PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI PADA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DALAM HAL PELAKSANAAN BUY BACK OBLIGASI OLEH EMITEN (Studi Pada Bapepam dan Lembaga Keuangan)
TESIS Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Hi
ld a
.D
O
NO
T
CO
PY
Magister Kenotariatan (MKn)
Oleh: HILDA 0820 11 22 12
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010
ABSTRACT
Hilda, Public Notary Student Program, Brawijaya University, "Legal Protection For Investors Bondholders On the Trusteeship Agreement in The Implementation of Bond Buy Back By Issuer (Studies in Bapepam and Financial Institutions)." Advisor I: Afifah Kusumadara, SH, LLM., SJD .; Advisor II: Siti Hamidah, SH, MM.
CO
PY
Redemption of bonds or so-called bond buy-back is often done by issuers of bonds in the stock exchange. Execution by the issuer to buy back these bonds, in reality, often generates a problem, where the investors refuse to release ownership of the bonds that it holds as it is considered harmful. The relationship between issuers and investors bondholders was indicated in the trustee contract. The trustee contract is an agreement made between issuers with the trustee. The trustee is the party appointed by the Law No. 8 Year 1995 on Capital Markets to represent the interests of investors holding the bonds, and was required to make the agreement together with the issuer.
O
NO
T
However, in the trustee contract, clauses regarding bond buy back is often not specifically regulated. This is due to the lack of standard guidelines concerning the trustee contract, whereas in one side, trustee contract is the basis for legal protection for investors holding the bonds. Moreover, because investors do not participate bondholder trustee signed the contract and is only represented by the trustee in accordance with the law, it needs to be seen whether the clause that governs the bond buy back has complied with the principle of balance.
ld a
.D
Type of research used in this research is empirical research that uses the character of judicial and sociological legal research, using primary data in the form of interviews with respondents that competent in providing legal protection for investors and bondholders involved in making the agreement.
Hi
Result of research showed that legal protection for investors in terms of implementation of the bondholders to buy back the bonds by the issuer is by way of legal protection of preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection can be provided in the form of regulations governing the preparation of guidelines for the trustee contract, which also contains provisions regarding buy back bonds, and also on the implementation RUPO settings related to the implementation of the buy back bonds in order to achieve agreement between the issuer and the investor bondholders. Repressive legal protection can be provided in the form of sanctions in case of violations committed by the issuer in terms of implementation of the buy back bonds. These sanctions may include administrative penalties, civil penalties and criminal sanctions. Clauses that regulate the buy back bonds has not yet fully meet the principle of balance, so that the implementation of the principle of balance in the clause that governs the buy back bond need for revision of clauses that are not balanced become a balanced clauses. Keywords: Buy Back Bond, the Trusteeship Contract, Principle of Balance
ABSTRAK
Hilda, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Pada Perjanjian Perwaliamanatan dalam Hal Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten (Studi Pada Bapepam dan Lembaga Keuangan).” Pembimbing I: Afifah Kusumadara, S.H.,LLM.,SJD.; Pembimbing II: Siti Hamidah, S.H.,MM.
CO
PY
Pembelian kembali obligasi atau yang disebut buy back obligasi sering dilakukan oleh emiten di bursa efek. Pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten tersebut dalam kenyataannya sering menimbulkan masalah, dimana investor menolak untuk melepaskan kepemilikan atas obligasi yang dipegangnya karena dianggap merugikan. Hubungan antara emiten dengan investor pemegang obligasi ditunjukkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Perjanjian perwaliamanatan merupakan perjanjian yang dibuat antara emiten dengan wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mewakili kepentingan investor pemegang obligasi, dan diwajibkan untuk membuat perjanjian perwaliamanatan bersama-sama dengan emiten.
O
NO
T
Akan tetapi dalam perjanjian perwaliamanatan, klausula mengenai buy back obligasi sering tidak diatur secara khusus. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pedoman mengenai standar perjanjian perwaliamanatan, padahal disatu sisi perjanjian perwaliamanatan merupakan dasar perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi. Selain itu karena investor pemegang obligasi tidak ikut menandatangani kontrak perwaliamanatan dan hanya diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan undang-undang, maka perlu dilihat apakah klausula yang mengatur mengenai buy back obligasi telah memenuhi asas keseimbangan.
ld a
.D
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan bersifat yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan responden yang berkompeten dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi dan terlibat dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan.
Hi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten adalah dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat diberikan dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan perjanjian perwaliamanatan, yang didalamnya diatur juga ketentuan mengenai buy back obligasi, dan juga pengaturan mengenai pelaksanaan RUPO terkait dengan adanya pelaksanaan buy back obligasi agar tercapai kesepakatan antara emiten dengan investor pemegang obligasi. Perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh emiten dalam hal pelaksanaan buy back obligasi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Klausula-klausula yang mengatur tentang buy back obligasi masih belum seluruhnya memenuhi asas keseimbangan, sehingga pelaksanaan asas keseimbangan dalam klausula yang mengatur tentang buy back obligasi perlu dilakukan revisi atas klausula-klausula yang tidak seimbang tersebut menjadi klausula yang seimbang. Kata kunci: Buy Back Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Asas Keseimbangan.
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Pada Perjanjian Perwaliamanatan dalam Hal Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten (Studi Pada Bapepam dan Lembaga Keuangan).”
