e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA YAYASAN DANA PUNIA SINGARAJA TAHUN 2013
1
Luh Ardiana, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2Nyoman Ari Surya Darmawan
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]} Abstrak Aktiva tetap merupakan salah satu komponen dari laporan posisi keuangan yayasan. Oleh karena jumlahnya yang banyak dan material maka dipandang sangat perlu untuk melakukan pencatatan dan tata kelola yang baik terhadap aktiva tetap. Perlakuan akuntansi pada aktiva tetap adalah dimana aktiva tetap dikelola, dicatat dan dilaporkan perdasarkan peraturan perundangan.Yayasan Dana Punia Singaraja adalah salah satu yayasan tertua yang dimana memiliki aktiva tetap yang besar akan tetapi tidak melakukan perlakuan akuntansi secara baik. Oleh karena itu sangat menarik bila dikaji lebih dalam alasan yayasan sebesar itu tidak melakukan pencatatan mengenai aktiva tetap dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui alasan yayasan dana Punia tidak melakukan pencatata aktiva tetap dengan benar, 2) mengetahui nilai aktiva tetap wajar sampai tahun 2013, 3) mengetahui pengaruh nilai aktiva tetap terhadap laporan keuangan yayasan Dana Punia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskrptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber data diperoleh dari survey, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan: 1) Menentukan batasan penelitian, 2) Menentuka jenis dan sumber data, 3) Pengumpulan data, 4) Analisis Data dan 5) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan, 1) alasan yayasan Dana Punia tidak melakukan pencatatan sesuai PSAK karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak adanya tu tutan akuntabilitas, tidak adanya pengawas independen serta sumbangan yang lebih bersifat sukarela sehingga tidak membutuhkan pertanggungjawaban resmi, 2) pencatatan awal mengenai aktiva tetap dimulai dengan pembuatan rekening-rekening yang berhubungan, menentukan kebijakan akuntansi, dan menghitung nilai aktiva tetap, 3) Pengaruh dari perhitungan yang sesuai dengan PSAK dibanding data awal menunjukan bahwa Rekening Tanah mendapatkan kurang saji sebesar Rp. 5.103.310.000,- Rekening untuk Bangunan seperti Gedung, Aula dsb lebih saji sebesar Rp. 411.956.750,- Rekening Kendaraan lebih saji Rp. 125.000.000,-Rekening Sarana pembelajaran yang mencankup peralatan elektronik baik STKIP-AH maupun SMK lebih saji Rp.702.378.396,- Rekening buku perpustakaan kurang saji Rp. 65.130.000,-. Kata kunci: Perlakuan akuntansi aktiva tetap, yayasan Dana Punia Singaraja
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) Abstract The fixed assets could become one of the components of the financial position report of the Dana Punia Foundation. Since the total number could be very much and material, it was considerably important to make records and good governance towards the fixed assets. The accounting treatment on the fixed assets was an attempt to manage the fixed assets, to record and to make report based on the rules. The Foundation of Dana Punia is one of the oldest foundations which had very large fixed assets; however, it did not make good accounting treatment. It was therefore very interesting to make deeper study, since this big foundation did not make accurate recording to its fixed assets. The study aimed at: 1) finding out the reasons why the foundation did not make any records of the fixed assets accurately, 2) find out the reasonable fixed assets until 2013, 3) find out the effect of the fixed assets value towards financial report of Dana Punia foundation. This study utilized a descriptive research method with a qualitative approach. The data resource was obtained from survey, interview, library study and documentation which was analyzed using a qualitative approach. The study was conducted by: 1) determining the scope of the study, 2) determining the types and resources of data, 3) collecting data, 4) Analyzing data, and 5) drawing conclusion. The results of the study indicated that: 1) the reasons why Dana Punia foundation did not make any accurate records, because of low quality of human resources, there was no demands of accountability , there was found no independent monitoring or control, as well as the contribution from the society was voluntarily, so that it did not need any detailed formal accountability, 2) the records of the fixed assets started from making related accounts, determining accounting policy, and counting fixed assets, 3) the effect of the accurate accounting compared with the primary data, indicated that the account of the land had lower estimation or calculation of the total Rp.5.103.310.000,- The account of the buildings, and auditorium had higher calculation of about 411.956.750. The transport account had higher calculation or estimation for about 125.000.000. The account of the instructional infrastructure involving electronic equipment both belonged to the STKIP-H, and SMK school had higher calculation and estimation for about 702.378.396,- while the account of library books had lower calculation or estimation for about 65.130.000.Key-words: accounting treatment of fixed assets, Dana Punia foundatio Singaraja.
