PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERHADAP PENYEDIA JASA UNDUH LAGU DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERHADAP PENYEDIA JASA UNDUH LAGU DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Diery Armayudha, Agus Sardjono Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Lingkar Kampus, Depok, 16424, Indonesia

Email : [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan illegal downloading lagu di internet dan untuk mengetahui upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam menanggulangi illegal downloading sebagai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa unduh lagu melalui media internet. Selain Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga membahas mengenai perlindungan terhadap suatu ciptaan yang diumumkan atau diperbanyak melalui media internet. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka setiap kegiatan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kata kunci : Lagu ; Ilegal ; Internet ; Hak Cipta

Legal Protection Of Copyright Songs Holder Against Servicer Songs Download On The Internet According To Law No. 28 Of 2014 About Copyright Abstract This thesis discusses the implementation of Law No. 28 of 2014 About Copyright associated with illegal downloading of songs on the internet and to know the efforts of Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia (Communications) in tackling the illegal downloading of copyright infringement committed by service providers download song via the Internet. In addition to Law Copyright Indonesia, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions also discuss the protection of an invention that is announced or propagated through the internet. With the existence of such protection, then any announcement or propagation activities conducted through an Internet site without permission of the creator or copyright holder can be categorized as an infringement of copyright. Keywords : Song; Illegal; Internet; Copyright

Perlindungan hukum pemegang..., Diery Armayudha, FH UI, 2014

Pendahuluan Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menarik minat industri perekaman. Bagi setiap orang yang bekerja dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu akan mendapat manfaat yang besar, karena dapat mendatangkan keuntungan secara finansial. Hubungan antara pencipta lagu dan pemakai lagu biasanya dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini dinamakan “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”.1 Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada pemakai lagu pada umumnya disertai kompensasi yang harus di bayar oleh pengguna komersil pada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).2 Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.3 Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (Performing Right) dan hak untuk menggadakan lagu (Mechanical Right) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (live), memutar rekaman lagu, dan menyiarkan rekaman lagu untuk kegiatan komersial.4 Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (Mechanical Right) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.5 Para pemakai lagulagu tersebut yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu itu kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemakai atau pemilik usaha yang menggunakan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para pemakai lagu kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa). 1

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 10. Ibid. 3 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm. 77. 4 Pipin Syarifin Dan Daedah Jubaedah, 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2

hlm. 207. 5

Ibid.


Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk berhasilnya perlindungan Hak Cipta. Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor, di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta dan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah. Sedangkan dari pihak pencipta dalam melindungi hak-haknya belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset, CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet berupa unduh lagu secara ilegal saat ini sangat memprihatinkan, terbukti dengan pengaduan beberapa musisi kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa unduh lagu secara ilegal yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara ilegal melalui internet.6 Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal illegal downloading (mengunduh secara ilegal), saat ini masih menjadi perbincangan. Hal tersebut dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa unduh lagu secara ilegal di internet masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal untuk menangani masalah illegal downloading ini. Oleh karena itu, para musisi menjadi sangat kecewa terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan hasil karya cipta.7 Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan 6 Warta Ekonomi Online, "Pembajakan Musik Lebih Dari 70 Website Tawarkan Konten Bajakan", http://m.wartaekonomi.co.id/berita4470/pembajakan-musik-lebih-dari-70-website-tawarkan-konten-bajakan-ii.html, diakses tanggal 20 November 2014. 7 Ibid.


pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Tidak hanya dalam Undang-undang Hak Cipta tetapi dalam Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu.

Tinjauan Teoritis Dalam pembahasan masalah ini terdapat berbagai terminologi yang akan digunakan. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap terminologi tersebut maka berikut ini Penulis jabarkan definisi terminologi yang akan digunakan, antara lain : a) Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan.8 b) Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.9 c) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 d) Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu Ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyrights).11 e) Pelanggaran langsung (Direct infringement) adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau mereproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait.12 f) Pelanggaran tidak langsung (Indirect infringement) adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, 8 Anonim, 2007, HKI Dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi Dan Inovasi Di Indonesia, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 2. 9 Ibid. 10 Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61. 11 Ibid, hlm. 172. 12 Ibid, hlm. 200.


seperti CD atau DVD lagu-lagu bajakan ataupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta.13 g) Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan, dsb) yang mempunyai hak atas barang tersebut.14 h) Lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.15 i) Internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.16 j) Unduh (Download) adalah proses menerima data dari sebuah sistem seperti server web, FTP server, server mail atau sistem lainnya. Ada berbagai macam data yang dapat diunduh, seperti video, foto, dokumen, dll.17 k) Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.18 l) Legal adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, sudah terjamin, tidak bersengketa.19

