PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA LAUNDRY TERHADAP PENULARAN PENYAKIT MELALUI PAKAIAN Disusun Oleh : I Gst Ngr Bagus Andy Surya Wirawan I Wayan Wiryawan Ngakan Ketut Dunia Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Pekerjaan pekerja laundry terlihat sepele, namun ternyata memiliki resiko tertular berbagai penyakit lebih besar daripada pekerjan-pekerjaan lain. Semakin maraknya usaha laundry ini tidak dibarengi dengan perlindungan yang cukup bagi pekerja laundry. Sebagaimana diketahui bahwa, pakaian yang kotor yang dilaundrykan tidak hanya berasal dari orang yang sehat saja. Adakalanya juga berasal dari pakaian seseorang yang sedang menderita suatu penyakit tertentu misalnya influenza, macam-macam penyakit kulit, typhus, diare, hepatitis dan penyakit menular lainnya. Dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jelaslah disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak diantaranya adalah perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kaidah dalam undang-undang namun realitanya banyak perkerja yang tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pelaku usaha laundry atas kerugian yang dialami pekerja akibat penularan penyakit melalui pakaian laundry. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka digunakan penelitian hukum empiris dengan cara meneliti perundang-undangan yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan kenyataan dilapangan yang diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan informan.1 Selanjutnya data disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja laundry terhadap penyakit menular melalui pakaian, pada saat ini hanya sebatas penggunaan barang-barang pelindung seperti sarung tangan, masker dan celemek ketika kontak dengan pakaian kotor dari konsumen laundry. Namun, tidak semua pelaku usaha menerapkan system perlindungan seperti ini dikarenakan ketidaktahuan pekerja dan pemilik laundry. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Laundry, Penularan Penyakit, Pekerja. ABSTRACT Laundry worker jobs seem trivial, but it has the risk of contracting various diseases outweigh pekerjan-other work. The more widespread the laundry business is not accompanied by adequate protection for laundry workers. As we know, the dirty clothes dilaundrykan not only come from a healthy person only. Sometimes it also comes from the clothes of someone who is suffering from a particular disease such as influenza, various skin diseases, typhoid, diarrhea, hepatitis and other infectious diseases. Of Article 86 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower mentioned it is clear that every worker 1
Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, 2001, Tekhnik Sampling, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, hlm. 17
1
has the right of which is the protection of safety and health in accordance with the rules in the law but in reality a lot of workers who do not get appropriate protection. The purpose of this study are to determine the form of legal protection laundry businesses for their losses due to the transmission of disease through labor laundry clothes. To answer the above problems, the use of empirical legal research by examining the laws that are secondary data, then linked to the fact the field that information obtained from interviews with informants. Furthermore, the data presented in descriptive qualitative. The results showed the form of legal protection for laundry workers against infectious diseases through clothing, at this time only limited use of protective items such as gloves, masks and aprons when in contact with dirty clothes from laundry consumers. However, not all businesses implement a protection system such as this because of ignorance laundry workers and owners. Keywords: Protection Law, Laundry, Disease Transmission, Workers. I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Akibat adanya keikutsertaan perempuan yang bekerja terutama perempuan yang
telah berkeluarga menjadi dilema tersendiri bagi keluarganya yang berakibat terbengkelainya pekerjaan rumah, salah satunya adalah mencuci pakaian. Tidak hanya perempuan bekerja saja, ibu rumah tanggapun terkadang kerepotan dengan urusan rumah. Hal ini terjadi terlebih ketika musim penghujan, kesibukan yang sangat tinggi bahkan ada salah satu anggota keluarga yang sakit sehingga tidak sempat mencuci baju. Atas dasar itulah maka bermunculan usaha jasa laundry yang sangat banyak baik di kota maupun di desa. Sebagaimana diketahui bahwa, pakaian yang kotor yang dilaundrykan tidak hanya berasal dari orang yang sehat saja. Adakalanya juga berasal dari pakaian seseorang yang sedang menderita suatu penyakit tertentu misalnya influenza, macam-macam penyakit kulit, typhus, diare, hepatitis dan penyakit menular lainnya. Bahkan sering kali pekerja laundry mencuci pakaian yang masih menempel noda darah, air mani, ingus, ataupun kotoran-kotoran lain yang berasal dari tubuh si pemakai yang tertinggal di baju, sprai, selimut, pakaian dalam dan sebagainya. pekerjaan pekerja laundry terlihat sepele, namun ternyata memiliki resiko tertular berbagai penyakit lebih besar daripada pekerjan-pekerjaan lain. Para pekerja yang tinggal di tempat –tempat usaha laundry ada umumnya tidak diberikan tempat terpisah dari ruang laundry, bahkan ada yang tidur menjadi satu dengan ruangan penyimpanan pakaian. Pasal 86 Undang-Undang
2
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai ketentuan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 1. keselamatan dan kesehatan kerja; 2. moral dan kesusilaan; dan 3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Dari pasal di atas jelaslah disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak diantaranya adalah perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kaidah dalam undang-undang namun realitanya banyak perkerja yang tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai. 1.2
Tujuan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pelaku usaha laundry atas kerugian
yang dialami pekerja akibat penularan penyakit melalui pakaian. II.
