Perlu mengklarifikasi apakah rapat kali ini juga akan membahan P&K untuk smallgrower karena RSPO memiliki dokumen P&K untuk petani yang terpisah

Catatan Pertemuan Putaran I (16 – 18 Oktober 2013) INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE (INA-NITF)

I. Hari Pertama Hari / Tanggal Peserta Tempat

: Rabu, 16 Oktober 2013 : 22 : Kantor First Resources, Jakarta

Jam

Pembahasan/Diskusi

Oleh

09.30

Ucapan Selamat Datang  Formisbi mendapat persetujuan RSPO per 9 Oktober 2013 untuk memfasilitasi proses pembahasan NI Revisi RSPO P&C  INA-NITF terdiri dari perwakilan sector growers, smallholder, supply chain, NGO sosial & NGO lingkungan  Pertemuan direncanakan dalam 4 putaran (3 hari per putaran)  Target penyelesaian dokumen INA-NI RSPO P&C adalah April 2014.  FORMISBI akan memfasilitasi proses pembahasan NI di INA NITF.  Agenda Putaran I Pertemuan INA-NITF adalah pembuatan dan penandatanganan ToR & COC, pemilihan Chairman & Co-Chair untuk INA-NITF, dan penyusunan Draft I NI

Bambang Dwi Laksono (FORMISBI)

09.50 10.00

Perkenalan dari masing – masing peserta rapat yang telah hadir. Menyarankan kepada para peserta rapat, sebelum membahas perubahan generic R&C RPSO 2013 para anggota INA-NITF dari pihak grower melakukan ‘Refleksi Implementasi’ atas pengalaman melaksanakan Prinsip & Kriteria RSPO versi 2008 yang lalu. Grower akan menjadi pelaku utama dari dokumen yang akan dibahas beberapa hari kedepan. Jika memang terdapat hal yang sangat sulit dilakukan, maka perlu adanya komunikasi ke pihak RSPO. Interpretasi yang baru agar berkaca pada refleksi, sehingga tidak menjadi dokumen pajangan hanya bisa dilakukan sebagian kecil grower Indonesia.

ALL Rudi Lumuru (FORMISBI)

Sebagai acuan, RSPO telah menyediakan beberapa dokumen yaitu: 1. Term of Reference global untuk seluruh Interpretasi Nasional 2. Code of Conduct 3. New Generic P&C (English) 4. Highlight of Generic 2013 with 2007 (English version) FORMISBI akan memimpin jalannya rapat hanya pada agenda penjelasan ToR, CoC dan pemilihan Chairman dan CoChairman.

Bambang Dwi Laksono (FORMISBI)

Akan menjadi perwakilan dari RSPO selama 3 hari rapat. Mohon maaf karena dari RILO baru bisa bergabung pada rapat esok hari. Menjelaskan terdapat Prinsip dan Kriteria RSPO yang baru dengan penambahan 4 Kriteria dan beberapa indicator. RSPO sedang mengerjakan versi terjemahan resmi, karena belum tersedia, INA-NITF dapat menggunakan versi terjemahan sementara (belum resmi) yang dikerjakan oleh RILO sebagai panduan sementara. Penentuan MAJOR dan MINOR minimal telah dikerjakan oleh RSPO P&C Task Force namun dokumen resmi belum tersedia. Anggota INA-NITF dapat menentukan MAJOR dan MINOR pada rapat berikutnya.

Bremen Yong (RSPO)

Perlu mengklarifikasi apakah rapat kali ini juga akan membahan P&K untuk smallgrower karena RSPO memiliki dokumen P&K untuk petani yang terpisah.

Asrini Subrata (Asian Agri)

Pembahasan kali ini hanya untuk Interpretasi P&K untuk grower. Dokumen interpretasi P&K untuk petani juga diharapkan akan selesai pada April 2014.

