148
•
PERLINDUNGAN TERHADAP MERK LUAR NEGERI*) ,
_ _ _ _ _ _ _ _ Oleh: Prof. Mr. Dr. S. Gautama _ _ _ _ _ _ __
Dalam berita yang dimuat Kompas, tanggal 19 Februari 1986 halaman VIII mengenai Seminar yang diadakan oleh BPHN (Babinkumnas Departemen Kehakiman) dan Kedutaan Amerika Serikat pada tanggal 18 Februari 1986 dengan judul: "Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual" terdapat kekeliruan yang menyolok. . Dalam uraian Direktur Pemasaran Perusahaan International Nike disebut sebagai contoh mengenai kasus rancho. Setelah mengeluh tentang kurangnya perlindungan terhadap merek Nike oleh Mahkamah Agung, maka telah disebut kasus perkara "rancho". Dikemukakan bahwa kasus rancho pada tahun 1970-an ini telah mengalami nasib yang serupa seperti "Nike" yaitu bahwa si pemilik merk rancho dari Jepang tidak diberikan perlindungan dan dinyatakan kalah serta harus angkat kaki dari Indonesia. Berita yang dikemukakan sebagai berikut: "Kasus serupa juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1970-an terhadap produk minyak ram but rancho. Waktu itu, rancho buatan Indonesia dinyatakan sebagai pemenang sah merek itu, sedangkan rancho asli yang dari Jepang dinyatakan kalah, dan harus angkat kaki dari Indonesia". •
-
") Saduran dari karangan dalam Kompas. tanggal 26 Februari 1986.
Kasus rancho Justru Memenangkan Pihak Asing Berita ini sarna sekali tidak benar. Yang sesungguhnya terjadi justru bahwa Mahkamah Agung dalam keputusannya yang harus dipandang sebagai suatu "Landmark Decision", melindungi pihak pemilik merk dari luar negeri. Justru di dalam perkara bersangkutan itu ternyata pihak pedagang Indonesia yang telah mendaftarkan pula merek rancho at as namanya dalam Daftar Direktorat Patent dan Hak Cipta di Jakarta, telah dikalahkan. Pendaftarannya, yang telah dilakukan pada Kantor Patent Departemen Kehakiman, telah dinyatakan batal. Oleh karena pihak Indonesia bersangkutan itu dianggap telah bertindak tidak dengan "iktikad baik". Keputusan Mahkamah Agung itu perlu dihargai sebagai keputusan yang baik dan bijaksana. Justru memberi perlindungan yang wajar kepada pihak pemilik merek asing! Pihak Indonesia yang ternyata telah mempunyai banyak merk-merk terkenal lain atas namanya, dipandang sebagai pihak yang tidak beriktikad baik. Dan menurut Hukum hanya seorang yang mempunyai iktikad baiklah yang hUlus dilindungi. Bukan maksud daripada sistem hukum Indonesia untuk melindungi pembajak-pembajak merk .
Perlilldullgall Merh
149
Harns Beriktikad Baik
•
o
Hal ini sudah dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Agung. Interpretasi daripada siapa yang merupakan "pemakai pertama" daripada suatu merek di Indonesia, harus ditafsirkan sebagai siapa yang merupakan "Pernakai pertama dengan iktikad baik" di Indonesia. lalah yang dilindungi. J adi in terpretasi dari Pasal 2 ini menjadi dipertegas. Hanya orang pemakai pertama di Indonesia yang beriktikad baik yang diberikan perlindungan. Di dalam kasus Tancho telah dinyatakan oleh Pengadilan tertinggi kita, dalam keputusan yang harus dipuji, bahwa si pendaftar Indonesia dianggap sebagai pihak yang tidak beriktikad baik , karena nampak mempunyai begitu banyak merek-merek luar negeri terdaftar atas namanya. Maka kepadanya tidak diberikan perlindungan. Jadi tidak benar bahwa perusahaan Jepang harus angkat kaki dari Indonesia. Menurut kenyataan memang Tancho ini masih tetap berproduksi dan diedarkan secara meluas di pasaran Indonesia melalui usaha patungan (joint venture) an tara peru sahaan Tancho Jepang dengan suatu perusahaan nasional di Indonesia. Ju stru karena adanya joint venture inilah maka perlindungan nyata telah diberikan oleh Hukum Merk Indonesia dan interpretasi yang tepat dari Mahkamah Agung. Pihak yang beriktikad baik inilah yang telah diberi perlindungan . o
Perlu Adanya Keseunbangan Kepentingan Luar dan Dalam Negeri Masalah perlindungan untuk merk luar negeri ini memang merupakan hal yang pelik dan keseim bangan kiranya dalam hal ini juga yang harus men-
0
