Perencanaan Sektoral: Tinjauan terhadap Pendekatan ROCIPPI
Wijaya Kusumawardhana Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif BAPPENAS
KERANGKA PAPARAN
2
3
PENDEKATAN ROCCIPI DALAM ANALISIS UU 25/2004 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengunaan metode ROCCIPPI dalam melakukan pengujian terhadap pelaksanaan UU 25/2004 tentang SPPN. Diantaranya adalah: ① Harus jelas bahwa evaluasi pelaksanaan UU25/2004 terkait dengan persoalan hukum. ② Karena analisis akan terkait dengan persoalan hukum maka penggunaan pendekatan ROCCIPI diarahkan untuk menguji, apakah terdapat masalah hukum akibat norma hukum dalam UU 25/2004 yang tidak jelas (rule), atau ada kesempatan untuk melanggar UU itu (opportunity). Demikian pula, bila UU tersebut tidak efektif, apa dikarenakan tidak ada kapasitas (capacity) dari pelaku dalam melaksanakan hukum (K/L atau Pemda), kurangnya sosialisasi (communication), atau ada tata nilai (ideology) masyarakat yang tidak akomodatif terhadap hukum. Perlu diketahui pula dampak resiko atau manfaat bagi si pelaku (interest), serta prosedur dan mekanisme (process) untuk kesamaan pemahaman atas UU tersebut. ③ Diharapkan analisis ROCCIPI akan memudahkan identifikasi persoalan dan kebutuhan pembentukan hukumnya, sebelum dituangkan dalam naskah akademik.
KOMPONEN & KRITERIA ROCCIPI ROCCIPI RULE
OPPORTUNITY
KRITERIA Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dgn jelas dan terukur Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dgn peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif
CAPACITY
Ketersediaan waktu Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan anggaran Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit)
COMMUNICATION
Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya pentaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan)
INTEREST
Keuntungan bila mentaati Biaya atau kerugian bila tidak mentaati Peluang yang diperoleh bila mentaati Risiko bila tidak mentaati
PROCESS
Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasanan tugas fungsi para pihak Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Tatalaksana dalam implementasi
IDEOLOGY
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi Social presure (bila tidak melaksanakan) Sanksi formal bagi pelanggaran
Rule
6
DEFINISI • Perencanaan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan untuk pencapaian sasaran tertentu.
Berhubungan dengan Masa Depan
Mendesain Seperangkat Kegiatan secara Sistematis
Dirancang untuk mencapai Tujuan
*)
Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, UI Press, 3ed, 1996
7
Syarat Perencanaan yang baik 1. Didasari dengan Tujuan yang Jelas
2. Mencerminkan Konsistensi dan Realistis 3. Melibatkan Pengawasan yang Kontinu 4. Mencakup aspek Fisik dan Pembiayaan 5. Memahami Ciri Hubungan antar-variabel Ekonomi 6. Memuat Hubungan Koordinasi.
8
Pengertian Dasar PERENCANAAN : suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
PEMANTAUAN : kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin
EVALUASI : rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar Meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi 9
Process & Communication
10
Contoh Keselarasan Antar Peraturan di sektor industri
Internalisasi regulasi mendorong pemahaman aturan yang lebih menyeluruh ACUAN PERATURAN HUKUM YANG ADA….
• UU 25/2004 : SPPN – –
KERANGKA REGULASI KERANGKA PENDANAAN
Mengkomunikasikan hal ini secara reguler kepada seluruh level pelaksana program
Beserta turunannya, seperti: PP 39/2006 dan PP 40/2006
• UU 17/2003 : KEUANGAN NEGARA – – –
ANGGARAN TERPADU Beserta turunannya, misal: PP 8/2006 ANGGARAN BERBASIS KINERJA KERANGKA PENGELUARAN BERJANGKA MENENGAH (MTEF)
• PERATURAN PRESIDEN NO. 28/2008 – – –
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAERAH 11
Memahami Mekanisme dan Tahapan
Penyusunan Rencana di level Sektor harus diawali dengan Pemahaman akan Substansi Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah
Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
RPJM 4 (2020-2024) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 1 (20052009)
RPJM 3 (2014-2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan RPJM 2 pem(2010-2014) menekankan bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang de-ngan struktur pere-konomian yang ko-koh berlandaskan keunggulan kompetitif.
