PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET

SKRIPSI

OLEH : HANAFI MUSLIM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA 2014


SKRIPSI

OLEH : HANAFI MUSLIM NPM : 10120051

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA 2014


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : HANAFI MUSLIM NPM : 10120051

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2014


NAMA

: HANAFI MUSLIM

FAKULTAS

: HUKUM

JURUSAN

: ILMU HUKUM

NPM

: 10120051

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH : PEMBIMBING

Andy Usmina Wijaya, S.H., MH

Telah diterima dan disetujui oleh Tim

Penguji Skripsi serta dinyatakan

LULUS.Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat Mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Surabaya,

Tim Penguji Skripsi : 1. Ketua

: Andy Usmina Wijaya,SH.,MH

(

)

(

)

(

)

(

)

(Dekan Fakultas Hukum)

2. Sekretaris

: Andy Usmina Wijaya,SH.,MH (Dosen Pembimbing)

3. Anggota

: 1.Dr.TAUFIQURRAHMAN,SH.M.HUM (Dosen Penguji I)

2. ARIEF SYAHRUL ALAM,SH.M.HUM (Dosen Penguji II)

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga, tersusun skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET “ yang saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan starata-1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Adapun tujuan penyusunan penulisan skripsi ini disamping untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum ,juga untuk menambah pengetahuan saya dan pembaca terutama berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini saya telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna

hal

tersebut

di

sebabkan

keterbatasan

kemampuan

dengan

pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi perbaiakan dan penyempurnaan skripsi ini. Selama penyusunan skripsi ini saya banyak menerima bimbingan bantuan dari orang-orang yang ikhlas, tulus dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini saya mengucapakan terimakasih kepada : 1. Bapak Budi Endarto SH.,MHum selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya

i

2. Bapak Dr. Taufiqurrohman.,SH.,Mhum selaku Wakil Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya. 3. Bapak Arief Syahrul Alam, S.H.,M.Hum. selaku Sekertaris Rektorat Universitas Wijaya Putra Surabaya.. 4. Ibu Tri Wahyu Andayani, S.H., CN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra yang menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran selama mengikuti perkuliahan. dan selaku Pembimbing saya yang sengan penuh kesabaran telah memberikan waktunya untuk pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga sampai saat ini berjalan dengan lancar 5. Bapak Andy Usmina Wijaya, S.H., MH. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya 6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti 7. Semua teman-teman angkatan 2010 serta 2011 Universitas Wijaya Putra Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya berharap bahwa skripsi ini bisa berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak . AMIN. Surabaya, Terima kasih

HANAFI MUSLIM

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang.........................................................................

1

2. Perumusan Masalah................................................................

4

3. Penjelasan Judul.....................................................................

4

4. Alasan Pemilian Judul..............................................................

5

5. Tujuan Penelitian......................................................................

6

6. Manfaat Penelitian....................................................................

7

7. Metode Penulisan ....................................................................

8

8. Sistematika Pertanggung jawaban …………………………….

10

BAB II BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DI DUNIA MAYA 2.1

Hak Kekayaan Intelektual ...........................................................

12

2.1.1.Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual………………………

17

Hak Cipta.……...………………………..................................

20

2.2

2.2.1 Pemegang Hak Cipta……………………………………………

23

2.2.2 Pengalihan Hak Cipta...............................................................

30

iii

2.3

Interenet……………………………….………………………..

2.4 Pelangaran Hak Cipta………………......................................

31

36

BAB III PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET 3.1

Penegakan Hukum Bagi Pihak Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet ………

41

3.2

Masa berlakunya suatu Hak cipta................................................

43

3.3

Perlindugan Hukum Oleh Negara Untuk Menyelidiki dan Menyidik Pemilk webside Yang Melakukan Pelanggaran.......................................

44

3.4

Penegakan Hukum Pidana..........................................................

45

3.5

Penegakan Hukum Perdata.........................................................

49

3.6

Penegakan Hukum Administratif..................................................

54

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................

56

B. Saran ..........................................................................................

57

DAFTAR BACAAN......................................................................................

59

LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi Iingkungan social masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, budaya ternyata telah memberi pengaruh besar terhadap berbagai bidang. Contohnya di bidang teknologi, dalam penciptaan suatu benda atau hal lain, para pencipta memiliki hak yang disebut Hak Cipta. Hak cipta pertama kali mendapat perlindungan di tingkat internasional pada tanggal 8 September 1886 melalui Berne Convention for The Protection ofLiterary and Artistic Works. Hak cipta terdiri dari "hak ekonomi" dan "hak moral"1. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan2 sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan3. Dalam Undang – Undang No 19 tahun 2002 dijelaskan mengenai hak cipta yaitu pada pasal 1 butir (1)Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku4. Pada zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi, terciptalah beberapa bentuk karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Musik dan 1

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta. http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta 3 http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta 4 www.hukumonline.com/pusatdata/.../uu-no-19-tahun-2002-hak-cipta 2

1

Lagu. Setiap individu dalam berbagai lapisan masyarakat pasti menyukai alunan musik

atau

lagu.

