Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di Pulau Batam

SEMINAR HERITAGEIPLBI 2017 | KASUS STUDI

Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di Pulau Batam Nurul Nadjmi [email protected] Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Abstrak Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka. Selain itu, sebelah timur provinsi ini berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Singapura. Di samping itu, provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Adapun lokasi penelitian terdapat pada Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang terdapat pada Kabupaten Batam. Beragam potensi daya tarik wisata yang ada di pulau-pulau ini membuat Pulau Batam perlu memiliki konsep keterpaduan antara pulau-pulau tersebut sehingga dapat menunjang kawasan destinasi wisatanya. Terdapat indikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi pariwisata kepulauan. Metode studi kasus dengan studi kasus tunggal digunakan untuk mengeksplorasi penelitian ini. Studi dilakukan terhadap Pulau Batam yang merupakan satu kesatuan pada Pulau Batam, dengan periode amatan yaitu periode 2008-2014. Proses data analisis menggunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis utama dan analisis kuantitatif untuk memperkuat temuan dari hasil analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi pariwisata kepulauan, jejaring antar pulau dan jejaring di dalam pulau itu sendiri, dan kuantitas serta kualitas pengunjung (wisatawan) yang terdiri dari faktor sebaran sarana dan prasarana perkotaan, peran hub/aksesibilitas pada kawasan kepulauan, sebaran atraksi wisata, pola pergerakan wisatawan, ketersediaan Sumber Daya Manusia, sosial budaya masyarakat, dan kebijakan khusus. Kata kunci: Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan, Perkembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan, Tingkat Perkembangan Pariwisata, Pulau Batam.

Pendahuluan Latar Belakang Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Propinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Heritage IPLBI 2017 | 327

Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di Pulau Batam

Pulau Batam merupakan salah satu dari 3.000 pulau yang ada di Kepulauan Riau dan merupakan pusat atau pintu gerbang dari Kepulauan Riau dengan lokasi yang berdekatan dengan Negara Singapura berjarak hanya 20 km atau 30 menit dengan menggunakan kapal ferry dan Negara Malaysia. Pulau Batam termasuk wilayah dengan populasi cepat berkembang yakni sekitar 100.000 jiwa. Sebagai pulau industri dan perdagangan, Pulau Batam telah memikat pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia karena peluang ekonomi tentunya. Pulau Batam adalah wilayah industri minyak pendukung di Batu Ampar dan sebagai industri elektronik yang berkembang pesat di Indonesia. Pulau Batam saat ini menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Banyak wisatawan yang datang dari Singapura untuk liburan singkat, berbelanja, atau sekedar wisata kuliner.Kepulauan merupakan salah satu destinasi yang memberikan bentuk atau macam wisata yang berbeda dengan wisata pada daratan yang luas pada umumnya. Karena kondisi geografi dari kepulauan tersebut yang sangat khas. Kepulauan Riau dalam hal ini Pulau Batam memiliki beragam jenis wisata, yang merupakan daya tarik dalam menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pulau Batam menduduki peringkat ke tiga dalam destinasi Pariwisata Nasional. Hal ini disebabkan oleh letak Pulau Batam yang sangat strategis yaitu Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Jenis Wisata yang terdapat di Pulau Batam sangatlah beragam dan tersebar di pulau-pulau yang berada di sekitarnya. Terdapat 12 Pulau yang memiliki jenis wisata yang beragam. Dalam melihat perkembangan tata ruang kawasan destinasi pariwisata kepulauan di Pulau Batam dilakukan secara periodesasi sehingga dalam penelitian ini kita dapat melihat perkembangan yang terjadi secara periodesasi dan dapat mengintegrasikan beragam jenis dari jenis wisata yang ada Pulau Batam. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan tata ruang kawasan pariwisata kepulauan di Pulau Batam secara periodesasi untuk melihat dan menunjang destinasi pariwisata kepulauannya sehingga bisa lebih berkembang lagi. Kajian Pustaka Pola Ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Istilah-istilah dalam tata ruang lainnya: penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yangmeliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Destinasi Destinasi dalam Studi Cetak Biru Destinasi (Departeman Kebudayaan dan Pariwisata, 2007) disebutkan bahwa destinasi adalah suatu keterpaduan sistemik dalam suatu wilayah geografis tertentu yang didalamnya terdapat elemen-elemen produk wisata seperti objek dan daya tarik, aksesibilitas, amenitas, fasilitas pendukung serta kelembagaan dan masyarakat dimana keterkaitan antara elemen-elemen tersebut mampu menciptakan motivasi dan pergerakan kunjungan wisata, serta totalitas pengalaman wisata. Definisi destinasi pariwisata dalam UU No. 10 Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, Destinasi pariwisata adalah kawasan georgrafis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pariwisata 328 | ProsidingSeminar Heritage IPLBI 2017

