PERSOALAN DILEMATIS MUSLIM MINORITAS DAN SOLUSINYA

PERSOALAN DILEMATIS MUSLIM MINORITAS DAN SOLUSINYA Mubasirun Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Salatiga [email protected] Abstrak Sikap inklusif para intelektual Muslim dalam menerima teori keilmuwan Barat ternyata juga berpengaruh pada keinginan mereka untuk kerja dan menetap di sana, baik sebagai tugas negara maupun individu. Mereka hidup sebagai umat minoritas di tengah-tengah kemayoritasan umat agama lain. Berbagai persoalan terkait dengan keislamannya senantiasa mereka temui. Salah satunya kontradiksi antara aspek sosial dan ritual. Konflik psikologis yang berkaitan dengan pangkal persoalan mereka adalah benturan antara adaptasi dengan tempat tingal dan menjaga konsistensi terhadap keislaman mereka. Persoalan-persoalan terkait hampir menyentuh semua aspek kehidupan, seperti ibadah, keluarga, muamalah, makanan, perkawinan dan lain sebagainya. Terkait dengan persoalan tersebut, diperlukan adanya solusi yang tepat. Berbagai teori dan pendekatan dicoba untuk diangkat ke permukaan untuk menemukan sebuah pencerahan dan solusi terhadap persoalan-persoalan di atas. Akhirnya ditemukan sebuah jalan tengah (tawasuth) yang moderat yang tidak memihak, dengan harapan hal ini dapat menjadi pencerah. [Inclusive attitude of Mooslem intellectuals in the West accept the theory of science was also influential in their desire to work and settle there, both as a duty of the state and individuals. They live as a minority people in the another religions majority. Various problems related to his Islam they constantly encountered. One is the contradiction between the social aspects and rituals.

Mubasirun: Persoalan Dilematis Muslim.................

Psychological conflicts related to the base of their problem is the clash between adaptation with a tingal and maintain consistency with their Islam. Issues related to almost touch all aspects of life, such as worship, family, muamalah, food, marriage and so forth. Related to these issues, is necessary to a proper solution. Various theories and attempted to approach brought to the surface to find an enlightened and solutions to the above problems. Finally found a middle road (tawasuth) moderate and impartial, with the hope it can be lightening.] Kata kunci: Muslim Minoritas, Mayoritas, Konflik, Moderat Pendahuluan Sebagian umat Islam tak betah tinggal di negeri-negeri Muslim yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga tak sedikit dari mereka yang pindah ke beberapa negara di Barat yang justru mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Eropa, Amerika Serikat, Australia dan lain-lain. Motif perpindahannya sangat beragam, mulai dari niat awal untuk mencari ilmu lalu menetap sebagai warga negara, mencari pekerjaan demi meningkatkan taraf hidup-ekonominya sampai dengan mencari suaka politik akibat serentetan ancaman di negerinya sendiri. Kita tahu bahwa sebagian besar umat Islam yang pindah ke Barat adalah awam di bidang ilmu-ilmu keislaman. Karena itu, sesampainya di tanah tujuan (Barat), banyak di antara mereka yang gagap dan bingung. Di satu sisi umat Islam yang pindah itu harus tetap bekerja di sejumlah perusahaan Barat untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun, di sisi lain, mereka menghadapi sebuah kenyataan betapa tak mudah melaksanakan ajaran Islam di Barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Perlakuan diskriminatif di berbagai negara yang di dalamnya ada umat Islam minoritas merupakan dilematis yang berkepanjangan. Dilema yang mereka hadapi adalah kegamangan dalam menjatuhkan pilihan antara bergabung dengan sistem politik yang berlaku atau tetap menjadi Muslim dan tetap wajib terikat pada aturan-aturan Allah di manapun mereka berada. Mereka juga menghadapi konflik identitas menyangkut

100 ж Epistemé, Vol. 10, No. 1, Juni 2015


dua pilihan tersebut. Masing-masing pilihan memiliki risiko yang mau tidak mau harus ditanggung oleh umat Islam minoritas.1 Apabila memilih membaur dan bergabung dalam sistem politik yang berlaku di negara tempat mereka tinggal, berarti harus mengadopsi keyakinan yang berlaku di negara itu yang kebanyakan sekuler. Sementara sistem sekuler jelas bertentangan dengan Islam. Di samping itu, pilihan ini juga menemui kendala mengingat jumlah Muslim yang minoritas sehingga akan sulit memengaruhi kebijakan yang sekiranya dapat memberi pencerahan terhadap komunitas Muslim yang minoritas di negeri di mana mereka bermukim.2 Apabila memilih opsi tetap menjadi Muslim yang patuh terhadap aturan-aturan Allah dan hanya loyal kepada-Nya maka ini berarti mengambil langkah yang berseberangan dengan kebijakan negara, berseberangan dengan komunitas yang mayoritas. Dalam posisi demikian, Perlakuan diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas Muslim dapat terjadi dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Diskriminasi di bidang ekonomi dengan cara menghilangkan posisi-posisi yang berpengaruh kekuatan minoritas secara ekonomi atau mengambil alih kekayaan seperti tanah dari tangan minoritas Muslim. Perlakuan diskriminasi di bidang sosial adalah masalah penyerapan sosial oleh mayoritas melalui proses asimilasi yang panjang yang berakibat terkikisnya ciri-ciri keislaman dari minoritas hingga lenyap sama sekali. Diskriminasi di bidang politik berupa pengingkaran secara berangsur-angsur hak-hak politik terhadap orang-orang Muslim seperti tidak mengakui entitas Islam karena sesuatu dan lain hal. M. Ali Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, terj. Zarkowi Soejoeti (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.12-18. 2 Pilihan pada opsi ini ditolak dan ditentang keras oleh Hizbut Tahrir (HT). Menurutnya, semua bagian dari bumi ini adalah milik Allah—termasuk negara Muslim minoritas bermukim—karena itu semua manusia harus tunduk pada aturan Allah. Pengalaman menarik untuk dikaji, ketika pemerintah Inggris melarang HT karena keberadaannya dianggap mengancam negara sekuler Inggris. HT merespon dengan membangun opini di media massa lewat berbagai aksi, seminar, talkshow, untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Inggris tidak memiliki alasan yang kuat dan menunjukkan standar ganda, yaitu di satu sisi menganut kebebasan berpendapat, tapi di sisi yang lain melarang rakyatnya untuk berkelompok dan berpendapat. Dari aksi tersebut HT memperoleh pembelaan dari organisasi Muslim di Inggris, bahkan dari organisasi Islam yang berseberangan dengan HT. Lihat, http;// www. muslimuda/forum/lofiversion/index, diakses tanggal 12 September 2014. 1