Dan

hal

tersebut

ditunjukkan

dengan

seringnya

masyarakatmendengarkan lagu melalui berbagai media, baik lewat kaset, CD, mp3,handphone, komputer, radio, Ipod, dan lain sebagainya. Musik dan lagu tersebut merupakan hasil dari aspirasi, kreasi, inspirasi, serta kreatifitas dari para musisi dan penulis lagu yang berada di Indonesia. Dan hal tersebut merupakan karya ciptaan yang harus diberikan apresiasi dalam berbagai bentuk, sehingga memicu segala lapisan masyarakat untuk berkreasi sesuai dengan keahlian dan ketertarikannya terhadap musik dan lagu. Dengan banyaknya group band yang muncul ke permukaan, makanya makin banyak kreasi serta kreatifitas anak-anak Indonesia. Dengan banyaknya hasil karya ciptaan tersebut, maka harus ada media yang mengatur atau menjaga agar tidak terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap karya ciptaan tersebut. Dengan kata lain agar tidak terjadi pembajakan yang belakangan ini sering terjadi di industri musik tanah air Perlindungan hak cipta khususnya musik dan lagu menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta serta kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap karya ciptaan itu. Sehingga memicu para pelaku pembajakan untuk mengambil keuntungan dari karya ciptaan tersebut. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi para musisi atau penulis lagu sebagai pemilik karya ciptaan tersebut, karena mereka akan mengalami kerugian baik moril maupun materiil. Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu

2

internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa download lagu atau video clips saat ini sangat memprihatinkan. Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs- situs penyedia jasa download gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara illegal melalui internet. Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini illegal downloading, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah illegal downloading ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa. Begitu pula masyarkat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan

cara

tidak

melakukan

pelanggaran-pelanggaran

yang

dapat

mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara. Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di antaranya

terdapat

sejumlah

sanksi

yang

dibebankan

kepada

pelaku

pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan UU Tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum. Sejalan dengan

3

hal di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet yang terjadi sekarang ini, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu di dunia maya? 2. Bagaimana penegakan hukum bagi pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?

3.penjelasan judul Penulisan skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET” Definisi dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum5,istilah pencipta lagu diucapkan sebagai komponis yang artinya seseorang yang menghasilkan ciptaan lagu6, dibedakan dengan penyair yang membuat syair,sedangkan lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan

5 6

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html.10maret2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Komponis

4

hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik)7.dan yang dimaksud dengan wibsite adalah sejumlah halaman webyang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya8. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server

web yang

dapat

diakses

melalui

jaringan

seperti internet

,sementara Internet merupakan (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking ("antarjaringan"). Sedangkan yang dimaksud dengan Download adalah sebuah proses dalam pengambilan file-file tertentu yang terdapat di internet baik melalui web server, FTP server, mail server, server ataupun sistem lain yang identik. file-file yang biasanya di download(unduh) dari internet dapat berupa file video, Mp3, 3gp, document, aplikasi, software9.

4.Alasan Pemilihan Judul Alasan saya selaku penulis skripsi ini memilih judul skripsi ini adalah, karena semakin

pesatnya

perkembangan

teknolaogi

berpengaruh

terhadap

perkembangan kejahatan Hak cipta itu sendiri. Timbulnya kejahatan Hak cipta dirasakan

sangat

merugikan

bagi

pemegang

haknya,

juga

merugikan

perekonomian negara,Tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya pembajakan lagu di

http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web 9 http://eviandrianimosy.blogspot.com/2010/04/pengertian-upload-dan-download.html 7 8

5

internet adalah karena banyaknya link-link website yang menyajikan konten lagu ilegal. Berdasarkan hasil riset dari mesin pencari google dengan kata kunci pencarian free download musik indonesia diketahui hasil pencarian sebanyak 6.450.000 hasil pencarian. Masih banyaknya pencarian musik yang didownload secara ilegal dan melanggar hak cipta ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal 1.

Minimnya pemahaman akan Hak Cipta dikalangan masyarakat indonesia, hal ini menyebabkan semakin banyak orang mencari lagu dengan kata kunci free download musik indonesia dari ilegal website. Tingginya kata pencarian ini menjadi sebuah inspirasi bagi para pencari uang di internet dengan membuat situs-situs lagu yang mengandung pelanggaran hak cipta. Sehingga banyak bermunculan website-website yang menyediakan sejumlah link download lagu ilegal. Prinsip ada gula ada semut berlaku pada kasus ini yaitu dengan munculnya website-website penyedia lagulagu ilegal, karena semakin dikunjungi website-website ilegal tersebut semakin mendapatkan rating di mesin pencari.

2.

Rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap keberadaan websitewebsite yang mengandung pelanggaran hak cipta lagu. Sehingga sangat minimnya pengawasan oleh pihak berwajib/lembaga pemerintah yaitu Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO).

5. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalad supaya penelitian dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini:

6

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya. b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

6. Manfaat Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi manfaat dari skripsi ini menjadi tiga hal pokok, yaitu manfaat bagi: a. Mahasiswa, di harapkan dengan penelitian ini mahasiswa mampu lebih jauh memahami hukum yang mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan bahan berbahaya pada prodak makana olahan industi makanan b. Lembaga, bagi pihak lembaga dalam hal ini Universitas WijayaPutra Surabaya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur.yang nantinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya oleh pihak-pihak yang memang membutuhkannya. c. Masyarakat, diharapkan bagi masyarakat dapat memanfaat hasil penelitian ini sebagai informasi yang mungkin dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan bahan berbahaya pada prodak makana olahan industi makanan

7

7. Metode Penelitian a. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang menggunakan studi pustaka dan kemudian dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, mengapa saya memilih untuk menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena obyek dari penelitian ini merupakan kumpulan peraturan Undang-undang yang saling berhubungan dan diterapkan didalam fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat. b. Pendekatan Masalah Dalam meyelesaikan skripsi ini saya mengunakan satu pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Statue Approach, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian dan mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. c. Bahan Hukum Didalam penelitian hukum, suhmber hukum dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : a. Bahan hukum primer Bahan bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

8

Undang-Undang No 19 tahun 2002 mengenai hak cipta. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum,hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum,dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaituperlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan bahan berbahaya pada prodak makana olahan industi makanan. c. Bahan hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum d. Langkah Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan metode sistematis, yaitu metode yang menggunakan langkah penulisan dengan jalan melakukan pengumpulan ( inventarisasi ) dan pengelompokan ( klasifikasi ) terhadap bahan hukum yang ada, selanjutnya bahan hukum yang ada ditelaah dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, sehingga nantinya akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

9

1. Studi Kepustakaan ialah penelitian yang diperoleh dengan membaca literature, antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

8.Sitematika Pertanggung Jawaban

Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing terdiri atas sub babbab yang saling terkait dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara jelas dan sistematis.

