PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN : Studi Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Perumahan
Abdul Hakim Siagian (Doktor dengan Pujian (Summa Cumlaude) dari Fakultas Hukum USU)
KATA PENGANTAR Edisi Kedua Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad S.A.W atas rampungnya penulisan buku Edisi Kedua ini. Buku ini merupakan disertasi penulis yang telah dibukukan dan mengalami penyempurnaan dari aspek bahasa serta tata tulis lainnya. Penulis juga berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Khusus kepada Penerbit UMSU, terima kasih atas segala kerja sama yang baik selama ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Medan, November 2014 Hormat Penulis
Abdul Hakim Siagian
KATA PENGANTAR Edisi Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji dan sembah hanya untukMu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, Pemilik Ilmu Pengetahuan, Maha Adil, Bijaksana, Pencipta dan Penguasa segalanya. Salawat serta Salam kepada Muhammad Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam, Allahuma Sholli ‘ala Muhammad wa ala ‘alihi wasallam, Beliau mengajarkan keadilan (‘adl) dengan memberi tauladan dan utusan penyebar ilmu (‘ilm) agar taqwa, ‘adl dan ‘ilm adalah kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur’an setelah kata “Allah”. Disertasi yang baru saja dipertahankan secara akademis, di hadapan sidang senat terbuka Universitas Sumatera Utara di bawah wibawa Rektor Universitas Sumatera Utara, Promotor, kopromotor serta penguji pada siang hari ini yang naskahnya terhidang di hadapan Bapak dan Ibu, saudara-saudari adalah ibarat butiran embun di tengah samudera luas jika dibandingkan dengan maha luasnya lautan pengetahuan Allah SWT. Karena itu kepadaNYA jualah kami berserah diri dan memohon ampun atas “kedhoifan” selaku manusia. Tidaklah mudah bagi kami menulis sebuah disertasi hukum, di tengah situasi hegemoni negara-negara capital kuat yang menjadi “penjajah” dengan menggunakan instrument hukum, globalisasi, kapitalisme dan neoliberalisme yang dominan. Hiruk pikuk politik, kesemerawutan penegakan hukum, ketimpangan pendistribusian ekonomi negara, kemiskinan, hingga darurat perumahan, pelayanan birokrasi yang lamban, aparat penegak hukum yang “mendagangkan” hukum, dan di mana-mana instansi syarat dengan praktek transaksional untuk tiap-tiap urusan pelayanan umum, sistem otonomi daerah yang hanya memindahkan korupsi yang selama ini hanya tersentralisasi di Jakarta kini merata ke daerah, reformasi yang hanya menggantikan rezim koruptor baru dan
bertumpuk-tumpuk masalah sosial, politik dan hukum yang belum terselesaikan. Fungsi negara dalam prespektif das sollen telah bertolak belakang pada tataran des sainnya, Pancasila, UUD ’45 hanya cerita dalam upacara, sehingga kebodohan, kemiskinan dan ketidak adilan jadi hal yang biasa. Untuk memilih judul disertasi saja menimbulkan pergulatan pemikiran internal antara apa yang kami pikirkan dengan apa yang sesungguhnya yang sedang kami rasakan dan lihat. Apakah Pancasila ini memang sudah tidak cocok lagi untuk menyahuti tuntutan globalisasi yang sedang menyeruak di seluruh belahan dunia ini? itu adalah pertanyaan yang menantang secara akademis yang memerlukan jawaban tidak hanya dalam tataran empiris akan tetapi juga dalam tataran filosofis. Tantangan dalam babakan berikutnya adalah, jika tulisan ini dimulai, apa judul yang tepat, bagaimana metodologinya, apakah harus mengikuti metode konvensional atau melakukan terobosan-terobosan baru? Sebab akar persoalannya ada pada kebijakan negara, ada pada pilihan politik hukum negara, ada hubungannya dengan tekanan politik Internasional, ada hubungannya dengan ketergantungan hutang luar negeri, ada hubungannya