Perencanaan Berbasis Partisipasi dalam Rangka Mencapai Pembangunan Kampung yang Layak Huni

TEMU ILMIAH IPLBI 2016

Perencanaan Berbasis Partisipasi dalam Rangka Mencapai Pembangunan Kampung yang Layak Huni Beny OY Marpaung(1), Dwira N. Aulia

(2)

, Wahyuni Zahrah

(3)

(1)

Lab.Perkotaan dan Permukiman, Urban Regional Planning, Kampung Kota, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. (2) Lab.Perkotaan dan Permukiman, Urban Regional Planning, Perumahan dan Permukiman, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. (3) Lab.Perkotaan dan Permukiman, Urban Design, Bidang Dampak Fisik dan Lingkungan Kota, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak Suatu kampung cenderung terbentuk tidak terencana, sehingga dalam membangunnya diperlukan keterlibatan penghuni kampung tersebut. Penelitian ini terkait dengan identifikasi partisipasi dalam rangka mendukung perencanaan kampung nelayan yang layak huni di Belawan Medan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi penghuni untuk memiliki keinginan terlibat dalam mendukung perencanaan kampung nelayan yang layak huni. Penelitian ini menggunakan pendekatan penyebaran kuesioner dan wawancara dalam proses pengumpulan data. Metoda analisa data yang digunakan peneliti adalah metoda kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan gambaran umum strategi komunikasi dalam perencanaan kampung dan strategi komunikasi dalam menghasilkan perencanaan kampung yang layak huni. Strategi komunikasi yang efektif tentunya diawali oleh perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang mendukung keberhasilan tujuan terwujudnya pembangunan kampung yang layak huni. Dalam rangka menemukan strategi komunikasi yang paling tepat untuk terwujudnya pembangunan kampung yang layak huni, diperlukan kajian persepsi penghuni kampung yang mempengaruhi komunikasi dan tinjauan terhadap perencanaan berbasis partisipasi. Kata-kunci : huni, kampung, layak, partisipasi, perencanaan

Pengantar Kampung merupakan permukiman yang tumbuh tidak terencana. Proses terbentuknya permukiman sebagai suatu wadah kehidupan tentunya tidak terlepas dari faktor sosial, karena terjadi ketika manusia menempati suatu daerah yang baru. Fenomena tersebut merupakan suatu kenyataan yang selalu ditemukan pada kawasan-kawasan yang berada dalam penguasaan komunitas tertentu khususnya komunitas yang ada di pesisir pantai. Penelitian ini dilaksanakan pada permukiman yang terbentuk tidak terencana di pesisir pantai ujung Utara Kota Medan yaitu kampung nelayan di Belawan. Buruknya sarana dan prasarana di perkampungan nelayan Belawan Medan, merupakan kenyataan yang terjadi di perkampungan daerah pesisir Indonesia pada umumnya. Perkampungan yang tumbuh di pesisir Indonesia pada mulanya

merupakan permukiman ilegal. Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan permukiman ilegal semakin luas menempati tanah. Kemiskinan di kampung nelayan Belawan Medan adalah salah satu alasan utama semakin tumbuh dan berkembangnya area hunian tidak terencana. Keadaan sarana dan prasarana yang buruk seharusnya menjadi program penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah kota Medan dalam rangka mencapai kampung pesisir yang layak huni. Aksesibilitas dan infrastruktur menuju kawasan kampung Nelayan berada dalam keadaan tidak aman dan nyaman. Demikian juga dengan sistem kelembagaan, pengelolaan serta Sumber Daya Manusia (SDM), dan sebagainya masih lemah. Beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan dan dikaji terlebih dahulu sebagai upaya Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016 | F 031