BAB. I

:PENDAHULUAN, berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, tujuan Penulisan Manfaat Penulisan metode penelitian serta menjelaskan

cara-carapenelitian

untuk

memperoleh

data

pembuatan skripsi inidan sebagai uraian terakhir mengenai sistematika skripsi

BAB.II

:BAGAIMANA

BENTUK

PERLINDUNGAN

HUKUM

YANG

DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM MENGATASI TINDAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA DI DUNIA MAYA, Berisi uraian mengenai perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya,apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia situs download dan bagaimana bentuk penggawasan terhadap kejahata yang terjadi

di

dunia

maya

10

yang

berkaitan

pendownloadan

tersebut,bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemegang hak cipta lagu. BAB.III

:BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET, berisi uraian mengenai bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pihak penyedia jasa download lagu gratis kepada pihak pemegang hak cipta, baik secara pidana, perdata dan adminisrtasi.

BAB IV

:PENUTUP, Memuat kesimpulan dan saran mengenai segala sesuatu yang telah di uraikan dalam bab – bab yang terdahulu.

11

BAB II BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DI DUNIA MAYA

2.1

Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan

terjemahan dari Intellectual Property Rights. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. objek atau halhal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia1. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini2: 1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum 2. Hak terebut berkaitan dengan usaha manusia pada kemampuan intelektual 3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. Beberapa faktor yang berperan dalam menciptakan adanya perbedaan baik dalam mendefinisikan hak kekayaan intelektual maupun dalam menentukan

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 2 1

2

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.

12

standar perlindungan atas hak kekayaan di berbagai Negara. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan diuraikan satu demi satu berikut ini3: a. Faktor sistem hukum Terminologi hukum “kekayaan intelektual” sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik hukum (law policy), kepentingan ekonomi, kepentingan social, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hokum dari suatu negara. McKeough dan Stewart percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tiap-tiap negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda.Oleh karena itu, bagaimana suatu negara mendefinisikan hak kekayaan intelektual dan bagaimana standar perlindungan atas hak kekayaan intelektual diberikan di suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum, politik hukum, dan kepentingan ekonomi suatu negara. Misalnya, negara-negara common law seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Australia mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak perorangan (personal property) yang bersifat individualistik. definisi tersebut tidak terlepas dari sejarah hukum hak milik di Negara-negara common law yang sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran John Locke pada abad ke-18 yang berprinsip bahwa manusia memiliki hak untuk merdeka, hidup sejahtera, dan berhak atas seluruh hasil jerih payahnya. Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar

Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16 3

13

pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut4: 1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2. Tuhan menciptaan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri); 3. setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivetasnya; 4. setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5.

hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun;

6.

setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal

Khusus di bidang kekayaan intelektual, pembentukan hukum hak kekayaan intelektual sangat sarat dengan pesan sponsor dari industriindustri besar, seperti perusahaan perfilman, industry farmasi, dan industri piranti lunak komputer dan industri penerbit buku yang memperoleh keuntungan ekonomi dari mengeksploitasi hak kekayaan intelektual. b. Faktor sifat dinamis hak kekayaan intelektual Kesulitan membakukan suatu definisi tunggal dari hak kekayaan intelektual juga terjadi disebabkan sifat dinamis dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Sifat dinamis dari hak kekayaan intelektual tercermin dari adanya berbagai revisi yang telah dilakukan atas konvensi

Hasbir Paserangi, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer. 4

14

internasional hak kekayaan intelektual yang pernah berlaku guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Semula Berne Convention hanya melindungi karya-karya tulis, gambar, atau lukisan. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, cakupan perlindungan atas hak cipta juga diperluas terhadap sinematografi, fotografi dan koreografi. Perubahan ini mengindikasikan bahwa selain bersifat dinamis, hak kekayaan intelektual juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Reynolds dan Stoianoff telah memprediksikan bahwa5 “There is no real limit to what might be characterized as intellectual property in the future.” Oleh karena itu, tidak ada definisi yang baku yang dengan tepat dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, definisi hak kekayaan intelektual tidak perlu dibakukan, tetapi cukup dipahami sebagai sekumpulan hak dengan berbagai nama dan karakter yang timbul dari suatu kegiatan yang melibatkan kegiatan intelektual manusia (mental labour) yang diwujudkan sebagai karya baru dan orisinal, yang memiliki daya pembeda dan bernilai ekonomis. Secara sederhana Pearson dan Miller membuat definisi hak kekayaan intelektual sebagai berikut 6: “The subject matter of intellectual property is, in general terms, the product of thought creativity and intellectual effort.” Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya Hillary Pearson dan Clifford Miller, 1990, Commercial Exploitation of Intellectual Property, Blackstone Press Limited, London, hlm. 118. 6 Jill McKeough, Khaty Bowrey, Philip Griffith, 1997, Intellectual Property in Australia, Butterworths, Sydney, hlm. 58. 5