dengan lembaga keuangan Internasional seperti IMF dan World Bank, pasar bebas ada kaitannya dengan budaya birokrasi, budaya penegakan hukum dan budaya masyarakat dengan KKN. Khusus pada Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH yang menjadi arsitek dan peletak pondasi bagi saya dalam memahami hukum melalui doktrin teori-teorinya yang ternyata menjadi rujukan disemua penulisan doktor perdata sangat membanggakan. Perlu kami jelaskan bahwa pidato pengukuhan beliaulah yang menantang kami untuk menulis disertasi ini jadi pilihan, yang kemudian terus-menerus membimbing dan mengajari penulis tanpa jenuh, terima kasih Bu. Prof. Dr. M. Solly Lubisa, SH yang sangat membanggakan dengan pandangan-pandangan hukumnya, teori-teori yang sangat original, faporit dan terus produktif dengan pribadi terpuji. Mak, yah, hari ini anakmu sudah doktor, rasanya sulit dipercaya itu karunia Allah SWT dan atas bantuan orang-orang yang tulus yang tak henti mencurahkan ilmu dan menebar kebaikan. Terima kasih pada Rektor dan jajarannya. Terima kasih pada Dekan dan jajaran utamanya Pembantu Dekan III Bapak M. Husni, SH, M.Hum. Terima kasih pada Pasca dan jajarannya. Terima kasih pada Promotor, Co dan Tim Penguji. Terima kasih pada guruguru dan dosen kami. Terima kasih pada rekan-rekan dan guru
kami semasa SD, SMP, SMA, S1, S2 dan di S3. Terima kasih pada rekan-rekan sesama advokat, persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih pada bapak dan ibu yang telah membantu dalam pengumpulan data dan bahan-bahan hukum dalam penulisan disertasi ini. Terima kasih pada penggagas teori, doktrin, pandangan hukum dari tokoh-tokoh terpilih dalam disertasi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa pembalas kebajikan pada mereka. Dr. Edy Ikhsan, SH, MA/istri, OK. Saidin, SH, M.Hum/Hj. Syarifah Supina, SH, Tarmizi, SH, M.Hum/istri ; sahabat kompak lebih dari sekedar saudara. Kawan-kawan dari 44, Faris Bashel, SE, Said Hamid, SE, M. Yusuf, Bang Biim, Bang Muin, tanpa mereka S3 ini tak mungkin dimulai. Dr. Edy Ikhsan, SH, MA dan Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, dua orang cerdas ini jadi pembimbing yang sabar dalam studi banding di beberapa Negara Eropa di Perpustakaan Universiteit Leiden, National Archief Den Haag, Belanda dan Jakarta, Malaysia dan Singapura. Pada keluarga Punguan Raja Siagian dan Butar-butar juga penulis ucapkan terima kasih. Bapak dan ibu, para undangan sekalian yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang tidak mungkin dapat kami balas. Pada promotor dan co promotor serta tim penguji yang amat terpelajar berturut-turut kepada : Yang amat terpelajar Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS. Penguasaannya yang pari purna dalam hukum perdata, filsafat sangat mencerdaskan. Prof. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI, ilmunya yang luas dan dalam, ketajaman analisa yang tegas, lugas yang menurut hemat saya begitu gemilang dan tuntas dalam membimbing. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, guru besar yang tulus dan amanah serta mengayomi, arif dan penuh bijaksana telah membimbing, membantu lebih dari yang pernah saya bayangkan. Kepada tim penguji Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD, guru besar yang saya idolakan, pemikirannya untuk mencerdaskan anak bangsa harusnya menjadi modal kita dalam mengahadapi persaingan global. Pikirannya yang luas melampaui ketajaman silet namun santun dalam bingkai ketegasannya, membuat AS dan Australia serta pimpinan kita harusnya malu dan sungguh-sungguh menyahutinya. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH penguji yang kritis dan yang ringan tangan membantu, motivator handal yang cerdas mencurahkan serta mengayomi.
