sepanjang pembuatan pasar atau outlet tersebut terintegrasi dalam sebuah proyek pengembangan usaha pertanian berkelanjutan. Apakah boleh membuat perkebunan sawit baru yang nantinya di proses bioetanol yang dapat digunakan sebagai green energi? Pengembangan sawit dan kegiatan turunannya tidak termasuk dalam program hibah jendela-2 ini. Apakah boleh pengajuan ekowisata untuk membeli lahan di sekitar sungai sebagai tempat pendukung dan prasarana lainnya? Dana hibah ini tidak diperkenankan untuk pembelian tanah. Dalam pegembangan energi terbarukan, bolehkan mengembangkan dua strategi sekaligus, yaitu revitalisasi dan pembuatan unit baru? Ya, diperbolehkan –sepanjang tata waktunya memungkinkan.
F. Cross Cutting 42
T: J:
43
T: J:
44
T:
Apakah Economic Rate of Return (tingkat pengembalian ekonomi) dihitung dalam jangka waktu proyek atau 20 tahun? Bagaimana menghitungnya? ERR 10% dihitung sebagai proyeksi ERR 20 tahun. Penghitungan ERR akan dilakukan oleh tim ECON MCA-Indonesia, sesuai data yang dikontribusikan oleh pengusul dengan asistensi GPM. Penghitungan ERR ini akan dilakukan dalam tahapan penyusunan proposal lengkap. Apakah ERR dan Landscape Lifescape Analysis harus dilakukan pada tahap kertas konsep? Pada tahap kertas konsep, cukup menunjukkan indikasi ERR dan L&L Analysis dengan mengisi formulir kertas konsep yang telah disediakan. Apakah dana 2 juta dollar itu untuk pengarus-utamaan (mainstreaming) gender sedangkan yang 45 juta tidak perlu memasukkan unsur gender?
J:
45
T: J:
Dana tambahan 2 juta dollar diperuntukkan khusus untuk organisasi perempuan yang bekerja dan mendorong peran serta perempuan dalam bidang PSDABM, namun semua proyek yang diusulkan untuk didanai dari dana yang 45 juta dollar tetap harus memperhatikan persoalan ketimpangan gender. Penting untuk dicatat bahwa alokasi dana khusus itu bukan sekedar untuk pengarusutamaan gender namun untuk pengembangan organisasi perempuan dan peran perempuan dalam PSDABM. Untuk pengembangan beberapa jenis proyek, seperti pembangunan mikrohidro, diperlukan UKL-UPL. Apakah studi lingkungan untuk UKL/UPL bisa didanai oleh MCA? Selama studi lingkungan tersebut dilaksanakan di dalam masa proyek, studi tersebut dapat didanai dari hibah PSDABM.
G. Kelayakan Proposal (Kriteria Penilaian) 46
T:
J:
47
T: J:
48
T:
J:
Dalam proyek ini ada 3 studi kelayakan, yaitu kelayakan dari segi sosial sosial, ekonomi dan teknis. Kelayakan ekonomi dan teknis mudah diukur, namun bagaimana dengan kelayakan sosial? Bagaimana mengukurnya? Ilmu sosial memang bukan ilmu eksakta, tetapi kelayakan sosial bisa dinilai berdasarkan kajian sosial yang mengidentifikasi keberadaan masyarakat tertentu. Hal-hal seperti kekompakan (kohesi sosial), kemampuan berorganisasi, tata-nilai budaya yang mendorong warga untuk berusaha, tingkat partisipasi dalam kegiatankegiatan pembangunan masyarakat, keterlibatan perempuan dan kelompok rentan, dsb, bisa diidentifikasi dan memberikan gambaran tentang kelayakan suatu proyek dari segi sosial. Teknologi tepatguna yang seperti apa yang dapat diterapkan dalam proyek? MCA-Indonesia tidak memiliki preferensi pada jenis teknologi tertentu. Pemilihan teknologi diserahkan kepada pengusul, dan MCA-Indonesia akan menilai kelayakan dan tingkat kemanfaatan dari teknologi yang diusulkan oleh pengaju untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat komunitas. Dalam program pertanian, misalnya pengembangan bibit organik bersertifikat, ada kemungkinan belum ada hasil yang dapat dilihat dalam durasi masa proyek. Jika pada masa penanaman dalam waktu satu tahun belum panen/belum ada hasil apakah proyek kita dianggap gagal? MCA-Indonesia memahami bahwa proyek pengelolaan sumberdaya alam bukan merupakan proyek yang dapat diketahui hasil akhirnya di waktu singkat. Namun demikian, diminta kepada para pengusul untuk menyusun target yang dapat diukur di dalam periode proyek. Meskipun hasil akhir belum ada, dipersilakan kepada pengusul untuk menentukan indikator – indikator terukur yang dapat menjadi acuan penilaian keberhasilan proyek.