PY
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tentunya masih terdapat kekurangan, baik
CO
dari segi penulisan maupun dari isi tesis, dan oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun juga penulis harapkan. Penulis juga berharap tesis ini akan banyak memberikan
NO
T
manfaat bagi pembaca, serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulisan tesis ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, dengan
.D
O
demikian penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada: 1. Ibu Afifah Kusumadara, S.H.,LLM.,SJD., selaku pembimbing utama dan Ibu Siti Hamidah,
ld a
S.H.,MM., selaku pembimbing kedua, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan
baik
Hi
selama proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan
2. Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. 3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Keluarga yang selalu mendampingi
dan telah banyak memberikan dukungan dalam
penyusunan tesis ini. 5. Rekan-rekan mahasiswa/i pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Hi
ld a
.D
O
NO
T
CO
PY
Brawijaya yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
Malang, Agustus 2010 Penulis
DAFTAR ISI
i
DAFTAR ISI.......................................................................................
ii
ABSTRACT……………………………………………………………………………… ………….
iii
ABSTRAK…………………………………………………………………………………………...
iv
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………….
v
CO
PY
HALAMAN JUDUL........................................................................…………
BAB I PENDAHULUAN
..
1
..
19
..
19
1.4. Manfaat Penelitian.............................................................. …………..
19
T
1.1. Latar Belakang Masalah.............................................................
NO
1.2. Rumusan Masalah..................................................................
.D
O
1.3. Tujuan Penelitian....................................................................
..
19
..
20
1.5. Kerangka Teoretik..…….…………………………………………….……… ……………
20
1.5.1. Teori Perlindungan Hukum…………………………………………………….
21
1.5.2. Asas Keseimbangan……………………………………………………………..
25
ld a
1.4.1. Manfaat Teoritis............................................................
Hi
1.4.2. Manfaat Praktis.............................................................
1.6. Metode Penelitian…………………………………………………………….. ……………
28
1.6.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian………………… ……………
28
1.6.2. Pemilihan Lokasi……………………………………………………… ……………
28
1.6.3. Jenis Data dan Sumber Data…………………………………………………...
29
1.6.4. Teknik Memperoleh Data………………………………………… …………….…
31
1.6.5. Populasi dan Sampel…………………………………………………….………...
32
1.6.6. Teknik Analisis Data………………………………………………… …………….…
34
1.6.7. Definisi Operasional………………………………………………………………….
34 35
PY
1.7. Sistematika Penulisan………………………………………………………………………….
CO
BAB II KAJIAN PUSTAKA
T
2.1. Obligasi………………….......................................................................……..
NO
2.1.1. Definisi Obligasi..................................................................... ……..
38 38
2.1.2. Perbedaan Obligasi dengan Utang-Piutang
O
Pada Umumnya…………………………………………..............................
40 42
2.1.4. Resiko dalam Investasi Obligasi................................................
45
ld a
.D
2.1.3. Jenis Obligasi……................................................................... ……….
Hi
2.2. Pihak-pihak dalam Penerbitan Obligasi................................. …………………..
49
2.2.1. Emiten……............................................................... …………………..
49
2.2.2. Penjamin Emisi Efek (Underwriter)..............................................
50
2.2.3. Wali Amanat (Trustee).............................................
51
…………………..
2.2.4. Penanggung (Guarantor)…….....................................................
53
2.2.5. Lembaga Kliring…….................................................. ………..………..
53
2.2.6. Investor (Masyarakat Pemodal).................................. …………………..
53
2.2.7. Bursa Efek................................................................ …………………...
54
2.3. Profesi Penunjang Pasar Modal............................................ ……………………
54
2.3.1. Akuntan Publik........................................................................
55
2.3.2. Konsultan Hukum....................................................................
55
2.3.3. Pemeringkat Efek....................................................................
56
2.3.4. Notaris……...............................................................................
57
2.4. Aspek Hukum Perwaliamanatan………...................................................
57
2.4.1. Kewenangan Wali Amanat………...................................................
57
2.4.2. Fungsi dan Tanggung Jawab Wali Amanat……...............................
61
PY
2.5. Pengertian Perjanjian……...................................................................
CO
2.6. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian......................................................... 2.7. Ruang Lingkup Perjanjian………...........................................................
T
2.8. Pengaturan Mengenai Janji Untuk
NO
Kepentingan Pihak Ketiga……….……………………………….............................. 2.9. Pola Perjanjian Perwaliamanatan di Indonesia……….................................
64 66 68
71 73
.D
O
2.10 Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Perwaliamanatan 85
ld a
Terhadap Investor Pemegang Obligasi....................... ………………………………
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
Hi
3.1. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Perwaliamanatan Bagi Investor Pemegang Obligasi Dalam Hal Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten …………………………………….………
87
3.1.1. Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi…………………………………………………………………………
87
3.1.2. Peran Wali Amanat dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi……………………………………………………..
90
3.1.3. Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten…………………………….…………
98
3.1.4. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi……………………………………………………………………………………………
108
3.1.4.1. Perlindungan Hukum Preventif………………………………………………..
111
3.1.4.2. Perlindungan Hukum Represif………………………………………………...
114
3.1.5. RUPO Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi dalam Pelaksanaan Buy Back Obligasi
CO
3.2. Pelaksanaan Asas Keseimbangan dalam Klausula Yang Mengatur Mengenai Buy Back Obligasi
118
PY
Oleh Emiten………………………………………………………………………………….…….
127
T
Dalam Perjanjian Perwaliamanatan ……….........................................................
NO
3.2.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Emiten Melaksanakan
Buy Back Obligasi…………………………………………………………………………………
127
.D
O
3.2.2. Asas Keseimbangan dalam Klausula yang Mengatur Tentang 135
ld a
Buy Back Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan………………………………
Hi
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan …………………………………………………………………….. ………………………….
143
4.2. Saran …………………………………………………………………………………………………………
145
DAFTAR PUSTAKA ….…………………………………………………………………………………………
147
Lampiran…………………………………………………………………………………………………………..
150