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, cerdas, santun, lugas, tegas, dan tajam pandangannya. Ahli hukum lingkungan yang mengagumkan. Kepada Dr. H. Agus Soni, MAP, rektor UMSU Medan serta jajarannya, Dekan FH-UMSU dan pimpinan program S2 FH-UMSU, terima kasih atas dorongan dan bantuannya. Kepada Prof. Dr. H. Asmuni, MA, Ketua PW Muhammadiyah Sumut dan H. Nasir Wahab, SE, MBA sebagai teman dan guru dan juga sebagai sekretaris PW Muhammadiyah Sumut, terima kasih yang tulus atas begitu banyaknya bantuan, nasihat dan ilmunya. Kepada Marasamin Ritonga, SH, Ketua Ikadin Medan beserta seluruh rekan-rekan di Ikadin, terima kasih atas dukungan, semangat dan dorongannya, sehingga selesainya disertasi ini. Kepada Bapak Drs. H. Darwin Nasution, SH, MH, Dirut PT. Perkebunan Sumut beserta jajaran dan staf yang telah banyak membantu, kami ucapkan terima kasih. Bapak Dr. Jamaluddin Sambas, Dr. Azwan Hakmi Lubis, Dr. H. Lukman Hakim Nasution, Bapak Syamsudin Angkat, SE, SH, MH beserta jajaran Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan perhatiannya. Pada direktur PDAM Medan dan jajaran utamanya Nurdin Lubis, SH, MH, selaku Komut dan Sekda Sumut, Prof. H. Sanwani Nasution, SH, H. Nurdin Siregar, SH, MH, H. Efdi Boy, SH terima kasih atas semua perhatian dan bantuannya. Rasa hormat dan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak H. Yuslian Siregar, Zaidan BS, Mulkan Ritonga, Bang Zul RM Garuda, Yusaldi, Adi Munasip. Kepada H. Syamsul Arifin, SE yang cukup membantu dan mendorong untuk selesainya disertasi ini. Sdr. Gurdin, Bapak Ibrahim Sakti Batubara, teman dan guru politik kami beserta jajarannya diucapkan terima kasih. Kepada Bapak Alex Ketaren, SH, Alwi, SH, Ir. Saut Pardede (Astti), Ir. Murlan Tamba dkk dari Inkindo, TM.Pardede dan kawankawan Gapensi, Murniati Pasaribu, UPJK, Kadin Sumut. Kepada Tuan H. Baharuddin Siagian, SH, Msi dan istri serta keluarga, terima kasih atas bantuannya, semoga terus sukses dan berjaya. Alm.Prof. Kusnadi, Sudikno, Sutandyo, AP.Parlindungan, Bactiar Agus Salim, guru-guru besar tauladan saya, guru besar yang sebenarnya. Ya Allah lapangkan mereka di alam bar’zah dan ganjarlah dengan surgaMu sebagaimana yang telah “KAU” janjikan. Amin ya Robbal Alamin.
Kepada semua guru kami, yang tak dapat kami sebutkan satu per satu, terima kasih yang setulus-tulusnya, jasamu tetap ku kenang menjadi dasar dan kompas bagiku. Berikutnya, penulis ucapkan terima kasih buat keluarga besar kami, lebih khusus pada orang tua/mertua: Ayahanda H.Syaididin Siagian dan omak Alm. Hj. Saleha Tambunan, Alm. Rg. Butar-butar/Alm. SDD. Pasaribu. Tulang Abdul Rahman Tambunan, SH, abang DR. Sahnan Siagian Palipi, Kak Murni, Kak Anum, Kak Yu, Bang Yono, kakak dan adik-adik semua Hj. Yusnihana Siagian/suami, Nurwahidah Siagian/suami, Dra. Hajjah Siagian/ suami, Nurlita Siagian/suami, Subhan Zain Siagian, SH, MA/istri, Nursiah Siagian/suami, Siti Hotna Siagian/suami, Keluarga adalah segalanya buat saya. Buat Maini Lini Butar-butar, SH, istriku tersayang, anak-anak kami tercinta Putri Rumondang Siagian, Balqis Siagian, Fitria Longgom Siagian, Fajar Hasonangan Siagian, dan Syafira Aini Siagian, maafkan ayah karena studi ini kalian jadi “korban”, kehilangan hak-haknya. Padahal prestasi yang kalian raih, berkat peran dominan mamakmu (istriku) jujur saya akui, sungguhsungguh membanggakan. Terima kasih nak, terima kasih sayang. Disertasi ini ayah hadiahkan pada kalian, istriku dan anak-anak tersayang, ambil baiknya saja. Faktor subyektif dalam tulisan ini pasti tak dapat dihindarkan, begitupun semua itu tetaplah menjadi tanggung jawab kami dan kepada pembaca terus kami harapkan kritik dan saran demi penyempurnaannya, tentu saja dengan begitu banyak faktor subyektif yang ada dalam studi ini sedikit demi sedikit dapat dikurangi, hingga berakhir menjadi sebuah karya yang bernilai akademis. Akhirul kalam Billahittaufiq wal Hidayah Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Medan, Desember 2013
Abdul Hakim Siagian
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................ iv DAFTAR TABEL DAN SKEMA................................................................... vii ABSTRAK ............................................................................................ viii ABSTRACT ............................................................................................ x BAB I : PENDAHULUAN .................................................... 1 A. Latar Belakang ....................................................
