PERSIAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di kepemimpinan Ir. Irmansyah Rachman, dalam rangka pererapan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi personil hal ini didasari adanya 1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015. 3) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S. 748/SETDA.PEM.3.3/III/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Sifat Penting Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dasar tersebut diatas, Dinas Kehutanan yang di Pimpin Oleh Ir. Irmansyah Rachman selanjutnya membentuk Tim Inventarisasi Personil, Pendanaan, Perlengkapan, Dan Dokumentasi (P3D) Dalam Rangka Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Nomor SK. 140/Dishut-1.1/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dengan keanggotaan sebagai berikut: 1. Ketua TIM H. Alexander, SE, ME Sekretris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2. Sekretaris Tim H. Sucinarto, S.Sos, M.M Kasi Penyajian Informasi Kehutanan 3. Anggota Tim H. Youvery SH Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 4. Anggota Tim Novri Hasan, SH, MP Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 5. Anggota Tim M. Tarmizi, SE. Kasubbag Keuangan Dan Asset Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 6. Anggota Tim Ir. Agusrizal, M.M Kepala Bidang Bina Hutan Dan Konservasi Alam 7. Anggota Tim Ir. Wahyu Widodo Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan 8. Anggota Tim Ir. H. Budi Maryanto Kepala Bidang Bina Usaha Dan Produksi 9. Anggota Tim Akhmad Bestari, S.H, MH, Kepala Bidang perlindungan Hutan 10. Anggota Tim Ir. Erizal Kepala UPTD BIPHUT 11. Anggota Tim Ir. H. Agus Priyanto Kepala UPTD Balai Pelayanan Informasi Kehutanan 12. Anggota Tim H. Agus Sriyanta, SE, MM, MH Kepala UPTD Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung Tim sejak tanggal 20 April 2015 Dalam inventarisasi personil yang bertugas di bidang kehutanan pada kabupaten/kota se-Provinsi Jambi seluruhnya ter inventarisir sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) PNS, dengan komposisi pendidikan sebagai berikut: Pendidikan S2 : 19 PNS Pendidikan S1 : 161 PNS Pendidikan D4 : 2 PNS Pendidikan D3 : 11 PNS Pendidikan SLTA : 209 PNS Pendidikan SMP : 5 PNS Pendidikan SD : 3 PNS Sedangkan apabila dilihat dari komposisi jenis kelamin terdapat PNS Laki laki sebanyak 339 PNS, dan Perempuan sebanyak 71 PNS Sedangkan komposisi Pangkat/Golongan dari 410 PNS sebagai berikut : Golongan IV/c : 3 PNS Golongan IV/b : 4 PNS Golongan IV/a : 18 PNS Golongan III/d : 57 PNS Golongan III/c : 72 PNS Golongan III/b : 93 PNS Golongan III/a : 66 PNS Golongan II/d : 28 PNS Golongan II/c : 21 PNS Golongan II/b : 30 PNS Golongan II/a : 13 PNS Golongan I/d : 0 PNS Golongan I/c : 3 PNS Golongan I/b : 0 PNS Golongan I/a : 2 PNS
Dalam inventarisasi personil Dinas Kehutanan atas Kepemimpinan Ir. Irmansyah Rachman alumni Universitas Sriwijaya ini, memanfaatkan Program Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Kehutanan terbitan tahun 2000 dan ini sangat membantu pelaksanaannya, karena system ini sangat cepat dalam penyajian informasi kepegawaian dari, Informasi Kepangkatan, Jabatan, Masa Kerja, Latihan, Pendidikan, dan Usia seorang PNS (sesuai perintah PP Nomor 15 Tahun 2079) dan Informasi Administrasi Mutasi Kepegawaian (sesuai Keputusan BAKN Nomor 876/KEP/1977, tanggal 10 September 1977) Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/5935/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kehutanan yang dipimpin oleh Irmansyah Rachaman kelahiran tanggal 14 Mei 1961 ini Dinas Kehutanan telah memiliki gambaran bahwa nantinya apabila kewenangan urusan Kehutanan berada di Provinsi Kecuali Taman Hutan Raya yang berada di satu Kabupaten, akan dapat dukungan personil sebanyak 410 personil.
