PERKEMBANGAN E-COMMERCE 2011 236 juta jiwa
2015 Populasi Penduduk
248 juta jiwa
105 %
55 juta jiwa
Penetrasi Internet
139 juta jiwa
252 %
$ 0,9 Milyar
e-Commerce Market 1111 %
$10 Milyar
Pengertian e-Commerce
“e-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik.”
Pengertian e-Commerce
“e-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik.”
Bagaimana aspek perpajakannya?
Apa bedanya dengan perdagangan konvensional?
Apakah ada pajak baru?
PERDAGANGAN KONVENSIONAL & E-COMMERCE
vs Perdagangan Konvensional
e-Commerce
Perdagangan Konvensional
ILUSTRASI ASPEK PERPAJAKAN PERDAGANGAN KONVENSIONAL
Penjual
Konsumen
ILUSTRASI ASPEK PERPAJAKAN PERDAGANGAN KONVENSIONAL
Peralatan/ Mesin
Penjual
Konsumen
Gudang
Karyawan Tempat/Bangunan
Ekspedisi
ILUSTRASI ASPEK PERPAJAKAN PERDAGANGAN KONVENSIONAL
Peralatan/ Mesin
meliputi, tapi tidak terbatas
23/ 26 PPN
Penjual
Konsumen PPN
21/ 26 23/ 26
PPN
PPN
4(2)
4(2)
Gudang
Karyawan Tempat/Bangunan
Ekspedisi
Lalu bagaimana dengan e-Commerce?
e-Commerce
ILUSTRASI ASPEK PERPAJAKAN E-COMMERCE
Online Market Place/Online Retail/ Classified Adds/Daily Deals/ Social Media
Konsumen
ILUSTRASI ASPEK PERPAJAKAN E-COMMERCE
Web Advertising
Web Design
Web Hosting
Online Market Place/Online Retail/ Classified Adds/Daily Deals/ Social Media
Karyawan
Konsumen
Gudang Payment Gateway
Ekspedisi
ILUSTRASI ASPEK PERPAJAKAN E-COMMERCE
23/ 26
Web Design
meliputi, tapi tidak terbatas
Web Advertising
23/ 26
23/ 26
PPN
PPN
Web Hosting PPN
Online Market Place/Online Retail/ Classified Adds/Daily Deals/ Social Media
Konsumen PPN
21/ 26
23/ 26
23/ 26
PPN
4(2)
PPN
Karyawan
Gudang Payment Gateway
Ekspedisi
PERBANDINGAN ASPEK PERPAJAKAN PERDAGANGAN KONVENSIONAL DAN E-COMMERCE
Perdagangan Konvensional
PPN
23/ 26
4(2)
21/ 26
E-Commerce
Sama (Asas Fairness)
Aspek Perpajakan PPh Pasal 4 (2) – PPh final PPh Pasal 21 – Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (WP OP) PPh Pasal 23 – (i) Dividen, bunga, royalti, dan hadiah (ii) sewa dan jasa PPh Pasal 26 – Penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri PPN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Daftar
Hitung
Bayar
Lapor
KEWAJIBAN PERPAJAKAN Daftar WP/NPWP – UU No. 6/1983 ttg KUP s.t.b.d.t.d. UU No. 16/2009 Syarat Subjektif Syarat Objektif
NPWP
adalah identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak perpajakan
PKP/NPPKP – UU No. 8/1983 ttg PPN s.t.d.b.t.d. UU No. 42/2009 Syarat Subjektif Syarat Objektif
NPPKP
adalah identitas yang diberikan kepada PKP yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak perpajakan terkait PPN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN Hitung
Subjek PPh (Ps.2) Orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT)
Objek PPh (Ps.4) Penghasilan – setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
Aspek Perpajakan PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 PPh Pasal 26
– PPh final – Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (WP OP) – (i) Dividen, bunga, royalti, dan hadiah (ii) sewa dan jasa – Angsuran pajak – Penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri
KEWAJIBAN PERPAJAKAN Hitung
Subjek PPN Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Objek PPN (Ps. 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Impor BKP Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Ekspor BKP Berwujud oleh PKP Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP Ekspor JKP oleh PKP
Objek PPnBM (Ps. 5)* 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah 2. Impor BKP yang tergolong mewah
*Jenis dan tarif ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
KEWAJIBAN PERPAJAKAN Hitung Bayar
Tempat pembayaran 1. Bank Persepsi 2. Kantor Pos Persepsi
Sarana Pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN Hitung Bayar Lapor
Surat Pemberitahuan PPh Tahunan Dapat disampaikan melalui KPP, KP2KP, Kantor Pos, e-Filing
Surat Pemberitahuan Masa SPT Masa PPh dapat disampaikan melalui KPP, KP2KP, Kantor Pos, e-SPT SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui KPP, KP2KP, e-Filing dan e-SPT
SANKSI PERPAJAKAN Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) per bulan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan SPT Sebesar: SPT Masa PPN : Rp.500.000,SPT Masa Lainnya : Rp. 100.000,SPT Tahunan OP : Rp. 100.000,SPT Tahunan WP Badan : Rp. 1.000.000,-
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Lainnya
FASILITAS PERPAJAKAN PP No. 46/2013 – WP Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peredaran Bruto Tertentu Omzet = 4,8 milyar/tahun
Bentuk Fasilitas Single tariff - 1% x Dasar Pengenaan Pajak Opsi untuk tidak melaporkan diri sebagai PKP – tidak ada kewajiban PPN
Cara dan Saran Pembayaran Penyetoran langsung SSP, ATM, dsb.
