Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 1- 10
PERSAMAAN HAK JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN GURU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 1)
Thabrani1, Eddy Purnama.2 Iskandar A.Gani,3 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Abstract
Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 mention one goal is the formation of the intellectual life of the nation state. One of the most important components to achieving these goals is the availability of teaching staff. Law Number 20 Year 2003 on National Education System, consisting of teacher educators, lecturers, pamong belajar, tutors, trainers or other terms. The purpose of this study is to analyze and explain the rules of law relating to pamong belajar as educators in the implementation of non-formal education and to assess the consequences of functional positions juridical pamong belajar in the implementation of non-formal education in the national education system. This study used a descriptive approach and analytical preskriftif, that is by the depiction of the existence and rights of pamong belajar as educators in the implementation of non-formal education. The study concluded that pamong belajar an educator who is recognized by the Law on National Education System. Pamong belajar not to get the rights acquired as a teacher educator. Functional position pamong belajar not received the same treatment with the teacher. There is no specific law or regulation (Qanun) that regulate and fulfill the rights in the functional position of pamong belajar that compared to the professorship that has successfully defined in Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, where the enactment the law allows a teacher certified by the profession as well as improvements in capacity and welfare arrangements. It is recommended to the Government to change and add to Article 1 paragraph 1 of Article figure 1a into the sound of "Educators are divided into 2 (two) is called formal educators with teachers and non-formal educators called as pamong belajar". So that the entire contents of the law also apply to pamong belajar. Keyword : Functional, pamong belajar, teacher. ABSTRAK Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan terbentuknya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu komponen terpenting untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan tersedianya tenaga pendidik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga pendidik terdiri dari guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara atau istilah lain. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pamong belajar sebagai pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan untuk mengkaji konsekuensi yuridis dari jabatan fungsional pamong belajar dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif dan preskriftif analitis, yaitu dengan cara penggambaran terhadap eksistensi dan hak-hak pamong belajar sebagai tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pamong belajar merupakan pendidik yang diakui oleh Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pamong belajar belum mendapatkan hak-hak sebagai pendidik sebagaimana yang diperoleh guru. Jabatan fungsional pamong belajar belum mendapat perlakukan yang sama dengan guru. Belum ada undang-undang khusus atau peraturan daerah (Qanun) yang mengatur dan memenuhi hak-hak dalam jabatan fungsional pamong belajar tersebut dibandingkan dengan jabatan guru yang sudah berhasil ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dengan undang-undang tersebut memungkinkan seorang guru mendapat sertifikasi atas profesinya serta perbaikan-perbaikan kapasitasnya dan juga pengaturan kesejahteraan. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengubah dan menambah Pasal 1 angka 1 menjadi Pasal angka 1a dengan bunyi “Pendidik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pendidik formal yang disebut dengan guru dan pendidik non formal yang disebut sebagai pamong belajar”. Sehingga keseluruhan isi dari undang-undang tersebut berlaku juga bagi pamong belajar. Kata Kunci : Fungsional, Pamong Belajar, Guru.
1-
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
dapat
PENDAHULUAN Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan
ISSN 2302-0180 pp. 2- 11
10 Pages
bahwa
pemerintah
hidup
layak
serta
sejahtera
dengan
profesinya tersebut.
melindungi
Dalam Pasal 10 ayat (2) PP tersebut diatas
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
disebutkan
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
lembaga pemerintah non departemen belum
mencerdaskan
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
kehidupan
bangsa,
dan
ikut
bahwa
(NSPK)
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan
sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan
yang
bangsa tersebut pemerintah mengupayakan dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
menyelenggarakan
sampai dengan ditetapkannya norma, standar,
sistem
pendidikan
nasional yang terpadu, merata, setara atau seimbang dengan berbasis mutu lokal, regional, dan internasional.
pemerintahan
Menteri/Kepala
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
satu
maka
apabila
menjadi
daerah
kewenangannya
dapat
dengan
prosedur, dan kriteria. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar,
Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan
pengkajian program, dan pengembangan model
formal, non formal, dan informal yang dapat
pendidikan non formal dan informal (PNFI) pada
saling
Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Unit Pelaksana
melengkapi
dan
memperkaya.Jenjang
pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,
Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNF.
