LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012
BUKU I : Prioritas Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................................ 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1.2 Tujuan ....................................................................................................... 1.3 Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru .......................................... 1.4 Sistematika ..............................................................................................
BAB II
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012 ……………………………………. ............................... 2.1KONDISI UMUM …………………………………………… ..................................... 2.1.1 Pencapain Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011…. ........ 2.1.2 Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2012 ……......... .......... 2.2TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 DAN SASARANPEMBANGUNAN ........... 2.2.1 Tema Pembangunan ……………………………….. ........................... 2.2.2 Sasaran Pembangunan ……………………………… ........................ 2.3PRIORITAS PEMBANGUNAN ……………………………… ................................... 2.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional …………………. ..................... 2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang, Pengarusutamaan, dan Lintas Bidang ……………… ................. 2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan ………. .............
BAB III
BAB IV
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN …………………………................................. 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2011………………………………………………… ............................. 3.1.1 Ekonomi Dunia ……………………………………. ............................... 3.1.2 Moneter, Perbankan dan Pasar Modal ……………… ................ 3.1.3 Neraca Pembayaran ………………………………... ........................... 3.1.4 Keuangan Negara ………………………………….. ............................. 3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi ……………………………. .......................... 3.1.6 Pengangguran dan Kemiskinan …………………….. .................... 3.2 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2012………............. 3.3 Tantangan Pokok…………………………………………............................. 3.4 Arah Kebijakan Ekonomi Makro……………...…………. ................... 3.5 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2012 …………………….. .............. 3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi . .............. 3.5.2 Moneter …………………………………………….................................... 3.5.3 Neraca Pembayaran ………………………………. ............................. 3.5.4 Keuangan Negara …………………………………. .............................. 3.5.5 Penganguran dan Kemiskinan ……………………. ....................... 3.6 Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah………………….. .............. 3.6.1 Dana Perimbangan ……………………………….…............................ 3.6.2 Dana Otonomi Khusus…………………………….. ............................
I.1-1 I.1-1 I.1-3 I.1-3 I.1-4 I.2-1 I.2-1 I.2-1 I.2-20 I.2-34 I.2-34 I.2-45 I.2-47 I.2-47 I.2-67 I.2-68 I.3-1 I.3-1 I.3-2 I.3-3 I.3-4 I.3-5 I.3-6 I.3-7 I.3-7 I.3-7 I.3-8 I.3-8 I.3-8 I.3-9 I.3-9 I.3-9 I.3-10 I.3-11 I.3-11 I.3-22
KAIDAH PELAKSANAAN ……………………………………. ............................... I.4-1 i
DAFTAR TABEL Tabel2.1
Perkembangan Produksi Pangan Tahun 2009-2011 ...........................
I.2-7
Tabel 2.2 Produksi/Konsumsi Beberapa Jenis Energi ............................................
I.2-12
Tabel 2.3 Kemajuan Pembangunan Daerah Tertinggal ..........................................
I.2-15
Tabel 2.4 Perkembangan Pembangunan Kepariwisataan .....................................
I.2-19
Tabel 2.5 Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2012..........................
I.2-46
Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2011-2012 ......................................
I.3-10
Tabel 3.2 Gambaran Neraca Pembayaran Tahun 2011-2012 ..............................
I.3-10
ii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1
Rencana Pembangunan Nasional – Jangka Panjang, Menengah, Dan Tahunan (RKP) ..........................................................................................
I.1-3
Gambar2.1
Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2010 ..................................
I.2-5
Gambar 2.2
Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka ………… ........
I.2-11
Gambar 2.3
Perumusan Tema RKP 2012 …………………………………. .........................
I.2-35
Gambar 2.4
Kronologis Tema RKP ………………………………………. ..............................
I.2-36
Gambar 2.5
Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia ………………… ................
I.2-38
Gambar 2.6
Tema, Rencana Aksi, dan Sasaran Utama ……………………. ..................
I.2-45
Gambar 2.7
Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 ………… .........
I.2-48
iii
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2007, ditetapkan bahwa Visi Indonesia tahun 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah dan tahapan pertama telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. RPJMN 2004-2009 memuat 3 (tiga) agenda pembangunan yakni: (1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Sebagai kesinambungan RPJMN 2004-2009, maka sejak tahun 2010 pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mencapai Visi Indonesia tahun 2014 yaitu INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN yang penjabarannya dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Visi Indonesia tahun 2025 lebih dikonkritkan yaitu untuk mencapai tingkat kesejahteraan dengan PDB perkapita yang setara dengan Korea saat ini. Untuk itu, tantangan yang dihadapi cukup berat baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari lingkungan global. Pembangunan yang dilaksanakan secara biasa-biasa saja diyakini tidak mampu mewujudkan visi tersebut. Untuk itu, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, diperlukan langkah-langkah terobosan (breakthrough), bukan langkah-langkah biasa (Bussiness As Usual). Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus dibangun tersebar di seluruh Indonesia. Arahan ini dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2025. Di samping pandangan visioner di atas, penyusunan rencana kerja tahun 2012 juga mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal (global). Perubahan tersebut dapat berwujud kesempatan maupun tantangan yang perlu diantisipasi dan direspon dengan tepat langkah, tepat sasaran dan tepat waktu. Ditengah pemulihan perekonomian global, yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian, perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Beberapa indikator ekonomi utama, seperti pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 mencapai 6,1%, dan pada kuartal I 2011 mencapai 6,5%. Posisi neraca pembayaran, baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial, mengalami perbaikan sehingga pada akhir April 2011 cadangan devisa mencapai lebih dari US$113,8 miliar. Nilai tukar rupiah stabil dan bahkan akhir-akhir ini mengalami penguatan. Kestabilan nilai tukar rupiah ini terutama akibat semakin kuatnya kepercayaan para pelaku pasar terhadap kinerja perekonomian RKP 2012
I.1-1
Indonesia dan pengelolaan ekonomi makro yang dilaksanakan. Seiring dengan itu, penilaian berbagai lembaga pemeringkat internasional terus membaik, dari persepsi stabil menjadi positif dan sekarang berada pada satu level di bawah peringkat investasi. Sejalan dengan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi selama tahun 2011 secara berangsur-angsur terus menurun. Namun demikian, situasi perekonomian dunia masih belum menentu. Sebagian beberapa negara di Eropa masih terus berupaya untuk memulihkan kembali ekonomi pascakrisis. Laju inflasi dunia cenderung meningkat sejalan dengan pemulihan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global, dan inflasi mitra dagang utama Indonesia. Perubahan iklim yang ekstrim juga telah berdampak pada menurunnya produksi pangan dan meningkatnya harga pangan dunia. Stabilitas politik dan keamanan yang terganggu di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah mendorong meningkatnya harga minyak bumi dan gas, serta mengancam ketahanan energi di banyak Negara. Selain itu perlu juga diantisipasi memanasnya perekonomian emerging countries, terutama China, yang dapat mempengaruhi kondisi perdagangan dunia. Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri, utamanya terkait perbaikan kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Namun demikian jumlah orang miskin yaitu 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi. Demikian juga dengan tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 persen pada tahun 2005 menjadi 7,14 persen pada bulan Agustus 2010. Walau sudah membaik, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya, serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih lebar. Indonesia harus siap menghadapi situasi yang dinamis dan penuh tantangan tersebut. Indonesia terus menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai, bahkan mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya harus dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, dan pada gilirannya mempercepat pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga jangan sampai mengorbankan pelestarian lingkungan dan harus sejalan dengan upaya-upaya mengatasi perubahan iklim. Pembangunan yang meningkat harus dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia di berbagai wilayah, sehingga kemiskinan dapat diturunkan dan kesenjangan dikurangi. Karena itu, pembangunan Indonesia dijalankan berlandaskan 4 jalur strategi pembangunan yaitu mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta ramah pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Gabungan antara pemikiran visioner baik dalam RPJPN, RPJMN, maupun dalam MP3EI dan tanggapan terhadap kesempatan dan tantangan dari perubahan yang diuraikan di atas, dirumuskan dalam bentuk prakarsa-prakarsa baru (new initiatives) di dalam RKP 2012 (lihat Gambar 1.1).
I.1-2
RKP 2012
GAMBAR 1.1 RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL - JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN TAHUNAN (RKP) 2025
2005 RPJPN 2005-2025/ UU NO. 17 TAHUN 2007 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Arahan Presiden Perlu TEROBOSAN Bukan BUSSINESS AS USUAL
Dengan Visi INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN
2011 RKP 2010 RKP 2011
2025
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
RKP 2012 Dengan Tema PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KESEMPATAN DAN TANTANGAN DARI INTERNAL MAUPUN GLOBAL YANG DIPERKIRAKAN TAHUN 2012
1. 2. 3. 4.
PRAKARSA BARU MP3EI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PAPUA BARAT DAN NTT PROGRAM KLASTER KE-4 PANGAN, TRANSPORTASI KOTA BESAR, LAPANGAN KERJA
1.2. TUJUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014 yaituTERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Sesuai dengan visi tersebut dan menanggapi situasi kekinian, maka tema RKP 2012 adalah PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Berdasarkan peraturan-perundangan, RKP tahun 2012 merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Di samping itu, RKP 2012 juga merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.3. PRIORITAS NASIONAL DAN PRAKARSA BARU Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKP 2012 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2010 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2011, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012. Perpaduan berbagai faktor ini RKP 2012
I.1-3
selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2012, yang mewarnai rencana aksi berupa program dan kegiatan dalam RKP 2012. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, RKP 2012 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsa-prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Prakarsa-prakarsa baru dalam RKP 2012 dimaksudkan sebagai pengungkit dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari : Pertama adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025. Masterplan ini memuat: (i) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali dan Nusa Tenggara;(ii) penguatan konektivitas nasional; dan (iii) penguatan kemampuan SDM dan Iptek; Kedua
adalah percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
Ketiga
adalah adalah 6 (enam) program penguatan upaya penanggulangan kemiskinan yang disebut sebagai klaster keempat, sebagai tambahan dari 3 (tiga) klaster program-program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Keenam program dari klaster keempat tersebut adalah: (1) Program Rumah Sangat Murah; (2) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; (3) Program Air Bersih Untuk Rakyat; (4) Program Listrik Murah dan Hemat; (5) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; dan (6) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan.
Keempat adalah peningkatan langkah-langkah dalam rangka mencapai ketahanan pangan dimana surplus beras 10 juta ton per tahun harus dicapai dalam waktu 5-10 tahun, perluasan lapangan kerja, serta penanganan transportasi kota-kota besar, khususnya Jakarta. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, termasuk keberhasilan dari implementasi berbagai prakarsa baru tersebut. Semuanya secara utuh mengacu kepada RPJMN dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP pada Pemerintah Pusat dan RKPD pada pemerintah Daerah.
1.4. SISTEMATIKA Sebagai penjabaran RPJMN, maka RKP 2012 memuat 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I
I.1-4
memuat Tema Pembangunan tahun 2012 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya dari RPJMN RKP 2012
2010-2014 serta kegiatan prioritas nasional menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Buku II
memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2012 yang tercantum dalam Buku I.
Buku III
memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2012 yang tercantum dalam Buku I.
Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi berupa program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional tahun 2012, Buku I disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan yang memuat tujuan, uraian singkat tentang hal-hal yang baru dalam RKP 2012, dan sistematika RKP 2012.
Bab II Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 menguraikan kondisi umum berupa pencapaian tahun 2010 dan perkiraan capaian tahun 2011, permasalahan dan tantangan yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2012, tema pembangunan tahun 2012, sasaran utama pembangunan yang hendak dicapai tahun 2012, dan prioritas pembangunan nasional sertasasaran dan arah kebijakan masing-masing prioritas, arah kebijakan pembangunan menurut bidang-bidang pembangunan, dan kebijakan pembangunan kewilayahan. Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan yang memuat kondisi umum perekonomian, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2012 beserta kerangka ekonomi makronya, dan arah kebijakan tetang pendanaan melalui transfer ke daerah. Bab IV Kaidah Pelaksanaan Lampiran (Rencana Aksi): Matriks program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran masing-masing prioritas nasional. Rencana aksi diuraikan menurut: program, kegiatan, indikator, sasaran, anggaran, serta kementerian/lembaga yang bertanggung jawab yang diselaraskan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen anggaran.
RKP 2012
I.1-5
BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012
BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012
2.1. KONDISI UMUM 2.1.1. PENCAPAIAN TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011 Berangkat dari kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi dunia 2008-2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 disusun dengan Tema ”PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.“ Dengan berbagai langkah yang dilakukan pada tahun 2010, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 5,0 persen. Di samping itu tingkat kesejahteraan rakyat bisa dipelihara. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi perlu dipercepat. Oleh karena itu pada tahun RKP 2011 disusun dengan Tema ”PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH, ” Dengan berbagai upaya yang dilakukan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 6,4 persen pada tahun 2011. Keberhasilan untuk memulihkan kondisi ekonomi pada tahun 2010 didukung dan sekaligus disertai dengan keberhasilan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dalam mendorong pencapaian sasaran dan kemajuan bangsa. Pencapaian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tesebut diantaranya digambarkan sebagai berikut. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola selama tahun 2010 dan 2011 diperkuat dan diperluas. Hasil-hasil penting yang dicapai, antara lain: (i) Reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaannya telah memiliki landasan yang kuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang rujukan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Untuk melengkapinya, telah dibentuk perangkat kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. (ii) Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi terus bertambah, sampai dengan tahun 2010 sudah terdapat 13 K/L, dan pada tahun 2011, diharapkan semakin bertambah dan meningkat kualitas pelaksanaannya. (iii) Dalam upaya membatasi pemekaran wilayah maka telah tersusun rancangan/draft Desain Besar Penataan Daerah sebagai pedoman pengkajian usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Desain Besar ini mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas RKP 2012
I.2-1
penggunaan dana perimbangan daerah maka dan dilakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Untuk tahun 2011, diharapkan sebanyak 75% dari keseluruhan daerah dapat mengoptimalkan penyerapan DAK sesuai Permendagri tersebut. Pada tahun 2011 ini revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih berlanjut, demikian juga Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Desa. Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 telah dimulai penyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. (iv) Penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM aparatur yang diarahkan untuk memperkuat integritas dan disiplin PNS, pengembangan sistem informasi dan data kepegawaian; penyempurnaan sistem diklat; penerapan manajemen kinerja, dan perbaikan tingkat kesejahteraan, yang pada tahun 2011 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. (v) Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan inventarisasi dan pengkajian peraturan daerah bagi 3000 perda, dan pada tahun 2011 ditargetkan 9000 perda. Di samping itu, telah difasilitasi
penyusunan peraturan daerah di 25 provinsi disertai dengan penghimpunan dan pengkajian bagi 235 perda. Untuk lebih meningkatkan layanan ini, maka pada tahun 2011 kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan HAM difungsikan sebagai law center untuk membantu proses penyusunan peraturan daerah. (vi) Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik di daerah, hingga tahun 2010 telah ditetapkan 13 (tiga belas) peraturan menteri tentang SPM (Standar Pelayanan Minimum) di sektor terkait, dan diharapkan pada tahun 2011 dapat tercapai target kumulatif untuk penetapan SPM selanjutnya sehingga paling tidak mencapai jumlah 15 (lima belas) peraturan menteri. Pada tahun 2011 peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diharapkan dapat ditetapkan terutama yang menyangkut penerapan sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan publik, tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen pengaduan, dan lainnya. Terkait dengan penerapan indikator pelayanan umum, maka pada tahun 2011 ditargetkan 10 SPM telah diterapkan oleh daerah. (vii) Peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pada tahun 2010 Komisi Yudisial menindaklanjuti 214 aduan dari 2.915 yang diadukan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Agung (MA) yang telah menindaklanjuti 2.204 aduan. Atas rekomendasi KY, MA juga menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. (viii) Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga meningkat, dari 144.557 pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sejumlah 118.340 telah melaksanakan dan hasilnya telah diumumkannya 114.570 LHKPN ke publik. Terhadap tindak pidana korupsi, pada tahun 2010 KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara, penyidikan terhadap 62 perkara, penuntutan terhadap 55 perkara, dan eksekusi terhadap 38 keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari koordinasi dan supervisi terhadap perkara, telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp. 500 miliar. I.2-2
RKP 2012
(ix) Dalam rangka penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), hingga akhir tahun 2010, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tetang penyelenggaraan NIK dan SAK. Pada tahun 2011 sejumlah 67,29 juta penduduk di 191 Kabupaten/Kota diharapkan sudah memiliki e-KTP yang berbasis perekaman sidik jari dan 497 Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota telah dapat memberikan NIK bagi setiap penduduk di wilayah masing-masing. Pendidikan. Sejak tahun 2009, telah dilakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Secara nasional, pada tahun 2011 anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari RAPBN telah mencapai sebesar Rp. 248,98 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,74 triliun dan Transfer Daerah sebesar 158,23 triliun. Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2010: (i) Taraf pendidikan masyarakat meningkat yang ditandai dengan meningkatnya ratarata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 7,7 tahun dan menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen, (ii) Kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi telah dapat diturunkan baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, sejalan dengan upaya peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, dan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS). Di samping itu, untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, telah diberikan beasiswa siswa miskin dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai dengan perguruan tinggi. Penyediaan beasiswa siswa miskin ini sudah dimulai sejak tahun 2005 dan cakupannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, beasiswa miskin disediakan untuk sekitar 6,8 juta siswa/mahasiswa. (iii) Kualitas pendidikan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan perolehan berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional. Upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan kualifikasi guru dan dosen, terus berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 24,6 persen untuk SD/SDLB/MI, 73,4 persen untuk SMP/SMPLB/MTs, 85,8 persen untuk SMA/MA, dan 91,2 persen untuk SMK/MAK (2009). (iv) Kualitas tata kelola pendidikan meningkat dengan dilakukannya berbagai perbaikan manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta upaya penyelarasan pelembagaan otonomi PT. Kesehatan. Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun. Keberhasilan lainnya yang dicapai pada tahun 2010: (i)
Membaiknya tingkat gizi masyarakat yang antara lain ditandai oleh menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen.
(ii)
Membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi menjadi 82,2 persen; meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan
RKP 2012
I.2-3
keempat (cakupan K4) menjadi 61,4 persen; meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 8,6 juta dan KB aktif menjadi 33,7 juta; (iii)
Meningkatnya kesehatan anak dilakukan melalui meningkatnya cakupan imunisasi lengkap anak balita menjadi 53,8 persen dan imunisasi campak mencapai 74,4 persen.
(iv)
Membaiknya upaya pengendalian penyakit menular yang ditunjukkan oleh persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing mencapai 74,7 persen dan 86,4 persen, dan angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) sebesar 1,96 per 1.000 penduduk.
(v)
Meningkatnya upaya kesehatan preventif terpadu melaui penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak dengan melakukan fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 144 ibukota kecamatan, 18 kawasan khusus, dan 1.472 desa, yang didukung peningkatan sarana/prasarana air baku kapasitas 6,31 m3/det di 28 provinsi; dan fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem off-site dan on-site di 38 kawasan di 27 kab/kota. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara mandiri melalui penguatan promosi kesehatan dan peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
(vi)
Meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan dan asuransi kesehatan menjadi sekitar 59,1 persen untuk meningkatkan perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan.
(vii)
Meningkatnya jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
(viii) Semakin terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan serta pengawasan obat dan makanan. Penanggulangan Kemiskinan. Sampai dengan tahun 2010, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada tahun 2009. Diharapkan tingkat kemiskinan ini akan dapat diturunkan kembali menjadi 11,5–12,5 persen pada tahun 2011, Gambar 2.1. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan. Hasil yang diperoleh pada tahun 2010 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa. I.2-4
RKP 2012
GAMBAR 2.1 ANGKA KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2010
Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah)
Pada tahun 2011, program Raskin direncanakan akan tetap diberikan kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran dengan total subsidi beras yang dialokasikan sebesar Rp 15,3 triliun. Penyediaan Jamkesmas terus disediakan sebagai upaya kuratif dan direncanakan masih melayani 76,4 juta orang. Terkait dengan pendidikan, beasiswa miskin akan diberikan pada 6,8 juta siswa baik di sekolah atau perguruan tinggi umum maupun madrasah dan perguruan tinggi Islam. Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM. Tahun 2011, jumlah penerima PKH akan ditingkatkan menjadi 1.116.000 RTSM yang tersebar di 118 kabupaten/kota pada 25 provinsi. Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2010 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2011 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang RKP 2012 I.2-5
tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM. Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat non-performing loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen). Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2010, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pada tahun 2011, direncanakan penyaluran KUR mencapai dari Rp 20 triliun. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional. Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2010, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang. Diperkirakan pada tahun 2011 akan diredistribusikan status pemilikan dan penguasaan sebanyak 181.825 bidang lagi. Ketahanan Pangan. Keberhasilan pemantapan ketahanan pangan dapat dicapai dalam tahun 2010 yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pahan. Produksi padi tahun 2010 telah berhasil mencapai 66,4 juta ton, dan keberhasilan ini akan lebih dimantapkan pada tahun 2011 (Tabel 2.1). Kondisi harga bahan pangan pada tahun 2010 cukup fluktuatif dengan kecenderungan yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh kemunduran musim panen serta permasalahan distribusi dan logistik bahan pangan antar waktu dan antar wilayah. Dalam rangka menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras, sepanjang tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin sebesar 3,15 juta ton beras. Pada aspek konsumsi, berdasarkan hasil Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia meningkat dari rata-rata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi sekitar 1.957,0 kkal/kapita/hari pada tahun 2010. Sementara itu, ketersediaan ikan meningkat sebesar 0,99 persen dari 30,17 kg/kapita/tahun tahun 2009 menjadi 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diperkirakan akan terus meningkat mencapai 31,64 kg/kapita/tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan akan mencapai skor 88,1 pada tahun 2011.