PENDAHULUAN Presentase aktiva tetap dalam suatu perusahaan sangat memegang peranan penting, baik dalam perusahaan jasa, dagang terlebih lagi manufaktur. Selain perusahaan profit oriented tersebut, organisasi public juga tidak terlepas dari campur tangan aktiva tetap didalamnya. Fungsi dari aktiva tetap sendiri dipaparkan oleh Kuwat Riyanto (2013) dimana aktiva tetap berwujud tersebut digunakan dalam operasi perusahaan secara normal dan fungsi yang relatip permanen. IAI sendiri menyebutkan bahwa penggolongan aktiva tetap menggunakan masa manfaat aktiva tersebut yang lebih dari satu tahun (bedakan antara aktiva tetap dengan barang dagangan). Aktiva tetap sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan operasional perusahaan demi tercapainnya efisiensi
dan efektifitas kegiatan operasional yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Aktiva tetap juga merupakan investasi jangka panjang perusahaan dengan jumlah yang cukup besar. Untuk itu aktiva tetap yang ada pada suatu perusahaan haruslah benar-benar diperhatikan, karena pada umumnya jumlah dana yang tertanam dalam aktiva tetap adalah besar karena harga perolehannya relatif mahal. Adanya perlakuan akutansi aktiva tetap yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap nilai dan jumlah aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga mempengaruhi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan maupun kebijaksanaan di masa mendatang. Untuk itu hendaklah perusahaan mempertimbangkan metode
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) akuntasi yang digunakan dalam mementukan kebijakan aktiva tetap itu sendiri. Niswoger, Fess, Wareen (1990) menyatakan bahwa harga perolehan aktiva tetap mencangkup pada segala pengeluaran yang terjadi sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Baik pembelian secara kredit, aktiva tetap akan tetap dicatat sebesar nilai tunai, sedangkan biaya bunga yang terjadi masuk kedalam biaya operasional periode tersebut. Selain memperoleh dengan cara pembelian, aktiva tetap dapat berupa hadiah ( nonreciprocal transfer) serta dengan membangun sendiri. Hadiah sendiri akan dicatat sesuai dengan nilai pasar sedangkan untuk harga perolehan dengan pembangunan sendiri merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan itu sendiri. Sama halnya dalam organisasi nirlaba, meskipun tujuan utama operasionalnya bukanlah mencari laba, akan tetapi aktiva tetap menjadi salah satu faktor utama yang paling penting dalam keberlangsungan organisasi tersebut. Perbedaan mendasar akuntansi aktiva tetap pada sector bisnis dengan sector swasta terletak pada beberapa rekening yang dalam sector swasta sangat jarang atau bahakan tidak pernah ada. Transaksi-transaksi seperti hibah atau wakaf merupakan transaksi yang sering terjadi dalam entitas nirlaba terutama yayasan. PSAK sendiri sudah memiliki peraturan yang khusus menangani tentang entitas nirlaba yakni PSAK 45 revisi 2011 yang resmi diberlakukan 1 januari 2012. Secara umum pembukuan dalam organisasi nirlaba menurut PSAK 45 terdiri
dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Adanya ketiga laporam keuangan ini memiliki hubungan yang sangat erat, misalnya dalam laporan posisi keuangan dicantumkan nilai buku aktiva tetap, sedangkan dalam laporan aktivitas tercantum besarnya penyusutan dari aktiva tetap tersebut dan di laporan arus kas menyangkut kas yang keluar maupun masuk akibat dari penggunaan aktiva tetap tersebut. Yayasan „Dana Punia‟ adalah salah satu yayasan tertua yang ada di kota Singaraja. Yayasan yang digagas pertama kali oleh I Gede Dana tahun 1970 ini kini telah berkembang pesat dari yang semula diharapkan menjadi yayasan social telah merambah kepada dunia social. Sampai saat ini yayasan Dana Punia telah memiliki asset tetap berupa tanah seluas 20.905 M2 yang diperoleh dalam beberapa cara berbeda, diantaranya adalah dengan cara pembelian dan kompensasi dari desa adat. Selain tanah, asset tetap yang dimiliki berupa ruang kuliah, ruang dosen, balai pegongan dan bangunan lainnya yang bibangun sendiri oleh yayasan. Selain bangunan terdapat pulan asset tetap lain yang digunakan untuk operasional yayasan baik di panti asuhan maupun dikampus STKIPAH sendiri. Selain asset tetap yang didapat dengan cara pembelian, yayasan juga sempat menerima bantuan dari Pemkab Buleleng berupa Gamelan yang dalam hal ini seharusnya diakui sebagai hibah pemerintah. Dibawah ini akan disajikan daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh yayasan Dana Punia sampai dengan tahun 2013.