Epistemé, Vol. 10, No. 1, Juni 2015 ж 101


harus siap menghadapi perlakuan-perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek. Di sisi lain seringkali kaum Muslim Eropa merespon persoalan konflik identitas ini secara emosional dan penuh ketakutan yang justru memperuncing masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Bahkan mereka cenderung reaktif dan defensif sehingga kadang-kadang merusak citra diri kaum Muslim itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, adakah jalan tengah yang mampu melerai ketegangan antara umat Islam minoritas dan pihak penguasa selaku penduduk mayoritas? Asal-usul Istilah Muslim Minoritas Istilah “minoritas” didefinisikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa cirinya tak sama dan sering mendapat perlakuan berbeda. Kata kunci dari definisi ini adalah adanya ciri-ciri dan perlakuan berbeda. Ciri-ciri yang berbeda itu dapat berbentuk fisik seperti warna kulit3 dan bahasa.4 Istilah Muslim dalam kajian Muslim minoritas dipergunakan untuk menunjukkan semua orang yang mengakui bahwa Muhammad Saw putra Abdullah adalah utusan Allah yang terakhir dan mengakui bahwa ajarannya benar tanpa memandang seberapa jauh mereka tahu tentang ajarannya, atau seberapa jauh mereka mereka dapat hidup sesuai dengan ajarannya tersebut. Pengakuan ini dengan sendirinya menimbulkan perasaan identitas dengan semua orang yang memiliki keyakinan yang sama. Dengan demikian, minoritas Muslim adalah bagian penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya karena anggota-anggotanya mengakui bahwa Muhammad putra Abdullah menjadi utusan Allah yang terakhir dan meyakini ajarannya adalah benar dan yang sering mendapat perlakuan berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Asal-asul terbentuknya minoritas Muslim di berbagai negara, Misalnya perlakuan berbeda yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam sehingga muncul minoritas kulit hitam. Lihat, Ibid., h. 1-2. 4 Misalnya ketika nasionalisme yang terilhami oleh bangsa Eropa mulai bersaing dengan kesetiaan Muslim terhadap identitas Islam maka minoritas bahasa mulai muncul yang akhirnya membawa kepada perpecahan negara usman Muslim. Lihat, Ibid. 3



berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. M. Ali Kettani menjelaskan ada tiga bentuk munculnya minoritas Muslim. Pertama, suatu komunitas Muslim dijadikan tidak efektif oleh kelompok non-Muslim yang menduduki wilayah komunitas Muslim, meskipun umat Islam di wilayah itu secara jumlah tergolong mayoritas. Dalam rentangan waktu yang lama karena pengaruh pendudukan oleh komunitas non-Muslim tersebut, komunitas Muslim yang tadinya secara jumlah mayoritas, berubah menjadi minoritas karena pengusiran secara besar-besaran oleh komunitas non-Muslim. Di sisi lain terjadi gelombang imigran nonMuslim secara besar-besaran. Kedua, ketika pemerintah Muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama, atau usaha menyebarkan Islam tidak cukup efektif untuk mengubah Muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai. Berbagai kekuasaan politiknya tumbang dan umat Islam mendapati dirinya turun status dari mayoritas menjadi minoritas dalam negerinya sendiri seperti India dan Balkan. Ketiga, minoritas Muslim terjadi ketika non-Muslim di lingkungan non-Muslim pindah agama menjadi Muslim. Jika pemeluk Islam yang baru ini menyadari akan pentingnya keyakinan Islam mereka dan memberikan prioritas atas ciri-ciri lain dan mencapai solidaritas sesama karena mereka memiliki keyakinan yang sama maka terbentuklah suatu minoritas Muslim baru. Biasanya arus imigran dan muallaf menyatu untuk membentuk suatu minoritas Muslim seperti kasus Srilangka. Di negeri ini umat Islam merupakan penyatuan antara imigran Arab selatan dan Muslim muallaf Srilangka.5 Gambaran Umum Hubungan Barat dan Dunia Islam Informasi tentang bagaimana sesungguhnya hubungan antara Barat dan dunia Islam ini penting untuk bisa ditarik benang merah tentang apa yang terjadi dalam interaksi antara komunitas Muslim minoritas dengan Ibid., h. 6-7.

5



komunitas mayoritas (non-Muslim) dari negara tempat mereka tinggal. Sebab bentuk interaksi antara kedua komunitas ini tidak bisa lepas dari kesejarahan hubungan antara Barat dan dunia Islam secara umum. Sejak berabad-abad, antara Barat dan dunia Islam sudah terjadi benturan (collusion) dan konflik ideologi yang sulit didamaikan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya rasa superioritas pada masing-masing kelompok. Sebab keduanya memiliki masa kejayaan yang nyata dan panjang dalam sejarah. Kedua belah pihak, sama-sama merasa mempunyai kontribusi yang cemerlang pada peradaban umat manusia dan keduanya pernah berjumpa dalam posisi setara karena pernah saling mengalahkan. Walaupun sekarang dunia Islam dalam posisi terdesak, tapi dunia Islam masih punya keyakinan berpeluang untuk kembali tampil bukan hanya sebagai penyeimbang, melainkan kembali sebagai pemenang. Kedua, antara Barat dan dunia Islam bukan hanya terjadi persaingan dalam perebutan atau penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, melainkan juga dalam pertandingan gencar dalam hal klaim keagamaan masing-masing. Hal ini terjadi terutama antara kalangan fundamentalis di dunia Muslim dengan padanannya di antara penganut Kristen dan penganut Yahudi di Barat sehubungan dengan klaim masing-masing akan kesahihan wahyu karena sama-sama bersumber dari garis keturunan yang sama: Ibrahim. Jadinya lagi-lagi bersifat either-or atau zero-sum. Ketiga, obsesi ke Islam awal yang “murni”. Ditutupnya pintu ijtihad dan sikap reaksioner itu bukan hanya membuat hilang atau miskinnya dorongan dalam kehidupan dunia Muslim kontemporer untuk melakukan eksplorasi pemikiran politik tanpa mengatasnamakan agama, melainkan juga terpengaruhnya pembentukan visi maupun tradisi Islam lantaran kuatnya dorongan perlawanan praktis terhadap peradaban Barat dan gigihnya Barat mengejar kepentingan-kepentingan di dunia Muslim. Kedua hal ini sangat menghambat dorongan bagi para pemikir Muslim untuk melakukan tranformasi yang bisa membawa kemaslahatan bersama 104 ж Epistemé, Vol. 10, No. 1, Juni 2015


