PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS DESAIN TAS KERAJINAN KULIT PD. ROSMAN MANDING BANTUL
Usulan penelitian Diajukan Guna Memperoleh Persetujuan Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
PROPOSAL Dsusun Oleh :
TORICHIN No. Mahasiswa : 03410440 Program Study
: Ilmu Hukum
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM YOGYAKARTA 2009
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sejalan dengan era globalisasi khususnya dibidang perdagangan permasalah hak kekayaan intelektual secara tidak langsung menjadi sorotan tajam dari masyarakat luas dan menjadikannya sebagai sebuah wacana pengajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Permasalahan HKI sangat komplek dan tidak semata hanya berkaitan dengan hukum saja, melainkan berhubungan erat dengan perdagangan, ekonomi, industri dan pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk mengajukan sosial kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya. HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang mempunyai nilai ekonomi. 1 Seperti juga bidang hak kekayaan intelektual yang lain, desain industri adalah karya intelektual yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Desain industri adalah satu konsep yang sudah tua. Indonesia sendiri sudah mengenal konsep ini di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri dalam undang-undang ini merujuk pada suatu 1
M. Djumhana dan R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia), penerbit PT. Citrra Aditya Bakti, Bandung , 1997, hlm. 16
1
2
karya intelektual tentang bentuk, konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Karya tersebut diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditi industri atau kerajinan tangan. Walau mirip, desain industri jelas berbeda dari hak cipta. Hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Dengan “baru” diartikan, desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. Sebetulnya TRIPs memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih kriteria “baru” atau “orisinal”, atau kedua kriteria tersebut. 2 Sebagai negara berkembang, indonesia perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu adanya daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri nasional. 3 Diberikannya suatu perlindungan hukum yang layak atas desain industri untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangannya dan akan meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan produk yang beragam disektor manufaktur dan kerajianan, serta untuk menghindari kompetisi yang tidak
2
Ahmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 152-154 3 Abdul Kodir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 265
3
sehat (Unfair Competition) walau dengan perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu. Adanya suatu perlindungan kepada pihak-pihak yang membuat desain industri dalam ketentuan-ketentuan yang di keluarkan, agar tidak ada penyalahgunaan dari pihak lain, indonesia yang telah menaati persetujuan TRIPs (Aspek Dagang HKI), mengharuskan membentuk suatu peraturan tentang desain industri, sebagai landasan hukum atau peraturan atas desain industri. Oleh karena itu, untuk mengatisipasi hal tersebut Pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang mengenai desain industri, yaitu UU No.31 tahun 2000, 4 hak atas desain industri merupakan bagian dari pada Industrial Property (Hak Kekayaan Industri) dan hak ini merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. 5 Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum, Pasal 4 UU Desain Industri mengatur tentang desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain industri yang bersifat novelty (baru) dan telah terdaftar. Hanya desain industri 4
Selanjutnya UU No.31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri Sudargo Gautama dan Riswanto Winata, Hak atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri ), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 12 5
4
yang mempunyai kebaruan saja yang dapat didaftarkan. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu. 6 Di Indonesia Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan untuk pendaftaran tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia. Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama. Adapun yang dimaksud dengan satu desain industri adalah satu satuan lepas desain industri, sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah kelas sebagaimana diatur dalam klasifikasi internasional tentang desain industri bagaimana dimaksud dalam Locarno Agreement. 7 Ditinjau dari sudut normatif, khususnya UU Desain Industri ternyata belum memiliki suatu jaminan upaya perlindungan terhadap desain industri. Jika dicermati muatan materi yang ada pada UU Desain Industri masih menyimpan beberapa kelemahan, sehinggga kelemahan muncul dalam muatan materi tersebut akan berpengaruh terhadap Optimalisasi perlindungan hukum terhadap desain industri yang ada dua kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Desain Industri yang terletak pada; 8 Pertama, ketentuan Pasal 1 UU Desain Industri yang dijelaskan bahwa unsur desain industri harus mengandung kesan estetika. Akan tetapi batasan-batasan Obyektif atas suatu 6