15

menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran7. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio8. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril)9. Benda dalam kerangka hokum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik10.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, hlm. 31 8 H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9. 9 Ibid, hal. 11 10 R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 155 7

16

2.1.1.Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni11: 1. sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan in tangible things. 2. kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan. 3. kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua Negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang. secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (moveable goods), benda tidak bergerak (immoveable goods), benda berwujud (tangible goods)12. Dari perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (personal property) yang timbul dari hak alamiah manusia (natural rights). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak13.Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya piker manusia yang diekspresikan kepada kyalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Loc.cit. Dalam Pasal 499 KUH Perdata secara tegas disebutkan definisi benda adalh: “Tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.” 13 Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., op.cit., hlm. 4. 11 12

17

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat14. Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasar diri pada prinsip sebagai berikut15: 1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwatertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. perlindungan ini pun tidak sebatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas Negaranya. hal itu karena hak yang ada

pada

seseorang

ini

mewajibkan

pihak

lain

untuk

melakukan

(commission), atau tidak melakukan (omission) sesuatu perubahan. 2. Prinsip Ekonomi (the economic argument) Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, op.cit. hlm. 33. Jumhana, 1999, Hak Kekayaan Intelektual teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.

14 15

18

suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu Negara. para ekonom bisa mengalkulasikan nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau good will dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli. Secara ekonomis, hak eksklusif yang

terkandung

dalam

hak

kekayaan

intelektual

berfungsi

untuk

melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai controler bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya. dari aspek ekonomis, kepemilikan atas hak kekayaan intelektual lebih bersifat industrialis daripada sebagai personal property. Oleh karenanya, hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi di mana si penerima lisensi membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak. Selain itu, hak kekayaan intelektual memiliki prospek ekonomi untuk melahirkan hak kekayaan intelektual yang baru atau hak turunan (derivative rights) yang juga memiliki nilai ekonomi industrialis yang dapat dimiliki oleh orang lain selain dari pemilik hak semula. Lebih unik lagi, hak turunan tersebut lahir dari suatu hak kekayaan intelektual yang telah ada tanpa melalui suatu prosedur peralihan hak atau perjanjian lisensi. 3. Prinsip Kebudayaan (the culture argument) Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul

19

suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapakan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. 4. Prinsip Sosial (the social argument) Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2.2. Hak Cipta Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap

20

kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts16. Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang17. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (copy rights) dan hak terkait (neighboring rights). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta,yaitu: ”Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk Mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. ” Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra18.Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.

Ajip Rosidi, 1984, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta, hlm. 3. 17 H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., op.cit. hlm. 58. 18 Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., op.cit. hlm. 61 16

21

Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak utnuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya; b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan; c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak; d. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya; e. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi,

atau

sebab-sebab

lain

yang

dibenarkan

oleh

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; f.

Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum19.

Hak cipta dibagi menjadi dua yaitu Hak moral dan hak ekonomi : a. Hak moral Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. b. Hak ekonomi Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait

Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.

19

22

2.2.1 Pemegang Hak Cipta Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta membedakan terminology antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pembedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyrights)20.

Undang-undang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut21: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Yang di maksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (4) UUHC Indonesia. Undang-undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan. 20 21

Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., op.cit., hlm. 172. Ibid., hlm. 184

23

Selain itu, Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta. Di samping adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 45 tersebut, Undangundang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11 Undang-undang Hak Cipta. Dalam hal ini, Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut22: 1. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal; 2. Pencipta

tidak

ingin

diketahui

jati

dirinya

atau

pencipta

yang

menggunakan nama samaran; 3. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah ataupun prasejarah 4. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya. Konsep

pemegang

hak

cipta

yang

terjadi

karena

undang-undang

ini

mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk Negara.

22

Pasal 3 UHC Indonesia

24

UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen harus lebih berhati-hati. Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentu gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan Yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli)23. Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi adanya ancaman tersebar terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran

23

Adrian Sutedi, S.H., M.H., op.cit. hlm. 116

25

informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujudwujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum sematamata.Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (the basic consepts of copyright protection). Dari berbagai kepustakaan Hak Cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut 24: a) Karya cipta yang di lindungi. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan hasil plagiat. Misalnya, sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan tersebut hilang dan tidak pernah lagi diucapkan tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.

Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta Di Indonesia,Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, NeighbouringRights, dan Collecting Society, PT. ALUMNI, hlm. 65. 24

26

Dalam kaitannya, hal ini telah dituangkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, “ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Lebih lanjutnya, perlindungan ciptaan dalam asal 12 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan secara lebih mendetail bahwa “dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lain. b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks. e. Drama

atau

drama

musical,

tari,

koreografi,

pewayangan,

dan

pantomime. f.

Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

g. Arsitektur. h. Peta. i.

Seni batik.

j.

Fotografi.

k. Sinematografi. l.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

27

Perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 ayat (3) UU Hak Cipta. Selain itu, penjelasan umum UU Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. b) karya cipta yang tidak diberikan perlindungan. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

c) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti dengan merekamnya dengan iringan music yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bias dijual. Meskipun

28

demikian,

adalah

berguna

jika

pada

waktu

pengumuman

lagu

(diperdengarkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan Nama identitas Pencipta dan Ciptaannya dan dilakukan penciptaannya pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta

atau

Pemegang

Hak

Cipta

untuk

mengumumkan

atau

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa “ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.” Artinya, semua karya ciptaan yang memiliki keaslian dari pencipta memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis atau tidak mempunyai kewajiban mendaftarkan karya ciptaannya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak cipta. c) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 12 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

29

ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.” d) Hak cipta suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Misalnya, seseorang membeli kaset atau CD, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ialah bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD yang dibelinya untuk dijual kembali, maka orang itu telah melanggar hak cipta. e) Hak cipta bukan hak mutlak (absolute). Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehinga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah.

