JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA
Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. dan Muthia Khairunnisa S.H.
Abstract
A trademark performs as a sign that is capable of distinguishing the goods or services of another, as a guarantee for qualification and it should have a unique name. However, the trademark needs to be protected from the other parties to use their mark without permission. Indonesia applies the constitutive system, which is protect the first person to register their mark. It means the law gives the protection only for the first person who register their mark. Based on that they get an exclusive right and show that they are the real mark owner. Sometimes the owner of the mark, such as UMKM which is not registering their mark, because they do not know about the registration and has a minimum capital. This situation also protects the bad faith registration and gives the wrong protection. The trademark protection mechanism in America does not use the registration system. America uses the protection based on the use as a practical, which is should fullfilled the requirements, like it should be used in commerce or intend to be used in commerce. Indonesia should adopt the American protection system, which is giving double protection, either by registration or by using that trademark in practical. This is to minimize the disputes rising between the owner of the mark with the other parties using the mark without permission. 67
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Keywords: Well-known mark, unregistered mark, protection
PENDAHULUAN Merek mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai badge of origin, a piece of personal property, dan sebagai cultural resource. Merek sebagai badge of origin, merupakan hak penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara barang, jasa dan orang yang mempunyai merek tersebut dengan asal barang, sedangkan personal property, mempunyai arti bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek, sehingga pemilik merek dapat menjual merek tersebut karena memiliki nilai ekonomi, sedangkan merek sebagai cultural resource, yaitu merek dapat dikaitkan dengan budaya suatu negara, misalnya Barbie sebuah produk boneka yang merepresentasikan budaya Amerika.67 Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi:68 1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. 2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya. 3. Sebagai jaminan atas mutu barang.
67
Patricia Loughlan, Intellectual Property:Creative and Marketing Rights, Sydney, 1998, hlm. 18. 68 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung :Citra Aditya, 2001, hlm. 32.
68
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
4. Menunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Menurut Cassavera, merek merupakan aset kondisional69, bahwa merek harus menghasilkan manfaat berupa nilai finansial bagi para pemiliknya dan merek harus selalu dikaitkan dengan suatu produk atau jasa. Dari hal tersebut diatas maka produk atau jasa merupakan bentuk nyata dari suatu merek. Merek harus mempunyai kriteria tertentu yaitu:70 1. Sign; 2. Which can be represented graphically; and 3. Which is capable to distinguishing the goods and service of one undertaking from those of undertakings. Jadi merek harus mempunyai suatu tanda yang merepresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan dapat membedakan bahwa barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya. Schachter mengemukakan bahwa Merek sebagai salah satu dari HKI merupkaan tanda pembeda harus mempunyai single rational basis adalah untuk menjaga keunikan sebuah merek, maka merek harus dilindungi sebagai species of property. Ini mempunyai maksud bahwa pemilik merek harus dilindungi ketika mereknya digunakan oleh pihak lain. Hak yang diberikan pada Merek71, yaitu hak eksklusif guna mencegah pihak ketiga tanpa izinnya untuk mempergunakan merek yang sama atau
69
Cassavera, Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta:Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2009, hlm. 7. 70 Lionel Bently, Bred Sherman, Intellectual Property Law, New York: Oxford University Press, 2001, hlm. 760. 71 Achmed Zen Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung:Alumni, Cetakan ke III, hlm. 73.
69
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
mirip dalam kegiatan perdagangan dan dalam hal demikian “a likelihood of confusion shall be presumed”. Fungsi merek menurut The Chicago School, adalah bahwa:72 “Trade mark serve two efficiency enhancing functions: first, trademarks lessen consumer search cost by making product and producers easier to identify in the market place, and second trademarks encourage producers to invest in quality by ensuring that they, and not their competitors, reap the reputation realted rewards of that investment”. Fungsi merek di atas akan menimbulkan perlindungan hukum terhadap merek yang bersifat territorial. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan dan ini merupakan perlindungan yang bersifat preventif. Prinsip ini dikenal dalam hukum merek Indonesia sebagai sistem pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa pendaftaran memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi peniruan merek miliknya oleh pihak lain tanpa izin. Pendaftaran merek tersebut dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang Merek (UUM). Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pendaftaran harus diajukan oleh pemohon yang beritikad baik juga pendaftaran merek tidak diperbolehkan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftrannya.
