PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER Oleh Zaenal Abidin (Mantan Ketum PB IDI)
HAKIKAT ORGANISASI PROFESI 1. Meningkatkan harkat dan martabat profesi profesionalisme anggota 2. Melindungi anggota 3. Mengadvokasi peningkatan kesejahteraan anggota
(Sofwan Dahlan) 3
PERLINDUNGAN ANGGOTA 1. Perlindungan Negara dan diri sendiri 2. Perlindungan oleh Organisasi Profesi 3. Perlindungan Sistem Gotong Royong
PERLINDUNGAN NEGARA DAN DIRI SENDIRI: Setiap Dokter Melaksanakan Standar Profesi
UU No.29 Tahun 2004 Tentang PRAKTIK KEDOKTERAN Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
standar profesi ….dst Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi ….dst
Dokter dan dokter gigi dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah): apabila dengan sengaja berpraktik tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi ….dst
Standar Profesi Ikatan Dokter Indonesia (melalui MPPK IDI) telah mengelaborasi lebih lanjut tentang Standar Profesi sesuai dengan maksud UU Kesehatan dan UU PK, dan mendefinisikan lebih lanjut mengacu kepada pengertian menurut WTO dan pandangan Leenen (Pakar Hukum Kedokteran di Belanda) Menurut WTO, pada hakekatnya Standar Profesi dibatasi oleh kisi-kisi yang merupakan kumpulan ukuran-ukuran yang digunakan sebagai pedoman atau norma-norma dalam profesi, yang pada pokoknya terdiri dari : 1) Standar Pendidikan, 2) Etika Profesi, 3) Standar Kompetensi 4) Standar Pelayanan Leenen berpendapat, standar profesi adalah:
Perbuatan teliti/ seksama yang dikaitkan dengan kelalaian (culpa)
Bila seorang dokter yang bertindak tidak teliti, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian
Bila ia sangat tidak berhati-hati, ia memenuhi kelalaian berat (culpa lata)
Std Profesi = Std Pendidikan + Std Etika + Std Kompetensi + Std Pelayanan
(Sofwan Dahlan) 9
(Sofwan Dahlan)
10
(Sofwan Dahlan) 11
12
(Sofwan Dahlan)
(Sofwan Dahlan)
13
(Sofwan Dahlan) 14
(Sofwan Dahlan) 15
(Sofwan Dahlan) 16
(Sofwan Dahlan)
17
(Sofwan Dahlan) 18
(Sofwan Dahlan) 19
(Sofwan Dahlan)
20
PERLINDUNGAN ORANISASI PROFESI: Pembinaan, Pendampingan dan Pembelaan oleh BHP2A IDI
TUGAS DAN WEWENANG • Pembinaan dan pengawasan Pradok serta kesadaran
hukum kedokteran & kesehatan • Membela anggota rasa keadilan menjalankan profesinya ; menyangkut etika, disiplin, hukum, administrasi maupun organisasi • Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait
PROGRAM PEMBINAAN PEMBELAAN KOORDINASI
PEMBINAAN
PROMOTIF PREVENTIF
PROMOTIF • • • • •
Kepastian Hukum Kenyamanan berpraktik Citra profesi yang baik (anggota dan masyarakat) Meningkatkan Yankes Azas manfaat
PREVENTIF • • • •
•
Penyuluhan / presentasi, diskusi dan workshop tentang Hukum Kesehatan Pembinaan anggota yang telah diberi sanksi etik, disiplin dan hukum Advokasi perundang–undangan (Perda, Permen, Perpres, PP dan UU) Pertemuan profesi kesehatan untuk memahami perkembangan hukum. Optimalisasi kerja sama antar instansi
PEMBELAAN LAPORAN / PENGADUAN - TEMUAN 2. DIAGNOSA 3. PENATALAKSANAAN 4. REHABILITASI 1.
LAPORAN / PENGADUAN - TEMUAN •
•
Laporan / pengaduan • Dengan Kuasa hukum ( Pengacara / LSM ) • Tanpa Kuasa hukum ( Pasien Sendiri / Keluarga Pasien ) Temuan pengurus / Laporan Anggota IDI lain dan atau dari Masyarakat.
DIAGNOSA • •
• •
Verifikasi permasalahan dengan memanggil terlapor / teradu Membuat kajian dan atau analisa permasalahan Melakukan kajian hukum kesehatan terkait permasalahan tersebut Membuat kesimpulan sementara ( etik / disiplin / hukum )
REHABILITASI • • •
Memulihkan nama baik setelah selesai menjalani sanksi etika, disiplin atau hukum Memberikan motivasi untuk bersemangat kembali bekerja sesuai kode etik kedokteran Mengingatkan untuk selalu bekerja sesuai norma yang berlaku dan etika profesi
KOORDINASI PB IDI – IDI WILAYAH – IDI CABANG 2. BHP2A – MKEK / MKDKI / PENEGAK HUKUM 3. DIVISI HUKUM atau DIVISI ADVOKASI MASING-MASING PERHIMPUNAN 1.
HUB. PB IDI – IDI WILAYAH – IDI Cabang •
Hubungan BHP2A PB IDI, Wilayah dan Cabang adalah hubungan koordinasi bukan komando • Dalam Rangka Pembinaan atau Pembelaan, BHP2A Cabang dapat meminta ke BHP2A Wilayah dan atau langsung ke BHP2A Pusat
PERLINDUNGAN SISTEM GOTONG ROYONG Dana Gotong Royong proteksi: 1. Komersial asuransi komersial 2. Non Komersial: • Model tabungan proteksi profesi yang ditawarkan oleh PB IDI (Primkop IDI bersama mitranya): 1. Tabungan dana hari tua 2. Memberi pembinaan, pendampingan dan pembelaan hukum dengan menggunakan dana tabungan anggota • Model tabungan profesi (PABI dan POGI)
PERAN PR IDI 1. Sistem PR cukup efektif untuk membentuk opini dan pencitraan profesi 2. Dalam banyak kasus hukum yang menimpa dokter dan organisasi profesi (IDI dan Perhimpunan) terjadi perang opini publik 3. IDI harus menjalin hubungan harmonis dengan media massa dan memanfaatkan media sosial 4. PB IDI: • Diskusi publik bulanan bersama awak media • Jumpa pers dan media rilis • Menyediakan nara sumber kompeten kepada media • Website: www.idionline.org • Media Center IDI • TV Channel IDI (TV Dokter) FDI Channel (Maret 2014) • Sistem PR PB IDI harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 5. Diharapkan IDI Wil dan IDI Cab juga membangun PR sendiri
Catatan Akhir • Negara harus memberi perlindungan hukum yang layak dan berkeadilan kepada dokter. • Organisasi profesi perlu secara maksimal mengupayakan pembinaan, pendampingan dan perlindungan hukum kepada anggotanya.
35
Catatan Akhir • Sekalipun perlindungan hukum dari negara maupun organisasi profesi itu ada. Namun dokter dalam menjalankan aktifitas profesinya wajib bekerja sesuai standar profesi dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Perlindungan dengan sistem gotong royong perlu dikembangkan secara terus menerus.
36
