Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 87- 96
10 Pages
PERSYARATAN PENCALONAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh 2012)
1)
M. Syuib1, Prof. Dr. Husni, SH, M. Hum2, Dr. Eddy Purnama3 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh Email:
[email protected], Activis LSM The Aceh Institute 2,3) Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2006 (untuk pemilukada di Aceh), dan UU Nomor 43 Tahun 1999 mewajibkan setiap PNS yang maju sebagai calon kepala daerah untuk mundur dari jabatan negeri. Atas dasar itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui landasan pertimbangan PNS harus mundur serta konsekuensi yuridis bila PNS tersebut tidak bersedia mundur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan landasan pertimbangan yang digunakan oleh para pembuat undang-undang sehingga PNS yang memiliki jabatan negeri diharuskan mundur dari jabatan negeri jika maju sebagai calon kepala daerah. Selain itu untuk menemukan akibat-akibat hukum jika PNS tersebut menolak mundur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian data kepustakaan atau yang disebut data sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persyaratan pencalonan bagi PNS yang maju sebagai calon kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNS harus mundur dari jabatan negeri adalah bagian dari ketundukkannya terhadap aturan-aturan yang mengatur birokrasi pemerintahan dan aturan-aturan kepegawaian karena ketika seseorang telah memilih menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur dirinya sebagai aparatur negara. Selain itu, agar terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang karena hal itu melanggar hukum. Konsekuensi yuridis bagi PNS yang menolak mundur dapat dikenakan pelanggaran aturan disiplin PNS. Disarankan agar perlu kiranya setiap calon kepala daerah yang berasal dari PNS memperhatikan dengan seksama syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.Kepada pemerintah perlu kiranya mengatur dengan jelas regulasi bagi PNS yang maju sebagai kepala daerah sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dikemudian hari.
Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Syarat
kesejahteraan rakyat melalui pemimpin yang baru.
PENDAHULUAN Pemilihan umum kepala daerah merupakan
Dengan
demikian
kepala
daerah
memiliki
rekrutmen politik yaitu proses penyeleksian rakyat
tanggung jawab yang besar yaitu mewujudkan
terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri
kesejahteraan
sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil
kebijakan-kebijakannya.
gubernur,
bupati/wakil
bupati
rakyat
melalui
program
dan
maupun
Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan
walikota/wakil walikota dalam kehidupan politik
bahwa setiap warga negara memiliki hak yang
daerah.
sama untuk mencalonkan diri sebagai calon
Substansi pemilihan umum kepala daerah
kepala daerah. Isyarat ini tertuang dalam Pasal
adalah sarana penyampaian suara rakyat untuk
28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap
membentuk
sebagai
warga negara berhak memperoleh kesempatan
terwujudnya
yang sama dalam pemerintahan”. Klausul ini
penyelenggara
87 -
lembaga negara
pemerintahan demi
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala selanjutnya diterjemahkan ke dalam Pasal 58
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
khusus diatur tentang PNS yang maju sebagai
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
kepala dan wakil kepala daerah. Pasal 2 ayat (1)
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
peraturan tersebut menjelaskan bahwa PNS yang
sebagai
penyelenggaraan
akan didaftarkan menjadi calon kepala daerah atau
pemilukada di Indonesia dengan memberikan
calon wakil kepala daerah wajib mengajukan surat
kesempatan yang sama kepada setiap warga
pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri.
negara untuk menjadi bagian dari pemerintahan
Dengan adanya peraturan yang bersifat khusus
dengan cara mencalonkan diri sebagai calon
ini dapat dimaknai bahwa jika ada PNS yang maju
kepala derah, termasuk kepada Pegawai Negeri
sebagai calon kepala dan atau wakil kepala daerah
Sipil (PNS) selama warga negara tersebut mampu
maka wajib bagi mereka menundukkan diri pada
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan yang bersifat khusus tersebut walaupun
undang-undang ini.
dalam peraturan perundang-undangan tentang
landasan
hukum
Selain harus memenuhi persyaratan seperti
pemilukada juga diatur tentang klausul serupa.
non-PNS, seorang PNS juga dibebankan syarat
Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur
mundur dari jabatan struktural dan fungsionalnya
Aceh yang telah dilaksanakan pada tanggal 9
atau disebut juga jabatan negeri yang diembannya.
