PERGESERAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat) Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
SKRIPSI
Oleh: LANA RACHMALIA OCTAVANI E1A008211
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERGESERAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Oleh : LANA RACHMALIA OCTAVANI E1A008211
Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakuktas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Diterima dan disetujui pada tanggal ..…………………….
Pembimbing I/ Penguji I
Pembimbing II/ Penguji II
Penguji III
Satrio Saptohadi, S.H., M.H NIP. 19541018 198303 1 002
Tenang Haryanto, S.H., M.H NIP. 19620622 198702 1 001
H. A. Komari, S.H., M.Hum. NIP. 19540606 1980011 1 001
Mengetahui, Dekan,
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
PERGESERAN
KEWENANGAN
LEMBAGA
NEGARA
SETELAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.
Purwokerto, Februari 2013
Lana Rachmalia Octavani E1A008211
iii
PERSEMBAHAN
Hasil penelitian ini saya persembahkan kepada: 1. Dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya, yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar, yang telah mendidik saya, telah memberikan support dan doanya untuk saya, yang telah berkorban tenaga, pikiran, dan biaya, yaitu Orang Tua saya Bapak Bambang Sugiarto dan Ibu Neni Garmini. Terima kasih atas semuanya yang telah diberikan selama ini. 2. Kakak-kakak saya Mba Lea dan Mba Indah yang juga sangat berarti bagi saya, telah memberikan dukungan dan pelajaran kepada saya. 3. Teman-teman terbaik yang selama ini telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya serta memberikan pengalaman berharga kepada saya selama berkuliah di kota ini, Nike, Desni, Bella, Dhea, Afry, Ayu, Hani, Anes, dan Vicky. 4. Dan juga teman-teman seperjuangan lainnya yang telah bersama-sama saling membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Friska, Danang, Angga, Putra, Yogas, Haris, Gina, Benny. 5. Teman-teman KKN yang sudah memberikan dukungan serta pengalaman yang berharga selama 35 hari di Mendala. 6. Terimakasih juga untuk Dodo dan keluarga yang turut memberikan dukungan kepada saya. 7. Serta semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satupersatu, Terimakasih semuanya.
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah serta akal pikiran dan atas segala kemudahan yang telah diberikanNya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan bagi para umatnya. Atas Kebesaran Allah SWT pulalah yang pada akhirnya dapat menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pergeseran Kewenangan Lembaga Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat)”. Dapat terselesaikan dan tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Sudah sepatutnyalah penulis sampaikan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendorong, membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada: 1. Bapak Dr. Angkasa, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 2. Bapak Satrio Saptohadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah membantu dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini; 3. Bapak Tenang Haryanto, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang juga telah membantu dan berperan dalam mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini; 4. Bapak H. A. Komari, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji atas saran dan kritik yang sangat berharga hingga terselesaikannya skripsi ini; 5. Ibu Handri Wirastuti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik; 6. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Sugiarto, dan Ibu Neni Garmini. Terima kasih atas semuanya yang telah diberikan selama ini; 7. Kedua kakak saya, Mba Lea dan Mba Indah yang turut serta membantu saya dan mendukung saya selama ini terutama dalam penyusunan skripsi ini; 8. Bapak Supardi dan keluarga yang telah memberi dukungan dan doanya kepada saya; 9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman khususnya angkatan 2008 yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga;
v
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenan itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk dapat meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Purwokerto,
Penulis
vi
Februari 2013
ABSTRAK
Dalam amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dari Tahun 1999-2002, terjadi dampak yang cukup signifikan terhadap ketatanegaraan di Indonesia. Amandemen yang terjadi dalam UUD 1945 tersebut telah merubah tata pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya terhadap lembagalembaga negara. Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa MPR sebagai pemegang mandat dari rakyat. Artinya, MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat yang mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi sehingga dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu kewenangan MPR pun antara lain menetapkan UUD, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namum setelah terjadinya amandemen UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) dirubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, dan Lembaga Tertinggi Negara namun sejajar dengan lembaga negara lainnya yaitu menjadi Lembaga Negara. Selain itu tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dari sebelumnya, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Susunan dan keanggotaan MPR yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Kata Kunci : Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
vii
ABSTRACT
In the amendment of the 1945 Constitution, which occurred from the year 1999-2002, there was a significant effect of the administration in Indonesia. The amandement in the 1945 Constitution has changed the governance Indonesia today, especially against state institutions. Prior to the amendment of the 1945 Constitution, described in Article 1, Section (2) that the sovereignty in the hands of the people and carried on by the People’s Consultative Assembly. Under these provisions, it means that the People’s Consultative Assembly as a holder from the people. That is, the Assembly is the sovereign power of the people who have very high that is said to be the highest state institution. The authority of People’s Consultative Assembly are enact the Constitution, enact GBHN, select and inaugurate the President and / or Vice President. After the amendment of the 1945 Constitution, Article 1, section (2) was changed to "Sovereignty in the hands of the people and implemented in accordance with the Constitution". People’s Consultative Assembly is no longer a holder of supreme sovereignty, and the highest state institution, but on apar with other state institution is a state institution. Besides the duties and authority of the People’s Consultative Assembly also experienced significant changes from the previous, the Assembly authorized the amendment and establish the Constitution, the Assembly inaugurate the President and / or Vice President, the People’s Consultative Assembly can only dismiss the President and / or Vice President in his term by basic law. The structure and membership of the Assembly under Article 2 section (1) of the 1945 Constitution states that the People’s Consultative Assembly consists of members of the House of Representative and the Regional Representative Council members elected through general elections and further regulated by law ". Keyword : The authority of state institution, amendment of the Constitution of 1945, People’s Consultative Assembly.
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iii PERSEMBAHAN ........................................................................................... iv KATA PENGANTAR .................................................................................... v ABSTRAK ...................................................................................................... vii ABSTRACT .................................................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................... ix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................... 8 C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 9 D. Keguanaan Penelitian ................................................................ 9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Demokrasi ................................................................................. 10 1. Pengertian Demokrasi ........................................................... 10 2. Sejarah Demokrasi di Indonesia ........................................... 14 3. Macam-Macam Demokrasi ................................................... 18 B. Pembagian Kekuasaan ............................................................... 29 1. Kekuasaan Eksekutif ............................................................. 30 2. Kekuasaan Legislatif ............................................................. 37 3. Kekuasaan Yudikatif ............................................................. 42
BAB III
METODE PENELITIAN A.Metode Pendekatan .................................................................... 44 B. Spesifikasi Penelitian ................................................................. 45 C. Lokasi Penelitian ........................................................................ 46 D. Sumber Bahan Hukum ............................................................... 46
ix
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ........................................ 47 F. Metode Penyajian Bahan Hukum............................................... 48 G. Metode Analisis Bahan Hukum ................................................ 48 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian........................................................................... 50 B. Pembahasan ................................................................................ 71 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................. 91 B. Saran ........................................................................................... 92
DAFTAR PUSTAKA
x