1
B. Perumusan Masalah ......................................... 24 C. Tujuan Penelitian .............................................. 24 D. Manfaat Penelitian ............................................ 25 E. Keaslian Penelitian ........................................... 26 F. 1. Kerangka Teori .............................................. 27 2. Konsepsi ........................................................... 50 G. Metode Penelitian ............................................. 51 H. Asumsi.................................................................... 58 I. BAB II
:
Sistematika Penulisan ..................................... 59
KEDUDUKAN ASAS KEPATUTAN DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN .......................................... 62 A. Kedudukan
Asas
Dalam
Sistem
Hukum
Perjanjian ............................................................... 62 B. Memperkuat Asas-asas Hukum Kepribadian Bangsa dalam Kontrak Baku .......................... 76 C. Pergeseran
Ide
Kapitalisme-Individualistik
Kepada Hukum Kepribadian Bangsa dalam kontrak Kohesi..................................................... 96 D. Asas-Asas
Hukum
Dalam
Undang-undang
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perumahan ............................................................ 119
E. Asas Kepatutan Berfungsi Untuk Mengurangi dan Menambah Isi Kontrak Baku ................. 235 F. Peran Pemerintah untuk Mengawasi Kontrak Baku yang Melanggar Hukum Kepribadian Bangsa ..................................................................... 245 BAB III
:
PERTANGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ........................................................................ 152 A. Kontrak Merupakan Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen ................. 152 B. Bentuk dan Isi Kontrak Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen........................................... 166 C. Kemampuan
Tawar
Yuridis
yang
Tidak
Seimbang dalam Kontrak Baku Melahirkan Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban .. 171 D. Penyalahgunaan
Keadaan
dalam
Kontrak
Kohesi ...................................................................... 179 E. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Berdasarkan Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum ..................................................................... 192 F. Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak .................................................................. 207 G. Kajian
Yuridis
Terhadap
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 ........................................ 237 BAB IV
: PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN ............ 253
A. Peranan Hakim dalam Penyelesaian Kontrak antara
Pelaku
Usaha
dengan
Konsumen
Berdasarkan Litigasi dan Non Litigasi ....... 253 B. Asas Hukum Sebagai Pedoman Kerja Bagi Hakim dalam Pengambilan Keputusan...... 266 C. Positivasi Asas Hukum ke dalam Norma Hukum Melalui Kontrak Sebagai Hukum Bagi Para Pihak ........................................................................ 281 D. Asas Kepatutan Dalam Penemuan Hukum 288 E. Putusan
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen (BPSK) .............................................. 294 F. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)...................................................................... 320 G. Putusan Peradilan ............................................... 333
BAB V
:
KESIMPULAN DAN SARAN ................................ 377 A. Kesimpulan ............................................................ 377 B. Saran ......................................................................... 379
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................380
DAFTAR TABEL DAN SKEMA Halaman Tabel 1 : Perbandingan Masalah Subyek Pengaduan Pada Tahun 2009 dan 2010 ................................................................... 20 Tabel 2 : Klausula-klausula Perjanjian Baku yang terdapat dalam PPJB ........................................................................................ 167 Tabel 3 : Tabulasi peraturan yang akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Perubahan UUPK) ................................................................................................................ 233 Tabel 4 : Tabulasi peraturan yang akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman .............................. 248
Tabel 5 : Perbandingan Lembaga Sengketa Konsumen BPSK dengan Tribunal Tuntutan Pengguna (Malaysia), Small Claims Tribunal (Hongkong) , ................................................................................................... Small Claims Tribunals (Singapura) dan Small Claims England ............................................................................................................. 273 Skema 1 : Sisbangkumnas (Sistem Pembangunan Hukum Nasional) .............................................................................................................................. 38 Skema 2 : Kerjasama Teoritisi dan Praktisi dalam Upaya Pembinaan Hukum ............................................................................................................... 39 Skema 3a: Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Konsiliasi .............................................................................................................................. 263 Skema 3b: Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi .. 263 Skema 3c: Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Arbitrase 264 Skema 4 : Alur Putusan Arbitrase BPSK yang Diajukan Keberatan ke Pengadian Tinggi ........................................................................................... 265
ABSTRAK Kedudukan asas hukum perjanjian menjadi sangat penting. Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya kewajiban
