Landasan Hukum ----------------------Alasan PT Liga Indonesia Membatalkan Turnamen Isu Hukum: Berdasarkan surat BOPI Nomor 059/BOPI/KU/V/2015 tentang jawaban surat permohonan Turnamen Pra Musim 2015 yang ditunjukkan kepada PT. Liga Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menggelar turnamen tersebut PT. Liga Indonesia diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Tim Transisi untuk mendapatkan rekomendasi dari Tim Transisi guna keperluan meminta rekomendasi ke BOPI untuk penyelenggaraan Turnamen Pra Musim 2015. Akibat dari permintaan BOPI tersebut, PT. Liga Indonesia memutuskan bahwa tidak ada kewajiban bagi PT. Liga Indonesia di dalam peraturan perundangan dan Statuta PSSI untuk meminta rekomendasi penyelenggaraan dari Tim Transisi. Dan Tim Transisi tidak memiliki hirarki atau hubungan dengan PT. Liga Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji alasan PT. Liga Indonesia menolak pengajuan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Tim Transisi berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Statuta PSSI. I.
Alasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku FAKTA-FAKTA: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 43 UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dibagi menjadi 4 macam yaitu: a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkatwilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, danpekan olahraga nasional; c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan d. pekan olahraga internasional. 2. Bahwa Turnamen Pra Musim 2015 yang akan diselenggarakan oleh PT. Liga Indonesia sudah tentu termasuk dalam poin a Pasal 43 UU SKN yaitu kejuaraan olahraga tingkat nasional. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU SKN menyatakan Induk Organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pada Pasal 43 poin a dan c yaitu kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; dan kejuaraan tingkat internasional. Oleh karena itu maka Turnamen Pra Musim 2015
yang termasuk dalam kejuaraan tingkat nasional menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga, dalam hal ini PSSI. Hal ini juga dipertegas dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga di dalam Pasal 27. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 3 PP 17 tahun 2007, Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 UU SKN dan Pasal 29 ayat 1 PP 17 tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundangundangan. Sudah barang tentu peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan di atasnya (Lex
superior derogate legi inferiori) 6. Bahwa Turnamen Pra Musim 2015 sudah pasti akan berpotensi mendatangkan massa yang banyak sehingga diperlukan rekomendasi dari Induk organisasi cabang olahraga dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan di atas. Maka oleh karena itu untuk rekomendasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional seperti Turnamen Pra Musim 2015 harus datang dari induk organisasi cabang olahraga bukan dari instansi atau lembaga atau tim-tim lainnya. ANALISA: Penjabaran di atas tentang Turnamen Pra Musim 2015 yang termasuk dalam kejuaraan olahraga nasional menyatakan bahwa menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan harus mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang menjadi atau dikatakan sebagai induk organisasi cabang olahraga di sini? UU SKN dan PP 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan yang dimaksud dengan induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Dan untuk menjadi induk organisasi cabang olahraga diperlukan tiga syarat yaitu: 1. Mandiri ( Pasal 36 ayat 3 UU SKN) 2. Berbadan Hukum (Pasal 47 ayat 2 PP 16 tahun 2007) 3. Wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional (Pasal 47 ayat 4 PP 16 Tahun 2007)
Maka dapat diartikan yang memenuhi pengertian dan persyaratan sebagai Induk organisasi cabang olahraga adalah PSSI yang telah terdaftar menjadi anggota FIFA, sudah menjadi badan hukum dan di sahkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1953 dan juga bersifat mandiri karena bukan bagian dari Pemerintah. Oleh karena itu yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat nasional termasuk Turnamen Pra Musim 2015 dan yang berkewajiban untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga bukan Tim Transisi karena mereka tidak memenuhi satupun syarat untuk menjadi induk organisasi cabang olahraga. Dan sebagai konsekuensi yang timbul apabila Tim Transisi tetap menyelenggarakan Kejuaraan olahraga tanpa rekomendasi Induk organisasi cabang olahraga maka dapat dikenakan ketentuan pidana di dalam Pasal 89 ayat 1 UU SKN yang berbunyi:
“Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” II.