April 2012 yang lalu juga diikuti oleh peserta dari
Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana
unsur PNS yang masih menjabat jabatan negeri.
diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g dan ayat
Namun calon tersebut tidak melampirkan surat
(5a) huruf e UU Nomor 12 Tahun 2008.
pengunduran diri dari jabatan struktural dan
Ketentuan ini berlaku baik bagi PNS pusat
fungsionalnya
maupun PNS Daerah.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu seorang PNS yang mencalonkan diri sebagai
calon
kepala
daerah
juga
sebagaimana
diwajibkan
oleh
Ketiadaan surat pengunduran diri ini oleh
harus
Panwaslu Aceh dianggap tidak sesuai dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur
ketentuan persyaratan sebagai calon kepala daerah
dalam peraturan peundang-undangan yang bersifat
seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun
khusus, seperti UU Nomor 43 Tahun 1999
2008, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PP Nomor
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan
Kepala Daerah, Perka BKN Nomor 10 Tahun
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
2005, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012
(Perka BKN) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang
Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
Tentang Disiplin PNS.
sebagai landasan hukum yang digunakan dalam
Bahkan dalam Perka BKN Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi
penyelenggaraan pemilukada di Aceh. Disisi lain, berdasarkan SK KIP Aceh Nomor Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 88
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Tahun 2011 tidak ditetapkan persyaratan
analisis dengan menggunakan metode kualitatif
mundur bagi PNS ketika mendaftarkan diri
untuk
sebagai calon kepala daerah.
Dalam form
preskriptif analitis, dimana penelitian hukum yang
dibebankan
merupakan suatu proses untuk menemukan aturan
kesanggupan mundur dari jabatan negeri jika
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
nantinya terpilih sebagai PNS. Dari perspektif
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
aturan ini maka calon yang tidak melampirkan
dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk
surat mundur tidaklah dapat dianggap tidak
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru
lengkap berkas administrasinya karena ketentuan
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah
mundur pada saat mendaftar tidak diatur. Atas
yang dihadapi.
lampiran
SK
tersebut
hanya
selanjutnya
disajikan
dalam
bentuk
dasar itu dibutuhkan penelitian untuk mengetahui KAJIAN PUSTAKA
dampak hukum yang muncul dari kasus ini
Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dari METODE PENELITIAN
Pegawai Negeri Sipil
Metode penelitian yang digunakan adalah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia syarat
yuridis normatif, yaitu metode yang menitik
adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada
beratkan pada penelitian data kepustakaan atau
untuk menyampaikan suatu maksud. Definisi yang
yang disebut data sekunder, serta mengkaji
lain menyebutkan bahwa syarat adalah ketentuan
peraturan perundang-undangan berkaitan dengan
baik berupa peraturan atau petunjuk yang harus
persyaratan pencalonan bagi PNS yang maju
diindahkan dan dilakukan. Persyaratan adalah hal-
sebagai calon kepala daerah.
hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh
Penelitian
ini
dilakukan
cara
seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Dengan
mempelajari bahan hukum
demikian berdasarkan pengertian diatas dapat
primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer
ditarik sebuah kesimpulan bahwa syarat atau
seperti peraturan perundang-undangan. Bahan
persyaratan adalah ketentuan yang harus diikuti
hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang
oleh seseorang untuk mencapai suatu maksud
menjelaskan bahan hukum primer seperti; buku-
tertentu. Jika seseorang ingin menjadi kepala
buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun
daerah maka ada ketentuan atau syarat yang harus
makalah
dipenuhi untuk mendapatkan jabatan kepala
mengumpulkan dan
yang
berhubungan
dengan
dengan
topik
penulisan ini. Bahan hukum tertier yaitu bahan
daerah tersebut.
hukum penunjang yang memberikan petunjuk
Pegawai adalah orang yang bekerja pada
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
pemerintah. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai
sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.
negeri atau aparatur negara yang bukan militer
Selanjutnya untuk menganalisis data dan
yang kepadanya dibebankan kewajiban-kewajiban
menarik kesimpulan dari hasil penelitian dari
yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan
ketiga bahan hukum di atas maka akan dilakukan
sebaik-baiknya. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 43
89 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8
Berikutnya dalam ayat (2) dijelaskan tentang
Tahun 1974 disebutkan bahwa pegawai negeri
mekanisme pengajuan surat pengunduran diri
sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan dan
sebagaimana disebut dalam ayat (1). Dalam ayat
pegawai negeri sipil daerah.