Perencanaan Berbasis Partisipasi dalam Rangka Mencapai Pembangunan Kampung yang Layak Huni

mengembangkan kampung Nelayan Belawan Medan menjadi permukiman yang layak huni antara lain dengan mengkaji partisipasi penghuni. Kajian terkait partisipasi penghuni tentunya akan terkait dengan persepsi masyarakat. Kajian terkait persepsi dan partisipasi penduduk kampung adalah untuk menemukan gambaran pemikiran dan keinginan masyarakat untuk bersedia terlibat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni. Masyarakat harus memahami potensi kampungnya dan berkeinginan untuk mewujudkan permukiman mereka sebagai tempat tinggal yang layak huni. Apabila persepsi dan partisipasi masyarakat penghuni kampung nelayan telah ditemukan, maka dapat dibuat tindakan komunikasi yang paling tepat dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni. Pemerintah tentunya juga akan mudah untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat bahkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Hal tersebut dilakukan dengan harapan perencanaan dalam rangka mencapai permukiman yang layak huni lebih terjamin dan terarah serta terencana secara komprehensif. Penyuluhan merupakan salah satu strategi komunikasi yang sejak masa orde baru selalu dilaksanakan. Komunikasi harus dapat berperan sebagai perpanjangan tangan program perencanaan untuk kampung nelayan Belawan Medan. Fungsi utama komunikasi adalah untuk mendapatkan dukungan masya-rakat kampung dan partisipasi mereka dalam pembangunan kampung yang layak huni. Rencana dalam melancarkan komunikasi perlu memperhatikan strategi apa yang dapat di-terapkan untuk menyampaikan pesan sehingga dampak yang diharapkan dari pembangunan kampung yang layak huni sesuai dengan harapan. Perencana harus mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan partisipasi penghuni kampung. Fokus perhatian peranan komunikasi ini memang penting karena efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Metode Metode yang digunakan adalah mixed-method (Creswell, 2008) yang bersifat deskriptif, eksploF 032 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

ratif atau eksplanatori (Groat & Wang, 2002). Adapun rincian metoda penelitian ini terdiri dari metode penentuan lokasi penelitian, sampel penelitian, metoda pengumpulan data dan metoda analisa data. Metode Penentuan Lokasi Penelitian Penentuan lokasi penelitian dengan memperhatikan tiga aspek yaitu adanya tempat, penghuni dan aktivitas pada kampung nelayan di Belawan Medan. Tempat, penghuni, dan aktivitas merupakan unsur yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data terkait dengan identifikasi persepsi, keinginan penghuni untuk terlibat dalam pembangunan area hunian, serta pemahaman masyarakat mengenai keadaan fisik kawasan kampung yang mereka tempati. Sampel Penelitian Sebelum menetapkan sampel atau responden peneliti menggunakan model “Quota Sampling” yaitu menetapkan area kunci dengan membagi jumlah berkas kuesioner berdasarkan sub areasub area. Dengan ditetapkannya area kunci, peneliti dapat menetapkan beberapa informan/ sampel yang dapat mewakili setiap sub area. Masing-masing area kunci mendapatkan jumlah kuesioner yang tidak sama rata. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan luas area kunci. Area kunci yang lebih luas tentunya akan mendapat jumlah kuesioner yang lebih banyak, karena diasumsikan bahwa jumlah masyarakat localnya lebih banyak. Penduduk yang diminta untuk mengisi kuesioner adalah yang berusia di atas 17 tahun ke atas. Hal ini dilakukan berkaitan dengan materi yang akan ditanyakan yang memerlukan pemahaman dan penguasaan akan materi jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden. Adapun jumlah responden yang diminta untuk masing-masing sub area dapat dilihat dalam gambar 1. Adapun jumlah berkas yang disebarkan untuk masing-masing sub area berdasarkan usia dan kesediaan untuk mengemukakan pemikiran melalui pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kesediaan responden untuk menyatakan pemikiran mengenai kampung tempat tinggal mereka merupakan indikator yang penting untuk meng-

Beny OY Marpaung

kaji strategi komunikasi yang paling tepat. Gambaran pemikiran penghuni kampung untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner tentunya akan berbeda-beda. Hal tersebut akan berkaitan erat dengan karakterisitik responden.

Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, peneliti mengacu kepada variabel penelitian yang ditentukan dalam tabel 1 Tabel 1. Pengumpulan Data Data Yang Diperlukan

Asal dari penghuni

Daerah asal penghuni kampung

Alasan tinggal dan menetap di Kampung Nelayan

Motivasi pendatang untuk menetap di Kampung Nelayan Belawan

Tingkat kepuasan masyarakat tinggal dan menetap di Kampung Nelayan.

