PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas – dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas – dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi. 2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
5.
Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7.
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3
8.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan untuk memberitahukannya besarnya PBB yang terhutang kepada wajib Pajak.
9.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima penerimaan PBB dari Wajib Pajak. 11. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP - PBB adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB. 12. Pajak yang terutang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjuan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pasal 2 Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan atas SPPT atau SKP PBB. Pasal 3 (1) Wajib Pajak dapat Mengajukan Keberatan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau (2) Kebaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara : a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau b. Perseorangan untuk SKP PBB. Pasal 4 (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : a. Satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB; b. Diajukan secara terulis dalam bahasa Indonesia; c. Diajukan kepada Walikota dan disampaikan Kepada Dinas Pendapatan;
4
d. Dilampiri asli SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan; e. Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau Kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya; dan g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak; 1. Harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terhutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; atau 2. Harus dilampiri dengan surat kuasa biasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terhutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan : a. Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama. b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. c. PBB yang terhutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). d. Diajukan kepada Walikota dan disampaikan kepada Dinas Pedapatan. e. Diajukan melalui Lurah Setempat. f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan. g. Mengemukakan Jumlah PBB yang terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak melalui Kepala Kelurahan setempat dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya. (3) Tanggal Penerima surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah : a. Tanggal terima surat keberatan dalam hal disampaikan secara langsung wajib pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan terpadu (TPT) atau Petugas yang ditunjuk; atau b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
5
(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan : a. Foto copy indentitas wajib pajak dan foto copy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan; b. Foto copy bukti kepemilikan tanah; c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau d. Foto copy bukti pendukung. Pasal 5 (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada : a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau b. Kepala Kelurahan setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif. (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h. Pasal 6 (1) Untuk Keperluan pengajuan keberatan wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau perhitungan PBB yang terutang kepada Dinas Pendapatan. (2) Dinas Pendapatan harus memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima. (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Dinas Pendapatan atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.
6
Pasal 7 Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan Pelaksanaan Pengalihannya. Pasal 8 Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan. Pasal 9 (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. (3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, pejabat serendahrendahnya setingkat eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib pajak. Pasal 10 (1) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. (4) Dalam hal Keputusan Kebaratan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB atau SKP PBB, Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan Keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran. (5) SPPT atau SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.
7
Pasal 11 Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat Keputusan Belum diterbitkan. Pasal 12 Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi : a. Keputusan Walikota tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara perorangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini. b. Keputusan Walikota tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014 WALIKOTA JAMBI, dto SYARIF FASHA Diundangkan di Jambi Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI dto DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI B NOMOR 6
8
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN.
WALIKOTA JAMBI KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR ......................... (1) TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT / SKP PBB NOMOR ………………(2) TANGGAL ………………(3) WALIKOTA JAMBI, Menimbang : a. Surat Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara perseorangan atas nama wajib pajak / kuasa dari wajib pajak …………………... (4), Nomor ………………… (5), tanggal ………..(6), atas SPPT / SKP PBB Nomor…………………….(7) Tanggal ……………….(8) Tahun Pajak ………………(9), yang diterima Dinas Pendapatan ………………….(10), Berdasarkan tanda terima Nomor ………………..(11) Tanggal …………………….(12) Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB dimaksud. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT / SKP PBB. Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 9
