PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN

Edisi Desember I / 2010

www.suluhpajak.com

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN

Editorial

Dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN perubahan kedua) dinyatakan bahwa jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Salam Jumpa Pembaca, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa Redaksi panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih bisa berjumpa dengan pembaca melalui SPTaxNewsletter ini. Mudah-mudahan karya sederhana kami bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam edisi kali ini, Redaksi SPTaxNewsletter akan mengetengahkan tema tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Usaha Jasa Perbankan . Ketentuan ini penting untuk dipahami oleh Wajib Pajak dalam konteks dunia perbankan, dan para Wajib Pajak yang dalam usahanya berhubungan dengan usaha perbankan. Hal ini penting sebab, Wajib Pajak akan mengetahui hak dan kewajibannya. Baik dari sisi Bank sebagai pihak yang melakukan pemotongan terhadap PPN, dan Wajib Pajak yang dipungut PPN-nya oleh Bank itu sendiri. Semoga tulisan ini bisa membantu pembaca dalam memahami dan melaksanakan MAP. Simak ulasannya! Salam Target, Redaksi

Selanjutnya dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, ditegaskan bahwa jasa di bidang perbankan yang tidak dikenai PPN, adalah jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang. Dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas UU PPN Nomor 8 Tahun 1983, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2010, tidak ada lagi kata atau kalimat ‘jasa di bidang perbankan’. Sebagai gantinya, Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN tersebut menggunakan istilah ‘jasa keuangan’ sebagai salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jasa keuangan meliputi: a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; b. Jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

Daftar Isi: PPN Atas Usaha Perbankan...…...……………………………..…...……... hal. 1 Jadwal Training SPT Nop—Des 2010...………………………………….. hal. 8

Jakarta:

Surabaya:

Medan:

Batam:

PT Suluh Prima Target Tanjung Mas Raya Blok B1 No.4 Tanjung Barat, Jak-Sel Tel. (021)780 3254/7112 2992 Fax. (021) 781 8456

PT Prakarsa Target Maxima Graha Pena Lt. 17 R.1709 Jl. A. Yani 88, Surabaya Tel. (031) 829 3464 / 827 1099 Fax. (031) 829 1091

Jl. Imam Bonjol No. 16 D Gd. Mandiri Lt 4 Medan Tel. (061) 821 4127 Fax (061) 821 4219

PT Target Solusi Perkasa First City Kompleks B# B2 - 40 Batam Center Tel. (0778) 461 977 (0778) 788 9407 Fax (0778) 461 977

i Red ak s

Wildan Permana, Tugiman Binsarjono, Abdul Rohim, Harto Subekti, Sugeng Kurniawan, Tomy Ardiansyah, Titin Pawira, Dery Saiful Rahmansyah, Tiwi Ayu

SPTaxNews is a product of Suluh Prima Target

Halaman 2


c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: 1) Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi; 2) Anjak Piutang; 3) Usaha Kredit; dan/atau 4) Pembiayaan Konsumen d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan e. Jasa Pinjaman Regulasi dalam UU PPN yang baru ini menuntut Wajib Pajak (WP) untuk memilah mana saja jasa-jasa perbankan yang terutang PPN dan mana yang tidak terutang PPN. Proses pemilahan ini tentu saja melibatkan penafsiran yang sangat mungkin berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Sampai pada tingkat tertentu hal ini tentu saja akan berimbas pada meningkatkan ketidakpastian hukum yang berarti meningkatnya risiko bagi WP. Beruntung Direktorat Jenderal Pajak tanggap terhadap permasalahan ini dan kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-121/PJ/2010, tertanggal 23 November 2010, tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Usaha Perbankan. Mengutip ketentuan Pasal 6 UU Perbankan, SE Dirjen Pajak tersebut menyatakan bahwa usaha Bank Umum pada dasarnya meliputi kegiatan: 1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. memberikan kredit; 3. menerbitkan surat pengakuan utang; 4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e. Obligasi; f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 10.melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 11.melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 12.menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 13.melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPTaxNews is a product of Suluh Prima Target

Halaman 3


Kegiatan Usaha Bank Umum yang Bukan Merupakan Objek PPN Dari keseluruhan kegiatan bank umum tersebut, SE-121/PJ./2010 kemudian memilah dan membedakannya ke dalam 2 kegiatan. Pertama, kegiatan bank umum yang merupakan jasa keuangan dan tidak terutang PPN. Kemudian kedua, kegiatan bank umum yang terutang PPN. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga, atau 2. jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan Berdasarkan karakteristik tersebut di atas maka kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN meliputi : 1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. memberikan kredit; 3. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 4. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit; 5. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 6. menerbitkan surat pengakuan utang; 7. menjamin atas risiko sendiri: a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e. obligasi; f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 8. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tabel 1 disajikan kegiatan usaha perbankan yang tidak dikenakan PPN disertai contoh produk/jasa/ pendapatan yang tidak dikenakan PPN.


Halaman 4 No.