Tabel 1. Nilai Sementara Aktiva Tetap Yayasan Dana Punia sampai 2013 No.
Nama Rekening Harga Perolehan Tanah 24.000.000 Bangunan 3.150.000.000 Kendaraan 125.000.000 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 5. Buku Perpustakaan Sumber: Informasi Ketua Yayasan Dana Punia 1. 2. 3. 4.
Nilai Tahun 2012 24.000.000 3.150.000.000 125.000.000 1.025.000.000 59.870.000
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
Seperti yang tertera diatas, bahwa secara keseluruhan yayasan Dana Punia tidak melakukan pembukuan secara khusus mengenai aktiva tetap yang dimiliki sampai tahun 2013. Penilaian terhadap aktiva tetap dibagi rata atau disamakan dengan harga perolehan pada saat tahun peroleh. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata ada beberapa rekening yang didak dimasukkan kedalam nilai aktiva tetap, seperti contohnya pada tanah yang diterima sebagai hibah dari desa adat pada tahun 1981 tidak dimasukan kedalam pembukuan rekening tanah. Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan tersebut. Dalam PSAK 16 tentang asset tetap telah diatur mengenai penyusutan asset tetap, namun lebih rinci mengenai penyusutan diatur dalam PSAK 17 tentang akuntansi penyusutan. Selain penyusutan satu hal lagi yang perlu diperhatihan dalam aktiva tetap adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Menurut PSAK 16, terdapat dua metode penilaian aktiva tetap yaitu penilaian biaya historis yang dinilai sebesar harga perolehan dan penurunan aset selisih harga perolehan dengan penyusutan, dan metode revaluasi atau penilaian kembali yang dicatat sebesar nilai wajar diukur secara andal dan revaluasi dilakukan dengan peraturan reguler. Melihat begitu banyaknya asset tetap yang dimiliki yayasan namun penyajiannya belum maksimal penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap aktiva tetap yang ada di yayasan Dana Punia Singaraja sampai tahun 2013. Fenomena ini memunculkan pertanyaan seputaran bagaimana pengelolaan dari yayasan Dana Punia yaitu: „Mengapa Yayasan Dana Punia tidak melakukan pencatatan secara benar sesuai dengan PSAK?‟ mengingat pentingnya sebuah pelaoparan baik laporan posisi keuangan maupun laporan aktivitas yayasan yang nantinya akan
digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini pemberi sumbangan baik terikat maupun sukarela serta pemangku kepentingan lain. Pertanyaan lain yang akan muncul yakni „Bagaimana seharusnya pencatatan serta pelaporan keuangan khususnya aktiva tetap pada Yayasan Dana Punia Singaraja?‟ serta hal yang paling menarik yakni „Bagaimana pengaruh atau indikasi pencatatan serta pelaporan aktiva tetap terhadap laporan keuangan Yayasan Dana Punia Singaraja?‟ Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat yakni manfaat praksis dari penelitian ini bagi donator yaitu untuk lebih memahami struktur yayasan, bagi pengurus yaitu dapat digunakan sebagai referensi untuk mengambil keputusan serta melakukan investasi dan juga memberikan informasi yang lebih relevan. Sedangkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan dasar pengetahuan ada mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap khususnya pada entitas nirlaba dan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya.