I.2-6
RKP 2012
TABEL 2.1 PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN TAHUN 2009 – 2011 Bahan Pangan
Padi Jagung Daging Sapi Susu Perikanan - perikanan tangkap -perikanan budidaya Kedelai
Satuan
2009
2010
Perkiraan 2011
juta ton GKG juta ton ribu ton ribu ton juta ton juta ton
64,4 17,6 409 9,82 -
66,4 18,4 435 928 10,83 5,35
70,6 22,0 12,26 5,41
juta ton
-
5,48
6,85
ribu ton
974,5
908,1
1,6
Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011
Pada tahun 2010 sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tumbuh sekitar 2,9 persen atau lebih rendah dari tahun 2009 yang mencapai 4,0 persen. Sementara itu pada kuartal pertama tahun 2011, pertumbuhan PDB sektor pertanian meningkat menjadi 3,4 persen. Selanjutnya, pada tahun 2011, pertumbuhan ditargetkan sebesar 3,7 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu menyerap sekitar 42,8 juta orang pada tahun 2010 yang akan meningkat menjadi 44,5 juta orang pada tahun 2011. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masing-masing mencapai 100,79 dan 105,5. Seiring dengan semakin kondusifnya sistem perekonomian nasional, diupayakan pada tahun 2011, NTP akan mencapai lebih besar dari 105 dan NTN akan mencapai nilai 107. Peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari keberhasilan dalam membangun infrastruktur irigasi, yang pada tahun 2010 telah berhasil: 1) meningkatkan luas lahan yang dilayani jaringan irigasi yaitu 115 ribu hektar; 2) mengembalikan fungsi semula jaringan irigasi melalui rehabilitasi 293,04 ribu hektar jaringan irigasi; dan 3) meningkatkan/ merehabilitasi jaringan rawa bagi 87,45 ribu hektar. Selain itu telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 11,13 ribu hektar; pembangunan 45 embung; serta rehabilitasi 12 waduk dan 21 embung. Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai peningkatan dan rehabilitasi 226,98 ribu ha jaringan irigasi dan 149,72 ribu ha jaringan rawa; serta pembangunan 60 embung dan rehabilitasi 33 waduk dan 50 embung. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi; transportasi, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, serta pertanahan dan penataan ruang dan dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendukung daya saing sektor riil perekonomian nasional. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai RKP 2012
I.2-7
berikut: Pembangunan pengairan dan irigasi dalam tahun 2010 ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, dengan hasil antara lain: (i) diselesaikannya konstruksi utama Kanal Banjir Timur Jakarta paket 22-29; (ii) dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 492 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 26,58 km bangunan pengaman pantai; (iii) perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hilir untuk pengamanan Kota Cepu; serta (iv) pengadaan 2 unit pompa di Kabupaten Madiun untuk penanganan banjir di Sub DAS Kali Madiun. Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup prasarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), perkeretaapian, angkutan laut, dan angkutan udara. Untuk prasarana jalan, pada tahun 2010 telah diselesaikan preservasi jalan nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada jalur lintas utama. Untuk ASDP telah dilaksanakan pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 6 unit (baru dan lanjutan), dan pembangunan dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan), serta pembangunan kapal penyeberangan perintis 30 unit (baru dan lanjutan). Untuk perkeretaapian telah berhasil dilakukan antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru 244,80 km, dimulainya pembangunan MRT Jakarta; melanjutkan pembangunan double track Manggarai-Cikarang, serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian pembangunan transportasi laut selama tahun 2010 diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sebanyak 7,7 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di 146 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; serta pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan dari sisi transportasi udara yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: pengembangan 26 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 179 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan sebanyak 31 paket; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 116 paket; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute. Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, pada tahun 2010 pemerintah telah membangunan 86 Twin Blok (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); penataan lingkungan permukiman kumuh 30 Ha; dan peningkatan sarana/prasarana air baku kapasitas 6,31 m3/det di 28 provinsi. Untuk menanggulangi masalah persampahan telah dilakukan pembangunan 6 TPA Regional untuk melayani 7 kab/kota; pembangunan infrastruktur persampahan (TPA Sanitary Landfill) di 55 kab/kota; penyediaan prasarana persampahan terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di 49 lokasi; serta penanganan drainase perkotaan di 26 kawasan di 26 kab/kota. Terkait dengan pembangunan komunikasi dan informatika, kegiatan dititikberatkan untuk memperkuat konektivitas nasional yaitu (1) penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum tahun 2013 dan (2) maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat tahun 2014. Hasil pelaksanaan kedua kegiatan tersebut pada tahun 2010 adalah (1) penyelesaian konsep Information and Communication Technology (ICT) Fund yang akan menjadi salah satu I.2-8 RKP 2012
sumber pembiayaan pembangunan jaringan serat optik (Palapa Ring); (2) beroperasinya akses telekomunikasi 27.670 desa atau 83,4% dari target dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan atau 74,3% dari target sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO). Pada tahun 2011, diharapkan dapat dibangun dan direhabilitasi 257 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 40,17 km pengaman pantai, serta penyelesaian bangunan pendukung dan pelengkap Kanal Banjir Timur Jakarta dan Waduk Gonggang di Magetan Jawa Timur untuk mengurangi dampak banjir di DAS Bengawan Solo. Di sisi pembangunan infrastruktur transportasi yang diperkirakan akan dapat dicapai yaitu: preservasi jalan nasional sepanjang 37.360 Km dan jembatan sepanjang 212.260 m; peningkatan kapasitas/pelebaran jalan sepanjang 2.490 Km dan pembangunan baru jalan sepanjang 80 km dan jembatan sepanjang 14.170 m; pembangunan 58 dermaga penyeberangan (baru dan lanjutan); peningkatan jalan kereta api sepanjang 126,12 Km; serta peningkatan /pembangunan pelabuhan strategis di 7 lokasi. Selanjutnya pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai pembangunan 170 TB rusunawa; penataan lingkungan permukiman kumuh 1.000 Ha dan 112 kawasan; serta peningkatan/pembangunan TPA di 60 kab/kota; penyediaan prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R di 77 lokasi persampahan terpadu; serta penanganan drainase perkotaan di 20 kab/kota. Selain itu pencapaian infrastruktur komunikasi dan informatika di tahun 2011 adalah (1) penetapan ICT Fund dan penyelesaian dokumen lelang proyek Palapa Ring; (2) diselesaikannya pembangunan link Mataram-Kupang sebagai bagian dari Palapa Ring yang dibangun oleh PT Telkom; (3) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet sehingga target 33.186 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan (PLIK) tercapai. Dalam rangka pelaksanaan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS), pada tahun 2010 telah digulirkan berbagai proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 120,75 triliun. Proyek-proyek tersebut telah mengalami kemajuan antara lain: proyek jalan tol telah mulai dilakukan pembebasan lahan untuk 4 ruas proyek jalan Tol BalikpapanSamarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai, serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim dan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Selain itu, sebanyak 5 proyek Pelabuhan, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya, serta 1 proyek yang telah masuk tahap pelelangan yaitu: Tanah Ampo Cruise Terminal, Karang Asem dengan total investasi sebesar Rp. 500,0 milyar. Sedangkan untuk transportasi udara, terdapat 6 proyek bandara di Jawa, Bali, dan di Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk sektor transportasi darat, terdapat 3 proyek terminal terpadu di Sumatera dan Jawa yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Diupayakan kelanjutan penyelesaian proyek monorail Jakarta serta pembangunan kereta api Bandara Soetta yang telah masuk pada tahap transaksi. Untuk sektor Air Minum terdapat 13 proyek air minum di Jawa, Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang sedang disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk sektor persampahan dan sanitasi terdapat 12 proyek di Sumatera, Bali dan NTB sedang disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya serta 2 proyek di Jawa dalam proses penyiapan pelelangan dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 1,2 triliun. Selain itu, sebanyak 5 proyek listrik sedang disiapkan pra-studi kelayakannya. Pencapaian yang telah dicapai dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur pada Tahun 2010 adalah: (1) telah diselesaikan RKP 2012 I.2-9
Rancangan Akhir Perpres 4 (empat) RTR Pulau (Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) serta 5 (lima) RTR KSN (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), Batam-Bintan-Karimun (BBK), Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba) dan Denpasar-Badung-GianyarTabanan (Sarbagita)); (2) ditetapkannya 5 RTRWP, 6 RTRW Kabupaten dan 3 RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008. Adapun perkiraan pencapaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2011 dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI pada enam koridor antara lain adalah: (1) ditetapkannya Raperpres RTR Pulau Sumatera, JawaBali, Kalimantan dan Sulawesi serta Raperpres RTR KSN Mebidangro, Mamminasata, BBK, Kasaba dan Sarbagita; (2) disetujuinya substansi teknis RTRW yang telah berakhir masa berlakunya oleh BKPRN untuk 17 provinsi, 170 kabupaten dan 32 kota; serta (3) terselesaikannya materi teknis 3 Raperpres RTR Pulau dan 13 Raperpres RTR KSN. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha yang diperlukan untuk mendorong peningkatan investasi terus dilakukan dan telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Laporan World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2010-2011, menyebutkan bahwa posisi daya tarik Indonesia meningkat 10 tingkat dari peringkat ke 54 menjadi ke 44 mengungguli Brazil, Rusia, dan India yang merupakan bagian dari kelompok negara berkembang dan perpengaruh dalam perekonomian global pada kelompok BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Membaiknya iklim investasi dan prospek ekonomi Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada tahun 2010 dari berbagai lembaga pemeringkat seperti Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, R & I, dan Japan Credit Rating Agency. Bahkan peringkat sovereign Indonesia kembali meningkat awal tahun 2011 dari Ba2 ke Ba1 yang berada satu tingkat di bawah investment grade oleh Moody’s dan Fitch. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga menaikkan posisi Indonesia ke peringkat 6 dari peringkat 8 tahun 2009. Dengan membaiknya iklim investasi, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) tahun 2010 mencapai 8,5 persen, jauh melampaui tahun 2009 yang hanya mencapai 3,3 persen. Tingginya kenaikan investasi sebagian ditopang oleh realisasi PMDN dan PMA sektor non migas yang masing-masing mencapai Rp 60,6 triliun dan USD 16,2 Miliar, yang pada tahun 2009 masing-masing hanya sebesar Rp 37,8 Triliun dan USD 10,8 Miliar. Sasaran PMTB 2011 sebesar 10,5 persen diharapkan dapat dicapai. Kondisi ekonomi global yang membaik di tahun 2010 juga telah mendorong pulihnya ekspor Indonesia yang tumbuh sebesar 35,4 persen, melebihi pertumbuhan nilai ekspor tahun 2008, saat sebelum krisis ekonomi global. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut turut memicu sentimen positif di pasar keuangan global, meskipun pada sisi lain juga mendorong peningkatan harga komoditas di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas tersebut menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai ekspor Indonesia, terutama untuk komoditas pertanian dan pertambangan. Di sisi lain, impor Indonesia di tahun 2010 meningkat cukup tinggi sebesar 40,1 persen karena kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik yang disertai dengan menguatnya konsumsi masyarakat, serta menguatnya rupiah di sepanjang tahun 2010 yang menyebabkan barang impor relatif lebih murah. Selain itu, meningkatnya aktivitas produksi dalam negeri juga mendorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong. I.2-10
RKP 2012
Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun 2010 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Selama periode Februari 2010 – Februari 2011, terdapat peningkatan dalam jumlah orang yang bekerja, sebanyak 3,87 juta, dan angkatan kerja baru bertambah 3,4 juta. Pertambahan kesempatan kerja yang lebih besar dari pertambahan angkatan kerja ini, telah menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) dari 7,41 persen di bulan Februari 2010 menjadi 6,80 persen di bulan Februari 2011. Jumlah penganggur berkurang sebanyak 470 ribu, dari 8,59 juta menjadi 8,12 juta orang. Sektor industri mampu menyerap tambahan pekerja 660 ribu orang dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap tenaga kerja 1,41 juta kesempatan kerja baru, Gambar 2.2. Dari 3,87 juta kesempatan kerja baru, lulusan SMU dan Perguruan tinggi memperoleh pekerjaan terbesar, yaitu 2,5 juta, terdiri dari sekitar 2,1 juta lulusan SMU dan 0,4 juta lulusan diploma dan universitas. Sementara itu dari 2,5 juta lulusan SMU dan perguruan tinggi yang baru masuk pasar kerja, ada kemungkinan dapat tertampung dalam pekerjaan yang baik (lapangan kerja formal). Indikasi ini dapat terlihat dari tambahan lapangan kerja formal yang berjumlah 4,36 juta, dan sekitar 3,79 juta merupakan buruh/karyawan baru. GAMBAR 2.2 ANGKATAN KERJA, BEKERJA, DAN PENGANGGUR TERBUKA 140
14%
120
12% 10,26% 8,46%
10% 8,14%
80
7,41%
8% 6,80%
60
TPT
Juta Orang
100
6%
40
4%
20
2%
0
0% 2005
Angkatan Kerja
Feb-08 Pekerja
Feb-09
Feb-10
Feb-11
Pengangguran Terbuka
TPT (%)
Sumber: BPS – Sakerna, diolah
Energi. Bauran energi nasional tahun 2010 menunjukkan perbaikan pangsa minyak bumi menjadi 48 persen, batubara 30 persen, gas bumi 19 persen, panas bumi 1 persen, dan tenaga air 2 persen. Produksi dan konsumsi berbagai jenis energi di tahun 2010 dan 2011 cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Tabel 2.2. Namun peningkatan produksi minyak bumi dan produksi BBM jumlahnya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan konsumsi BBM nasional makin tergantung pada impor, baik untuk minyak mentah maupun BBM. Di sisi lain, produksi gas bumi menunjukkan RKP 2012
I.2-11
perkembangan yang baik dan berpotensi menggantikan peran minyak bumi di masa depan. Produksi batubara juga terus meningkat dan masih lebih banyak ditujukan untuk ekspor. Meskipun demikian, terdapat pula peningkatan volume batubara yang digunakan di dalam negeri, yaitu 67 juta ton pada tahun 2010 dan diperkirakan 79 juta ton tahun 2011. Di dalam negeri, sebagian besar batubara tersebut (sekitar 80 persen) digunakan untuk pembangkit listrik. Ketahanan energi juga didukung dengan peningkatan produksi dari sumber daya energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, matahari, biomassa, biofuel dan bahan bakar nabati (BBN). Pada tahun 2010, produksi bio-diesel sebesar 4,5 juta kilo liter (KL), bio-ethanol 220,1 ribu KL, dan bio-oil 37,3 ribu KL. Diperkirakan pada tahun 2011, produksi energi berbasis nabati meningkat menjadi 4,68 juta KL (bio-diesel), 226,7 ribu KL (bio-ethanol), dan 37,3 ribu KL (bio-oil). Dengan berbagai perkembangan ini, pada tahun 2010, rasio elektrifikasi nasional mencapai 67,20 persen dan rasio desa terlistriki 92,5 persen. Pada tahun 2011, kedua rasio tersebut diperkirakan menjadi 70,4 persen dan 95,59 persen. Bauran energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik adalah batubara (35 persen), gas (26 persen), BBM (25 persen), hidro (12 persen), dan panas bumi (2 persen), dengan total kapasitas terpasang 32,9 GW. Di samping itu, kapasitas terpasang energi non-fosil pada tahun 2010 mencapai 1.189 MW (panas bumi), 4.200 MW (tenaga air), 18,3 MW (PLTS), 1,4 MW (PLTB), 98,5 MW (PLTMH), 450 MW (PLT Biomassa). TABEL 2.2 PRODUKSI/KONSUMSI BEBERAPA JENIS ENERGI (2010 dan Perkiraan Realisasi tahun 2011) Produksi/Konsumsi Berbagai Jenis Energi
2010
2011
954
970
Produksi BBM (juta barel)
235,5
247,3
Konsumsi BBM (juta barel)
419,1
435,8
Produksi Panas Bumi (PLTP, MW)
1.189
1.209
Produksi gas bumi (setara ribu barel minyak per hari)
1.362
1.387
275
327
Produksi minyak bumi (ribu barel per hari)
Produksi batubara (juta ton) Sumber: kementerian ESDM
Pemanfaatan gas bumi ditingkatkan melalui pembangunan jaringan distribusi gas bumi di beberapa kota, yakni Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo. Dalam tahun 2011, upaya ini dilanjutkan dengan persiapan pembangunan transmisi gas bumi ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan Trans-Jawa, serta beberapa wilayah distribusi, yakni Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya, termasuk jaringan gas kota di Bontang, Sengkang, Sidoarjo, dan Jabodetabek. Dari sisi regulasi, guna mendorong pengembangan pembangunan ketahanan dan kemandirian energi, telah disusun berbagai rumusan Peraturan Pemerintah sebagai I.2-12
RKP 2012
pelaksanaan UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, dan UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2020, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh masing-masing sektor terkait. Disamping itu, di tingkat daerah juga akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditanda tangani. Dalam mengembangkan mekanisme pengelolaan pendanaan bagi program perubahan iklim telah dibentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yang merupakan alternatif mekanisme pendanaan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Pada tahun 2010 melalui ICCTF telah mendanai 3 (tiga) kegiatan percontohan (pilot project), yaitu (i) pengembangan manajemen lahan gambut berkelanjutan, (ii) konservasi energi pada industri baja dan pulp kertas, dan (iii) penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan melalui: (i) penataan batas kawasan; (ii) konservasi termasuk penanggulangan illegal logging dan kebakaran hutan, pengembangan jasa lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan; (iii) peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai (DAS); dan (iv) peningkatan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Dalam penataan batas kawasan, sampai dengan tahun 2010 telah diselesaikan tata batas kawasan sepanjang 4.582 km. Dalam kegiatan penanaman, sampai dengan akhir bulan Pebruari 2011 jumlah pohon yang telah ditanam adalah sekitar 1,399 milyar batang. Selanjutnya, berdasarkan analisa citra periode 2006-2009, upaya- upaya rehabilitasi telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi menjadi sebesar 0,86 juta ha, dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun berikutnya. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini juga didukung dengan kegiatan lain dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti pembangunan hutan kota seluas 1.055 ha. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan. Untuk itu pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain: (i) pengendalian pencemaran lingkungan dengan perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), serta program langit biru dengan mengembangkan standar dan teknologi emisi dan kebisingan kendaraan; (ii) penataan dan penegakkan hukum lingkungan; (iii) menurunkan beban pencemaran RKP 2012
I.2-13
limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah, serta (iv) peningkatan tata kelola lingkungan yang baik. Pada tahun 2011 diperkirakan beban pencemaran lingkungan akan menurun dan tingkat polusi turun dengan didukung oleh pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup di daerah. Dalam rangka memelihara ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya, pada tahun 2010 telah dilakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui: (i) pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 13,95 juta hektar; (ii) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta (iii) pengembangan kerja sama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, antara lain Coral Triangle Initiatives (CTI), SuluSulawesi Marine Ecoregion (SSME), Arafura and Timor Seas Action (ATSEA), dan Mangrove For the Future (MFF). Pada tahun 2011 kawasan yang dikonservasi diperkirakan semakin terkelola melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan. Pada tahun 2011, pencapaian lain yang dapat dihasilkan adalah meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim dan tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami. Dalam pengembangan sistem peringatan dini, pencapaian yang dapat dihasilkan adalah terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) meliputi antara lain, Radar Cuaca, Automatic Weather Station (AWS), Automatic Rain Gauge (ARG), dan Penakar Hujan Observasi sebanyak 1000 unit. Disamping itu, dihasilkan Atlas Nasional Indonesia dengan tema fisik dan lingkungan yang memuat informasi iklim, meliputi curah hujan, kelembaban udara, suhu udara, arah angin dan kecepatan angin, serta terkelolanya Sistem Operasional TEWS yang meliputi antara lain, Sensor Seismik, Sistem Sirine, Sistem Komunikasi dan Integrasi, dan Sistem Prosesing; terbangunnya Sistem Monitoring CCTV, Sistem Sirine; dan terpasangnya Accelerometer. Dalam hal penanggulangan bencana, khususnya dalam pengendalian kebakaran hutan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dimana rerata luas kawasan hutan yang terbakar pada periode 2005-2009 sebesar 12.272 ha, dan akan terus turun menjadi sebesar 9.818 ha pada tahun 2011. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi secara dini berdasarkan hotspot, peningkatan kesiagaan posko dan patrol kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. .Jumlah hotspot telah berkurang menjadi 9.765 titik hotspot, dan luas kebakaran hutan pun berhasil dikurangi dengan realisasi hanya seluas 1.535,29 ha. Pada tahun 2010 upaya penanggulangan bencana juga diarahkan kepada peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan pelaksanaan tanggap darurat bencana, antara lain melalui: (i) pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan kesiapsiagaan di 16 lokasi yang dapat menjangkau daerah-daerah rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penyusunan rencana kontijensi, dan (iii) peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB). Sedangkan perkiraan pencapaian tahun 2011 antara lain adalah: (i) peningkatan kapasitas penanggulangan bencana; (ii) fasilitasi penyusunan rencana kontijensi; dan (iii) I.2-14
RKP 2012
pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam penyediaan peta dasar dan peta tematik, sampai dengan tahun 2010, telah tersedia peta dasar dan peta tematik nasional bagi keperluan mitigasi bencana, antara lain (i) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 6 Nomor Lembar Peta (NLP) dan peta multirawan bencana sebanyak 92 NLP; (ii) Peta rupabumi Skala 1:10.000 sebanyak 789 NLP; (iii) Peta tematik MCRMP dalam 31 tema skala 1:50.000 sebanyak 197 NLP; (iv) Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:250.000 sebanyak 720 NLP; (v) Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:50.000 sebanyak 89 NLP, dan (vi) Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:25.000 sebanyak 53 NLP. Pada tahun 2011 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan, fasilitasi penyusunan rencana kontijensi, serta peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Pembangunan daerah tertinggal telah menunjukkan hasil yang lebih baik khususnya dibidang perekonomian dan pembangunan manusia, yang secara rinci disajikan dalam Tabel 2.3. Untuk meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011, dan badan baru ini telah memulai kegiatannya khususnya mengkoordinasikan pelaksanaan 3 dokumen pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, dalam penegasan batas wilayah negara, pada tahun 2010 telah terbangun sebanyak 2 pos pertahanan di wilayah Kodam VI/TPR dan 5 pos pertahanan di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih. Dengan demikian, sampai saat ini telah terbangun 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar, baru 12 pulau yang dibangun pos pengamanan. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan, melalui Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2010, pemerintah telah memberikan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas pada batas wilayah negara. TABEL 2.3 KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL INDIKATOR
2010
Perkiraan 2011
Rp. 9.377 ribu
Rp. 9.800 ribu
Pertumbuhan PDRB
6,32 persen
6,4 persen
Angka Kemiskinan
19,4 persen
17,4 persen
69
69,6
PDRB
Indeks Pembangunan (IPM)
Manusia
Sumber: BPS (2010), diolah
Dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, Indonesia telah mengupayakan penyelesaian 12 perundingan dengan Timor Leste (batas darat), Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas ZEE dan landas kontinen), Palau, Vietnam, Thailand dan India (batas ZEE). Pada tahun 2011 Indonesia akan menindaklanjuti hasil 12 perundingan RKP 2012 I.2-15
yang telah disepakati tersebut. Salah satu upaya mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar melalui pembangunan dan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi. Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi mencakup: (1) Penyediaan lahan seluas 48.000 Ha dengan 16.320 Ha lahan yang telah disertifikasi untuk daerah tertinggal dan penyediaan lahan seluas 32.000 Ha dengan 10.880 Ha lahan yang telah disertifikasi untuk daerah perbatasan; (2) Pembuatan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di permukiman transmigrasi sebanyak 7.950 unit untuk daerah tertinggal dan 2.510 unit untuk daerah perbatasan; dan (3) Fasilitasi perpindahan keluarga transmigran dari daerah asal ke daerah tujuan sebanyak 7.386 KK untuk daerah tertinggal dan 285 KK untuk daerah perbatasan. Di samping pembangunan fisik, juga dilakukan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan tersebut, yang pada tahun 2010 antara lain melalui rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru melalui skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 22 kawasan di 15 provinsi, yaitu 5 kawasan di Pulau Sumatera (Provinsi Sumbar, Bangka dan Belitung, Sumsel, dan Lampung), 3 kawasan di pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), 8 kawasan pulau Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara), 1 kawasan di Provinsi Maluku, 2 kawasan di Provinsi Papua, 1 kawasan di Provinsi NTT, dan 2 kawasan di Provinsi NTB. Selain itu, juga dilaksanakan rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di daerah perbatasan pada tahun 2010 di 5 kawasan pada 4 provinsi, yaitu 2 kawasan di Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), 2 kawasan di Provinsi Papua, dan 1 kawasan di Provinsi NTT. Pada tahun 2011, upaya-upaya ini tetap dilanjutkan dan dikembangkan di wilayah lain. Pada bidang pertanahan, capaian pada tahun 2010 ditunjukkan melalui kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT), yaitu sebanyak 186 SP (Satuan Pekerjaan) dan 1 (satu) paket kegiatan di Badan Pertanahan Nasional berupa inventarisasi pulau terluar. Pada tahun 2011, target yang akan dicapai melalui kegiatan WP3WT yaitu 187 SP dan 1 (satu) paket kegiatan di pusat berupa inventarisasi pada 21 pulau terluar. Dalam upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil sebagai usaha menegakkan eksistensi NKRI, pada tahun 2010 telah dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan pada 20 pulaupulau kecil, termasuk 5 pulau kecil terluar/terdepan, serta penyediaan infrastruktur berupa sarana air bersih, listrik tenaga surya, jalan setapak, dan sarana perikanan di 19 pulau-pulau kecil. Sejalan dengan itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai kegiatan yang merusak dan ilegal di sekitar pulau-pulau kecil terluar, terus dilakukan upaya untuk penanganan illegal fishing dan pelanggaran lainnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.253 kapal perikanan, sebanyak 183 kapal diindikasi melakukan pelanggaran. Sedangkan terkait dengan pembangunan data dan informasi spasial, pada tahun 2010 telah dilakukan pembuatan peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP (Nomor Lembar Peta), pemeliharaan Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL sebanyak 75 BSP, dan pembuatan peta perbatasan RI-PNG skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP. I.2-16
RKP 2012
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Pembangunan kebudayaan dilakukan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara. Berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai antara lain oleh semakin meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut terutama didukung oleh semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Pada tahun 2011, upaya memantapkan karakter dan jatidiri bangsa terus dilanjutkan dan ditingkatkan yang didukung oleh kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Bidang Politik, hukum dan Keamanan. Dari sisi Keamanan, penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap 35 perkara tindak pidana terorisme pada tahun 2010, sementara pada tahun 2009 hanya 10 perkara. Pada awal 9 Maret 2010, Polri berhasil menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan penanggulangan terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010. Dalam penanganan kejahatan lintas negara di tingkat internasional terutama terkait dengan isu terorisme, Indonesia mengembangkan kegiatan dialog lintas agama sebagai upaya pro aktif dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Dari sisi pertahanan, dalam rangka memenuhi pembentukan postur minimum essential force serta terwujudnya kemandirian, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri. Guna mewujudkan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 42 tahun 2010, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Upaya tersebut, didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Dalam rangka penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung telah membentuk pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat, Bandung, Semarang dan Surabaya. Di samping itu, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi hakim-hakim Tipikor dengan dihasilkannya hakim Tipikor bersertifikat sebanyak 238 orang (terdiri dari hakim karir dan ad-hoc mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi). Capaian ini masih harus ditingkatkan sesuai amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. RKP 2012
I.2-17
Pada penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2010, di tingkat Kejaksaan mencakup Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri telah mencapai peningkatan kinerja penyidikan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan 2.315 perkara (125,47%) dan dilakukan penuntutan sebanyak 715 perkara (92,95%). Untuk di tingkat Kejaksaan Agung RI, jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani adalah sebanyak 148 perkara (102,07%) dari yang ditargetkan dan telah dilanjutkan ke tingkat penuntutan sebanyak 48 perkara (33,10%). Dalam rangka kerjasama pengembalian aset dan kerjasama penanganan kasus pidana, Kejaksaan Republik Indonesia telah memfasilitasi permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) baik permintaan dari Indonesia ke negara lain, maupun sebaliknya. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi pelanggaran HAM terus dilaksanakan. Sebagaimana mandat Komnas HAM untuk menangani pengaduan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, pada tahun 2010 pengaduan yang masuk ke Komnas HAM adalah sebanyak 6.437 berkas pengaduan dengan klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah terkait hak memperoleh keadilan, dan hak atas kesejahteraan. Sedangkan berdasarkan klasifikasi kasus, kasus yang terbanyak adalah terkait sengketa lahan, dan ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya diseminasi HAM telah dilaksanakan penyebarluasan informasi HAM. Dalam rangka penegakan hukum yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada) yang ditangani pada tahun 2010 adalah sebanyak 224 perkara. Di tahun selanjutnya, tumbuhnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konstitusi akan membawa konsekuensi peningkatan penanganan perkara peraturan perundang-undangan (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) akan meningkat. Bidang Ekonomi. Industri pengolahan non migas telah menunjukkan perbaikan kinerja sejak triwulan ke-empat tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan kinerja ini ditunjang oleh daya beli masyarakat yang terjaga serta termanfaatkannya peluang pasar di luar negeri. Dalam menghadapi perekonomian dunia yang makin terbuka dan terintegrasi, Indonesia sudah mampu menunjukkan peran serta dan aktif dalam berbagai diplomasi perdagangan internasional yang merupakan upaya untuk meningkatkan akses pasar dan citra produk, mengurangi hambatan perdagangan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan seperti anti dumping dan safeguard. Prioritas lain dibidang ekonomi terutama terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. Dari sisi ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja seluas-luasnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar tingkat pengangguran terus menurun. Dengan memperoleh pekerjaan, diharapkan pendapatan akan meningkat dan tingkat kemiskinan akan menurun. Selama bulan Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 telah dapat diciptakan 3,34 juta kesempatan kerja. Dengan demikian, pada bulan Agustus 2010 terdapat 108,21 juta tenaga kerja, dimana sebanyak 72,43 juta (66,93 persen) adalah tenaga kerja di sektor informal. Penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang meningkat ini memberikan kelangsungan pendapatan bagi masyarakat di sekitar garis kemiskinan. Dalam rangka pelayanan kepada pekerja migran (TKI), pada tahun 2010 telah I.2-18 RKP 2012
terbangun infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan pekerja migran/TKI (SIM TKI). SIM TKI ini nantinya akan mengintegrasikan sistem informasi di 13 K/L. Pada tahun 2011, ditargetkan 3 K/L telah terhubungan dengan SIM TKI dan juga diintegrasikan dengan layanan kependudukan (NIK) di tiga kabupaten/kota sebagai uji coba. Selanjutnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah. Sementara itu, terkait dengan pemulangan TKI bermasalah, tahun 2011 akan dipulangkan WNI/TKI overstayer yang jumlahnya diperkirakan 20.000 orang. Pemerintah juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat bagi TKI (KUR TKI). Tujuan penyaluran KUR TKI adalah membantu TKI untuk membiayai proses penempatan bekerja di luar negeri, sehingga TKI akan terhindar dari jeratan utang rentenir. Pada akhir tahun 2010, tiga bank siap menyalurkan KUR TKI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri, pada tahun 2010 telah disusun grand design pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, penguatan 24 Citizen Service di luar negeri, dan sebanyak 6928 orang WNI bermasalah telah diberikan bantuan, diselesaikan masalahnya, dan direpatriasi. Pada tahun 2011 akan tetap dilakukan penguatan terhadap 26 citizen services, dan pelaksanaan repatriasi terhadap 6500 WNI di luar negeri. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Perkembangan pembangunan kepariwisataan menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hasilnya adalah meningkatnya penerimaan devisa dari kunjungan wisman pada tahun 2010 mencapai USD 7,6 milyar atau meningkat sebesar 20,63 persen dari penerimaan devisa tahun 2009 yang sebesar USD 6,3 milyar. Pada tahun 2011 diperkirakan kunjungan wisman mencapai 7,1 juta orang dengan perkiraan devisa sekitar USD 7,2 miliar. Secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.4. TABEL 2.4 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN URAIAN
2009
2010
Wisatawan Mancanegara (wisman) - Jumlah (juta orang) - Rata-rata pengeluaran per kunjungan (US $) - Rata-rata lama tinggal (hari) - Rata-rata pengeluaran per hari (US $) - Perkiraan penerimaan devisa (miliar US $)
6,32 995,93 7,69 129,57 6,3
7,00 1.085,75 8,04 135,01 7,6
Wisatawan Nusantara (wisnus) - Jumlah perjalanan (juta perjalanan) - Total pengeluaran (triliun rp)
229,73 137,91
234,37 150,49
Sumber: BPS per 1 Februari 2011
Dari sisi Pemuda dan Olahraga, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Gerakan pramuka telah RKP 2012
I.2-19
disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2010. Selain itu partisipasi dan peran aktif pemuda, terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) pelatihan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda; (2) pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda; (3) pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (4) peningkatan kapasitas dan wawasan pemuda. Sementara itu prestasi olahraga semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada kejuaraan Asian Games dari peringkat 22 pada tahun 2006 menjadi peringkat 15 pada tahun 2010. Budaya dan prestasi olahraga juga terus ditingkatkan melalui : (1) pemberian penghargaan kepada atlet yang berprestasi di tingkat internasional, regional, nasional serta pelatih dan mantan atlet yang berprestasi; (2) pelaksanaan berbagai event olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat; dan (3) keikutsertaan dalam berbagai event olahraga internasional dan regional. Pada tahun 2011 diperkirakan partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga semakin meningkat. Perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah berhasil meningkatkan akses yang memadai serta adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada tahun 2009 telah mencapai 0,668 (2010, BPS); dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang telah mencapai 0,635 pada tahun yang sama (2010, BPS). Pembangunan perlindungan anak telah berhasil menurunkan persentasi pekerja anak usia 10-14 tahun; dan pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang sistem peradilan anak yang berbasis restorative justice. Dalam kehidupan beragama telah terjadi perkembangan yang makin baik dengan meningkatnya intensitas kegiatan beragama dan semangat kerjasama lintas agama yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hingga tahun 2010 telah terbentuk di semua provinsi dan di sebagian besar kabupaten/kota. Sementara itu, kegiatan pelayanan ibadah haji telah memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 yang menunjukkan semakin profesionalnya manajemen penyelenggaraan ibadah haji. 2.1.2. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2012 Meskipun berbagai kemajuan pembangunan telah dicapai pada tahun 2010 dan diperkirakan akan lebih baik lagi pada tahun 2011, namun masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam pembangunan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Kemajuan perekonomian memang sudah sangat baik. Pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai terus meningkat dan cukup tinggi. Namun demikian penyumbang dari pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah tertentu. Pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat masih harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu tantangan yang harus dapat dicarikan jalan keluarnya. Dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan saja tidak I.2-20
RKP 2012
cukup. Berbagai permasalahan yang ada juga harus dapat diselesaikan. Beberapa permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks akibat dinamika perubahan yang cepat. Tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan kelembagaan, otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sinergi pusat dan daerah, penegakan hukum dan data kependudukan. Permasalahan utama dalam Kelembagaan menyangkut struktur yaitu masih banyak instansi pemerintah yang struktur organisasi dan tatalaksananya belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga berdampak pada rendahnya kinerja. Tantangan pada tahun 2012 adalah: meraih kepercayaan masyarakat bahwa birokrasi telah berubah; membangun mental melayani; meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur; memperluas reformasi birokrasi untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penataan otonomi daerah permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB); belum ditetapkannya Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), selain itu adanya masalah belum optimalnya penggunaan dana perimbangan dalam mendukung investasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya daerah meningkatkan kapasitas daerahnya masing-masing dan menurunkan keinginan (berbagai pihak) untuk pemekaran daerah. Terkait dengan SDM aparatur, permasalahan utama aalah meningkatkan integritas, kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme. Di samping itu, rekruitmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan belum dilaksanakan atas dasar kompetensi dan kinerja. Tantangan di tahun 2012 adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Dalam hal regulasi, masih banyak ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan banyak yang tidak kondusif bagi investasi. Tantangannya adalah melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah. Pada aspek penegakan hukum, permasalahan yang masih dirasakan menyangkut pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga timbul opini bahwa keadilan berpihak pada yang kuat. Tantangannya adalah membangun kembali mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi, maupun upaya pembatasan perkara sehingga kasus ringan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan biayanya ringan. Ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, membuka potensi praktek korupsi oleh oknum-oknum penegak hukum. Terkait dengan Data Kependudukan, permasalahan utama adalah: masih banyaknya daerah yang belum menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); masih adanya penduduk dengan KTP ganda, KTP palsu, NIK ganda; serta NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual. Tantangan yang dihadapi tahun 2012 adalah menyediakan data kependudukan yang akurat dan up to date melalui pengembangan SIAK secara sistem online, penerapkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang dilengkapi biometrik (perekaman sidik jari) dan chip bagi 100,51 juta jiwa RKP 2012
I.2-21
penduduk wajib KTP di 497 kabupaten/kota untuk mengeliminasi KTP ganda dan KTP palsu. Pendidikan. Upaya untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat masih menghadapi permasalahan sebagai berikut: (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Lebih jauh, upaya akses dan kualitas pendidikan masih menyisakan tantangan sebagai berikut: (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi) meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan, serta sarana dan prasarana, pembangunan bidang pendidikan masih menyisakan tantangan dalam hal : (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Untuk mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyeralasan dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua. Kesehatan. Berbagai permasalahan dan tantangan juga masih harus dihadapi dalam bidang kesehatan. Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi; (ii) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi; (iii) masih rendahnya status gizi masyarakat; (iv) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (v) masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (vi) masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; (vii) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor I.2-22
RKP 2012
informal; (viii) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; (ix) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (x) masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; (xi) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan; serta (xii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam tahun 2012 untuk dapat diatasi. Penanggulangan Kemiskinan. Walaupun angka dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyak permasalahan dan tanntangan yang harus dihadapi untuk mempercepat turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 (data mikro kemiskinan), terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang hampir miskin dari 36,5 persen pada tahun 2005 menjadi 43,8 persen pada tahun 2008. Diperkirakan, kecenderungan ini akan terus berlanjut pada tahun 2012. Untuk itu, perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka yang dapat menahan agar mereka tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 adalah ketepatan sasaran dari program-program tersebut. Dengan demikian, memastikan data kemiskinan yang sudah dimutakhirkan melalui PPLS tahun 2011 untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Masalah dan tantangan lainnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Sebagai contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mampu menciptakan 4,8 juta lapangan kerja pada tahun 2010 namun sebagian besar merupakan pekerjaan sementara. Demikian juga dengan penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), yang pada awalnya diharapkan dapat menyerap 5 juta tenaga kerja, akan tetapi kesempatan kerja per tahun yang diciptakan masih kurang dari 400.000 orang. Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengaitkan kebijakan makro ekonomi baik yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk menjaga stabilitas harga di daerah dan secara nasional dapat lebih menggerakkan sektor riil dan berdampak pada penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara permanen dan layak. Terjadinya perubahan iklim juga masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegagalan panen oleh petani akibat banjir dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk masih akan menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di tahun 2012. Untuk itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap becana alam harus menjadi perhatian masing-masing daerah. Selain itu, masyarakat miskin di perdesaan yang sebagian besar adalah petani semakin termarjinalkan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2010, data BPS menunjukkan bahwa 56,5 persen dari RKP 2012
I.2-23
rumah tangga pertanian memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan berdasarkan Sakernas 2008 tercatat bahwa 52 persen angkatan kerja di sektor pertanian tidak memiliki lahan sendiri. Kecenderungan alih lahan pertanian ini diperkirakan akan tetap terjadi di tahun 2012. Terkait dengan upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, perbaikan akses penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 ha masih perlu dilakukan. Ketimpangan kemiskinan antar daerah juga masih akan terjadi pada tahun 2012. Diperkirakan wilayah Indonesia bagian timur masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Berbagai karakteristik daerah telah menyumbang pada bervariasinya tingkat kemiskinan antar daerah. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun daerah masih akan terkendala oleh berbagai permasalahan sinkronisasi dan koordinasi program serta kegiatan dan juga penganggarannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu adanya penajaman upaya-upaya penurunan kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti untuk Papua, Papuar Barat, dan NTT untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin karena salah satu tantangan yang dihadapi pula adalah meningkatkan ketepatan kebijakan, program dan kegiatan di daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi tahun 2012. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat affirmative/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan bahkan diperluas cakupannya pada tahun 2012, terutama agar dapat memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan. Tantangan lain yang juga akan dihadapi adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya. Ketahanan Pangan. Meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam produksi pangan, namun berbagai permasalahan harus diselesaikan dalam tahun 2012 terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian. Tantangan pembangunan ketahanan pangan terutama terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim. Terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan, air, dan kelautan) semakin menghadapi tekanan. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain masih terus terjadi dan belum terkendalikan dengan baik. Pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif I.2-24
RKP 2012
dilakukan. Selain itu, permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan, dukungan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Selain kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah produsen pangan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar. Selain itu jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi terutama di sentra produksi pangan dan daerah-daerah irigasi besar. Di sub sektor perikanan, penataan kembali kawasan tambak serta perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap penting untuk dilakukan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan logistik masih memerlukan pembenahan guna mendukung distribusi bahan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberpihakan pemerintah terhadap perbaikan sistem distribusi bahan pangan antar waktu dan antar wilayah (connectivity) sangat diperlukan. Cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian dan perikanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan ke depan. Aspek lain yang penting peranannya yaitu penelitian dan pengembangan pertanian terutama dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan. Mutu produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan selama ini masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, baik untuk memenuhi tuntutan konsumsi dalam negeri maupun standar perdagangan internasional. Selain itu, penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi juga masih memerlukan dukungan penuh dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian. Terkait dengan aspek investasi, pembiayaan, serta subsidi pangan dan pertanian, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi dan sarana perlu dijamin agar peningkatan produksi pangan dapat terus berkelanjutan. Skema mekanisme investasi, pembiayaan pertanian dan perikanan masih perlu pembenahan dan pengembangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, ketersediaan dan keterjangkauan input dan sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap memerlukan keberpihakan investasi dan pembiayaan publik, terutama melalui subsidi pemerintah. Terkait dengan pangan dan gizi, penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan masih relatif tinggi, baik dalam persentase maupun jumlahnya. Di samping itu, masih terjadi kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk yang merupakan indikator kelaparan dan terkait erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Jaminan terhadap peningkatan produksi bahan pangan harus tetap menjadi prioritas pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaan masyarakat terhadap bahan pangan. Dalam aspek ini, produksi dalam negeri dituntut untuk mampu menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Ketidakpastian dan kecenderungan kenaikan harga pangan juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah stabilisasi harga pangan dalam negeri. Selain itu, upaya percepatan RKP 2012 I.2-25
penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat tetap menjadi penekanan pemerintah, sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan pangan. Lebih lanjut, perbaikan sistem mutu, keamanan pangan, kandungan residu dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan, perbaikan lingkungan serta penanggulangan penyakit zoonosis juga masih akan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Yang lebih penting lagi adalah bahwa peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan harus menjadi upaya penting yang harus diintegrasikan dalam menjamin aksesibilitas pangan terutama oleh masyarakat miskin. Aspek penting lain yang berpengaruh dalam ketahanan pangan adalah perubahan iklim. Kemampuan penyediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dipengaruhi pula oleh kondisi iklim dan cuaca. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap frekuensi dan intensitas bencana banjir dan/atau kekeringan sangat mempengaruhi kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri. Oleh karena itu, kapasitas mitigasi dan adaptasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim akan terus ditingkatkan agar dampak negatif akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Infrastruktur. Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur diantaranya adalah sebagai berikut. Terkait dengan infrastruktur sumber daya air terutama dalam pengendalian banjir, permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah: 1) tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi dan intensitas bahaya banjir semakin meningkat; 2) buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai yang menyebabkan terjadinya banjir pada daerah perkotaan, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya; 3) tingginya eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence), sehingga meningkatkan resiko banjir; 4) terhambatnya pelaksanaan pembangunan prasarana pengendali banjir akibat lambatnya proses pembebasan tanah; 5) padatnya pemukiman dan aktivitas di bantaran sungai yang menghambat upaya pengendalian banjir; dan 6) dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut, sehingga memicu terjadinya banjir rob/pasang air laut, abrasi pantai, dan gelombang pasang yang mengancam kawasan pantai Indonesia, terutama pada daerah yang menjadi pusat-pusat perekonomian, perkotaan, permukiman, dan industri. Terkait dengan pembangunan transportasi, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya adalah: (a) Pelayanan transportasi saat ini belum mampu menawarkan solusi yang optimal dalam menciptakan jaringan transportasi yang secara efektif dan biaya transportasi yang efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk wilayah perkotaan; (b) Pengembangan teknologi sistem dan pola transportasi masih belum mampu mengurangi hambatanhambatan geografis, sehingga kebutuhan terhadap aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan, perbatasan, wilayah terpencil, pulau-pulau terluar dan terdepan belum terpenuhi; (c) Kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal ; (d) Masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan; (e) Sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi; (f) Koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini I.2-26
RKP 2012
masih parsial untuk mewujudkan “domestic connectivity” yang mendukung ketahanan pangan dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat. Dari sisi perumahan, meskipun upaya dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak telah dilakukan, namun sampai saat ini upaya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan antara lain adalah: 1) terbatasnya akses MBR terhadap penguasaan dan legalitas lahan; 2) terbatasnya akses MBR terhadap pembiayaan perumahan; 3) kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap; 4) pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang ada belum berjalan secara optimal; 5) efisiensi pembangunan perumahan masih rendah; serta 6) pemanfaatan sumberdaya perumahan dan permukiman yang belum optimal. Dalam pembangunan air minum dan sanitasi, permasalahan pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang secara umum diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: 1) belum memadainya perangkat peraturan; 2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; 3) belum optimalnya sistem perencanaan; dan 4) terbatasnya ketersediaan pendanaan. Yang terakhir adalah yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. Permasalahan dan tantanganyang dihadapi tahun 2012 di antaranya adalah belum terintegrasinya dan tidak interoperabilitasnya sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah yang tidak saja merupakan pemborosan investasi tetapi juga menyulitkan pertukaran dan memastikan validitas informasi/data antarinstansi pemerintah. Sedangkan tantangan tahun 2012 adalah semakin banyaknya kasus cyber crime dan penyalahgunaan (misuse dan abuse) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur komunikasi dan informatika serta pendidikan/sosialisasi tentang pemanfaatan TIK secara sehat/bijak. Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraaan Penataan Ruang pada Tahun 2010 dan 2011, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2012 adalah: (1) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007 termasuk Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang dapat digunakan sebagai arahan untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI; (2) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, termasuk di dalamnya materi MP3EI 2011-2025, dengan Rencana Tata Ruang. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Meskipun kondisi perekonomian dunia pada tahun 2012 diperkirakan sudah akan membaik karena dampak resesi global sudah mereda, namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Birokrasi yang terkait dengan proses perijinan mendirikan usaha dan proses perijinan investasi di Indonesia juga belum efisien sebagai sebagai akibat dari: (i) belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah; (ii) masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha; dan (iii) masih banyaknya perda bermasalah di daerah, merupakan kendala RKP 2012
I.2-27
yang masih harus terus menerus diperbaiki. Selain itu, masalah yang terkait dengan pertanahan mulai dari ketersediaan peta sampai dengan pendaftaran tanah telah membawa resiko terjadinya sertifikat ganda dan sengketa lahan yang berpotensi menurunkan daya tarik investasi domestik. Permasalahan dalam keterbatasan iklim investasi juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi terutama di Indonesia bagian timur yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sementara itu, masih belum efisiennya sistem logistik nasional menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi barang, yang kemudian menyebabkan harga barang yang kurang kompetitif, dan masalah ketenagakerjaan terutama peraturan kontrak berjangka waktu tertentu (fixed-terms) dan sub kontrak, serta terkait dengan pesangon berimplikasi pada lambatnya penyesuaian terhadap permintaan tenaga kerja dan menjadi kendala utama berkembangnya sektor pengolahan. Dari sisi eksternal, terjadinya gejolak politik di negara-negara Arab diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik investasi asing terutama dalam bentuk FDI lebih besar. Namun, perlu juga diwaspadai kemungkinan penurunan investasi dari Jepang sebagai akibat hantaman tsunami baru-baru ini dan dampak radiasi nuklir yang belum mereda. Energi. Upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2012 masih menghadapi permasalahan dan tantangan. Ketergantungan energi-ekonomi nasional terhadap minyak bumi masih tinggi. Pangsa minyak bumi dalam komposisi penyediaan energi nasional masih cukup besar, sekitar 48 persen pada tahun 2010. Ketergantungan tinggi pada minyak bumi membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap ketersediaan dan harga minyak bumi. Volume impor BBM juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, cadangan minyak bumi nasional belum menunjukkan peningkatan yang berarti sedangkan pembukaan ladang baru terkendala belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor, terutama konflik lahan. Tantangan selanjutnya adalah tingkat pelayanan infrastruktur energi masih terbatas. Ketergantungan terhadap impor BBM juga dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi di dalam negeri. Saat ini, hanya tersedia 10 (sepuluh) unit kilang pengolahan BBM dengan kapasitas kilang sebesar 1,16 juta barel per hari. Kapasitas kilang ini masih berada di bawah tingkat kebutuhan konsumsi BBM nasional sebesar 1,4 juta barel per hari. Keterbatasan jaringan distribusi BBM, seperti pelabuhan, pipa distribusi, depot, dsb, juga mempengaruhi reliabilitas pasokan BBM dan sekaligus ketahanan energi di masing-masing wilayah. Kelangkaan BBM dan harga yang tinggi, jauh diatas harga yang dipatok secara nasional, seringkali ditemui diberbagai wilayah, terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur dan daerah-daerah terpencil lainnya. Di samping itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik juga masih terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas dan keandalan; demikian pula sistem transmisi masih relatif belum andal (losses-nya masih tinggi). Teknologi yang dipakai, baik untuk pembangkit maupun transmisi dan distribusi, masih tergantung kepada teknologi asing. Penyediaan infrastruktur energi masih didominasi oleh pemerintah. Upaya untuk mengajak partisipasi pihak swasta maupun pemerintah daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. I.2-28
RKP 2012
Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan gas di dalam negeri masih belum optimal. Produksi gas bumi cukup besar, dimana kurang-lebih setengahnya diekspor. Gas bumi di dalam negeri dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Pemanfaatan gas bumi untuk sektor lainnya, seperti transportasi dan rumah tangga, masih sangat terbatas. Jaringan transmisi gas bumi yang saat ini membentang di sepanjang Sumatera Bagian Tengah dan Selatan telah memasok gas ke Jawa Bagian Barat, namun dengan kapasitas yang masih terbatas. LNG Liquefaction Plant di Arun, Bontang, dan Tangguh menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok LNG terbesar di dunia, namun semuanya digunakan untuk ekspor. Di samping itu, pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh volume gas yang dapat dipasok ke pasar dalam negeri. Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas karena dibandingkan energi berbasis fosil, harga energi terbarukan relatif mahal dan belum diproduksi skala besar. Pengembangan panas bumi masih terkendala kualitas data reserves, prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Panas Bumi serta lambannya pencapaian kesepakatan mengenai PPA (Power Purchase Agreement). Di samping itu, pengembangan panas bumi terbentur konflik dengan kawasan hutan. Pengembangan bahan bakar nabati terkendala lahan budidaya serta konflik pemanfaatan untuk kepentingan pangan. Pengembangan energi nuklir menghadapi kendala kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan PLTN, investasi yang mahal dan persiapan pembangunan yang kompleks. Energi surya belum dapat berkembang untuk skala besar karena biaya komponen dan pemasangannya masih tinggi. Berikutnya, efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya angka elastisitas energi sebesar 1,6 dan intensitas energi nasional yakni sebesar 401 Ton Oil Equivalent (TOE)/juta US$. Tingginya intensitas energi menunjukkan pemakaian energi di Indonesia termasuk belum efisien, sedangkan besarnya angka elastisitas energi menunjukkan peningkatan kebutuhan energi yang masih sangat besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Terakhir, subsidi energi belum tepat sasaran, sedangkan besarannya cenderung meningkat. Penyediaan subsidi energi, baik BBM maupun listrik, masih belum tepat sasaran. Sebagian besar penerima subsidi energi adalah masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Kenaikan nilai subsidi BBM disebabkan oleh ketergantungan konsumsi BBM nasional terhadap impor, baik minyak mentah maupun BBM, serta harga minyak mentah dunia. Untuk listrik, besarnya subsidi disebabkan karena masih besarnya ketergantungan bahan bakar pembangkit listrik kepada BBM. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah: (i) banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, (iii) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim, (iv) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, (v) masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim, serta (vi) belum terciptanya sistem dan mekanisme insentif/disinsentif. Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah RKP 2012 I.2-29
yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (v) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (vi) pengawasan pemanfaatan ruang; serta (vii) pengelolaan terumbu karang, lamun dan mangrove yang perlu terus ditingkatkan. Masalah dan tantangan pokok dalam system peringatan dini adalah tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selain itu, penyampaian informasi terkait iklim dan cuaca yang akan digunakan di sektor pertanian akan sangat penting karena terkait dengan pola tanam jenis tanaman tertentu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola system peringatan dini juga akan menjadi tantangan di tahun 2012. Selanjutnya dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut: (i) kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan; (ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Tantangan pembangunan ke depan adalah melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar, dan daerah paska-konflik. Namun demikian upaya ini tidak mudah karena berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah rendahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya pendukung kegiatan ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan air bersih. Sedangkan permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang paling mendesak untuk ditangani antara lain: (1) belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah yang menimbulkan potensi konflik dengan negara tetangga; (2) belum optimalnya keberpihakan dan sinergitas kontribusi seluruh stakeholder terkait dalam rangka mengelola potensi dan permasalahan di kecamatan-kecamatan perbatasan; (3) akses transportasi, komunikasi, dan informasi yang masih terbatas. Selain itu, pos pengamanan perbatasan yang tersedia belum memadai karena ratarata jarak antara satu pos dengan pos masih berkisar 50 km, demikian juga dengan pos pulau terdepan (terluar) baru yang baru terbangun di 12 pulau. Terkait dengan pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. I.2-30
RKP 2012
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan pengaruh negatif, seperti menurunnya penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial. Oleh karena itu tantangan pokok tahun 2012 dalam memperkukuh jati diri dan karakter bangsa adalah (i) melestarikan nilai-nilai tradisi luhur yang menjadi identitas budaya; (ii) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); (iii) meningkatkan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di bidang politik, tantangan utama yang dihadapi di tahun 2012 adalah membentuk KPU yang kredibel, independen, serta tidak menjadi lembaga yang partisan. Di samping itu tantangan utama lainnya adalah penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang lebih baik dan demokratis. Untuk itu diharapkan revisi perundang-undangan lain bidang politik diharapkan dapat selesai dan ditetapkan pada 2012. Selanjutnya di bidang keamanan, akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah diarahkan dan direkrut menjadi anggota jaringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat. Tantangan lainnya adalah meyakinkan dan mengoptimalkan peran seluruh komponen masyarakat dan negara bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi bersama-sama, serta perlu ditangani secara terkoordinasi, terintegrasi dan komprehensif. Tantangan lain adalah mewaspadai ancaman nyata dari persoalan imigran gelap, penyelundupan manusia, kejahatan lintas negara dan terorisme. Dari sisi industri pertahanan, secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal. Potensi Industri Pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini masih kurang efisien, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komparatif, sehingga tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diminta, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, untuk memenuhi kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum kuatnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu penuntasan berbagai permasalahan dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional. Dari sisi penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi pada tahun 2010 masih ada terkendala pada adanya oknum aparat penegak hukum yang berintegritas rendah. Sedangkan upaya penyelamatan asset akibat korupsi masih terkendala saat implementasi di lapangan khususnya dalam proses penelusuran, pembekuan, serta penyitaan asset. RKP 2012 I.2-31
Hakim Tipikor masih banyak memiliki pengetahuan yang terbatas dalam menyusun putusan terutama menyangkut penyitaan asset. Terkait dengan penanganan perkara pelanggaran HAM berat, masih terkendala dengan adanya intervensi dari lembaga lain yang mengakibatkan melambatnya proses penyelesaian perkara yang ditangani. Bidang Perekonomian. Meskipun perekonomian mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam tahun 2010 dan akan lebih maju lagi dalam tahun 2011, namun tetap masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala yaitu: (1) belum kuatnya postur populasi usaha industri; (2) struktur industri belum kuat; dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha industri. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tantangan utama yang dihadapi pada tahun 2012 adalah membangun klaster-klaster industri yang memberi nilai tambah bagi hasil-hasil bumi Indonesia. Permasalahan diplomasi perdagangan internasional yang saat ini dihadapi yang bersumber dari lingkungan eksternal antara lain: (i) kebijakan negara mitra dagang yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia; (ii) meningkatnya hambatan non-tarif; serta (iii) meningkatnya blok-blok kerjasama perdagangan bebas. Adapun permasalahan yang berasal dari lingkungan internal antara lain: (i) kurang tersosialisasinya hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional; (ii) belum memadainya jumlah sumber daya manusia yang mampu mengamankan kebijakan nasional di bidang investasi dan perdagangan; serta (iii) belum optimalnya pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha. Dari sisi tenaga kerja, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan. Kualitas pelayanan dan perlindungan bagi TKI masih rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh keterbatasan akses informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri, mahalnya biaya persiapan keberangkatan, masih maraknya praktek percaloan, pemalsuan dokumen, dan penempatan ilegal di luar negeri, masih rendahnya pengetahuan dan kompetensi calon TKI, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri masih tinggi. Penanganan TKI bermasalah ini menimbulkan biaya tinggi bagi Pemerintah. Oleh karena itu tantangan pokok ke depan adalah meningkatkan pelayanan bagi TKI di dalam negeri serta meningkatkan pengetahuan dan kompetensi TKI. Terkait dengan SIM TKI, tantangan yang dihadapi adalah memperluas jangkauan SIM TKI ke seluruh Indonesia, sejalan dengan selesainya pengadministrasian NIK secara nasional. Selain itu, masih sangat diperlukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk membantu TKI bermasalah di luar negeri, telah dibangun tempat penampungan (shelter) di beberapa perwakilan RI. Tantangan lainnya adalah menyelesaikan masalah-masalah TKI yang belum terselesaikan (pending) dengan pemberian bantuan hukum atau lawyer. Dari sisi perdagangan, perhatian perlu diberikan pada peningkatan ekspor. Selain itu perlu juga diupayakan peningkatan koordinasi untuk mendorong penuh kerjasama ekonomi dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di bidang pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) daya saing destinasi pariwisata masih rendah karena (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan prasarana I.2-32 RKP 2012
pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (c) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat; (d) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; (ii) pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif karena: (a) belum optimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan; (b) belum optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi yang didukung oleh ketersediaan informasi dan basis data pariwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya manusia pariwisata yang disebabkan antara lain oleh: (a) terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (b) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2012 adalah: (i) menciptakan iklim usaha dan investasi pariwisata yang kondusif; (ii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (public private partnership) dan kerjasama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi dan jasa; (iii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; serta (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (skill) SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan. Selanjutnya dari sisi pemuda dan olahraga pada tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi oahraga. Dengan demikian tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2012 adalah: (i) meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (ii) menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; (iii) meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun; (iv) menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas; (v) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (vi) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga; (vii) meningkatkan jumlah dan kualias SDM keolahragaan; (viii) meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan; (ix) meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Kehidupan beragama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pertama, harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud. Potret masyarakat Indonesia yang plural, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, dan agama perlu menjadi fokus perhatian pemerintah karena apabila tidak segera dikelola dengan arif dan bijaksana, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya disharmoni di masyarakat. Beberapa contoh dari permasalahan tersebut adalah adanya upaya penodaan agama, kekerasan atas nama agama dan adanya aliran sektarian. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah proses memperkokoh kohesivitas dan harmoni sosial umat beragama. Kedua, manajemen penyelenggaraan haji masih belum optimal. Walaupun penyelenggaraan haji telah mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008, namun masih saja terjadi kekurangan dan kesalahan teknis di lapangan. Pelayanan ibadah haji, terutama selama di Arab Saudi yang terkait dengan konsumsi, kondisi pemondokan, RKP 2012 I.2-33
jarak pemondokan yang masih jauh dari Masjidil Haram, serta pelayanan transportasi, masih belum memuaskan sebagian jemaah haji. Oleh karena itu penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 (1433 H) harus dapat diselesaikan dalam tahun 2012. Pembangunan nasional juga masih dihadapkan pada permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang belum optimal. Di samping itu perlindungan anak masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2012 adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.
