PERENCANAAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2016 (Suatu Penelitian di DesaMaredaren Kiama) Oleh: Stefanus Malensang Abstrak Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan wawancara dan dokumen. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan penyusunan perencanaan yang baik dilihat dari indikator perencanaan yaitu : tujuan keadaan, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, dan identifikasi kebijaksanaan dan atau tahap persetujuan rencana. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maredaren Kiama sudah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, walaupun masih ada dana yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan utama tetapi merupakan kebutuhan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten. Saran dari penelitian ini adalah kedepannya pemerintah desa Lebih memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa yang mengutamakan kebutuhan prioritas yang menjadi kebutuhan desa yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kata Kunci : Perencanaan, Pemerintah Desa, Pemanfaatan, Dana Desa
Pendahuluan Prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal yang penting dalam pemanfaatan Dana Desa, terlebih dalam proses perencanaan, ini menjadi tantangan baru dan tanggung jawab besar bagi setiap Desa, tentunya Pemerintah Desa dituntut untuk dapat merumuskan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing lewat suatu perencanaan. Karena perencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam tahapan pemanfaatan Dana Desa. Dengan suatu perencanaan yang baik dalam perumusan prioritas penggunaan Dana Desa dan didukung oleh peraturan pemerintah yang mengatur sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan desa dan keadaan desa. Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat di definisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Hal ini menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan perencanaan untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 di Desa Maredaren Kiama. Selanjutnya dalam pemanfaatan Dana Desa, desa juga dapat membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa yaitu “Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota, persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes”. Dalam tujuan keadaan, masalah-masalah yang terjadi dan seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan usaha dalam proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Maredaren Kiama yaitu kuatnya tekanan pemerintah Daerah dalam menginterfensi pemerintah desa dalam menentukan program kerja satu tahun, hal ini berpengaruh dalam proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa tahun 2016, karena berdampak pada tingkat kemajuan desa, dimana tidak lagi sesuai dengan prioritas dan keadaan desa, tetapi sesuai dengan kemauan pemerintah daerah. Dalam perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana dalam proses MUSRENBANGDes di Desa Maredaren Kiama terjadi masalah ketika dalam realisasi program kerja yaitu pada pembangunan pagar, dimana proses pembangunan terhenti karena kehabisan material, sehingga ini menjadi perhatian penting dalam proses perencanaan. Dalam perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana dalam proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa terdapat masalah dalam pemanfaatan Dana Desa, hal ini dikarenakan rencana kerja yang disepakati ada yang tidak sesuai dengan tujuan daripada rencana pembangunan di Desa Maredaren Kiama, hal ini dipengaruhi oleh interfensi pemerintah daerah untuk memasukan program kerja pagar yang sebenarnya bukan menjadi prioritas rencana pembangunan di Desa Maredaren Kiama, walaupun sebagian program kerja sudah sesuai dengan tujuan sehingga perkiraan rencana tepat sasaran dan cara-cara pencapaian tujuan rencana sudah sesuai dengan prosedur, sehingga ini perlu dipahami dan menjadi perhatian penting untuk pemerintah desa dalam pencapaian tujuan desa. Dalam identifikasi kebijaksanaan dan atau tahap persetujuan rencana, hasil keputusan yang didapat lewat proses musyawarah masyarakat desa dan pemerintah desa tidak lepas dari pengaruh dominan pemerintah daerah kabupaten setempat dalam pengambilan keputusan untuk program yang akan disepakati oleh desa, sehingga