Gambaran pemikiran masyarakat terkait keinginannya untuk menetap atau meninggalkan Kampung Nelayan Kepemilikan sertifikat hak milik atas lahan yang digunakan Pemasukan keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari Pandangan terhadap perubahan terjadi

Legalitas dari keberadaan penghuni Kampung Nelayan. Tingkat ekonomi penghuni kampung Batasan-batasan perubahan yang sesuai dengan kearifan lokal penghuni kampung.

Data Yang Diperlukan Pihak yang memiliki pengaruh sebagai penentu kebijakan

Gambaran pemikiran penghuni terhadap potensi dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Manfaat program perencanaan mampu mempengaruhi persepsi masyarakat. Gambaran pemikiran masyarakat terkait pihak luar yang berpartisipasi dalam proses terkait sebagai penentu kebijakan dalam membangun permukiman layak huni. Persepsi positif masyarakat mempengaruhi partisipasinya dalam proses perencanaan dan konservasi kawasan. Motivasi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan. Gambaran pemikiran masyarakat mengenai jalinan komunikasi yang diinginkan

Gambar 1. Pembagian Lokasi Sampel.

Variabel

Variabel Peran masyarakat, pemerintah dan organisasi terkait sebagai penentu kebijakan dalam membangun permukiman layak huni. pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan.

Keterkaitan budaya dalam memilih mata pencaharian yang ditekuni

Penentuan memilih mata pencaharian sebagai nelayan yang dipengaruhi oleh faktor budaya

Komunikasi dapat membentuk rasa percaya masyarakat terhadap program perencanaan.

Komunikasi yang membentuk rasa percaya

dapat

Pandangan masyarakat berkaitan dengan pihak yang diprioritaskan dalam merasakan dampak positif suatu program. Komunikasi dilakukan oleh perencana program untuk mengetahui bentuk keterlibatan yang diinginkan masyarakat

Perencana mengidentifikasi bentuk komunikasi yang paling sesuai untuk menumbuhkan rasa aman dan percaya masyarakat Untuk memperkuat upaya negosiasi, pandangan masyarakat mengenai program perencanaan perlu diperhitungkan Untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam program perencanaan, maka komunikasi dalam berbagai bentuk perlu dilakukan secara intensif kepada masyarakat

Harapan masyarakat terkait pendekatan partisipastif yang akan dilakukan untuk meningkatkan keinginan dalam berpartisipasi Pandangan masyarakat terkait keberadaan potensi dari Kampung Nelayan yang dapat dikembangkan Gambaran pemikiran masyarakat terkait dampak positif dari program pengembangan kampung Pandangan masyarakat terhadap pihak luar yang terlibat dalam proses pembangunan Kampung Nelayan

Gambaran pemikiran masyarakat terhadap program membangun permukan yang layak huni Persepsi masyarakat terkait hal yang menjadi motivasi dalam program pengembangan Harapan masyarakat terkait komunikasi komunikasi yang terpilih pada program pengembangan kampung Gambaran pemikiran masyarakat terhadap pihak yang menjadi prioritas dalam program pengembangan kampung Gambaran pemikiran masyarakat terhadap bentuk keterlibatannya dalam program pengembangan

Gambaran pemikiran masyarakat terkait komunikasi yang paling tepat dalam memberikan rasa aman dan percaya kepada mereka Gambaran pemikiran masyarakat terhadap perencana program pengembangan Gambaran pemikiran masyarakat terkait pengaruh komunikasi terhadap partisipasinya

Metode Analisis Data Masyarakat kampung nelayan Belawan Medan mempunyai keinginan dalam kehidupan mereka. Mereka juga menginginkan untuk berpartisipasi dalam proses membangun area hunian mereka agar menjadi layak huni. Data terkait keinginan masyarakat kampung nelayan untuk berpartisipasi, diinterpretasi oleh peneliti. Hasil interProsiding Temu Ilmiah IPLBI 2016| F 033