METODE Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut H.B Sutopo, (2002: 111) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis. Penelitian kualitatif menyajikan data yang dikumpulkan terutama dalam bentuk katakata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) adalah survey pendahuluan, wawancara, studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Dana Punia Singaraja termasuk kedalamnya, Panti asuhan Dana Punia, STKIP-AH Singaraja, TK/ Taman Kanakkanak Dana Punia Singaraja, Serta SMK TI Bali Global Singaraja, serta pihak-pihak lain yang terkait. Tahap pengumpulan data terdiri dari tahap survey pendahuluan, wawancara, studi kepustakaan serta metode dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini adalah analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta, data dan informasi. Menurut Koyan dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, memaparkan bahwa, “metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic”. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Yayasan Dana Punia Awal berdirinya yayasan Dana Punia di pelopori oleh bapak Made Dana yang saat itu juga menjadi pendiri PMI cabang Buleleng pada tahun 1962 yang di prakarsai pula oleh dokter- dokter RSU kabupaten Buleleng, lalu kemudian ditahun 1963 dengan persetujuan kepala Kantor Agama kabupaten buleleng Ida Pedanda Putra Kemenuh didirikanlah sebuah yayasan hindu yang diprakarsai oleh tokoh- tokoh agama lainnya. Pada akhirnya di tahun 1970 bertepat di PGA Negeri Singaraja yang masih menempel dengan pasar banyumala disepakati nama yayasan yaitu yayasan Dana Punia. Seiring berjalannya waktu, yayasan Dana Punia terus gencar bersurat ke desa-desa untuk mengumumkan keberadaannya. Setelah beberapa kali perubahan kepengurusan baru di tahun 1979 atas inisitaif Ida Bagus Netra dosen IKIP Singaraja pengurus yayasan Dana Punia Kabupaten Buleleng didesak agar dapat
mendirikan Perguruan Tinggi Hindu, disanalah awal kerir yayasan Dana Punia sebagai yayasan pendidikan yang kemudian berdirilah APGAH (Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu). Di tahun 1981, hibah pertama yayasan Dana Punia diterima dari desa adat buleleng berupa tanah seluas 1385 m2 di daerah padangkeling. Kemudian ditahun 1985 Untuk memperluas kampus dan persipan mendirikan asrama Panti Asuhan, maka tahap II dibeli tanah milik Dokter Arimbawa seluas 8620 m2 seharga Rp. 9.000.000. Pada tanah tersebut dibangun lapangan tenis ukuran 33 x 20 m2 = 660 m2. Bersama dengan itu, status APGAH Singaraja ditingkatkan statusnya menjadi STKIP Agama Hindu Singaraja, dan ditahun 1986 oleh desa adat Buleleng diberikanlah tanah desa adat seluas 11260 m2 dengan ganti rugi Rp. 15.000.000,-. Bantuan berupa hibah maupun sumbangan terus menerus diterima baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, peningkatan nilai aktiva tetap juga terus bertambah sampai pada saat ini yayasan Dana Punia sudah meiliki 4 anak organisasi berupa panti asuhan, perguruan tinggi, TK dan SMA. Faktor-faktor yang menyebabkan yayasan Dana Punia tidak melakukan pencatatan serta pelaporan Aktiva tetap sesuai dengan PSAK Sesuai pasal 49 ayat 1 UU No. 28 tahun 2008 yaitu: "Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang- kurangnya: 1) Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; 2) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.” Namun dalam kenyataan berjalannya yayasan Dana Punia sejak tahun 1970, laporan keuangan secara utuh belum pernah disusun. “…Laporan keuangan memang sangat penting, tapi untuk saat ini kami masih belum memiliki