Metode Penelitian Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan sehingga dalam

13

Ibid. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1184. 15 Hataris Andijaning Tyas, 2007, Seni Musik, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 100. 16 Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 543. 17 Pengertian Download Dan Upload, http://teknikinformatika/2011/01/pengertian-download-dan-upload.html, diakses tanggal 20 November 2014. 18 Pengertian Ilegal, http://artikata.com/arti-330458-ilegal.html, diakses tanggal 20 November 2014. 19 Pengertian Legal, http://artikata.com/arti-105789-legal.html, diakses tanggal 20 November 2014. 14


melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.20 Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel, bahan seminar, dan bahan publikasi lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus ataupun ensiklopedia. Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan bahan-bahan sekunder, untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai hak kekayaan intelektual dalam hal ini perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.21 Bahan penelitian akan dianalisis dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan kenyataan sesuai dengan prakteknya. Hal ini sesuai dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian normatif karena didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.22 Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan penulis mengikuti pula pendapat Haryono, bahwa seorang peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :23 a) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis. b) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak aka nada kekurangan hukum. c) Systematic bahwa di samping bertatutan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Hasil Penelitian 20

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.

21

Sri Mamudji, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005,

22

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 301. Ibid, hlm. 303.

23. hlm. 67. 23


Illegal downloading pada prinsipnya adalah pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual, yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya non-transferrable (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini, dengan adanya durasi waktu eksploitasi. Ketika musik atau lagu didownload tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan : "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g Undang-undang Hak Cipta adalah setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dengan hal melakukan penerbitan Ciptaan, penggadaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan pengumuman Ciptaan. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika suatu ciptaan diterbitkan atau digandakan atau didistribusikan atau diumumkan oleh pihak lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta melalui media internet maka hal tersebut jelas melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan ketentuan pidana. Dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia diatur pula mengenai konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi yaitu yang diatur dalam pasal 54, 55, dan 56.


Suatu ciptaan yang terdapat dalam internet mengalami perubahan bentuk menjadi ciptaan dalam format digital. Musik, lagu, film, atau gambar yang terdapat dalam sebuah situs internet merupakan sebuah data elektronik dalam format digital. Data-data tersebut termasuk kedalam kategori informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila informasi elektronik tersebut dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual (hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, atau sejenisnya), maka informasi elektronik yang terdapat dalam sebuah situs internet dapat dilindungi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000,- (dua milyar rupiah). Pasal 32 ayat (1) : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik". Pasal 48 ayat (1) ; "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan pemindahan file atau transfer file yang dilindungi sebagai suatu informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi pidana apabila dilakukan.

Pembahasan


Istilah upload atau unggah digunakan untuk merujuk kepada suatu proses pengiriman data dari sebuah komputer ke suatu sistem server web, FTP server atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan ke internet baik secara pribadi maupun secara umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet).24 Sedangankan yang dimaksud dengan uploader adalah seseorang yang melakukan kegiatan upload tersebut. Seseorang yang melakukan kegiatan unggah atau upload di internet (uploader) sangat terkait erat dengan Hak Cipta, karena tidak semua data yang di unggah oleh seorang pengguna situs merupakan data yang memang dimiliki hak ciptanya oleh orang tersebut. Mengenai orang yang mengunggah (upload) data ke internet yang dalam hal ini melanggar Hak Cipta orang lain maka dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia telah diatur mengenai perlindungan terhadap karya cipta yang terdapat di dalam media internet. Pasal 54 huruf a Undang-undang Hak Cipta Indonesia menyebutkan : "Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait." Penjelasan mengenai pasal 54 huruf a Undang-undang Hak Cipta Indonesia tersebut, menyebutkan : "Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet". Uploader yang melanggar Hak Cipta orang lain juga dapat dikenakan sanksi yang sama dengan downloader, karena ketika musik atau lagu di upload tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Sama halnya seperti Downloader, pasal yang dilanggar oleh Uploader yaitu pasal 9 ayat (2) dan pasal 113 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta Indonesia dan pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

24 Pengertian Upload Dan Download, http://www.dhanaptc.com/internet/pengertian- upload-dan-download , diakses tanggal 20 November 2014.