12
Substansi Dalam Dokumen Perencanaan MUATAN RPJP Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: • Visi dan Penjabarannya; • Misi; • Arah Pembangunan Nasional •
Kewilayahan
•
Sarana – Prasarana
•
Bidang Kehidupan
MUATAN RPJM Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasiona 1. 2. 3. 4.
Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program – program • Kementerian, • Lintas kementerian, • Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
1. 2. 3. 4.
Penjabaran dari Visi-Misi-Program Presiden: Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Presiden Kerangka Ekonomi Makro
Rancangan RPJM Nasional
Rancangan Awal RPJM Nasional
Pendekatan Penyusunan Rencana Program & Kegiatan Pembangunan
Top Down
Rancangan Renstra-KL
Format Penulisan Diatur dalam PP 40/2006 14
1. 2. 3. 4.
Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program – program • Kementerian, • Lintas kementerian, • Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan memuat kegiatan pokok : a) Kerangka Regulasi b) Kerangka Anggaran
Bottom Up
Penyusunan RPJP Nasional <Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku>
Masyarakat
Penyelenggara Negara
Menteri PPN
Presiden
DPR
Ditetapkan Dengan UndangUndang
Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pemerintah
Dihimpun dan Dikaji
Rancangan Awal RPJP
Evaluasi RPJP(-1)
Pemikiran Visioner
Evaluasi RPJP(-1)
Pemikiran Visioner
Aspirasi Pemangku Kepentingan
Evaluasi RPJP(-1)
Pemikiran Visioner
Aspirasi Pemangku Kepentingan
Musrenbang Jangka Panjang
Rancangan Akhir RPJP Nas
RPJP Nasional
Acuan bagi RPJP Daerah
Penyusunan RPJM Nasional Presiden Dilantik
DAERAH DAERAH
KEMENTERIAN / MASYARAKAT KEMENTERIAN / MASYARAKAT LEMBAGA LEMBAGA
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PPN PPN
PRESIDEN PRESIDEN
Tahun Terakhir
2 Bulan
Sidang Kabinet
RPJP Nasional
Rancangan RPJM Nasional
Rancangan Awal RPJM Nasional
Perenc Tekno kratik
Penelaahan Renstra-KL
Musrenbang Jangka Menengah Nasional
3 Bulan
Sidang Kabine
Ditetapkan dgn PerPres
Rancangan Akhir RPJM Nasional
RPJM Nasional
Penyesu aian Perenc Tekno kratik
Aspirasi Masyara kat yg Teramati
Kinerja Pembang -unan Daerah
Rancangan Renstra - KL Renstra - KL
Visi Misi Program CaPres
Visi Misi Presiden Terpilih
Aspirasi Pemangku Kepentingan
PEMILU
Aspirasi Daerah
Penyesuaian RPJM Daerah
Opportunity dan Interest
17
Penyusunan Perencanaan Sektoral Tahunan melibatkan faktor Anggaran dalam format Program, Kegiatan dan Kinerja
Memahami Potensi Resiko dan Manfaat
Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Negara/Lembaga Departemen Apakah RKA-K/L ???? Dokumen Perencanaan Dan Pengganggaran yang berisi: Program dan Kegiatan K/L yang merupakan Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis K/L dalam Satu Tahun Anggaran serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya… 18
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/RKA mengandung Ancaman (UU 17/2003) namun TIDAK dengan penyusunan RKP (UU 25/2004)
Paradigma baru konsep program/kegiatan DULU
SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas
Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan Program/Kegiatan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
19
Muatan RKP & Renja K/L menurut UU 25/2004 RKP Penjabaran RPJM Nasional 1. 2. 3. 4.
Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program – program • Kementerian, • Lintas kementerian, • Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Renja-KL Penjabaran Renstra KL
1. Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan • •
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat
Proses Penyusunan RKP (Januari - April)
Daerah
Penyelenggara Negara
Menteri Keuangan
Mentri PPN
Kabinet / Presiden
<Medio Februari>
Sidang Kabinet
RPJM Nasional
Dijabarkan
Sidang Kabinet
Rancangan I RKP
Rancangan Awal RKP
Musrenbang Pusat
Musrenbang Nasional
Rancangan Akhir RKP
Ditetapkan dgn Perpres
RKP
SEB Men PPN dan Men Keu Pagu Indikatif Keuangan Negara
RenstraKL
Moneter - BI Statistik - BPS Data Sektoral
Rancangan Renja-KL
Penyesuaian Renja-KL
RenjaKL
Musrenbang Provinsi RPJM Daerah
Rancangan RKPD
Penyesuaian Rancangan RKPD
Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Januari - April
Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal &RKP
DPR (9)
Kabinet/ Presiden
RPJMNas (1)
(7)
Kement.Negara PPN
Rancangan AkhirRKP
(14)
(18)
Pembahasan RKA-KL
Pembahasan RAPBN
(19)
UU APBN (21a)
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kebijakan Pemerintah
Penyusunan RancanganAwal RKP
September - Desember
Mei - Agustus (10)
(17)
NotaKeuangan RAPBN dan Lampiran
Keppres tentang Rincian APBN
(11)
Keppres tentang RKP
Penelaahan Konsistensi denganRKP
(3)
SEBPrioritas Program dan IndikasiPagu
(15a)
(12)
SEPagu Sementara
Kement.Negara Keuangan
(16)
Lampiran RAPBN (Himpunan RKAKL)
(15b)
Rancangan Keppresttg Rincian APBN (20a) (23)
Penelaahan Konsistensi denganPrioritas Anggaran
(6)
(2)
RENSTRA KL
Kement.Negara / Lembaga
(13)
Rancangan Renja KL
RKA-KL
Pengesahan
(22)
KonsepDokumen Pelaksanaan Anggaran
(24)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(1a)
Daerah
A
(5a)
B
C
(6a)
D
(12a)
(19a)
E Page 1
Ideologi dan Capacity
23
Keterkaitan Perencanaan Sektoral dan Daerah melalui Mekanisme Musrenbang Penyusunan RKP
Renja K/L
Rakor Pusat RKP
Musrenbang Nasional
Rapat Teknis K/L-SKPD
Forum SKPD Provinsi
Penyusunan Renja SKPD Provinsi
Forum SKPD Kabupaten/Kota
Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Paska Musren Provinsi
RKPD
Renja SKPD
Paska Musrenbang Kab/Kota
RKPD
Renja SKPD
Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kelurahan B U L A N
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
PEMERINTAH DAERAH
Musrenbang Kab/Kota
Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota
RKP Renja K/L
Musrenbang Provinsi
Penyusunan RKPD Provinsi
PEMERINTAH PUSAT
SEB MPPN/ Menkeu
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran belum tercermin dalam UU 25/2004
Ketidak-sinergian Proses Penyusunan Rencana & Penganggaran Berpotensi terjadi Moral Hazard
SIKLUS DI BAPPENAS
Februari
Januari
Penetapan arah kebijakan & prioritas
Penyusunan kapasitas fiskal & Penyampaian pagu indikatif
Rancangan awal RKP
Penelaahan RKA-KL
Pembahasan RUU APBN
Perlu dukungan Ketersediaan sumberdaya dan MonEv yang kuat di semua lini
Penelaahan Kesesuaian RKP & Renja K/L
Pembahasan Nota Keuangan & RAPBN
MUSRENBANG (Propinsi & Nasional)
Mei
November
Penetapan alokasi belanja & pengesahan dokumen anggaran
SIKLUS DI KEMENKEU
[email protected]
TERIMA KASIH
26