Barton Bee, “The Semiotic Analysis of Trade Mark Law”, UNCLA Law Review, 2004, hlm. 623. 72
70
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Dengan sistem pendaftaran merek konstitutif maka yang dilindungi adalah pendaftaran pertama, tetapi pada kenyataannya pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya karena ketidaktahuan dan minimnya mereka akan sistem pendaftaran yang menjadikan syarat mutlak bagi timbulnya hak, sehingga pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya sering dirugikan dan dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin tetapi dia mendaftarkan mereknya. Kasus yang akan dibahas adalah pemilik merek Sinar Laut dengan merek Sinar Laut Abadi dimana pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya sehingga didaftarkan oleh pihak lain dengan suatu itikad buruk. Perbandingan yang akan diteliti adalah pengaturan pendaftaran merek di Amerika Serikat dimana perlindungan merek diatur dalam Lanham Act, yang mengartikan bahwa merek termasuk setiap kata, nama, simbol dan kombinasi ketiganya yang dipergunakan oleh setiap orang, dimana orang tersebut mempunai kehendak dan dipergunakan dalam perdagangan dan didaftarkan agar mendapat perlindungan juga untuk membedakan bahwa produk barang dan jasanya adalah berbeda dengan produk barang dan jasa orang lain. Merek di Amerika mempunyai fungsi sebagai sesuatu yang mengindikasikan keaslian (indication of origin), sehingga merek mempunyai fungsi sebagai jaminan terhadap barang dan jasa sehingga konsumen yakin akan barang yang dibeli, juga dengan melalui iklan merek merupakan suatu upaya barang yang dibeli, juga dengan melalui iklan merek merupakan suatu upaya untuk membentuk dan mempertahankan permintaan pasar, sehingga pemilik merek harus melindungi investasinya dari tindakan yang dilakukan pihak ketiga tanpa izin. Hak merek diperoleh dibawah hukum Amerika dengan melalui penggunaan. Pendaftaran di Amerika tidak diwajibkan untuk memperoleh hak merek. Pendaftaran hanya memperoleh keuntungan prosedural termasuk hak yang diperoleh, yaitu hak eksklusif bagi pemilik merek untuk 71
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
menggunakan merek diluar Amerika sebagai suatu yang tercantum dalam pendaftaran. Aplikasi pendaftaran merek dapat diisi berdasarkan asas itikad baik untuk menggunakan merek, dan tidak ada pemilik merek di Amerika yang memperoleh pendaftaran tanpa pemakaian merek didalam perdagangan antar negara yang berkaitan dengan barang dan jasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan yang timbul, di antaranya: 1. Bagaimana sistem pendaftaran yang dianut di Amerika Serikat? 2. Sistem pendafataran yang bagaimana yang dapat diterapkan bagi pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia? Dari penelitian ini diharapkan memperoleh kegunaan praktis, yaitu untuk dapat memberikan masukan aspek hukum dan manfaat bagi masyarakat luas, praktisi, juga aparat penegak hukum untuk mendapat kepastian hukum dalam kasus-kasus yang timbul khususnya kasus merek yang tidak terdaftar, dan mendorong terciptanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Perlindungan Merek di Amerika Serikat
Merek sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan investasi. Merek dengan brand image-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana perdagangan bebas. Oleh karena itu, merek merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan 72
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
aspek bisnis dan proses manejemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perorangan atau badan hukum73 Perlindungan hukum menurut Bently and Sherman adalah ;74 a. Pendapat mengenai justifikasi kreatifitas masih menjadi perdebatan dalam dunia HKI, namun sebuah pendapat yang penting memandang perlindungan merek sebagai imbalan kreatifitas atas invensi. Dengan demikian, hukum merek mendorong produksi akan produksi produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan perlindungan merek dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat. b. Informasi ini merupakan justifikasi utama perlindungan merek, karena merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek, lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. Belanja dan pilihan dapat
73
Cita Citrawinda, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, makalah disampaikan pada seminar KI Dan Penegakan Hukumnya, yang diselenggarakan di Jakarta, 19 September 2001. 74 http//:wordpress.com /tag/hak merek-Indonesian trademark-law-hki/
73
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan yakin merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang makin dominan menjadikan perlindungan merek menjadi semakin penting. c. Etis argumentasi utama perlindungan merek didasarkan pada gagasan fairness atau keadilan (justice). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai lebih dari yang ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil merek milik orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah perlindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak adil. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa merek mempunyai nilai ekonomis sehingga diharuskan diberikan perlindungan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek. Menurut Sunaryati Hartono, dengan adanya teori insentif yang merupakan hasil dari teori reward maka akan merangsang para pihak untuk mencipatakan karya-karya intelektual baru, lebih bervariasi sehingga akan menghasilkan keuntungan.75 Pengertian merek menurut UUM Amerika Serikat adalah: “A Trademark is a word, phrase, symbol, design, color, smell, sound, or combination thereof that identifies and distinguishes the goods and services of one party from those others.”