2.2. TEMA PEMBANGUNAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2.2.1. TEMA PEMBANGUNAN Berdasarkan pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2010, perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2011, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2012, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014. Pencapaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2012. Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2012 harus dapat diatasi dan diselesaikan dengan menggunakan penekanan pembangunan dan strategi yang tepat sehingga rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan di samping dapat mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan tahun 2012, juga memberi kontribusi yang penting bagi terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, yang menjadi Visi Indonesia pada tahun 2014. Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang masih dihadapi tahun 2012 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Masalah dan tantangan tersebut diantaranya ada yang berasal dari lingkungan eksternal, dan ada juga yang berasal dari lingkungan internal. Tantangan eksternal yang dihadapi pada tahun 2012 a.l. adalah meningkatnya ketidakpastian global terutama terkait harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain: gejolak politik di Timur Tengah ; krisis fiskal di Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan namun efeknya masih tetap ada hingga tahun 2012; perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim; serta bencana alam khususnya gempa dan tsunami di perairan Sendai – Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Untuk mengatasinya perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan. Tantangan dari lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian setimpal. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Namun demikian jumlah orang miskin yaitu 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi. Demikian juga dengan tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 persen pada tahun perlu 2005 menjadi 7,14 persen pada bulan Agustus 2010. Walau sudah membaik, jumlah I.2-34
RKP 2012
daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih luas. Tema pembangunan tahun 2012 disusun dengan memperhatikan tantangan eksternal dan internal diatas serta keberlanjutan pembangunan sesuai perkiraan pencapaian pada tahun 2011, Gambar 2.3. Untuk menghadapi ketidakpastian global tahun 2012 tantangan pembangunan adalah membangun kemampuan nasional untuk menahan gejolak. Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2011 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimenasi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional (growth with equity) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Dari perkiraan capaian pembangunan tahun 2011 tantangan yang dihadapi di tahun 2012 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. GAMBAR 2.3 PERUMUSAN TEMA RKP 2012
RKP 2012
I.2-35
Dengan demikian maka: Tema RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Penjabaran tema pembangunan RKP 2012 tersebut tetap dalam koridor untuk menjalankan empat jalur strategi pembangunan yakni: mendorong pertumbuhan (progrowth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (pro-environment). Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, secara berturut-turut tema RKP ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Krisis ekonomi global pada tahun 2009, Indonesia berhasil menahan gejolaknya dengan tetap tumbuh positif, walau dengan tingkat pertumbuhan yang melemah. Oleh sebab itu, RKP 2010 disusun dengan semangat pemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tahun 2011, dengan keyakinan ekonomi nasional telah pulih maka RKP disusun dengan semangat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tahun 2012, Pemerintah bertekad memanfaatkan momentum percepatan perekonomian dengan memusatkan upaya pada perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. GAMBAR 2.4 KRONOLOGIS TEMA RKP
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Selanjutnya telah ditetapkan prakarsa-prakarsa baru sebagai pengungkit (leverage) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencakup: I.2-36
RKP 2012
1. 2. 3. 4.
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; Program Klaster Keempat; Peningkatan Ketahanan Pangan, Penanganan Transportasi Kota-kota Besar, dan Perluasan Kesempatan Kerja. Uraian singkat masing-masing prakarsa baru adalah sebagai berikut:
1.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025
Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 merupakan tindak lanjut dari direktif Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada retreat Bogor pada 30 Desember 2010, Raker Presiden di JCC tanggal 10 Januari 2011, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan BUMN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 21-22 Februari 2011 dan Rapat Kerja dengan Dunia Usaha di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 18 - 19 April 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025, dan 6 (enam) negara besar dunia pada tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7%-8% per tahun secara berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan Business As Usual, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/ Lembaga dan antara Kementerian/ Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: RKP 2012
I.2-37
a.
Mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar 2.5.
GAMBAR 2.5. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA
b.
Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (transaction cost) logistik, Hal ini akan dilakukan melalui: Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar pengumpulan dan pendistribusian (collection and distribution) bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau), dan; Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara;
I.2-38
RKP 2012
c.
Mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Elemen utama untuk percepatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi: Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama. Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian tenaga kerja. Meningkatkan kegiatan dan membangun pusat-pusat pengembangan R & D di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi. Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.
Pengembangan koridor ekonomi diharapkan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mendorong pengembangan wilayah. Pengembangan koridor ekonomi dilakukan melalui: Pertama, pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam dengan memperluas rantai kegiatan dari hulu sampai hilir. Kedua, pembangunan dilakukan dengan menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan inklusif di setiap koridor ekonomi dan akan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi. Hal ini diharapkan agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Ketiga, pembangunan dilakukan dengan mengupayakan sinergi antara pembangunan sektor dan wilayah untuk meningkatkan keuntungan komperatif dan kompetitif secara nasional. Keempat, pembangunan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur termasuk penyediaan energi, dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Kelima, pembiayaan pembangunan infrastruktur di setiap koridor ekonomi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS). Keenam, pembangunan yang didukung dengan penyiapan kelembagaan, kerangka peraturan terkait serta pemberian kemudahan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyusunan MP3EI dimaksudkan bukan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan RPJPN dan RPJMN, namun merupakan penjabaran dan peningkatan peran swasta secara lebih luas dalam melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 5 – 15 tahun mendatang. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan dapat menghasilkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebutuhan pendanaan pembangunan investasi, termasuk pembangunan RKP 2012
I.2-39
infrastruktur dengan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri (pihak Swasta, KPS (PPP), BUMN, dan APBN/APBD) maupun luar negeri (Foreign Direct Investment). 2.
Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di beberapa wilayah tertinggal, namun masih belum terlihat perubahan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Melihat perkembangan pembangunan yang berjalan relatif lambat, pemerintah pusat berinisiatif untuk melakukan berbagai upaya percepatan di beberapa wilayah di tahun 2012. Upaya tersebut menjadi suatu instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan menekankan pada berbagai kebijakan prioritas, dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, provinsi yang menjadi prioritas percepatan pembangunan adalah Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal yang mendasari dilakukannya percepatan pembangunan adalah karena kondisi pembangunan yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah yang lain serta memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, wilayah tersebut memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Khususnya untuk Papua dan Papua Barat, dengan mempertimbangkan bahwa pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus belum berhasil secara optimal dalam upaya untuk mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan kebijakan antara pusat dan daerah, maka diperlukan suatu kebijakan khusus dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2011-2014, di dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Adapun tujuan umum percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, yang dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan pembangunan di Tanah Papua, dengan memperhatikan kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang difokuskan pada sasaran manfaat untuk masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangun Papua dan Papua Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi pendekatan, yaitu: (a) pendekatan sosial ekonomi, yakni peningkatan hasilguna dan dayaguna pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi rakyat; dan (b) pendekatan politik dan budaya, yakni membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dan Papua Barat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat Papua dan Papua Barat selama ini. Kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mengacu pada RPJMN 2010-2014, yaitu: (a) Mengedepankan hubungan fungsional antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mencermati kondisi dan permasalahaan riil yang dihadapi masyarakat untuk membuat terobosan intervensi pembangunan di Tanah Papua; (b) Memperhatikan kapasitas aparatur dalam mewujudkan konsistensi antara I.2-40
RKP 2012
realitas permasalahan, strategi penanganan kebijakan program/kegiatan, dan anggaran, yang dibarengi dengan kualitas belanja dan daya serap yang baik; (c) Menerapkan sistem keterkaitan pola bertingkat yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota; (d) Melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan, diikuti dengan membangun wilayah Tanah Papua yang mengacu pada RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; (e) Melakukan revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau hingga pelosok kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan Tanah Papua; (f) Melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok wilayah Papua dan Papua Barat; (g) Melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu (darat, laut dan udara) yang berbasis pusat-pusat pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan otonomi wilayah/masyarakat dan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan; (h) Melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dasar energi, komunikasi, dan air bersih dan sanitasi yang menjangkau hingga pelosok wilayah Papua dan Papua Barat; dan (i) Pengembangan ekonomi yang berdayasaing, melalui pengembangan klaster pada 3 (tiga) kawasan strategis di Papua dan 1 (satu) kawasan strategis di Papua Barat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 akan dilakukan dengan memberikan prioritas pada bidang pelayanan publik yang mendesak untuk diperbaiki, meliputi: (a) Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tingkat kampung; (b) Peningkatan pelayanan pendidikan, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di semua wilayah kampung dan distrik dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan; (c) Peningkatan perekonomian tingkat kampung, dengan memprioritaskan pengembangan kelompok usaha petani dan nelayan untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung; (d) Pengembangan transportasi terpadu, dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang menghubungkan kawasankawasan terisolir, kawasan pedesaan maupun kawasan strategis dengan pintu keluarnya; dan (e) Penyediaan infrastruktur dasar, dengan memprioritaskan dukungan pelayanan energi, telekomunikasi, dan air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan yang terdiri dari kawasan terisolir, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis. Sementara itu, upaya percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui berbagai kebijakan prioritas, dengan fokus pada: (a) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian (jagung, kakao), peternakan (sapi, babi) serta produksi rumput laut dan garam; (b) pengembangan pariwisata pulau Komodo, danau Kelimutu dan Taman Laut di wilayah Nusa Tenggara Timur; (c) pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur); (d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta (e) pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis. RKP 2012
I.2-41
Ke depan, percepatan pembangunan akan diarahkan untuk mendorong daerah tertinggal lainnya yang memiliki ketertinggalan di bidang ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya, khususnya di luar wilayah Jawa-Bali, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 3.
Program Klaster Keempat
Untuk meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan yang afirmatif (ada keberpihakan) untuk penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2012 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program ini ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, cakupan sasaran, program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan akan diperluas termasuk juga keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Program-program tersebut dituangkan kedalam Klaster 4 program pro-rakyat. Klaster 4 program pro-rakyat akan dilakukan melalui 6 program, yaitu: (i) pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, yang ditujukan untuk menyediakan rumah sangat murah melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman sebanyak 50.000 unit dan penyediaan rumah murah sebanyak 100.000 unit. Penyediaan rumah murah dan sangat murah ini dilakukan sejauh mungkin berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan melalui lembaga keswadayaan masyarakat serta ditujukan untuk masyarakat nelayan dan masyarakat miskin perkotaan yang termarjinalkan; (2) penyediaan angkutan umum murah yang diutamakan untuk daerah perdesaan; (3) penyediaan air bersih untuk rakyat; (4) penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio elektrifikasi desa, meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya penghematan pemanfaatan tenaga listrik. Penyediaan listrik murah ini dilakukan dari sisi penyediaan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik, serta meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Adapun dari sisi pemanfaatan dilakukan dengan menggalakkan pemakaian meteran listrik pra-bayar dan labelling peralatan listrik yang hemat energi; (5) peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dilakukan melalui: (a) kegiatan pembangunan rumah sangat murah dengan pemberian sertifikasi tanah nelayan dan pembangunan rumah ramah bencana di lokasi rawan bencana; (b) pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan berupa pengembangan usaha Mina Perdesaan perikanan dan pengembangan alternatif mata pencaharian pada kelompok budidaya perikanan, penyediaan peralatan pengolahan, perlindungan nelayan dan konversi BBM ke gas; (c) pengembangan skema UMK dan KUR melalui pembinaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB); (d) pembangunan SPBU solar melalui pembangunan SPDN; (e) pembangunan cold storage, pembangunan pabrik es, pengembangan sarana sistem rantai pendingin; (f) pengembangan angkutan umum murah melalui penyediaan sarana pemasaran bergerak; (g) fasilitas sekolah dan puskesmas murah dilaksanakan melalui pemberian beasiswa pendidikan untuk anak nelayan; dan (h) fasilitasi bank ”rakyat” melalui penguatan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) pesisir; I.2-42
RKP 2012
serta (6) peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan mencakup pembangunan rumah murah atau upaya realokasi jika kondisi sangat buruk, pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas khusus sekolah dan puskesmas. Dari 6 program yang dicanangkan, 4 program pertama diatas, ditargetkan untuk mensasar seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Sementara itu 2 program lainnya pada Klaster 4, yaitu program 5 dan 6, merupakan suatu program yang dikhususkan untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat nelayan dan masyarakat pinggir perkotaan. Kelompok ini dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai program yang ada pada Klaster 4 dan ketiga klaster lainnya. Kelompok masyarakat pada program 5 dan 6, pada umumnya masuk pada 60% masyarakat termiskin, yaitu kelompok RTSM dan RTM, serta sebagian kecil dari RTHM. Selain 6 program dalam Klaster 4, juga terdapat 3 program tambahan, yaitu Program Surplus Beras, Transportasi Jakarta, dan Lapangan Kerja. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Program Lapangan Kerja sangat terkait dengan keempat Klaster program prorakyat, seperti sumbangan peningkatan kesempatan kerja dari Program PNPM dan KUR. Secara Makro kebijakan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat ini saling mendukung dengan kebijakan dalam MP3EI. 4.
Peningkatan Ketahanan Pangan, Penanganan Transportasi Kota-kota Besar, dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Dalam rangka mencapai ketahanan pangan dimana surplus beras 10 juta ton pertahun sudah harus dicapai dalam waktu 5-10 tahun, maka langkah-langkah yang akan dilakukan, meliputi: (1) pengelolaan produksi tanaman padi melalui Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SL-PTT); (2) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian melalui cetak sawah, pemanfaatan lahan kering, dan optimasi lahan; (3) pengalolaan air irigasi melalui layanan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi; (4) fasilitasi sarana produksi pertanian melalui penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan langsung pupuk, benih bersubsidi dan bantuan benih unggul, penyediaan pestisida, serta penangan pasca panen; dan (5) pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian, dan diseminasi teknologi dan informasi pertanian. Pengembangan transportasi perkotaan difokuskan untuk melanjutan pengembangan angkutan umum masal di kota-kota besar baik yang berbasis rel maupun berbasis jalan. Untuk pengembangan angkutan umum masal berbasis rel, akan dimulai konstruksi MRT (Mass Rapid Transit) Tahap I (rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) dalam rangka memenuhi target pengoperasian pada November 2016 serta dimulainya pembangunan double-double track kereta api lintas Manggarai-Cikarang. Sedangkan untuk pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan dititik-beratkan pada kelanjutan pengembangan BRT (Bus Rapid Transit), di antaranya adalah rencana mulai beroperasi BRT di Kota Surabaya, Makasar dan Medan serta peningkatan kinerja pengoperasian BRT di Kota Bandung, Palembang dan Solo melalui penambahan rute dan armada, pembangunan halte BRT maupun pengembangan ATCS (Area Traffic Control Systems) serta pengembangan sistem pengumpan (feeder) BRT di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Sedangkan RKP 2012
I.2-43
pengembangan prasarana jalan di perkotaan dilaksanakan dalam rangka mengurangi kemacetan lalu-lintas, di antaranya adalah memulai pembangunan ruas W2 tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) serta pembangunan jalan tol akses ke Pelabuhan Tanjung Priok serta penyelesaian pembangunan jembatan layang (flyover) di Pasar Kembang Surabaya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen di tahun 2012 diperkirakan akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga berkisar antara 6,4-6,6 persen. Kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan sekitar 3,0 juta dan rata-rata untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 440.000 tenaga kerja. Penciptaan kesempatan kerja baru membutuhkan langkah-langkah konkrit baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka anggaran. Langkah-langkah yang diperlukan adalah: (1) dari sisi permintaan, antara lain dengan: (a) optimalisasi tenaga kerja dalam percepatan pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur, sesuai zona ekonomi dan klaster industri, (b) meningkatkan elastisitas kesempatan kerja dengan mendorong industri-industri padat pekerja di provinsi pulau Jawa seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sesuai fokus pengembangan master plan ekonomi, (c) memberi insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dengan mengembangkan berbagai alternatif, seperti sistem insentif melalui pola Tabungan Dana Pelatihan; serta (2) program khusus untuk pengembalian anak usia sekolah (10-15 tahun) yang drop out atau tidak mampu melanjutkan ke sekolah, terutama yang belum tamat SD, SD atau belum tamat SLTP. Langkah kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas program-program pemerintah yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja lebih luas, yang difokuskan kepada: (1) pengembangan KUR untuk UMKM melalui: (a) penetapan target penyaluran KUR bagi nelayan, (b) meningkatkan penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya di desa-desa nelayan dan wilayah pesisir, dan (c) menyiapkan rencana tindak operasional dalam rangka penyiapan kelayakan usaha dan pendampingan nelayan untuk mengakses KUR; (2) pelaksanaan program padat karya produktif melalui pembangunan infrastruktur sederhana menggunakan banyak tenaga kerja dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan; (3) konsolidasi program-program kewirausahaan dari berbagai kementerian/lembaga; (4) pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha, peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan, produksi dan pemasaran; dan (5) penajaman program-program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut diarahkan sesuai kebutuhan daerahnya. Lokasi program/kegiatan difokuskan di daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi, baik lulusan SD dan SLTP, lulusan SMU dan SMK, dan lulusan perguruan tinggi. Sedangkan untuk program pengembangan UMKM difokuskan kepada provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai UMK tergolong perusahaan informal, provinsi/kabupaten dengan jumlah setengah penganggur tinggi terutama dilihat dari status pekerjaan tanpa upah di perdesaan, serta perusahaan/industri yang menyerap tenaga kerja besar.
I.2-44
RKP 2012
2.2.2. SASARAN PEMBANGUNAN Tema pembangunan tahun 2012 beserta semua prakarsa-prakarsa yang menyertainya dijabarkan kedalam rencan-rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rencana aksi tersebut dibagi dalam 3 bagian, yaitu: I. Rencana aksi dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Nasional Lainnya; II. Rencana aksi menurut bidang-bidang pembangunan; dan III. Rencana aksi dalam Pembangunan Kewilayahan Masing-masing rencana aksi dilengkapi dengan target keluaran pada tahun 2012 dan secara keseluruhan diarahkan mencapai Sasaran Utama RPJMN 2010-2014. Hubungan antara tema, rencana aksi dan sasaran utama pembangunan ditunjukkan dalam Gambar 2.6.
GAMBAR 2.6 TEMA, RENCANA AKSI, DAN SASARAN UTAMA
Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, maka sasaran pembangunan tahun 2012 akan dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni: (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran perkuatan pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum. Rincian ketiga kelompok sasran ini disajikan dalam Tabel 2.5. RKP 2012
I.2-45
TABEL 2.5 SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012 NO.
PEMBANGUNAN
SASARAN
SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.
2.
Ekonomi a)
Pertumbuhan Ekonomi
6,5 – 6,9 persen
b)
Inflasi
5,0 – 6,0 persen
c)
Tingkat Pengangguran (terbuka)
6,4 - 6,6 persen
d) Tingkat Kemiskinan Pendidikan
Status Awal (2008) 7,50
a)
3.
74,1 juta ton GKG
a)
Produksi Padi
b)
Produksi Jagung
24,0 juta ton
c)
Produksi Kedelai
1,9 juta ton
d)
Produksi Gula
4,4 juta ton
e)
Produksi Daging Sapi Produksi Ikan
471 ribu ton 14,86 juta ton
Energi a)
I.2-46
Target tahun 2012
Meningkatnya rata-rata lama sekolah 7,85 penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) b) Menurunnya angka buta aksara 5,97 4,8 penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen) c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ 95,14 95,7% MI/Paket A (persen) d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ 72,28 75,4% MTs/Paket B (persen) e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ 64,28 79,0% MA/Paket C (persen) f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 21,26 27,4% tahun (persen) g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Pangan
f) 4.
10,5 - 11,5 persen
b)
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik Meningkatnya rasio elektrifikasi
c)
Meningkatnya produksi minyak bumi
d)
Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi
3.000 MW
(Termasuk yang dilakukan oleh badan usaha)
73,6 persen 970 ribu barrel per hari PLTP 1.374 MW
RKP 2012
NO. 5.
PEMBANGUNAN
SASARAN
Infrastruktur a) b)
Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda
c)
Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur
d)
Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)
Meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai sekurang-kurangnya 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serta optik nasional mencapai 50 persen Meningkatnya pelayanan dan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI 1.
Meningkatnya Indonesia
kualitas
demokrasi
Pada tahun 2012 Indeks Demokrasi Indonesia berkisar 68-70 dengan rincian: Indeks kebebasan sipil pada kisaran 88,0 – 90,0. Indeks pada aspek hak-hak politik diharapkan berada pada kisaran 55,0 - 57,0. Indeks pada aspek institusi demokrasi diharapkan berada pada kisaran 64,0 - 66,0.
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.
Pada tahun 2012 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diharapkan meningkat dari 2,8 pada tahun 2009, menuju sasaran IPK 5,0 pada tahun 2014.
SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM 1
2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2.3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni: RKP 2012 I.2-47
Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas nasional lainnya sebagaimana ditujukkan dalam Gambar 2.7.
GAMBAR 2.7 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014
Uraian rinci tentang sasaran dan arah kebijakan masing-masing prioritas nasional adalah sebagai berikut: Prioritas 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Sasaran Prioritas: a) Makin meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. b) Makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang professional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang valid dan up to date. c) Makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik.