Alasan berdasarkan Statuta PSSI FAKTA-FAKTA:
Alasan PT. Liga Indonesia tidak dapat berkoordinasi atau meminta rekomendasi dari Tim Transisi adalah karena Tim Transisi bukanlah induk organisasi sepakbola yang diakui oleh FIFA. Jelas di dalam statuta PSSI bahwa PT. Liga Indonesia yang ditunjuk sebagai operator kompetisi melalui keputusan kongres pada tahun 2013 dan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh klub-klub yang juga anggota dari PSSI harus mematuhi ketentuan di dalam Statuta PSSI. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Statuta PSSI dikatakan tujuan dari PSSI salah satunya
adalah: a. mengembangkan dan mempromosikan sepak bola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan, pendidikan, budaya dan nilainilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda; b. menyelenggarakan semua bentuk kompetisi dalam Asosiasi Sepak Bola pada tingkat nasional, dengan menentukan dengan tepat, sebagaimana dibutuhkan, wilayah kewenangan yang diakui dari pelbagai Liga yang dibentuk;
c. melindungi kepentingan Anggota; d. mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan sepak bola yang berlangsung di dalam teritori PSSI; e. mengatur dan atau mengoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen, baik pada tingkat nasional maupun pertandingan-pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Statuta PSSI dikatakan kewajiban sebagai anggota
salah satunya adalah: a. mematuhi sepenuhnya Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC dan PSSI pada setiap waktu dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut juga dipatuhi oleh anggotanya b. mengadopsi Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusankeputusan PSSI sepanjang waktu dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut juga dipatuhi oleh anggotanya c. turut serta dalam kompetisi dan aktivitas olahraga lain yang diselenggarakan oleh PSSI 3. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Statuta PSSI menyatakan:
“Klub atau grup yang terafiliasi dengan PSSI harus mengambil keputusan mengenai keanggotaannya secara independen dari lembaga eksternal. Kewajiban ini harus dilaksanakan terlepas dari struktur organisasinya” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Statuta PSSI menyatakan PSSI menyelenggarakan dan
mengoordinasikan kompetisi-kompetisi resmi di dalam wilayahnya. ANALISA: Maka berdasarkan fakta-fakta di atas yang tertuang di dalam Statuta PSSI, klub-klub yang termasuk di dalam anggota PSSI beserta PT. Liga Indonesia yang menjadi operator kompetisi yang ditunjuk oleh PSSI harus menjalankan kewajibannya berdasarkan Statuta PSSI. Demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya berdasarkan Pasal 4 Statuta PSSI, maka klub-klub sebagai anggota PSSI harus menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 15 Statuta PSSI. Salah satu kewajiban klub adalah ikut serta di dalam kompetisi atau aktifitas yang diselenggarakan oleh PSSI, bukan organisasi atau lembaga lain termasuk Tim Transisi. PSSI juga satu-satunya organisasi sepakbola yang dapat menyelenggarakan dan mengoordinasikan kompetisi-kompetisi resmi di wilayahnya seperti kompetisi profesional, amatir, usia muda, futsal dan wanita.
Sebagai konsekuensi apabila klub tidak mematuhi atau melanggar Statuta, peraturanperaturan, instruksi-instruksi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI, maka berdasarkan Pasal 17 Statuta PSSI, klub-klub yang menjadi anggotaanggota PSSI dapat diberhentikan atau dipecat sehingga akan kehilangan hak-haknya sebagai anggota dari federasi sepakbola. III.
Kesimpulan
1. Turnamen Pra Musim 2015 termasuk dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sesuai dengan UU SKN 2. Yang bertanggung jawab dan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kejuaraan olahraga tingkat nasional adalah induk organisasi cabang olahraga 3. Induk organisasi cabang olahraga yang memenuhi syarat sesuai UU SKN dan PP 16 tahun 2007 adalah PSSI bukan Tim Transisi 4. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi seseorang yang menggelar kejuaraan olahraga tanpa rekomendasi dari PSSI dan peraturan perundang-undangan 5. PT. Liga Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Klub-klub yang juga anggota PSSI harus tunduk kepada Statuta PSSI. 6. Statuta PSSI mewajibkan klub-klub hanya untuk berkompetisi di bawah naungan atau payung PSSI 7. Konsekuensi dari tidak mematuhi Statuta PSSI adalah pemecatan dari anggota.
Jakarta, 20-5-2015 ###