Sri Rahayu, Kriteria, Syarat Subtantif Pendaftaran Deasain Industri, skripsi, FH.UII,Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25
7 M. Djumhana dan R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia), penerbit PT. Citrra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hlm 233 8
Budi Agus Riswandi, Diktat Kuliah , FH UII, Yogyakarta, hlm. 413
5
kreasi yang mempunyai kesan estetis tidak dijelaskan dalam UU Desain Industri, untuk mengatakan suatu kreasi mempunyai kesan estetis sangat Subyetif, UU tidak memberikan penegasan siapa yang mempunyai hak untuk menentukan suatu kreasi mempunyai kesan estetis atau tidak adalah dilakukan oleh Dirjen HAKI. Kedua, dalam proses pendaftaran desain industri yang mengandung ketidakadilan hukum antara Pasal 26 dan Pasal 29 UU Desain Industri. Hal ini dibuktikan dimana disatu sisi apabila dalam Pengumuman Permohonan desain industri itu ada keberatan dari pihak ketiga, maka pemeriksaan akan dilakukan secara Subtantif. Namun ketika tidak ada keberatan atas permohonan Dirjen HAKI begitu saja memberikan hak desain industri. Manding merupakan wilayah kabupaten bantul Yogyakarta yang terkenal sebagai daerah industri kerajinan kulit. Meski hanya memasok 40 persen dari hasil produksi sendiri dan selebihnya dari daerah lain, Manding memberi kontribusi devisa yang cukup besar bagi negara. Dampak sosial dan ekonomi akibat intervensi pemerintah dalam berbagai program bantuan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Kondisi kemakmuran dan kesejahteraan usaha toko aneka kerajianan kulit dari mulai tas, sepatu, sandal, jaket dan lain-lain yang terbuat dari kulit merupakan daya tarik tersendiri bagi pendatang dari wisatawan daerah sehingga terbentuk bisnis usaha yang sangat luas sampe pemasarannya keluar negeri. 9
9
http:\\ www.Google.com\search\ Kerajianan Kulit Bantul\3 februari 2009 18.00
6
Masalah desain industri para perajin kulit kebanyakan melihat atau mencontoh dari majalah-majalah ataupun juga desain dari pesanan sendiri. Adapun yang mendesain sendiri produknya tetapi bersifat terbatas. Pendaftaran hak desain industri belum sepenuhnya dilakukan oleh para perajin kulit PD. Rosman ada 3 desain yang sudah didaftarkan dan selebihnya desain dari orderan. PD. Rosman adalah perusahaan kecil yang memproduksi serta menjual berbagai macam kerajinan kulit seperti tas, sepatu, ikat pinggang dan lainlainnya yang berbahan dasar kulit. Di dalam pemasaran PD. Rosman menjualnya kepada agen penjualan dan pesanan dari pelanggan luar negeri. Desain yang dipakai mengambil dari pesanan yang diminta oleh konsumen dari luar negeri seperti korea, jepang dan jerman dan ada juga desain yang dibuat oleh pendesain sendiri tetapi tidak banyak disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hasil Prariset yang dilakukan penulis menemukan sebuah fakta yang menjadi suatu permasalahan, yaitu adanya penjiplakan atas suatu desain produk tas kerajinan kulit yang dibuat pendesain PD. Rosman yang belum didaftarkan diambil oleh perajin Hendi. Dari fakta tersebut bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak PD. Rosman selaku pembuat desain produk tas kerajinan kulit yang belum didaftarkan tersebut. Tidak jarang dari sekian banyak Desain yang karyanya dijiplak oleh pihak lain sehingga mengalami kerugian dari segi ekonomi semakin turun omset penjualan padahal karya desain itu milik PD. Rosman walaupun belum didaftarkan. Di
7
dalam Pasal 2 angka 1 dan 2 UU No.31 Tahun 2000 “Hak desain industri diberikan pada desain yang bersifat baru dan belum ditiru oleh orang lain”. Ketika permasalah ini terjadi upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak pendesain agar karya desain produk
tas kerajinan kulit yang belum
didaftarkan tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Dari salah satu contoh kasus di atas, maka perlu adanya perlindungan hukum ketika pendesain mempunyai desain yang belum didaftarkan, agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan kejadian serupa tidak terjadi lagi pada pendesain PD. Rosman.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, permasalahan dalam paenelitian ini dapat dirumuskan yaitu: “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pendesain tas kerajinan kulit PD.Rosman manding Bantul ?”