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) laporan keuangan secara utuh.” Begitulah penuturan Ketua Yayasan Dana Punia Gede Arba Dana, S.H saat ditanya mengenai laporan keuangan yayasan. Ketidakutuhan pelaporan keuangan yang dimaksud lebih kepada jenis laporan yang dibuat yayasan. Menurut beliau laporan yang selama ini dibuat lebih kepada lapora realisasi dan laporan pertanggungjawaban, jadi lapora keuangan yang dimaksud dalam UU yakni baik Laporan Aktivitas maupun Laporan Posisi Keuangan tidak pernah dibuat. Menurutnya beberapa faktor menjadi pemicu tidak dibuatnya laporan keuangan secara lengkap dan teratur. Adapun faktor-faktor yayasan dana punia tidak melakukan pencatatan antara lain: Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, salah satunya dalam penelitian Reza Ali Akbar (2014) yang mengambil sampel data pada pemerintahan daerah. Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Hal ini nampaknya yang mempengaruhi terhadap pencatatan keuangan yayasan Dana Punia. Dalam hal ini laporan keuangan yayasan seharusnya dikerjakan dan dilaporkan oleh bendahara yayasan. Peraturan tentang pencatatan serta pelaporan yang begitu banyak dan selalu berubah menjadi salah satu kendala penyusunan laporan keuangan, disamping itu tidak adanya pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang cukup dari bendahara juga menjadi alasan tidak dibuatnya laporan keuangan yayasan. Tuntutan Akuntabilitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggung jawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. LAN RI dan BPKP (2001: 29) menjelaskan bahwa Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemangku kepentingan dari yayasan Dana Punia ini diantaranya adalah Pemkab Buleleng, dewan pengawas, dewan Pembina, serta masyarakat dan para pemangku lainnya selama ini tidak pernah mengharuskan adanya bentuk pertanggungjawaban yayasan Dana Punia melalui laporan keuangan yang utuh. Selama ini realisasi pengadaan aktiva tetap dilakukan dengan hanya mengandalkan laporan pertanggungjawaban tanpa adanya pencatatan yang nantinya dapat digunakan untuk penilaian kembali aktiva tetap tersebut. Tidak adanya keharusan atau paksaan dari para pemangku kepentingan ini membuat laporan keuangan tidak dikerjakan dengan serius, namun jika menelisik kedepannya, laporan keuangan ini akan sangat diperlukan dalam rangka pengendalian manajemen serta penyusunan strategi manajemen yang memadai. Tidak Adanya Pengawas Independen Pengawas independen seperti BPK terbatas memiliki kewajiban dalam pemeriksaan keuangan sector publik. Lembaga independent lainnya seperti KAP sebatas memeriksa sector swasta. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) lembaga independen khusus yang bergerak atau menangani entitas nirlaba karena entitas nirlaba sendiri seperti yayasan sudah memiliki badan pengawas intern. Hal lain yang terungkap bahwa oknum pengawas intern yayasan dana punia singaraja masuk kedalam organisasi pengurus yayasan. Hal ini membuat pisah batas dan job deskripsi yang tidak baik pada yayasan dana punia. Suatu lembaga yang baik memiliki tata kelola yang baik pula, prinsip dalam good governance. Menurut UNDP terdapat 14 prinsip good governance yakni: wawasan ke depan (visionary), keterbukaan dan transparansi (openness and transparency), partisipasi masyarakat (participation), tanggung gugat (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency), daya tanggap (responsiveness), keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private Sector and civil society partnership), komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce Inequality), komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection), komitmen pasar yang fair (commitment to Fair Market). Beberapa prinsip tersebut seperti transparansi dan akuntabilitas membutuhkan media yang bisa dutunjukan kepada para pemangku kepentingan seperti laporan keuangan. Oleh karena tidak ada paksaan yang menuntu laporan keuangan tersebut maka secara tidak langsung prinsip tata kelola yang baik juga tidak dijalankan.
Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan. Sedangkan sumbangan yang bersifat sukarela adalah sumbangan yang pemberiannya tanpa ada paksaan atau secara iklas tanpa mengharap imbalan. Prinsip inilah yang digunakan oleh yayasan Dana Punia dalam menentukan sumbangan yang diterima. Menurut Gede Arba Dana, S.H selaku ketua yayasan, yayasan Dana Punia tidak pernah meminta secara langsung bantuan bantuan kepada pihak tertentu terutama pada panti asuhan, sehingga beliau merasa tidak ada tanggung jawab yang memaksa untuk melaporkan pertanggungjawaban sumbangan tersebut. Hal ini juga yang dijadikan alasan mengapa yayasan Dana Punia tidak menyusun laporan keuangan secara utuh. Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Yayasan Dana Punia Singaraja untuk tahun 2013 Sebelum melakukan penghitungan terhadap aktiva tetap yayasan dana Punia, dan oleh karena yayasan tidak memiliki percatatan sebelumnya maka disusunlah perkiraan akuntansi berupa rekeningrekening yang berhubungan dengan aktiva tetap. Setelah itu rekening-rekening tersebut disusun dan dihubungkan dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tahun buku 2013 mengenai aktiva tetap sesuai dengan PSAK, sehingga didapatkan nilai wajar dari aktiva tersebut sampai tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
Sumbangan Yang Bersifat Sukarela Tabel 2. Saldo aktiva tetap sampai dengan tahun 2013. No. Rek 1.2.1 1.2.2 1.2.3
Nama Rekening Tanah Gedung Kantor
Nilai Buku Debet 5.127.310.000 125.788.466 62.900.034
Kredit -
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) 1.2.4 Aula 1.2.5 Gedung Kelas 1.2.6 Gedung Selatan 1.2.7 Gedung Tengah 1.2.8 Kendaraan 1.2.9 Buku Perpustakaan 1.2.10 Sarana dan Prasarana Belajar 1.2.11 Peralatan Elektronik STKIP-AH 1.2.12 Peralatan Elektronik SMK TI Sumber: diolah berdasarkan PSAK Pengaruh perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap laporan keuangan yayasan Dana Punia Singaraja Berikut akan disajikan antara saldo- saldo aktiva tetap di awal temuan
239.203.500 644.312.500 1.265.838.750 400.000.000 0 125.000.000 76.515.000 75.488.270 170.618.334
-
-
atau sebelum penyesuaian dengan peraturan PSAK dan saldo yang telah disesuaikan sesuai dengan peraturan perundangan.
Tabel 1. 3 Perbandingan Saldo awal dan sesudah penyesuaian No.
Nama Rekening
1. 2. 3. 4.
Tanah Bangunan Kendaraan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Buku Perpustakaan
Saldo Awal 24.000.000 3.150.000.000 125.000.000 1.025.000.000
5. 59.870.000 Total 4.383.870.000 Sumber: Hasil Observasi 2013 dan perhitungannya. Setelah disesuaikan ditemukan antara saldo awal dengan saldo yang telah disesuaikan memiliki selisih Rp. 4.292.105.104,-. Jumlah ini tergolong material apabila disajikan secara salah akan mempengaruhi keputusan yang diambil. penyebab perbedaan dari akunakun tersebut: adalah 1) Untuk akun Tanah, yang menyebabkan perbedaan antara saldo awal dengan saldo yang sudah disesuaikan adalah karena nilai yang dicatan dalam akun tanah tersebut nilai perolehan awal. Menurut PSAK nilai tersebut harus direvaluasi untuk menentukan nilai saat ini. 2) Bangunan termasuk kedalamnya yaitu akun Gedung, Kantor, Aula, Gedung Kelas, Gedung Selatan, dan Gedung Tengah. Perbedaan nilai atau saldo tersebut dikarenakan tidak diberlakukannya Penyusutan, sehingga tetap tercatat sebesar nilai perolehannya. Selain itu juga terdapat renovasi yang merupakan pengeluaran modal sehingga
Saldo Setelah Penyesuaian 5.127.310.000 2.738.043.250 0 322.621.604 125.000.000 9.312.975.104
mengubah nilai buku bangunan tersebut. 3) Untuk aku kendaraan perbedaan nilai dikerenkan tidak adanya penyusutan yang diberlakukan, sehingga kendaraan dicatat sebesar nilau perolehannya saja. 4) Didalam sarana prasarana, termasuk didalamnya adalah peralatan elektronik STKIP-AH, Peralatan Elektrinik SMK, dan Sarana prasarana Pembelajaran. Perbedaan saldo dikarenakan yayasan tetap mencatat sebesar nilai perolehan tanpa penyusutan. Selain itu, Menurut PSAK 45, peralatan memiliki umur ekonomis 4 tahun, jadi peralatan yang mempengaruhi Posisi Keuangan tahun 2013 adalah peralatan yang diperoleh selama 4 tahun terakhir, sementara Yayasan tetap mencatat peralatan yang diperoleh lebih dari 4 tahun. 5) Untuk koleksi perpustakaan, perbedaan saldo dikarenakan yayasan tidak teliti dalam mencatat jumlah koleksi perpustakaan yang bertambah 2 tahun terakhir.