75
Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung, Binacipta, 1982, hlm
74
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
(Merek adalah kata-kata, simbol, desain, wangi, suara atau kombinasi dari kesemuanya yang dapat mengidentifikasi atau membedakan dengan barang dan jasa lainnya). Secara esensial bahwa merek mempunyai fungsi sebagai identifikasi sumber bagi pihak konsumen yang menunjukan kualitas dan asal dari barang dan jasa. Merek juga mempresentasikan itikad baik dari perusahaan dan pihak konsumen juga menyadari dengan merek akan mengurangi biaya pencarian dan sebagai kualitas dari suatu produk. Merek juga melindungi bagi pihak konsumen agar tidak terjadi kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah sama dengan merek, kecuali merek itu mengidentifikasikan dan membedakan sumber jasa daripada barang, sehingga istilah trade mark dan Mark menunjukan kepada merek dan merek jasa. Dibawah Hukum Common Law Amerika76, pemilik merek mempunyai atau timbul hak merek dalam perdagangan tanpa pendaftaran yaitu melainkan berdasarkan maksud dan penggunaannya dalam praktik. Menurut definisi dari Bitlaw, the term common law marks indicate that the trademark rights that are developed through use are not governed by statute. Instead, common law trademark rights have been developed under judicially created scheme of rights governed by state law. Jadi, pendaftaran tidak menimbulkan enforceable rights, keuntungan yang diperoleh dari hukum federal adalah perluasan hak diluar area penggunaan, yaitu dalam pencarian insentif dari pendaftaran federal. Hal ini sama dengan pengaturan TRIPs bahwa perlindungan hak merek tidak perlu didaftarkan. Beberapa contoh yang dapat dianggap telah memperoleh secondary meaning yaitu kasus Manchester Airport PLC v ClubClub
76
Stuart Graham, Galen Hancock,Alan Marco, Amanda Fila Myers, The UPSTO Trademark Case files Dataset: Description, Lessons and Insight, January 2013.
75
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Limited, Wembley National Stadium Limited v Bob Thomson. Dari kasus tersebut telah digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa sehingga dianggap telah memiliki secondary meaning. Jadi, merek tidak perlu didaftarkan tetapi pemilik merek harus membuktikan bahwa nama tersebut harus mempunyai secondary meaning yang menjadi unsur pembeda, dan bukan hanya sebagai nama yang memiliki fungsi penggambaran (descriptive). Perlindungan merek di peroleh dengan penggunaan merek dalam perdagangan barang dan jasa, selain itu juga merek dapat didaftarkan. Ada 2 macam pendaftaran: a. Pendaftaran merek Federal (A Federal Trade Mark Registration) adalah pendaftaran yang diperuntukkan untuk merek yang dipergunakan antar negara bagian atau perdagangan internasional. Proses untuk pendaftaran merek federal adalah lebih banyak waktu consuming dan lebih teliti daripada state registration. Juga perlindungan yang diperoleh dari pendaftaran secara federal lebih besar dari pada state registration. Setiap pemilik merek lebih dianjurkan untuk mendaftar secara federal. b. Pendaftaran merek negara bagian (State trademark Registration) Bagaimanapun pendaftaran merek dalam pendaftaran Federal, mempuyai beberapa keuntungan antara lain :77 a. A legal presumption of your ownership of the mark and your exclusive right to use the mark nationwide on or in connection with the goods/services listed in the registration (where as state
77
Protecting Your Trademark, Enhancing Your Right through Fedaral Registration, Basic Facts about Trademarks, United States Paten and trade mark offices.
