PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ‘AISYIYAH YOGYAKARTA No: 1/PK-STIKES/Au/V/2013 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ‘AISYIYAH YOGYAKARTA Bismillahirrahmanirrahiim Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) ‘Aisyiyah Yogyakarta, setelah: Menimbang
:
a.
b. c.
Mengingat
:
1 2 3 4 5 7
8 9
Memperhatikan
:
Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin kesejahteraan dan kedisiplinan kerja pegawai di lingkungan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, maka perlu ditetapkan Peraturan Disiplin Pegawai STIKES Aisyiyah Yogyakarta; Bahwa Keputusan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta No. 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Pegawai dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada; Bahwa sehubungan dengan huruf a. dan b. tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Disiplin Pegawai STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dengan Peraturan Ketua. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 tahun 2009 tentang Dosen; Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Pedoman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 136/SKPPA/A/VIII/2012 tentang Peraturan Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah; Keputusan Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta Nomor : 001/PPA/I/BPHSTIKES/SK/III/2013 tentang : Peraturan Pokok Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta Statuta STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta; Surat Keputusan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Nomor 120/SKPPA/A/VIII/2012 tentang Pengangkatan Ketua STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta.
1.
Hasil workshop Pejabat Struktural STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta tanggal 29 April 2013. 2. Hasil keputusan rapat Pimpinan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta tanggal 13 Mei 2013. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KETUA STIKES ‘AISYIYAH YOGYAKARTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI STIKES ‘AISYIYAH YOGYAKARTA Halaman 1 dari 9 halaman
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Ketua ini, yang dimaksud dengan: 1. STIKES adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ‘Aisyiyah Yogyakarta; 2. Senat adalah Senat STIKES; 3. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan Pembina Harian STIKES; 4. Ketua adalah Ketua STIKES; 5. Wakil Ketua 2 (WK 2) adalah Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya pada STIKES; 6. Kepala Biro Pengembangan Sumberdaya adalah kepala biro di bawah koordinasi WK 2 untuk pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pada STIKES; 7. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan STIKES yang memiliki tugas operasional tertentu; 8. Badan Penjaminan Mutu dan Pengambangan (BPMP) adalah lembaga yang bertanggungjawab atas pengendalian kualitas/mutu dan pengembangan institusi pada STIKES; 9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku di STIKES; 10. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai; 11. Pegawai adalah pegawai STIKES yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di STIKES, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji menurut peraturan yang berlaku di STIKES; 12. Pegawai Tetap adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul Ketua; 13. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat atau ditetapkan oleh Ketua yang dipekerjakan dalam kurun waktu tertentu di STIKES berdasarkan perjanjian kerja; 14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tujuan utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 15. Asisten Dosen adalah tenaga pengajar yang melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di bawah pembinaan dosen yang berwenang; 16. Pegawai Non Edukatif adalah seseorang pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan oleh BPH atau Ketua yang diperkerjakan di STIKES sebagai tenaga pendukung proses Pembelajaran; 17. Pejabat Struktural adalah pegawai STIKES yang menduduki jabatan yang secara tugas ada dalam struktur organisasi STIKES; 18. Peraturan disiplin pegawai STIKES adalah kewajiban, larangan, pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang berlaku; 19. Disiplin Pegawai STIKES adalah ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku di STIKES; 20. Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin; 21. Pejabat yang berwenang memberi sanksi adalah pejabat yang diberi tugas untuk menjatuhkan sanksi; Halaman 2 dari 9 halaman
22. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang berhubungan dengan tugas/pekerjaan pegawai seperti pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kecuali ditujukan kepada atau diberikan oleh STIKES; 23. Pemberian gratifikasi kepada Pegawai dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penelitian dan pemeriksaan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri dan/atau ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. 25. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau pelapor merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiaannya. BAB II PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI Pasal 2 Peraturan Disiplin Pegawai memuat tentang: a. Kewajiban Pegawai b. Larangan Pegawai c. Pelanggaran Disiplin Pegawai d. Sanksi pelanggaran Disiplin e. Pejabat yang berwenang memberi sanksi Pasal 3 Kewajiban Pegawai STIKES adalah: 1. Taat sepenuhnya kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Sunnah Maqbullah sebagaimana pandangan Muhammadiyah; 2. Mentaati semua peraturan yang berlaku di STIKES; 3. Melaksanakan tugas dan pelayanan secara profesional dengan penuh pengabdian, kesadaran, keikhlasan, dan tanggungjawab; 4. Setia, patuh, dan loyal kepada Persyarikatan Muhammadiyah/’Aisyiyah dan STIKES; 5. Menjaga dan menyimpan rahasia jabatan sesuai fungsi dan tugasnya; 6. Menggunakan dan memelihara serta menjaga prasarana, sarana dan fasilitas milik STIKES dengan sebaik-baiknya; 7. Bersikap dan berlaku sopan terhadap masyarakat dan warga STIKES; 8. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 9. Mentaati kode etik pegawai STIKES; 10. Menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku. Pasal 4 Kewajiban Dosen dalam menjalankan tugas keprofesiannya adalah: 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil Pembelajaran; 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Halaman 3 dari 9 halaman
4. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai dalam pembelajaran; 6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; 7. Terlibat aktif dalam pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah/’Aisyiyah. Pasal 5 Setiap Pegawai STIKES dilarang: (1) Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat dirinya serta sivitas akademika STIKES; (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai STIKES; (3) Memiliki, memindahtangankan, membalik nama, menduplikasi, memalsukan, membocorkan, menjual, menggadaikan, menyewakan dan atau meminjamkan barangbarang dokumen atau surat-surat berharga milik STIKES secara tidak sah; (4) Menerima atau memberikan gratifikasi; (5) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain; (6) Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus STIKES; (7) Mendirikan/menjadi anggota aliran keagamaan sesat/tidak sesuai dengan ajaran agama Islam menurut faham Muhammadiyah; (8) Menjadi pengurus partai politik dan organisasi yang amal usahanya sama sebagian atau seluruhnya dengan Persyarikatan. Pasal 6 (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Disiplin Pegawai ini dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin; (2) Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi/hukuman pelanggaran disiplin. BAB III PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN Pasal 7 (1) Tujuan pemberian sanksi disiplin adalah untuk menyadarkan, memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin; (2) Dalam memberikan sanksi pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang memberikan sanksi wajib lebih dahulu mempelajari dan meneliti serta memperhatikan faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin. Pasal 8 (1) Dalam memberikan sanksi pelanggaran disiplin harus mempertimbangkan dengan seksama sanksi yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan memperhatikan rasa keadilan. (2) Pegawai yang pernah diberi sanksi pelanggaran disiplin dan kemudian mengulangi pelanggaran disiplin yang sama, dijatuhi sanksi yang lebih berat. Halaman 4 dari 9 halaman
Pasal 9 Tingkat dan jenis sanksi pelanggaran disiplin 1. Tingkat sanksi pelanggaran disiplin: a. Sanksi Ringan; b. Sanksi Sedang; c. Sanksi Berat. 2. Jenis sanksi pelanggaran disiplin, terdiri dari: a. Sanksi ringan, berupa: 1) Teguran lisan 2) Teguran tertulis 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis b. Sanksi sedang, berupa: 1) Penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama 2 tahun 2) Pembebasan jabatan 3) Skorsing selama-lamanya 3 tahun dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai secara penuh 4) Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama satu tahun 5) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun c. Sanksi berat, berupa: 1) Penurunan pangkat ke pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama dua tahun 2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai 3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai 4) Pengembalian kepada Pemerintah bagi Dosen Negeri Dipekerjakan Pasal 10 Pejabat yang berwenang memberikan sanksi/hukuman pelanggaran disiplin pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin adalah: 1. Kepala/Koordinator Unit Kerja/Atasan Langsung untuk memberikan sanksi ringan. 2. Ketua untuk memberikan sanksi sedang. 3. BPH untuk memberikan sanksi berat. Pasal 11 Tata Cara Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin sebagai berikut. 1. Jenis sanksi ringan: a. Teguran lisan: 1) Jenis hukuman pelanggaran disiplin yang berupa teguran lisan, diberikan pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dengan cara memanggil yang bersangkutan di dalam suatu ruangan dan dibuat Berita Acara Teguran Lisan. 2) Apabila seorang pejabat yang berwenang memberikan sanksi menegur bawahannya, tidak dinyatakan dalam berita acara, maka teguran yang demikian bukan sanksi disiplin. b. Teguran tertulis Sanksi pelanggaran disiplin teguran tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi dinyatakan dalam bentuk surat teguran, di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Halaman 5 dari 9 halaman