Alasan penting pengaturan doktrin fair use pada internet. Fair use adalah pembatasan yang beralasan mengenai penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta, seperti mengutip dari buku dalam review buku atau menggunakan bagian dari buku tersebut untuk kepentingan parody.25 Fair use juga didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan kepercayaan bahwa publik berhak menggunakan secara bebas porsi materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik. Berdasarkan definisi tersebut, fair use adalah doktrin atau prinsip yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan kreasi hak cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik. Sebagai contoh, membuat konteks dengan menggunakan bagian dari buku tanpa mencari otorisasi dari pemegang hak cipta.26 Jika pemegang hak cipta keberatan atas hal tersebut maka kemudian pemegang hak cipta yang bersangkutan dapat menggugat pemakai karya cipta tanpa ijin tersebut sebagai pelanggaran hak cipta dan pengguna dapat menggunakan pembelaan affirmative akan hal tersebut sebagai sebuah fair use.27 Pada internet setiap orang dapat menampilkan kreatifitasnya tetapi terdapat kebebasan oleh pihak lain pula untuk menggunakan kreasi tersebut. Kebebasan ini umum disebut sebagai public freedom access atau kebebasan akses publik. Perdebatan pertama mengenai perlindungan hak cipta dan kebebasan akses publik dimulai secara online pada beberapa blog dan website.28 Isu hukum yang paling sering muncul adalah tindakan caching dan archiving website. Tindakan caching dan archiving adalah bentuk baru dari fair use. Bentuk baru ini terlihat serupa dengan tindakan copying dan pasting, tetapi lebih mudah secara elektronik dan memiliki dampak peningkatan penggunaan dan jumlah dari materi yang dicopy atau disalin.29 Pengaturan doktrin fair use di indonesia. Doktrin fair use di Indonesia diatur pada bagian VI “Pembatasan Hak Cipta” Pasal 43-51 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan kreasi tertentu tidak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta selama sumber kreasi tersebut disebutkan secara jelas dan hal tersebut hanya digunakan terbatas untuk tujuan

25

Black Law Dictionary Third Pocket Edition 279, Thomson West, 2001. Stanford Universities Libraries And Academic Information Sources, Justia, NOLO, Library Law, Fair Use And What Is Fair Use, Measuring Fair Use, The Fourth Factors, http://fairU.S.e.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/ index.html. 27 Ibid. 28 David M. Ray, Syracuse Science And Technology Law Reporter Spring 2006, The Copyright Implications Of Web Archiving and Caching, http://www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/current/currentset.html 29 Ibid. 26


yang tidak menghasilkan profit atau komersial, termasuk kegiatan sosial, seperti pendidikan dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Kaitan fair use dalam media internet, diatur dalam Pasal 43 huruf D yang menyebutkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut. Berdasarkan Pasal 43 huruf D Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan uploading dan downloading lagu di internet yang Penciptanya atau Pemegang Hak Ciptanya bukan uploader dan downloader itu sendiri, tidak di anggap sebagai perbuatan pelanggaran Hak Cipta apabila hal tersebut tidak bersifat komersial namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta atas tidak keberatannya terhadap pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Di Amerika Serikat dan juga banyak negara lainnya, hukum tentang Hak Cipta termasuk kedalam Undang-Undang strict liability. Ini berarti bahwa pelanggaran suatu Hak Cipta terjadi meskipun pelakunya tidak bermaksud untuk melanggarnya atau bahkan mengetahui bahwa ciptaan yang dilanggar tersebut dilindungi oleh Hak Cipta.30 Peran kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia dalam menanggulangi illegal downloading lagu di internet. Kementrian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2011 sudah mulai aktif dalam melakukan kegiatan yang dinamakan “Stop Illegal Download atau Upload”. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program Kementrian Komunikasi dan Informatika yang diberi nama TRUST+Positif.31 Dalam rangka penggunaan internet sehat dan aman, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika secara rutin meningkatkan kualitas penyaringan konten negatif menggunakan aplikasi TRUST+Positif. Dalam melakukan penyaringan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika berkoordinasi dengan penyedia jasa internet (ISP). Sistem TRUST+Positif menerapkan mekanisme kerja 30 Stephen Fraser, The Copyright Battle, Emerging International Rules And Roadblocks On The Global Information Infrastructure, John Marshall Journal Of Computer And Information Law, Summer, 1997, 795. 31 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3322/TRUST%2BPOSITIF/0/e_business#.VK37KUsTkpE, diakses tanggal 20 November 2014.


adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama) serta menerima informasi-informasi atas fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia. Sistem TRUST+Positif bukan merupakan single gateway ataupun traffic relay untuk koneksi internet seluruh Indonesia. Masing-masing pengguna menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan TRUST+Positif akan berfungsi sebagai referensi atau rujukan database.32 Selain itu, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan khususnya ciptaan yang terdapat dalam internet. 33 Kominfo sendiri melakukan sosialisasi ini melalui beberapa cara, diantaranya adalah :34 a) Bekerjasama dengan beberapa instansi terkait misalnya Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. b) Melakukan diskusi secara aktif dengan berbagai organisasi-organisasi yang kegiatannya fokus kepada perlindungan hak cipta di internet dan asosiasi yang menaungi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia. c) Mengadakan berbagai event, seminar, dan diskusi untuk lebih memperkenalkan perlindungan hak cipta dalam internet. Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan terus mendukung program Stop Illegal Download atau Upload, terutama untuk menghargai musik karya anak negeri.35 Hal itu ditunjukkan dengan pemblokiran situs unduhan (download) musik ilegal. Kementrian Komunikasi dan Informatika juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran suatu situs negatif atau situs yang melanggar hak cipta. Kewenangan ini 32

Ibid. http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4230/Kemkominfo+Beri+Bimbingan+Sosialisasi+Internet+Sehat+dan+Aman/0/be rita_satker#.VKnhh0sTkpE, diakses tanggal 20 November 2014. 34 Ibid. 35 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1975/Kemkominfo+Blokir+20+Situs+%22Download%22+Musik+Ilegal/0/sorotan _media#.VKneQ0sTkpE, diakses tanggal 20 November 2014. 33


merupakan bagian dari ruang lingkup tugas Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam bidang teknis. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang peran pemerintah. Pasal 40 ayat (1) menyatakan “pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik sesuai dengan perundang-undangan”. Selanjutnya Pasal 40 ayat (2) menyatakan “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Atas dasar itulah Kementrian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran terhadap situs internet yang melanggar Hak Cipta. Tetapi dalam melakukan pemblokiran Kominfo tidak akan bertindak sendiri tanpa adanya aduan dari masyarakat. Kominfo baru akan bertindak ketika ada pengaduan dari masyarakat dan Kominfo bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemblokiran. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan menentukan apakah situs internet yang dilaporkan oleh masyarakat itu memang melanggar Hak Cipta. Apabila memang melanggar, maka Kominfo yang akan melakukan tindakan teknis untuk melakukan pemblokiran situs tersebut. Kominfo selanjutnya akan memberikan rujukan kepada ISP (Internet Service Provider) yang ada di Indonesia untuk memblokir atau mencegah dapat diaksesnya situs internet yang dimaksud. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan pemblokiran situs internet bermuatan negatif adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Dalam pasal 4 dijelaskan yang dimaksud dengan situs internet bermuatan negatif adalah situs yang bermuatan seperti pornografi, perjudian, dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka pelanggaran Hak Cipta termasuk kedalam kegiatan ilegal. Kementrian Komunikasi Dan Informatika dalam hal ini dapat melakukan pemblokiran terhadap situs internet bermuatan negatif berdasarkan dari pasal 5 yang dijelaskan bahwa


masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal Kementrian Komunikasi Dan Informatika, dan dalam pasal 8 dijelaskan bahwa penyelenggara jasa akses internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs internet yang bermuatan negatif. Terhadap kegiatan pengunggahan (upload) dan pengunduhan (download) yang dilakukan secara ilegal di Indonesia akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, Kementrian Komunikasi dan Informatika sudah tidak memiliki kewenangan lagi karena kegiatan yang melanggar hak cipta tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan hukum atau Undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan Berdasarkan analisa yang terdapat dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah Penulis lakukan, maka Penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut : a) Implementasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan illegal downloading lagu di internet diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta dan yang terkait dengan ketentuan ganti rugi diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Dalam prakteknya, kedua aturan Pasal dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut belum di implementasikan sampai saat ini, karena di Indonesia kasus mengenai illegal downloading yang pelaku pelanggarannya dituntut pidana ataupun ganti rugi belum ada. Pemerintah saat ini hanya melakukan penutupan akses atau pemblokiran ke situs ilegal tersebut, karena untuk menemukan pelaku illegal downloading, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum masih terkendala dalam menentukan siapa pelakunya dan kapan terjadinya (tempus delicti) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (locus delicti), hal itu terjadi karena tidak adanya batasan tempat dan waktu dari pelaku pelanggaran illegal downloading tersebut karena suatu situs internet atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global kapanpun dimanapun selama tersedianya jaringan internet.


b) Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam mengatasi kasus illegal downloading sebagai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa unduh lagu di internet, adalah dengan melakukan pemblokiran atau penutupan akses ke situs penyedia jasa unduh lagu ilegal di internet tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat luas mengenai perlindungan Hak Cipta atas suatu Ciptaan khususnya Ciptaan yang terdapat dalam internet, yang bertujuan agar Masyarakat tersebut tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang, dalam hal ini yang terkait mengenai masalah pelanggaran Hak Cipta di internet yaitu kasus illegal downloading lagu.

Saran Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka Penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : a) Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebaiknya mengambil langkah serius berupa memperketat pengaturan dan pengawasan terkait illegal downloading lagu di internet, sehingga situs-situs ilegal yang terus bermunculan dapat dikendalikan. b) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus lebih aktif lagi dalam melindungi karya cipta mereka yang terdapat dalam jaringan internet. Para pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mengawasi ciptaan mereka agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan yang dapat merugikan mereka baik secara ekonomi maupun secara moral. c) Masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan terkait illegal downloading secara terus-menerus. Karena tanpa adanya sosialisasi, maka akan berdampak pada budaya perilaku Masyarakat yang tidak berubah dan penegakan hukum mengenai Hak Cipta yang tidak konsisten.

Daftar Refrensi


Buku : Abdulkadir, Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007. Arif, Lutfiansori. Hak Cipta Dan Perlindungan Forklor Di Indonesia. Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010. Anonim. HKI Dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi Dan Inovasi Di Indonesia. Departemen Perindustrian : Jakarta, 2007. Djumhana, Muhamad Dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2003. Elyta Ras, Ginting. Hukum Hak Cipta Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2012. Endang, Purwaningsih. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights,

Ghalia

Indonesiac : Bogor. 2005. Fairus. Mahir Menggunakan Internet. Ganeca Exact : Jakarta. 2005. Hasibuan, Otto. Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society, Bandung : Alumni. 2008. Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Banyumedia Publishing. 2006. Mamudji, Sri. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit

Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. 2005. Ramadhan, Arief. Seri Pelajaran Komputer Internet Dan Aplikasinya, Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2005.


Rooseno, Warjowidigdo. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2005. Stephen, Fraser. The Copyright Battle, Emerging International Rules And Roadblocks

On

The Global Information Infrastructure, John Marshall Journal Of Computer And Information Law, Summer, 1997. Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007. World Intellectual Property Organization (WIPO), Introduction To Intellectual Property Theory And Practice. Yusran, Isnaini. Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space, Jakarta :

Ghalia

Indonesia. 2009.

Peraturan Perundang-undangan : Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 _________. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 _________. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Peraturan Nomor 19

Tahun 2014

Kamus : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 1995.


Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Kamus Besar BahasaIndonesia Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2008. Thomson, West. Black Law Dictionary, Third Pocket Edition 279, 2001.

Internet : 17 U.S.C. Section 107, http://www.law.cornell.edu/U.S.code/17/107.shtml., diakses tanggal 14 Januari 2015. David M. Ray, Syracuse Science And Technology Law Reporter Spring 2006, The Copyright Implications

Of

Web

Archiving

and

Caching,

http://www.law.syr.edu/students/publications/sstlr/framesets/archive/curre nt/currentset.html Pengertian

Upload

Dan

Download.

Upload

http://www.dhanaptc.com/internet/pengertian-upload-dan-download,

Dan diakses

Download, tanggal

20

November 2014. Pengertian

Download

Dan

Upload.

Upload

Dan

http://teknikinformatika/2011/01/pengertian-download danupload, diakses

Download, tanggal

20

November 2014. Pengertian Legal Dan Ilegal, Legal Dan Ilegal, http://artikata.com/arti-105789-legal.html, diakses tanggal 20 November 2014. Kominfo.

Trust

Positif

Kementerian

Komunikasi

Dan

Informatika,

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3322/TRUST%2BPOSITIF/0/e_business#.VK3 7KUsTkpE, diakses tanggal 20 November

2014.


PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERHADAP PENYEDIA JASA UNDUH LAGU DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Recommend Documents