jadi pedoman untuk mendapat hasil yang wajar. Di satu pihak Indonesia sedang menggalakkan produksi Dalam Negeri. Berkenaan persoalan merek ini, bukan berarti bahwa kualitas barang-barang produksi dalam negeri selalu adalah kurang baik dibandingkan dengan barang luar negeri. Kini produksi kita sudah demikian baik mutunya hingga banyak barang-barang yang sebenarnya produksi Dalam Negeri, diekspor dengan label luar negeri dan dijual di luar negeri itu dengan merk yang terkenal. Padahal barang-barang ini sebenarnya "Made in Indonesia". Tetapi seringkali perkataan "Made in Indonesia" ini tidak dicantumkan, untuk lebih menarik pembeli. Inilah sebabnya mengapa banyak orang-orang Indonesia yang berbelanja di luar negeri, membeli misalnya Kemeja "Arrow" atau "Manhattan", produksi Pulo Gadung Indonesia , tapi dengan merk yang "beken". Itulah ke cenderungan masy arakat kita, masih "Merk Minded" . Walaupun produksi dalam negeri, tetapi kalau memakai merek luar negeri yang tenar , maka masyarakat khalayak ramai di Indonesia lebih suka membelinya. •
Memakai Merk Indonesia Beberapa waktu berselang Menteri Perindustrian telah mengemukakan gagasan agar supaya produksi dalam negeri memakai saja merek Indonesia. Sebagai contoh disebut bahwa Airconditi on "General Electric" ternyata dapat baik dipasarkan dengan merk " Pan da" . M enurut hemat kami , meli hat realitas masyarakat konsumen di Indonesia pada waktu sekarang, masih lebih menarik untuk memakai merek luar negeri. April 198 6
Hukum dan Pembangunan
150
Cancel). Dalam karangan ini telah dibahas masalah merk "Christian Dior" yang menurut Mahkamah Agung belum dapat dimintakan pembatalannya di hadapan Pengadilan karena belum secara defacto dipublikasi dalam Tambahan Berita Negara. (putusan dalam perkara Christian Dior SARL lawan Susiawati dan Direktorat Patent dan Hak Cipta. Keputusan Mahkamah Agung-Reg. 952 K/Sip/ 1983 tertanggal 23 Oktober 1984). Masih ada ·banyak keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang senada dengan inL Terhadap interpretasi Mahkamah Agung ini kami ajukan keberatan dalam suatu tulisan khusus .
Memakai merek terkenalluar negeri at au merk buatansendiri yang diciptakan oleh pihak Indonesia , tapi berbau luar negeri. Misalnya kata-kata Jepang yang mengingatkan seolah-olah suatu produk berasal dari Jepang. Padahal buatan Indonesia. Formalitas Sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh pem bicara, wakil dari Nike pada seminar bersangkutan tidak seluruhnya dapat diikuti. Ia mengeluh tentang kekurangan perlindungan yang diberikan oleh Badan Peradilan di Indonesia terhadap merk luar negeri. Padahal sesungguhnya kekalahan yang t~lah diderita dalam perkara bersangKutan yang disebutnya itu berdasarkan soal teknis dan dari segi teknik administrasi Pengadilan. Karena suatu tim Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat bahwa jangka waktu 9 bulan untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan berdasarkan Undang-undang Merk 1961 No. 21, hanya dapat dimulai setelah pendaftaran merek bersangkutan yang sudah dberi nomor itu, benar-benar diterbitkan dalam Tambahan Berita Negara hingga memenuhi syarat diumumkan kepada khalayak ramaL Sejak saat itu, barulah berlaku jangka waktu 9 bulan, dan baru dapat diajukan permohonan untuk pembatalan. Hal yang serupa telah juga rnenjadi perhatian dalam suatu Majalah luar negeri yakni East Asian Executive \ Report edisi December 1985 di mana dinyatakan di bawah judul: "Indonesia", bahwa kini menjadi lebih sukar untuk mengajukan permohonan pembatalan daripada l11erk'l11erk tiruan (Robert N. Hornick and Mark Nelson, COUlIterfeit Trademark More Dijicult to •
/
~
Interpretasi Lain • Alhasil, ada' pula tim lain di Mahkamah Agung yang sekarang ini menyatakan bahwa sesungguhnya jangka waktu 9 bulan sudah mulai berlaku dan keberatan dapat diajukan sejak diterimanya pendaftaran dan diberi nomor persetujuan oleh kantor Direktorat Patent. . Jadi tidak perlu menunggu sampai benar-benar dipublikasikan dalam Tambahan Berita Negara. Karena setiap orang mengetahui bahwa waktu sekarang ini Tambahan Berita Negara sangat terlambat bahkan hampir 8 tahun terkebelakangnya dengan publikasi darip ada merek-merek yang telah didaftarkan. Padahal ini dapat mengurangi hak daripada seorang pemilik l11erk baik dalam maupun luar negeri. yang mengharapkan dapat mengajukan pembatalan terhadap pendaftaran-pendaftaran lain yang menyangkut peniruan merk-merk mereka.