pretasi data dianalisa dengan berpedoman kepada teori yang menjadi landasan (tabel 2). Penentuan landasan teori dibuat mengacu kepada isu permasalahan. Tabel 2. Metoda Analisa Keinginan Masyarakat Kampung Nelayan Untuk Berpartisipasi Landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dengan metoda kuantitatif Desain berbasis partisipatif merangkum seluruh pemegang keputusan yang ada di setiap tahap dalam proses perancangan. Pemegang keputusan termasuk di dalamnya perancang, clients, pengguna dan masyarakat. Pengguna merupakan pemegang keputusan yang penting ketika desain yang akan dirancang ditujukan untuk kepentingan publik. Ada dua penentu kebijakan yang dapat mempengaruhi berkembangnya suatu daerah, yaitu penentu kebijakan primer dan penentu kebijakan sekunder. Penentu kebijakan primer ialah orangorang yang memiliki pengaruh besar seperti masyarakat yang langsung bersentuhan dengan program yang dikembangkan, sedangkan penentu kebijakan sekunder ialah pemerintah dan organisasi terkait. Perbedaan pandangan masyarakat, pemerintah dan organisasi terkait akan menghambat berkembangnya suatu daerah pesisir, maka dari itu dibentuk

Participatory Research

Action (PAR)

sebagai solusi dalam meningkatkan keaktifan masyarakat yang terlibat. Aksi yang dapat dilakukan

Data terkait keinginan masyarakat kampung nelayan untuk berpartisipasi

Penentuan data berbasis teori

 Gambaran pemikiran masyarakat terkait peran dari pihak perancang.  Titik fokus dari tujuan perancangan dalam membangun kampung layah huni Data diinterpretasi

Hasil interpretasi data dianalisa berdasarkan landasan teori Kang, Choo & Watters (2015)


 Peran masyarakat, pemerintah dan organisasi terkait sebagai penentu kebijakan dalam berkembangnya Kampung Nelayan.  Kegiatan pendukung yang mampu meningkatkan keaktifan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Data diinterpretasi

Hasil interpretasi data dianalisa berdasarkan landasan teori Devarani & Basu (2009); Estacio & Marks (2010)

F 034 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

antara lain kampanye, workshop, pertemuan penentu kebijakan dan sebagainya.

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dengan metoda kuantitatif

Data terkait keinginan masyarakat kampung nelayan untuk berpartisipasi

Dalam mengembangkan suatu perancangan, masyarakat akan turut berpartisipasi jika mereka diikutsertakan dalam proses perancangan. Pendekatan secara partisipatif memungkinkan kinerja dari prinsipprinsip di bidang pariwisata yang dapat membuka peluang-peluang untuk diterima oleh penduduk lokal. Tindakan positif dari masyarakat lokal dalam menentukan potensi sumber daya lokal dan menjaga sumber daya alam merupakan cara membangkitkan keinginan masyarakat penghuni untuk berpartisipasi.

 Persepsi masyarakat mengenai pendekatan partisipatif dalam pembangunan permukiman yang layak huni.  Persepsi masyarakat penghuni terhadap potensi alam  Persepsi masyarakat mengenai manfaat program perencanaan

Pelestarian dengan cara konservasi maupun pembudidayaan sebaiknya melibatkan masyarakat karena akan memberi keuntungan berbasis pengetahuan lokal. Peran masyarakat dapat menjadi salah satu kunci utama dalam kesuksesan program konservasi, karena meningkatkan kepercayaan masyarakat bahkan efektif untuk mendukung proses perencanaan lokal di suatu kawasan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pihak lain akan memperoleh lebih cepat atas informasi terkait konservasi dan pembudidayaan. Hal tersebut dimungkinkan karena masyarakatlah yang seharusnya sebagai sumber pengetahuan lokal. Keterlibatan masyarakat akan memudahkan proses perencanaan hingga proses pelaksanaan realisisasinya.


Data diinterpretasi

Hasil interpretasi data dianalisa berdasarkan landasan teoriInskeep, 1994 dalam Prabhakaran, Nair & Ramachandran(2014); Daim, Bakri, Kamarudin & Zakaria(2012)  Gambaran


pemikiran masyarakat terkait pihak luar yang berpartisipasi dalam proses pembangunan Kampung Nelayan.  Persepsi positif masyarakat mempengaruhi partisipasinya dalam proses perencanaan dan konservasi kawasan.