C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pendesain tas kerajinan kulit PD. Rosman manding Bantul.
D. Tinjauan Pustaka Desain merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa
8
dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. 10 Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar (grafik), satu dimensi yang dapat dikalim sebagai hak cipta,maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk material dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri, dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai desain industri. 11 Menurut Pasal 1 angka (1) UU Desain Industri, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang terbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk mengahasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Perlindungan desain indutri dimaksud untuk merangsang aktivitas yang kreatif dari pihak pendesain untuk secara terus menerus menciptakan desain-desain baru dan estetis, karena itu perlindungan hukum pada desain industri penting adanya untuk suatu negara yang sedang membangun, membina dan mengembangkan industrinya seperti indonesia sekarang. 12 Berbagai desain industri yang terjadi, telah banyak merugikan pihakpihak yang pertama kali mendesain suatu barang. Oleh karena itu, pengaturan masalah perlindungan desain indutri kedalam peraturan Perundang-undangan 10
OK. Saidin, Aspek Hukum HKI, Cetakan ketiga, Raja Grafida Persada, Jakarta, 2003, hlm.467 Ibid 12 Sudargo Hutama, Rizwanto winata., Op.Cit, hlm. 12 11
9
sangat penting artinya, mengingat dampak negatif yang timbul dari perbuatan itu (Peniru atau Penjiplak) sangat merugikan para pendesain. Menurut Insan Budi Maulana, 13 elemen utama yang menyamakan definisi industri indonesia dengan Negara-negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estestis. Jadi, ada 2 unsur utama, yaitu bentuk nilai estestis yang dapat dilihat oleh mata. Sebagai berbandingan umpamanya Pasal 2 ayat (1) UU Desain korea mendefinisikan desain dengan menyatakan “means the shape pattern or colour or any a design combination of these in and article which produces on a esthetic impression in the same of sight” . Jika dilihat pengertian yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 UU Desain Industri, tidak berarti secara otomatis desain industri yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengingat konsep perlindungan desain industri mengedepankan prinsip First to File Priciple, siapa yang mendaftar pertama maka ia yang berhak atas suatu desain. Apabila mengacu kepada UU Desain Industri tampak terlihat dibedakan antara desain industri yang tidak dapat diberikan perlindungan, bagi desain industri yang dapat diberikan perlindungan harus memenuhi syarat: 14 1. Desain indutri baru. Desain Industri dianggap “baru” jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapkan yang telah ada sebelumnya. Jadi jika ada pendaftaran lain dan juga tidak ada pengungkapan lain mengenai desain industri yang sama yaitu melalui 13 14
Insan Budi Maulana, Pelangi dan Anti Monopoli ,PSH FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 171 Ibid
10
media cetak maupun elektronik atau pameran yang dilakukan secara umum. 2. Desain industri tdak sama pengungkapannya dengan desain industri sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di indonesia
atau di luar indonesia (Pasal 2 UU Desain
Industri). Pengungkapan yang dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak ataupun elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam pameran. Perlindungan desain memberikan hak monopoli kepada pemilik desain atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain. Dengan demikian, hukum desain hanya menlindungi penampilan bentuk terluar (Appearance) dari suatu produk. UU Desain Industri tidak melindungi aspek fungsional dari sebuah desain, seperti cara pembuatan, pengoprasian dan ciri-ciri barang tertentu dilindungi oleh hukum paten. 15 Dalam dimensi lain, ekslusif berbeda dari monopoli HKI sebenarnya tidak memberikan hak yang bersifat monopolitik. Sebab, pertama. Hak ekslusif yang diberikan kepada Pemegang hak adalah hal yang sudah sewajarnya kompetensi atas prestasi, upaya dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pendesain untuk mengahasilkan karya intelektualnya. Kedua, hak eklusif
15
Tim Lindsey et.all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pemgantar, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung 2002, hlm. 211
11