keputusan yang diambil sebagian menimbulkan kesenjangan di desa, diaman tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Konsep Perencanaan Perencanaan dipandang sangat penting, untuk dapat menjamin sistematisasi pelaksanaan pembangunan. Untuk ini hal yang perlu dipahami adalah proses perencanaan atau tahapan-tahapan didalam penyusunan tersebut. Menurut Bintoro (1991 : 12) tahapan-tahapan penyusunan perencanaan itu meliputi : a. Tujuan keadaan, yang meliputi identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontimuitas kegiatankegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih dikembangkan. b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat mengetahui kecenderungan-kecenderuungan prespektif masa depan. c. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. d. Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana. Konsep Pemerintah desa Pengertian Pemerintah Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Konsep Dana Desa Pengertian Dana Desa Menurut PP Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode Penelitian Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sebagaimana menurut Nawawi(1990:64), bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta- fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Dalam penelitian deskriptif ini penelitian difokuskan pada perencanaan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Hasil Penelitian Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN, sehingga dalam tahapan–tahapan perencanaannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa (Musrenbangdes). 1. Tujuan keadaan Perencanaan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 Identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam menentukan tujuan rencana dapat dilihat dari sejauh mana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pelayanan terhadap masyarakat desa secara umum lewat penilaian masyarakat terhadap pembangunan yang dirasakan menyentuh langsung dengan
masyarakat dan dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Heri Bungkuran sebagai anggota BPD menyampaikan bahwa : “saya sebagai anggota BPD, melihat bahwa dalam proses perencanaan pemanfaatan dana desa tahun 2016 di Desa Maredaren kiama terdapat kesalahan pemerintah desa yang dengan tidak tegas menolak usulan program kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang sebenarnya Desa Maredaren Kiama tidak terlalu penting untuk pembangunan pagar, karena itu bukan prioritas kebutuhan pembangunan yang ada di desa, sehingga saya sangat menyesali keputusan. Sebab masih banyak pilihan pembangunan yang lebih menyentuh kepada masyarakat seperti pembuatan jalan produksi ke kebun.” (wawancara, senin 8 Agustus 2016 ) Ditambahkan oleh Eduard Binei selaku sekretaris desa : “walaupun ada program kerja yang katanya tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, tetapi ada Salah satu program rencana kerja pemerintah desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di desa maredaren kiama yaitu peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan usaha yang ada di desa maredaren kiama.” (wawancara, selasa 2 Agustus 2016 ) 2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat mengetahui kecenderungan-kecenderuungan prespektif masa depan dalam perencanaan rencana kerja pemerintah desa untuk pemanfaatan dana desa dapat diartikan sebagai suatu upaya memperkirakan kemungkinan gagal atau berhasil suatu rencana lewat memilih alternatif-alternatif keputusan dalam merencanakan kerja pemerintah desa seperti mempertimbangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia disesuaikan dengan keadaan lingkungan di desa dalam memprioritaskan rencana kerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Artur Bawenti masyarakat desa Maredaren Kiama mengatakan: “Dalam proses MUSRENBANGDes di Desa Maredaren Kiama terjadi masalah ketika dalam realisasi program kerja yaitu pada pembangunan pagar, dimana proses pembangunan terhenti karena kehabisan material, hal ini diakibatkkan oleh kurangnya antisipasi pemerintah dan masyarakat dalam memperkirakan harga barang yang sering naik turun dan keadaan wilayah diperbatasan kepulauan kalau badai berarti tidak ada pasokan barang masuk, sehingga dengan kelangkaan membuat harga material menjadi mahal.” (wawancara, sabtu 13 Agustus 2016 ) 3. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana dalam pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana merupakan proses teknis dalam menjalankan rencana kerja, sehingga hal ini sangat penting dalam proses perencanaan, suapaya dimaksudkan rencana kerja yang disepakati memiliki tujuan yang tepat sasaran dalam penggunaan dana desa bagi masyarakat dan disertakan dengan rincian pelaksanaan rencana kerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Romi Binei selaku Tokoh masyarakat mengatakan : ”Proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa terdapat masalah dalam pemanfaatan Dana Desa, hal ini dikarenakan rencana kerja yang disepakati ada yang tidak sesuai dengan tujuan daripada rencana pembangunan di Desa