antara Barat dan dunia Islam dengan tetap memperhatikan etika Islam, yakni senantiasa menekankan keniscayaan perpaduan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Keempat, adanya keangkuhan atau rasa superioritas kedua belah pihak (Barat dan dunia Muslim) dalam memandang atau bersikap terhadap satu sama lain. Pemboman bertubi-tubi terhadap Irak dengan ratusan ribu korban sipil, begitu juga serangan “bela diri” Israel atas Libanon yang menghancurkan segenap fasilitas dan sarana kehidupan umum, merupakan arogansi rasa superioritas Barat. Sebaliknya, ketegaran perlawanan rakyat Palestina yang pantang menyerah dan reaktivitas kelompok-kelompok bersenjata anti Amerika dan negara-negara Barat secara umum tidak lepas dari sifat arogansi rasa superioritas dunia Islam.6 Hubungan antara komunitas Muslim minoritas di berbagai negara dengan komunitas non-Muslim yang mayoritas tidak jauh berbeda dengan pola hubungan antara Barat dan dunia Islam pada umumnya. Perlakuan diskriminatif oleh pemerintah setempat tehadap komunitas Muslim minoritas dan pilihan opsi secara kaku yang ditempuh umat minoritas Muslim yang tetap loyal kepada ajaran Islam sebagaimana sikap yang diambil oleh Hizbut Tahrir,7 tidak lepas dari pengaruh aspek historis yang dimiliki oleh kedua komunitas ini.

Mochtar Pabottingi dkk, Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h.13-18. 7 Hizbut Tahrir merupakan organisai partai politik yang berideologi Islam yang didirikan di al-Quds-Yordania oleh Taqiyuddin an-Nabhani (seorang ulama berkebangsaan Palestina) pada tahun 1952. Organisasi ini bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kafir, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir dengan maksud menegakkan kembali khlifah di muka bumi sehingga pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Lihat. Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir di Indonesia (Jakarta: LIPPI Press, 2005), h. 2. Bandingkan dengan, Ilyya Muhsin, “Gerakan Penegakan Syariat Islam”, dalam makalah diskusi bulanan Dosen STAIN Salatiga tanggal 28 Oktober 2008, h. 9. 6



Problem Internal Dunia Islam Secara kejiwaan, umat Islam tidak mudah menerima sisi positif dari peradaban Barat yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangannya. Contoh yang dapat dikemukakan untuk hal ini, bahwa di beberapa Negara Islam—termasuk Indonesia—sedang membawa negaranya menuju ke arah demokrasi. Untuk kepentingan ini negara Islam mau tidak mau harus menengok ke Barat yang sistem demokrasinya sudah matang. Secara politik, banyak umat Islam yang terobsesi untuk mengembangkan lewat dimensi agama, semua kegiatan dalam rangka memajukan prinsip hubungan baik dengan Allah, akan tetapi praktis tak peduli pada empasis yang mestinya sepadan dalam hal pelembagaan lewat dimensi politik dalam rangka memajukan hubungan baik dengan sesama manusia; suatu prinsip yang justru sangat diutamakan Barat lantaran arus kemajuan pemikiran dan praktik politiknya, khususnya sejak zaman pencerahan.8 Tertutupnya pintu ijtihad dan mangkraknya pemikiran politik di dunia Islam setelah berakhirnya pemerintahan khalifah ke 4, disebabkan oleh keyakinan bahwa panutan paling ideal bagi politik Muslim adalah masa pemerintahan Rasulullah dan pada tingkat yang mendekati itu adalah pemerintahan empat khalifah. Karena inilah Hizbut Tahrir memperjuangkan untuk dapat kembali ke sitem khilafah. Dan hal ini pulalah yang menggiring mayoritas umat Islam kepada sebuah pemikiran bahwa setelah berlalunya kedua sejarah tersebut, sisa sejarah umat manusia—termasuk yang belum dijalan—tak akan pernah setara atau semulia masa-masa awal Islam. Sehingga akhirnya berujung pada tujuan tertinggi peradaban, yaitu mewujudkan kembali segenap paradigma dan relegia-politik dari masa Islam tersebut.9 Dengan kata lain, mayoritas dunia Islam selama berabad-abad Ibid., h. 6. Mochtar Pabottingi dkk, Potret Politik Kaum Muslim…, h. 7.

8 9



terjebak pada apa yang disebut pentradisionalan atau fundamentalis perspektif keagamaannya sendiri. Mayoritas dunia Islam terpenjara dalam kungkungan pengidealan yang berlebihan terhadap pemahaman maupun praktik keagamaan Islam di masa-masa awal, yang diikuti penolakan mengakui kepositifan derap maju peradaban dunia sekelilingnya termasuk Barat. Dunia Islam masih terpenjara pada anggapan tentang kedaulatan Tuhan sehingga akan sulit memahami konsep-konsep dunia Barat yang dapat membawa pencerahan-pencerahan seperti kedaulatan rakyat, sekularisme, pemisahan agama dari negara, pergiliran pemerintahan, pemisahan kekuasaan, keutamaan saling imbang saling kontrol dan kesetaraan gender. Umat Islam belum cukup cerdas untuk menangkap tak terhitung kebajikan yang dapat diwujudkan lewat aktualisasi konsepkonsep tersebut secara konstitusional dan dalam perundang-undangan demi memajukan prinsip hubungan baik dengan sesama manusia secara individual maupun kolektif.10 Kesalahan mayoritas dunia Islam adalah lantaran berobsesi ke masa lampau (masa awal Islam) ini diperparah dengan sikap antipati atau penolakan terhadap laju kebangkitan peradaban Barat setelah berabadabad di bawah bayang-bayang kejayaan peradaban Muslim. Demikian juga sikap reaksioner yang menghambat introspeksi dan tak bisa dengan ikhlas mengakui giliran keunggulan yang kini berada dalam genggaman Barat yang sekaligus merupakan lawan utamanya selama ratusan tahun. Hal ini mempunyai dampak kejiwaan yang sangat buruk terhadap dunia Muslim yang berakibat sama buruknya terhadap kreativitas intelektualnya. Persoalan Dilematis dan Solusinya Apabila dikelompokkan, keluhan minoritas Muslim tentang pelaksanaan ajaran Islam di Barat menyentuh hampir semua aspek dalam Islam dan telah menjadi persoalan dilematis bagi kaum Muslim minoritas di negara-negara Barat. Berbagai persolan dilematis tersebut di antaranya: Ibid., h. 9.