76
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
registration only provides rights within the boders of that State, and common law rights exist only for the spscific area where the mark is used). b. Public notice of your claim of ownership of the mark. c. Listing in the USPTOs online database. d. The ability to record the US registration with the US customs and border Protection Service to prevent importation of infringing foreign goods. e. The right to use the federal registration symbol “R”. f. The ability to bring an action concerning mark in federal court, and g. The use of the US registration as a basis to obtain registration in foreign countries. Di Amerika Serikat mempunyai 50 negara bagian yang masing-masing beroperasi secara paralel dengan atau lebih akurat dengan sistem pendaftaran federal. Menurut Hukum Common Law Amerika bahwa pemilik merek mempunyai hak eksklusif untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga yang tidak berhak untuk menggunakan merek yang sama atau hampir sama dengan barang atau jasa yang akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai sumber asal. Hukum merek common law berasal dari Pengadilan Inggris dalam Standforths case,78 dimana pengadilan Inggris menemukan pedagang yang menjual inferior pakaian dengan merek milik suatu pedagang yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi merek tersebut, sejak itu pelanggaran dianggap sebagai perbuatan unfair competition, maka tidak diperlukan lagi pendaftaran. Maka pendaftaran
78
Staurt Graham, Galen Hancock, alan Marco, Amanda Fila Myers, op cit, hlm 6.
77
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
yang dilakukan oleh pihak terakhir akan bertanggung jawab terhadap merek yang pertama jika menimbulkan kesalahpahaman dari penggunaan merek yang sama atau hampir sama. Sistem pendaftaran merek di Amerika dilakukan secara paralel dengan sistem common law sejak abad 18. UU Merek Federal 1870 mengatur tentang pendaftaran federal yang pertama. Supreme Court membatalkan UU tahun 1879 unuk diterapkan kepada perdagangan antar negara sehingga Kongres merespon dengan mengeluarkan UU merek tahun 1881 yang mengatur perdagangan antar negara dan perdagangan dengan negara asing. Kemudian terjadi perubahan pada tahun 1905. Lanham Act Tahun 1946 menetapkan sistem pendaftaran Merek US Federal yang modern untuk memberikan perlindungan penggunaan merek dalam perdagangan dan didaftarkan di UPSTO. United States Patent and Trademark Office (UPSTO)79 merupakan agency dalam Departemen Perdagangan yang mengeluarkan paten terhadap inventor dan bisnis terhadap penemuannya dan pendaftaran merek bagi produk dan identifikasi kekayaan intelektual. UPSTO memberikan prosedur secara hukum untuk membantu pendaftaran dan untuk pertama kali melakukan pendaftaran bagi merek jasa, merek sertifikasi dan merek kolektif. Lanham Act menentukan dua sistem pendaftaran yaitu 80: a. Pendaftaran Prinsipal (Principal Register), merupakan pendaftaran yang diperuntukan untuk semua hak yang diatur oleh Lanham Act.
79
United states Patent and Trade Mark office, En.m. Wikipedia.org/wiki/ United states_Patn-and –Trademark-of. 80 ibid
78
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
b. Pendaftaran Tambahan (Supplemental Register), merupakan pendaftaran bagi yang tidak dapat didaftarkan kepada principal. Pengadilan menyatakan bahwa pendaftaran tidak menimbulkan hak Merek, tetapi hanya menyatakan bahwa hak itu dapat diperoleh melalui suatu penggunaan. Untuk melakukan pendaftaran setiap pemohon harus mempunyai legal basis untuk setiap pencatatan atau filing. Basis utama yaitu berdasarkan “use in commerce “dan “intent to use in commerce”. Penggunaan sebagai dasar hukum bahwa setiap pemilik harus menyerahkan suatu deklarasi atau pernyataan yang menyatakan tanggal dicatatkan (filing date), merek juga dipergunakan dalam perdagangan bahwa kongres dapat memberikan pengaturan perdagangan antara negara bagian dan perdagangan dengan negara lain. Pengertian use in commerce tercantum dalam Pasal 45 Lanham Act81 yaitu penggunaan merek secara itikad baik dalam perdagangan dan secara spesifik, “A mark shall be deemed to be use in commerce.” 1. On goods when , a. It is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and; b. The goods are sold or transported in commerce, and; 2. On services when it is used or displayed in the sale or advertising of sevices and the services are rendered in commerce, or the the services are rendered in more than one state or in the United States
81
Mark P. Mc Kenna, Trademark Use and The Problem of Source, Mc Kenna Doc, 25-22009, hlm 792
79
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
and foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services. Dasar suatu kehendak untuk menggunakan atau intent to use, pemohon diharuskan membuat suatu file yang menyatakan pernyataan berisi suatu keiginan melaksanakan suatu merek dengan asas itikad baik. Aplikasi dengan dasar suatu penggunaan merek dengan itikad baik tidak dapat didaftarkan sampai: a. Merek itu benar-benar dipergunakan dalam perdagangan, b. Pernyataan yang jelas yang akan mempengaruhi suatu permohonan, c. Spesifikasi yang diajukan untuk permohonan aplikasi.82 Pemohon juga diharuskan untuk mempergunakan aplikasi utama (prior application) atau pendaftaran di wilayah yurisdiksi asing sebagai dasar filing aplikasi Amerika. Dalam hal ini diperlukan suatu file pernyataan bahwa adanya kehendak untuk menggunakan merek dalam perdagangan di Amerika. Aplikasi harus didaftarkan dengan tidak mempergunakan actual use didalam perdagangan Amerika. Perlindungan bagi merek tidak terdaftar di Amerika, Lanham Act mengaturnya dalam Pasal 43(a), yaitu dapat dilakukan oleh negara federal dengan mengambil tindakan berupa83: a. Civil Action, 1. Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term name,
82
Pemohon mempunyia waktu 6 bulan untuk memperoleh filing pernyataan penggunaan(statement of use) dan akan memperoleh pemberitahuan untuk penggunaan selama 36 bulan( Notice of Allowance) 83 Lee Ann. W. Lockridge, Abolishing State Trademark Registrations, Cardozo Arts & Entertainment volume 29:597 Tahun 2011, hlm 16.
80
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, which, a. Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive affilation, connection, or association of such person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person shall be liable in acivil action by any person who believes that he or she is or likely to be damaged by such act. Supreme Court menyatakan bahwa sudah umum untuk memberikan perlindungan terhadap yang tidak terdaftar. Jadi, Amerika Serikat adalah negara yang menerapkan perlindungan hukum merek tidak berdasarkan pendaftaran yang sesuai dengan TRIPs yang juga tidak mensyaratkan pendaftaran, hal ini didasarkan bahwa pada suatu kesadaran bahwa perlindungan diberikan berdasarkan pada maksud dan praktik penggunaan. Dengan tidak mewajibkan pendaftaran maka merek yang digunakan dapat diberikan perlindungan hukum.
2. Perlindungan Merek Tidak Terdaftar di Indonesia Merek adalah tanda yang berupa gambar/nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk merek, yaitu: a. Merupakan suatu tanda, b. Mempunyai daya pembeda, c. Digunakan dalam perdagangan, dan d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis. 81
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Merek harus mempunyai daya pembeda dan sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya atau semata-mata menggambarkan produknya/merely descriptive) dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Merek merupakan suatu simbol yang menjelaskan 6 tingkatan, yaitu84: a. Atribut produk, merek memberikan ingatan pada atribut-atribut tertentu suatu produk, misalnya jika mendengar merek Guess maka akan teringat pada jam. b. Manfaat, atribut-atribut produk yang dapat diingat melaui merek harus dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan manfaat secara emosional, misalnya atribut kekuatan kemasan produk menterjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan harga diri dan status. c. Nilai, merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk, misalnya merek Sony mencerminkan produsen elektronik yang mempunayi teknologi yang canggih dan moderen. d. Budaya, merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya Mercedes mempersentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien dan berkualitas tinggi. e. Kepribadian, merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian tertentu, misalnya Isuzu Panther yang diasosiakan dengan kepribadian binatang panther yang kuat dan tahan lama.
Dina Tropika, Sengketa Merek Makanan Ager-ager Swallow Globe Brand –bola Dunia, hlm 5. 84
82
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya. Jadi merek-merek tersebut dapat didaftarkan.85 Teori hukum yang dapat memberikan perlindungan merek86 adalah teori hukum berdasarkan fungsi kepentingan yang diutarakan oleh Jhering bahwa suatu hukum bukanlah murni dari jiwa bangsa dimana yang sesuai dengan jiwa bangsa hukum tersebut tumbuh dan berkembang jadi hukum yang ideal apabila sesuai dengan jiwa bangsa dan mengandung unsur-unsur yang sesuai dengan jiwa bangsa. Selain itu, teori keadilan John Rals, yang berakar dari kritiknya terhadap Average Utilitianirisme milik John Stuart yang berpendapat bahwa kita boleh diminta berkorban demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila pengorbanan tersebut pertamapertama diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Mengenai jenis-jenis merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, ada dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya.