I.2-48
RKP 2012
Arah Kebijakan Prioritas: a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal. b) Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilukada 2012 c) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. d) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. e) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. f) Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk. Prioritas 2: PENDIDIKAN Sasaran Prioritas a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun), meningkat dari 7,50 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,85 tahun pada tahun 2012; b) Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (persen) meningkat dari 5,97 pada tahun 2008 menjadi 4,8 pada tahun 2012; c) APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) meningkat dari 95,14 pada tahun 2008 menjadi 95,7% pada tahun 2012; d) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) dari 72,28 pada tahun 2008 menjadi 75,4 pada tahun 2012; e) APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) meningkat dari 64,28 pada tahun 2008 menjadi 79,0 pada tahun 2012; f) APK PT usia 19-23 tahun (persen) meningkat dari 21,26 pada tahun 2008 menjadi 27,4 pada tahun 2012; g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah: (a) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (b) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (c) peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (d) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (e) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan non-formal dan RKP 2012
I.2-49
pendidikan informal; (f) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (g) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (h) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (i) penguatan tata kelola pendidikan; dan (j) peningkatan pendidikan karakter. Prioritas 3: KESEHATAN Sasaran Prioritas 1)
Meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 88 persen; b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen; c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen; d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 88 persen; e. Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar 100 persen; f. Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 75 persen; g. Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 95 persen; h. Terlaksananya fasilitasi pembangunan air minum di 392 kawasan, 894 desa, dan 124 ibukota kecamatan (IKK) dan pembangunan sanitasi di 143 kawasan dan 155 kabupaten/kota.
2)
Meningkatnya peserta KB baru menjadi 7,3 juta dan KB aktif menjadi 28,2 juta;
3)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta.
4)
Meningkatnya jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) menjadi 3 kota.
5)
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan melalui 2.269 fasilitas pelayanan kesehatan.
6)
Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 90 persen;
7)
Meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan menjadi 67,5 persen; dan
8)
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan: a. Terkendalikannya prevalensi kasus HIV menjadi sebesar < 0,5 persen; b. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15 – 24 tahun menjadi 55 persen; I.2-50 RKP 2012
c. d.
Meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 80 persen dan yang disembuhkan menjadi sebesar 87 persen; Meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,5 per 1.000 penduduk.
Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada: (1) pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care, peningkatan cakupan imunisasi dasar, serta penyediaan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi dasar berkualitas; (2) revitalisasi program KB ditekankan pada kualitas layanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan; (3) peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, termasuk peningkatan kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional; (4) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial generik; dan (5) penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin dan diperluas secara bertahap. Prioritas 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sasaran Prioritas Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan diturunkan hingga pada kisaran 10,5-11,5 persen dari jumlah penduduk. Arah Kebijakan Sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, maka penurunan tingkat kemiskinan untuk mencapai sasaran pada tahun 2012 akan lebih diperluas baik sasaran maupun cakupan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan lebih banyak melibatkan masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk memperluas keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: (i)
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
(ii)
meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program penanggulangan kemiskinan;
(iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk RKP 2012
I.2-51
percepatan pembangunan daerah terpencil dan perdesaan; dan (iv) menata dan meningkatkan kualitasn pelaksanaan lembaga jaminan sosial. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga. Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif. Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.
Prioritas 5: KETAHANAN PANGAN Sasaran Prioritas Sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2012, adalah: a) terpeliharanya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok; b) terjaminnya penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat miskin; c) terjaganya stabilitas harga bahan pangan dalam negeri; d) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 89,8; e) terlindunginya dan meningkatnya lahan pertanian pangan; f) terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; g) meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar 3,2 persen; serta h) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 110. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1)
Meningkatkan produksi pangan terutama daging sapi dan ikan serta mencapai surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan, melalui: (a) perluasan areal/ekstensifikasi dan optimasi lahan, (b) intensifikasi, dengan peningkatan produktivitas (teknologi) dan intensitas tanaman, (c) peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana pertanian (bantuan benih, pupuk), penerapan teknologi dan penyuluhan, (d) peningkatan kualitas pascapanen (penurunan losses/susut), dan
I.2-52
RKP 2012
(e) mendukung pelaksanaan undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2)
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, melalui: (a) pengelolaan konsumsi dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan, pengembangan industri pangan berbasis tepung dan pangan lokal, (b) stabilisasi harga pangan dalam negeri dengan peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan, terutama peningkatan peran serta BUMN, dan (c) penyediaan pangan bersubsidi untuk keluarga miskin;
(3)
Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, melalui: (a) peningkatan mutu pangan, melalui pengolahan hasil, dan (b) peningkatan ketersediaan sumber protein terutama ikan.
Prioritas 6: INFRASTRUKTUR Sasaran Prioritas (1)
Sumber Daya Air a. Meningkatkan jumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai, termasuk pemulihan pasca bencana alam. b. Mempercepat pencapaian prioritas nasional penanganan secara terpadu DAS Bengawan Solo. c. Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s.
(2)
Transportasi a. Meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia. b. Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.
(3)
Perumahan dan Permukiman Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau melalui pembangunan rusunawa 223 twin blok (TB), fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 190.500 unit serta fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya sebanyak 53.333 unit.
(4)
Komunikasi dan Informatika a. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai sekurang-kurangnya 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota. b. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serat optik nasional mencapai 50 persen.
RKP 2012
I.2-53
c. Lanjutan beroperasinya fasilitas jasa akses telekomunikasi di 33.186 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan di 5.748 desa ibukota kecamatan sebagai bagian dari program USO. (5)
Penataan Ruang a. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi rencana pembangunan, termasuk MP3EI, dengan RTR. b. Penyelesaian peraturan perundang-undangan amanat UU 26/2007, termasuk di dalamnya RTR Pulau, RTR KSN, RTRWP dan RTRWK, yang juga dilakukan dalam rangka menunjang paduserasi rencana pembangunan dan RTR.
Arah Kebijakan Secara umum arah kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan RPJMN 20102014 akan difokuskan pada: (i) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan (iii) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai SPM meliputi: 1.
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk menjamin keberlanjutan dan tingkat pelayanan transportasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
2.
Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna mendukung penurunan tingkat kecelakaan sebesar 50 persen dari kondisi saat ini, yang didorong melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3.
Penyediaan pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan dan public service obligation (PSO) untuk angkutan penumpang kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut;
4.
Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, operator dan pengguna), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;
5.
Pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6.
Penyediaan dan penambahan fasilitas dan peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal SAR dalam operasi penanganan kecelakaan transportasi dan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya. I.2-54 RKP 2012
7.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
8.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
9.
Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s melalui: (1) pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (2) pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku; dan (3) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan dan saluran pembawa air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan.
10.
Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air, dengan: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan pedoman teknis lainnya sebagai turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (2) meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (3) melanjutkan proses peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; 4) mempercepat penyelesaian rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air yang berbasiskan wilayah sungai, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten.
11.
Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, dengan: (1) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders); (2) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data antar seluruh stakeholders dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan dan penyebaran data dan informasi; dan (3) melakukan collecting, updating dan sinkronisasi data serta informasi secara rutin dari instansi/lembaga terkait.
12.
Menutup wilayah blank spot informasi melalui pemerataan penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika; serta peningkatan jangkauan dan mempertahankan keberlanjutan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perbatasan, perdesaan, terpencil, dan wilayah non komersial lain.
Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung sektor riil, dengan indikator presentase peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil meliputi: RKP 2012
I.2-55
1.
Pembangunan jalan lintas strategis nasional dan terintegrasi dalam suatu sistem transportasi nasional dan regional yang mampu menghubungkan wilayah-wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh, serta outlet-outlet (terminal, pelabuhan dan bandara) untuk meningkatkan perekonomian nasional;
2.
Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pertanian dan industri;
3.
Pengembangan sarana dan prasarana penghubung antar-pulau dan antarmoda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda;
4.
Pengembangan transportasi umum massal di wilayah perkotaan yang terjangkau dan efisien sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan;
5.
Memenuhi tuntuan kompatibilitas global yang menempatkan jaringan transportasi nasional sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dituntut memenuhi standar internasional.
6.
Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, dan penataan jaringan dan ijin trayek.
7.
Dalam upaya pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai, arah kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun 2012 diarahkan pada upaya pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui: (1) percepatan pelaksanaan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan; (2) memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan lahar sedimen untuk pemulihan pasca bencana Merapi dan Wasior; (3) mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir; (4) meningkatkan pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; (5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan 6) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sosial dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air
8.
Pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan kepada: (a) memperkuat konektivitas nasional secara virtual (virtual domestic connectivity) melalui pengembangan infrastruktur broadband nasional termasuk mendorong penetrasi broadband sebagai bentuk universal service melalui pemanfaatan ICT Fund dan mempercepat penetrasi siaran TV digital; (b) memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi pemerintah melalui pengembangan egovernment secara nasional; (c) meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah; dan (d) mendukung pengembangan industri manufaktur TIK dalam negeri.
I.2-56
RKP 2012
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan rakyat, pada RKP 2012 diupayakan beberapa inisiatif baru yang mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Program Klaster IV (6 Program +3). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundangundangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, (c) melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN. Strategi yang akan ditempuh adalah: (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik. Arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2012 adalah: (1) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007 antara lain penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Pangandaran-KalipuncangSegara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak), RTR KSN Candi Prambanan, RTR KSN Fasilitas Uji Terbang Roket dan Pengamat Dirgantara Pamengpeuk, RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat, RTR KSN Kawasan Toraja dan sekitarnya, RTR KSN KAPET Khatulistiwa, RTR KSN KAPET Batulicin, RTR KSN Taman Nasional Komodo, RTR KSN Tanjung Puting, RTR KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, dan RTR KSN Kawasan Timika, persetujuan substansi teknis RTRW untuk 184 kabupaten dan 52 kota; (2) penyerasian sasaran dan indikator rencana pembangunan (RKP, RPJMD dan RKPD) dengan indikasi program lima tahunan dalam RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK. Prioritas 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Sasaran Prioritas Sasaran pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 11,5 persen. RKP 2012
I.2-57
Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan investasi tersebut maka dilakukan upaya melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan logistik nasional, peningkatan infrastruktur dan energi melalui skema KPS, perbaikan sistem informasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Perbaikan kepastian hukum dilakukan melalui reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 50 kabupaten/ kota dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE di PTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP; pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Perbaikan logistik nasional dilakukan melalui pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kebutuhan dananya akan diupayakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Perbaikan sistem informasi tetap dilakukan melalui pengoperasian secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor. Hingga saat ini, uji coba pengoperasian NSW telah selesai dilaksanakan. Selain pengoperasian secara penuh NSW, percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan, juga terus dilakukan, yakni dengan implementasi Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang. Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan melalui pengembangan KEK dengan memfokuskan penetapan KEK di 5 lokasi sampai tahun 2012. Selain itu, diperlukan pula sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Sasaran ketenagakerjaan pada tahun 2012 adalah tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan hingga berkisar antara 6,4-6,6 persen. Untuk itu, arah kebijakan pada tahun 2012 adalah: (1) mempercepat proses penyempurnaan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) mendorong pencapaian proses negosiasi bipartit; (3) memperkuat kapasitas organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha; dan (4) memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dengan cara melakukan dialog tentang tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dukungan pertanahan untuk membangun iklim investasi dilakukan dengan sasaran: (1) terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia; (2) terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah; dan (3) tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas). Untuk itu arah kebijakannya adalah penataan dan penegakan hukum pertanahan sehingga dapat mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan, melalui kegiatan peta pertanahan 2.500.000 hektar, legalisasi aset tanah sebanyak 939.854 bidang, penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru dengan target: 2.791 kasus, serta I.2-58 RKP 2012
peningkatan akses layanan pertanahan melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di 419 kab/kota. Prioritas 8: ENERGI Sasaran Prioritas 1.
Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha
2.
Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 73,6 persen
3.
Meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 970 ribu barrel per hari
4.
Meningkatkan produksi gas bumi menjadi 1.404 ribu setara barel minyak per hari
5.
Meningkatkan produksi batubara menjadi 332 juta ton
Arah Kebijakan Arah kebijakan ketahanan dan kemandirian energi ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan energi yang bertumpu pada sebanyak-banyaknya kemampuan sumber daya dari dalam negeri untuk mendukung percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan yang ditempuh adalah (i) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi; (ii) meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur energi, termasuk infrastruktur BBM, gas, dan ketenagalistrikan; (iii) meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara untuk keperluan industri di dalam negeri; (iv) menerapkan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; dan (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan menyediakan subsidi energi tepat sasaran. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi adalah (i) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) terutama untuk peningkatan produksi di sumur-sumur yang sudah tua/marjinal; (ii) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi; (iii) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi, melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai, dan di daerah remote; (iv) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; dan (v) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Peningkatan pelayanan infrastruktur energi, termasuk infrastruktur BBM, gas, dan ketenagalistrikan dilakukan dengan (i) mengembangkan kilang dan depo BBM; (ii) membangun pipa transmisi dan distribusi gas; (iii) membangun pembangkit listrik, termasuk jaringan transmisi dan distribusinya; (iv) meningkatkan peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur energi; dan (v) melaksanakan penyediaan listrik hemat dan murah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka diversifikasi energi, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan gas dan batubara untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemanfaatan gas dan batubara RKP 2012
I.2-59
adalah (i) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; (ii) membangun Small Scale LNG Receiving Terminal guna menerima dan menimbun pasokan/ penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; (iii) membangun sistem jaringan distribusi gas (SPBG) untuk angkutan umum, dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; (iv) menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007; (v) mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; dan (vi) mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri. Inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan energi terbarukan adalah (i) memfokuskan pengembangan energi terbarukan (EBT) pada panas bumi, bio-energi, dan aneka energi baru terbarukan, seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, dan tenaga hidrogen; (ii) menerapkan subsidi (green subsidy) dengan memperlakukan harga khusus dan insentif pada EBT sehingga selisih harga EBT dan energi fosil bisa terjembatani; (iii) meningkatkan pemanfaatan sumber energi lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Desa Mandiri Energi (DME), baik DME BBN maupun DME non-BBN, termasuk di pulau kecil terluar. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan efisiensi dan subsidi tepat sasaran adalah (i) menerapkan audit energi dan mekanisme mandatori penghematan energi; (ii) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi aparat pemerintah dan masyarakat; (iii) mengembangkan industri peralatan hemat energi untuk industri dan gedung-gedung dan memfasilitasi pembentukan Energy Service Company (ESCO); (iv) melakukan pengaturan kembali subsidi BBM supaya lebih tepat sasaran, baik melalui scheme pembatasan penerima BBM bersubsidi, seperti angkutan umum, kendaraan roda dua, nelayan, dan sebagainya, maupun opsi kenaikan harga BBM, terutama Premium; (v) mensubtitusi BBM dengan bahan bakar gas (BBG); (vi) meningkatkan mutu pengawasan BBM yang beredar, baik kualitas maupun kuantitas, di dalam negeri; dan (vii) meneruskan konversi minyak tanah ke LPG serta menurunkan potensi kecelakaan penggunaan LPG. Prioritas 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada tahun 2012 dalam penanggulangan perubahan iklim, antara lain adalah: ( i ) terus dilakukannya upaya-upaya dalam mengurangi lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan; (ii) peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut; (iii) terus ditingkatkannya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu; (iv) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir; (v) evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L; (vi) dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim; (vii) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan daerah; (viii) penyusunan insentif ekonomi dan fiskal bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk berpartisipasi I.2-60
RKP 2012
dalam program penanganan perubahan iklim. Selain itu, Peraturan Presiden mengenai RAN-GRK akan segera ditetapkan yang akan menjadi peraturan payung bagi seluruh sektor, dan akan ditindaklanjuti dengan disusunnya pedoman untuk Rencana Aksi Daerah dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam pengendalian perbaikan kualitas lingkungan hidup, arah dan kebijakan yang akan dikembangkan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan, yang terutama difokuskan pada : (i) penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan; (ii) menekan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; (iii) penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. Terkait dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, arah dan kebijakan akan dikembangkan dengan: (i) melanjutkan proses internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan; (ii) menjabarkan hal-hal konkrit dalam pilar kerangka kelembagaan untuk mempercepat internalisasi 3 (tiga) prinsip pembangunan berkelanjutan; serta (iii) menyepakati ukuranukuran untuk pembangunan berkelanjutan yang tepat dan dapat digunakan baik di tingkat nasional dan daerah sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata di lapangan. Arah dan kebijakan untuk pembangunan sistem peringatan dini adalah: (i) mengembangkan produk peringatan dini gempa bumi dan tsunami; (ii) meningkatkan manajemen penanganan gempa bumi dan tsunami; (iii) pendirian stasium agroklimat di 11 provinsi; (iv) pemantauan kawasan perbatasan yang rawan bencana; (v) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (vi) meningkatkan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi melalui penambahan dan pembangunan jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; serta (vii) meningkatnya jumlah dan kemampuan akses informasi terkait perubahan iklim. Sehingga diharapkan pola pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah keberlanjutan (pro-environment) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Selanjutnya, arah dan kebijakan untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana adalah: (i) mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; (ii) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; (iii) mendorong keterlibatan dan partisipasi lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; (iv) peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan yang dilengkapi dengan peralatan dan logistik yang memadai; serta (v) percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Sedangkan terkait dengan penanggulangan bencana juga ditekankan pada upaya untuk menjaga keutuhan NKRI melalui: (i) pemetaan seluruh wilayah nasional termasuk wilayah rawan bencana; (ii) penyediaan peta rawan bencana bagi keperluan mitigasi bencana; (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan bencana di daerah terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dan mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; serta (iv) meningkatkan penanganan RKP 2012 I.2-61
kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah. Adapun strategi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial dilakukan dengan memprioritaskan tersedianya peta dasar dan tematik nasional baik di darat maupun di laut pada wilayah nasional yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona muka bumi secara massive; serta meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim serta bencana alam laut. Prioritas 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK Sasaran Prioritas Sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah: a. b. c.
Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,8 persen pada tahun 2012; Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 16.6 persen pada tahun 2012; dan Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 69.9.
Sedangkan sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan antara lain: a. b. c. d. e. f.
Terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan; Tercapainya kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian segmen batas darat, dengan prioritas batas negara antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan dan RI-Timor Leste di Provinsi NTT; Mulai menurunnya tingkat kejadian kegiatan ilegal secara gradual di seluruh kawasan perbatasan darat dan laut; Mulai meningkatnya akses masyarakat kepada sarana dan prasarana dasar, dengan prioritas 39 kecamatan perbatasan prioritas; Mulai meningkatnya pendapatan masyarakat dengan prioritas di 39 kecamatan perbatasan prioritas; Mulai terciptanya keterkaitan sistem produksi dan distribusi antara Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pusat kegiatan di kecamatan perbatasan sekitarnya dalam suatu sistem kawasan pengembangan ekonomi.
Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah meningkatkan sinergi antar sektor pembangunan dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut: a. b. c. d. I.2-62
Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; RKP 2012
e.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan adalah mengoptimalkan dan mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan kedaulatan wilayah NKRI dan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi melalui upaya-upaya strategis sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Peningkatan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti hasil-hasil perundingan perbatasan; Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; Peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.
Prioritas 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Kebudayaan Sasaran pembangunan kebudayaan yang menjadi prioritas nasional adalah (1) meningkatnya upaya pengelolaan terpadu cagar budaya dan museum; (2) meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (4) meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; dan (4) meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan. Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan kebudayaan adalah peningkatan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri bangsa. Inovasi Teknologi Sedangkan sasaran pembangunan iptek dalam rangka inovasi teknologi adalah meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Untuk itu arah kebijakannya adalah penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis.
RKP 2012
I.2-63
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Sasaran Prioritas Sasaran Pembangunan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah: a.
Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi.
b.
Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.
c.
Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.
d.
Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang.
Arah Kebijakan Arah kebijakan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah: a.
Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penangggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.
b.
Melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas.
c.
Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.
d.
Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia melalui peningkatan kerja sama multilateral di bidang kejahatan lintas negara dan terorisme.
e.
Peningkatan koordinasi penanganan perkara Tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil Tipikor diantara penegak hukum.
f.
Peningkatan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN Industri Pengolahan NonMigas Sasaran pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2012 adalah 6,3 persen. Untuk itu kebijakan industri pada tahun 2012 untuk tujuan jangka pendek diarahkan pada pengamanan pasar domestik dari produk impor serta berbagai upaya harmonisasi tarif. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang diarahkan pada revitalisasi industri penumbuhan I.2-64
RKP 2012
klaster industri berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan industri untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang difokuskan pada: (1) Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai rumpun (cluster) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional; dan (2) Penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi. Perdagangan Internasional Sasaran perdagangan internasional adalah meningkatnya angka pertumbuhan ekspor. Dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia melakukan multitrack strategy, yaitu strategi diplomasi di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui multitrack strategy ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral. Tenaga Kerja Indonesia Pada tahun 2012, diperkirakan TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah mencapai 700.000 orang. Sasaran yang ingin dicapai untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI adalah: (1) terselenggaranya sistem informasi layanan TKI (SIM TKI) yang mengintegrasikan sistem informasi yang dimiliki oleh K/L terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI; (2) tertanganinya seluruh pengaduan yang diterima oleh hotline service dalam waktu 2x24 jam; (3) terwujudnya pos pelayanan TKI di kecamatan di daerah-daerah kantong TKI; dan (4) terlaksananya revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaga penyelenggara pengiriman uang non-bank akan diformalkan agar proses transfer uang oleh TKI ke Indonesia (remitansi) menjadi lebih murah, efisien dan handal. Terkait dengan hal tersebut, akan ditetapkan UU Transfer Dana yang mengatur pengiriman uang hanya bisa dilakukan oleh perbankan atau lembaga non-bank yang berbadan hukum, dan tidak membolehkan dilakukan perorangan. PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Kepariwisataan Sasaran pembangunan kepariwisataan tahun 2012 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 7,5 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara 245 juta perjalanan; Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,50 juta orang; Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB menjadi 5,10 persen; Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi sebesar 5,76 persen; Meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 7,65 miliar; dan Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp. 171,00 triliun.
RKP 2012
I.2-65
Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan kepariwisataan adalah mendorong peningkatan penerimaan devisa dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi pariwisata bahari dan budaya, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kepemudaan dan Keolahragaan Sasaran pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang menjadi prioritas nasional pada tahun 2012, adalah: (1) meningkatnya character building, konsolidasi, dan revitalisasi gerakan kepemudaan dan kepramukaan; (2) meningkatnya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda; (3) meningkatnya pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (4) meningkatnya penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas nasional pembangunan pemuda dan olahraga adalah: (1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Kehidupan Beragama Sasaran pembangunan bidang agama adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang ditandai dengan: (1) terwujudnya harmoni sosial yaitu dengan meningkatnya pertemuan dan kerjasama antarumat beragama; dan (2) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yaitu pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. Arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah: (1) meningkatkan harmoni sosial antarumat beragama melalui sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, khususnya Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Rumah Ibadat dan SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, serta meningkatkan efektifitas FKUB; dan (2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar dengan menerapkan standar pelayanan minimum (SPM). Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sasaran pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak adalah tersusunnya kebijakan: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan korban perdagangan orang; penyusunan data gender; dan penghapusan kekerasan pada anak. Untuk itu arah kebijakannya adalah peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
I.2-66
RKP 2012
2.3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang Ekonomi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Politik Bidang Pertahanan dan Keamanan Bidang Hukum dan Aparatur Bidang Wilayah dan Tataruang Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2012. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2012 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengarustamaan ini, upaya-upaya mengatasi masalah dan tantangan pembangunan akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. RKP 2012 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan RKP 2012
I.2-67
anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. 2.3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah memberikan arahan yang jelas agar pembangunan selama 20 tahun kedepan dapat mencapai sasaran pokok yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional 2010-2014, yaitu: 1.
Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;
2.
Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3.
Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4.
Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
5.
Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.
perdagangan
Sesuai dengan titik berat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 sebagaimana di atas, maka berbagai strategi pembangunan wilayah tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka memperluas basis pertumbuhan, baik secara sektor maupun secara wilayah melalui pemantapan sinergi antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mensinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah namun juga tidak mengorbankan kepentingan nasional. Dalam mempercepat pembangunan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Selain itu, akan dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat pembangunan di beberapa wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya serta meningkatkan keterkaitan intrawilayah dan antarwilayah (domestic connectivity) melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan pada tahun 2012 ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah. Penyiapan RKP Tahun 2012 dilakukan untuk mempertahankan momentum pembangunan dan mendorong pembangunan yang I.2-68
RKP 2012
berkeadilan dengan tetap mengacu pada 11 prioritas dan empat jalur pembangunan: progrowth, pro-poor, pro-jobs, dan pro-environment. Selain itu, sesuai dengan strategi pengembangan wilayah tahun 2010-2014 terutama pada butir (1), (2) dan (3) seperti tersebut di atas, Pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 program utama yang meliputi 22 kegiatan utama pada 6 koridor ekonomi seperti yang sudah dijelaskan di atas. A)
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU-PULAU BESAR
Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, maka kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. (1)
Pengembangan Wilayah Sumatera
Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera dalam tahun 2012 diarahkan untuk menjadikan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutura, sawit dan karet, serta sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut yang dilakukan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut. Wilayah Sumatera juga diarahkan untuk mengembangkan (cluster) industri unggulan yang dilakukan dengan strategi mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi, sehingga wilayah Sumatera dapat diperhitungkan sebagai salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai sentra produksi dan industri unggulan, wilayah Sumatera perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan investasi di wilayah Sumatera. Dengan demikian, kebijakan pengembangan wilayah Sumatera juga perlu diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas legislasi, meningkatkan penegakan hukum, Hak Azazi Manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. Pembangunan wilayah Sumatera perlu dilakukan secara sinergis di berbagai sektor dengan tetap mengupayakan pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, pengembangan industri pariwisata alam dan budaya, pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi, penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera, pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN, peningkatan program penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional, dan pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas RKP 2012
I.2-69
pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Sumatera akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: kelapa sawit, karet, batubara, yaitu sebagai sentra produksi dan pengolahannya serta sebagai lumbung energi nasional. (2)
Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
Arah kebijakan pembangunan Wilayah Jawa-Bali di tahun 2012 ditujukan untuk tetap mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional yang akan dilakukan melalui berbagai upaya dengan menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan, serta menekankan juga pada pengembangan industri unggulan potensial di berbagai wilayah potensial di Jawa-Bali. Sementara itu dalam upaya percepatan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa-Bali akan dilakukan dengan strategi memantapkan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional; serta mengembangkan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Pengembangan wilayah Jawa-Bali tetap diarahkan untuk mendorong pembangunan wilayah Selatan Jawa melalui percepatan transformasi struktur ekonomi serta penguatan produktivitas ekonomi dan investasi. Sementara itu, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali perlu dikembangkan dengan pola distribusi penduduk yang lebih seimbang serta diikuti dengan fokus pada kebijakan pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Sementara itu, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia diarahkan sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Untuk mendorong perekonomian, wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mengembangkan jasa pariwisata dan meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk memperlancar arus barang dan jasa dengan mengutamakan pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung dan sumber daya air dan lahan. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidak akan terlepas dari dukungan pelaksanaan tata kelola yang baik, oleh karena itu penekanan upaya pemantapan tata kelola di Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 dilakukan melalui reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien; mengembangkan sistem pengurusan perizinan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kredibilitas lembaga hukum. Selain itu, diperlukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa wilayah di Jawa-Bali, khususnya bencana banjir, longsor dan gunung berapi serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Jawa dan Koridor Bali – Nusa Tenggara akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan yaitu: industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, perkapalan, alutsista, telematika, dan pariwisata sebagai pendorong industri dan jasa nasional serta sebagai pintu gerbang pariwisata nasional. I.2-70
RKP 2012
(3)
Pengembangan Wilayah Kalimantan
Pada tahun 2012, pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dilaksanakan dengan strategi pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional dilaksanakan dengan strategi pengembangan mengoptimalkan industri migas dan pertambangan, serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga tetap diarahkan untuk melanjutkan upaya pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri pariwisata alam dan budaya. Untuk memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah, diarahkan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Kalimantan sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga ditujukan untuk pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Terkait dengan upaya pemantapan tata kelola, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mengembangkan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, yaitu dengan upaya meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi, meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Kalimantan akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu kelapa sawit, batubara, alumina/bauksit, migas, perkayuan, dan besi baja sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta sebagai lumbung energi nasional. (4)
Pengembangan Wilayah Sulawesi
Pembangunan wilayah Sulawesi pada tahun 2012 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan, serta meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap. RKP 2012
I.2-71
Dalam upaya mengembangkan wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional, kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi juga perlu tetap memperhatikan pengembangan gugus industri unggulan wilayah, pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik melalui pengembangan integrasi sistem jaringan transportasi serta pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan. Untuk mendorong perekonomian Wilayah Sulawesi, pembangunan diarahkan untuk pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan memperkuat jalur wisata di wilayah Sulawesi serta jalur wisata dengan wilayah lainnya. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong dengan kebijakan pengurangan tingkat pengangguran dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan akses kesehatan dan pendidikan di beberapa wilayah di Sulawesi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Dalam bidang sarana dan prasarana, pengembangan diarahkan pada kebijakan di sektor energi yaitu meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik serta diversifikasi sumber energi primer. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal serta pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Dalam upaya pemantapan tata kelola di wilayah Sulawesi, arah kebijakan yang diambil yaitu penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas legislasi dan regulasi; penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Sulawesi akan dilaukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, dan migas sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. (5)
Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
Pembangunan wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 diarahkan untuk mengoptimalisasikan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, yang dilakukan dengan strategi mengembangkan sentra produksi rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan tangkap. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pengembangan komoditas unggulan tersebut, maka Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Nusa Tenggara, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari yang didorong oleh peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Nusa Tenggara. Sedangkan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja I.2-72
RKP 2012
berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 tidak terlepas dari upaya-upaya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara itu sendiri. Dalam upaya mendukung pemantapan tata kelola, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Bali – Nusa tenggara akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan yaitu: pariwisata, peternakan dan perikanan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan sebagai pendukung pangan nasional. (6)
Pengembangan Wilayah Maluku
Pengembangan Wilayah Maluku tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta diversifikasi produk untuk pasar dalam dan luar negeri, mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan penganekaragaman produk olahan kelapa dan mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Maluku, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari. Sedangkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Maluku dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam mendukung upaya pemantapan tata kelola, Wilayah Maluku diarahkan pada peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola yang akan dilakukan dengan strategi: meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Maluku juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan dan peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan serta percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, upayaupaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui RKP 2012
I.2-73
penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: perikanan dan nikel sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan, dan tambang nasional. (7)
Pengembangan Wilayah Papua
Pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dalam upaya mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang dilakukan dengan mengembangkan sentra produksi pertanian, perikanan laut, mengembangkan industri pengolahan perikanan laut, serta mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. Untuk mendorong perekonomian wilayah Papua serta untuk peningkatan ketahanan pangan, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, didalam upaya mendukung pemantapan tata kelola di Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dengan memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal, menghormati dan memperkuat lembaga adat, pengendalian HIV/AIDS serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Papua juga tetap diarahkan untuk pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan serta penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai dengan MP3EI pada Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: food estate (MIFEE), perikanan, tembaga, peternakan, migas dan nikel sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan, dan tambang nasional. B)
PENGEMBANGAN WILAYAH LAUT
Pengembangan wilayah laut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek geologi, oseanografi, biologi atau keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi. Pendekatan ini merupakan sinergi I.2-74 RKP 2012
dari pengembangan pulau-pulau besar dalam konteks pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah. Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Pada tahun 2012, pengembangan wilayah laut nasional diprioritaskan pada wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton dan Banda-Maluku, dengan tetap melanjutkan upaya pengembangan di wilayah pengembangan kelautan Sumatera, Malaka dan Jawa. Untuk meningkatkan pengembangan wilayah kelautan Makassar-Buton, arah kebijakan yang diambil yaitu optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi pengembangan: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, fokus prioritas pengembangan kelautan Banda-Maluku diarahkan untuk merintis pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan yang diambil adalah: (1) pengembangan sumber daya manusia berketrampilan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6) pengembangan wisata bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. C)
PENGEMBANGAN KAWASAN
Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, serta keterkaitan antara kota-desa; (2) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta (3) pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan rawan bencana. Pada tahun 2012, arah kebijakan pengembangan kawasan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;
RKP 2012
I.2-75
2.
Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan;
3.
Meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir);
4.
Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi;
5.
Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional;
6.
Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju;
7.
Mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.
I.2-76
RKP 2012
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro tahun 2010, perkiraannya pada tahun 2011, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2012, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2012 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.
3.1. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011 Secara garis besar, kondisi ekonomi makro tahun 2010 dan perkiraannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pertama, stabilitas ekonomi sepanjang tahun 2010 terjaga di dalam proses pemulihan ekonomi dunia. Dalam tahun 2010, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.087 per dolar AS atau menguat 12,6 persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya serta cadangan devisa mencapai USD 96,2 miliar, naik USD 30,1 miliar dibandingkan tahun 2009. Laju inflasi pada tahun 2010 terjaga sebesar 7,0 persen dengan harga-harga komoditi dunia yang mulai meningkat tajam dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Dalam tahun 2011, stabilitas ekonomi diupayakan tetap terjaga dihadapkan resiko eksternal terutama dari potensi krisis utang Eropa yang masih besar, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, resiko terkait dengan perubahan iklim global, serta dampak dari tsunami di Jepang. Kedua, ekonomi dalam tahun 2010 tumbuh 6,1 persen, lebih tinggi dari tahun 2009 (4,6 persen). Pertumbuhan ekonomi yang membaik didukung oleh investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Pada tahun 2010, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 8,5 persen; ekspor barang dan jasa naik 14,9 persen; dan konsumsi masyarakat meningkat 4,6 persen. Dalam tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,4 persen didukung oleh penguatan permintaan domestik yang lebih baik dengan berbagai resiko eksternal yang dihadapi. Ketiga, kualitas pertumbuhan ekonomi membaik dengan terjaganya stabilitas dan momentum pertumbuhan. Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen) atau berkurang 1,8 juta orang dibandingkan tahun 2009. Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 9,0 juta orang (7,9 persen) pada tahun 2009 menjadi 8,3 juta orang (7,1 persen) pada tahun 2010. Dalam tahun 2011, kualitas pembangunan diupayakan lebih baik.
RKP 2012
I.3-1
3.1.1. EKONOMI DUNIA Sampai dengan awal tahun 2011, pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 berlangsung lebih baik dari yang diperkirakan. Meskipun demikian, beberapa resiko yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi dunia tetap tinggi dengan masih besarnya kekuatiran terhadap krisis fiskal dan utang di Eropa, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk harga minyak mentah, memburuknya situasi politik di Korea, Afrika Utara, dan Timur Tengah, serta perubahan iklim global dan bencana alam di berbagai belahan dunia. Dalam keseluruhan tahun 2010, perekonomian dunia tumbuh 5,0 persen setelah turun 0,5 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi ini terutama didorong oleh percepatan ekonomi di kawasan Asia dan pemulihan ekonomi di kawasan Amerika Utara. Ekonomi Cina, India dan Jepang masing-masing tumbuh 10,3 persen, 8,7 persen dan 3,9 persen pada tahun 2010 setelah mengalami perlambatan dan penurunan pada tahun 2009. Ekonomi Amerika Serikat pada keseluruhan tahun 2010 tumbuh 2,9 persen setelah turun 2,6 persen pada tahun 2009. Pada triwulan I tahun 2011, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,3 persen (y-o-y), adapun ekonomi Cina tumbuh 9,7 persen pada periode yang sama. Sementara itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa berlangsung lambat dengan beberapa negara masih mengalami resesi dan kekuatiran terhadap utang yang besar. Dalam tahun 2010, ekonomi Kawasan Eropa tumbuh 1,7 persen setelah mengalami penurunan 4,1 persen pada tahun 2009. Sampai dengan triwulan IV/2010, ekonomi Yunani dan Irlandia masih mengalami resesi dengan beban utang dan defisit anggaran yang sangat besar. Stok utang Pemerintah Yunani mencapai 142,8 persen PDB pada tahun 2010 serta defisit anggaran Pemerintah Irlandia meningkat menjadi 32,4 persen PDB pada tahun 2010. Upaya untuk meningkatkan ketahanan fiskal di Kawasan Eropa diperkirakan membutuhkan waktu lama dan akan dicermati mengingat potensinya yang membahayakan bagi stabilitas keuangan global. Pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan perubahan iklim global mendorong permintaan terhadap komoditi dunia termasuk energi. Indeks harga komoditi non-energi terus meningkat sejak pertengahan tahun 2010 dan sudah melampaui tingkat harga pada pertengahan tahun 2008. Pada bulan Februari 2011, harga komoditi non-energi naik 43,0 persen (y-o-y) dan tetap tinggi hingga bulan April 2011 didorong oleh kelompok komoditi pangan dan komoditi bahan baku industri. Sejalan dengan kenaikan harga komoditi nonenergi, harga minyak mentah meningkat cukup tajam. Sejak bulan Oktober 2010, harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) meningkat di atas USD 90 per barel per bulan dan mencapai sekitar USD 116,2 per barel pada bulan April 2011. Selain didorong oleh permintaan yang meningkat, tingginya harga minyak mentah dunia juga didorong oleh kenaikan produksi minyak yang sangat terbatas dari negara-negara non-OPEC. Seiring dengan peningkatan harga komoditi dunia dan pemulihan ekonomi, inflasi di banyak negara meningkat cukup tajam. Laju inflasi Cina meningkat dengan 5,4 persen (y-oy) pada bulan Maret 2011. Demikian juga di banyak negara lainnya, termasuk negara maju, laju inflasi meningkat seperti pada pertengahan tahun 2008. Laju inflasi di Jepang pada bulan Maret 2011 mencapai 0,0 persen sedangkan laju inflasi di Kawasan Eropa pada bulan April 2011 mencapai 2,8 persen setelah masing-masing mengalami deflasi 1,7 persen dan inflasi 0,9 persen pada tahun 2009. Secara keseluruhan, inflasi di banyak negara kembali ke pola normal tahunan sebagaimana sebelum terjadi krisis keuangan global dan berpotensi lebih besar dengan meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah. I.3-2 RKP 2012
Guna mengatasi peningkatan laju inflasi, bank sentral di beberapa negara menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat. Sejak bulan Oktober 2010, Cina telah menaikkan suku bunga acuan empat kali hingga menjadi 6,3 persen pada bulan Februari 2011. Demikian pula dengan suku bunga di Korea dan India yang masing-masing mencapai 3,00 persen dan 6,0 persen pada bulan April tahun 2011, naik dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 2,0 persen dan 4,75 persen. Sementara itu negara-negara maju masih mempertahankan suku bunga rendah untuk membantu mendorong pemulihan ekonominya dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyesuaian guna mengendalikan ekspektasi inflasi yang tinggi. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global. Indeks harga saham di berbagai pasar bursa dunia meningkat. Indeks saham Dow Jones di Amerika Serikat mencapai 11.578 pada akhir bulan Desember 2010 dan terus meningkat hingga mencapai 12.811 pada bulan April 2011, lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 10.428. Demikian pula dengan indeks bursa FTSE 100 di London, Hang Seng di Hongkong serta STI di Singapura yang masing-masing mencapai 5.900, 23.035, 3.190 pada akhir bulan Desember 2010, naik dibandingkan akhir tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai 5.413, 21.873 dan 2.898. Hingga akhir bulan April 2011, indeks FTSE 100 di London, Hang Seng di Hongkong serta STI di Singapura masing-masing mencapai 6.070, 23.721, dan 3.180. Secara keseluruhan, ekonomi dunia pada tahun 2011 diperkirakan tumbuh 4,4 persen (IMF, World Economic Outlook, April 2011) didorong oleh ekonomi Asia yang tumbuh kuat dan ekonomi negara-negara maju yang pulih secara bertahap dengan berbagai resiko yang harus dicermati dan diantisipasi. 3.1.2. MONETER, PERBANKAN DAN PASAR MODAL Memasuki tahun 2010, kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Rata-rata bulanan nilai tukar rupiah menguat dari Rp 9.458 per USD pada bulan Desember 2009, menjadi Rp 9.027 per USD pada bulan April 2010. Pada bulan Mei 2010, rata-rata bulanan nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp 9.183 per USD akibat kekhawatiran krisis finansial di Eropa. Meredanya kekuatiran pada ketahanan fiskal di Eropa dan meningkatnya arus modal ke negara-negara emerging termasuk Indonesia selanjutnya menguatkan kembali rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah hingga mencapai Rp 9.018 per USD pada bulan Desember 2010. Secara keseluruhan tahun 2010, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.087 per USD atau menguat 12,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Dengan respon kebijakan moneter yang tepat, kinerja ekspor yang meningkat, serta arus masuk modal asing, nilai tukar Rupiah menguat menjadi Rp 8.574 per USD pada akhir bulan April 2011. Kenaikan harga komoditi dunia serta cuaca ekstrem pada beberapa wilayah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Laju inflasi pada bulan Januari 2010 mencapai 3,7 persen (y-o-y) dan terus meningkat hingga mencapai 6,4 persen (y-o-y) pada bulan Agustus 2010 didorong oleh kenaikan harga bahan makanan. Secara keseluruhan, laju inflasi pada tahun 2010 mencapai 7,0 persen (y-o-y) persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,8 persen. Dari sisi komponen pembentuknya laju inflasi tahun 2010 disebabkan oleh inflasi inti sebesar 4,3 persen, inflasi volatile foods RKP 2012
I.3-3
sebesar 17,7 persen dan inflasi administered prices sebesar 5,4 persen. Tekanan terhadap inflasi dari bahan makanan berlanjut hingga Februari 2011, namun kemudian terjadi panen raya padi/beras, sehingga pada bulan Maret dan April 2011 terjadi deflasi. Inflasi pada bulan April 2011 menurun menjadi 6,2 persen (y-o-y). Dengan tetap terjaganya kepercayaan terhadap Rupiah di tengah meningkatnya laju inflasi, dalam keseluruhan tahun 2010, Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga BI rate pada tingkat 6,50 persen. Terjaganya tingkat suku bunga BI rate sepanjang tahun 2010 memberikan ruang bagi perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga. Hingga Maret 2011, tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing mencapai 12,3 persen; 12,2 persen dan 14,8 persen turun dari 13,7 persen, 13,0 persen, dan 16,4 persen pada akhir tahun 2009. Menurunnya suku bunga pinjaman dan membaiknya perekonomian domestik mendorong kinerja penyaluran kredit perbankan. Hingga Maret 2011, penyaluran kredit meningkat hingga mencapai Rp1.835 triliun atau tumbuh 24,7 persen (y-o-y), terutama didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang masingmasing mencapai 26,8 persen, 27,0 persen, dan 20,5 persen (y-o-y). Peningkatan penyaluran kredit tetap didukung oleh kesehatan perbankan yang kuat. Hingga Februari 2011, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio – CAR) bank umum relatif terjaga dan mencapai 18,1 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah bank umum berhasil diturunkan dari 3,3 persen pada akhir tahun 2009 menjadi sekitar 2,6 persen pada akhir tahun 2010 yang merupakan tingkat terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pada awal tahun 2011, rasio kredit bermasalah sedikit meningkat dan mencapai 2,78 persen pada Februari 2011. Dalam rangka menjaga meningkatnya ekspektasi inflasi, sejak bulan Februari 2011, suku bunga acuan (BI rate) dinaikkan 25 bps menjadi 6,75 persen. Dalam keseluruhan tahun 2011, kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan yang sudah dicapai. Terjaganya stabilitas ekonomi dan meningkatnya kinerja pasar modal regional ikut mendorong kinerja pasar modal dalam negeri. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia meningkat dari 2.534,4 pada akhir tahun 2009 menjadi 3.703,5 pada akhir tahun 2010. Pada akhir bulan April 2011, indeks harga saham gabungan mencapai 3.824,1, naik 28,7 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 3.1.3. NERACA PEMBAYARAN. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan harga-harga komoditi dunia pada tahun 2010 mendorong penerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2010, total penerimaan ekspor mencapai USD 158,1 miliar, naik 32,1 persen dibandingkan tahun 2009. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 39,3 persen dan 30,7 persen. Terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan masyarakat meningkatkan kebutuhan impor. Dalam tahun 2010, pengeluaran impor meningkat menjadi USD 127,4 miliar, atau naik 43,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masingmasing naik sebesar 58,8 persen dan 38,9 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk I.3-4
RKP 2012
pendapatan dan transfer berjalan) yang mencapai USD 25,0 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2010 mencapai sekitar USD 5,7 miliar. Investasi langsung asing (neto) pada tahun 2010 mencapai surplus sebesar USD 10,6 miliar, lebih tinggi dari tahun 2009, didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 134,3 miliar. Arus masuk investasi portfolio (neto) meningkat mencapai USD 13,2 miliar, dengan investasi portofolio yang masuk sebesar USD 15,7 miliar. Dengan surplus investasi lainnya yang mencapai sebesar USD 2,2 miliar, neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2010 mengalami surplus sebesar USD 26,1 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2010 mencapai USD 96,2 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 7,0 bulan impor. Pada triwulan I/2011, penerimaan ekspor meningkat mencapai USD 45,7 miliar, sedangkan pengeluaran impor mencapai USD 37,3 miliar. Dengan defisit jasa-jasa yang termasuk pendapatan dan transfer berjalan yang tetap tinggi yaitu sebesar USD 6,5 miliar maka surplus neraca transaksi berjalan pada triwulan I/2011 mencapai USD 1,9 miliar, relatif sama dengan triwulan I/2010. Pada periode yang sama, arus masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung asing (neto) mencapai USD 3,0 miliar, sedangkan investasi berupa portfolio mencapai USD 3,6 miliar. Dengan investasi lainnya yang masih defisit, neraca transaksi modal dan finansial mencapai surplus USD 6,2 miliar. Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan I/2011 mecapai surplus USD 7,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I/2010. Cadangan devisa hingga akhir triwulan I/2011 mencapai USD 105,7 miliar dan terus meningkat hngga mencapai USD 113,8 miliar pada akhir bulan April 2011. Dalam keseluruhan tahun 2011, cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 123,7 miliar. 3.1.4. KEUANGAN NEGARA. Dalam tahun 2010, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian, baik melalui sisi penerimaan maupun dari sisi belanja dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Pendapatan negara dan hibah pada tahun 2010 mencapai Rp 1.017,1 triliun (15,8 persen PDB) atau meningkat 19,8 persen dibandingkan tahun 2009. Peningkatan pendapatan negara terus didukung oleh penerimaan pajak melalui penyempurnaan administrasi dan peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai langkah yang ditempuh, penerimaan perpajakan pada tahun 2010 mencapai Rp 744,4 triliun (11,6 persen PDB) atau menyumbang 73,4 persen dari total penerimaan dalam negeri. Di sisi pengeluaran, belanja negara tahun 2010 mencapai Rp 1.062,9 triliun (16,5 persen PDB). Realisasi ini lebih rendah Rp 63,2 triliun dibandingkan rencana APBN-P. Tidak terserapnya secara maksimal belanja negara disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat yang hanya mencapai Rp 718,2 triliun atau 91,9 persen dari APBN-P. Dalam belanja pemerintah pusat, peningkatan yang besar terjadi pada subsidi energi. Pada tahun 2010, subsidi energi meningkat menjadi Rp 140,0 triliun, dengan rincian Rp 82,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN, serta Rp 57,6 triliun untuk subsidi listrik. RKP 2012
I.3-5
Meningkatnya subsidi energi terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia dan konsumsi BBM bersubsidi sepanjang tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Dengan pendapatan negara dan hibah yang lebih baik dan penyerapan anggaran belanja yang lebih rendah, defisit anggaran menjadi lebih kecil dari yang direncanakan. Dalam tahun 2010, defisit anggaran mencapai 0,7 persen PDB atau sebesar Rp 45,8 triliun, lebih rendah dari APBN-P, yakni sebesar 2,1 persen PDB. Dengan perkembangan ini, stok utang pemerintah pada tahun 2010, turun menjadi 26,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya (28,4 persen). Dalam tahun 2011 kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mempercepat proses percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp 1.104,9 triliun (15,7 persen PDB), terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp 1.101,2 triliun dan hibah Rp 3,7 triliun. Dalam rangka memberikan dorongan kepada perekonomian, belanja negara pada tahun 2011 ditingkatkan sebesar Rp 103,5 triliun menjadi Rp 1.229,6 triliun (17,5 persen PDB), terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 836,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 393,0 triliun. Dengan perkembangan sisi penerimaan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2011 diperkirakan terjaga pada tingkat 1,8 persen PDB dengan pembiayaan defisit terutama dari sumber dalam negeri. 3.1.5. PERTUMBUHAN EKONOMI Stabilitas ekonomi yang pulih dari gejolak tahun 2008 serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong kegiatan ekonomi mampu memulihkan kembali momentum pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 perekonomian tumbuh sebesar 6,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,6 persen). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa dan investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing tumbuh sebesar 14,9 persen dan 8,5 persen. Konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 4,6 persen dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 0,3 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama nonmigas yang tumbuh sebesar 5,1 persen dan sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran; serta bangunan yang masing-masing tumbuh sebesar 13,5 persen; 8,7 persen, dan 7,0 persen. Adapun sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,9 persen dan 3,5 persen. Pada triwulan I 2011, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran; serta industri pengolahan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang masing-masing tumbuh sebesar 13,8 persen; 7,9 persen; dan 5,0 persen. Sedangkan sektor pertanian tumbuh sebesar 3,4 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa serta pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh masing-masing sebesar 12,3 persen dan 4,5 persen. Sejalan dengan investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat 7,3 persen, impor barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 15,6 persen. Adapun pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 3,0 persen (y-o-y). I.3-6
RKP 2012
Dengan membaiknya pemulihan ekonomi dunia dan penguatan ekonomi domestik, dalam keseluruhan tahun 2011, sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen diperkirakan tercapai. Dari sisi pengeluaran, investasi serta ekspor barang dan jasa terus didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masingmasing sebesar 10,5 persen dan 9,8 persen. Kegiatan ekonomi yang terus meningkat didukung oleh langkah-langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah masing-masing sebesar 5,2 persen dan 6,4 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh industri yang diperkirakan tumbuh 5,1 persen seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor; sektor pertanian yang tumbuh 2,8 persen; sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 2,4 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa yang meningkat masingmasing 8,5 persen; 7,3 persen; 8,8 persen; 13,4 persen; 6,3 persen; dan 6,2 persen. 3.1.6. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2010 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam tahun 2010,jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,3 juta orang (7,1 persen) dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen). Pada Februari 2011, jumlah pengangguran terbuka telah menurun menjadi 6,8 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 11,5 – 12,5 persen.
3.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2012 Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2012 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2011 dengan resiko yang tetap besar antara lain berasal dari kekuatiran yang masih besar terkait krisis fiskal dan utang di Eropa, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah, serta perubahan iklim global. Resiko global yang masih besar tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Dalam pada itu, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat. Secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 dapat ditingkatkan pada tahun 2012.
3.3. TANTANGAN POKOK Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.
RKP 2012
I.3-7
1.
MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
2.
MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
3.
MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.
3.4. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2012 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2012, yakni “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Buku I RKP tahun 2012.
