PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 1
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 2
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Walikota atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. 3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang mempunyai tugas pokok melakukan penagihan pajak daerah; 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan dan pedesaan kecuali kawasan yang 3
digunakan untuk pertambangan.
kegiatan
usaha
perkebunan,
perhutanan,
dan
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pasal 2 Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah: a. Piutang Pajak yang tercantum dalam: 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 2. Surat Ketetapan Pajak (SKP); 3. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT); 4. Surat Tagihan Pajak (STP); 5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 6. Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan (SKPKBT); 7. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
4
b. Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data administrasi pada SKPD Teknis yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena: 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan. 2. Wajib pajak tidak punya kekayaan lagi; 3. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian surat paksa kepada wajib pajak; 4. Hak untuk menagih sudah daluarsa; atau 5. Sebab lain sesuai hasil penelitian. c. Piutang Pajak wajib pajak Badan yang menurut data administrasi pada SKPD Teknis yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena: 1. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau curator tidak dapat ditemukan; 2. Wajib pajak dan atau Penanggung Pajak tidak punya kekayaan lagi; 3. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian surat paksa kepada pengurus, direksi, komisaris, likuidator, curator, pengadilan negeribaik secara lansung maupun dengan menempelkan di papan pengumuman atau media massa; 4. Hak untuk menagih sudah daluarsa; atau 5. Sebab lain sesuai hasil penelitian. Pasal 3 (1) Untuk memastikan keadaan wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD Teknis. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD membuat laporan hasil penelitian. Pasal 4 Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 5 (1) Kepala SKPD Teknis setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 5
(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Walikota. (3) Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang pajak; Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2013 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS,R
Diundangkan di Pariaman, pada tanggal 30 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, dto ARMEN
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 37.
6