(2) disampaikan bahwa surat pernyataan tersebut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang tiap-tiap
Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
rangkap
dan Pemberhentian PNS disebutkan bahwa yang
disampaikan kepada atasan langsung.
disebut PNS pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang
gajinya
dibebankan
pada
Anggaran
diberi
materai
yang
selanjutnya
Ayat (3) dari peraturan tersebut dijelaskan tentang
mekanisme
keluarnya
surat
yang
Pendapatan dan Belanja negara. Pegawai Negeri
dimohonkan oleh seorang PNS yang maju sebagai
Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang
calon kepala daerah. Dalam ayat ini disebutkan
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
bahwa
dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah
pernyataan
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
bersangkutan
setelah
atasannya
menerima
Pegawai
Negeri
maka
selanjutnya
Sipil
surat yang
menetapkan
Namun demikian tidak ada perbedaan dari sisi
keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.
kedudukan hukum terhadap PNS antara PNS
Pemberhentian dari jabatan negeri berlaku mulai
Pusat dengan PNS Daerah. Artinya baik PNS
tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
Pusat maupun Daerah sama-sama berada dalam
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
satu sistem manajemen kepegawaian nasional.
sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil
Begitu juga terhadap PNS di Aceh, berdasarkan
Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun
ayat (4) Peraturan BKN ini
2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan
Ketentuan yang sama juga diatur dalam UU
bahwa PNS di Aceh merupakan satu kesatuan
Nomor 12 Tahun 2008 dimana dalam Pasal 59
manajemen PNS nasional atau pusat.
ayat (5) huruf g dan Pasal 59 ayat (5a) huruf e
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian
menyebutkan bahwa calon kepala daerah yang
Negara (BKN) Nomor 10 Tahun 2005 disebutkan
berasal dari PNS baik yang diusung oleh partai
bahwa
politik
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
akan
maupun
jalur
perseorang
wajib
didaftarkan menjadi calon Kepala Daerah atau
melampirkan surat
pernyataan mengundurkan
calon Wakil Kepala Daerah wajib mengajukan
diri dari jabatan negeri ketika mendaftarkan diri
surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan
ke Komisi Pemilihan Umum Daerah/KIP.
negeri yang dibuat menurut contoh Model B 6 A-
Pasal 25 ayat (5) huruf f dan Pasal 26 ayat (2)
KWK Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor
huruf e disebutkan bahwa ketika pasangan calon
17 Tahun 2005 sebagai perubahan atas Peraturan
pemilukada didaftarkan ke KIP maka salah satu
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana
syarat yang harus dilampirkan adalah surat
tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala
pernyataan mundur dari jabatan negeri bagi PNS.
Badan Kepegawaian Negara ini. Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 90
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-
HASIL PEMBAHASAN Persyaratan Mundur Bagi Pegawai Negeri
VII/2010
Sipil Yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah
pertimbangan mundur bagi PNS agar terjadinya
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
kepastian hukum. Diwajibkannya PNS mundur
Nomor
12/PUU-XI/2013
disebutkan
bahwa
landasan
beberapa
dari jabatan negeri dalam rangka memberikan
penjelasan berkaitan wajibnya PNS mundur dari
kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya
jabatan
dan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya, yaitu
negeri.
terdapat
juga
Diantaranya
adalah
ketika
seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka
apakah
dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-
melanjutkan karirnya sebagai pejabat struktural
ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan,
atau akan beralih menjadi pejabat politik.
atau tunduk pada aturan-aturan kepegawaiannya. Pasal 4 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
PNS
tersebut
akan
tetap
memilih
Kondisi ini akan berdampak pada adanya kepastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
pemerintahan.
Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa
tidak boleh terganggu dengan adanya proses
salah satu kewajiban PNS adalah setia dan taat
politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
daerah. Untuk kepentingan itulah, maka bagi PNS
Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga
yang akan mencalonkan diri sebagai peserta
persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
dalam pemilukada wajib mengundurkan diri dari
Kesatuan Republi Indonesia. Sehingga kewajiban
jabatan negeri sehingga dapat segera diisi
mundur bagi PNS yang maju sebagai kepala
jabatannya oleh PNS yang Iainnya.
daerah dan atau wakil kepala daerah dapat
Penyelenggaraan
Alasan pertimbangan yang lain adalah dalam
dimaknai bagian dari kepatuhan PNS tersebut
rangka
terhadap aturan hukum, Negara dan Pemerintah
manajemen
kepegawaian
yang telah mengikat setiap PNS ketika disumpah.
terciptanya
pegawai
Pertimbangan berikutnya adalah agar terhindar
pemerintahan
mewujudkan
berkemampuan
maksud
dan
tujuan
nasional
yaitu
sipil
yang
melaksanakan
tugas
secara
bertanggung
jawab
dalam
dari adanya penyalahgunaan wewenang. Dengan
profesional
jabatan yang masih diembannya seorang PNS
menyelenggarakan
berpotensi melakukan mobilisasi bawahannya
pembangunan yang dilandasi semangat bersih dan
untuk
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pegawai
memilih
wewenang
dapat
Penyalahgunaan
bertentangan
tugas
pemerintahan
dan
dengan
negeri sipil sebagai unsur aparatur negara yang
peraturan perundang-undangan yang mengatur
bertugas sebagai abdi masyarakat diharapkan
tentang kepegawaian dan netralitas PNS. Maka
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
dari itu pengaturan mundur bagi PNS dari jabatan
secara baik, totalitas, dan memberikan perlakuan
negeri adalah bagian dari upaya untuk menjaga
yang adil kepada masyarakat, menjaga persatuan
PNS tunduk dan patuh pada aturan hukum yang
dan kesatuan bangsa serta dapat menjaga harmoni
mengikat diri mereka.
antara satu dengan yang lainnya.
91 -
ini
dirinya.
dan
negeri
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Memperhatikan landasang-landasan di atas
ditanda tanganinya.
maka kebijakan para pembuat undang-undang yang mewajibkan PNS mundur dari jabatan negeri
Konsekuensi Yuridis Bagi PNS Yang Tidak
jika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala
Mundur dari Jabatan Negeri
daerah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk
Persyaratan mundur adalah salah satu syarat
memberikan keadilan bagi warganya. Sikap
administrasi yang harus dipenuhi oleh PNS yang
kepatuhan pada aturan hukum yang mengikat
maju sebagai kepala daerah. Hal ini bermakna
dirinya dan sikap fairness adalah bentuk tanggung
terhadap calon yang tidak mampu melengkapi
jawab negara yang berdiri di atas hukum yang
syarat-syarat
menjamin keadilan bagi warga negaranya seperti
administrasi
dikemukakan oleh Kusnardi dan Harmaily. Begitu
penyelenggara pemilukada.
juga diwajibkannya mundur merupakan bagian
yang
ditetapkan
pencalonannya
maka ditolak
berkas oleh
Bahkan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa
dari tanggung jawab negara dalam menjaga dan
tidak
membatasi
perseorangan
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah
tindakan
selain harus mundur atau non aktif dari PNS nya.
penyalahgunaan kekuasaan seperti dikemukakan
Dari penjelasan Jimly ini dapat dibaca bahwa
oleh Sudargo Gautama.
tidak ada pilihan apapun bagi abdi negara jika
kekuasaan
sehingga
tidak
kepada terjadinya
Pertimbangan di atas juga sesuai dengan teori
ada
pilihan
bagi
setiap
PNS
yang
ingin terjun dalam proses demokrasi pemilihan
negara hukum yang disampaikan oleh Jimly
kepala
daerah
selain
harus
mengajukan
Asshiddiqie. Salah satu ciri negara hukum
permohonan mundur terlebih dahulu, kalau tidak
menurut Jimly Asshiddiqie adalah pembatasan
dipenuhi maka berdasarkan peraturan perundang-
kekuasaan. Walaupun ciri ini lebih ditekankan
undangan berkasnya sebagai calon kepala daerah
pada pembagian kekuasaan dalam negara tapi
dapat ditolak.
deskripsi yang sama juga dapat diberlakukan pada
Ketentuan di atas tidak sepenuhnya terjadi
warga negara. Artinya tidak tepat seorang abdi
dalam pemilihan umum gubernur dan wakil
negara yang belum menuntaskan amanahnya
gubernur Aceh pada tanggal 9 April tahun 2012
sebagai abdi negara tiba-tiba mencari pekerjaan
yang lalu. Dalam Pemilihan ini sempat diwarnai
yang lain yang lebih menjanjikan.