ISI
2.1
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis
empiris. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut dilakukan dengan cara meneliti peraturan – peraturan, perundang – undangan, teori – teori hukum yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden di masyarakat.2 2.2
Pembahasan
2.2.1
Hak dan Kewajiban Pekerja Laundry dan Pelaku Usaha Sebagaimana wawancara dengan Ni Wayan Eka Putriani, pemilik Bintang Laundry
dan Putu Dita Apsari pemilik Gloves Laundry, setiap pekerja yang berada di lingkungan laundrynya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hak pekerja diantaranya adalah sebagai berikut: 2
H. Abdulrahman Soejono, 2003, Metode Penelitian Hukum,, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.
3
1. Mendapakan gaji sesuai yang telah disepakati bersama 2. Mendapatkan uang lembur dan uang makan sesuai dengan kesepakatan 3. Mendapatkan libur selama satu kali setiap minggunya 4. Mendapatkan pemeriksaan / pengobatan secara cuma - cuma jika terjadi kecelakaan kerja atau hal - hal yang tidak diinginkan ketika bekerja. Sedangkan kewajiban yang melekat pada pekerja laundry sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan diantaranya : 1. Menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan hasil yang baik dan memuaskan bagi pelanggan juga pimpinan; 2. Menjaga kerapian dan ketertiban selama bekerja; 3. Berlaku jujur, disiplin dan rapi dalam bekerja; 4. Sanggup mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan laundry. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha laundry juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha laundry sebagaimana wawancara dengan Ni Wayan Eka Putriani, pemilik Bintang Laundry dan Putu Dita Apsari pemilik Gloves Laundry,adalah sebagai berikut: 1. Melakukan perintah kerja kepada pekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan. 2. Menegur pekerja yang menyalahi ketentuan yang telah diberikan oleh pelaku usaha. 3. Melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja apabila timbul hal - hal yang merugikan pelaku usaha laundry. 4. Melakukan roling karyawan / pekerja laundry misalnya si A dipindahkan bertugas menyeterika sedangkan B yang semula menyeterika dipindahkan ke bagian pencucian. Sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha laundry terhadap pekerja antara lain adalah : 1. Pelaku usaha mempunyai kewajiban memenuhi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada ketentuan dalam pasal Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi : a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ; atau
4
b. (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu 2. Memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja yang meliputi: a. istirahat antara jam kerja, sekurang - kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu c.
Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selam 12 (duabelas) bulan secara terus menerus; dalam hal cuti tahunan biasanya pelaku usaha laundry menerapkannya dalam cuti hari raya keagamaan misalnya hari raya nyepi, tahun baru, dan sebagainya.
3. Memberikan upah kepada pelaku usaha sesuai dengan upah yang diperjanjikan sebelumnya serta upah lembur bagi pekerja laundry serta tambahan uang makan. 4. Memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja.3 2.2.2
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Laundry Terhadap Penularan Penyakit Melalui Pakaian Menurut hasil wawancara dengan Ni Wayan Eka Putriani, Pemilik usaha Bintang
laundry di Kota Denpasar dan Putu Dita Apsari, pemilik Glove laundry ini mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja laundry terhadap penyakit menular melalui pakaian, pada saat ini hanya sebatas penggunaan barang - barang perlindung seperti sarung tangan, masker dan celemek ketika kontak dengan pakaian kotor dari konsumen laundry. (Wawancara 15 Februari 2014). Menurut analisa meskipun pekerja laundry termasuk pekerja dengan resiko tinggi yang mempengaruhi kesehatan akibat terpapar penyakit menular melalui pakaian kotor konsumen laundry, namun undang-undang belum mengkategorikan pekerja laundry sebagai pekerja dengan resiko tinggi. Perlindungan hukum terhadap pekerja laundry di kota Denpasar, juga belum sepenuhnya mengacu pada 3
Wiwoho Soedjono, 1987, Hukum Perjanjian Kerja, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.h.65
5
pasal 86 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlindungan tenaga kerja yang menyebutkan bahwa. (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.4 III.
KESIMPULAN Hak dan kewajiban pekerja laundry dan pelaku usaha mempunyai hak dan
kewajiban yang hampir sama. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja laundry terhadap penyakit menular melalui pakaian, pada saat ini hanya sebatas penggunaan barang-barang pelindung seperti sarung tangan, masker dan celemek ketika kontak dengan pakaian kotor dari konsumen laundry. DAFTAR PUSTAKA H. Abdulrahman Soejono, 2003 “Metode Penelitian Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta. Lalu Husni, 2010, Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi revisi, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, 2001, “Tekhnik Sampling”, Gramedia Pustaka utama, Jakarta. Wiwoho Soedjono, 1987, Jakarta.
“Hukum Perjanjian Kerja”, Cetakan Kedua, Bina Aksara,
Yahya Harahap, M, 1986, “Segi-segi Hukum Perjanjian”, Cet. II, Alumni Bandung. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Solahuddin, Tahun 2008, Visimedia, Jakarta. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 4
Lalu Husni, 2010, Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.36
6