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas,
Pendidikan non formal diselenggarakan bagi
ada beberapa permasalahan yang akan diteliti,
warga masyarakat yang memerlukan layanan
yaitu : Apakah peraturan-peraturan perundangan
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
yang ada sudah memenuhi hak-hak jabatan
penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal
pamong belajar sebagai pendidik ?, Apakah
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang
konsekuensi yuridis dari jabatan fungsional
hayat.
pamong belajar pada penyelenggaraan pendidikan
Pendidikan
non
formal
berfungsi
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
non formal dalam sistem pendidikan nasional?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan
keterampilan fungsional serta pengembangan
menjelaskan
sikap dan kepribadian professional (Undang-
undangan yang berhubungan dengan pamong
Undang Nomor 20 Tahun 2003).
belajar sebagai pendidik dalam penyelenggaraan
Salah
satu
pendidikan non formal dan untuk mengkaji
penyelenggaraan pendidikan adalah tersedianya
konsekuensi yuridis dari jabatan fungsional
pendidik
pamong
tenaga
penting
perundang-
dalam
dan
komponen
peraturan-peraturan
kependidikan
yang
belajar
dalam
penyelenggaraan
berkompeten, berakhlak mulia, dapat menjadi
pendidikan non formal dalam sistem pendidikan
teladan bagi peserta didik maupun masyarakat dan
nasional.
2-
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan
hasil
terhadap
dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti,
berbagai literatur dan hasil-hasil penelitian yang
perencana, pranata komputer, statistisi, pranata
ada, kajian yang diangkat dalam penelitian ini,
laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan
“Persamaan
yaitu
penelusuran
Hak
Jabatan
Fungsional
bermotor (Ateng Syafrudin, 1993 : 30).
Pendidik Menurut Undang-Undang Nomor 20
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
jabatan teknis yang tidak tercantum dalam
(Suatu Studi Tentang Pamong Belajar dan Guru)”,
struktur organisasi, namun sangat diperlukan
belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, oleh
dalam
karena
Pemerintah. Jabatan fungsional PNS terdiri atas
itu
penelitian
ini
asli
dan
dapat
dipertanggung jawabkan secara akademik.
jabatan
dikenal
adanya
jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negri Sipil (PNS). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: jabatan struktural dan fungsional. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas terdapat dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat
16
I/a).
Contoh
keahlian
organisasi
dan
jabatan
jabatan
struktural
di
lingkungan PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli.
Tahun
1994
dijelaskan
bahwa
jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 2. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional
yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon
dalam
65). Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor
1. Pengertian Jabatan Fungsional pemerintah
fungsional
pokok
fungsional keterampilan (Rozi Abdullah, 1995:
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Birokrasi
tugas-tugas
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
di
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
lingkungan PNS Daerah adalah: sekretaris daerah,
didasarkan pada keahlian dan keterampilan
kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala
tertentu secara mandiri (Ridwan, 2010 :209).
Sedangkan
contoh
jabatan
struktural
Jabatan fungsional guru adalah jabatan
bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
fungsional yang mempunyai ruang lingkup,
Selain itu, dikenal juga jabatan fungsional,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam
melakukan kegiatan mendidik, mengajar,
struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
3-
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
peraturan
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
perundang-undangan yang diduduki oleh
Nasional adalah : 1.Memperoleh penghasilan dan
pegawai negeri sipil (Bagir Manan, dkk,
jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan
menengah
sesuai
dengan
memadai. 2.Memperoleh penghargaan sesuai
1997:39). Pendidik yang meliputi guru, dosen dan pamong belajar merupakan tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi
peserta
didik
dengan tugas dan prestasi kerja. 3.Memperoleh pembinaan
karier
pengembangan
sesuai kualitas.