3.5. SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2012 Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan 6,5 – 6,9 persen, mengarah pada 6,7 persen dan laju inflasi diperkirakan sebesar 5,0 – 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 6,4-6,6 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 10,5-11,5 persen pada tahun 2012. 3.5.1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBUTUHAN INVESTASI Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2012, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2011 (6,4 persen). Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar 11,5 persen dan 10,2 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 12,0 persen. Dalam keseluruhan tahun 2012, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,4 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen. I.3-8
RKP 2012
Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,2 persen. Adapun industri pengolahan diperkirakan tumbuh 5,6 persen didorong oleh industri nonmigas yang meningkat dengan 6,3 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 9,0 persen; 8,2 persen;8,9 persen;13,0 persen; 6,2 persen; serta 6,3 persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada tahun 2012 membutuhkan investasi sebesar Rp 2.875 triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 11,1 persen berasal dari pemerintah dan 88,9 persen dari masyarakat termasuk swasta. 3.5.2. MONETER Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 5,0 – 6,0 persen. 3.5.3. NERACA PEMBAYARAN Penerimaan ekspor tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar 12,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masing-masing naik 10,1 persen dan 13,5 persen. Sementara itu impor non-migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sebesar 16,0 persen dan 5,6 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 diperkirakan menurun menjadi USD 2,1 miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 20,1 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 13,0 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD 9,8 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD 2,8 miliar. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar USD 22,2 miliar dan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi USD 145,9 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 8,0 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. 3.5.4. KEUANGAN NEGARA Pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp 1.259,5 trilliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 997,0 trilliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 261,4 trilliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.370,5 trilliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 924,7 trilliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 445,8 trilliun. Dengan perkiraan penerimaan dan belanja tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2012, defisit APBN diperkirakan sekitar 1,4 persen PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 25,0 persen PDB pada RKP 2012 I.3-9
tahun 2012. 3.5.5. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar10,5-11,5 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,4-6,6 persen dari angkatan kerja. Dengan harapan ekonomi tumbuh sebesar 6,7 persen, maka secara ringkas gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. TABEL 3.1 GAMBARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2011 – 2012
PERTUMBUHAN EKONOMI (%) LAJU INFLASI (%) PENGANGGURAN TERBUKA (%) PENDUDUK MISKIN (%)
2009
2010
4,6 2,8 7,9 14,1
6,1 7,0 7,1 13,3
2011 Perkiraan 6,4 6,0 6,8 11,5-12,5
2012 Proyeksi 6,5 – 6,9 5,0 – 6,0 6,4 - 6,6 10,5 - 11,5
TABEL 3.2 GAMBARAN NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2011 – 2012 (USD MILIAR)
I.3-10
2009
2010
Transaksi Berjalan 10,6 Ekspor 119,6 - Migas 20,6 - Non-migas 99,0 Impor -88,7 - Migas -15,2 - Non-migas -73,5 Jasa-jasa*) -20,3 Transaksi Modal dan Finansial 4,9 Transaksi Modal 0,1 Transaksi Finansial 4,8 - Investasi Langsung (neto) 2,6 - Investasi Portfolio 10,3 - Investasi Lainnya (neto) -8,2 Total 15,5 Selisih Perhitungan -3,0 Neraca Keseluruhan 12,5 Cadangan Devisa 66,1 *) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer
5,7 158,1 28,7 129,4 -127,4 -25,4 -102,0 -25,0 26,1 0,0 26,1 10,6 13,2 2,2 31,8 -1,5 30,3 96,2
2011 Perkiraan 3,9 182,5 37,5 144,9 -148,2 -31,9 -116,3 -30,4 23,6 0,1 23,5 11,5 13,0 -1,0 27,5 0,0 27,5 123,7
2012 Proyeksi 2,1 205,8 41,3 164,5 -168,6 -33,7 -134,9 -35,1 20,1 0,1 20,0 13,0 9,8 -2,8 22,2 0,0 22,2 145,9
RKP 2012
3.6. PENDANAAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH Pendanaan melalui transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana transfer ke daerah ini merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Kebijakan pengalokasian dana ke daerah pada tahun 2012 masih melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya yaitu diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional di daerah. Sedangkan tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat, daerah dan antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal daerah; serta (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional dan meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. 3.6.1 DANA PERIMBANGAN Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, didefinisikan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, alokasi Dana Perimbangan dimaksudkan termasuk untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan nilainya menggunakan formula penghitungan tertentu. Pendelegasian tugas pada pemerintah daerah yang semakin besar dalam era desentralisasi berimplikasi pada peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang di dalamnya termasuk dana perimbangan. Untuk ini, peningkatan alokasi dana perimbangan perlu disertai peningkatan kualitas pengelolaannya. Langkah peningkatan kualitas tersebut antara lain melalui penyempurnaan formula penghitungan dan peningkatan koordinasi perencanaan dengan para pemangku kepentingan. Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dalam perencanaan penganggaran di daerah juga perlu mendorong penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Selain itu, ketepatan waktu dan kepastian nilai alokasi dana perimbangan untuk masing-masing daerah diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD yang berkualitas, efektif dan efisien. Dengan demikian ketidakpastian dalam perencanaan dan penganggaran APBD dapat dihindari. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. DAU merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang formula dan mekanisme pengalokasiannya diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan RKP 2012 I.3-11
Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurangkurangnya 26 persen pendapatan netto yang ditetapkan APBN. Penentuan besar dana yang mencakup ’kebutuhan fiskal daerah’ dalam rangka melaksanakan fungsi dasar layanan umum, harus mengacu pada tujuan desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di daerah. Sedangkan arah kebijakan DAU menekankan pada penyempurnaan mekanisme penetapannya agar mengurangi porsi/ unsur belanja pegawai sehingga tidak memicu inefisiensi pegawai pemerintah daerah ataupun memicu pendirian daerah otonom baru. Proxy variables dalam penghitungan ’kebutuhan fiskal’ terus disempurnakan agar semakin mendekati kebutuhan pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan) dan belanja infrastruktur sehingga menimbulkan multiplier effect yang signifikan. Arah kebijakan DAU adalah penyempurnaan formula alokasi melalui mekanisme peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan akurasi basis penghitungan, serta akuntabilitas pengguna dana DAU. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak penghasilan dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Setiap daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan DBH disertai dengan peningkatan efektivitas penggunaan dana tersebut. Arah kebijakan DBH adalah penyempurnaan formula alokasi DBH dan peningkatan ketepatan waktu penyaluran DBH. Langkah tersebut sejalan dengan RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien dan akuntabel. Perlu adanya suatu sistim atau peraturan yang menjadi landasan mekanisme, perhitungan, dan alokasi DBH sedemikian sehingga dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan atau kurang bayar DBH ke Daerah. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: a) Kriteria Umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur kekhususan daerah; c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator teknis yang didukung data-data teknis masing-masing bidang dan ditentukan oleh kementerian teknis. Secara umum, arah kebijakan DAK tahun 2012 adalah: (a) mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2012 termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan; (b) mendukung perencanaan DAK sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); dan (c) membantu daerahdaerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan terkait dengan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan DAK maka arah kebijakannya sebagai berikut: (i). menetapkan jumlah alokasi DAK harus jelas dan transparan serta menggunakan kapasitas fiskal sebagai dasar utama; (ii) I.3-12
RKP 2012
mewujudkan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel melalui penetapan alokasi DAK yang tepat waktu sebelum periode penyusunan rencana APBD di daerah dilakukan. (iii). meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga tepat sasaran dalam rangka mewujudkan outcome yang ditentukan; (iv) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD; (v). meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah; (vi) memberikan disinsentive bagi pengelola DAK di daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, sesuai peraturan yang berlaku; (vii) meningkatkan penyediaan data-data teknis yang terpercaya sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK; dan (viii). mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dekon dan tugas perbantuan kepada daerah sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan bidang DAK tahun 2012 ditentukan berdasarkan pada: (i) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional 2012; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 20102014 yang fokus pada outcome oriented dan (iii) penekanan pada klaster IV ( program pro rakyat). Selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan DAK yang sesuai dengan prioritas nasional, khusus dan untuk daerah tertentu, maka dalam RKP 2012 dilakukan pengelompokan (regrouping) bidang menjadi 12 (dua belas) Kelompok Bidang DAK. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan keterkaitan bidang DAK dengan (a). prioritas nasional, (b). pendekatan outcome serta (c). kedekatan substansi teknis. Dengan adanya pengelompokan ini maka dimungkinkan untuk membatasi penambahan bidang DAK terkecuali sesuai dengan prioritas nasional, pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK yang berdasarkan outcome serta meningkatnya koordinasi penyusunan petunjuk teknis oleh masing-masing kementerian teknis terkait sehingga tidak terjadi overlapping atau duplikasi.Meskipun dilakukan pengelompokan, namun tata kelola DAK yang selama ini sudah berjalan tidak berubah yaitu misalnya petunjuk teknis tetap dilakukan oleh masingmasing kementerian/ lembaga, tidak merubah mata anggaran dan seterusnya. Selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung tema RKP 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Kesejahteraan Rakyat”, maka terdapat 19 (sembilan belas) bidang DAK sebagai berikut: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7). Pertanian; (8) Infrastruktur Irigasi; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Infrastruktur Jalan; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Keselamatan Transportasi Darat; (13) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (14) Sarana Perdagangan; (15) Listrik Perdesaan; (16) Kehutanan; (17) Lingkungan Hidup; (18) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; dan (19) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. Arah kebijakan bidang-bidang DAK tersebut di atas sesuai dengan kelompok bidangnya adalah sebagai berikut: I.
Kelompok Bidang DAK Prasarana Pemerintah Daerah (PN: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) terdiri dari Bidang DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
Arah kebijakan Bidang DAK Prasarana Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun RKP 2012
I.3-13
2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan daerah non pemekaran tertentu dengan cara arah kebijakan umum adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Daerah Pemekaran dan Non Pemekaran tertentu. Lingkup kegiatannya adalah: Pembangunan kantor Bupati,Walikota, Setda, DPRD, Sekertariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor SKPD lainnya. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah Percepatan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan di daerah Pemekaran dan Non Pemekaran tertentu. II.
Kelompok Bidang DAK Pendidikan (PN: Pendidikan) terdiri dari Bidang DAK Pendidikan.
Arah kebijakan Bidang DAK Pendidikan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Lingkup kegiatannya adalah kegiatan di jenjang SD/SDLB pada tahun 2012 akan diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan. Pada jenjang SMP/SMPLB, kegiatan DAK bidang pendidikan akan difokuskan untuk:(1) Rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak sedang dan berat, membangun ruang kelas baru (RKB) untuk memenuhi kesenjangan antara jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah RK yang ada dan memenuhi target APK di tahun 2015; (2)Membangun ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan (3) Membangun ruang belajar lainnya termasuk penyediaan alat pendidikan untuk laboratorium IPA, komputer, bahasa, dan ruang ketrampilan/serbaguna.Sasaran tahun 2012 adalah untuk menunjang ketercapaian indikator pendidikan: (1) Persentase Kabupaten dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD ≥94% menjadi 82%; (2) Persentase Kota dengan APM SD ≥96% menjadi 80%; (3) Persentase Kabupaten dengan APK SMP ≥90% menjadi 73%; (4) Persentase Kota dengan APK SMP ≥115% menjadi 65,2%; (5) Meningkatnya persentase SD yang memiliki perpustakaan menjadi 64%; (6) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki perpustakaan menjadi 91,8%; (7) Meningkatnya APM jenjang SD/SDLB menjadi 85,1%; dan (8) Meningkatnya APM jenjang SMP/SMPLB menjadi 60,58%. III.
Kelompok Bidang DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (PN: Kesehatan) terdiri dari Bidang DAK Kesehatan dan Bidang DAK Keluarga Berencana
Arah kebijakan Bidang DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit, melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten dan Kota serta penyediaan obat dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat, terutama untuk pelayanan kesehatan I.3-14 RKP 2012
penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Peningkatan puskesmas mampu menjalankan persalinan normal; (b) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan/puskesmas mampu PONED, termasuk rumah dinas nakes terutama di DTPK; (c) Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas nakes; (d)Pembangunan Poskesdes; (2) Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi: (a) Pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas III RS; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD RS; (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah; (3) Pelayanan kefarmasian, meliputi: (a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; (b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten dan kota, dan (c) Pembangunan baru instalasi farmasi gugus pulau/satelit dan sarana pendukungnya. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 86 puskesmas; (2) Persentase puskesmas mampu PONED 80%; (3) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 9.236 puskesmas; (4) Persentase RS kabupaten dan kota yang melaksanakan PONEK 90%; (5) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Jamkesmas 85%; (6) Pembangunan Poskesdes sebanyak 3.000 Poskesdes; (7) Mendukung persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 90%. Arah kebijakan Bidang DAK Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (3) sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; serta (4) sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; dan (5) sarana pengolahan data dan informasi. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Penyediaan sarana mobilitas (motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi (Personal computer) bagi PKB/PLKB/PPLKB. Personal computer tersebut akan ditempatkan di kantor kecamatan. Penyediaan sarana tersebut pada dasarnya untuk mendukung semua kegiatan prioritas RKP 2012, mengingat PKB/PLKB/PPLKB merupakan petugas KB di lini lapangan (desa/kelurahan dan kecamatan) yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, pendataan, dan pelaporan rutin, serta pengembangan program KB di wilayah kerjanya; (2) Pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implant Kit, IUD Kit) dan sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN) dan pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya (1) penyediaan pelayanan KB berkualitas, khususnya kontrasepsi gratis bagi peserta KB miskin; (b) peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah; dan (c) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana program KB; (3) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan Public Adress dan KIE Kit dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya (a) intensifikasi pelaksanaan advokasi dan KIE Program KB Nasional, (b) penguatan jejaring operasional lini lapangan, dan (c) peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (4) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (5) Penyediaan Sarana Kerja PPLKB/PLKB/PKB dimaksudkan untuk mendukung kegiatan RKP 2012
I.3-15
prioritas RKP 2012 dalam upaya peningkatan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan; (6) Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya pembinaan tenaga lini lapangan KB dan KIE program KB. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Terpenuhinya kekurangan sepeda motor bagi PPLKB sebanyak 1.447 unit; (2) Terpenuhinya kekurangan sepeda motor bagi PLKB/PKB sebanyak 1.518 unit; (3) Terpenuhinya kekurangan mobil pelayanan KB sebanyak 151 unit; (4) Terpenuhinya kekurangan mobil penerangan sebanyak 82 unit; (5) Terpenuhinya sarana IUD Kit sebanyak 3.862 set;Terpenuhinya sarana Implant Kit sebanyak 5.305 set; (6) Terpenuhinya sarana Obgyn Bed sebanyak 2.753 unit; (7) Terpenuhinya sarana bina keluarga balita (BKB) Kit sebanyak 10.807 set; (8) Terpenuhinya sarana public adress sebanyak 992 unit; (9) Terpenuhinya sarana komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Kit sebanyak 10.069 set; (10) Terbangunannya gudang alat/obat kontrasepsi sebanyak 100 unit; (11) Terbangunnya balai penyuluhan KB tingkat kecamatan sebanyak 339 unit; (12) Terpenuhinya sarana kerja PPLKB/PLKB/PKB sebanyak 7.420 set; dan (13) Terpenuhinya Personal Computer sebanyak 3.878 unit bagi PPLKB/PLKB/PKB. IV.
Kelompok Bidang DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi (PN: Kesehatan) terdiri dari Bidang DAK Infrastruktur Air Minum dan Bidang DAK Sanitasi.
Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Air Minum adalah meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan; (2) Pemasangan master meter untuk masyarakat MBR perkotaan; (3) Peningkatan pelayanan air minum di lokasi rawan air dan/atau terpencil. Sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pelayanan air minum melalui penambahan SR sebanyak 100.000 unit dan 200 lokasi rawan air/atau terpencil. Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Sanitasi adalah untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi. Lingkup kegiatannya adalah pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle), dan pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan, ecodrainage, drainase skala kawasan. Sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pelayanan sanitasi bagi 200.000 jiwa penduduk. V.
Kelompok Bidang DAK Pertanian dan Irigasi (PN: Ketahanan Pangan) terdiri dari Bidang DAK Pertanian dan Bidang DAK Infrastruktur Irigasi
Arah kebijakan Bidang DAK Pertanian adalah untuk mendukung pengamanan dan peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Perluasan Areal Pertanian; (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air; (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan; (4) Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat dan atau Gudang Pangan Pemerintah; (5) Pembangunan / Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan penyediaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan; (6) Penyediaan I.3-16
RKP 2012
Prasarana dan Sarana Balai Perbenihan/ Perbibitan Kabupaten/Kota untuk Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perekebunan/ Peternakan; (7) Pembangunan/ Rehabilitasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan; (8) Penanganan pasca panen Sasaran tahun 2012 adalah perluasan areal pertanian sebesar 46,3 ribu ha; optimasi jaringan irigasi tersier (JITUT, JIDES, TAM) sebesar 100 ribu ha; penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan dalam bentuk Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi sepanjang 2 ribu km, optimasi lahan 3,9 ribu ha, dan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 100 unit; penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat dan atau Gudang Pangan Pemerintah sebanyak 360 unit; pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian / Kecamatan sebanyak 412 unit; penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan kabupaten/kota untuk tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan/peternakan sebanyak 825 unit; pembangunan/ rehabilitasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan sebanyak 412 unit. Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Irigasi adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan target “Surplus Beras Minimal 10 juta ton dalam jangka waktu 5-10 tahun”. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Fokus kepada rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala; (2) Selanjutnya, dalam rangka mendukung upaya pemenuhan Direktif Presiden Surplus 10 juta ton, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tahun 2012 diarahkan untuk fokus kepada peningkatan/ pembangunan jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terhadap pemenuhan target nasional tersebut; (3) Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tahun 2012 sesuai dengan pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Sasaran tahun 2012 adalah bahwa sesuai dengan skenario hasil exercise upaya pencapaian Direktif Presiden “Surplus beras 10 juta ton per tahun”, dukungan tambahan produksi beras yang diharapkan dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah pada tahun 2013 adalah sebesar 1.17 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang ditempuh melalui perbaikan dan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi seluas 800 ribu ha di tahun 2012 dengan kebutuhan anggaran DAK Bidang Infrastruktur Irigasi ideal sebesar Rp 4.4 triliun. Namun demikian mengingat pengalaman pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tahun sebelumnya, maka sasaran yang diusulkan pada tahun 2012 adalah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan irigasi pada ± 450 ribu ha daerah-daerah irigasi yang lokasinya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran DAK Bidang Irigasi sebesar Rp 2.52 triliun dan perkiraan tambahan kontribusi beras pada tahun 2013 sebesar 0.67 juta ton GKG atau separuh dari tambahan produksi beras yang diharapkan (1.17 juta ton). Namun demikian apabila pagu DAK Bidang Irigasi Tahun 2012 sama dengan alokasi Tahun 2011, maka diperlukan penyesuaian indikator output. VI.
Kelompok Bidang DAK Kelautan dan Perikanan (PN: Ketahanan Pangan) terdiri dari Bidang DAK Kelautan dan Perikanan.
Arah kebijakan Bidang DAK Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan RKP 2012 I.3-17
prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan). Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; (3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil; (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan; (7) Pengembangan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Berkembangnya kawasan Minapolitan; (2) Tertatanya saluran irigasi dan tambak tersier di kabupaten/kota, serta berfungsi secara optimal; (3) Meningkatnya fasilitas dan beroperasinya balai benih ikan dan balai benih udang, serta meningkatnya kemampuan unit perbenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI; (4) Berkembangnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan beroperasinya PPI yang telah dibangun (sekurang-kurangnya untuk kapal 3 GT); (5) Mengoptimalkan struktur armada penangkapan ikan, dan meningkatnya penggunaan sarana penangkapan ikan yang ekonomis dan ramah lingkungan, termasuk terbangunnya 125 unit kapal penangkap ikan > 30 GT; (6) Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan cold chain system; (7) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (8) Meningkatnya sarana prasarana dasar, perikanan dan wisata bahari di pulau-pulau kecil; (9) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai; (10) Tersedia dan beroperasinya sarana pengolahan data dan statistik yang memadai di kabupaten/kota. VII.
Kelompok Bidang DAK Infrastruktur Jalan, Keselamatan Transportasi Darat dan Transportasi Pedesaan (PN: Infrastruktur) terdiri dari Bidang DAK Infrastruktur Jalan, Bidang DAK Keselamatan Transportasi Daratdan Bidang DAK Transportasi Pedesaan.
Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Jalan adalah membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang terintegrasi di bidang jalan. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota; (2) Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota; (3) Pembangunan jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (1) Meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 49,3 % menjadi 51,4 % mantap; (2) Meningkatkan kondisi jalan kabupaten/kota dari 53,5 % menjadi 54,0 % mantap. Arah kebijakan Bidang DAK Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi “road map to zero accident”. Lingkup kegiatannya adalah pengadaan dan pemasangan fasilitas dan peralatan keselamatan jalan, meliputi: (1) Rambu jalan; (2) Marka jalan; (3) Pagar pengaman jalan; (4) Alat pengatur I.3-18 RKP 2012
isyarat lalu lintas; (5) Paku Jalan; (6) Delienator. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah menekan laju angka kematian dari 5,8% hingga 3,4% per tahun selama 5 tahun ke depan. Arah kebijakan Bidang DAK Transportasi Perdesaan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan; (2) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); (3) Mendukung keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasionalisasi angkutan perdesaan sesuai masa umur ekonomis. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Jalan Poros Desa: Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT); (2) Angkutan Perdesaan : Pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiber glass dan bus potong. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi desa. VIII.
Kelompok Bidang DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN: Infrastruktur) terdiri dari Bidang DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Arah kebijakan Bidang DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota. Lingkup kegiatannya adalah untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) meliputi penyediaan sarana dan prasarana air minum, sarana septik tank komunal, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kriteria jumlah unit minimum yang akan diatur kemudian di dalam juknis, jaringan distribusi listrik, dan penerangan jalan umum. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah terfasilitasinya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman sebanyak 24.600 unit (catatan: termasuk asumsi peningkatan proporsional alokasi di 2012). IX.
Kelompok Bidang DAK Perdagangan (PN Iklim Investasi dan Iklim Usaha) terdiri dari Bidang DAK Perdagangan.
Arah kebijakan Bidang DAK Perdagangan adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerahdaerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pembangunan dan RKP 2012
I.3-19
pengembangan pasar tradisional; (2) Peningkatan sarana metrologi legal; dan (3) Pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (1) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional sebanyak 246 unit; (2) Peningkatan sarana metrologi legal yang terdiri dari peningkatan jumlah unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP sebanyak 35 unit dan peningkatan jumlah pos ukur ulang sebanyak 75 unit; serta (3) Pembangunan Sarana Gudang dalam kerangka Sistem Resi Gudang (termasuk perlengkapannya) sebanyak 20 unit. X.
Kelompok Bidang DAK Listrik Perdesaan (PN: Energi) terdiri dari Bidang DAK Listrik Perdesaan.
Arah kebijakan Bidang DAK Listrik Perdesaan adalah untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi : (1) Pembangunan PLTMH baru; (2) Rehabilitasi PLTMH yang rusak; (3) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat (komunal), tidak dapat dialokasikan untuk Solar Home System (SHS); (5) Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Angin-Surya). Lingkup kegiatannya adalah Pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik perdesaan sebesar kurang lebih 1,5 MW. XI.
Kelompok Bidang DAK Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (PN: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) terdiri dari Bidang DAK Kehutanan dan Bidang DAK Lingkungan.
Arah Kebijakan Bidang DAK Kehutanan adalah untuk fungsi DAS dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah, dan air. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Rehabilitasi Hutan produksi, hutan lindung, lahan kritis, Tahura dan Hutan Kota; (2) Sarana dan prasarana pengamanan hutan; (3) Sarana dan prasarana Tahura; (4) Sarana dan prasarana KPH; (5) Sarana dan prasarana penyuluhan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Terehabilitasinya lahan kritis, hutan lindung, Taman Hutan Raya, dan hutan kota, serta kawasan mangrove yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah seluas 33.000 ha; (2) Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan; (3) Tersedianya sarana dan prasarana KPH; (4) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan. Arah kebijakan Bidang DAK Lingkungan Hidup adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yaitu penurunan beban pencematan dan tingkat polusi sebesar 50 persen melalui pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah, serta mendukung pemenuhan SPM bidang lingkungan hidup daerah. Disamping itu juga diarahkan untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Lingkup kegiatannya adalah (1) Pemantauan kualitas air, melalui kegiatan-kegiatan: (a) Pembangunan gedung laboratorium; (b) Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air; (c) Pembangunan laboratorium bergerak; (d) Kendaraan operasional; (2) Pengendalian pencemaran, melalui kegiatan: Penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kehati, I.3-20
RKP 2012
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah; (3) Pengendalian polusi udara melalui kegiatan-kegiatan: pengadaan alat pemantau kualitas udara; (4) Perlindungan sumber daya air, melalui kegiatan-kegiatan: (a) Penanaman di luar kawasan hutan; (b) Pengadaan papan informasi. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah mendukung penurunan beban pencemaran air, penurunan polusi sebesar 50%, serta mendukung penurunan emisi GRK. XII.
Kelompok Bidang DAK Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (PN: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik) terdiri dari Bidang DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dan Bidang DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.
Arah kebijakan Bidang DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2012 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya. Kegiatan ini disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan DAK jalan, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian PU, serta APBD; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBD; (3) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. Kegiatan ini disinergikan dengan pelaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan dan APBD. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi pada kecamatan terluar perbatasan prioritas di 25 kabupaten yang diselenggarakan melalui keterpaduan dengan berbagai sumber pendanaan pembangunan lainnya (DAK bidang lain, APBN K/L, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan) khususnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas transportasi. Arah kebijakan Bidang DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Lingkup kegiatannya meliputi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, yang terdiri dari: (1) Penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak RKP 2012 I.3-21
ditangani Kementerian Perhubungan; (3) Penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro; (4) Pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian; dan (5) pembangunan/rehabilitasi jembatan antar desa. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal dengan didukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan lintas sektor baik yang berasal dari sumber pendanaan DAK dan juga sumber pendanaan pembangunan lainnya. 3.6.2 DANA OTONOMI KHUSUS Alokasi atas Dana Otonomi Khusus berlandaskan atas beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang, serta UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus. Besar Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mencapai 2 persen dari total DAU nasional. Basis penghitungan atas alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk kabupaten, kota dan provinsi adalah jumlah kampung secara proporsional. Dana Otsus Aceh diberlakukan selama 20 tahun sejak tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemanfaatan Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota. Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 mengarahkan pemanfaatan Dana Otsus Aceh bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
I.3-22
RKP 2012
BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN
BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2012 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah NonDepartemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2012 sebagai berikut: 1.
Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya;
2.