Data diinterpretasi

Hasil interpretasi data dianalisa berdasarkan landasan teori Ismail & Said(2015); Daim, Bakri, Kamarudin & Zakaria(2012)

Beny OY Marpaung

Analisis dan Interpretasi Keterlibatan dari masyarakat setempat dalam membangun permukiman menjadi layak huni merupakan suatu hal yang penting. Tentunya, hal tersebut dapat dilakukan apabila program pengembangan berjalan dengan baik seiring dengan terjalinnya komunikasi antara pihak terkait dan masyarakat lokal. Partisipasi dari setiap pihak juga akan memungkinkan lebih mudah tercapainya suatu tujuan karena dilakukan secara bersama-sama. Melalui keterlibatan pihak-pihak di atas, maka dapat dicapai suatu program kerja yang mengakomodir kepentingan dari masing-masing pihak. Dengan adanya program yang jelas, maka tidak akan ada ketidakjelasan pembagian kerja antar ketiga pihak yang terlibat. Suatu program juga memerlukan promosi ke pihak luar agar dapat terwujud. Untuk meningkatkan interaksi daerah dengan pihak luar maka dibutuhkan promosi oleh pihakpihak terkait, termasuk masyarakat setempat. Dari hasil penelitian, sebagian besar masyarakat lokal berkeinginan untuk bekerjasama dengan pihak luar untuk terlibat dalam membangun permukiman yang layak huni bahkan mem-promosikan program pengembangan untuk kampung mereka. Masyarakat lokal umumnya berkeinginan dalam mengikuti prosedur-prosedur yang berkaitan dengan program pengembangan selama hal tersebut memang perlu dilakukan untuk kemajuan daerahnya. Mereka memahami dengan mempromosikan daerahnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan kampung nelayan. Tentunya, pihak luar akan mengetahui potensi-potensi dari daerah tersebut dan menjadikan motivasi bagi para pengunjung untuk datang ke kampung nelayan di Belawan Medan. Pihak terkait juga harus memberikan pemahaman terlebih dahulu agar masyarakat tersebut dapat mempromosikan daerahnya dengan baik. Peran dari pihak-pihak pengembang juga sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat akan pentingnya menjalankan program pembangunan permukiman layak huni di kampung nelayan. Untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan program kerja yang lebih positif, maka perlu dibentuk organisasi yang menaungi masyarakat setempat. Organisasi ini nantinya berperan dalam memediasi berbagai pemikiran yang muncul dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak dalam penyelesaian masalah. Melalui kuisioner

yang dibagikan, peneliti menemukan bahwa mayoritas penduduk kampung menyatakan bahwa mereka bersedia untuk terlibat dalam suatu kelembagaan/organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja (93.4%) dalam rangka membangun permukiman menjadi layak huni. Mereka berpendapat bahwa keberadaan suatu badan pengelola program akan memberi dampak positif dalam mewujudkan pelaksanaan program kerja yang lebih efektif. Sebagian kecil lagi menyatakan mereka tidak bersedia untuk bergabung dalam kelembagaan/organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan permukiman (6.6%). Adanya program pengembangan permukiman dianggap sebagai azas partisipasi yang sifatnya formal dan mengikat. Penduduk kampung berpendapat bahwa lebih baik masyarakat terlibat berdasarkan asas partisipasi secara sukarela daripada partisipasi yang terikat. Pembangunan permukiman layak huni di kampung nelayan Belawan tentunya harus berkaitan juga dengan pengembangan kehidupan ekonomi penduduk. Masyarakat sebaiknya terbuka dengan usaha lain seperti budidaya laut. Masyarakat yang tidak bersedia tersebut menyatakan bahwa mereka akan lebih memprioritaskan mata pencaharian sebagai nelayan dan kegiatan yang mereka jalankan sekarang dibanding keterlibatan dalam usaha lain seperti budidaya laut. Dalam hal ini, Masyarakat sebenarnya memerlukan konsepkonsep yang masuk dalam persepsi mereka secara mudah. Dengan adanya konsep-konsep yang baik, masyarakat lokal tentu akan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan permukiman yang layak huni. Pihak perencana harus memikirkan konsep pengembangan yang tepat dan dapat dilakukan oleh masyarakat lokal agar mereka ikut berpartispasi dengan baik dan berkontribusi dalam setiap keputusan. Keputusan terbaik dari pihak perencana adalah dapat mengatur program partisipasi dari masyarakat setempat dalam proses perancanganya. Dengan mempertimbangkan program partisipasi berbasis masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik, serta efektif untuk mendukung proses perencanaan lokal (Ismail & Said, 2015. Hal 363). Maka dari itu, para pihak perencana harus memikirkan program-program yang tepat untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan permukiman layak huni. Keuntungan-keuntungan seharusnya juga dapat diperoleh oleh berbagai pihak. Sehingga, dengan adanya perolehan keuntungan dan konsep program pengembangan yang tepat, masyaProsiding Temu Ilmiah IPLBI 2016| F 035