Edisi Desember I / 2010 Kegiatan Usaha Perbankan

1.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

2.

Memberikan kredit

3.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit

4.

5.

6. 7.

8.

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menerbitkan surat pengakuan utang menjamin atas risiko sendiri: 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku


Contoh produk/contoh jasa/pendapatan perbankan 1. Tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito. 2. Berbagai jenis pendapatan yang berhubungan dengan deposit, seperti beban saldo minimum yang ditagih ke deposan, beban penagihan dan pelayanan sejenis lainnya. 3. Pendapatan dari pelayanan buku cek. 4. Pendapatan yang diterima sehubungan dengan returned cheques/tolakan kliring. 5. Pendapatan yang diterima dari administrasi rekening tabungan/giro dari nasabah. 6. Pendapatan yang diterima dari administrasi penarikan dan penyetoran uang tunai melalui teller. 7. Pendapatan dari penjemputan setoran dan pengantaran simpanan nasabah (pick-up) 8. Pendapatan dari nasabah sehubungan dengan penggunaan pembayaran secara elektronik. 9. Pendapatan sehubungan dengan pengambilan dana atau penggunaan kartu kredit oleh nasabah bank lain melalui jaringan bank (EDC dan ATM), misal ATM Bersama. 10. Pendapatan yang diterima dari administrasi pengiriman uang. 11. Pendapatan dari pengecekan saldo oleh nasabah melalui bank lain. 1. Pendapatan berupa bunga yang diterima sehubungan dengan pemberian lini kredit ke nasabah. 2. Pendapatan berupa bunga yang diterima berkaitan dengan pinjaman sindikasi. 3. Pendapatan yang diterima atas biaya tahunan berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah. 4. Pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelunasan yang dipercepat atas kredit yang diberikan kepada nasabah. 5. Pendapatan berupa penalti atas keterlambatan pembayaran bunga dan angsuran pinjaman. 1. Bunga dan pendapatan fee terkait. 2. Pendapatan berkaitan dengan kegiatan sebagai bank korespondensi (VOSTRO accounts). 1. Bunga dan pendapatan fee terkait. 2. Pendapatan dari iuran tahunan kartu kredit. 3. Pendapatan yang diterima dari pemegang kartu kredit sehubungan dengan transaksi cash advance. 4. Pendapatan berupa penalti yang diterima dari pemegang kartu kredit karena melebihi limit kartu. 5. Pendapatan dari merchant terkait transaksi kartu kredit (merchant discount rate). Bunga atau bagi hasil dan pendapatan fee terkait.

Pendapatan yang berhubungan dengan penjaminan ekspor-impor.

Pendapatan yang berkaitan dengan penjaminan bank garansi.

Halaman 5


Kegiatan Usaha Bank Umum yang Terutang PPN Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi: 1. memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah; 2. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 3. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 4. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 5. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 6. membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e. obligasi; f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 7. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Tabel 2 disajikan kegiatan usaha perbankan yang terutang PPN disertai contoh produk/jasa/pendapatan yang merupakan objek PPN. (Tabel 2 dapat dilihat pada Halmaan 6).


Halaman 6

No.


Kegiatan Usaha Perbankan

1.

Memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah

2.

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek

Contoh produk/contoh jasa/pendapatan perbankan 1. 2.

Pendapatan dari pengiriman uang yang bukan dari nasabah. Pendapatan dari RTGS (Real Time Gross Settlement) yang bukan dari nasabah.

Jasa kustodian.

3.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

4.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

Pendapatan dari administrasi dan persewaan safe deposit

5.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

Pendapatan berupa fee dari jasa wali amanat, security agent

6.

Membeli dan menjual untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

7.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku


1. 2. 3. 4. 5.

Jasa kustodian. Subscription fees dari transaksi reksadana. Switching fee dari transaksi reksadana. Subscription fee dari obligasi - primary market. Redemption fee.

1. Pendapatan berupa brokerage fee dari nasabah. 2. Komisi yang diterima untuk pemrosesan transaksi perdagangan nasabah securities dalam negeri. Termasuk transaksi yang terkait dengan jasa penjualan surat berharga (efek, reksadana, obligasi).

1. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan transaksi bank draft, traveler check, payment order. 2. Pendapatan dari telex, swift, SKN (Sentra Kliring Nasional) yang diterima dari nasabah. 3. Pendapatan dari Escrow account. 4. Pendapatan fee yang diterima atas jasa penerimaan pembayaran pajak (bank persepsi). 5. Komisi sehubungan dengan asuransi yang dibayarkan oleh nasabah karena produk asuransi dibeli oleh nasabah. 6. Pendapatan yang diterima dari jasa manajemen skema pensiun. 7. Komisi yang diterima dari jasa kustodian ke nasabah pemegang safekeeping dengan depositories atau offshore custody centres. 8. Komisi yang diterima dari administrasi fund. 9. Pendapatan yang diterima terkait dengan jasa penagihan kredit macet. 10.Pendapatan yang diterima atas jasa penerimaan setoran SIM/STNK, Tilang, listrik, air, telepon, dan sebagainya, kecuali dalam hal pendapatan berasal dari penyetoran melalui transfer dari rekening nasabah pada bank yang bersangkutan. 11.Pendapatan berupa fee yang diterima bank sehubungan dengan transaksi mata uang asing yang diterima dari nasabah. 12.Pendapatan dari sewa gedung. 13.Pendapatan dari perusahaan atas pembayaran gaji karyawan (payroll) dengan cara pemindahbukuan dari rekening perusahaan tersebut ke rekening tabungan karyawannya.