Maredaren Kiama, hal ini dipengaruhi oleh interfensi pemerintah daerah untuk memasukan program kerja pagar yang sebenarnya bukan menjadi prioritas rencana pembangunan di Desa Maredaren Kiama, karena pagar bukan menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan dana desa, tetapi masih banyak program yang lebih menyentuh masyarakat dan sesuai dengan tujuan.” (wawancara, jumat 5 Agustus 2016 ) 4. Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana Dana Desa Tahun 2016. Tahapan persetujuan rencana merupakan tahapan final dalam penentuan rencana kerja. Proses ini diartikan sebagai identifikasi kebijakan dimana ada pengambilan keputusan dalam perencanaan pemanfaatan Dana Desa, sehingga proses ini harus Berorientasi pada consensus berarti pembuatan dan penetapan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama pemanfaatan Dana Desa. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Mokthar Bungkuran Kepala Desa Maredaren Kiama mengatakan : “Dalam proses pengambilan keputusan saya sebagai kepala desa melibatkan masyarakat untuk menentukan rencana kerja secara bersama, dan pendamping Dana Desa walaupun di lapangan ada interfensi dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mensinergikan program visi dan misi dari daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pembangunan yang ada di desa yang ada di Talaud, sehingga perencanaan pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 di desa Maredaren Kiama itu melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Pada pasalnya yang ke 23 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa “Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota, persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes” dimana rencan kerja yang disepakati bersama memiliki tujuan untuk kemajuan desa, yang diantaranya Pembangunan Pagar Desa, Pembebasan Lahan danPembangunan Gedung PAUD, Pembangunan Kantor Desa, Pembangunan Drainase, Pembangunan MCK, rapat pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pelatihan/Bimtek, Sosialisasi Aparatur desa dan BPD, Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat.”(wawancara, senin 1 Agustus 2016 ) Pembahasan Langkah dalam Perencanaan pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maredaren Kiama, secara aplikatif penerapannya tercermin dalam konsep-konsep dari Bintoro (1991 : 12) sebagai berikut : 1. Tujuan keadaan Perencanaan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 Dalam pelaksanaan perencanaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Maredaren Kiama prosedur dan proses mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Maredaren Kiama yaitu kuatnya tekanan pemerintah Daerah dalam menginterfensi pemerintah desa dalam menentukan program kerja satu tahun, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan
dibuktikan lewat program yang sudah terealisasi yaitu pembuatan pagar yang dimasukan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan dana desa tahun 2016 di desa maredaren kiama. Dalam prioritas pembangunan di desa maredaren kiama pagar belum merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat, alangka baiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pembangunan jalan produksi ke kebun yang lebih bermanfaat untuk masyarakat desa. Dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan sasaran maka berdampak pada tingkat kemajuan desa, dimana tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan desa dan keadaan desa, tetapi hal ini bisah dilihat sesuai dengan kemauan pemerintah daerah kabupaten, sehingga kedepannya pemerintah desa lebih tegas dalam mengambil keputusan dalam pemaqnfaatan Dana Desa, karena desa diberikan kesempatan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatankegiatan usaha supaya dapat mendukung kebijakan dapat dilihat dari upaya pemerintah desa Maredaren Kiama dalam memajukan desa melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatkan mutu pendidikan di Desa Maredaren Kiama lewat peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pembangunan Sekolah PAUD. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pemanfaatan Dana Desa adalah ketidak dayaan pemerintah desa mendapat tekanan dari pemerintah daerah kabupaten dalam menginterfensi pemerintah desa untuk memasukan program kerja yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan prioritas desa Maredaren Kiama, sehingga ini menjadi pemebelajaran kedepannya supaya pemerintah desa lebih tegas, dan kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia di desa Maredaren Kiama, namun dibalik masalah yang dihadapi oleh pemerintah Desa Maredaren Kiama, pemerintah desa tetap mengupayakan yang terbaik untuk desa. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa Maredaren Kiama dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu lewat pengawasan BPD dan masyarakat terhadap pemerintah desa. 2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016. Pelaksanaan tahapan untuk memperkirakan masa yang akan dilalui rencana ini telah dilakukan dan sudah diupayakan oleh pemerintah desa Maredaren Kiama dalam pemanfaatan Dana Desa, ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan oleh pemerintah desa lewat proses pengusulan rencana kerja pemerintahn desa Maredaren Kiama bersama dengan masyarakat mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak-dampak yang nantinya akan menghambat proses pembangunan yang ada di desa Maredaren Kiama, seperti contoh upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan cuaca buruk dalam pelaksanaan kerja, lewat Kepala Desa memberikan himbauan kepada masyarakatnya supaya nantinya ketika dalam proses pelaksanaan kerja masyarakat lebih teliti dan berhati-hati dalam bekerja. Tetapi Dalam proses MUSRENBANGDes di Desa Maredaren Kiama terjadi masalah ketika dalam realisasi program kerja dapat dilihat pada pembangunan pagar, dimana proses pembangunan terhenti karena kehabisan material, hal ini diakibatkkan oleh kurangnya antisipasi pemerintah dan masyarakat dalam memperkirakan harga barang yang sering naik turun dan keadaan wilayah diperbatasan kepulauan kalau badai berarti tidak ada pasokan barang masuk, sehingga dengan kelangkaan membuat harga material menjadi mahal. Ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah desa, bukan hanya saja pada pembangunan pagar tetapi pada pembangunan drainase dan lainya supaya lebih teliti dalam memperkirakan keadaan
masa yang akan dilalui rencana. Supaya dalam proses perencanaan kedepannya pemerintah desa lebih siap dan hambatan-hambatan dapat diselesaikan sebelum terjadi 3. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana dalam pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016. Pelaksanaan tahapan memperkirakan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan dalam pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 di desa Maredaren kiama dilakukan oleh pemerintah desa Maredaren kiama lewat rencana kerja yang dihasilkan memiliki tujuan untuk kemajuan desa Maredaren Kiama yang manfaatnya baik bagi masyarakat, dan adapun cara-cara pencapaiannya tujuan rencana lebih membantu masyarakat yang ada di desa, Seperti contoh rencana kerja yang disepakati di Musrembang tentang pembuatan pagar bertujuan untuk keindahan desa, dengan menggunakan material bahan alam dari desa dan proses pengerjaannya, dikerjakan oleh masyarakat desa yang memiliki keahlian untuk membuat pagar, sehingga disisi lain masyarakat desa mendapat pekerjaan dan menjadi penghasilan tambahan untuk masyarakat yang ada di desa Maredaren Kiama. 4. Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana Dana Desa Tahun 2016. Tahapan persetujuan rencana yang dilakukan oleh pemerintah desa ini dibuktikan lewat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Maredaren kiama, hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Maredaren Kiama mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, dibuktikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan; Pemerintah desa mengutamakan kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa, hal ini dibuktikan dengan Pembebasan lahan dan pembangunan sekolah PAUD; dan pemerintah desa selalu mengutamakan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa, hal ini dibuktikan dengan pembangunan drainase.” Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa “penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, didasarkan pada prinsip-prinsip: a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.” Namun dilain sisi pemerintah desa mengakomodir program yang dimasukan oleh pemerintah daerah yaitu pembuatan pagar. Secara aturan Peraturan Menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasai pada pasal 23 ayat 1 yaitu “Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) setelah mendapat