2.2.2 Pengalihan Hak Cipta Hal – Hal yang memungkinkan terjadinya Pengalihan Hak Cipta : Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. pewarisan b. hibah

30

c. wasiat d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

misalnya pengalihan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Lisensi Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilaya Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Ditjen HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

2.3. Internet 1. Pengertian Internet Internet (kependekan dari „interconnected- networking) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat computer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN (Local Area Network), yang menghubungkan komputerkomputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warnet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Pengertian lainnya meliputi, internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Bayangkan, sejuta manfaat bila kita hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya, berkorespondesi dengan rekan, relasi, sahabat dan handai taulan kita di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia dengan murah, mudah dan cepat. Jadi, computer yang

31

terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut Internet. Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh25. Menurut Fairus N. H., internet (Interconnected Network), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan Internet Protocol (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan26. Selanjutnya Iskandar menyatakan , bahwa yang dimaksud dengan internet atau Interconnected Network adalah sebuah system komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan computer di seluruh dunia27.Sedangkan pengertian Internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Fairus N. H., 2005, Mahir Menggunakan Internet, GAneca Exact, Jakarta, hlm. 26-27. Fairus N. H., Loc.cit. 27 Iskandar, 2009, Panduan Lengkap Internet, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 25 26

32

yaitu jaringan komunkasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. 2. Website Dalam Internet Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Website dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang semua hal, memberi pertanyaan dan masukan, atau bahkan mengetahui dan membeli sebuah produk. Website dapat berfungsi28: 1. Membuat pengumuman atau pemberitahuan 2. Memberikan pelayanan kepada Customer 3. Menerima masukan dari pengunjung / customer 4. Membagi dan mendistribusi file dan foto 5. Berkomunikasi langsung dengan Customer yang berada di Belahan dunia manapun. The World Wide Web (WWW) diciptakan pada tahun 1990 oleh fisikawan CERN Tim Berners-Lee. Pada tanggal 30 April 1993, CERN mengumumkan bahwa World Wide Web akan bebas digunakan siapa saja. Sebelum pengenalan HTML dan HTTP, protokol lainnya seperti File Transfer Protocol dan protokol gopher digunakan untuk mengambil file individu dari server. Protokol ini menawarkan struktur direktori sederhana dimana pengguna menavigasi dan memilik file untuk men-download. Ada banyak jenis website, mengkhususkan diri dalam setiap jenis tertentu dari isi atau penggunaan, dan website mungkin secara sewenangwenang diklasifikasikan dalam berbagai cara, mencakup29:

28 29

blog.idwebhost.com http://en.m.wikipedia.org/wiki/website

33

a. Blog (web blog), situs ini umumnya digunakan untuk mengirim catatan harian online termasuk forum diskusi. Banyak blogger menggunakan blog seperti bagian editorial surat kabar untuk mengekspresikan ide mereka terhadap apa saja mulai dari politik sampai agama. Beberapa blogger adalah blogger professional dan mereka dibayar untuk blog tentang topic tertentu. b. Situs komunitas, sebuah situs di mana orang dengan minat yang sama berkomunikasi satu sama lain, biasanya dengan chatting atau papan pesan. c. Electronic commerce (e-commerce) situs, sebuah situs yang menawarkan barang dan jasa untuk penjualan online dan memungkinkan transaksi online untuk penjualan tersebut. d. Galeri situs web, sebuah website yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai galeri. Baik itu berupa galeri seni atau foto galeri. e. Media berbagi, sebuah situs yang memungkinkan pengguna untuk mengupload dan melihat media seperti gambar, music dan video. 3. Media Download Melalui Internet Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website ataupun blog yang menyediakan file software, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas download file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet30. Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari Cyber@ccess. Download adalah langkah untuk

http://inimu.com/komputer/2010/08/02/download-kumpulan-software-download-managergratis/ 30

34

mengambil sesuatu gratis/(gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet31. Untuk melakukan proses download file ini, kita bisa saja langsung menggunakan aplikasi download yang sudah tersedia secara build-in di dalam sebuah program browser (Firefox, IE, dll) tanpa perlu bantuan software lainnya. Tapi tentunya aplikasi download bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau banyak melakukan download file, dan juga terutama bila file download tersebut berukuran besar. Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan aplikasi atau software download manager untuk aktivitas download, agar bias mendapatkan kemudahan, performance dan juga fitur-fitur tertentu dari software yang memang dikhususkan untuk proses download file. Dan diantara banyak situs download lagu yang tersedia di internet,berikut ini adalah beberapa situs yang sering di akses oleh masyarakat atau pengguna internet untuk dapat Download lagu Mp3 secara gratis, diantaranya32: a. Stafaband (http://stafaband.com/) Stafaband merupakan situs tempat download mp3 gratis yang lengkap, di situs ini menyediakan berbagai mp3 terbaru , lirik lagu juga video klip. b. GudangLagu (http://gudanglagu.com/) Gudang Lagu juga menyediakan berbagai Download Lagu gratis beserta lirik lagu, video klip. Dalam situs ini akan ditemukan Mp3 terpopuler , terbaru, lagu daerah, dangdut, dan lain2. c. Misshacker (http://misshacker.com/)

http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/pengertian-download-dan-upload.html www.bloginfonews.com/2010/01/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.html

31 32

35

Untuk men-download di misshacker cukup mudah dan tidak ribet dan disertai lirik lagu dan video, tinggal klik link download lagu yang ada di sidebar dan Mp3 langsung bisa di download.

