3
Perjanjian yang terjadi antara pedagang klitikan dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul dipandang menarik untuk diteliti karena tidak ada keterangan apakah perjanjian tersebut dilaksanakan layaknya perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai. Perjanjian sewa menyewa tentunya mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan perjanjian pinjam pakai. Cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian los Pasar Klitikan Niten juga dipandang menarik untuk diteliti, mengingat perjanjian yang dibuat secara lisan dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Pemakaian Los Pasar Klitikan Niten Antara Pedagang Klitikan Dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul”.
B. Rumusan Masalah 1. Perjanjian apa yang terjadi antara pedagang klitikan dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul? 2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian los Pasar Klitikan Niten?
C. Tujuan Penelitian 1. Objektif
4
a. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian yang terjadi antara pedagang klitikan dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul; b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian los Pasar Klitikan Niten. 2. Subjektif a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum jurusan Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan teoriteori yang telah diperoleh Penulis selama berada di bangku kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktik, sehingga Penulis memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ditemukan penulisan hukum yang berjudul: 1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Stand Antara Event Organizer Sebagai
Panitia
Penyelenggara
Dengan
Peserta
Pameran
Pada
Penyelenggaraan Pameran Buku Di Kabupaten Sleman, Eka Fitri Andhini (2008). Hal yang membedakan dengan penulisan hukum ini adalah:
5
a. perjanjian yang terjadi dalam penulisan hukum ini belum jelas, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya sudah jelas, yaitu perjanjian sewa menyewa; b. objek perjanjian dalam penulisan hukum ini adalah los pasar, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah stand; c. lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pasar Klitikan Niten, Pedukuhan Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah di Kabupaten Sleman. 2. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cokrodirjan Antara Penyewa Dengan Pengelola Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta, Fiqi Adrianti (2008). Hal yang membedakan dengan penulisan hukum ini adalah: a. perjanjian yang terjadi dalam penulisan hukum ini belum jelas, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya sudah jelas, yaitu perjanjian sewa menyewa; b. objek perjanjian dalam penulisan hukum ini adalah los pasar, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); c. lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pasar Klitikan Niten, Pedukuhan Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah di Kota Yogyakarta. 3. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Penjualan Handphone Dan Barang-Barang Elektronik Di Jogjatronik Mal, Herman Sayogo (2009).
6
Hal yang membedakan dengan penulisan hukum ini adalah: a. perjanjian yang terjadi dalam penulisan hukum ini belum jelas, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya sudah jelas, yaitu perjanjian sewa menyewa; b. objek perjanjian dalam penulisan hukum ini adalah los pasar, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah kios penjualan handphone dan barang-barang elektonik; c. lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pasar Klitikan Niten, Pedukuhan Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, sedangkan pada penulisan hukum sebelumnya lokasi adalah di Jogjatronik Mal. 4. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Pasar Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Rohmad Imam Masyuri (2010). Hal yang membedakan dengan penulisan hukum ini adalah: a. perjanjian yang terjadi dalam penulisan hukum ini belum jelas, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya sudah jelas, yaitu perjanjian sewa menyewa; b. objek perjanjian dalam penulisan hukum ini adalah los pasar, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah ruko; c. lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pasar Klitikan Niten, Pedukuhan Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah di Pasar Manggung, Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman.
7
5. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Stadion Maguwoharjo Sleman Antara Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Sleman Dengan Perserikatan Sepak Bola Sleman, L. Suryantya Manohara (2010). Hal yang membedakan dengan penulisan hukum ini adalah: a. perjanjian yang terjadi dalam penulisan hukum ini belum jelas, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya sudah jelas, yaitu perjanjian sewa menyewa; b. objek perjanjian dalam penulisan hukum ini adalah los pasar, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah stadion; c. lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pasar Klitikan Niten, Pedukuhan Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, sedangkan dalam penulisan hukum sebelumnya adalah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk dilakukan. Namun, jika masih terdapat penelitian serupa di luar sepengetahuan Penulis, diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi.
E. Kegunaan Penelitian 1. Bagi Ilmu Pengetahuan ( Kegunaan Akademis) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. 2. Bagi Pembangunan (Kegunaan Praktis)
8
a. Untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung mengenai perjanjian yang terjadi antara pedagang klitikan dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul; b. Untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung mengenai cara penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian los Pasar Klitikan Niten; c. Dapat
digunakan
selanjutnya.
sebagai
pedoman
bagi
penelitian-penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian menurut Subekti adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.3 Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya.4 Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.5 Abdulkadir Muhammad berpendapat definisi perjanjian menurut KUHPerdata mengandung kelemahan, yaitu: a. Hanya menyangkut sepihak saja Rumusan kata kerja “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah
3
Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Cetakan Keduabelas, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1. Ibid. 5 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118. 4
9
10
“saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara kedua belah pihak.6 b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus Pengertian “perbuatan”, termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan
(zaakwarneming),
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”. c. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian dalam Buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal). d. Pengertian tersebut tanpa menyebutkan tujuan Rumusan pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.7 Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
6
7
Konsensus menurut Subekti adalah persamaan (kesatuan) pendapat, sepakat yang menjadi titik lahirnya perjanjian atau persetujuan. Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.