rakat lokal tidak ragu dalam berpartispasi. Produk permukiman dapat dirasakan sebagai bentuk fisik yang dirasakan layak huni untuk penghuni kempung. Hal ini juga harus didorong dengan komunikasi yang terjalin antara para perencana dan masyarakat lokal. Para perencana harus terus melibatkan pandangan dari masyarakat lokal, agar keberlangsungan program tetap berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh penghuni kampung. Diamati dari pandangan penduduk setempat, sebagian besar dari mereka telah menyatakan kesediaannya untuk ikut terlibat dalam program-program terkait pengembangan permukiman yang layak huni di kampung nelayan. Hal tersebut didasari pemahaman tentang pentingnya program pengembangan untuk daerahnya. Penduduk kampung menyadari, dengan ikut terlibat dalam program pengembangan tentunya juga akan memperoleh manfaat kedepannya. Masyarakat lokal tersebut, umumnya tidak hanya ingin meningkatkan mata pencahariannya tetapi juga berharap agar daerahnya menjadi lebih baik lagi dari segi ekonomi maupun sosial lingkungan. Dalam mewujudkan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan program kerja yang terbaik dan paling sesuai dengan potensi daerah, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pakar-pakar di bidang terkait. Penelitian juga harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menghasilkan kecocokan dengan skenario yang terjadi pada kehidupan sehari hari. Melalui pengamatan pada masyarakat lokal, mayoritas masyarakat kampung menyatakan bahwa mereka bersedia menerima keberadaan pihak lain untuk meneliti potensi daerah mereka (96%). Namun, diketahui bahwa terjadi perbedaan antara responden yang setuju mengenai jangka waktu keberadaan peneliti dan kegiatan penilitiannya. Beberapa responden mengutarakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan kegiatan penelitian dilakukan di daerah mereka tanpa batas waktu ditentukan terlebih dahulu, namun sebagian responden lain menyatakan mereka menerima kegiatan penelitian jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jumlah dari responden yang setuju terhadap salah satu pilihan di atas tidak diperoleh karena pertanyaan ini tidak diajukan melalui kuisioner. Sebagian kecil responden (4%) menyatakan mereka tidak bersedia menerima keberadaan pihak lain untuk meneliti potensi daerah mereka. Responden F 036 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

yang tidak setuju mengemukakan bahwa tidak mudah percaya terhadap keberadaan pihak luar dan mencurigai bahwa aktivitas penelitian yang dilakukan mungkin saja memiliki tujuan-tujuan terselubung yang kelak merugikan masyarakat. Mereka merasa untuk mendapatkan informasi terkait daerah mereka, peneliti cukup mengajukan pertanyaan kepada masyarakat setempat tanpa harus menetap dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan penelitian. Setiap program pengembangan tentu akan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Pihakpihak perencana akan datang untuk meneliti terlebih dahulu dan memahami kondisi dari kampung nelayan. Dengan adanya para pengembang yang datang tentu akan memberikan pengalaman-pengalaman baru terhadap daerahnya. Tentu, daerah yang awalnya hanya dihuni oleh masyarakat lokal kemudian akan dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan. Dalam menyukseskan pembangunan permukiman layak huni, maka pemerintah dan masyarakat kampung memiliki peranannya masing-masing. Pemerintah perlu konsisten dalam mengimplementasikan rencana, menyambut pihak-pihak yang ikut serta dalam pengembangan dan berkolaborasi dengan masyarakat. Disamping itu, antusiasme dari masyarakat, rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah, toleransi dan keterbukaan terhadap perubahan juga sangat diperlukan (Sobandi and Sudarmaji, 2015. Hal 168). Dari beberapa teori terkait partisipasi, harus dilihat pandangan masyarakat permukiman akan pentingnya berkontribusi dengan pihak-pihak perencana. Hal ini kemudian akan diaplikasikan langsung terkait dengan kinerja masyarakat saat program pembangunan permukiman yang layak huni berjalan. Perlunya melihat gambaran pemikiran ini akan membantu pihak terkait untuk menjalankan proses pembangunan karena apabila masyarakat setempat tidak merasakan kenyamanan akan datangnya pihak perencana ke daerahnya, maka program yang direncanakan tidak akan berjalan dengan baik. Pada umumnya, sebagian besar masyarakat menyatakan mereka dapat menerima pihak luar yang akan datang ke daerah mereka. Hal tersebut terjadi karena mereka telah memahani akan pentingnya bekerjasama dan menerima pihakpihak terkait untuk keberlangsungan program pengembangan.