2.4 Pelanggaran Hak Cipta Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual

yang

paling

rentan

terhadap

pelanggaran.

Pada

dasarnya,

pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi33. Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undangundang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-undang Hak Cipta ada Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai cyber law Indonesia yang pertama. Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih tetap berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut34:

Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6. 34 Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., op.cit. hlm. 196 33

36

a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak; b. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global; c. Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (tempus delicti) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (locus delicti) masih bervariasi; d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi; e. Tidak hanya economic rights dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga moral rights dari pencipta; f.

Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi denganmenggunakan teknologi canggih;

g. Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan framing ataupun melakukan link pada suatu situs yang berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta. Terdapat beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang patut di ketahui, di antaranya yaitu35: 1. Pelanggaran Langsung (Direct Infringement)

35

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37055/5/Chapter%20II.pdf

37

Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau direct Infringement adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau mereproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung (direct infringement) memang tidak dipergunakan dalam redaksional Undang-undang Hak Cipta, tetapi secara implicit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 20, dan 49 Undang-undang Hak Cipta, yaitu: a. Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; b. Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret; c. Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial; d. Tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara/atau gambar pertunjukannya; e. Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi; f.

Tanpa

hak

melakukan

mengomunikasikan

pertunjukan

pertunjukan

umum

langsung

(public

(live

performance),

performance),

dan

mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis; g. Tanpa hak membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Di luar Undang-undang Hak Cipta pun ditemukan peraturan lain yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung

38

dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.” Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni: a. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, meghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik; b. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 2. Pelanggaran Tidak Langsung (Indirect Infringement) Pelanggaran tidak langsung atau indirect infringement di bidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti CD-DVD lagu-lagu bajakan ataupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan

39

tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta secara tidak langsung dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: a. Pasal 72 ayat (2) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. b. Pasal 72 ayat (4) Pengumuman suatu ciptaan yang bertentangan dengan kebiksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Termasuk di dalamnya menyiarkan atau mempertunjukkan film yang tidak lolos sensor oleh Badan Sensor Film. c. Pasal 72 ayat (7) dan (8) Secara

tanpa

hak

telah

meniadakan

atau

mengubah

informasi

manajemen pencipta dalam suatu ciptaan serta merusak sarana kontrol teknologi pengaman hak cipta dari suatu ciptaan. 3. Turut Serta Membantu Melakukan Pelanggaran (Contributory Infringement) Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. .

40

BAB III PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET

3.1.Penegakan Hukum Bagi Pihak Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet. Sehubungan dengan Penegakan Hukum atas Pelanggran hak cipta melaui media internet terlebih dahulu di kaji mengenai apa itu yang di mangsud dengan Penegakan hukum.Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegarasedangkan Pengertian tindak pidana sendiri adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu stafbaar feit. Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, straf di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan Baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana

tertentu,

bagi

barang

41

siapa

yang

melanggar

larangan

tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana di bidang hak cipta adalah Suatu Perbuatan yang di larang dan di ancam hukuman sebagai kejahatan atau Pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang hak cipta Jadi di dalam tindak Pidana di bidang hak cipta objek hukumnya Berkaitan dengan HKI1. Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis Tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun dalam tindak pidana di kenal dua Unsur yaitu: Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam Unsur Subjektif adalah2: 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa). 2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

1

tenagasosial.blogspot.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/04/aspek-hukum-tentang-tindakpidana.html. 2

42

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi3 : 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 3.2 Masa berlakunya suatu Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Namun demikian, pasal 30 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:



program komputer;



sinematografi;



fotografi;



database; dan



karya hasil pengalihwujudan

3

http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/04/aspek-hukum-tentang-tindakpidana.html.

43

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ditinjau dari aspek hukum masalah hak cipta menjadi sangat penting, sehubungan dengan kepastian hukum

persoalan bagi

perlu

adanya

perlindungan

hukum

dan

perlindungan HKI khususnya hak cipta tidak hanya

diperlukan bagipencipta atau

pemegang

hak cipta

dengan alasan nilai

ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan keorisinilan darisebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet4. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.3. Perlindungan Hukum Oleh Negara Untuk Menyelidiki dan Menyidik Pemilik website Yang Melakukan Pelanggaran Peranan kepolisian selaku penegak hukum dalam penindakan suatu kasus kejahatan adalah menyelidiki dan meyidik suatu tindak kejahatan bahkan melakukan suatu penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan kejahatan,karena Kepolisian merupakan salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Hal ini sama dengan yang dijelaskan 4

nurlitasagala.blogspot.com/.../makalah-hak-cipta-tugas-mata-kuliah.html

44

dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, polisi diberi ruang oleh hukum untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa kejahatan, untuk dijadikan saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan. Dan didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 menyatakan bahwa “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” . Akibat kewenangan polisi tersebut, bagi orang yang dicurigai melakukan tindakan kejahatan maka polisi akan menangkap dan menahan pelaku kejahatan.