10



Pertama, keluhan di bidang ibadah mahdah (ibadah murni), seperti salat (termasuk salat Jum’at), dan puasa. Mencari masjid untuk salat Jum’at di Barat susah. Umat Islam tak jarang harus menempuh perjalanan jauh agar salat Jum’at bisa dilangsungkan sementara mereka harus melaksanakan tugas-tugas studinya atau harus melaksanakan tugas bekerja di perusahaan. Terlampau sering meninggalkan tugas studi atau pekerjaan dengan alasan salat Jum’at kadang tak segera dipahami oleh pihak kampus atau atasan mereka di Barat. Kedua, dalam bidang ahwal syakhshiyyah (hukum keluarga). Di bidang ini, sebagian minoritas Muslim di Barat menghadapi persoalan pelik mengenai status perkawinan. Banyak dijumpai, suami dan istri pada mulanya beragama Kristen. Namun, seiring waktu kadang si istri memeluk Islam, sementara si suami masih menganut agama lamanya. Konsisten dengan fikih lama-konvensional maka si istri harus bercerai dari suaminya. Karena perempuan Islam tak dibolehkan menikah dengan orang laki-laki bukan Islam. Sampai sekarang, pernikahan beda agama masih sulit untuk ditembus kehalalannya karena begitu kukuhnya argumen naqliyah yang mengharamkannya. Namun, tak jarang fikih Islam berkata “A”, umat Islam berkata “B”. Oleh karenanya, tak sedikit umat Islam di Barat lebih mempertahankan pernikahannya sekalipun beda agama, dengan alasan tak mungkin menghancurkan bangunan keluarga yang telah tegak dengan peluh dan air mata. Demi anak dan keutuhan keluarga, mereka memilih mempertahankan keluarga daripada menghancurkannya.11 Berbagai upaya telah ditempuh agar keharaman nikah beda agama bisa dilonggarkan. Jika kita menganggap bahwa non-Islam di Barat adalah Ahli Kitab maka semestinya tak ada masalah sekiranya orang Islam hendak menikahi perempuan Yahudi dan Kristen di sana. Al-Qur’an dengan tegas mengatakan tentang kehalalan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab. Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, Fath al Lihat, Abdul Muqsyid Ghazali, Minoritas Muslim Perlu Fiqih Minoritas dalam http://islamlib.com, diakses tanggal 20 Mei 2015. 11



Mu’in, membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi-Israel. Sementara tentang pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki Ahli Kitab, semua ulama cenderung mengharamkannya. Pengharaman ini muncul dari sebuah kekhawatiran, bahwa jika laki-lakinya non-Muslim dan perempuannya yang Muslim maka besar kemungkinan agama istri dan anak-anak akan mengikuti agama sang suami. Namun, kekhawatiran ini tak banyak terbukti. Berbagai riset menunjukkan, anak-anak yang lahir dari orang tua berbeda agama banyak mengikuti agama ibu. Di tengah masyarakat Barat yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, tekanan suami agar istri dan anak-anak mengikuti agama dari si suami sebenarnya tak terlampau mengkhawatirkan. Persoalan dalam perkawinan ini tak pelak juga akan berimbas pada pewarisan. Pandangan fikih yang (konon) diacukan pada sebuah hadis melarang umat Islam mewariskan hartanya pada keluarga atau keturunan non-Muslim. Perbedaan agama (ikhtilâf al-dîn) dianggap sebagai penghalang (mâni’) terjadinya proses waris-mewarisi. Ketentuan ini tak mudah ditunaikan bagi keluarga Muslim di Barat yang salah satu anggota keluarganya berbeda agama. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ketentuan fiqhiyyah seperti ini. Yusuf alQardhawi berusaha memberi solusi bahwa orang Islam boleh menerima warisan dari orang non-Muslim, tapi tidak buat sebaliknya. Pendapat ini tanggung dan tak menyelesaikan masalah. Orang akan menggugat pandangan al-Qardhawi ini bahwa umat Islam hanya mencari enaknya saja alias siap menerima warisan tapi tak siap mewariskan. Ia dinilai tidak adil (unfair). Jika ditelusuri, ikatan kewarisan dalam Islam terjadi karena ikatan darah bukan ikatan agama. Perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang kewarisan (mâni’ al-irtsi) dalam fikih Islam terdahulu karena umat Islam terlibat konflik dengan umat agama lain. Artinya, dalam suasana normal (ketika umat Islam tak berada dalam suasana perang dengan umat agama lain) maka fikih Islam kembali ke hukum normal lagi. Bahwa perbedaan Epistemé, Vol. 10, No. 1, Juni 2015 ж 109


agama tak boleh dijadikan sebagai penghalang. Saya cenderung tak mempersoalkan sekiranya seorang anak yang beragama Kristen di Barat hendak mewariskan harta kepada orang tuanya yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya. Darah yang mengalir dalam tubuh anak adalah darah orang tua. Sementara dalam kasus suami-istri, sekalipun tak ada hubungan darah, mereka telah sepakat mengadakan satu ikatan kukuh (mîtsâqan ghalîzhan) untuk hidup bersama dalam hubungan sebagai suamiistri karena itu wajar kalau terjadi waris-mewarisi.12 Ketiga, dalam bidang muamalah juga ada masalah. Tak sedikit ulama fikih yang berpendapat perihal haramnya umat Islam bersahabat dengan umat agama lain. Tak hanya itu, bahkan juga diharamkan untuk memilih kepala negara non-Muslim. Menerapkan pandangan fikih demikian di Barat potensial menimbulkan masalah. Umat Islam akan semakin teralienasi dari komunitas besar di Barat. Padahal, sebagai warga negara, umat Islam mustinya mengintegrasikan diri dalam sebuah komunitas. Ia tak boleh menarik diri dari lalu lalang pergaulan masyarakat. Dalam keadaan demikian, sekalipun banyak teks agama yang melarang umat Islam bergaul dengan umat non-Muslim, umat Islam di Barat akhirnya cenderung tak mempedulikannya. Atas dasar itu, ulama Islam berpikir agar minoritas Muslim di Barat mendapatkan penanganan khusus dari sudut pandang fikih. Sebab, bertumpu pada fikih arus utama akan merepotkan posisi umat Islam di sana. Jabir Thaha al-‘Alwani dan Yusuf al-Qardhawi menempuh solusi progresif dengan merintis fikih baru, fikih minoritas (fiqh al-aqalliyyat). Di antaranya, Jabir al-‘Alwani menulis buku berjudul Toward a Fiqh for Minorities. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menulis buku Fi Fiqh alAqalliyyat al-Muslimah. Di Indonesia, Ahmad Imam Mawardi menulis buku Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk mengukuhkan Ibid.