85
Eddy Damian,Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni,2002, hlm 135. Sri Sayekti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang belum terdaftar di Indonesia, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Edisi Khusus, Vol :XXII, no 2, juli 20015, hlm 46. 86
83
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistim konstitutif, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak merek, tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan. Menurut UUM Indonesia, hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah: a. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik (Pasal 4). b. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum (Pasal 5(a)). c. Merek yang tidak memiliki daya pembeda (Pasal 5(b)). d. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (Pasal 5(c)). Contohnya: tengkorak dan tulang belulang sebagai tanda bahaya. e. Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa (Pasal 5 (d)), misalnya batu bata bahan bangunan untuk menggambarkan perusahaan konstruksi yang khusus beroperasi dalam bidang bangunan dengan batu bata. Standar untuk memenuhi kriteria pelanggaran merek adalah: a. The strength of the mark; b. The proximity of the goods; c. The similarity of the marks; d. Evidence of actual confusion; e. Marketing channels used; f. The type of goods and the degree of care likely to be excercised by the purchaser; 84
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
g. Defendants intent in selecting the mark; h. Likelihood of expansion of the product lines; Pendaftaran menurut UU Merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimilik oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen. Menurut Sudargo, bahwa wajib pendaftaran lebih memberikan kepastian hukum. Sistem ini diambil dari Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia pada 20 Desember 1979. Tujuan penggunaan sistem ini adalah untuk memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Pendaftaran sejak Undang-Undang No 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Sistem ini memberikan perlindungan hanya pada pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Permohonan Pendaftaran Merek yang harus dipenuhi oleh pemilik merek yaitu, merek yang akan didaftarkan harus memberikan contoh disertai dengan warna yang akan dipakai dalam merek disertai penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sistem pendaftaran deklaratif, adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem ini dianut dalam UU No 21 tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertamalah di Indonesia yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. Sistem pendaftaran deklaratif pada UU No 21 Tahun 1961. Pada Pasal 2 ayat (1), menyebutkan:
85
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barangbarang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia.” Menurut Yahya Harahap, penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 diatas mengandung konsepsi dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau first to file principle, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas prior in filing, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan doktrin pemakai pertama atau first to use system, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan kedudukan yang utama pada asas prior user has a better right atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama87. Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek, meliputi:88 a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi: 1) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (packaging) dalam advertensi atau promosi.
87
ASMA, perbedaan sistim pendaftaran deklarati dan sistim konstitutif Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara uum dan Hukum Merek Di Indonesia berdasarkan undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, PT Citra Aditaya bakti, Bandung,1996, hlm 182 88
86
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
2) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kulturan dan sentuhan keakraban. b. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi: 1) memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global; dan, 2) menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga. Contoh pembatalan merek yang terjadi sengketa yaitu sengketa antar keluarga terkait 51 merek yang mengandung nama Sinar Laut sampai pada tahap putusan akhir .89 1. Gugatan dilayangkan oleh Idahyati Kusni dan anaknya Minardi Aminnudin Kunardi, serta perusahaan merek Sinar Laut Abadi dan PT Sinar Laut Indahyati menggunakan nama Sinar Laut untuk nama toko yang begerak di bidang perdagangan alat-alat teknik. Dalam perkembangannya anak Indahyati menggunakan nama Sinar Laut sebagai nama perusahaan. Anak kembarnya, Wartono Fachrudin Kunardi dan Minardi Aminudin Kunardi mendirikan Sinar Laut Sejahtea. Minardi juga membuat toko bernama Sinar Laut Perkakas, sementara, Wartono bersama YuswadI Kunardi dan Karta Wiryadi Munardi membentuk Sinar Laut Abadi. Pasca perpecahan Wartono mendaftarkan Merek Sinar Laut, Sinar Lautan, Sinar Laut Abadi,