dengan
tuntutan
4.Memperoleh
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan
pada
5.Memperoleh kesempatan untuk menggunakan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
menengah. Dengan demikian, para pendidik
Berdasarkan deskripsi hak antara guru dan
memiliki jabatan fungsional keahlian yang
pamong belajar, dapat diketahui dengan jelas
memiliki
yang
bahwa hak-hak guru telah tertulis dan dirincikan
memiliki keahlian dalam mendidik, melatih,
dengan jelas. Sedangkan hak-hak yang diperoleh
pendidikan sarjana (S1)
menilai dan mengevaluasi para peserta didik
oleh pamong belajar tidak diatur dalam UndangUndang atau Peraturan Pemerintah lainnya.
(Bagir Manan, dkk, 1997:52).
Pamong belajar memiliki kewajiban yang sama dengan
Hak pendidik menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan
Memperoleh
Nasional
penghasilan
adalah
dan
1.
jaminan
kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2.
pendidik
lainnya.
Kewajiban
yang
membedakan antara pamong belajar dan guru adalah tempat berlangsungnya pelaksanaan tugas. Guru menjalankan kewajibannya pada pendidikan formal, sedangkan pamong belajar menjalankan kewajibannya pada pendidikan non formal.
Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh pembinaan
karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
4. Memperoleh perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 5. Memperoleh kesempatan untuk
menggunakan
sarana,
prasarana
dan
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
deskriptif dan preskriftif analitis, yaitu dengan cara penggambaran terhadap eksistensi dan hakhak pamong belajar sebagai tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Hak pamong belajar sebagai
HASIL PENELITIAN pendidik
menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Volume 2, No. 1, Februari 2014
-4
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1. Persamaan Hak dalam Jabatan Fungsional
jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
Sebagai Pendidik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangPersamaan hak
seharusnya diperoleh sama
antara guru dan pamong belajar sebagai pendidik. Berdasarkan
hasil
dideskripsikan
penelitian
dengan
jelas
ini hak-hak
dapat yang
diperoleh oleh guru dan pamong belajar. Hak-hak yang diperoleh guru telah diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini, telah diatur beberapa hak guru, yaitu hak
undangan.
Berikut ini merupakan tunjangan fungsional yang diperoleh oleh guru dan pamong belajar. Tabel 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Guru No 1 2 3 4
Jabatan Pertama Muda Madya Utama
Besarnya Tunjangan Rp 325.000 Rp 750.000 Rp 1.200.000 Rp 1.400.000
untuk memperoleh kesejahteraan, pengembangan diri melalui kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa
Tunjangan fungsional guru telah diberikan sejak tahun 2005 pada saat Undang-Undang
daerah
Nomor 14 tahun 2005 diberlakukan. Hal ini
memberikan tunjangan fungsional sebagaimana
berbeda dengan tunjangan fungsional pamong
yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) kepada
belajar yang baru ditetapkan pada akhir tahun
guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
2013 dengan rincian sebagai berikut:
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah
Tabel 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar
pemerintah
dan/
atau
pemerintah
daerah. Tunjangan fungsional kepada pamong belajar Presiden
diberikan Nomor
sesuai 72
dengan
Tahun
Peraturan
2013
yang
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang
No 1 2 3
Jabatan
Besarnya Tunjangan Rp 500.000 Rp 750.000 Rp 1.000.000
Pertama Muda Madya
Yudhoyono pada 12 November 2013. Dalam Perpres itu disebutkan, tunjangan jabatan pamong
Persyaratan guru yang berhak sebagai
belajar dan penilik adalah tunjangan jabatan
penerima tunjangan khusus, harus memenuhi
fungsional yang hanya diberikan kepada PNS
persyaratan sebagai berikut:
yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
a. Telah bertugas di sekolah daerah khusus
jabatan fungsional pamong belajar dan penilik
tersebut minimal 1 (satu) tahun.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
b. Memiliki jumlah jam mengajar per minggu
undangan, sebagaimana bunyi Pasal 2 Perpres
minimal 24 (dua puluh empat) jam pelajaran
tersebut.