3.4.Penegakan Hukum Pidana UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan

45

masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran

bisa

diperkarakan

ke

pengadilan tanpaperlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Dalam

ketentuan

pidana

dibidang hak cipta diatur dalam Bab XIII Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (1) tentang hak cipta5 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa

dengan

sengaja

menyiarkan,

memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan kata“tanpa hak” dalam Pasal 72ayat(1)UUHC adalahtidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan. Hak Cipta dimiliki oleh pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut,dalam hal ini, tanpa

5

www.apjii.or.id/v2/upload/Regulasi/UU_HC_19.pdf

46

pengalihan hak atau kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta maka perbuatan yang dilakukan oleh pengunduh adalah tanpa hak. sedangkan “perbuatan sebagaimanadimaksud” dalam Pasal 2 ayat (1)UUHC Perbuatan di sini adalah perbuatan memperbanyak, oleh pengunduh. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer yang mana merugikan kepentingan dari pemegang hak cipta dan dapat dianggap melanggar hak cipta.dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. 000,- (lima milyar rupiah)6. Sedangkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyebutkan bahwa7 1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. 2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Di luar Undang-undang Hak Cipta ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25

6 7

www.apjii.or.id/v2/upload/Regulasi/UU_HC_19.pdf www.apjii.or.id/v2/upload/Regulasi/UU_HC_19.pdf

47

Undang - Undang 11 Tahun 2008 ditentukan : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi

sebagai

Hak

Kekayaan

Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa8 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,menambah,mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,

memindahkan,menyembunyikan

suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan

cara

Elektronik

apa

dan/atau

pun

memindahkan

atau mentransfer

Informasi

Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik

Orang lain yang tidak berhak. Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara

langsung

melakukan

pelanggaran

juga

dapat

dimintai

pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku

8

www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf

48

tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUH Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (medeplichtige), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara member kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Baik tindak pidana penyertaan maupun

perbantuan

digolongkan

dalam melakukan

sebagai pelanggaran

suatu

secara

pelanggaran tidak

hak

langsung

cipta

(indirect

infringement) yang tidak mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pelanggaran.

3.5. Penegakan Hukum Perdata Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang hak ciptaapabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak cipta. gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan NiagaDalam gugatan ganti rugi, hal pertama yang perlu dibuktikan adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang telah dilakukan oleh tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materi pada penggugat.

49

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan pelangaran hak cipta secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Penciptayang mana telah melangara hak ekonomi (economic rights)Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait pelangaran hak cipta tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.yang mana Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hal-hak ekonomi yang terkadung dalam suatu hak ciptaPasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum adalah pasal yang bersifat umum dan setiap orang dapat saja menggunakan pasal ini untuk menuntut seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi dirinya, termasuk perbuatan mengunduh lagu-lagu yang dilakukan oleh pengunduh. Gugatan demikian bersifat keperdataan, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi)Namun demikian, UU HC telah mengatur mengenai gugatan ganti rugi bagi pelanggaran Hak Cipta. Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya, berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU HC. Pasal 56 UUHC yakni9 : 1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta 9

http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_20 02

50

penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. 2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari Penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 3. Sebelum meniadakan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih

besar

pada

pihak

yang

haknya

dilanggar,

hakim

dapat

memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. a. Tuntutan gugatan ganti rugi Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Hak Cipta tidak berlaku dalam hal ciptaan tersebut ada pada pihak lain yang memperoleh ciptaan tersebut dengan itikad baik dan menggunakan ciptaan tersebut untuk keperluan sendiri dan bukan dalam kegiatan komersial. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Hak Cipta. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menggugurkan

hak

menggugat dari pemegang hak cipta. gugatan ganti rugi dapat diajukan dan pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari tergugat dalam memperoleh ciptaan menggunakan

ciptaan

tersebut

dan

tergugat

telah

tersebut secara komersial dan merugikan

kepentingan penggugat secara wajar yang menyangkut pada kerugian materiil.

51

Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut: 1. Ganti rugi sejumlah uang sebagai kompensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. Jumlah ini dapat berupa sejumlah royalti yang seharusnya diterima oleh penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar tergugat tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisensi; 2. Penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak oleh penggugat; 3. Memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan pelanggaran hak cipta; 4. Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. b. Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga Prosedur pengajuan gugatan ganti rugi atas hak cipta pada Pengadilan Niaga diuraikan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang hak cipta sebagai berikut10 Pasal 60 UUHC 1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

10

www.insw.go.id/images/public/uu-no-11-tahun-2008-ite.pdf

52

2. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 3. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. 4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 5. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pasal 61 UUHC 1. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. 2. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 3. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 4. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

53

3.6

Penegakan Hukum Administratif Hukum administratif merupakan instrumen hukum publik yang penting, sangsi-sangsi hukum pidana seringkali kurang memberi efek jerah sehinggah perlu adanya sangsi administrasi sehinga penegakan hukum akan berjalan secara maksimal. kewenangan yang di limpahkan pada Dirjen HAKIyang dapat di kenakan pada setiap orang/ badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.pengaturan tentang penegakan hukum administrasi diatur dalam PERMEN No 21 tahun 2013 tentang sanksi administratif Pasal 40 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (4) huruf c dan huruf d, Pasal 18 ayat (5) huruf c, Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Pasal 41 Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif dapat berupa: a. Surat teguran; b. Perintah penghentian operasional sementara (temporary suspension); atau

54

c. Pencabutan Izin Penyelenggaraan. Sanksi administrasi ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi pidana. ada berupa alasan untuk mendukung pernyataan ini. pertama, sanksi administrative dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. dikatakan demikian karena penguasa sebagai pihak izin tidak perlu meminta terlebih dahulu dari pihak manapun. persetujuan, kalau itu dibutuhkan mungkin dari instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi adminitratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. memang, banyak pihak yang tekena sanksi ini dibuka kesempatan untuk membela diri, antara lain mengajukan kasus tersebut kepengadilan tata usaha negara, tetapi sanksi itu senidri dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga berlaku efektif. kedua, sanksi perdata dan/atau pidana terkadang tidak membawa efek jera pada pelakunya.

