PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENGETAHUI TELAH MEMBELI BAJU BEKAS Oleh : I Gusti Agung Puspa Dewi I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana ABSTRACT This writing entitled “legal protection to consumer who do not know has bought secondhand clothing” to discuss on protection law given to consumer who do not know that has bought secondhand clothing. In writing this, used method of research law normative. The purpose of writing is aimed to know the form of legal protection given to consumers who do not know has bought secondhand clothing. Which a conclusion can be drawn through this writing is on the rights of consumers, obligation business operators and what forbidden for business operators arranged in the constitution number 8 year 1999 about consumer protection. Keywords : Consumers Protection, Second Clothing, Trader ABSTRAK Penulisan ini berjudul “Perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mengetahui telah membeli baju bekas” yang membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang tidak mengetahui bahwa telah membeli baju bekas. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang tidak mengetahui telah membeli baju bekas. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci
: Perlindungan Konsumen, Baju Bekas, Pelaku Usaha.
I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas - batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dimana harga - harga tersebut terkadang jauh melampaui batas kemampuan yang dapat dibeli oleh para konsumen.
1
Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, hal tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.1 Untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak - hak konsumen melalui Undang Undang. Pembentukan Undang - Undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara yang menginginkan kesejahteraan. Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah baju yang berguna untuk menutupi dan melindungi tubuh. Hal itu memicu banyak orang membeli baju yang minim harganya atau yang murah. Berburu baju murah memang menjadi pilihan lain bagi kebanyakan konsumen ditengah - tengah melonjaknya harga. Kualitas barang – barang murah tersebut tidak terlalu mengecewakan jika pintar dalam memilih. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnyapun sangat sulit apalagi untuk membeli pakaian. Sehingga sekarang ini banyak pelaku usaha atau pedagang yang memanfatkan situasi tersebut sehingga menjualkan baju bekas dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terhadap baju bekas tersebut. Tanpa disadari konsumen dijadikan sebagai sasaran pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang besar. Hal itu disebabkan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Salah satu produk pakaian yang beredar di masyarakat saat ini adalah baju bekas. Penjualan baju bekas saat ini memang sangat menjamur, hal tersebut dipicu dari tingginya permintaan konsumen akan baju – baju murah. Baju bekas merupakan baju yang telah dipakai oleh orang sebelumnya yang tidak jelas bagaimana kondisinya, apakah mereka bersih, atau terbebas dari segala macam penyakit. Tidak dipungkiri baju - baju bekas yang dijualkan tersebut mengandung banyak bakteri dan kekurangan - kekurangan lainnya yang tidak diketahui. Karena penjualan baju - baju tersebut tidak diketahui dari mana atau memang bekas dari orang yang 1
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia, Jakarta, h. 12
2
memiliki penyakit tertentu. Dalam konteks inilah konsumen sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar terhindar dari segala dampak negatif dari berbagai produk yang mereka pakai. 1.2 TUJUAN Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk - bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang tidak mengetahui telah membeli baju bekas. II. ISI MAKALAH 2.1 METODE PENELITIAN Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.
2
Didalam metode penelitian hukum normatif terdapat 3 macam bahan pustaka yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dipergunakan oleh penulis, yaitu: bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam tulisan ini yakni Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.3 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN 2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Baju Bekas Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak – hak konsumen. Sebagai pemakai barang dan/jasa, konsumen memiliki hak. Pengetahuan mengenai hak - hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak konsumen dalam proses jual beli adalah hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan dan juga hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang dan atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. 2
Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 163 3
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.
93
3
Selain hak konsumen terdapat juga kewajiban - kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini para pelaku usaha atau pedagang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijualkan tersebut. Hak mendapatkan informasi dalam hal ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan sudut ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibeli atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan penuh kejujuran.4 Dalam hal tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur maka konnsumen dilarang untuk memperdagangkan baju tersebut. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
yang
menyatakan
bahwa
pelaku
usaha
dilarang
memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Dapat dijelaskan barang - barang yang dimaksud adalah barang - barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Pada intinya dalam pasal isi tertuju pada larangan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan - larangan yang dimaksud yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal - usul, kualitas sesuai dengan informasi. 5 Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha terkait jual - beli baju bekas ini sudah dilindungi oleh Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen, mengenai baju bekas yang diperjualkan tersebut memang diperbolehkan untuk dijual kepada konsumen, hanya saja penjual harus memberitahukan dengan benar, jelas, dan jujur bahwa baju yang dijual 4
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.48
5
Husni Syawali dan Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, h. 18
4
tersebut merupakan baju bekas dan tidak adanya unsur penipuan terhadap kondisi baju bekas yang diperjualkan tersebut. III. KESIMPULAN Berdasarkan uraian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam Pasal 4 mengatur mengenai hak – hak konsumen, dalam Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan dalam Pasal 62 ayat (1) mengenai sanksi yang dilanggar oleh pelaku usaha yang dijatuhkan dengan denda dan/atau pidana penjara. DAFTAR PUSTAKA Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia, Jakarta Husni Syawali dan Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5
