MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PERTANYAAN • • • • • • • • • • • •
Bagaimanakan kasus Marbury vs Madison Apa alasan John Marshall membatalkan Judiciary Act. Bagaimana pemikiran Yamin tentang Yudisial Review. Apa Alasan Soepomo menolak usulan tersebut? Bagaimana pemikiran Hans Kelsen terkait pembentukan Peradilan Konstitusi? Apa hubungan antara peradilan konstitusi dan prinsip Supremasi Konstitusi. Apa latar belakang pemikiran pembentukan MK Apa saja wewenang yang dimiliki MK? Berdasarkan wewenang itu, apa fungsi MK? Bagaimana kedudukan MK dalam Ketatanegaraan Indonesia? Apa dasar hukum pembentukan dan keberadaan MK? Apa saja sumber hukum acara peradilan konstitusi?
LATAR BELAKANG PERADILAN KONSTITUSI • Putusan Judicial Review MA AS 1803. • George Jellinek MA Austria memiliki wewenang JR. • Hans Kelsen Dibentuk Pengadilan Tersendiri di Luar MA Vervassungsgerichtshoft (Konstitusi Austria 1920).
DASAR PEMIKIRAN • Supremasi Konstitusi • Checks and Balances • Perlindungan Hak Warga Negara
MK RI • Usulan Yamin Balai Agung berwenang membanding UU. • Konstitusi RIS MA berwenang menguji UU Negara Bagian. • Rekomendasi PAH II MPRS 19661966-1967 MA berwenang menguji UU. • IKAHI 1970, MA memiliki wewenang JR. • Tap MPR No. III/MPR/2000 MPR berwenang menguji UU terhadap UUD. • Perubahan Ketiga UUD 1945 MK
Dasar Pemikiran • Pentingnya JR • Mengimbangi kekuasaan Pembentuk UU. • Berubahnya Supremasi MPR menjadi Supremasi Konstitusi. • Perlindungan HAM dan Hak Konstitusional WN
KEDUDUKAN MK
• • • •
Sebagai Lembaga Negara Pelaku kekuasaan kehakiman Sejajar dengan lembaga negara lain Merdeka (Impartial (Impartial))
FUNGSI • Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)); constitution • Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution); constitution); • Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) rights); • Pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) rights); • Pelindung demokrasi (the protector of democracy).. democracy)
WEWENANG Memutus • Pengujian UU terhadap UUD; • Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara; • Perselisihan Hasil Pemilu; • Pembubaran Partai Politik; • Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wapres.
SUMBER HUKUM ACARA MK
• • • • •
UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 (dan UU terkait); PMK--PMK PMK PUTUSAN MK Konvensi/Perjanjian Internasional
PMK • PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UndangUndang-Undang. • PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. • PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. • PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. • PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. • PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). • PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. • PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
PERTANYAAN PERTEMUAN SELANJUTNYA APA SAJA ASAS-ASAS PERADILAN KONSTITUSI? APA YANG DIMAKSUD “AUDI ET ALTERAM PARTEM”? APA YANG DAMKSUD “IUS CURIA NOVIT”? APA YANG DIMAKSUD “praesumptio iustae causa”? APA CIRI-CIRI ATAU KARAKTER PERKARA DI MK? APA SAJA ISI DALAM SUATU PERMOHONAN? BAGAIMANA ALUR/MEKANISME PENDAFTARAN PERMOHONAN? • SEBUTKAN JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN! • KAPAN MK DAPAT MELAKUKAN PENGGABUNGAN PERKEARA? • APA SAJA AGENDA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN, DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN? • • • • • • •