pihak pelaku usaha dalam hal pertanggungjawaban produk (product liability) perumahan yang mereka pasarkan, sampai pada pelanggaran asas kepatutan yang disyaratkan oleh hukum untuk dihormati dan dijadikan dasar ikatan moral dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan. Akibatnya hak-hak konsumen menjadi terabaikan, penegakan hukum untuk pemulihan hak-hak konsumen yang terabaikan itu sulit untuk direspon dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan asas kepatutan sebagai rujuan normatif dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Apakah figur hukum perjanjian baku perlu dimasukkan dan dikualifikasikan dalam hukum perdata sebagai perjanjian bernama ? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk rumah yang menggunakan kontrak baku ? Bagaimana penerapan asas kepatutan oleh hakim dalam memutuskan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen? Metode penelitian hukum yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum yang tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisnya dalam hukum perjanjian, dan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan asas kepatutan sebagai rujukan normatif dalam Undang-undang Konsumen. Asas kepatutan melekat dalam setiap hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Asas kepatutan menjadi salah satu asas dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dilakukan secara patut. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat. Figur hukum perjanjian baku sudah sepatutnya dimasukkan dan dikualifikasikan dalam hukum perdata sebagai perjanjian bernama dalam bentuk undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk perumahan yang menggunakan kontrak baku adalah bentuk tanggung jawab mutlak (strict product liability) dari pelaku usaha dimana konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan
kesalahan pelaku usaha. Hakim dalam putusannya harus menegakkan asas kepatutan terhadap sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal ini hakim berwenang untuk menyimpangi isi perjanjian jika bertentangan dengan kepatutan. Secara hirerakhis kepatutan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perjanjian itu sendiri. Sehingga hakim dapat menggunakan asas ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Penelitian ini menyarankan dari sekian banyaknya parsialitas peraturan yang diatur dalam bentuk undangundang maka sudah seharusnya dibentuk undang-undang yang didalamnya juga mengatur mengenai perjanjian baku sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak yang akan membuat suatu perjanjian sehingga dapat mencerminkan keadilan dalam penyusunan suatu kontrak terutama terhadap kontrak antara dunia usaha dengan konsumen perumahan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum , Kontrak Baku dan Asas Kepatutan, Perlindungan Konsumen
ABSTRACT Principle of contract is very important. Merit principle one of the principle of contract. The use of stndard contracts in agreements between enterpreneurs to residential consumers is leaving many legal issue. Ranging from neglect of duty of the entrepreneurs in terms of product liability which they are marketed, to the violation of merit law requirements that must be respected and used as the basis of moral bonds of the contract or agreement. As a result, the rights of consumers being neglected. The enforcement of the neglect consumers’ right were difficult to respond by law enforcement. Based on the description of the background described above, the problems in this paper as follow: How does the position of merit as a normative reference in the Consumer Protection Act and whether the law figures of standart contact was included in the civil law and qualified as a named treaty?; How does the accountability of businesses to the housing consumers that using the standard contract? Do judges apply legal principles in his ruling on a dispute between the entrepreneurs and the consumer? Normative legal research methods means that the data was analyzed according to legal norms specified in the legislation. As a normative study, this research includes a study of the principles of law and the legal synchronization in agreement and in the related legislation. This study is a descriptive analysis, which reveals the laws that related to the legal theories as the object of research. The results showed merit principle binds not only the legislation appointing, but because it determines the content of the propriety of the promise binding. The law figures of standart contact was included in the civil law and qualified as a named treaty. The accountability of businesses to residential consumers, who use standard contract, is a strict product liability form. Where
consumers are not burdened with the obligation to prove the businesses’ guilty. In addition, businesses may be held legally responsible if the products they offer. Position on merit principle as a normative reference in Consumer Law and law enforcement officers reference in finding law. The judge in his ruling on a dispute between the entrepreneurs and the consumer must uphold the principles of law in its decision. Consumer rights are neglected must be restored in a law enforcement process. Merit can be used as a reference for judges in finding law. In Hierarkhis, Merit principle highest than contract itself. This study suggests partiality of the many rules which are set in the law form, should be established the act of agreements and the standard contract that provides stronger protection for consumers in addressing the issue of standing imbalance between the parties who will make an agreement. So that, there is a fairness in the preparation of a contract, especially the contract between bussiness and residential consumers. Keywords: Legal liability, Standard Contract and Merit Principle, Consumers Protection.