Nurul Nadjmi

Pariwisata Menurut Robert McIntosh bersama Shaskinant Gupta adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Menurut Richard Sihite menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut: pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan tamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Menurut pendapat dari James J. Spillane (1982:20) mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Definisi yang dikemukakan oleh A.J. Burkart dan S. Medik (1987) pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hlidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Kepulauan Kepulauan disebutkan sebagai, “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis diangap sebagai demikian.” Pada Bagian Ketiga Perpres RI No. 15 Tahun 2010, Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang, Paragraf 1, Umum, Pasal 39 ayat (1), Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang meliputi: (a). Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan. Pasal 40 ayat (1) rencana tata ruang pulau/kepulauan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada Paragraf 2, penyusunan dan penetapan Rencana tata ruang pulau/kepulauan, Pasal 42 ayat (1) pulau/kepulauan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem; ayat (2) Pulau-pulau besar sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua; ayat (3) Gugusan pulau sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) meliputi gugusan Kepulauan Maluku, dan gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang seperti yang telah dijelaskan di atas. Tata Ruang Kepulauan dan Karakteristik Wilayah Kepulauan Menurut Prayitno (2004), berdasarkan pada paradigma perancangan, tata ruang berbasis kepulauan “archipelascape”, maka model penataan ruang publik tepian air suatu kawasan lebih diarahkan pada pemograman spasial dan kegiatan yang mendukung sistem jejaring lintas pulau ( trans-islands network) serta dalam sistem keterkaitan hulu-hilir kawasan setempat (urban ecoscape linkage). Sehingga, apapun kegiatan yang melingkupi serta yang akan di kembangkan dalam ruang publik tepian air kawasan harus ditempatkan pada posisi dan sistem tersebut secara tepat. Selain itu untuk menghindari terjadinya proses privatisasi ruang publik tepian air kawasan bagi pemanfaatan eksklusif yang tidak dapat diakses/dimiliki masyarakat umum perlu diciptakan sistem penataan yang bersifat open to public secara benar. Akses publik ini dapat berupa penyediaan jalanjalan tepian air (boulevard, promenade, atau esplanade) serta ruang-ruang terbuka yang secara tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian kawasan. Prosiding Seminar Heritage IPLBI 2017| 329


Hal lain yang harus dilakukan dalam penataan ruang publik tepian air kawasan adalah upaya pelestarian dan konservasi bangunan dan infrastruktur kawasan peninggalan yang mendukung citra historis dan konteks lokal kawasan. Komponen Destinasi Pariwisata Menurut Gunn (1994) dan Inskeep (1991) menyebutkan berbagai elemen yang melekat pada sebuah destinasi. Menurut Gunn (1994), ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu aspek penawaran (product supply) dan aspek permintaan (market demand). Komponen penawaran produk (supply) adalah komponen yang terdiri dari atraksi, jasa-jasa, promosi, informasi, dan transportasi. Komponen permintaan (demand) yang dimaksud adalah pasar yaitu permintaan dari pasar wisatawan. Berikut adalah illustrasi yang menggambarkan kedudukan kedua aspek tersebut:

