STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI (JASA) PELAYANAN PASAR KLITIKAN NOTOHARJO DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH Oleh: Agus Budi Wahono Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas mengenai strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) pelayanan Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta, dan mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam strategi meningkatkan retribusi (jasa) pelayanan Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah, Proses pemungutan retribusi (jasa) di Kota Surakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya Pasar Klitikan Notoharjo, sehingga pemasukan retribusi (jasa) pelayanan pasar tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan selama 3 Tahun terakhir. Hasil pemungutan retribusi (jasa) pelayanan pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Klitikan Notoharjo yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Penelitian ini berjenis yuridis sosiologis yaitu pendekatan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sifat penelitian yaitu deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang strategi peningkatan retribusi (jasa) pelayanan pasar klitikan Notoharjo. Sumber data: primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi jasa sudah maksimal, dimana proses perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang setiap tahunnya dan menggali semua potensi-potensi yang ada pada Pasar Klitikan Notoharjo. Pelaksanaan dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas petugas/ penarik retribusi dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah mencapai target selama 3 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebagian wajib retrubsi yang tidak mau membayar tagihan retribusi atau jasa harian pasar, ini dikarenakan petugas atau penarik retribusi kurang pendekatan dalam melakukan
penagihan kepada wajib retribusi. Upaya yang akan akan dilaksanakan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan ratribusi (jasa) Pasar Klitikan Notoharjo yaitu: (1) Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di pasar, (2) Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat), (3) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan, (4) Meratakan semua tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati kios, los dan pelataran, (5) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar. Kata kunci : Strategi peningkatan retribusi, Pasar Klitikan Notoharjo, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
LATAR BELAKANG MASALAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi Pemerintahan Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar
daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem Pemerintahan Daerah yaitu
2
kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masingmasing. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Surakarta berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengahtengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Surakarta menghadapi kendala dalam hal keterbatasan finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta membentuk Peraturan Daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta. Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Daerah. Diantara bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, di mana retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar
3
yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup banyak. Masing-masing pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, bahwa “Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kewenangan untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar”. Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak
dan
merupakan
kewenangan
daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
detradisionalisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Retribusi pasar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011, adalah: “Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasar tradisional sebagai tempat usaha bagi para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dari segi ekonomi, pasar tradisional sebagai salah satu tempat perputaran uang, yang berarti penguat bagi
4
struktur ekonomi tingkat mikro. Sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar tradisional terbukti efektif. Salah satu buktinya adalah perputaran uang di pasar tradisional yang setiap hari bisa mencapai milyaran rupiah. Dengan nilai perputaran ekonomi yang mencapai milyaran rupiah, tentunya keberadaan pasar tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari sisi penerimaan retribusi. Demikian juga dengan Kota Surakarta, saat ini dirasakan diperlukan suatu upaya untuk semakin meningkatkan kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar tradisional sehingga penerimaan retribusi pasar dapat meningkat. Proses pemungutan retribusi (jasa) di Kota Surakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya Pasar Klitikan Notoharjo, sehingga pemasukan retribusi (jasa) pelayanan pasar tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan selama 4 Tahun terakhir. Hasil pemungutan retribusi
(jasa)
pelayanan pasar
Klitikan
Notoharjo di Kota Surakarta belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pelayanan Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
PERUMUSAN MASALAH 1.
Bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) pelayanan Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta?
5
2.
Hal-hal apa saja yang menghambat strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) pelayanan Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?
METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dan Kantor Pasar Klitikan Notoharjo yang menangani pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pasar. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah termasuk penelitian yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berkaitan dengan strategi peningkatan retribusi (jasa) pelayanan pasar. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundangundangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi. Sifat Penelitian Sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk memperoleh data semaksimal mungkin dan seteliti mungkin tentang strategi peningkatan retribusi (jasa) pelayanan pasar.
6
Pengumpulan Data 1.
Studi Lapangan Merupakan keterangan atau fakta yang secara teoritis langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer dengan jalan wawancara secara langsung dengan informan.
2.
Studi Pustaka Merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam hal ini diperoleh dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah. (Soerjono Soekanto, 1986: 9).
Sumber Data 1.
Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut, meliputi petugas atau pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dan Kantor Pasar Klitikan Notoharjo yang menangani pelaksanaan dan pengelolaan retribusi di Pasar Klitikan Notoharjo.
2.
Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari literatur, dokumen, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Teknik Analisis Data Tehnik analisis menggunakan
analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif
sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu
7
apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. (Soerjono Soekanto, 1986: 25). Menurut HB. Sutopo (2002: 96-97), ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisa data yang harus benar-benar dipahami oleh seorang peneliti, yaitu: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penentuan Target Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Surakarta, yang di maksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta menyusun target penerimaan jasa Pasar Klitikan Notoharjo dengan cara turun langsung ke Pasar Notoharjo melakukan uji petik potensi-potensi yang ada di pasar setiap tahunnya. Maksudnya disini yaitu dengan mendata ulang setiap tahun potensi yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo yaitu berapa jumlah pedagang yang masih aktip dengan yang sudah tidak aktip karena setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktip atau sudah tidak aktip selalu berubah. Dengan melakukan pendataan ulang terhadap potensi di pasar setiap tahunnya diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang yang tidak menentu jumlahnya, dan melihat semua potensipotensi yang ada pada Pasar Klitikan Notoharjo. Penentuan target jasa pasar sangat bergantung terhadap realisasi per tahun yang dapat tercapai. Namun selama empat
8
tahun terakhir target yang ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tidak pernah tercapai karena disebabkan oleh personil yang memungut jasa retribusi belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar jasa retribusi dan adanya pihak ketiga yaitu pengelola pasar. Penentuan Tarif Retribusi Jumlah tarif retribusi (jasa) yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar yang terdiri dari Plataran kelas 1 sampai kelas 3, Los dan Kios serta Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini : No 1
Jenis Tempat
Besarnya Retribusi
Plataran Kelas 1
500,-/m²/hr
Kelas 2
300,-/m²/hr
Kelas 3
200,-/m²/hr
2
Los
0,1% TNTD
3
Kios
0,1% TNTD
Sumber: TNTD (Taksiran Nilai Tempat Dasaran) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi di Pasar Klitikan Notoharjo sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pelaksanaan Pemungutan jasa harian Pasar Klitikan Notoharjo belum efektif dan efisien. Karena dengan melihat jumlah penarik retribusi yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo
9
yang hanya berjumlah 10 orang sedangkan wajib retribusi jumlahnya banyak. Dengan demikan, petugas penarik retribusi tidak bisa melakukan pendekatan kepada setiap wajib retribusi di karenakan kurangnya jumlah kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi di Pasar Klitikan Notoharjo di Surakarta.
Metode Pelaksanaan Metode pemungutan retribusi atau jasa harian Pasar Klitikan Notoharjo yang dilakukan pegawai penarikan retribusi mendatangi langsung para pedagang atau wajib retribusi di tempat masing-masing. Ini dilakukan supaya pelaksanaan pemungutan retribusi atau jasa terkoordinir dengan baik dengan tujuan para wajib retribusi atau jasa tidak perlu mendatangi kantor pasar untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa semua pedagang membayar retribusi meskipun masih ada sebagain pedagang-pedagang yang tidak membayar retribusi karena kurangnya kesadaran mereka terhadap Peraturan Daerah. Setelah semua hasil setoran wajib retribusi terkumpul petugas/penarik retribusi langsung menyerahkan penghasilan mereka ke kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) setiap harinya yang kemudian Dinas Pengelolaan Pasar yang mengelola dari hasil retribusi harian Semua hasil penagihan yang dilakukan oleh petugas/penarik retribusi pasar Klitikan Notoharjo langsung menyerahkan hasil
setorannya ke kas Kantor
Pengelolaan Pasar. Dengan demikian, tidak terjadinya penyelewengan dalam pemungutan retribusi atau jasa harian Pasar Klitikan Notoharjo.
10
Pembagian Tugas Untuk memudahkan penarik retribusi dalam melakukan pemungutan retribusi atau jasa pasar maka kepala Pasar Notoharjo dan kepala bagian penagihan membagi personilnya sesuai dengan wliayah dan jenis potensi pasar yang telah ditentukan kepada setiap penarik retribusi. Ini dilakukan agar penarik retribusi dapat mengetahui dengan jelas wilayah dan bagian di mana yang akan dilakukan penagihan retribusi atau jasa pasar. Upaya Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Notoharjo Pemungutan retribusi atau jasa Pasar Klitikan Notoharjo belum optimal karena tidak pernah mencapai target dan realisasi selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah. Tahun Anggaran 2012
Target (Rp) 1.849.345.100
Realisasi (Rp) 674.706.540
Persentase (%) 36,5
Tunggakan
2013
2.113.109.600
576.854.340
27,3
1.536.255.260
2014
2.023.680.955
395.813.065
19,6
1.627.867.890
1.174.838.560
Sumber : Pasark Klitikan Notoharjo Surakarta, 2015. Dengan melihat data di atas
menunjukkan bahwa proses pemungutan
retribusi (jasa) Pasar Klitikan Notoharjo belum maksimal karena penerimaan target dan realisasi retribusi (jasa) Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta selama 3 tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Melihat kondisi penerimaan target dan realisasi retribusi (jasa) Pasar Klitikan Notoharjo di Kota Surakarta yang tidak pernah mencapai target selama 3 tahun terakhir dari tahun 2012-2014, maka pihak Kantor Pengelolaan Pasar sebagai
11
pengelola pasar akan memberikan solusi melalui upaya yang akan di laksanakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar Klitikan Notoharjo yaitu sebagai berikut : 1.
Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo.
2.
Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat).
3.
Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan.
4.
Penyesuain tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods dan pelataran.
5.
Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.
KESIMPULAN Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi jasa sudah maksimal, dimana proses perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang setiap tahunnya dan menggali semua potensi-potensi yang ada pada Pasar Klitikan Notoharjo. Pelaksanaan dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas petugas/penarik retribusi dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah mencapai target selama 3 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebagian wajib retrubsi yang tidak mau membayar tagihan retribusi atau jasa harian pasar, ini
12
dikarenakan karena petugas atau penarik retribusi kurang pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi. Upaya yang akan akan dilaksanakan
Dinas Pengelolaan Pasar
Kota
Surakarta dalam meningkatkan penerimaan ratribusi (jasa) Pasar Klitikan Notoharjo, antara lain : (1) Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di pasar. (2) Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat). (3) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan. (4) Meratakan semua tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati kios, lods dan pelataran. (5) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.
DAFTAR PUSTAKA HB. Sutopo, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press. Soerjono Soekanto, 1986.Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. SK. Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13