c. Pernyataan tidak puas Sanksi pelanggaran disiplin Pernyataan Tidak Puas dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi ditetapkan dengan Surat Pernyataan Tidak Puas, di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2. Jenis sanksi sedang: a. Penundaan kenaikan pangkat 1) Sanksi pelanggaran disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2) Jenis sanksi disiplin yang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat itu ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat diperhitungkan. b. Pembebasan jabatan 1) Sanksi pelanggaran disiplin berupa pembebasan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2) Selama menjalani sanksi pelanggaran disiplin pembebasan jabatan, pegawai yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan penuh sebagai pegawai kecuali tunjangan jabatan. 3) Pegawai yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin berupa pembebasan jabatan, baru dapat diangkat lagi dalam suatu jabatan setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjalani sanksi pelanggaran disiplin pembebasan dari jabatan. c. Sanksi pelanggaran disiplin berupa skorsing ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. d. Penundaan kenaikan gaji berkala 1) Sanksi pelanggaran disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2) Pegawai yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, baru dapat dinaikkan lagi setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjalani sanksi pelanggaran disiplin penundaan kenaikan gaji berkala. e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala 1) Sanksi pelanggaran disiplin berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2) Pegawai yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin berupa penurunan gaji, baru dapat dikembalikan lagi dalam gaji semula setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjalani sanksi pelanggaran disiplin penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala 3. Jenis sanksi berat: a. Penurunan pangkat 1) Sanksi pelanggaran disiplin yang berupa Penurunan pangkat ke pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama dua tahun, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BPH atas usul Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Halaman 6 dari 9 halaman
2) Pegawai yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat diangkat lagi dalam suatu pangkat yang sama setelah sekurangkurangnya 1 (satu) tahun menjalani sanksi pelanggaran disiplin penurunan pangkat. b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai 1) Sanksi pelanggaran disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BPH atas usul Ketua yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2) Pegawai yang diberi sanksi pelanggaran disiplin Pemberhentian dengan hormat Tidak Atas Permohonan Sendiri sebagai pegawai, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES. c. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai 1) Sanksi pelanggaran disiplin yang berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BPH atas usul Ketua yang didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 2) Pegawai yang diberi sanksi pelanggaran disiplin Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES. d. Sanksi pelanggaran disiplin yang berupa pengembalian ke Pemerintah bagi Dosen Negeri yang Dipekerjakan, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BPH atas usul Ketua yang didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Pasal 12 (1) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin terdiri dari: penelitian, pemanggilan, pemeriksaan dan penetapan sanksi. (2) Penelitian a. Sebelum memberikan sanksi pelanggaran disiplin, Pejabat yang berwenang lebih dahulu melakukan penelitian. b. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pegawai yang bersangkutan benarbenar melakukan pelanggaran disiplin. c. Penelitian dilakukan dengan cermat dan obyektif. d. Apabila diperlukan, penelitian dapat dilengkapi dengan keterangan saksi dan/atau pelapor di bawah sumpah. (3) Pemanggilan a. Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. b. Pemanggilan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. c. Apabila pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua secara tertulis. d. Apabila pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi panggilan kedua, maka dibuat panggilan ketiga secara tertulis. e. Apabila pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi panggilan ketiga, maka pegawai tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin.
