PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DAFTAR MENU MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA Oleh : I Gede Arya Pratama Made Nurmawati Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana
Abstract : The paper is titled "Consumer Protection Against List Menu Foods Omission Price". This paper is motivated by the presence of several places of business engaged in the culinary field, in good faith as an entrepreneur, business operators should provide the information is complete and correct. The problem that arises is in making these efforts, there is an unlawful act involving entrepreneurs themselves, in the form it does not include the price in the menu presented by the business operators. In conducting the analysis, the author uses the method of writing a normative, since writing is not supported by the data. The analysis shows that in essence, the consumer is the one who has the basic rights of each, including in this case is the right to get the right information and businesses have an obligation to fulfill the rights of the consumer. In creating order on the matter, in Indonesia there are rules governing consumer protection, ie the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection, in particular in the event of this law, it is stipulated in Article 7 letter a and c, as well as Article 10 letter a. Thus, when there is a violation of this, the businesses can be penalized whether they are civil, administrative, criminal or additional penalty. Keywords: Consumer Protection, Information Incomplete, Good Faith.
Abstrak : Makalah ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Daftar Menu Makanan Yang Tidak Mencantumkan Harga”. Makalah ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa tempat usaha yang bergerak di bidang kuliner, dalam itikad baiknya sebagai pelaku usaha, sudah seharusnya pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar. Permasalahan yang muncul adalah dalam melakukan usahanya tersebut, terdapat suatu tindakan melawan hukum yang melibatkan pelaku usaha itu sendiri, yakni berupa tidak dicantumkannya harga di dalam menu yang disajikan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan metode penulisan secara normatif, mengingat penulisan ini tidak didukung dengan data. Analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya, konsumen adalah orang yang memiliki hak asasinya masing-masing, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen tersebut. Dalam 1
menciptakan keteraturan atas hal tersebut, di Indonesia terdapat aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada peristiwa hukum ini, hal tersebut diatur pada Pasal 7 huruf a dan c, serta Pasal 10 huruf a. Sehingga, ketika terdapat pelanggaran atas hal tersebut, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi baik yang bersifat perdata, administratif, pidana maupun pidana tambahan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi yang Tidak Lengkap, Itikad Baik.
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Khususnya dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menjadikan pelaku usaha kuliner untuk dijadikan sebagai objek pembahasan, dimana penulis mengamati bahwa adanya suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner, yang berpeluang menimbulkan kerugian bagi konsumen itu nantinya. Menurut Nieuwenhuis, “kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma dari pihak lain”.1 Tindakan melawan hukum yang dilakukan tersebut berupa tidak dicantumkannya harga pada daftar menu yang disajikan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam hal terdapat peristiwa tersebut, pelaku usaha sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga kuliner yang ditawarkan Sudah seharusnya konsumen dalam hal ini diberikan perlindungan, dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran 1
Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 78.
2
pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.2
1.2
Tujuan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang adanya pengaturan bahwa
pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi secara benar dan lengkap, serta akibat hukum dari tidak dicantumkannya harga pada daftar menu makanan.
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif
dengan menggunakan jenis Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach), yang mana suatu masalah yang ada dalam tulisan ini dapat dilihat dari contoh dan dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, serta teori-teori yang mendukung konteks ini, sehingga kita tahu adanya aturan yang mengatur akan hal itu.
2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha Untuk Memberikan Informasi Secara Benar dan Lengkap Dalam hal adanya suatu kewajiban ataupun keharusan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan harga makanan/minuman yang ada pada daftar menu harga, itu sudah menunjukan bahwa adanya suatu itikad baik dan memberikan pelayanan bagi konsumen secara jujur. Akan tetapi, dalam hal penulisan ini, pelaku usaha tersebut tidak mencantumkan harga makanan/minuman yang ditawarkan, sehingga norma yang dilanggar oleh pelaku usaha tersebut.
2
Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.
3
Pengaturan tentang konteks ini ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam hal tidak dicantumkannya harga pada menu makanan.minuman tersebut terkait pengaturannya pada kewajiban pelaku usaha itu kepada konsumen. Dalam konteks tersebut, pada Pasal 7 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur jelas kewajiban pelaku usaha yang terkait dengan perbuatan melawan hukum ini,
Pasal 7 huruf a menentukan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Sedangkan,
Pasal 7 huruf c menentukan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.
Pasal 10 huruf a menentukan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan
untuk
diperdagangkan
dilarang
menawarkan,
mempromosikan,
mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”. Maka sudah sangat
jelas
bahwa
pengaturan untuk
perbuatan
berupa tidak
dicantumkannya harga pada menu makanan/minuman yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner tersebut terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf a dan c, serta Pasal 10 huruf a. 2.2.2 Akibat Hukum Dari Tidak Dicantumkannya Harga Pada Daftar Menu Makanan
Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 3 Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum dapat berupa (1) lahir berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, (2) lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum dan (3) sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum.4 Dalam
kaitannya
dengan
adanya
perbuatan
melawan
hukum
berupa
tidak
dicantumkannya harga makanan/minuman pada daftar menu yang disediakan oleh pelaku usaha, 3 4
Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 131. Surojo Wignjodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 38.
4
maka timbulah sanksi akibat adanya norma yang dilanggar. Adapun sanksi yang timbul bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut adalah :
Sanksi yang bersifat keperdataan, yakni memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sanksi hukuman tambahan, berdasarkan pada Pasal 62, yakni perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
III.
Kesimpulan Bahwa dalam hal tidak dicantumkannya harga pada daftar menu makanan/minuman yang
dilakukan oleh pelaku usaha, merupakan perbuatan melawan hukum untuk mengelabuhi konsumen dengan cara menyesatkan harga dari makanan/minuman yang ditawarkan (tidak dicantumkan). Disini seharusnya pelaku usaha memiliki itikad baik dalam memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a dan c, maupun Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi. Dimana sanksi-sanksi tersebut dapat berupa ganti rugi, hukuman penjaram atau denda, serta pidana tambahan yang masing-masing diatur pada Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5
Daftar Pustaka Buku Dirdjosisworo, Soedjono, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Miru, Ahmadi, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wignjodipuro, Surojo 1983, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Gunung Agung, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diterjemahkan dari Burgerlijk Wetboek, oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