tindakan kontroversial oleh salah satu kandidat
Sikap tersebut dapat disebut sikap haus kekuasaan
dan
terjadinya
saat bersamaan sedang menjabat rektor di
penyalahgunaan kewenangan. Misalnya menyuruh
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Menurut
bawahan untuk memilih dirinya. Oleh karena itu
Panwaslu Aceh Darni M. Daud tidak melampirkan
kehadiran
untuk
surat pengunduran diri dari jabatan rektor dalam
mengatur bahwa ada konsekuensi-konsekuensi
berkas administrasi pencalonannya sebagai calon
yang
seseorang
Gubernur Aceh periode 2012-2017. Padahal
melepaskan diri dari tanggung jawab yang sudah
jabatan tersebut dapat dikategorikan jabatan
negara
harus
berpotensi
Gubernur Aceh yaitu Darni M. Daud yang pada
hukum
ditanggung
bertujuan
ketika
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 92
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala negeri karena memenuhi kriteria jabatan negeri
KIP Aceh ini memang diredaksikan tentang
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (2), (3), dan
persyaratan mundur bagi PNS ketika maju sebagai
(4) Perka BKN Nomor 10 Tahun 2005 di atas.
calon kepala daerah, tetapi dalam form lampiran
Darni
M.
Daud
beralasan
bahwa
dari pasal tersebut hanya terdapat form pernyataan
persyaratannya telah sesuai dengan SK KIP Aceh
kesanggupan
mundur
jika
terpilih
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
sebagai
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Dampak dari SK KIP Aceh Nomor 12 Tahun
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
2011 ini berpotensi menggiring calon gubernur
Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil
dan wakil gubernur di Aceh melanggar peraturan
Gubernur,
dan
perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi
Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh
dan akan berdampak pada adanya gugatan
sebagai pedoman pencalonan kepala daerah dalam
dikemudian hari. Artinya seandainya Darni M.
pemilukada di Aceh.
Daud terpilih sebagai gubernur Aceh maka
Bupati/Wakil
Bupati
Berdasarkan SK KIP Aceh Nomor 12 Tahun
kemenangannya berpotensi besar digugat oleh
2011 ini calon gubernur di Aceh tidak diwajibkan
kandidat yang lain atau pihak terkait karena dalam
untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai
prosedurnya KIP Aceh telah menetapkan salah
calon kepala daerah. Calon gubernur dan wakil
satu butir persyaratan yang tudak sesuai dengan
gubernur di Aceh hanya diwajibkan untuk
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menandatangani surat kesanggupan mundur dari
lebih tinggi.
jabatan negeri jika nantinya terpilih sebagai
Namun demikian, sebagai PNS seharusnya
gubernur atau wakil gubernur Aceh. Dengan
rujukan hukum utama yang harus dipedomani
demikian berdasarkan SK KIP Aceh ini maka
adalah UU Nomor 43 Tahun 1999, Perka BKN
berkas administrasi pencalonan Darni M. Daud
Nomor 10 Tahun 2005 yang secara khusus
dapat dipandang telah sesuai. Akan tetapi jika
mengatur tentang bagaimana mekanisme PNS
didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2008,
maju sebagai kepala daerah dan peraturan
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan
perundang-undangan dapat disebut sebagai lex
BKN Nomor 13 Tahun 2010, dan Qanun Aceh
specialis
Nomor 5 Tahun 2012 maka berkas Darni M. Daud
pengaturan
dapat dipandang tidak lengkap.
hukum pemilukada maka seorang PNS wajib
Disinilah awal mula terjadinya permasalahan.
bagi
PNS.
aturan
Artinya
mundur
ada
tidaknya
dalam peraturan
mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam
Dimana dalam perumusan SK KIP Aceh Nomor
peraturan
perundang-undangan
12 Tahun 2011 khususnya pada pasal yang
kegegawaian tersebut.