12



argumen-argumen para penggagas fikih minoritas itu. Pertama, fikih minoritas harus dilandaskan pada pengalaman umat Islam awal di Mekkah ketika menjadi minoritas. Dalam periode Mekkah, Islam fokus pada penyampaian pokok-pokok ajaran Islam, seperti akidah dan etika. Persoalan syariat tak menjadi bahasan utama. Fakhr al-Din al-Razi berkata, kehadiran Nabi Muhammad bukan untuk membawa syariat baru, melainkan untuk meneguhkan syariat Nabi Ibrahim. Merujuk kepada al-Qur’an (al-Nisa’ [4]: 163), sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad diutus pada mulanya untuk menggenapi syariat Nabi Nuh. Kedua, melakukan penafsiran ulang terhadap hadis, juga al-Qur’an. Sebab, banyak pandangan fikih yang sempit disandarkan pada al-Qur’an. Tak selayaknya Muslim minoritas mengembangkan fikih eksklusif; fikih kaku yang selalu memandang orang lain secara negatif. Umat Islam di Barat membutuhkan fikih pluralis, yaitu sejenis tafsir keagamaan yang lebih positif memandang umat agama lain. Umat Islam tak perlu membesar-besarkan hal-hal kecil yang cenderung memisahkan dirinya secara sosial dari umat agama lain, tapi justru perlu memperbanyak kesamaan-kesamaan di antara umat beragama. Dengan tegas al-Qur’an meminta umat Islam untuk mencari kesamaan bukan perbedaan dengan umat agama lain. Mencari perbedaan itu mudah, sementara mencari persamaan itu susah.13 Sebenarnya jika kembali kepada tuntunan etik-moral al-Qur’an dan sejarah keteladanan Nabi Muhammad, kita akan menemukan petunjuk bahwa umat agama lain bukanlah merupakan suatu ancaman bagi umat Islam. Pluralitas keagamaan itu menjelma dalam keluarga Nabi Muhammad. Bahkan buku-buku sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah memiliki menantu musyrik (Abu al-‘Ash, suami dari Zainab binti al-Rasul), budak perempuan beragama Kristen Koptik (Maria al-Qibthiyah) dan Yahudi (Raihanah), mertua beragama Yahudi (ayahanda dari Shafiyah, istri nabi). Waraqah ibn Naufal yang memberi kesaksian dan Ibid.

13



pengakuan atas kenabian Muhammad adalah saudara sepupu Khadijah binti Khuwailid (istri nabi).14 Mencari Jalan Tengah Berangkat dari keprihatinan atas memburuknya hubungan antara Barat dan dunia Islam, antara Muslim minoritas dengan komunitas mayoritas, Tariq Ramadan15 berusaha untuk mengkonstruksi semacam “teologi dialog”16 yang bercorak positif, tidak protektif tapi bersifat kontributif bagi komunitas baru kaum Muslimin di Eropa. Untuk menjawab persoalan tersebut Tariq mencoba menggali kembali sumbersumber utama ajaran Islam baik yang bersifat teologis maupun yuridis yang berhubungan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum Muslim minoritas. Salah satu contohnya adalah bahwa keberadaan seorang Muslim di muka bumi ini harus merupakan keberadaan yang aktif, dengan melibatkan diri dalam semua urusan manusia. Menurut Tariq hal ini merupakan refleksi dari keberimanan seorang Muslim itu sendiri sesuai yang diintruksikan al-Qur’an yang selalu mengkaitkan iman dengan perbuatan baik (amal salih).17 Lebih jauh menurut Tariq, bahwa kalimah syahadah bukan sekadar persyaratan biasa, tetapi mengandung konsep mendalam tentang Ibid. Tariq Ramadan adalah cucu dari pendiri Ikhwan al Muslimin, Hasan al Bana. Lahir di Jenewa 26 September 1962. Ia seorang akademisi dan teolog, menempati peringkat 8 dalam daftar 100 tokoh intelektual kontemporer. Di dunia Barat ia disebut Martin Luthernya Islam karena pandangannya yang kontroversial dan menantang arus utama mayoritas Muslim. Ia mengajar teologi di Universitas Oxford. 16 Searah dengan tujuan teologi ini, Farid Esack menawarkan teologi liberasi yang berkembang di Amerika Latin dan di tempat-tempat lain telah memberikan inspirasi pada pemuda Kristen Afrika Selatan yang mempunyai komitmen pada keadilan. Lihat, Farid Esack, Qur’an, Liberalism and Pluralism (Oxford: One World, 1997), h. 32-33. Sementara Cak Nur menawarkan teologi Islam yang menyuarakan toleransi beragama di mana ditegaskan bahwa Yahudi, Kristen dan agama-agama monoteis lainnya harus diterima sebagai agama yang menawarkan pesan-pesan Ilahi yang dapat dibenarkan. Lihat Mark R. Woodward, Islam Jalan Baru, terj. Ihsan Ali Fauzi (Bandung: Mizan, 1998), h. 23. 17 Bandingkan dengan Q.S. Ali Imran/3: 110. 14 15