55

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 1. Perlindungan hukum bagi

pemegang hak cipta saat ini bisa dikatakan

masih sangat kurang, karena masi banyaknya pelanggaran yang terjadi,seperti pelanggaran berupa pembajakan lagu melalui media kaset CD atau DVD dan seiring perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan

kehidupan

masyarakat

yaitu

internet.

salah

satu

bentuk

Pelanggaran hak cipta di jaringan internet adalah berupa download lagu atau video clips yang saat ini sangat memprihatinkan bahkan pelanggarang yang dilakukan oleh para oknum yang menyediakan situs download

di

dunia maya ini lebih memprihatinkan dibandingkan pembajakan lagu melalui media CD atau DVD karena sekarang ini masyarakat diberi kemudahan oleh para oknum penyedia situs download di internet untuk dapat meng unduh file ataupun data-data yang mereka perlukan melalui internet.sehingga sangat diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah agar pelanggaran yang terjadi melalui dunia maya ini dapat segera di atasi sehingga tidak merugikan para pemegang hak cipta,yang hak nya telah di rampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Dari segi penegakan hukum bagi penyedia jasa download lagu gratis di dunia maya masih sangatlah lemah,sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi oknum penyedia jasa download lagu gratis tersebut,bahkan karena kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada oknum penyedia jasa download gratis di dunia maya, sekarang ini semakin banyak website ataupun blog yang menyediakan jasa download gratis yang

56

menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk meng unduh file maupun data yang di butuhkan mereka.karena makin maraknya pelanggaran yang terjadi dan kurangnya bentuk tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap oknum penyedia jasa download grati karna itulah saat ini sangatlah penting untuk membenahi sistem penegakan hukum bagi pelaku penyedia jasa download gratis yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hak cipta.sehingga membuat para pemegang hak cipta merasa aman dan mendapatkan semua hak nya atas karya yang dia ciptakan. 2. Saran 1. Untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa download lagu gratis di dunia maya agar memperhatikan aspek apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemegang hak cipta itu sendiri agar hak-hak dari pemegang hak cipta tersebut dapat terpenuhi dan sebaiknya para seniman ataupun seseorang yang memiliki karya seni terutama karya seni music mendaftarkan karyanya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga apabila nantinya timbul permasalahan ataupun pembajakan atas hasil karyanya maka akan mudah untuk mendapatkan kepastian hukum. 2. Untuk penegakan hukum bagi penyedia jasa download lagu gratis di dunia maya masih kurang efektif sehingga masih banyak oknum penyedia jasa download lagu gratis di dunia maya yang masih melakukan tindakan peng unggahan lagu ke situs internet secara illegal tanpa seijin pemegang hak cipta suatu karya tersebut yang nantinya akan menjadi

57

konten download gratis dan perbuatan tersebut sangat merugikan pihak pemegang hak cipta, sebenarnya dalam peraturan penegakan hukum yang di atur dalam undang-undang Hak cipta dan undang-undang ITE suda di atur cukup jelas, tetapi pada kenyataanya masi banyak pelanggaran yang terjadi dan masih banyak penyedia jasa download lagu gratis yang masi belum mendapatkan sangsi ataupun hukuman atas perbuatannya karena masih kurangnya pengawasan oleh dirjen haki dan kementrian informasi sebagai pengawas di dunia maya supaya lebih mengetatkan pengawasan kepada situs-situs yang memberikan layanan download lagu gratis agar kedepannya situs-situs seperti ini tidak banyak beredar.

58

DAFTAR BACAAN

Buku : Ajip Rosidi. 1984. Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam. Djambatan: Jakarta. Anonim.. HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia. Departemen Perindustrian: Jakarta 2007 Arif Lutfiansori.. Hak Cipta dan Pe rlindungan Forklor di Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2010 Arlo Kartono. Kreasi Seni Budaya. Ganeca Exact: Jakarta. . 2007 Assafa Endeshaw. Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik. Pustaka Pelajar: Yogyakarta . 2007 Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin.. Hak Kekakayaan Intelektual dan Hukum Budaya. Rajawali Pers: Jakarta. 2004 C. S. T. Kansil. Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Sinar Grafika: Jakarta. 2001. Eddy Damian. Hukum Hak Cipta. PT.ALUMNI: Bandung. 2004. Elyta Ras Ginting. Hukum Hak Cipta Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012. Endang Purwaningsih. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Ghalia Indonesia: Bogor. 2005. Fairus.. Mahir Menggunakan Internet. Ganeca Exact: Jakarta. 2005 Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2001. Hendry Soelistyo. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Rajawali Pers: Jakarta. 2011. Haris Munandar dan Sally Sitanggang. HAKI-Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit Erlangga: Jakarta. 2008. Hasbir Paserangi. Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya 94 dengan

59

Prinsip-prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia. Rabbani Press: Jakarta Selatan. 2011. Hataris Andijaning Tyas. Seni Musik. Penerbit Erlangga: Jakarta. 2007. Hutagalung, Sophar Maru. Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Sinar Grafika: Jakarta. 2012. Iskandar. Panduan Lengkap Internet. Andi Yogyakarta: Yogyakarta. 2009. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights). Rajawali Pers: Jakarta. 2010. Rahmi Jened. Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press: Surabaya. 2007. Tomi Suryo Utomo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2010.

60

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET

Recommend Documents