hanya berlaku untuk waktu tertentu, setelah itu karya tersebut menjadi milik publik. Selanjutnya dalam kaitannya dengan desain industri yang tidak mendapat perlindungan hukum, jika desain industri tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundangan- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Eksistensi desain industri merupakan intrumen yang dapat diharapkan memberikan perlindungan efektif dan komprehensif dalam bidang HKI umumnya dan desain industri pada khususnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dapat diukur dengan meneliti pada tataran normatif maupun implementatif. 16 Keberadaan UU Desain Industri yang sekaramg ini telah diberlakukan dan menjadi alat yuridis dalam memberikan perlindungan dalam hal desain industri di yakini dalam aturan tataran normatif masih memiliki beberapa kelemahan, yang akan membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap implementasi dari norma-norma yang ada pada UU Desain Industri. Terdapat dua kelemahan yang terkandung dalam ketentuan UU Desain Industri dari perspektif normatif. Kelemahan ini terletak pada : pertama, ketentuan Pasal 1 UU Desain Industri menjelaskan bahwa unsur
desain industri itu harus
mengandung kesan estetika; kedua, adanya ketidakadilan hukum antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 UU Desain Industri. 17 Seperti dinyatakan diatas, salah satu unsur yang dapat melengkapi suatu kreasi itu dikatakan desain industri jika terkandung kesan estetis dalam 16 17
Budi Agus Riswandi, Op.Cit., hlm. 42 Ibid, hlm. 43
12
kreasi tersebut, namun seandainya ditelusuri dalam ketentuan UU Desain Industri batasan obyektif atas suatu kreasi yang mempunyai kesan estetis tidak dijelaskan dalam UU, disini dapat dinyatakan untuk mengatakan suatu kreasi mempunyai kesan estetis sangat subyektif. Pada kenyataanya, pernyataan ini dapat dibenarkan terlebih Undang-undang juga tidak memberikan penegasan siapa yang mempunyai hak untuk menentukan suatu kreasi mempunyai kesan estetis atau tidak adalah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal HKI. 18 Kelemahan kedua dari UU Desain Industri, merupakan dalam proses pendaftaran desain industri, antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 UU Desain Industri mengandung nilai ketidakadilan, yang mana disatu sisi apabila dalam pengumuman permohonan desain industri itu ada keberatan dipihak ketiga, maka pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan subyektif. Namun ketika tidak ada keberatan atas permohonan desain industri, maka secara serta merta pihak Dirjen HKI begitu juga menberikan hak desain industri. 19 Mengenai tata cara perolehan hak diberikan atas dasar permohonan tersebut harus memuat: a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohon diajukan melalui kuasa e. Nama negara dan tanggal penerimaan pwermohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas 18 19
Ibid Ibid
13
Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan contoh fisik atau gambar dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa khusus jika permohonan diajukan melalui kuasa, serta surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya merupakan milik pendesain. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama, permohonan tersebut di tanda tangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Jika diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertain pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup yang bahwa pemohon berhak atas desain industri tersebut. Negara tentunya memberikan hak atas desain industri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh satu pemohonan atau secara bersama-sama apabila desain itu dilakukan oleh beberapa orang. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Dalam Pasal 16 UU Desain Industri prioritas dalam waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan yang prtama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jangka waktu pelindungan hak desain industri selama 10 tahun diberikan limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Adapun tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dala Berita Resmi
14
