TESIS PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DIKAITKAN DENGAN KEPABEANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Oleh :
ERWINSYAH DIMYATI LUBIS 087005068/HK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
HALAMAN PENGESAHAN (Meja Hijau) Judul Tesis
: PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DIKAITKAN DENGAN KEPABEANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Nama
: ERWINSYAH DIMYATI LUBIS
NIM
: 087005068
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Menyetujui, Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H.,M.H. Ketua
Prof. Dr.Suhaidi, S.H., M.H. Anggota Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Prof.Dr.Bismar Nasution, S.H.,M.H.
Prof.Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. Anggota Dekan Fakultas Hukum USU
Prof.Dr.Runtung Sitepu,SH.M.
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Perlindungan terhadap HaKI merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dengan menandatangani perjanjian Marakesh, Maroko pada tahun 1994 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Establishing World Trade Organization yang didalamnya juga mencakup perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Dalam posisinya sebagai aparat pengawas lalu lintas barang baik yang masuk maupun yang keluar dari wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diwajibkan mengendalikan impor-ekspor barang-barang hasil pelanggaran di bidang HaKI sebagai kelanjutan dari ratifikasi Indonesia tersebut di atas mengenai ketentuan border measure control / border enforcement yang termuat dalam Article 51 sampai Article 60 the TRIPs Agreement, tepatnya diimplementasikan dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Bab X): ”Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Penindakan atas Barang yang terkait dengan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara”. Dalam fungsi tersebut DJBC diharapkan dapat bertindak efektif menangkal pelanggaran HaKI yang melintasi daerah pabean (Border Cross Control). Implementasi the TRIPs Agreement dalam peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan di Indonesia (tepatnya dalam Pasal 54 Sampai dengan 64 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan) dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, karena disebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk menangguhkan sementara atau menghentikan barang ekspor-impor yang diduga melakukan pelanggaran Hak Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia yang berarti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut serta membantu menghindari masuknya barang-barang palsu ke Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan sehingga menjadi hambatan terhadap pelaksanaan prosedur penangguhan pengeluaran barang yang melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menimbulkan terjadinya kejahatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang dipenaguruhi oleh latar belakang masyarakat, misalnya latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, budaya, tingkat pengangguran yang tinggi dan sebagainya di dalam masyarakat Kata Kunci : Pelanggaran;Hambatan
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT The Protection of IPR is a commitment that must be met as a consequence of Indonesia became a member of the World Trade Organization (WTO) signed an agreement with Marrakech, Morocco in 1994 which was ratified through Law No. 7 of 1994 on Establishing the World Trade Organization within which also includes an agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) In his position as superintendent freight traffic officers both in and out of the territory of Indonesia, Directorate General of Customs and Excise (DGCE) are required to control the import-export of goods infringing intellectual property rights in Indonesia as a continuation of the ratification of the above rules concerning border measure control / border enforcement contained in Article 51 to Article 60 the TRIPs Agreement, precisely implemented in Article 54 through Article 64 of Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 Year 1995 regarding Customs Affairs (Chapter X): "Prohibition and Restriction of Import or Export, Import or Export Suspension Violation of Intellectual Property Rights, and the taking of action on items related to terrorism and / or Transnational Crime". In the function DGCE expected to act effectively deter violations of IPR across the customs area (Cross Border Control). The Implementation of the TRIPs Agreement in the legislation on customs in Indonesia (precisely in Article 54 Up to 64 of Law No. 17 of 2006 on Customs) may contribute to the protection of Intellectual Property Rights in Indonesia, because it is mentioned that the officials of Customs and Excise given the authority to suspend temporarily or terminate the import-export goods suspected of infringement of Trademark and Copyright protected in Indonesia, which means the Directorate General of Customs and Excise participate and help avoid the entry of counterfeit goods to Indonesia. The obstacle faced by the Directorate General of Customs and Excise in applying the legal protection of Intellectual Property Rights in Indonesia is the absence of government regulation clearly and in detail on the implementation of Article 54 through Article 64 of Law No. 17 of 2006 on Customs so that it becomes barriers to implementation of the suspension procedures expenditures that violate the Intellectual Property Rights by the Directorate General of Customs and Excise, and there are factors that influence and cause the occurrence of crime on Intellectual Property Rights are not independent of environmental conditions dipenaguruhi by the background of society, such as background educational background, economic circumstances, culture, high unemployment and so on.
Keywords: Violation; Obstacle
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Pertama-tama Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wata’ala atas segala karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Sekolah Univesitas Sumatera Utara, Medan. Adapun judul Tesis ini adalah: “Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan Kepabeanan Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan” Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Prof. Dr. H. Bismar Nasution, SH, MH, Prof. Dr. Sunarmi, SH,M.Hum. dan Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada : 1. Prof.Dr. Runtung Sitepu, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum USU atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Prof. Dr. H. Bismar Nasution, SH, MH, sebagai Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing. 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH. sebagai Komisi Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
Universitas Sumatera Utara
4. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum., sebagai Komisi Pembimbing, dengan penuh perhatian memberikan arahan, bimbingan serta dorongan dalam penulisan Tesis ini. 5. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ridwan Alam Lubis, Ibunda Ratna Sari Damanik yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, menanamkan budi pekerti yang luhur serta iman kepada Allah Swt serta kepada kedua mertuaku. 6. Kepada Istriku tercinta Novita Caturningtyas Susilowati, SH, anakku M. Rezky Aulia Rahman Lubis, dan M.Aditya Nugraha Lubis, Saudara-saudara ku, Kakak dan Adik yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan do’a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. 7. Kepada Rekan-rekan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU, dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt membalas jasa, amal dan budi baik tersebut. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberi manfaat dan menyampaikan permintaan yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini, penulisan Tesis ini terdapat kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, penulis juga menerima kritik dan saran yang bertujuan serta bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.
Medan,
Februari 2011 Penulis,
ERWINSYAH DIMYATI LUBIS
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. i KATA PENGANTAR.............................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv BAB I
: PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ....................................................................... 7 C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 8 D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 8 E. Keaslian Penulisan .......................................................................... 9 F. Kerangka Teori dan Konsepsional .................................................. 10 G. Metode Penelitian ........................................................................... 18
BAB II : IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (THE TRIPS AGREEMENT) DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TENTANG KEPABEANAN INDONESIA A. Tinjauan Tentang Perdagangan Internasional (GATT/WTO)......... 21 B. Ketentuan Dan Prosedur Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan...35
BAB III : PERAN KEPABEANAN (CUSTOMS) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN
Universitas Sumatera Utara
INTELEKTUAL A. Hukum Kepabeanan Di Indonesia.................................................. 59 B. Peranan Kepabeanan Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.........................................................................................68
BAB IV : KENDALA JURIDIS YANG DIHADAPI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENERAPKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA A. Lingkup Tugas Dan Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai................................................................................................
79
B. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai..................................................................................
93
C. Kendala Juridis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menerapkan Perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan upaya untuk mengatasinya.................
98
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………………….
100
B. Saran………………………………………………………………. 101 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 103
Universitas Sumatera Utara