89
M.hukumonline.com/berita/baca/14bf0421..diaksestgl 21 November 2015 jam 14.00 WIB lihat juga nasinal.kontan.co.id, kakak beradik berebut merek Sinar laut
87
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Sinar Lautan Abadi, Sinar Laut Perkakas dan Sinar lautan Perkasa. Merek tersebut terdaftar di 51 kelas barang. Idahyati dan Minardi serta perusahaan mereka, PT Sinar Laut Abadi dan PT Sinar Laut, menggugat Wartono dan PT Sinar Laut Mandiri (tergugat 1 dan tergugat 2) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan yang dilayangkan untuk membatalkan merek-merek tersebut yang didaftarkan pada 30 April 2010. 2. Para Penggugat mendudukkan perusahaan Wartono, yaitu Sinar Laut Mandiri sebagai Tergugat. Wartono digugat karena memakai nama Sinar Laut yang diklaim Indahyati sebagai sebagai miliknya sejak tahun 1976 Kuasa hukum dari Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tak berhak menggugat karena Penggugat bukan pemilik merek terdaftar atas merek Sinar Laut, Sinar Lautan, Sinar Laut Abadi, Sinar Lautan Abadi, dan Sinar Lautan Perkakas, sekalipun Penggugat merupakan pemilik PT Sinar Laut dan PT Sinar Laut Abadi, namun itu adalah nama badan hukum yang belum terdaftar sebagai merek. Saat ini badan hukum baru akan didaftarkan di Direktorat Merek. 3. Penggugat sempat mengajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kandas. 4. Hakim menolak gugatan dari Indahyati, menyatakan ditolak dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indahyati sudah sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dengan itikad baik. Selain itu majelis berpendapat dengan keterangan ahli Tommy Suryo, bahwa suatu perusahaan tidak otomatis mendapatkan merek sesuai dengan nama perusahaan tersebut menurut majelis, nama perusahaan dan merek adalah dua hal yang harus dibedakan. 88
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
5. Yang berhak mendapatkan perlindungan adalah merek terdaftar seperti halnya merek tergugat. Mengingat UU Merek menganut stelsel konstitutif, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan merek sesuai dengan namanya, maka perusahaan tersebut harus melakukan pendaftaran. Selain itu, menurut Kuasa hukum tergugat, untuk menentukan ada tidaknya itikad baik suatu merek yang dijadikan pembanding harus merek terkenal, sementara, nama badan hukum penggugat bukan merek terkenal. 6. Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa mereka memiliki merek Sinar Laut yang telah terdaftar di Direktorat Merek Dirjen HKI. Karena itu, merek yang dimiliki tergugat tidak termasuk merek yang pendaftarannya harus ditolak seperti dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 UUM. Pasal 6 ayat 3 berisi: Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimilki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang. c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang resmi.
89
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
7. Penggugat mengajukan kasasi atas kuasa hukum Ari Kanthy Sutomo menyatakan pihaknya mengajukan kasasi ini karena hakim tidak melihat itikad tidak baik dari Tergugat. 8. Tergugat telah mendaftarkan 51 merek dalam kelas barang 6, 7, 8 dan 35. Dengan modal sertifikat merek, Tergugat melayangkan somasi kepada para penggugat terkait nama Sinar Laut untuk nama toko mereka. Padahal toko Sinar Laut milik Indahyati sudah berdiri sejak tahun 1976. 9. Menurut Ari, Penggugat tidak mempermasalahkan pendaftaran milik Tergugat apabila mereka tetap bisa menggunakan Sinar Laut sebagai nama toko. Namun kenyataannya memasang PT Sinar Laut saja dipermasalahkan oleh Wartono. 10. Dalam perkara sebelumnya pihaknya telah menang dalam menghadapi tergugat yang sama. Ini dapat dilihat dalam Putusan No 59/Merek/2008 jo Putusan MA No 140 K/Pddt.Sus/2009 jo 081 PK/Pd.Sus/2009 itu juga Wartono beritikad tidak baik dalam mendaftarakan merek Sinar Laut Perkakas, pembatalan diajukan Minardi dikabulkan hingga tahap kasasi. Dengan merek Sinar Laut Abadi milik Tergugat, dengan demikian, selaku pemilik merek berhak memonopoli penggunaan merek. 11. Putusan No 18 /Merek/2010/ PNH.JKT.PST telah dinyatakan merek Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas memiliki persamaan pada pokoknya. 12. Ari berpendapat bahwa stelsel konstitutif, seharusnya tidak berlaku mutlak. Apabila ada itikad tidak baik, maka pendaftaran merek bisa saja dibatalkan. Pihak pengugat belum mendaftarkan merek Sinar Laut.