Beny OY Marpaung

Untuk menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam program kerja yang akan dilaksanakan, maka prosedur tindakan yang dimiliki harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain mudah dipahami oleh masyarakat, memberikan keuntungan dan dapat menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Melalui kuisioner yang dibagikan, responden diharapkan untuk memilih kriteria yang menurut mereka paling penting untuk menjamin keterlibatan aktif mereka dari ketiga kriteria yang disajikan. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa program yang dapat dirasakan secara nyata oleh mereka secara keselurahan adalah yang paling penting (57%). Mereka berpendapat bahwa dampak secara nyata terhadap masyarakat lokal tidak hanya akan meningkatkan perekonomian, namun juga akan memberikan dampak positif lainnya di luar aspek ekonomi seperti perbaikan infrastruktur yang lebih memadai di kampungnya dan pelestarian lingkungan. Selain itu, terdapat sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa program yang mudah dipahami adalah kriteria terpenting dalam menjamin keterlibatan aktif mereka pada program terkait (16%). Mereka berpendapat dalam mengatur setiap kebijakan dan program pelaksanaan, tidak hanya dilihat dari garis besarnya saja namun harus dipaparkan hingga ke persoalan-persoalan paling detail sekalipun secara mendasar agar tidak ada perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan program kerja yang disepakati. Adapun masyarakat lokal menyatakan bahwa program yang memberikan keuntungan secara ekonomi kepada mereka dan masyarakat setempat dipandang sebagai kriteria terpenting (27%). Keuntungan secara ekonomi ini menurut mereka akan meringankan beban hidup mereka dan dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Mereka mengatakan dampak positif secara ekonomi adalah prioritas utama yang mereka cari dari usaha-usaha terkait seperti budidaya laut. Dengan meningkatkan apek ekonomi di daerahnya diharapkan dapat memberantas permasalahan yang terjadi seperti kemiskinan. Masyarakat lokal memahami kemiskinan adalah salah satu alasan utama tumbuhnya permukiman tidak terencana di daerahdaerah pinggiran. Secara fisik, keadaan permukiman terlihat tidak layak huni. Dalam hal ini, pemerintah harus membuat program dan solusi yang baik untuk mencegah pertumbuhan permukiman tidak layak huni semakin banyak berkembang. Program-program yang baik tentu

akan memperbaiki kehidupan dan masa depan mereka melalui pengembangan lingkungan, ekonomi dan sosial. Dengan adanya program yang baik akan mempengaruhi kualitas dari lingkungan dan hunian mereka, hal ini juga akan tercermin pada kualitas hidup masyarakat permukiman tersebut (Asturi, Astuty dan Syarifudin, 2014). Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting karena umumnya masyarakat lebih percaya bantuan dari pihak tersebut lebih bertujuan untuk memajukan daerahnya. Masyarakat kampung memiliki persepsi dan dapat menilai bahwa dalam pembangunan permukiman di daerah-daerah lain, pemerintah menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam proses perencanaan. Salah satu contohnya adalah program pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan. Masyarakat lokal percaya, dengan adanya program-program yang baik tentu akan memberi pengaruh tidak hanya pada perkembangan daerah tetapi juga tercermin pada peningkatan kualitas hidup dari masyarakatnya. Pemerintah, pihak swasta dan para perencana harus bekerjasama dalam merancang konsep-konsep yang baik sesuai dengan kemampuan masyarakat lokal. Dengan adanya program-program yang baik tentu akan memberikan dorongan motivasi bagi masyarakat untuk ikut terlibat. Segala pihak terkait perencana juga harus terus memantau dan juga bekerjasama agar masyarakat lokal tetap merasa dilibatkan dalam setiap keputusan. Sehingga, rasa nyaman dan kepercayaan akan tetap timbul dan selanjutnya akan direalisasikan sebagai bentuk kontribusi aktif dalam setiap prosedur tindakan. Persepsi masyarakat lokal mengenai program-program seperti apa yang ingin mereka jalankan dalam pembangunan permukiman yang layak huni perlu untuk diamati. Dari segala aspek dan bentuk partisipasi, umumnya konsep program pengembangan berpedoman pada peningkatan daerah dan masyarakatnya. Maka dari itu, sangat perlu diteliti dan dipahami persepsi dari masyarakat penghuni kampung mengenai pastisipasi yang nyaman mereka lakukan. Dilihat dari penelitian yang dilakukan pada kampung nelayan, sebagian besar masyarakat lokal ingin ikut serta dan berpastisipasi dalam pembangunan permukiman yang layak huni. Hal ini didorong oleh motivasi untuk mengembangkan kampungnya dan berharap memperoleh keuntungan lain. Masyarakat penghuni menyadari tahap-tahap yang harus dilakukan tentu tidak akan berjalan apabila tidak terjalin kerjasama yang baik antara Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016| F 037


