PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA Oleh: I Wy Subangun Wirang Garda Satria Ni Nyoman Mas Ariayani I Nyoman Mudana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja Harian Lepas juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Pekerja, Harian Lepas ABSTRACT The Journal is called legal Protection of freelance worker review of the Regulation Legislation in Indonesia. Background writing this journal is the freelance worker does not knew what is rights and obligations. In the other words, the freelance worker just follow the rules who made by operators. The journal raised the problem also be the goal of writing which was about the legal protection of freelance worker review of Regulation Legislation in Indonesia. Preparation of this journal were calculated using a normative juridical form of the legislation until it reaches the conclusion that the legal protection of freelance worker is regulated in Law Number 13 of 2003 and the regulations of the Ministry of Number 100 of 2004 concerning provisions of the Implementing Agreement of Time particular. The freelance worker are also get the social security of employment as stipulated in Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. Keywords : Legal, Protection , worker, freelance I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.1 Pekerja Harian Lepas adalah pekerja borongan yang menerima upah harian, upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume atau hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja setelah melaksanakan kewajibannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dan majikan. Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang sangat memperhatikan nilai-nilai pancasila dalam memimpin dan mengelola perusahaannya, dan pekerja yang baik adalah pekerja yang memperhatikan nilai-nilai pancasila dalam melaksankan pekerjaannya.2 Selama ini pihak pengusaha masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting kerena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas harus dapat menjamin adanya kepastian hukum. Apalagi pekerja tersebut tidak mempunyai organisasi serikat pekerja yang dapat menyalurkan aspirasi para pekerja
1
Kertasapoetra, G, dan rience Indraningsih, 1982, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet. I, Aminico, Bandung, , hlm. 43-44 2 Kertasapoetra, G, 1986, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57
2
dimana pekerja diperlakukan menurut kehendak pengusaha tanpa memandang rasa keadilan bagi pekerja. 1.2.
Tujuan Sesuai dengan perumusan latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari dari peraturan perundang-undangan di Indonesia II.
ISI MAKALAH
2.1. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. 2.2. Hasil dan Pembahasan 2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau
Dari
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Seperti diketahui bahwa tujuan hukum Ketenagakerjaan adalah melaksankan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan yang diselengarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan majikan.3 Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja harian lepas. Kenyataan menunjukkan di sektor-sektor industri masih banyak dipekerjakan pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas belum mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya sehingga perlu adanya suatu peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
3
Imam soepomo,1974, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Cet. II, Jakarta, hlm. 1
3
Djembatan,
Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur di dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitu pada ayat (8) disebutkan bahwa : “Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri”. Ketentuan inilah yang kemudian mendasari terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Harian Lepas diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain: 1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah di dasarkan pada kehadiran; 2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan; 3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu. Bila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 15
ayat (1) disebutkan
bahwa: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Pemberi kerja selain penyelenggara Negara apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat berupa: a) teguran tertulis; b) denda; dan/atau c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. III. KESIMPULAN
4
Dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja Harian Lepas juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. DAFTAR PUSTAKA BUKU Asikin, H.Zainal, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Kartasapoetra, G, 1985, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta Soepomo, Imam, 1974, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djemabatan, Jakarta PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
5