•
•
Publikasi dalam Tambahan Berita Negara Perlu Dipercepat Jadi yang utama harus diperbaiki •
•
•
151
Perlindungan Merk
sesungguhnya ada1ah praktek daripada Kantor Percetakan Negara sendiri. Waktu kami mu1ai berpraktek sebagai pengacara, tahun 1950-an, maka se.mua publikasi ternyata dilakukan dengan tertib. Hanya terpaut beberapa bulan setelah suatu merek diberikan nomor oleh Kantor Patent dan dinyatakan akan dipublikasikan dalam Tambahan Berita Negara nomor tertentu , maka benar-benar dilakukan. Tidak seperti sekarang, menu rut stempel yang dicap pada sertifikat penerimaan pendaftaran oleh Kantor Patent setelah diberi nomor pendaftaran: "akan dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun sekian nomor sekian", kini prakteknya menunggu hampir 8 tahun baru terbit dalam Tambahan Berita Negara". Misalnya, Kantor Percetakan Negara baru mengeluarkan merkmerk yang sudah terdaftar sejak tahun 1979 pada bulan Februari 1986. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang terbit Februari 1986 ini akan tetapi memakai tanggal pendaftaran oleh Kantor Patent jauh .lebih muda, yakni 1979. •
•
Interpretasi yang Lebih Merugikan Lebih fatal kiranya adalah pendapat dari tim lain dari Mahkamah Agung yang menganggap bahwa jangka waktu 9 bulan itu sudah mulai berlaku sesuai dengan cap stempel karet yang dibubuhi atas sertifikat disetujuinya pendaftaran. Misalnya menurut stempel karet "akan dimuat dalam Tambahan Berita Negara 1979 bulan Februari No. 1000". Maka jangka waktu 9 bulan berlakunya sudah sejak apa yang tercantum pada stempel karet Tambahan Berita Negara bulan Februari 1979. Tetapi menurut kenyataan hingga
kini Februari tahun 1986, .Tambahan Berita Negara yang te1ah dijanjikan menurut stempel karet itu masih belum diumumkan oleh Kantor Percetakan Negara. Hingga mereka yang berkepentingari , baik di dalam maupun di luar negeri , pemilik-pemilik merek yang sudah terdaftar, tidak dapat mengetahui tentang adanya merek-merek tiruan itu. Tetapi jangka waktu 9 bulan sudah lama lewat! Demikian sekedar penjelasan mengenai segi-segi formal teknis berkenaan dengan masalah merek. .
Bukan Hanya Soal Merek •
Memang perlindungan berkenaan dengan merek terkenal luar negeri , seperti misalnya Amco, untuk jeans, Levi's, untuk ban pinggang dan sebagainya, sering dipermasalahkan. Seringkali pembeli Indonesia juga mengetahui bahwa barang yang memakai merk "Dior" misalnya, bukan benar-benar asli, karen a harganya juga berbeda. Misalnya Kaos Kaki "Fila", dapat dibeli di taka-taka Pasar Swalayan Indonesia dengan harga yang jauh lebih rendah daripada "Fila" asli dari luar negeri. Demikian pula dengan ta s-tas dengan merk·merk "Cucci" terkenal dari luar negeri , harganya jauh lebih miring daripada barang asli. Tapi kualitasnya juga kini tidak · kalah. mengingat juga barang-barang yang misalnya memakai nama luar negeri yang terkenal seperti sepatu " Nike'·. diproduksi di negara Asia. tetapi memakai merk Amerika. Untuk pasaran di Indonesia barang-barang plllduk dalam negeri harganya lebih _ mem3dai dan dapat dijangkau khalayak kita. Kualitasnya juga tidak jauh berbed3 . Karena seperti dikatakall tad i. apa yang diperkenalkan se baga i sepa tu asal April 1986
•
•
•
Hukum dan Pembangunan
152
Amerika dengan merek Amerika itu sebenarnya dibuat di Taiwan atau di Malaysia. Hanya pabrik yang membuatnya itu harus membayar Royalties kepada pemilik Amerika karena diberikan lisensi. J adi di sini per so alan nya bukan mengenai merk saja. Tetapi lain-lain faktor , antaranya juga perkembangan industri produk dalam negeri, memegang peranan dan perJu diperhatikan. Tegasnya, bukan hanya persoalan sekitar merk. Karena seringkali, pemerintah negara berkembang, seperti juga Negara kita, melarang impor barang tertelltu. Hingga merekmerek yang terdaftar bersangkutan itu atas nama pemilik luar negeri, ternyata dapat dinyatakan hapus oleh Pengadilan karena .tidak dipakai (non use) untuk jangka waktu berturut-turut, lebih
dari 3 tahun. Satu dan lain karena adanya larangan pemerintah untuk mengimpor barang bersangkutan dari luar negeri, misalnya untuk seng, obat-obatan tertentu yang memakai merek luar negeri (impor) yang sesungguhnya sudah bisa dan menurut kenyataan memang diproduksi di dalam negeri. Dengan keterangan Pabean bahwa barang-barang bersangkutan tidak boleh diimpor sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka ba.rang-barang yang masuk bisa dianggap hanya merupakan penyelundupan dan karenanya tidak dilindungi oleh hukum di Indonesia. Di sinipun nampak bahwa keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam dan luar negeri perJu dipelihara.
•
•
•