pemberian amanah yang menuntun ke jalan hidup seseorang maupun masyarakat. Untuk itu Tariq menekankan pentingnya pemikiranpemikiran baru yang berbasis pada aktivitas ijtihad untuk mengarahkan keberimanan seorang Muslim kepada suatu bentuk teologi Islam yang aktif-positif. Ilmu-ilmu keislaman pada dasarnya adalah upaya untuk memelihara agar selalu intens, sejalan dengan ajaran al-Qur’an dan Nabi Saw dalam setiap situasi sejarah. Di antara prinsip penting dalam metodologi hukum Islam yang diajukan Tariq adalah al-maslahat (pertimbangan kemaslahatan umum), ketentuan mempertanggungjawabkan setiap tindakan manusia, serta adanya beberapa hal menyangkut hukum yang pemutusannya diserahkan kepada ijtihad manusia sendiri. Salah satu konsep yang digugat Tariq adalah konsep hukum Islam yang mengatur legalitas eksistensi seorang Muslim di tengah komunitas masyarakat yang tercermin dalam daar al-Islam (The Abode of Islam) dan daar al-harb (The Abode of War).18 Tariq tidak sependapat dengan konsep ini dengan alasan bahwa dunia kontemporer sudah sedemikian kompleks sehingga permasalahan umat Islam tidak bisa disederhanakan begitu saja. Bahkan definisi tersebut memunculkan paradoks; di negara yang disebut daar al-Harbi, komunitas Muslim justru lebih menikmati kebebasan mengekspresikan ajaran keberagamaannya ketimbang di wilayah daar al-Islam.19 Logika konflik yang diusung dalam gambaran dwipolar itu menjebak umat Islam dalam suatu cara berpikir yang tidak positif. Tariq mengajukan suatu cara pandang baru bahwa Barat bersama negara-negara yang dipengaruhinya saat ini adalah pusat dunia (word center), sedang yang lain adalah periferi.20 Dengan cara pandang demikian, ketika seseorang hidup di dunia Barat (pusat) maka ia tidak harus mundur ke visi lama dua kutub dengan Yang dimaksud daar al-Islam adalah wilayah geografis tempat diberlakukannya hukum Islam di bawah naungan pemerintahan Muslim. Sedang daar al-harb adalah wilayah sistem pemerintahan yang tidak islami. Lihat, Tariq Ramadan, Western Muslims and The Future of Islam (New York: Oxford Press, 2004), h. 65. 19 Ibid. 20 Ibid., h. 77. 18



mencari-cari musuh, melainkan harus mencari mitra yang bersedia dan bertekad memilih produk budaya Barat untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap dunia, menolak penyimpangannya yang merusak, meningkatkan kebajikan dan keadilan melalui persaudaraan manusia untuk semua manusia apa pun ras, asal-usul atau agama mereka. Di Barat, umat Islam harus membuktikan kesaksian kebenaran yang mereka percayai. Dengan mempertimbangkan prinsip ini, Tariq memosisikan kaum Muslim di Barat dengan konsep Daar al-da’wah. Daar al-da’wah mengacu kepada situasi Nabi ketika di Mekkah. Beliau hidup sebagai minoritas dan dituntut untuk mempersaksikan keyakinan agamanya kepada masyarakat Mekkah. Menurut Tariq ada empat unsur pokok yang menjadi bagian dari identitas seorang Muslim, yaitu iman dan spiritualitas yang diyakininya, memahami kitab suci yang sesuai antara teks dan konteks, tindakan dan partisipasi aktif dalam masyarakat.21 Belajar dari Konteks Indonesia Kalau di berbagai negara Barat, Islam dalam posisi minoritas maka yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Di Indonesia Muslim merupakan umat yang mayoritas, sementara non Muslim (Kristen) merupakan umat minoritas. Kalau di negara-negara Barat terdapat imigran Muslim dari berbagai negara maka di Indonesia juga terdapat imigram non Muslim (Kristen). Hanya perbedaannya, umat agama minoritas di Indonesia secara undang-undang mendapat perlakuan yang sama dari negara. Umat agama minoritas di Indonesia memperoleh keleluasan, kebebasan dan bahkan fasilitas dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka. Demikian juga relasi antarumat beragama mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah. Karena pemerintah menyadari bahwa persoalan intoleransi terhadap penghalangan kebebasan beragama jelas merupakan persoalan serius. Ibid, h. 85.

21



Negara-negara yang menyetujui pelaksanaan HAM sebagai kerangka aturan hukum (rule of law) tak dapat dibenarkan melakukan pembiaran terhadap munculnya intoleransi yang melahirkan kekerasan. Namun seperti dijelaskan di muka, masalah keyakinan dan timbulnya intoleransi yang menimbulkan kekerasan akhir-akhir ini masih dilihat dalam kacamata common sense. Dengan kata lain, kekerasan yang ditimbulkan semata-mata dilihat sebagai konservatisme beragama. Polemik di antara kelompok konservatif dan moderat terus memengaruhi kecenderungan publik tanpa melihat lebih jauh bahwa dua cara pandang ini sebenarnya bukan sumber masalah, melainkan hasil dari berbagai masalah sosial yang timbul.22 Seperti kita lihat di Indonesia, masalah minoritas dapat dilihat dari seberapa jauh masalah perbedaan dikelola dalam perputaran produksi wacana, bagaimana relasi Islam-Kristen dikembangkan sekaligus dikontestasikan. Persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai satu kasus dengan sumber-sumber pemicunya yang terbatas. Dengan kata lain, relasi Islam-Kristen yang di beberapa tempat memperlihatkan situasi krisis tidak dapat ditarik sebagai masalah perbedaan keagamaan an sich. Spektrum krisis yang menciptakan ketegangan agama perlu dilihat sebagai persoalan sistemik yang melibatkan multifaktor secara berkait kelindan dalam konteks sosial tertentu. Lebih-lebih dalam konteks relasi Islam-Kristen di Indonesia hubungan ini memiliki sejarah sosial yang telah berlangsung panjang. Konflik antara Islam-Kristen pada masa kolonial adalah hasil dari pergeseran sosial dan ketimpangan sistem masa itu. Sementara pada masa pascakemerdekaan sampai Orde Baru, perbedaan-perbedaan timbul sebagai akibat dan menjadi efek tak terelakkan dari wacana pembangunan nasional. Baik masa kolonialisme maupun Orde Baru. Krisis Islam-Kristen terjadi sebagai akibat dari konflik vertikal, negara versus masyarakat. Beberapa studi menunjukkan perlawanan terjadi di kantong-kantong komunitas Muslim sebagai Muhammad Nur Khairon, “Hubungan Islam-Kristen dan Persoalan Konstruksi Sosial Islam di Indonesia saat ini”, dalam http://www.academia.edu/, diakses tanggal 20 Mei 2015. 22