Bremen Yong (RSPO)

Keberadaan smallholder pada rapat kali ini sudah tepat, karena mereka nantinya

Peter Lim

Page 1 of 11


akan membahas prinsip dan kriteria smallgrower yang harus juga selesai pada April 2014

(BGA)

Informasi dari pak Asril Darussalim (RILO) terdapat rapat di Kuala Lumpur beberapa minggu lalu untuk pemisahanan P&K untuk grower dan smallgrower

Dhani Rahardian (WWF)

Pembahasan ToR  Pembacaan draft ToR yang dikirimkan oleh RSPO.  Latar Belakang – disetujui forum  Tujuan – penambahan ‘memastikan P&K RSPO menghormati dan sesuai dengan peraturan dan hukum negara. – disetujui forum  Representation – terdiri atas 5 stakeholders. Rapat hanya dihadiri oleh seorang anggota dan alternate yang menggantikan apabila anggota berhalangan hadir.  Menyarankan peserta rapat adalah anggota ditambah 3 orang alternate dan observer yang memang ahli di bidangnya.  Jika melihat kepada rapat INA-NIWG tahu 2008, maka peserta rapat mendapatkan hak bicara dan suara namun alternate hanya satu orang yang apabila menggantikan anggota rapat maka akan mendapatkan seluruh hak dari anggota. Jumlah observer tidak dibatasi.  Sebaiknya rapat bebas tapi terbatas, alternate cukup satu saja dengan catatan issue penting yang telah diputuskan oleh anggota rapat sebelumnya tidak boleh diputar ulang oleh alternate.  Obeserver harus ditegaskan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara Keputusan INA NITF terkait ToR:  Keanggotaan NITF terdiri dari growers (6), smallholders (3), supply chain (3), NGO sosial (3), NGO lingkungan (3)  Masing2 anggota INA-NITF dapat menunjuk alternatenya (1 orang). Alternate mempunyai hak mengemukakan pendapat tetapi tidak punya suara pada saat voting  Masing2 anggota INA NITF dapat menunjuk 1 orang pengamat (observer) yang harus diinformasikan kepada Formisbi paling lambat 3 hari sebelum pertemuan. Pengamat tidak dapat mengemukakan pendapat maupun suara pada saat voting  Anggota dan alternate dalam INA-NITF harus merupakan anggota RSPO  Instansi pemerintah dan ahli teknis akan diundang dalam pertemuan INANITF berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan dalam INA NITF  Keputusan2 yang diambil dalam INA-NITF diperoleh dengan cara musyawarah. Keputusan dgn suara anggota terbanyak hanya diambil apabila musyawarah untuk mufakat benar2 menemui jalan buntu.  Tugas chairperson, anggota dan formisbi dalam proses NI disetujui  Perlunya P&K RSPO menghormati dan sesuai dengan peraturan dan hukum negara.  Proses NI dijadwalkan untuk diselesaikan pada April 2014.  Rapat dijadwalkan berlangsung 4 kali dengan 1 kali rapat umum (public consultation).  Financial Support – RSPO tidak akan memberikan kompensasi untuk seluruh peserta rapat kecuali ke smallholder dan alternatenya.  RSPO diminta untuk melakukan review Draft Final INA NITF selama paling lama 3 minggu  RSPO diminta memberikan terjemahan Generic P&C 2013 pada putaran pertemuan INA NITF berikutnya (note: RILO sudah menyerahkan draft terjemahan tsb sore harinya)

Bambang Dwi Laksono (Formisbi)

Peter Lim (BGA) Izmu Zulfikar (PT SMART) Rudi Lumuru (FORMISBI) Hendi Hidayat (PT SMART) ALL

Page 2 of 11


11.00 11.15

BREAK Pemilihan Chairperson & Co-Chair INA NITF  Pembacaan absensi peserta rapat yang hadir dan memberikan kesempatan kepada para peserta yang ingin mengajukan diri atau calon untuk menjadi ketua INA NITF.  Karena akan banyak berhubungan teknis dengan Grower, sebaiknya dari Grower saja ketuanya.  Mengajukan Ismu Zulfikar dari SMART sebagai Chairman

  

Setuju dengan saran tersebut Wakil sebaiknya berasal dari NGO dan wanita, menyarankan Feybe Lumuru dari LINKS sebagai wakil ketua. Menyarankan Darmawan Liswanto dari FFI sebagai wakil ketua.