mengatur persyaratan mundur bagi PNS telah
Ketidakpatuhan
PNS
terhadap
tentang
aturan
terjadi ketidaksinkronan antara ketentuan yang
kedinasan ini maka akan berkonsekuensi pada
diatur dalam batang tubuh dengan lampiran dari
adanya pelanggaran aturan tentang disiplin PNS
batang tubuh tersebut. Dalam batang tubuh SK
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun
93 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Saran
Kepada PNS tersebut akan dikenakan sanksi baik
Pertama, kiranya setiap calon yang berasal dari
hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat
PNS perlu memperhatikan dengan seksama
sesuai
syarat-syarat
dengan
tingkat
kesalahan
yang
dalam
peraturan
perundang-
undangan ketika ingin mencalonkan diri sebagai
dilakukan.
calon kepala daerah. Seorang PNS tidak cukup SIMPULAN DAN SARAN
hanya mendasarkan diri pada undang-undang
Simpulan
tentang
Berdasarkan disimpulkan
uraian
dan
di
atas,
maka
direkomendasikan
tetapi
terdapat peraturan perundang-undangan yang lain
saran-saran
semisal peraturan dari BKN yang perlu dijadikan landasan berpijak dalam pencalonannya sebagai
Pertama, landasan pertimbangan kenapa PNS mundur
dari
jabatan
negeri
jika
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah bagian dari ketundukannya pada UndangUndang
pemilukada,
dapat
sebagai berikut:
harus
penyelenggaraan
Nomor
43
Tahun
1999
Tentang
calon kepala daerah. Bagi PNS peraturan dari BKN ini menjadi peraturan yang bersifat khusus yang harus dipedomani Kedua, KPUD/KIP perlu kiranya melakukan upaya
sinkronisasi
dan
harmonisasi
hukum
Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
terhadap regulasi yang dibuat oleh KPUD/KIP itu
Pokok-pokok Kepegawaian dan PP Nomor 53
sendiri.
Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Karena ketika
pemahaman
seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka
undangan kadang-kadang sering menimbulkan
dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-
berbedanya antara regulasi yang dibuat oleh
ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan,
KPUD/KIP
atau tunduk pada aturan-aturan kepegawaiannya.
undangan yang lain. Hal ini akan berdampak pada
Berikutnya,
timbulnya kerugian bagi peserta pemilukada dan
menghindari
dari
adanya
penyalahgunaan kewenangan karena tindakan itu melanggar
hukum
dan
disiplin
PNS
Kekurang
telitian
terhadap
dengan
dan
peraturan
peraturan
perbedaan perundang-
perundang-
masyarakat
dan
kepadanya dapat dikenakan sanksi. Kedua, konsekuensi yuridis bagi PNS yang tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan negeri adalah melanggar aturan disiplin PNS dan sumpah jabatan yang telah ditanda tangani ketika pengangkatan dilakukan oleh pemerintah. Kepada PNS tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
Ketiga, kepada pemerintah perlu kiranya memberi batasan yang jelas dalam perumusan syarat-syarat menjadi kepala daerah sekaligus melakukan sikronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu memperbanyak sosialisasi tentang aturanaturan terkait keikutsertaan seorang aparatur negara dalam kancah demokrasi pemilukada. DAFTAR PUSTAKA Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 94
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Buku Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Cakra Arbas, Jalan Terjal Calon Independen dalam Pemilukada di Provinsi Aceh, Sofmedia, Medan, 2012.
Harian Aceh, Darni Tolak Mundur, http://harian aceh.com/2011/12/12/darni-tolak-mundurdari-rektor, download tanggal 7 Juni 2012. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/57/Kons ep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, download tanggal 21 Juni 2012.
Hani Adhani, Proses Penyelesaian Sengketa Pemilukada Pasca Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, http://kipacehprov.go.id/102-qanun-acehpemilukada.html, download tanggal 4 Februari 2013.
Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konpress, Jakarta, 2012.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risa lah_sidang_4632, di download tanggal 17 April 2013
Jimly
Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta 2006.
Joko J. Prihatmoko, Pemilihan kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005. Rusli Efendi, et.al, Teori Hukum, Hasanudin University Press, Makasar, 1991. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
Republik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Makalah Husni Jalil, Makalah Sistem Pemilu di Indonesia, 2012 Web Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, http://www.bkn.go.id/in/profil/unitkerja/organisasi-deputi-kinerja-danperundangan/direktorat-peraturanperundang-undangan/kumpulanperaturan/finish/97/872.html, di download pada tanggal 18 Maret 2012. 95 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Waakil Walikota
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 96