H. Budget dan Allowable/Un-allowable Cost 49
T: J:
50
T: J:
51
T: J:
52 53
T: J: T: J:
54
T:
J:
55
T: J:
56
T: J:
Berapa jumlah dana maksimal yang dapat diajukan dalam skema hibah ini? Dana yang dapat diajukan dalam skema hibah ini adalah antara US$ 250 ribu sampai dengan US$ 2 juta, atau jika menggunakan kurs US$ 1 = Rp. 13,000 maka kisaran anggarannya adalah antara 3,25 miliar rupiah sampai dengan 26 miliar rupiah. Apakah dalam anggaran proyek dapat dimasukkan biaya perawatan hasil proyek (misalnya turbin mikrohidro atau solar panel) pasca periode pelaksanaan proyek? MCA-Indonesia hanya dapat membiayai biaya kegiatan selama durasi waktu proyek (sampai dengan Desember 2017), dan karenanya penting untuk menjelaskan aspek keberlanjutan dari proyek paska MCA-Indonesia. Apakah ada perbandingan biaya manajemen (overhead) dengan biaya proyek yang dipersyaratkan? Perbandingan umum antara biaya proyek dan biaya manajemen (overhead) adalah 85:15. Karena itu para peminat diharapkan dapat melakukan perhitungan dan perencanaan biaya dengan sebaik-baiknya. Apakah pengusul dapat mengajukan “management fee”? “Management fee” tidak dapat diberikan oleh MCA-Indonesia. Untuk menentukan gaji pelaksana proyek, dari tingkat pelaksana di lapangan, sampai dengan manajer atau direktur lembaga pengusul, adakah standar yang ditetapkan? MCA-Indonesia tidak menetapkan standar khusus untuk gaji pelaksana proyek, melainkan menggunakan “market rate” atau standar pasar. Namun demikian, MCAIndonesia mensyaratkan adanya ”salary history” untuk menentukan besaran gaji yang dapat diberikan kepada personal yang diusulkan yang akan digunakan sebagai patokan gaji atau honor. Apakah seorang manajer atau direktur lembaga bisa mendapatkan honor jika yang bersangkutan menjadi nara sumber dalam kegiatan yang dilaksanakan pada proyek tersebut? Tidak. Keberadaan manajer atau direktur lembaga sebagai manajer merupakan bagian dari peran yang bersangkutan di dalam waktu kerja yang telah dibayar oleh proyek yang didanai oleh MCA-Indonesia. Sejauh mana pengertian dari ketentuan yang menyatakan bahwa pegawai negeri tidak bisa mendapatkan gaji / honor dari proyek? Ketentuan MCA-Indonesia menyatakan bahwa dana hibah MCA-Indonesia tidak dapat digunakan untuk mebayar gaji atau honorarium pegawai negeri, dalam perannya di dalam program ini. Jika pegawai negeri terlibat dalam pertemuan atau kegiatan yang dibiayai oleh MCA Indonesia, yang bersangkutan dapat menerima biaya transport dan akomodasi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MCA-Indonesia Apakah dana hibah dapat dipergunakan untuk membeli membeli aset? Ya. Prosedur pembelian asset dan pelimpahan asset dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam program MCA-Indonesia dan sesuai dengan
57
T: J:
58
T: J:
59
T: J:
60
T: J:
kebijakan Pemerintah Indonesia (dhi Bappenas). Mengingat rumitnya proses penyerahan aset di akhir proyek, dianjurkan (dengan sangat) kepada peminat jendela hibah-2 untuk meminimalkan jumlah asset yang akan dibeli di sepanjang pelaksanaan proyek. Bagaimana proses serah terima aset yang dibeli selama proyek berlangsung? Serah terima asset dilakukan melalui berita acara serah terima (BAST) yang telah ditentukan oleh MCA-Indonesia bersama Bappenas. Alur serah terima asset dapat dilihat dalam diagram berikut:
Apa saja yang termasuk dalam biaya manajemen proyek (project management) dan dan biaya langsung (direct cost)? Yang termasuk dalam biaya manajemen proyek adalah biaya personil yang memang diperlukan secara purna-waktu (full time) untuk mengelola proyek tersebut dari awal sampai selesai, seperti misalnya Manajer Proyek, Manajer Program, staf administrasi, bendahara, dll., sedangkan biaya langsung bisa termasuk biaya sewa kantor, sewa kendaraan, biaya pertemuan, biaya pelatihan, biaya pendampingan, asistensi teknis masyarakat, honor petugas lapangan dan honor tenaga ahli (expert atau spesialis), pembelian turbin, biaya M&E, dll. Apakah dalam menyusun budget lembaga harus mengacu ke standar tertentu? Standar Bappenas atau yang lain? Tidak ada ketentuan yang baku, namun penyusunan budget harus memiliki latar belakang dan analisa harga yang wajar dan umum berlaku. Apakah proses penyiapan proposal bisa dibiayai, terlepas dari apakah proposal itu diterima atau tidak? MCA-Indonesia hanya dapat memberikan pembiayaan setelah adanya Grant Agreement.
61
T: J:
62
T: J:
63
T: J:
64
T:
J:
Bagaimana dengan PPN / VAT? Siapa yang akan membayar PPN yang dikenakan ketika membeli barang? Sesuai dengan ketentuan yang ada, dana hibah dari MCA-Indonesia tidak diperkenankan untuk membayar pajak. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dengan nilai yang besar? Pengaju perlu menyampaikan informasi yang memadai tentang kapasitasnya dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tersebut, yang ditunjukkan dengan adanya dokumen kebijakan dan pedoman Procurement Guideline, yang selaras dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam Procurement Guideline yang diacu MCAIndonesia (Program Procurement Guideline, PPG document dari MCC). Apakah dana hibah boleh digunakan untuk membiayai modal kerja kelompok usaha atau koperasi yang menjadi penerima manfaat proyek? Dana hibah ini dapat digunakan untuk modal kerja kelompok yang berbentuk alat produksi atau bahan produksi, namun tidak dapat digunakan untuk memberikan modal berupa uang. Jika salah satu kegiatan adalah pembuatan instalasi biogas skala komunitas, apakah dana hibah boleh digunakan untuk pembelian sapi guna memenuhi sebagian kebutuhan sapi di intalasi biogas yang telah dibangun? Bagaimana pula dengan pengadaan hewan ternak (seperti sapi, babi, kuda, kambing dan ternak lainnya) atau lainnya dalam program integrated farming? Untuk saat ini MCA-Indonesia tidak memperbolehkan pembelian aset berupa hewan ternak, dengan pertimbangan adanya kemungkinan hewan ternak yang dibeli dengan dana hibah PSDABM tersebut mati sebelum terjadinya serah terima aset kepada penerima manfaat di akhir proyek –yang kemudian akan sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.