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Yayasan Dana Punia tidak melakukan pencatatan secara benar sesuai dengan PSAK karena: Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan rendahnya pengetahuan untuk dapat menyusun laporan keuangan secara benar dan utuh, Tidak adanya tuntutan akuntabilitas menyebabkan tidak adanya keharusan atau paksaan dari para pemangku kepentingan ini membuat laporan keuangan tidak dikerjakan dengan serius, Tidak adanya pengawas independen bagi yayasan sehingga tidak ada piha ketiga yang menentukan benar atau salahnya tata kelola yang dijalankan, dan sumbangan yang bersifat sukarela membuat yayasan merasa tidak perlu untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemberi sumbangan (pemangku kepentingan). 2) Pencatatan serta pelaporan keuangan khususnya aktiva tetap pada Yayasan Dana Punia Singaraja hendaknya mengikuti peraturan perundangan dimana sesuai pasal 49 ayat 1 UU No. 28 tahun 2008 yang mengharuskan entitas seperti yayasan juga harus membuat lapotan tahunan. Untuk teknis serta praktiknya mengikuti PSAK yang sesuai diantanranya PSAK 16 tentang Aktiva tetap, PSAK 17 tentang Penyusutan dan PSAK 45 tentang entitas nirlaba, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait. 3) Pencatatan serta pelaporan aktiva tetap akan berpengaruh terhadap laporan keuangan Yayasan Dana Punia Singaraja. Dari penelitian yang telah dilakukan
terdapat perbedaan saldo antara sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian yakni: Rekening Tanah mendapatkan kurang saji sebesar Rp. 5.103.310.000,rekening untuk Bangunan seperti Gedung, Aula dsb lebih catat sebesar Rp. 411.956.750,- rekening Kendaraan lebih saji Rp. 125.000.000, rekening Sarana pembelajaran yang mencankup peralatan elektronik baik STKIP- AH maupun SMK lebih saji Rp.702.378.396,- Rekening buku perpustakaan kurang saji Rp. 65.130.000,SARAN Mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan akuntansi, maka disarankan kepada yayasan agar dapat menerapkan akuntansi untuk entitas nirlaba sacara optimal karena Aktiva Tetap dalam suatu entitas memiliki proporsi yang besar sehingga perlu pengelolaan yang baik dari pengurus atau intern yayasan. Untuk dapat mengimplementasikan PSAK dengan optimal diperlukan adanya dukungan dan pengawasan terhadap keterlaksanaan penyusunan laporan keuangan dari pihak-pihak pemakai laporan keuangan (stakeholder). Dukungan dan pengawasan ini tentunya akan membantu mendisiplinkan entitas baik yayasan maupun bentuk organisasi lainnya dalam melakukan pencatatan keuangan serta membantu pihak pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah daerah serta pemberi sumbangan baik sukarela maupun terikat. Diperlukan adanya badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi tata kelola yayasan atau entitas nirlaba yang baik. Sehingga dengan adanya badan pengawas ini ke depannya seluruh entitas nirlaba yang ada di Indonesia dapat memnerapkan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan PSAK.
DAFTAR PUSTAKA
Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana: Jakarta
Baridwan, Zaki., 2000. Intermedite Accounting, BPFE: Yogyakarta.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) Greuning, Hennie Van. 2005. International Financial Reporting Standars: A Practical Guide, Standar Pelaporan Keuangan Internasional: Pedoman Praktis, edisi pertama, alih bahasa oleh Edward Tanujaya. PT Salemba Empat: Jakarta
PSAK
H.B Sutopo.2002. Metedeologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.Press
Riyanto, Kuwat. 2013. Aktiva Tetap Berwujud (Tangible Assets) Dan Aktiva Tetap Tak Berwujud (Intangible Assets)
IAI. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): Jakarta Koyan, I Wayan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Singaraja LAN-BPKP. Akuntabilitas dan good Governance. LAN-BPKP: Jakarta Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga, cetakan ketiga. Salemba Empat: Jakarta Nasution, Muamar. 2009. Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Utara, Aceh, Riau dan Medan. Universitas Sumatera Utara Niswonger, Fess, Warren. 1990. Prinsipprinsip Akuntansi. Erlangga: Jakarta Profil Yayasan Dana Punia. 2003. (Sejarah STKIP- AH dan Panti Asuhan Dana Punia). Yayasan Dana Punia: Singaraja PSAK 16 (Revisi 2011) Tentang Aktiva Tetap PSAK
17 (Revisi Penyusutan
2011)
Tentang
45 (Revisi 2012) Pelaporan Keuangan Nirlaba
Tentang Entitas
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