bagi guru kelas/guru mata pelajaran, 6 (enam)
Pemberian tunjangan pamong belajar dan penilik dihentikan apabila PNS sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural atau 5-
Volume 2, No. 1, Februari 2014
jam pelajaran bagi kepala sekolah; c. Tidak
menerima
tunjangan
lembaga atau instansi lainnya.
sejenis
dari
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Uraian di atas menunjukkan
pamong belajar sebagaimana Undang-Undang
bahwa guru berhak mendapatkan tunjangan
Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur dengan
lainnya untuk menjamin kesejahteraan hidup
rinci tentang guru dan dosen.
dirinya dan keluarga. Hal itu telah diatur dalam
menunjukkan adanya perbedaan tunjangan jabatan
undang-undang. Akan tetapi, kondisi ini tidak
fungsional antara kedua profesi yang sama-sama
terjadi pada pamong belajar yang mempunyai
berperan sebagai perndidik. Hal inilah yang
tugas sebagai pendidik. Belum ada undang-
menjadi perbedaan signifikan antara keduanya.
undang
yang
mengatur
tentang
tunjangan-
Deskripsi ini
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tunjangan tambahan bagi pamong belajar. Hanya
tentang guru dan dosen pada bab IV
Keputusan Presiden Nomor 17 tentang Tunjangan
menyebutkan
Pamong Belajar dan penilik yang menjadi
kualifikasi
pegangan bagi para pamong belajar dalam
pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki
meningkatkan kesejahteraan hidup.
kemampuan
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1995
menyebutkan
bahwa
maslahat
bahwa
guru
akademik,
untuk
pasal 8
wajib
memiliki
kompetensi,
sertifikasi
mewujudkan
tujuan
pendidikan nasional. Ketentuan dalam perundangundangan ini memberikan kesempatan yang
tambahan yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1)
seluas-luasnya
merupakan
mengembangkan profesinya sebagai guru dengan
tambahan
kesejahteraan
yang
bagi
para
berbagai
guru
diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan,
melakukan
asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan
diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 14
bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh
Tahun
pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayan
dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses
kesehatan atau benttuk kesehatan lainnya.
pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan
2005
ketentuan
tentang
Guru
yang
untuk
dan
telah
Dosen
Akumulasi gaji pokok dan tunjangan lainnya
dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti
yang diperoleh oleh guru, maka guru dapat
formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada
memnuhi
mampu
guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
dapat
Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru
mencapai
kebutuhan
hidupnya
kesejahteraan.
Hal
dan ini
memberikan pengaruh positif terhadap kinerja
dapat
guru sebagai pendidik. Sehingga, guru mampu
pengakuan bahwa seseorang telah memiliki
meningkatkan
kompetensi
kualitas
diri
sebagai
tenaga
diartikan
untuk
sebagai
suatu
melaksanakan
pemberian
pelayanan
pendidik yang profesional. Hal ini sangat berbeda
pendidikan pada satuan pendidikan tertentu,
dengan kondisi pamong belajar yang belum
setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan
terpenuhi hak-haknya sebagai pendidik. Pamong
oleh lembaga sertifikasi.
belajar tidak memiliki kesempatan meningkatkan
Berdasarkan uraian di atas, kesejahteraan guru
kualifikasi dirinya sebagai pendidik karena belum
dapat meningkat sesuai dengan prestasi yang
ada undang-undang yang mengatur tentang
diraihnya. Namun yang perlu ditekankan adalah Volume 2, No. 1, Februari 2014
-6
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bahwa tunjangan profesi bukan menjadi tunjangan
profesinya
serta
utama sertifikasi. Tunjangan profesi merupakan
kapasitasnya dan juga pengaturan kesejahteraan.