Setuju dengan dengan saran diatas

Bambang Dwi Laksono (FORMISBI) Rudi Lumuru (FORMISBI) Neni Indriyana (First Resources) ALL Efdi Ruzaly (BSP) Feybe Lumuru (LINKS) ALL

Keputusan: Ismu Zulfikar & Darmawan Liswanto sebagai masing-masing Chairperson & Co-Chair INA-NITF. 11.30

All Chairman

Pengambilalihan Ketua Rapat dari Bambang Dwi Laksono (FORMISBI) kepada Ismu Zulfikar (Chairperson INA-NITF) Format NI  Gambaran kepada peserta rapat mengenai format awal yang akan digunakan sebagai dokumen INA NITF, apakah akan tetap mengacu pada format 2008 atau dirubah.  Untuk format selama rapat INA NITF sebaiknya di sebelah kanan ditambah kolom : Input Hasil Realitas  Untuk dokumen akhir sebaiknya mengacu kepada format INA NIWG 2008 dengan menambahkan kolom paling kanan : Specific Guidance 

Sebaiknya menggunakan format kolom yang lama saja, dokumen tersebut sudah cukup jelas.



Format dokumen yang lama sebenarnya hasil dari INA NIWG hasil Indonesia lalu negara lain mengikuti format tersebut. Menyarankan untuk Guidance dan Specific Guidance berada dalam satu kolom saja, namun paling kanan ditambahkan kolom : Referensi. Kolom referensi tersebut akan diisi dengan peraturan nasional yang terkait dengan P&K tersebut dan dokumen referensi dari RSPO. Setuju dengan saran tersebut namun perlu ditambah kalimat: dalam hal amandemen peraturan maka peraturan ini akan merujuk ke peraturan yang berlaku. Peraturannya tidak perlu dituliskan, hal tersebut sudah harus dituruti sehingga baiknya hanya P, K dan Indikator saja.



  

Sebaiknya mengikuti format 2008 saja, tidak perlu penambahan kolom



Technical Requirement sebaiknya masuk ke refensi pada halaman tersendiri diakhir dokumen.

Ismu Zulfikar (SMART) Rudi Rumulu (FORMISBI) Bambang Dwi Laksono (FORMISBI) Wilton Simanjuntak (AHL) Ismu Zulfikar (SMART) Donald Ginting (FR) Feybe Lumuru (LINKS) Wilton Simanjuntak (AHL) Dhani Rahardian (WWF) Darmawan Liswanto (FFI)

Page 3 of 11




Peraturan memang harus diikuti namun perlu dituliskan tersendiri di kolom per prinsip dan kriteria agar jelas.



Sebaiknya tetap mengikuti format yang lama dan jika ada masukan format baru nantinya akan dibicarakan.

Bambang Dwi Laksono (FORMISBI) Ismu Zulfikar (SMART)

Keputusan: NI menggunakan format lama, adapun letak peraturan terkait akan didiskusikan kemudian 12.00 13.10

BREAK Rapat kembali dimulai. Keputusan Jadwal Pertemuan INA NITF 1.

1st Draft NI: 28 October 2013 dikirim ke RSPO (prinsip 1 s/d 4, versi Indonesia) 2. 2nd Meeting INA-NITF: 20-22 November 2013 RSPO akan menyelesaikan terjemahan resmi P&C 2013 sebelum rapat II INANITF 3. 2nd Draft NI: 5 Dec 2013 (versi Indonesia & Inggris) 4. Public Consultation (60 hari): 6 Dec 2013 – 6 Feb 2014 5. Public Physical Meeting: 23 Jan 2014 6. 3rd Meeting INA-NITF – 11-12 Feb 2014 7. Mengirimkan Final Draft ke Secretariat RSPO – 20 Feb 2014 (versi Indonesia & Inggris) 8. 4th Meeting INA NITF (membahas hasil review RSPO): 13 Mar 2014 9. Final NI – 1 April 2014 10. Mengirimkan Final NI ke Secretariat RSPO: 2 Apr 2014. Menanyakan apakah seluruh data setiap kali dikirimkan ke RSPO akan dipublish pada website. Draft I tidak akan di publish ke website RSPO Akan melakukan snapshot dari keseluruhan perubahan P&C Sebaiknya diperhatikan peserta rapat secara keseluruhan, para petani perlu juga ditanyakan pendapatnya akan hal yang sedang dibicarakan. Kami baru mengikuti rapat kali ini namun cukup bisa mengerti proses yang sedang berlangsung. Sebagai petani kami sudah mengimplementasikan P&K RSPO di lapangan sehingga akan memberikan pendapat saat pembahasan Prinsip dan Kriteria Seluruh peserta rapat diminta memberikan pendapatnya.