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Walikota Jambi Nomor ….. Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5); 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP PBB NOMOR ………………(13) TANGGAL …………………(14). KESATU
KEDUA
: Menerima seluruhnya / menerima sebagian / menolak / menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang atas pengajuan keberatan PBB : a. Wajib Pajak : Nama NPWP Alamat
: …………………………………….…………(15) : …………………………………….…………(16) : ……………………………………………….(17)
b. SPPT/SKP PBB : Nomor Tanggal Pajak yang terhutang
: ……………………………………………….(18) : ……………………………………………….(19) : Rp. .....………………………….....………….(20)
c. Objek Pajak : Alamat Keluarahan Kecamatan Kota
: ………………………………………………..(21) : ………………………………………………..(22) : ………………………………………………..(23) : ………………………………………………..(24)
: Sesuai dengan Diktum KESATU besarnya PBB yang terhutang menjadi sebesar Rp.…………. (25) (……………………………………………………………….………..….).(26)
10
KETIGA
: Perhitungan besarnya PBB yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut : Uraian Semula
Luas (M2) NJOP/m(Rp) Ketetapan Bumi Bangunan Bumi Bangunan …….(27) ………(28) …….(29) ……….(30) …………..(35)
Menjadi …….(31) ………(32) …….(33) ……….(34) …………..(36)
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ................ (37) Pada tanggal 2014 (38) WALIKOTA JAMBI,
…………………...…….……... (39)
11
Petunjuk Pengisian Lampiran I : Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 10
: : : : : : : : : :
Angka 11 Angka 12 Angka 13 Angka 14 Angka 15 Angka 16 Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20
: : : : : : : : : :
Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28 Angka 29 Angka 30 Angka 31 Angka 32 Angka 33 Angka 34 Angka 35 Angka 36 Angka 37 Angka 38 Angka 39
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Disi nomor surat keputusan keberatan PBB. Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB. Diisi tanggal Penerbitan SPPT atau SKP PBB. Diisi nama wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB. Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB. Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB. Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB. Diisi tahun SPPT atau SKP PBB. Diisi Nama Dinas Pendapatan yang menerima pengajuan keberatan PBB. Diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB. Diisi tanggal tanda terima pengejua keberatan PBB. Diisi nomor penerbitan SPPT PBB atau SKP PBB. Diisi tanggal penerbitan SPPT PBB atau SKP PBB. Diisi nama wajib pajak. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diisi alamat wajib pajak. Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB. Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB. Diisi PBB yang terhutang sesuai dengan SPPT atau SKP PBB dengan angka. Diisi alamat wajib pajak. Diisi dengan nama Kelurahan letak objek pajak. Diisi nama Kecamatan letak objek pajak . Diisi nama Kota Letak Objek Pajak. Diisi PBB yang terutang setelah keberatan angka. Diisi PBB yang terutang setelah kebaratan dengan huruf. Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB. Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB. Diisi NJOP bumi per M2 sesuai SPPT atau SKP PBB. Diisi NJOP bangunan per M2 sesuai SPPT atau SKP PBB. Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB. Diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB. Diisi NJOP bumi per M2 hasil keputusan keberatan PBB. Diisi NJOP bangunan per M2 hasil keputusan keberatan PBB. Diisi ketetapan PBB sesuai SPPT. Diisi ketetapan PBB hasil keputusan keberatan PBB. Diisi kota tempat terbitkannya surat keputusan keberatan PBB. Diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB. Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan kebaratan. PBB.
12
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN.
WALIKOTA JAMBI KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR ........................... (1) TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT/SKP PBB NOMOR…………(2) KELURAHAN ……………(3) WALIKOTA JAMBI, Menimbang :
a. Surat Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Kelurahan ……….……..(4), Nomor……………….(5), tanggal……………………..(6) atas SPPT Tahun Pajak ..……………….(7), yang diterima Dinas Pendapatan ………………….(8), Berdasarkan tanda terima Nomor ………………..(9) Tanggal …………………….(10) Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan secara Kolektif atas SPPT/SKP PBB.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Walikota Jambi Nomor …. Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5); 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK………… (11) KELURAHAN ……………....…… (12).
KESATU
: Memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di ............... (13) Pada tanggal
2014 (14)
WALIKOTA JAMBI,
................................................... (15)
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sdr. Kepala Kelurahan ................................... 2. Sdr. Dinas Pendapatan .................................... 3. Sdr. Camat.............................
14
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014 TENTANG : KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK ………… KELURAHAN …………………..…….. DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF Kelurahan Kecamatan Kota Tahun Pajak
No
1
Nama Wajib Pajak 2
: ....................................(16) : ....................................(17) : ....................................(18) : ....................................(19)
Semula NOP
3
Luas (M2)
Menjadi
NJOP (Rp.M2)
Bumi
Bangunan
Bumi
Bangunan
4
5
6
7
PBB yang terutang (Rp) 8
Luas (M2) Bumi
Bangunan
9
10
NJOP (Rp.M2) Bumi Bangunan 11
PBB yang Keputusan teruatang Keberatan (Rp)
12
13
14
KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI
...................................................