SUPPLY (PRODUCT DEVELOPMENT)  Atraksi  Jasa-asa  Promosi  Informasi  transportasi

DEMAND (MARKETS) Pasar Wisatawan

Gambar 1. Keseimbangan penawaran dan permintaan dalam sistem pariwisata Sumber: Gunn (1994:39)

Sementara itu menurut Inskeep (1991), ada beberapa hal yang perlu dikenali dari komponenkomponen destinasi diantaranya adalah: a. Akses wilayah dan jaringan transportasi internal yang menghubungkan antara obyek, fasilitas, dan jasa pelayanan lainnya b. Tipe dan lokasi atraksi yang didalamnya mencakup pula deskripsi kewilayahan, lingkungan alam, fitur, dan aktifitas terkait. c. Jumah, tipe, dan lokasi akomodasi, fasilitas jasa dan pelayanan lainnya. Dalam teori tersebut Inskeep melibatkan aspek-aspek destinasi seperti: 1. 2. 3. 4. 5.

Atraksi Transportasi Akomodasi Fasilitas dan Jasa lainnya Institusi kelembagaan terkait

6. Infrastruktur pendukung 7. Pasar wisatawan 8. Masyarakat yang memanfaatkan berbagai aspek tersebut.

Aspek-aspek tersebut diatas yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai faktor yang turut meningkatkan daya saing suatu destinasi pariwisata. Pendekatan dan Penetapan Destinasi Pariwisata Konsep pengembangan berbasis klaster dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing pengembangan destinasi pariwisata. Definisi destinasi pariwisata didalamnya terdapat unsurunsur produk, mata rantai pelayanan dan pelakunya (atraksi, amenitas/fasilitas penunjang 330 | ProsidingSeminar Heritage IPLBI 2017

Nurul Nadjmi

kepariwisataan dan pelaku industri pariwisata, aksesibilitas dan infrastuktur pendukung, serta aktifitas) mencerminkan makna yang sejalan dengan klaster. Komponen klaster pariwisata mencakup unsur-unsur: a. b.

c. d.

Atraksi/objek dan daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/khusus) Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas perbelanjaan, tour operator, agen perjalanan dan maskapai penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk wisata) Institusi di bidang penyiapan SDM, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal.

Gambar 2. Konsep Klaster Destinasi Pariwisata Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006

Metodologi

Gambar 3. Proses Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode studi kasus, studi kasus adalah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini difokuskan secara intensif pada satu obyek. Dalam hal ini diperoleh dari berbagai sumber data, hasil wawancara di lapangan dan sumber-sumber lain yang dipandang mengetahui (Nawawi, 2003). Arikunto, 1986., mengemukakan bahwa metode studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan deskriptif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam baik terhadap individu maupun kelompok seperti wisatawan dan masyarakat yang mewakili konsumen, pelaku usaha (komersial) dan produsen, serta fenomena-fenomena yang terdapat pada unit kasus yang dipilih dengan dibatasi pada suatu area tertentu agar penelitian yang dilakukan dipersempit. Hasil Dan Pembahasan

Prosiding Seminar Heritage IPLBI 2017| 331


Faktor yang memengaruhi perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi kawasan parwisata sesuai dengan embrio perkembangan yang terjadi pada kawasan tersebut. Aksesibilitas Aksesibilitas di Kota Batam, pada awal perkembangan kawasan, terdapat airport sebagai embrio perkembangan dan adanya seaport yang menghubungkan Pulau Batam dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pada periode ini, untuk aksesibilitas ke Kota Batam, terdapat Bandar Udara Internasional Hang Nadim, 3 terminal feri internasional dan 2 pelabuhan domestik. Tabel 1. Hub Menuju Kota Batam Melalui Bandar Udara dan Terminal Feri Internasional dan Pelabuhan Domestik serta Jarak Tempuh (Periode Awal)

332 | ProsidingSeminar Heritage IPLBI 2017

Nurul Nadjmi

Gambar 4. Hub Antar Pulau Batam dan Pulaupulau di Sekitarnya Sumber: Analisis, 2014