ALL

Rudi Lumuru (FORMISBI) Bremen Yong (RSPO) Ismu Zulfikar (SMART) Feybe Lumuru (LINKS) H. Narno (Amanah) Ismu Zulfikar (SMART) Ismu Zulfikar (SMART)

Secara umum, terdapat 4 penambahan Kriteria yaitu Kriteria 1.3 prakti C1.3 – praktik etis, Kriteria 6.12 – tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia , Kriteria 6.13 – kepatuhan terhadap HAM, dan Kriteria 7.8 – meminimalkan emisi gas rumah kaca dari penanaman baru Pembahasan Prinsip I Untuk prinsip 1.1 ‘… menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan…’ Perlu diberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan informasi yang memadai Informasi yang memadai tersebut harus disediakan secara proactive atau responsive

Ismu Zulfikar (SMART) Neny Indriyana (FR) Darmawan L (FFI)

Page 4 of 11


Informasi yang memadai dapat mengacu kepada Kriteria 1.2

Ismu Zulfikar (SMART) Bambang Dwi Laksono (FORMISBI) Bremen Yong (RSPO)

Menanyakan maksud dari relevant stakeholder dan perlunya definisi relevant stakeholders dalam NI Stakeholder diartikan sebagai: ‘Legitimate, has interest dan directly affected by’ Sebaiknya mengacu kepada Undang – Undang Kebebasan Informasi. Dapat juga mengacu kepada meeting note dari P&C Task Force mengapa dituliskan ‘relevant stakeholder’. Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, yang diwajibkan memberikan informasi adalah: BUMN, Partai Politik dan Organisasi Non Pemerintah.

Darmawan L (FFI)

Sebaiknya dibuatkan catatan untuk rapat berikutnya: diperlukan konfirmasi dari P&C Task Force mengenai hal tersebut dan INA NITF akan membuat definisi ‘relevant stakeholder’ Indikator dari Kriteria 1.1 mengacu kepada NI versi 2008. Untuk panduan, dimasukkan panduan dan panduan khusus dari generic P&C 2013 Pada kriteria 1.2 karena tidak ada perubahan kata dari yang lama maka menggunakan NI versi 2008 Indikator 1.2.1 memasukkan tambahan dari P&C 2013 yaitu Rencana K3, dokumentasi HCV, Rencana pengurangan polusi, Public Summary report dan HAM. Menanyakan bagaimana dengan perkebunan yang belum pernah di assessment sebelumnya, mereka tidak akan memiliki public summary report. Sebaiknya ditambahkan catatan : ‘INA NITF akan menjelaskan di panduan ‘Public summary of certification assessment report’; hanya untuk perusahaan yang sudah pernah mendapatkan sertifikat RSPO Panduan menggunakan panduan dari RSPO P&C 2013. Disarankan agar untuk rapat berikutnya peserta rapat dibagi menjadi 2 tim untuk membahas bagian tertentu (Contoh: Tim Prinsip 2,3 danTim Prinsip 4) Rapat tidak perlu dibagi dalam 2 Tim, dengan satu tim kita dapat belajar pengalaman dari anggota yang lain Berhubung peserta kali ini sedikit, sebaiknya tetap satu tim saja. Diberikan target untuk rapat I ini akan diselesaikan sampai Prinsip 4. 16.30

End of Day 1.

Bambang Dwi Laksono (FORMISBI) Ismu Zulfikar (SMART) Ismu Zulfikar (SMART) Ismu Zulfikar (SMART) Ismu Zulfikar (SMART) Asrini (AA) Ismu Zulfikar (SMART) Ismu Zulfikar (SMART) Feybe Lumuru (LINKS) Darto (SPKS) Ismu Zulfikar (SMART) Ismu Zulfikar (SMART)

Page 5 of 11


Page 6 of 11


Page 7 of 11


Page 8 of 11


Page 9 of 11


Page 10 of 11


Page 11 of 11

Perlu mengklarifikasi apakah rapat kali ini juga akan membahan P&K untuk smallgrower karena RSPO memiliki dokumen P&K untuk petani yang terpisah

Recommend Documents