15
Petunjuk Pengisian Lampiran II Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8
: : : : : : : :
Angka 9 Angka 10 Angka 11 Angka 12 Angka 13
: : : : :
Angka 14
:
Angka 15
:
Angka 16 Angka 17 Angka 18 Angka 19
: : : :
Disi nomor surat keputusan keberatan PBB secara kolektif. Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT yang diajukan keberatan. Diisi nama Kelurahan. Diisi nama Kelurahan. Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif. Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif . Diisi Tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan. Diisi nama Dinas Pendapatan yang menerima pengajuan keberatan PBB. Diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif. Diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif. Diisi tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan. Diisi nama Kelurahan. Diisi kota tempat diterbitkanya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif. Diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif. Diisi pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif. Diisi nilai nama Kelurahan. Diisi nama Kecamatan. Diisi nama Kota. Diisi tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan.
Petunjuk pengisian Lampiran Keputusan Walikota Jambi Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14
: : : : : : : : : : : : : :
Diisi nomor urut 1,2 dan seterusnya. Diisi nama wajib pajak. Diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Diisi luas bumi sesuai SPPT. Diisi luas bangunan sesuai SPPT. Diisi NJOP Bumi per M2 sesuai SPPT. Diisi NJOP Bangunan per M2 sesuai SPPT. Diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT. Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB. Diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB. Diisi NJOP bumi per M2 hasi keputusan keberatan PBB. Diisi NJOP bangunan per M2 hasi keputusan keberatan PBB. Diisi PBB terutang hasil keputusan keberatan PBB. Diisi keputusan atas pengajuan kebaratan PBB (menerima seluruhnya menerima sebagaimana/menolak /menambahnya besarnya jumlah PBB yang terutang).
16
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN.
DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI KEPUTUSAN KEPALA ............................. (1) NOMOR ........................... (2) TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK BERADA TIDAK DALAM SATU KOTA KEPALA …………………. (3) Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Walikota Jambi Nomor ……. Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ………………..(4) tentang Pelaksanaan Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal letak objek pajak berada tidak dalam satu Kota Jambi dengan tempat kedudukan Dinas Pendapatan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pelaksanaan Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Secara Perseorangan Dalam Hal Letak Objek Berada Tidak Dalam Satu Kota. Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
17
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1); 5. Peraturan Walikota Jambi Nomor …. Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK BERADA TIDAK DALAM SATU KOTA. KESATU
: Pelaksanaan penelitian PBB dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dalam hal PBB yang terutang Paling Banyak : 1. Rp……………….(5) (……………(6) Untuk Kota……………...(7) 2. Rp……………….(5) (……………(6) Untuk Kota……………...(7) 3. Rp……………….(5) (……………(6) Untuk Kota……………...(7)
KEDUA
: Pelaksanaan penelitian PBB dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dalam hal PBB yang terutang Lebih banyak dari : 1. Rp……………….(5) (……………(6) Untuk Kota……………...(7) 2. Rp……………….(5) (……………(6) Untuk Kota……………...(7) 3. Rp……………….(5) (……………(6) Untuk Kota……………...(7)
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di .............. (8) Pada tanggal
2014 (9)
KEPALA DINAS,
........................................(10) Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sdr. Kepala Kelurahan ................................... 2. Sdr. Dinas Pendapatan ................................... 3. Sdr. Camat .............................
18
Petunjuk Pengisian Lampiran III Angka 1
: Diisi nama Dinas Pendapatan.
Angka 2
: Diisi Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendapatan yang diterbitkan.
Angka 3
: Diisi nama Dinas Pendapatan.
Angka 4
: Diisi nama Dinas Pendapatan.
Angka 5
: Diisi ketetapan dengan angka.
Angka 6
: Diisi ketetapan PBB dengan angka.
Angka 7
: Diisi dengan nama Kota.
Angka 8
: Diisi Kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Angka 9
: Diisi tanggal tempat surat keputusan diterbitkan.
Angka 10
: Diisi nama Kepala Dinas Pendapatan yang menerbitkan surat keputusan.
19