90
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
13. Jadi permasalahannya apakah nama PT Sinar Laut Abadi yang tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar dalam daftar umum Merek dapat membatalkan merek Sinar Laut Abadi yang telah terdaftar. 14. Hasil berdasarkan Pasal 68 UUM yang berisi memberi kesempatan kepada pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek. 15. Putusan No 18/Merek/2010/PN.JKT>PST telah dinyatakan merek Sinar Laut. Kesimpulannya adalah pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berisi merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 yang berisi merek tidak dapat terdaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini: a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. b. Tidak memilik daya pembeda. c. Telah menjadi milik umum, atau d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Serta Pasal 6 yang berisi permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis. b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. 91
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi georafis yang sudah dikenal. Dari kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan mendaftarkan nama mereknya karena merek sangat penting bagi pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar dari untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan90. Jadi, Indonesia memberikan perlindungan hukum semua berdasarkan pendaftaran dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Dari hal tersebut kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran dan masa daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama dan biaya yang biaya besar, sehingga hal ini justu menjadi penghambat iklim usaha di Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene belum memiliki pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik91. Jadi, dari uraian di atas maka merek seolah-olah dibagi merek terdaftar dan merek tidak terdaftar karena dalam UUM yang diberikan perlindungan hanya pada merek yang terdaftar sedangkan merek yang tidak terdaftar, padahal penggunaan merek tanpa ijin oleh pihak ketiga menimbulkan kerugian karena dia tidak mendaftarkan mereknya. Hal ini kita lihat sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkadang karena ketidaktahuan perlunya perlindungan tidak dipahami dan
90
World Intellectual Property Right for business Series, Membuat sebuah Merek. Pengantar Merek Untuk usaha kecil dan Menengah hlm 4. 91 Sri Sayekti, Op. Cit hlm 50
92
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
kekurangan modal sehingga penggunaan merek yang telah lama dipakai tetapi dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ijin.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Perlindungan hukum merek di Amerika tidak diberikan berdasarkan pendaftaran tetapi melaui penggunaan yang didasarkan bahwa penggunaan dalam praktik itu harus sesuai dengan persyaratan bahwa merek tersebut harus use in commerce atau intend to use in commerce. 2. Perlindungan merek yang berlaku di Indonesia hanya diberikan hanya setelah pendaftaran, sehingga perlindungan hanya bersifat perlindungan semu karena kepastian hukum hanya tercapai setelah pendaftaran, juga pendaftar yang tidak baik pun dilindungi juga dalam praktik memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan merek yang pertama.
Saran Sistem perlindungan merek sebaiknya mengadopsi perlindungan merek di Amerika, yaitu memberikan perlindungan berdasarkan dua sistem, yaitu melalui perlindungan merek berdasarkan penggunaan juga pendaftaran. Juga sebaiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap setiap permohonan merek agar tidak terjadi sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan.
93
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad. M. Ramli, HAKI Hak Kekayaan Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Madju, 2000 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya, 2001 Achmed Zen Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung: Alumni, Cetakan ke III Cassavera, Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2009 Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, 2002 Jeremy Waldon, A Companion to Philoshopy of Law and Legal Theory, United Kingdom: Wiley Blackwell Publishers Ltd, Second Edition, 2001 Kamil Idris, Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth, WIPO Lionel Bently, Bred Sherman, Intellectual Property Law, New York: Oxford University Press, 2001 Patricia Loughlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, Sydney, 1998 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta: Granit, 2004 Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005 94
JURNAL OPINIO JURIS
Vol. 19 Januari – April 2016
Sudjana, Penerapan Itikad Baik Dalam Pendaftaran dan Penggunaan Merek dihubungkan dengan pada Pokoknya atau Keseluruhan dengan Merek Terkenal, dalam buku: Kompilasi Bisnis, Keni Media, 2012 Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung, Binacipta Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986 Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 Barton Bee, “The Semiotic Analysis of Trade Mark Law”, UNCLA Law Review Cita Citrawinda, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar KI dan Penegakan Hukumnya, Jakarta, 19 September 2001 Lee Ann. W. Lockridge, Abolishing State Trademark Registrations, Cardozo Arts & Entertainment volume 29:597 Tahun 2011 Dina Tropika, Sengketa Merek Makanan Agar-Agar Swallow Globe Brand Bola Dunia Sri Sayekti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang belum terdaftar di Indonesia, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Edisi Khusus, Vol: XXII, No 2, Juli 2015
95