konsekuensi logis yang menyertai kompetensi
Dengan
guru sehingga guru mendapat kesempatan yang
menyebabkan sangat sedikit pegawai negeri sipil
lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya
yang memilih kariernya sebagai pamong belajar,
sebagai seorang tenaga profesional sesuai bidang
mereka lebih tertarik untuk menjadi guru dan
keahliannya.
dosen. Jika kondisi ini dibiarkan tentunya akan
kondisi
juga
perbaikan-perbaikan
ketiadaan
pengaturan
ini
berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan 2. Konsekuensi Yuridis Dari Jabatan Fungsional Pamong Belajar Pada Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional
pendidikan non formal yang tidak optimal sebagaimana yang diharapkan dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan tugas pokok dan fungsi seorang pamong belajar tidak berbeda dengan tugas pokok dan fungsi guru dan bahkan dosen, mereka samasama berperan sebagai pendidik, hanya saja pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh guru adalah pada jalur pendidikan formal sedangkan pamong belajar pada jalur pendidikan non formal dan informal.
pendidik, pamong belajar belum mendapatkan hak yang sama dengan guru. Dalam hal jabatan pamong
belajar
tidak
mendapat
perlakuan yang sama dengan guru dan dosen. Belum ada undang-undang khusus atau peraturan daerah (Qanun) yang mengatur dan memenuhi hak-hak dalam jabatan fungsional pamong belajar tersebut dibandingkan dengan jabatan guru dan dosen yang sudah berhasil melahirkan undangundang tentang guru dan dosen yaitu UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 dimana dengan undang-undang tersebut memungkinkan seorang guru 7-
dan
dosen
mendapat
pamong belajar akan memberikan implikasi negatif pada dunia pendidikan di Indonesia. Kehadiran
pamong
sertifikasi
Volume 2, No. 1, Februari 2014
atas
belajar
yang
tugasnya
mendidik di jalur non formal memberikan harapan terhadap
pemerataan
pemberantasan
buta
pendidikan huruf
di
dan
Indonesia.
Sebagaiamana diketahui bahwa tugas pamong belajar mendidik para peserta mendapatkan
Dalam pemenuhan persamaan hak sebagai
fungsional
Penurunan motivasi pegawai negeri menjadi
pendidikan
di
yang tidak jalur
formal
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pamong belajar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Terdapat
tiga
berkurangnya
faktor
Pamong
yang Belajar,
menyebabkan yaitu
(1)
dipromosikan ke dalam jabatan struktural atau jabatan lainnya; (2) memasuki masa pensiun, dan (3) mengajukan diri mutasi menjadi guru. Namun semua itu tidak diimbangi dengan rekrutmen Pamong Belajar yang memadai. Bahkan di sebagian
besar
daerah
(provinsi
dan
kabupaten/kota) rekrutmen pamong belajar tidak pernah
dilakukan
sejak
diserahkan kepada daerah.
BPKB
dan
SKB
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berkurangnya
jumlah
pamong
belajar
percontohan/
penilaian
dalam
rangka
memberikan dampak negatif terhadap pendidikan
pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan
di Indonesia. Jika jumlah pamong belajar semakin
program Pendidikan Luar Sekolah, pemuda dan
sedikit, maka akan semakin berkurang pendidik
olahraga. Dalam rangka ini pamong belajar tidak
yang mampu mendidik dan memperhatikan anak-
semata-mata sebagaipengajar yang transfer of
anak yang putus sekolah dan memiliki masalah
knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang
dengan keuangan dan kesempatan mendapatkan
transfer
pendidikan. Pamong belajar merupakan salah satu
pembimbing yangmemberikan pengarahan kepada
komponen manusiawi dalam proses belajar-
warga belajar Dalam arti khusus dapat dikatakan
mengajar, yang ikut berperan dalam usaha
bahwa pada setiap diri pamong belajar itu terletak
pembentukan
yang
tanggungjawab untuk membawa para warga
potensial di bidang pembangunan. Oleh karena
belajamya menuju kesuksesan. Oleh karena itu,
itu pamong belajar yang merupakan salah satu
pemerintah sangat diharapkan untuk meberikan
unsur di bidang kependidikan harus berperan serta
perhatian kepada pamong beajar sebagaiaman
secara aktif dan menempatkan kedudukannya
yang telah diberikan kepada guru sebagai pendidi
sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan
pada pendidikan formal.