pihak pengembang, dan pemerintah dengan masyarakat setempat. Berdasarkan pandangan masyarakat kampung nelayan di Belawan Medan, maka pada umumnya mereka bersedia dalam menerima kedatangan pihak-pihak terkait untuk meneliti dan mempelajari kawasan permukiman tempat tinggalnya. Masyarakat kampung sangat ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sehingga, segala pihak terkait dapat menjalankan masing-masing perannya dan saling bekerjasama dalam rangka pembangunan permukiman yang layak huni di kampung nelayan Belawan Medan. Kesimpulan Pembangunan permukiman layak huni di kampung nelayan Belawan Medan sebaiknya dilaksanakan berbasis partisipasi penghuninya. Pembangunan berdasarkan keterlibatan penghuni permukiman merupakan cara yang paling tepat diterapkan dalam proses pengembangan Kampung Nelayan di Belawan, karena banyak pihak yang akan terlibat dalam program tersebut. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang partisipatif diperlukan strategi komunikasi yang tepat. Dalam hal ini peneliti merekomendasikan strategi komunikasi yang dapat diterapkan namun perlu diuji dalam penelitian selanjutnya (gambar 2). Persepsi Masyarakat

Analisa Permasalahan

Keputusan pembangunan permukiman yang layak huni

Evaluasi program pembangunan permukiman layak huni melalui diskusi dengan para penentu kebijakan

Pendapat penentu kebijakan

Data pendukung lainnya

Proses Perancangan permukiman layak huni

Pelaksanaan Produk Perancangan

Partisipas masyarakat

Kondisi fisik dan sosial di lingkungan permukiman

Produk Perancangan

Perancangan yang partisipatif

Gambar 2. Usulan Proses Strategi Komunikasi dalam Rangka Menghasilkan Rancangan Permukiman Yang Partisipatif

Daftar Pustaka Astuti, W., Astuti, D. W. & Syarifudin, D. (2015). Contribution of Community-Based Development Toward Environment Improvement As an Effort of F 038 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

Poverty Alleviation. Journal of Procedia – Social and Behavioral Sciences, 179, 250-257. doi:10.1016/j.sbspro.2015.02.428 Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc. Daim, M. S., Bakri, A. F., Kamarudin, H. & Zakaria, S. A. (2012). Being Neighbor to A National Park: Are We Ready for Community Participation?. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 36, pp. 214;219. doi:10.1016/j.sbspro.2012.03.024. Devarani, L. & Basu, D. (2009). Participatory Wetland Management in Loktak Lake: A Road to Sustainable Development. Journal of Crop and Weed, 5(1), 178190. Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc. Ismail, W. A. W. & Said, I. (2015). Integrating the Community in Urban Design and Planning of Public Spaces: A review in Malaysian Cities. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 168, pp. 363. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.10.241 Kang, M., Choo, P. & Watters, C. E. (2015). Design for Experiencing: Participatory Design Approach With Multidisciplinary Perspectives. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 174, 830 – 833. doi: doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.67 (Kang et al, 2015) Prabhakaran, S., Nair, V. & Ramachandran, S. (2014). Community Participation in Rural Tourism: Towards A Conceptual Framework. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 144, 290–295. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.298

Perencanaan Berbasis Partisipasi dalam Rangka Mencapai Pembangunan Kampung yang Layak Huni

Recommend Documents