Gambar 5. Hub Antar Pulau Batam dan Pulau pulau di Sekitarnya Periode 2008-2011 Sumber: Analisis, 2014

Sebaran Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang terlebih dahulu dibangun adalah sarana dan prasarana untuk kegiatan industri perkapalan dan perdagangan. Tabel 2. Sarana dan Prasarana di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Periode 2008-2011


Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di Pulau Batam Tabel 3. Sarana dan Prasarana di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun 2012-2014

Sebaran Atraksi Wisata Perkembangan kawasan destinasi pada periode awal belum nampak, karena pada awal periode ini, pemerintah lebih mengutamakan perkembangan di bidang industri dan perdagangan.


Nurul Nadjmi Gambar 6. Sebaran Atraksi Wisata di Pulau BatamPeriode 2008-2011 Sumber: Analisis, 2014

Pulau Batam memiliki beberapa atraksi wisata yang menonjol, misalnya wisata Resort (Kawasan Nongsa, Kawasan Sekupang, dan Kawasan Waterfront City), Wisata Belanja (Kawasan Jodoh, Kawasan Nagoya, Kawasan Baloi, dan Kawasan Batam Center), dan Wisata Kuliner (Kawasan Barelang). Adapun kawasan atraksi wisata yang lain merupakan amenitas/fasilitas pelayanan dari kawasan wisata yang menonjol tersebut. Tabel 4. Sebaran Kawasan Destinasi Pariwisata di Pulau Batam


Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di Pulau Batam Gambar 7. Perkembangan Atraksi Wisata di Pulau Batam, Periode 2012-2014 Sumber: Analisis, 2014

Perilaku Masyarakat dalam Menerima Kegiatan Kepariwisataan Selain faktor aksesibilitas, sebaran sarana dan prasarana perkotaan, dan sebaran atraksi wisata, Miossec menambahkan satu lagi faktor yang memengaruhi perkembangan suatu kawasan destinasi pariwisata, yaitu faktor perilaku masyarakat yang menerima sacara utuh dan tidak suatu kegiatan kepariwisataan di wilayahnya. Dalam hal ini Masyarakat di Pulau Batam, sudah menerima kegiatan pariwisata dan bahkan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan tersebut. Kesimpulan Dan Saran Berdasarkan hal tersebut di atas temuan penelitian ini memperlihatkan adanya faktor yang tidak memengaruhi perkembangan tata ruang kawasan destinasi pariwisata, namun sebenarnya faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu kawasan destinasi pariwisata, yaitu faktor sebaran atraksi wisata, pola perjalanan wisatawan, ketersediaan sumber daya, dan kebijakan khusus. Daftar Pustaka Davidson, R. & Maitland, R. (1997), Tourism Destination, Hodder and Stoughton, London. Glenn, F.R. (1998). Psikologi Pariwisata. Yayasan Obor. Jakarta Gunn, C.A. (1994). Tourism Planning: Basic, Concepts, Cases. Taylor and Francis. Washington DC Inskeep, E. (1991). Tourism Planning an Integrated and Sustainable Development Approach.Van Nostrand Reinhold. New York Mathieson, A. & Wall, G. (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. Longman, Newyork. McIntosh, R. Goeldner, C.R. Ritchie. & Brent, J.R. (1995), Tourism: Principles, Practices, and Phylosophy, Jhon Wiley and Sons, Inc., Canada. Prayitno, Budi. (2003) Pemodelan Kota Air di Kalimantan dengan Menggunakan Metode Eco-Urban Tissue Plan. Simposium Nasional “Rekayasa Aplikasi Perancangan dan IndustriII”, Universitas Muhammadiyah Surakarta,. Rais, J. dkk. (2004). Menata Ruang Laut Terpadu, Jakarta: PT. Pradnya Paramita Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Medika. Yogyakarta


Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata Kepulauan di Pulau Batam

Recommend Documents