Halaman 7


Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa, misalnya berupa membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan. Dalam hal ini, penjualan agunan, yang telah diambil alih oleh bank tersebut, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Kewajiban Menjadi PKP Bank yang melakukan penyerahan jasa maupun barang yang terutang PPN, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Mereka juga wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan jasa yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bank yang masih tergolong Pengusaha Kecil PPN, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2010, dapat memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP. Namun apabila omset yang berasal dari penyerahan barang maupun jasa yang terutang PPN tersebut sudah melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun buku, maka bank tersebut wajib dikukuhkan menjadi PKP. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yang sama seperti Bank Umum yang diuraikan di atas, perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum (mutatis mutandis). Penutup Sebelum berlakunya UU PPN terbaru, jasa perbankan bukan merupakan objek PPN kecuali jasa perbankan yang berupa jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang. Namun UU PPN yang baru tidak lagi menyebutkan jasa perbankan secara keseluruhan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Sebagai gantinya dalam UU PPN ini dinyatakan bahwa salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa keuangan. Dengan demikian jasa di bidang perbankan sebagian merupakan objek PPN dan sebagian


Halaman 8


Jadwal Pelatihan Des 2010 - Jan 2011

Doorpri ze

Me narik..

.!

1

20 - 21 Des

PPN 2010: Penyusunan Form SPT Masa Baru + ESPT (Form 1111 dan 1111DM)

Surabaya

2

20 - 21 Des

PPN 2010 : Menyiasati Berlakunya UU PPN/PPnBM No.42 Tahun 2010+ ESPT(2hari)

Jakarta

3

22 - 23 Des

Analisa Laporan Keuangan

Jakarta

4

27 Des

PSAK 46_ Dampak Harmonisasi PSAK vs. IFRS

Jakarta

5

28 Des

Transfer Pricing: Dokumentasi Transfer Pricing

Jakarta

6

28 Des

PPN 2010: Penyusunan Form SPT Masa Baru + ESPT (Form 1111 dan 1111DM)

Jakarta

7

29 - 30 Des

Tax Audit—Keberatan Banding & PPh Badan serta E-SPT-nya (tentatif)

Jakarta

8

10-11 Januari 2011

WHT 2010_ Strategi Penanganan dan Administrasi Withholding Tax dan E- SPT

Jakarta

9

12-13 Januari 2011

PPh Badan: Optimalisasi Penghitungan SPT PPh Badan & OP Serta Manajemen Resiko Perpajakannya

Jakarta

10

12 Januari 2011

Transfer Pricing - Dokumentasi Transfer Pricing

BATAM

11

17-18 Januari 2011

IFRS—Best Practice

Jakarta

12

17 Januari 2011

PPN 2010 : Penyusunan Form SPT Masa PPN Baru, Form 1111 & 1111 DM (1 hari)

Jakarta

13

18 Januari 2011

Update PPH Pasal 21: Cara Penghitungan SPT Masa

Jakarta

14

20 Januari 2011

Transfer Pricing - Dokumentasi Transfer Pricing

Jakarta

15

19-20 Januari 2011

All About Tax_Overview Perubahan Peraturan Perpajakan Implikasinya Bagi Dunia Usaha

Jakarta

16

24-25 Januari 2011

Analisa Laporan Keuangan

Jakarta

Informasi Hubungi: Divisi Marketing SPT Jakarta Telp: 021 - 780 3254 Fax: 021 - 781 8456

Kurs Pajak Mingguan Periode

Sampai Dengan

USD

SGD

EUR

JPY (100)

6 Des 10

12 Des 10

9.020,20

6.870,86

11.846,95

10.744,98

13 Des 10

19 Des 10

9.015,00

6.878,79

11.955,02

10.789,62

CNY 1.353,95 1.355,00

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1084/KM.1/2010 dan KMK Nomor 1107/KM.1/2010

SPTaxNews adalah produk publikasi berkala yang diterbitkan oleh Target Cosulting Group (TCG) untuk para Member yang berisikan pembahasan mengenai seputar berita dan peraturan pajak terbaru (beserta implikasinya) dalam bentuk artikel. Materi yang disajikan semata -mata untuk kepentingan pemberian informasi dan bukan merupakan opini resmi kami dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis **** SPTaxNews is a product of Suluh Prima Target

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN

Recommend Documents