sumber
daya
manusia
of
values
dan
sekaligus
sebagai
masyarakat yang semakin berkembang. Pamong
belajar
strategis
dalam
memiliki
peran
mewujudkan
sangat kualitas
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
penyelenggaraan pendidikan non formal, sehingga
1. Guru dan Pamong belajar merupakan para
pengembangan profesi khususnya bagi pamong
pendidik yang diakui oleh pemerintah sesuai
belajar sangat penting untuk selalu ditingkatkan.
dengan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang
Pengembangan adalah proses mengembangkan
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
kegiatan secara bersama untuk meningkatkan
Pendidikan
kualitas kegiatan dalam memenuhi berbagai
pendidik adalah tenaga kependidikan yang
kebutuhannya (Diklus, Jurnal Pendidikan Luar
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,
Sekolah, Edisi 6 Nomor 2, September 2007) .
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
Nasional
disebutkan
bahwa
Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
nasional Republik Indonesia Nomor 038ru/2000,
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyatakan
menyelenggarakan pendidikan.
bahwa
pamong
belajar
adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
2. Pamong belajar belum mendapatkan hak-hak
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
sebagai pendidik sebagaimana yang dperoleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
oleh guru. Jabatan fungsional pamong belajar
kegiatan
rangka
tidak mendapat perlakuan yang sama dengan
pembuatan
guru. Belum ada undang-undang khusus atau
belajar
pengembangan
mengajar model
dalam dan
Volume 2, No. 1, Februari 2014
-8
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peraturan daerah (Qanun) yang mengatur dan
pamong belajar sehingga keseluruhan isi
memenuhi hak-hak dalam jabatan fungsional
dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun
pamong belajar tersebut dibandingkan dengan
2005 tentang Guru dan Dosen berlaku juga
jabatan guru yang sudah berhasil ditetapkan
bagi pamong belajar.
dalam Undang-Undang tentang guru dan dosen yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 3. Persamaan hak yang tidak terpenuhi bagi pamong belajar
menurunkan
minat
para
pegawai negeri untuk menjadi pamong belajar.
3. Bagi pamong belajar, diharapkan untuk
meningkatkan
kualitas
diri
sebagai
pamong belajar yang berperan mendidik para
peserta
didik
yang
mengalami
Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai pamong
berbagai kendala dan kesulitan dalam
belajar merupakan pekerjaan yang sulit.
memperoleh
Pamong belajar harus mendidik para peserta
generasi
didik yang putus sekolah dan memiliki
memperoleh
motivasi belajar yang rendah. Sehingga perlu
memiliki
strategi
pribadi yang cerdas dan berkualitas.
mendidik
menyenangkan
yang
agar
para
menarik
dan
peserta
didik
Saran pemerintah,
sebagai
penyelenggara
pendidikan diharapkan dapat memberikan perhatian
yang
lebih
terhadap
jabatan
fungsional pamong belajar yang belum diatur dalam undang-undang khusus sebagaimana yang telah ditetapkan bagi pendidik lainnya sepeti guru dan dosen sehingga pelaksanaan pendidikan di jalur non formal dapat terus berjalan sesuai dengan harapan. 2. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seharusnya
diubah
dan
ilmu
bangsa pengetahuan
dapat dan
kesempatan untuk menjadi
Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Bagir Manan, dkk, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni Bandung, Bandung, 1997. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara; Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301).
ditambahkan
dengan Pasal 1 angka (1) a dengan bunyi; Pendidik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pendidik formal disebut dengan guru dan pendidik non formal disebut sebagai 9-
penerus
Sehingga,
DAFTAR KEPUSTAKAAN
memiliki minat untuk belajar.
1. Bagi
pendidikan.
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai negeri sipil. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai negeri sipil
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 10