Halaman 7 dari 9 halaman
(4) Pemeriksaan a. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau tim yang ditunjuk. b. Pemeriksaan secara lisan maupun tertulis dituangkan dalam bentuk Berita Acara. c. Pegawai yang diperiksa karena disangka melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. Apabila yang diperiksa itu tidak menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan padanya d. Berita acara ditandatangani oleh pemeriksa dan pegawai yang diperiksa. Apabila pegawai yang diperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan itu cukup ditandatangani pemeriksa dengan menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin. e. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. f. Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang memberi sanksi dapat meminta keterangan mengenai atau yang menyangkut pelanggaran disiplin itu dari orang lain di bawah sumpah, untuk melengkapi keterangan yang menjamin objektivitas, kebenaran dan menghindari fitnah. (5) Penetapan Sanksi a. Sebelum menetapkan sanksi pelanggaran disiplin pejabat yang berwenang memberikan sanksi terlebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil–hasil pemeriksaan serta memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai melakukan pelanggaran disiplin itu. b. Bentuk pelanggaran disiplin yang sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis sanksi pelanggaran yang akan diberikan dapat berbeda. Pasal 13 (1) Semua sanksi pelanggaran disiplin, wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung Pejabat yang berwenang memberikan sanksi dan ditembuskan kepada Kepala Biro Pengembangan Sumberdaya. (2) Setiap jenis sanksi pelanggaran disiplin yang diberikan kepada seorang pegawai, dicatat dalam kartu sanksi pelanggaran disiplin pegawai yang bersangkutan. (3) Kartu sanksi pelanggaran disiplin pegawai disimpan dengan baik oleh Biro Pengembangan Sumberdaya dan sifatnya rahasia. Pasal 14 Perlindungan Pelapor dan/atau Saksi: 1. Pelapor dan/atau saksi dijamin kerahasiaan identitasnya 2. Pelapor dan/atau saksi wajib diberitahukan hak dan kewajibannya 3. Pelapor dan/atau saksi berhak: a. memperoleh keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiaan yang akan, sedang, atau telah diberikannya b. memberikan keterangan tanpa tekanan c. bebas dari pertanyaan yang menjerat d. boleh memilih dipertemukan atau tidak dengan terduga apabila memerlukan konfrontasi 4. Pelapor dan/atau saksi wajib: a. disumpah Halaman 8 dari 9 halaman
b. memberikan keterangan yang haq c. jujur BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 15 (1) Sanksi pelanggaran disiplin yang diberikan kepada seorang pegawai tidak mengurangi kemungkinan adanya tuntutan pidana terhadap pegawai yang bersangkutan dari pihak lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pegawai yang sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin sedang, tidak dapat dinaikkan gaji berkala atau pangkatnya. (3) Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, laporan tentang pemberitahuan, surat keputusan dan bahan-bahan lain yang menyangkut pemberian sanksi pelanggaran disiplin adalah bersifat rahasia. Pasal 16 (1) Pegawai yang meninggal dunia pada waktu ia sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin, dianggap telah selesai menjalani sanksi tersebut. (2) Pegawai yang mencapai batas umurnya sebagai pegawai pada waktu ia sedang menjalani sanksi dianggap telah selesai menjalani sanksi tersebut. (3) Pegawai yang telah selesai menjalani sanksi, kewajibannya menjalani sanksi dinyatakan hapus. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Keputusan Ketua No. 03 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Ketua ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua; (3) Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku; (4) Peraturan STIKES ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 1 Mei 2013 Ketua
Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. NBM. 101 2376
Halaman 9 dari 9 halaman