Berikut lampiran-lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 :
BERITA ACARA SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA DAN DOKUMEN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI NOMOR ……………………………………….. NOMOR ………………………………………… Pada hari ini ……………. Tanggal …. Bulan ….. Tahun ….. bertempat di Kantor Gubernur/Bupati/Wali Kota kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama :, Jabatan : Bupati/Walikota Bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota …………… selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama : Bertindak untuk atas nama Pemerintah Provinsi Jambi selaku yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumentasi Kabupaten/Kota ……… dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumentasi Kabupaten/Kota ……………….. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Baerita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumentasi yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Pasal 2 PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Nasional. Pasal 3 (1) Dalam hal penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten/Kota ………………. diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017. (2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta pembiayaan operasional Kabupaten/Kota ……………. masih menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota ……………… sampai tanggal 31 Desember 2016. (3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen Kabupaten/Kota …………… mulai tanggal 1 Januari 2017 dan seterusnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jambi.
Pasal 4 Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan. Pasal 5 Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Pasal 6 PIHAK KEDUA selanjutnya atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ………….. menyerahkan personel, sarana dan prasarana dan dokumen Kabupaten/Kota …………………kepada Gubernur Jambi untuk menjadi Perangkat Daerah PRovinsi Jambi yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada Gubernur Jambi belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1. Pasal 8 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. ……….
…………………………. PIHAK KESATU, BUPATI/WALI KOTA ……………………….
PIHAK KEDUA, GUBERNUR JAMBI
……………………………………. ...
………..……………………………….. SAKSI SAKSI
KETUA DPRD PROVINSI JAMBI
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN / KOTA ………………………
………………………………………………….
……………………………………………….
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PERSONEL NOMOR TANGGAL DAFTAR PERSONEL YANG DISERAHKAN NO
NAMA
(1) 1 2 3
(2)
TEMPAT/TGL LAHIR (3)
PEHAK KEDUA
NIP
KARPEG
L/P
AGAMA
(4)
(5)
(6)
(7)
PENDIDIKAN THN LULUS (8)
GOLONGAN
TMT
JABATAN
SERTIFIKASI
GAJI POKOK
KETERANGAN
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
PIHAK KESATU
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA NOMOR TANGGAL DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN 1. PERALATAN DAN MESIN NO JENIS BARANG (1) 1 2 3
(2)
PEHAK KEDUA
KODE BARANG
NUP
(3)
(4)
TAHUN PEROLEHAN (5)
MERK/TYPE
NILAI PEROLEHAN
NILAI BUKU
KETERANGAN
(6)
(7)
(8)
(9)
PIHAK KESATU
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA NOMOR TANGGAL DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN 2. TANAH NO (1) 1 2 3
STATUS TANAH
KODE BARANG
NUP/KIP
(2)
(3)
(4)
PEHAK KEDUA
TAHUN PEROLEHAN (5)
LUAS (6)
BUKTI KEPEMILIKAN (7)
NILAI PEROLEHAN
LOKASI
(8)
(9)
PIHAK KESATU
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA NOMOR TANGGAL DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN 3.
KENDARAAN
NO
JENIS BARANG
KODE BARANG
NUP/KIP
MERK/TYPE
(1) 1 2 3
(2)
(3)
(4)
(5)
PEHAK KEDUA
NOPOL (6)
BPKB (7)
INDENTITAS NO MESIN (8)
KETERANGAN NO RANGKA (9)
(10)
PIHAK KESATU
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA NOMOR TANGGAL DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN 4. GEDUNG/BANGUNAN NO JENIS BARANG (1) (2) 1 2 3
KODE BARANG (3)
PEHAK KEDUA
NUP (4)
TAHUN PEROLEHAN (5)
LUAS BANGUNAN (6)
JUMLAH LANTAI (7)
IMB (8)
KETERANGAN (10)
PIHAK KESATU
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN NOMOR TANGGAL DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN MENTERI DALAM NEGERI
NO (1) 1
URRAIAN SERIES BERKAS JENIS (KERTAS, FOTO, FILM, DLL) (2) (3) *) Informasi yang terkandung dalam arsip secara global
KURUN WAKTU (4) “Tahun termuda dan tahun tertua dari arsip disurvei”
VOLUME (ML, ALBUM,, ROL, DLL) (5) “Jumlah arsip yang tersimpan”
KETERANGAN (10) “Kondisi arsip (baik/rusak), penataan (ditata/tidak ditata), daftar arsip (ada daftar/tidak)”
2 3 PEHAK KEDUA
PIHAK KESATU