akibat dari penetrasi negara melalui proyek pembangunan nasional yang dianggap sebagai bagian dari upaya westernisasi. Khususnya di Indonesia, westernisasi kerap dipahami, setidak-tidaknya dicampuradukkan dengan isu kristenisasi. Jika dilihat lebih jauh di beberapa regulasi di Indonesia, disinggung siapa saja yang dimaksud sebagai minoritas itu. Misalnya, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memberi contoh bahwa kelompok minoritas itu adalah kelompok etnis, agama, penyandang cacat dan orientasi seksual. Kategori ini tidak memasukkan kategori kepercayaan lokal dan bahasa yang dalam pandangan HAM adalah termasuk kategori minoritas. PBB misalnya membagi kelompok minoritas ke dalam empat kategori: suku bangsa, kebudayaan, agama dan bahasa.23 Dalam konteks UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, pengertian minoritas dapat diartikan: (1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas dalam hal ini Islam; (2) agama-agama di luar enam agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU ini; (3) aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama; (4) keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (5) dalam konteks indigenous people, adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat seperti Agama Adan bagi Komunitas Sedulur Sikep, Agama Salih bagi Komunitas Orang Rimba “Kubu”, Agama Kaharingan bagi Suku Dayak, Agama Patuntung bagi komunitas Orang Kajang dan lain-lain. Tampaknya kekosongan istilah baku itu mengakibatkan penggunaan istilah minoritas juga memiliki tendensi yang beragam. Dalam konteks hubungan sosial, minoritas selalu merujuk pada kelompok atau komunitas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok lain di daerah tertentu. Karena itu muncul istilah mayoritas-minoritas dan Baca United Nations Minorities Declaration yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1992, Pasal 1. 23



biasanya dipergunakan dalam hubungan antaragama atau etnis. Sehingga kelompok minoritas di satu daerah pada saat yang bersamaan bisa menjadi mayoritas di daerah lain. Umat Islam di Jakarta adalah mayoritas jika dibandingkan dengan umat agama-agama lain seperti Kristen, Hindu atau Budha. Umat Kristen menjadi mayoritas di Sumatera Utara dibanding Komunitas Parmalim. Umat Hindu menjadi mayoritas di Bali dibanding umat Islam atau umat Kristen. Negara juga cenderung menggunakan istilah minoritas untuk merujuk perbedaan jumlah pemeluk agama atau anggota etnis. Meskipun tidak ada satu landasan yang resmi mengenai hal tersebut, umat Islam selalu dianggap sebagai kelompok mayoritas apabila dibanding umat agama lain. Secara politik, umat Islam tidak pernah menjadi satu kekuatan mayoritas, namun dalam praktik berbangsa dan bernegara, negara selalu menempatkan umat Islam sebagai penerima terbesar kue pembangunan, dengan persepsi bahwa umat Islam adalah mayoritas. Implikasi lainnya, penggunaan istilah minoritas sering mengacu kepada hak-hak warga negara baik menyangkut hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk istilah ini digunakan untuk membedakan relasi kuasa antarkelompok di suatu tempat. Perspektif ini sering digunakan kelompok pembela hak asasi manusia seperti LSM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lain-lain. Dari perspektif hak sipil dan politik, umat Islam adalah mayoritas karena selalu memperoleh pengutamaan dalam pemenuhan hak sipil dan politik mereka di Indonesia. Begitupula yang terkait hak ekonomi sosial dan budaya, umat Islam selalu memeroleh pengistimewaan. Sekalipun di beberapa wilayah Indonesia masih terjadi konflik— yang diklaim sebagai konflik umat beragama—seperti di Ambon, Sampit dan Poso, namun secara umum berbagai umat beragama yang ada di bawah kendali umat Islam sebagai umat mayoritas, relasi antarumat beragama berlangsung secara harmonis. Antara satu umat dengan umat beragama lain saling menghormati dan menghargai. Hal ini dapat terlihat adanya Epistemé, Vol. 10, No. 1, Juni 2015 ж 117


berbagai organisasi yang di dalamnya terlibat berbagai umat beragama seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan bahkan berbagai pemeluk agama dapat hidup bersama dalam sebuah keluarga beda agama, seperti yang banyak didapatkan di berbagai wilayah di Indonesia.24 Hemat penulis, konsep yang diajukan Tariq yang diposisikan sebagai jalan tengah tersebut merupakan respon terhadap perilaku kaum Muslim yang menunjukkan sikap defensif dan konfrontatif yang berlebihan dalam menyikapi berbagai bentuk ancaman terhadap identitas dan ajaran agama di tengah-tengah dunia global yang sebenarnya justru merugikan kaum Muslim itu sendiri. Sikap defensif dan konfrontatif tersebut tidak hanya terjadi pada komunitas Muslim minoritas di berbagai negara saja, akan tetapi juga di dunia Islam dan atau di negara yang mayoritas Islam termasuk Indonesia.25 Bahkan yang terjadi di Indonesia lebih ganas dari apa yang terjadi pada Muslim minoritas di berbagai negara. Demikian juga yang terjadi di dunia Islam. Bila sikap defensif dan konfrontatif komunitas Muslim minoritas di bawah bayang-bayang ketakutan karena ke minoritasannya maka komunitas Muslim Indonesia dan juga di dunia Islam tanpa ada bayang-bayang ketakutan karena kemayoritasannya meskipun hanya dari aspek jumlah. Maka konsep yang diajukan Tariq sebagai jalan tengah tersebut perlu juga dipertimbangkan oleh komunitas Muslim di Indonesia maupun di dunia Islam. Keempat pokok yang diajukan Tariq sebagai bagian dari identitas Muslim di atas sebenarnya merupakan penjabaran dari konsep hablum minallah dan hablum minannas. Tampaknya di aspek hablum minannas ini yang kurang diperhatikan. Atau kata nas tidak dipahami sebagai makna “plural”. Meminjam istilah Farid Esack, “interprenter are people” teks dapat membawa kecenderungan kemanusiaan maka antara teks dan konteks Ahmad Suaidi, dkk, Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer (Jakarta: Wahid Institut, 2012), h. 1 25 Munculnya gerakan-gerakan Islam di indonesia seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Tim Pembela Islam (TMI) dll, dapat disebut-sebut sebagi contoh sikap defensif dan protektif umat Islam Indonesia. 24