persetujuan Bupati/Walikota” sehingga Tahapan persetujuan rencana yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa merupakan suatu kebijaksanaan dari seoarang pemimpin dari sebuah desa, tetapi kalaupun rencana yang disepakati tidak merupakan kebutuhan desa berarti itu merupakan masalah bagi desa tersebut. Kesimpulan Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Tujuan keadaan Perencanaan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 dalam Identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam menentukan tujuan rencana dalam pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 di desa Maredaren Kiama ditemukan permaslahan dalam 1 program rencana kerja yang tidak tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan desa yaitu pembangunan pagar. Seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatankegiatan usaha dapat dilihat dari perencanaan pemerintah desa sudah mengupayakan program kerja lain yang sudah tepat sasaran dan sudah baik dalam perencanaanya, hal ini dilihat dari rencana kerja yang dirumuskan berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di Desa Maredaren. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pemanfaatan dana desa sejauh ini dapat dilihat dari peran pemerintah daerah yang terlalu dominan dalam keputusan desa dan kurangnya sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang yang ada di desa. 2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2016 terdapat masalah pada Pelaksanaan realisasi program kerja yaitu pada pembangunan pagar, dimana proses pembangunan terhenti karena kehabisan material dan ini menjadi kesalahan dalam proses perencanaan yang tidak memperkirakan keadaa dengan teliti, namun tahapan untuk memperkirakan masa yang akan dilalui rencana ini diupayakan oleh Pemerintah Desa Maredaren Kiama dengan maksimal, walaupun masih terdapat masalah, hal ini dibuktikan lewat proses pengusulan rencana kerja pemerintahn desa Maredaren Kiama bersama dengan masyarakat mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak-dampak yang nantinya akan menghambat proses pembangunan yang ada di desa Maredaren Kiama seperti keadaan cuaca yang berubah-ubah. 3. Pelaksanaan tahapan memperkirakan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan dalam pemanfaatan Dana Desa tahun 2016 di desa Maredaren kiama sudah baik dilakukan oleh pemerintah desa Maredaren kiama walaupun masih ada rencana kerja yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Hal ini dapat dilihat lewat rencana kerja yang dihasilkan memiliki tujuan untuk kemajuan desa Maredaren Kiama yang manfaatnya baik bagi masyarakat, dan adapun caracara pencapaiannya tujuan rencana lebih membantu masyarakat karena dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 4. Tahapan persetujuan rencana yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik dan sesuai dengan prosedur kebijakan Pemerintah, walaupaun ada interfensi dari pihak pemerintah daerah kabupaten.
Saran Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Maredaren Kiama adalah sebagai berikut : 1. Perlunya lagi pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa dan peraturan lainya yang mengikat, supaya dalam proses perencanaan kedepannya pemerintah desa lebih mandiri dan lebih tau aturan sehingga lebih tegas dalam pengambil keputusan di desa. 2. Peran serta Pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan dan desa sangat dibutuhkan eksistensinya dalam membantu pemerintah desa dan masyarakat untuk menyusun rencana kerja untuk pemanfaatan Dana Desa sehingga kedepannya pemerintah desa dapat menambahkan rencana kerja yang lebih berkualitas. 3. Lebih mengutamakan kepentingan prioritas yang menjadi kebutuhan desa yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. 4. Agar terus mempertahankan kestabilan pemerintahan yang sudah dijalankan dengan selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan Desa baik itu dalam program Dana Desa ataupun program yang lainnya, yang menyentuh langsung kepada masyarakat, supaya pemerintah desa selalu di percaya dan diberikan tanggung jawab oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Atmosoedirjo, Prajudi, Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Seri Pustaka Ilmu Adam, Jakarta, 1997. Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga,Gramedia, Jakarta, 1991. J.B.Kristiadi, DR, Perencanaan, LAN RI, Jakarta 1995. Nitisastro, widjojo, manajemen pemerintahan, yayasan penerbit adm, jakarta, 1985. Moekjiat, Perencanaan Tenaga Kerja, Pioner Jaya, Bandung, 1988. Moleong, T. Lexy.2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Desa Maredren Kiama Tahun 2016-2021 S.P.Siagian, Administrasi Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987. S.P.Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1987. Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data R&D. Bandung: Alfabeta Tjokroamidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1987. Sumber Lainnya Undang - Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