dari kantor yang membidangi pendaftaran hak kekayaan intelektual termaksud. Hak desain pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Dalam hal konsep hak kekayaan maka hak desain dapat pula dialihkan kepada yang berhak atas desain tersebut. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Cara pengalihannya dapat melalui: 20 a. Pewarisan b. Hibah c. Wasiat d. Perjanjian tertulis e. Sebab-sebab lain yang di benarkan oleh Peraturan Perundang-undangan Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap di cantumkan dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftarkan umum industri. Dalam hal penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa, pemegang hak desain industri atau penerimaan lisensi dapat mengugat siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri, dengan menempuh dua jalur hukum, yaitu melalui hukum perdata berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan membuat, memakai, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain
20
Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, Op.Cit., hlm 68
15
industri. Lalu jalur hukum yang kedua melalui hukum pidana dengan adanya sangsi-sangsi yang tegas berupa ancaman kurungan penjara ataupun membayar denda kepada pemegang hak desain industri. Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata (sama dengan pasal 1401 BW Belanda) menyatakan :”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata berasal dari Pasal 1382 Code Civil Perancis yang berbunyi: “Tout fait quelcongue de I’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le reparer”(‘Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it occurred to make reparation’) Subekti menterjemahkan pasal tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :”Tiap berbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
16
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 21 Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas tersebut, yaitu : a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi mememberi arti hak subyektif sebagai berikut : 1) Hak-hak perorangan seperti seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan prbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, pengelapan, penipuan dan pengrusakan). c. Bertentangan dengan kaedah Kesusilaan, yaitu bertentangan dengan normanorma moral, sepanjang norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. 21
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, ctk. Pertama, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, 2003, hlm 48-49
17
d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah : a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan. 22 Pasal 1365 KUH Perdata mengandung prinsip “liability based on foult” dengan beban pembuktian pada penderita. Dengan perkembangannya industri yang makin mengahasilkan resiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat maka teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep resiko. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja.
22
Ibid; hlm. 53-56
18
E. Metode Penelitian 1. Obyek Penelitian Perlindungan hukum terhadap Pendesain tas kerajianan kulit PD. Rosman manding bantul. 2. Subjek Penelitian Pendesain dan Pimpinan PD. Rosman kerajinan kulit manding bantul 3. Sumber Data a. Data Primer, ialah data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan. b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai upaya dari pihak yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara menggunakan alat pedoman wawancara yang sifatnya terbuka yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak disedikan, responden bebas menjawab pertanyaan secara bebas. b. Studi Kepustakaan Penulis menelaah buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini, serta undang-undang dokumen yang permasalaan yang dibahas.
19
5. Metode Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosilogis, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta atau kenyataan dalam praktek di lapangan. 6. Analisis Data Data yang diambil dianalisis secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan
data
yang
diperoleh
dari
penelitian,
kemudian
dikelompokkan menurut kualitasnya berkaitan dengan permasalahan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.
20
F. Kerangka skripsi
BAB I. PENDAHULUAN G. Latar Belakang Masalah H. Rumusan Masalah I. Tujuan Penelitian J. Tinjauan Pustaka K. Metode Penelitian L. Kerangka Skripsi
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI I. Pengertian Desain Industri J. Tata Cara Perolehan Desain Industri K. Subyek Hak Desain Industri L. Jangka Waktu Perlindungan M. Peralihan Hak atas Desain Industri N. Pemeriksaan Desain Industri O. Penegakan Hukum Desain Industri P. Perbuatan Melawan Hukum
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS DESAIN TAS KERAJINAN KULIT PD. ROSMAN MANDING BANTUL C. Perlindungan Hukum berdasarkan UU Desain Industri
21
D. Perlindungan Hukum berdasarkan Ketentuan di luar UU Desain Industri BAB IV PENUTUP C. Kesimpulan D. Saran DAFTAR PUSAKA