harus selalu connected dalam rangka mencari makna yang tepat.26 Kaitannya dengan penerapan hablum minannas dalam mayarakat plural, perlu penegasan interpretasi yang lebih dalam tentang kata ta’aarafuu.27 Kata ta’aaruf tidak hanya sekadar saling mengenal antara manusia satu dengan yang lain, yang berbeda-beda suku bangsa, bahasa, warna kulit, keyakinan dll. Apabila di bawa ke konteks hubungan harmoni dalam masyarakat plural, kata ta’aaruf diinterpretasikan meliputi tiga tahap, yaitu saling tahu, saling memahami, saling berprilaku arif antara manusia yang berbeda-beda tersebut. Berangkat dari sikap ini dapat dimunculkan trust building, net communication building dan network building dalam rangka mewujudkan kontribusi-kontribusi positif bagi kemaslahatan umat manusia. Umat Islam dan ulama di negeri-negeri yang umat Islamnya menjadi minoritas, ditantang untuk membaur, berkomunikasi dan tidak mengasingkan diri. Dengan cara itu umat Islam dapat menjelaskan kepada Barat dan segenap komunitas non-Muslim di lingkungannya, tentang Islam yang sebenarnya dan aksi kekerasan atau terorisme sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Syeikh Salim Alwan Al Hasaniy mengatakan bahwa seorang Dai dituntut untuk meluruskan dan menjelaskan hakikat Islam dan keluwesan syariat Islam. Mereka seharusnya tidak terjebak masuk dalam kelompok ekstrem karena keterasingannya, tetapi seharusnya juga tidak terbawa arus gaya hidup mayoritas masyarakat Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.28 Dengan demikian pembauran dengan berbagai kumunitas mutlak harus dilakukan oleh umat Islam, termasuk minoritas Muslim dan umat Muslim Indonesia. Persoalannya, adalah adanya elemen-elemen umat Islam yang menganut garis ekstremis yang karena aksi-aksi kekerasannya yang cukup membuat terkejut sehingga Islam terasosiasikan Farid Esack, Qur’an, Liberalism and Pluralism (England: One World, 1997), h.50. Lihat selengkapnya dalam Q;48 [al-Hujurat]; 13. Bandingkan dengan Q.S; 60 [al-Mumtahanah]; 8-9. 28 Republika Online, 22 Juni 2006, diakses tanggal 20 Mei 2015. 26

27



dengan apa yang dapat digambarkan sebagai hal yang memalukan, intoleransi, penganiayaan dan kekerasan. Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa di banyak belahan dunia, kosa kata Islam itu sendiri membangkitkan sentimen negatif mulai dari sikap acuh tak acuh, dipandang dengan sebelah mata yang sarat dengan kecurigaan hingga ketakutan atau kebencian.29 Hal ini menjadi sekat yang sangat kuat bagi upaya pembauran tersebut. Namun hal ini bukan berarti upaya pembauran tersebut tidak bisa dilakukan, sudah terbukti even-even tertentu mampu menggerakkan umat beragama untuk hidup berdampingan. Di Indonesia misalnya even halal bi halal mampu mengkondisikan berbagai umat beragama untuk bersatu dan berdampingan, demikian juga istilah doa bersama untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Hal-hal semacam itu dengan konsep teologi dialog Tariq Ramadan, teologi toleransi Cak Nur dan teologi liberasi Farid Esack perlu dikembangkan tanpa harus meninggalkan prinsip ajaran yang diyakini dan tanpa berniat membasmi habis elemen-elemen Muslim yang menganut garis ekstrem. Karena mereka tetap diperlukan sebagai penyeimbang. Sistem kebijakan yang harus mencantumkan identitas keyakinan untuk keperluan dokumen-dokumen, untuk mengurangi sekatsekat pembauran, rasanya perlu dipertimbangkan kembali mengingat hal ini sarat dengan kepentingan diskriminasi antarpemeluk agama, lagipula masalah keyakinan merupakan hak pribadi seseorang. Kesimpulan Komunitas Muslim minoritas di berbagai negara mengalami dilematis antara tetap loyal kepada ajaran agamanya ataukah melebur mengikuti mayoritas yang banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu, persoalan serius yang dihadapi kaum Muslim minoritas adalah adanya perlakuan diskriminatif oleh penguasa negeri di mana mereka tinggal yang selalu berpihak kepada kaum mayoritas yang non Lihat Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.14-15. 29



Muslim. Persoalan bertambah meruncing ketika umat Islam, baik yang tergabung dalam kelompok minoritas maupun yang bermukim dan sebagai pribumi di dunia Islam atau di negara mayoritas Islam menanggapi masalah tersebut secara konfrontatif. Di sisi lain, ada pula yang menyikapi dengan cara melebur total ke dalam budaya setempat sehingga mereka kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim. Akhirnya mereka memilih untuk tidak terpaku pada suatu mazhab dalam aspek ubudiah, tidak terpaku pada paham atau penafsiran tertentu sebagai solusi atas berbagai persoalan dilematis yang senantiasa menyelimuti. Dua macam pendekatan tersebut tidak lepas dari cara pandang umat Islam dalam memahami agama: pendekatan tekstual murni dan pendekatan kontektual murni. Pendekatan tektual murni akan melahirkan kelompok-kelompok puritan. Sementara pendekatan kontekstual murni (ta’aqquli) akan melahirkan kelompok liberal. Sebagai jalan tengah dari kedua pendekatan itu Tariq Ramadan menawarkan teologi yang bercorak positif, tidak konfrontatif tapi bersifat kontributif dan sinergis bagi komunitas baru kaum Muslim di Eropa. Untuk menjawab persoalan tersebut Tariq mencoba menggali kembali sumber-sumber utama ajaran Islam, baik yang bersifat teologis maupun yuridis dan berhubungan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum Muslim minoritas.



Daftar Pustaka Abou El Fadl, Khaled, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, terj. Helmi Mustofa, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006. Esack, Farid, Qur’an, Liberalism and Pluralism, England: One World, 1997. Ghazali, Abdul Muqsyid, Minoritas Muslim Perlu Fiqih Minoritas, dalam http://islamlib.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2015. http://www. muslimuda/forum/lofiversion/index, diakses tanggal 19 Mei 2015. Kettani, M. Ali, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, terj. Zarkowi Soejuti, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Khairon, Muhammad Nur, “Hubungan Islam-Kristen dan Persoalan Konstruksi Sosial Islam di Indonesia Saat Ini”, dalam http://www. academia.edu/, diakses tanggal 20 Mei 2015. Pabottingi, Mochtar dkk, Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Ramadan, Tariq, Western Muslims and The Future of Islam, New York: Oxford Press, 2004, Republika Online, 22 Juni 2006, diakses pada tanggal 20 Mei 2015. R. Woodward, Mark, Islam Jalan Baru, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1998. Suaidi, Ahmad dkk, Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer, Jakarta: Wahid Institut, 2012. Tahrir, Hizbut, Mengenal Hizbut Tahrir di Indonesia, Jakarta: LIPPI Press, 2005.


PERSOALAN DILEMATIS MUSLIM MINORITAS DAN SOLUSINYA

Recommend Documents