.g m ha m
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014
ep
ku
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman da n / a t a u H i ba h L u a r N e ge r i , p e r l u m e n e t a pk a n P e r a t u r a n Presiden tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 20 10-20 14;
Me n gi n ga t :
1. Pasal
4
ayat
(1)
U n da n g- U n d a n g
Dasar
N e ga r a
R e pu bl i k Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 te ntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 4 N o m o r 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e pu bl i k Indonesia Nomor 4355); 4. U n da n g- U n da n g N o m or 2 5 T a h un 2 0 0 4 t e n t a n g S i s t e m Per encan aan P embangun an Nasion al (L embar an N egara R e pu bli k In don e si a T a hun 2 0 0 4 N om or 1 0 4 , T am ba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
www.djpp.depkumham.go.id
.g m ha m
ku
ep
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara P e n ga da an P in j am an da n/ a t au P en e rima a n Hi bah s er t a Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014. Pasal 1 (1) Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014, yan g s el an ju tn ya dis ebu t RKPLN 2010- 2014, disus un berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga h Nasional Tahun 2010-2014 (RPJMN 2010
–
2014).
(2) R K P L N 2 0 1 0 - 2 0 1 4 s e ba ga i m a n a dim a ksu d pa da a y a t ( 1 ) meliputi arah kebijakan pinjaman luar negeri, prinsip-prinsip pe m a n f a a t a n pi n j a m a n l u a r n e g e r i , i n di k a s i k e bu t u h a n pinjaman luar negeri, dan kriteria prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri tahun 2010-2014. Pasal 2 Arah kebijakan pinjaman luar negeri tahun 2010-2014 meliputi: a. kebijakan makro yang diarahkan untuk mencapai kesinambungan fiskal; b. kebijakan pemanfaatan melalui penajaman fokus pemanfaatan yang lebih selektif sesuai prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014;
www.djpp.depkumham.go.id
.g m ha m
ku
ep
c. kebijakan pengelolaan risiko melalui peningkatan efektivitas dan mengutamakan sumber pinjaman dengan persyaratan (terms and conditions) y a n g w a j a r ( f a v o r a b l e ) ; d. kebijakan kelembagaan melalui penguatan kapasitas lembaga dan penyempurnaan mekanisme koordinasi pada seluruh tahap pengadaan pinjaman luar negeri; e. k e bi j a k a n pi n j a m a n pr o gr a m di a r a h k a n a g a r pe r s y a r a t a n pe n a rik a n pin j am an s ej a la n den gan k e bij a k an y an g s e dan g dilakukan pemerintah. Pasal 3 Pemanfaatan pinjaman luar negeri harus berlandaskan pada prinsipprinsip sebagai berikut: a.
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
b.
tidak merugikan kepentingan nasional baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan;
c.
mewujudkan kemandirian;
d.
kesetaraan dan kerjasama yang saling menguntungkan;
e.
dilaksanakan selaras dengan kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dengan lembaga dan negara pemberi pinjaman/hibah yang tertuang dalam Komitmen Jakarta tahun 2009;
f.
d i l a k u k a n s e c a r a h a t i - h a t i ( pr u d e n t ) d a n a k u n t a b e l d e n g a n memperhatikan biaya dan risiko pinjaman;
g.
meningka tk an kualit as pen gelolaan pinja man dalam ran gka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pinjaman; dan
h. dalam hal pinjaman bersumber dari lembaga-lembaga multilateral dan bil ateral , dil aks an akan dal am ker an gka ker jas ama pembangunan internasional.
www.djpp.depkumham.go.id
.g m ha m
ku
ep
Pasal 4
Indikasi kebutuhan pinjaman luar negeri tahun 2010
–
2014 untuk
proyek baru terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ditetapkan dalam persentase sebagai berikut: a.
tahun 2010 sebesar 0,56
b.
tahun 2011 sebesar 0,56 - 0,69 persen;
c.
tahun 2012 sebesar 0,49 - 0,60 persen;
d.
tahun 2013 sebesar 0,41 - 0,50 persen;
e.
tahun 2014 sebesar 0,36 - 0,44 persen.
–
0,68 persen;
Pasal 5 P r io ri t as bi dan g pe m ban gu n an t ah un 2 01 0
–
2 0 1 4 y an g da pa t
dibiayai dari pinjaman luar negeri harus memenuhi kriteria kegiatan sebagai berikut: a.
menyediakan pelayanan publik;
b.
mendorong peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri;
c.
mempunyai rentang manfaat luas dan bersifat inovatif sehingga dapat menjadi model untuk replikasi dan pengembangan melalui pendanaan rupiah atau pendanaan lainnya;
d.
m e n do r o n g p e r t u m bu h a n e k o n o m i ( pro growth) , p e n c i p t a a n lapangan pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinan secara nyata da n t eru kur ( pro poor) , dan/ a tau m en dukun g k esin am bun ga n pe m ban gu nan yan g ber wa was an lin gkun ga n ( pro environment) ;
e.
mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
f.
mampu memberikan manfaat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
g.
diutamakan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
.g m ha m
ku
ep
Pasal 6
RKPLN 2010 - 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman kementerian/lembaga, P emerintah Daerah, dan BUMN yang akan mengusulkan kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri. Pasal 7 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Februari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.djpp.depkumham.go.id