RKP Tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2012, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut: a)
RKP 2012
Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka I.4-1
b)
c)
d)
3.
Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2012 sebagai berikut: a)
b)
c)
d)
4.
I.4-2
regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah; Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, ataupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat; Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2012; RKP 2012
5.
Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsipprinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
6.
Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
7.
Pada akhir tahun anggaran 2012, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturanperaturan lainnya;
8.
Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RKP 2012
I.4-3
MATRIKS PRIORITAS NASIONAL
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 1
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
Tema Prioritas
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik
Penanggungjawab
Wakil Presiden
Bekerjasama dengan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (6)
Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya
50%
1,13
Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
50%
I. I.1
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pengembangan kebijakan koordinasi dan evaluasi program kelembagaan
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya
Jumlah peraturan / kebijakan mengenai Pedoman Umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan instansi vertikal
1.L-1
Sosialisasi 1 Perpres
Kemen PAN dan RB
No. (1) I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra
Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
SASARAN (3) Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra
Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
(5) 50%
Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
50%
Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya.
50%
Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
50%
Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya.
50%
Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya
50%
Persentase K/L yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan
75%
1.L-2
PAGU TAHUN 2012 (6) 1,10
INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen PAN dan RB
50% 1,8
Kemen PAN dan RB
1,0
Kemen PAN dan RB
1,0
Kemen PAN dan RB
8,55
Kemen PAN dan RB
50%
50% 50% 50%
50% 85% 5
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1) I.7
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat
(3) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di pusat
(4) Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Persentase jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim qality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi
I.8
Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah
Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
I.9
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat
Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
I.8
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah
Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim qality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB II.
PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP
II.1
Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP
Meningkatnya pemenuhan peraturan perundang- undangan serta kemutakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum
Persentase pemenuhan jumlah peraturan perundang-undangan serta kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum
1.L-3
TARGET TAHUN 2012 (5) 20 80% 100% 100% 40% Pemda 70% Pemda 33 Prov, 250 Kab/ Kota 5 Pemda 29 KL 100% 2 3 3
PAGU TAHUN 2012 (6) 1,68
INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen PAN dan RB
1,37
Kemen PAN dan RB
1,11
Kemen PAN dan RB
1,85
Kemen PAN dan RB
3 2
70%
15
Kemen KP
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (6)
Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintah daerah I diterapkan oleh Daerah
8 SPM
4,0
Kementerian Dalam Negeri
Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintahan daerah II
7 SPM
4,0
Kementerian Dalam Negeri
Persentase daerah otonom baru (<3tahun) yang dievaluasi
100%
2,5
Kementerian Dalam Negeri
Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007.
100%
Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan pemerintah
0 (nol) 1,2
Kementerian Dalam Negeri
III.
PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
III.1
Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I
III.2
Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II
III.3
Penataan daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD
IV IV.1
IV.2
IV.3
Meningkatnya Implementasi urusan pemerintahan daerah I dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah II dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daeah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian / pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan
Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah
Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD Penetapan APBD secara tepat waktu Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki
Persentase daerah yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK
80% 80%
Jumlah kebijakan /regulasi/pedoman di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya
2 Permendagri
Persentase Daerah Provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung Persentase belanja modal terhadap total belanja APBD Provinsi (Provinsi) APBD yang disahkan tepat waktu. Persentase daerah Provinsi yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan
50%
3,2
Kementerian Dalam Negeri
28% 80% 50%
7,7
Kementerian
1.L-4
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(2)
(3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu
(1) Keuangan Daerah
INDIKATOR (4) penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya dari pencapaian status WTP
(5)
Persentase penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Provinsi) yang disahkan secara tepat waktu.
70%
V.
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
V.1
Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundangundangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah 1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
V.2
Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD
VI. VI.1
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
VI.2
Pengembangan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur
Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur
TARGET TAHUN 2012
70% 4 100% 100% 100%
23,9
Kemenkeu
80%
3,0
Kemen PAN dan RB
2,56
Kemen PAN
1. 2. 3. 4. 5.
Persentase instansi yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat
Tersusunnya Laporan mengenai PNS Nasional Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (SDM Aparatur Negara
Laporan mengenai PNS Nasional Jumlah (UU) kebijakan tentang manajemen kepegawaian (SDM Aparatur Negara)
1.L-5
(7) Dalam Negeri
Kemenkeu
100% 100%
Tersusunnya data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat
INSTANSI PELAKSANA
11,7
1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 3. Indeks kepuasan pengguna layanan
Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan Rata-rata persentase realisasi janjai layanan unggulan Persentase evaluasi Perda PDRD sesuai rencana
PAGU TAHUN 2012 (6)
4
1 1 UU
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sasaran kinerja pegawai (SKP)
(5) 50%
VI.3
Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur
(3) Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP) Tersusunnya PP tentang remunerasi SDM Aparatur Tersusunnya kebijakan tentang sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS
Persentase (%) Instansi yang mendapatkan sosialisasi kebijakan (PP) tentang Remunerasi SDM Aparatur Persentase (%) Instansi yang mendapatkan sosialisasi Kebijakan (PP) tentang sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS
70%
VII VII.1
VIII VIII.1
IX IX.1
PAGU TAHUN 2012 (6)
INSTANSI PELAKSANA (7) dan RB
2,55
Kemen PAN dan RB
3.000 perda
1,6
Kemendagri
Kemenkumham
30%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.
Jumlah perda yang dikaji
Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.
Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi,Kab/Kota yang Dipetakan dan Dipublikasikan Peraturan Daerahnya Dalam Sistem Informasi Peraturan Daerah yang Akurat dan Up To Date Sesuai Dengan Rencana dan Permohonan Fasilitasi Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya
60%
0,3
60%
0,7
60%
0,4
60%
0,4
Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi Persentase instansi (pusat dan daerah) yang telah mendapatkan sosialisasi
80% 100%
2,55
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pengembangan kebijakan dan evaluasi program
Terlaksananya sosialisasi UU Nomor 25 tahun 2009 dan peraturan
1.L-6
Kemen PAN dan
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
INDIKATOR
pelayanan publik
(3) pelaksanaannya ( PP)
(4) Persentase implementasi instansi pusat dan daerah
IX.2
Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian
Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP
Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)
IX.3
Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik
Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Pelayanan yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi Persentase Unit Pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian
X X.1 XI XI.1
XI.2
(2)
SASARAN
TARGET TAHUN 2012 (5) 30% Pusat 30% Daerah 80%
250 Unit Pelayanan 70%
PAGU TAHUN 2012 (6)
INSTANSI PELAKSANA (7) RB
2,55
Kemen PAN dan RB
2,15
Kemen PAN dan RB
PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan
Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.
Intensifikasi clerance rate rata rata seluruh tindak pidana
POLRI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara.
Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.
Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara
Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.
Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diregistrasi/Diidentifikasi Secara Tepat Waktu dan sesuai standar
80%
0,3
Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diamankan dan Dipelihara Sesuai standar Persentase (%) Mutasi dan Penghapusan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tepat Waktu dan Akuntabel
80%
0,3
80%
0,4
Persentase (%) Rutan dan Lapas yang Memenuhi Standar Hunian dan Keamanan Persentase (%) Menurunnya Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasyarakatan di UPT Pas
20%
0,4
4%
0,4
1.L-7
Kemenkumham
Kemenkumham
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4) Persentase (%) Pengaduan Masyarakat Maupun Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Ditindaklanjuti Secara Cepat dan Tepat Persentase (%) Tindak Lanjut Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasyarakatan di UPT PAS Persentase (%) Tahanan dan Narapidana yang Teregistrasi dan Terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Tahanan yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Hukum Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Program Reintegrasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel
(5) 70%
PAGU TAHUN 2012 (6) 0,3
60%
0,3
72%
0.3
70%
0.2
70%
0.1
Persentase (%) Narapidana yang Terserap di Kegiatan Kerja Sesuai Program Kegiatan Kerja Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian Sesuai dengan Program pembinaan kepribadian
75%
0.4
80%
0.2
72%
0.4
70%
0.2
70%
0.5
70%
0.5
80%
0.3
XI.3
XI.4
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.
Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak.
Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.
Penyeleggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas.
Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Teregistrasi dan terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendidikan dan Reintegrasi Sesuai dengan program pendidikan dan reintegrasi Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendampingan dan Pembimbingan Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembimbingan dan Pengawasan Sesuai dengan program pembimbingan dan pengawasan Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Litmas Secara Tepat Waktu dan Akuntabel
1.L-8
TARGET TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA (7)
Kemenkumham
Kemenkumham
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (6)
Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.
Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.
65%
0,3
Kemenkumham
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.
35%
0,3
Kemenkumham
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.
63%
0,3
95%
4,3
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian.
95%
5.0
XII
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.
XII.2
Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM. Kegiatan Pendidikan Kedinasan.
XII.4
XIII XIii.1
XiV XiV.1
(7)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
XII.1
XII..3
INSTANSI PELAKSANA
Kemenkumham Kemenkumham
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENKUMHAM. Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus.
Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham
Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu
60%
3,1
Kemenkumham
100%
4
Kemenkumham
100%
1
96%
7.4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKUMHAM. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.
Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham
Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Kaderisasi Berkesinambungan dan Pegawai yang Memperoleh Pengembangan Karir Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Alokasi Sdm Profesional Sesuai Kebutuhan dan Persentase (%) Pegawai yang Memperoleh Promosi Secara Tepat Waktu Persentase (%) Kelengkapan Data Pegawai Secara Up-To-Date, Akurat dan On Line
1.L-9
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4) Persentase (%) Administrasi Biro Kepegawaian yang Akuntabel dan Persentase (%) Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Sikap Mental Sesuai Kebutuhan Persentase (%) penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan peresentase penyelesaian permohonan pegawai
XV XV.1
XV..2
XVI XVI.1
XVII XVII.1
(5) 96%
PAGU TAHUN 2012 (6) 9.7
96%
0.7
79 30 800 200 200
9,2
TARGET TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim
Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim
Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim
Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi KY dan diajukan ke DPR Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara Jumlah peradilan yang diberi penghargaan % laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik
7 4 75% 12
Komisi Yudisial
7,9
Komisi Yudisial
3,1
MA-RI
7.07
KPK
200 35
PROGRAM: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA MA-RI Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan
Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.
100 laporan
PROGRAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Penyelidikan
Kasus Potensial (Kasus) Kasus Solid (Kasus)
1.L-10
70 40
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) XVII.2
(2) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
XVII.3
Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi
XVII.4
SASARAN (3) Penyidikan Penuntutan Eksekusi
Korsup Penindakan
XVII.5
Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK Pengelolaan LHKPN
XVII.6
Pengelolaan Gratifikasi
Penanganan Gratifikasi
Penanganan LHKPN
XVII.7
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi
Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye
XVII.8
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan Dumas
XVII XVII.1
INDIKATOR (4) Penyidikan (Perkara) Penyidikan Lengkap (Perkara)
TARGET TAHUN 2012 (5) 65 38 55
PAGU TAHUN 2012 (6) 6.96
INSTANSI PELAKSANA (7) KPK
7.77
KPK
100% 100% 19.000 440 4
3,45
KPK
8.7
KPK
Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi
360 8 6
3,8
KPK
Terbentuknya agen perubahan
400
Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Jumlah Komunitas Anti Korupsi Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)
90 30 20
20.8
KPK
Penuntutan (Perkara) Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan terhadap putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap (Persen) Peningkatan perkara yang disupervisi KPK (Persen) Peningkatan jumlah penerimaan SPDP (Persen) LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik, (Jumlah)
42 100%
Pusat studi anti korupsi
1
Kasus siap LIDIK (Jumlah)
80
2.76
KPK
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR KEJAKSAAN Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan
Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan
1.L-11
11 diklat
13,2
Kejaksaan Agung
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3) Manajemen Kepemimpinan dalam rangka meningkatkan profesionalisme integritas dan kapabilitas Aparatur Kejaksaan
(4) Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas & profesionalisme Aparatur Kejaksaan
Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
XIX XIX.1
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012 (5)
26 diklat
PAGU TAHUN 2012 (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
62,8
Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
1
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.
Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
1.L-12
100,51 juta jiwa; 300 kab/kota
3.600,0
Kemendagri
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 2
PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
Tema Prioritas
Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
Penanggung Jawab
Menteri Pendidikan Nasional
Bekerjasama dengan
Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Agama
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
I
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
I.1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikdas
Persentase dewan pendidikan kab/kota yang terbina
76,00%
597,8
Kementerian Pendidikan Nasional
I.2
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu dan Berkesetaraan
APM SD/SDLB/Paket A
85,10%
1.660,4
Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran
28,00%
Kementerian Pendidikan Nasional
I.L-13
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
I.3
I.4
II
Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten
Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar
Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan, pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(4) Jumlah siswa SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang memperoleh PMTAS
(5) 1.200.000
(6)
(7)
Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS APM SMP/SMPLB/Paket B
28.006.000 60,58%
3.401,7
Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS
10.354.000
Kementerian Pendidikan Nasional
7.072,1
Kementerian Pendidikan Nasional
INDIKATOR
Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM
8,00%
Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM
8,00%
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten
APK SMA nasional
38,34%
1.216,7
Kementerian Pendidikan Nasional
APK SMK
32,70%
1.807,3
Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008
30,00%
Kementerian Pendidikan Nasional
Tercapainya layanan pembelajaran dan
APK PT usia 19-23 thn
24,20%
2.511,5
Kementerian Pendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
II.2
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK
III.1
(3) Jender di Semua Kabupaten
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
II.1
III
TARGET TAHUN 2012
SASARAN
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Penyediaan Layanan
I.L-14
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(4)
(5)
(6)
(7) Nasional
3,3
Kementerian Pendidikan Nasional
100,00%
8.351,6
Kementerian Pendidikan Nasional
Persentase guru PAUD mengikuti peningkatan profesionalisme berkelanjutan (PPB)
35,00%
110,0
Kementerian Pendidikan Nasional
Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB
35,00%
Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB
55,00%
Persentase guru SMA/SMALB mengikuti PPB
70,00%
SASARAN
(2) Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
(3) kompetensi mahasiswa
III.2
Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama
III.3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
IV
PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI PTK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IV.1
Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti
Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia
6
Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional
Jumlah kerjasama kelembagaan
2.175
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti
Persentase PT bersertifikat ISO 9001:2008
Terwujudnya Layanan Pendidik untuk semua Jenjang
I.L-15
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) Persentase guru SMK mengikuti PPB Jumlah program dan model pengembangan pendidk yang dihasilkan setiap tahun sesuai bidangnya
IV.2
Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya layanan Tenaga Kependidikan
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(5) 67,00%
(6)
(7)
110,0
Kementerian Pendidikan Nasional
10
Persentase kepala SD/SDLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi
50,00%
Persentase kepala SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi
50,00%
Persentase kepala SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi
50,00%
Persentase kepala SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi
50,00%
Persentase pengawas TK/SD yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi
50,00%
I.L-16
50,00% 50,00% 50,00%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
V
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
V.1
Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu
V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7
V.8
Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu
Meningkatnya APM MI
APM MI
10,59%
531,4
Kementerian Agama
Meningkatnya APM MTs
APM MTs
14,82%
585,0
Kementerian Agama
Meningkatnya APK MA
APK MA
7,35%
939,2
Kementerian Agama
Meningkatnya APK PTA
APK PTA
2,55%
1.225,7
Kementerian Agama
Terlaksananya sertifikasi guru
Guru yang tersertifikasi (orang)
90.000
9.624,0
Kementerian Agama
Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan
Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)
33
107,9
Kementerian Agama
Siswa MI penerima BOS (Siswa)
3.182.761
3.849,1
Kementerian Agama
Siswa MTs penerima BOS (Siswa)
2.726.762
296,2
Kementerian Agama
Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS Siswa Siswa Ula penerima BOS
180.000
Siswa Siswa Wustha Penerima BOS
303.301
I.L-17
139.365
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan dasar Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan menengah Jumlah model kurikulum SD/MI
3
165,1
Kementerian Pendidikan Nasional
Jumlah model kurikulum SMP/MTs
5
Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan
4
Jumlah model kurikulum SMK/MAK yang dihasilkan
7
VI VI.1
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan
Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah
Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya ( total 78 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)
I.L-18
3
7
100,00% 100,00% 100,00% 76,00%
NO (1) VI.2
VII VII.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(4) Jumlah model penilaian satuan pendidikan
(5) 58
(6) 60,2
(7) Kementerian Pendidikan Nasional
Jumlah model penilaian kesulitan belajar
2
Jumlah model penilaian kelas
1
41,86
Kemenkominfo
SASARAN (3) Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa
INDIKATOR
Jumlah laporan/profil/peta berdasar hasil un/uasbn/survai/penelitian/layanan serta publikasinya, di bidang penilaian pendidikan
121
Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem ependidikan
150
PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA Pembinaan dan Pengembangan E-government
Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%
Catatan : * Alokasi untuk sub kegiatan e-pendidikan di DIY sebesar Rp 41,86 milyar merupakan bagian dari alokasi Pembinaan dan Pengembangan E-government pada Prioritas 6.
I.L-19
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 3
PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN
Tema Prioritas
Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
Penanggung Jawab
Menteri Kesehatan
Bekerjasama dengan
Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
I
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
I.1
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan
Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
67,5
122,0
Kementerian Kesehatan
1.2
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK
3.820
95,2
Kementerian Kesehatan
I.L-20
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)
88
119,9
Kementerian Kesehatan
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
90
3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
75
104,1
Kementerian Kesehatan
314,5
Kementerian Kesehatan
9.236
1.032,0
Kementerian Kesehatan
3
991,0
Kementerian Kesehatan
II 2.1
2.2
2.3
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak
Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat
2.4
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas
III
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
3.1
Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya pelayanan medik
1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
88
2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi
86
3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
81
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100
2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
75
Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)
I.L-21
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2) Rujukan
3.2
3.3 3.4
Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(3) spesialistik kepada masyarakat
(4) 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
(5) 90
(6)
(7)
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS
1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
85
4.935,3
Kementerian Kesehatan
2. Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin
39 9.236
1.000,0 *
Kementerian Kesehatan
1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
86
205,4
Kementerian Kesehatan
2. Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED
80
2.269
1.559,6
Kementerian Kesehatan
1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
85
132,4
Kementerian Kesehatan
2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak
88
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
3.5
Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan
IV
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
4.1
Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra
Meningkatnya pembinaan di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal
I.L-22
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
63
141,2
Kementerian Kesehatan
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
95
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
69
89,1
Kementerian Kesehatan
69,3
Kementerian Kesehatan
kesehatan matra 4.2
Penyehatan Lingkungan
Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 4.3
4.4.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
11.000
1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
228
2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
80
3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
87
4. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)
40
5. Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun 6. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV 7. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman 8. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
55
I.L-23
500.000 70 45 (Perempuan) 30 (Laki-laki) 1,5
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
90
1.295,2
Kementerian Kesehatan
Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 202 unit)
70
10,2
Badan POM
1. Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar 150.000) 2. Jumlah produk obat dan makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar)
40.000
557,9
Badan POM
V
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
5.1
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
VI
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
6.1
Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM
6.2
Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar
Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapetik dan PKRT sesuai Good Manufacturing Practice (GMP) terkini Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia
VII
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
7.1
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan
7.2
98.950
Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan
Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum
392 kawasan 894 desa 124 IKK
2.797,9
Kementerian Pekerjaan Umum
Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase
Jumlah kawasan dan kab/kota yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase) dan persampahan
143 kawasan 155 kab/kota
2.676,1
Kementerian Pekerjaan Umum
I.L-24
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial bekerja sama dengan Kemkeu - (persen) Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi (bekerja sama dengan Kemkeu)
80%
18,4
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan DJSN
Harmonisasi dengan UU Jamsostek (bekerjasama dengan Kemnaker)
100%
683,7
BKKBN
(1) Persampahan
VIII
PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.1
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Tersusunnya perangkat hukum SJSN Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif
IX
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
9.1
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah
Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)
0%
Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS (bekerja sama dengan Kemkeu)
0%
1. Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS1, seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos, Jampersal, dan lain-lain (juta) 2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana
4,89
I.L-25
4.700
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(4)
(5)
(6)
(7)
231
41,7
BKKBN
7,0
BKKBN
1.321,8
BKKBN Provinsi
dan prasarana pelayanan KB 9.2
9.3
9.4
Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi
Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan ber-KB melalui 23.500 klinik KB (3.297 klinik KB swasta, 70.000 DPS/dokter praktek swasta dan BPS/bidan praktek swasta) Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi
1. Jumlah tenaga pelatih medis teknis 2. Jenis alokon mandiri (LIBI/Lingkaran Biru) yang beredar di pasaran
1. Persentase kab/kota yang mempunyai petugas lapangan KB (PLKB) dan penyuluh KB (PKB) sesuai rasio 2. Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat tentang program KKB 1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB 2. Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan) yang mendapatkan dukungan operasional a. PPLKB
2
20 7.542 23.500
4.671
b. PKB/PLKB
19.886
c.
PPKBD
85.562
d. Sub PPKBD
391.474
3. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) 4. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan refreshing
1.342
5. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan teknis
3.450
I.L-26
2.750
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) 6. Persentase kab/kota yang mendayagunakan materi KIE melalui Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN)
TARGET TAHUN 2012 (5) 100
* Alokasi pagu tahun 2012 untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) telah terdapat pada Prioritas 4
I.L-27
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(6)
(7)
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 4
PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tema Prioritas
Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 13,33% pada 2010 menjadi 10,5%- 11,5% pada 2012 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah
Penanggung Jawab
Wakil Presiden
Bekerjasama dengan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.516.000
2.084,9
Kementerian Sosial
I I.1
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)
II
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)
I.L-28
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1) II.1
(2) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
(3) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus
II.2
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
II.3
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat
III
PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
III.1
Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)
IV
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
IV.1 V
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun
Terlaksananya redistribusi tanah
INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
(4) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)
(5) 171.000
(6) 305,7
(7) Kementerian Sosial
38.365
135,5
Kementerian Sosial
51.922
223,9
Kementerian Sosial
Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)
17.488.007 RTS
15.912,3
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Perum Bulog
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi
182.575 bidang
128,9
BPN
PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
I.L-29
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) V.1
(2) Koordinasi kebijakan pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan
V.2
V.3
Sektretariat koordinasi kebijakan penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi penguatan masyarakat dan kawasan
SASARAN (3) Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan
INDIKATOR
INSTANSI PELAKSANA
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
(4) Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK
(5) 9 Kegiatan
(6) 1,6
(7) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
1,5
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan
7 Kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
1,5
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan
I.L-30
5 Kegiatan
100% 9 Kegiatan
100% 10 Kegiatan
11 Kegiatan
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4) Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
(5) 100%
(6)
(7)
9 Kegiatan
1,9
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
1,6
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
V.4
V.5
Koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan
Koordinasi kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang Keuangan Mikro dan Pemanfaatan TTG
Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat
7 Kegiatan
Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6 Kegiatan
Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna VI
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
I.L-31
100% 8 Kegiatan
100%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) VI.1
(2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
VI.2
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
VII
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
VII.1
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
VII.2
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA
VIII
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
VIII.1
IX
Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(3) Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMP, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten
(4) Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin
(5) 3.640.780
(6) 1.310,7
Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin
1.346.020
740,3
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten
Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin
475.417
370,8
Kementerian Pendidikan Nasional
Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin
614.396
479,2
Kementerian Pendidikan Nasional
Tersedianya Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PPA/BBM
240.000
1.008,0
Kementerian Pendidikan Nasional
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
I.L-32
(7) Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) IX.1
(2) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu
IX. 2 X
Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(3) Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian, manajemen, dan terlaksananya pengelolaan pendidikan di kanwil Kementerian Agama
(4) Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)
(5) 750.000 600.000
(6) 270,0 432,0
(7) Kementerian Agama
Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)
400.000
304,0
Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin
Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)
63.856
76,6
Kementerian Agama Kementerian Agama
Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
67,5
122,0
Kemenkes
Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan
9.236
1.000,0
Kemenkes
85
4.935,3
Kemenkes
SASARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
X.1
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan
XI
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
XI.1
Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas
XI.2
Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS
XII
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
I.L-33
39
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) XII.1
(2) Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah
SASARAN
INSTANSI PELAKSANA
(6) 683,7
(7) BKKBN
4
5,5
BKKBN
74,9% (dari 1.775.000) 12
5,2
BKKBN
1.321,8
105.000
417,6
(5) 3,89
2. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS I yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) Jumlah mitra kerja setelah mendapatkan fasilitasi pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus
12,5
Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di daerah Galciltas (199 Kab/Kota Galciltas), wilayah khusus, dan sasaran khusus
XII.3
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
XII.4
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi
Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi
XIII
PROGRAM PENEMPATAN DAN PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
XIV
PAGU TAHUN 2012
(4) 1. Jumlah peserta KB baru KPS dan KS I yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)
Peningkatan Kesertaan KB Galciltas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan), Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
TARGET TAHUN 2012
(3) Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)
XII.2
XIII.1
INDIKATOR
Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat
Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah galciltas (12 kali dalam 1 tahun)
Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara
PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
I.L-34
360
BKKBN Provinsi
Kemenakertrans
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) XIV.1
(2) Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
XV
SASARAN (3) Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
(4) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA
Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(5) 10.750
(6) 71,2
(7) Kemenakertrans
2.017,9
Kemen PU
100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
XV.1
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
XVI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
XVI.1
INDIKATOR
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)
Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar
Keswadayaan Masyarakat (kelurahan)
Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM a. PNPM Inti b. PNPM MP Penguatan : PNPM-MP Perbatasan PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN PNPM Mandiri Respek Pertanian
I.L-35
10.948 kel
Kemendagri 5020 kec 85 kec 85 kab 43 kec
9.597,6 80,0 369,8 40,9
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) XVI.2
(2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
(3) Terwujudnya kegiatan diseminasi, pelatihan, rapat koordinasi, kampanye program, dan penanganan pengaduan masyarakat
XVI.3
Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
XVI.4
Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
XVII XVII.1
XVIII XVIII.1
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
(4) Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW
(5) 9 Prov 34 Kab
(6) 28,2
Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar
Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi
120 kec
406,4
Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar
Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS
15 prov, 109 kab/kota
17,8
78 kec di 33 kab di 10 prov
99,6
237 kec, 34 kab
536,5
Cakupan PNPM-LMP
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
Terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE)
Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
3000
862,5
Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten)
100%
31,1
Kemen PU
PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu
I.L-36
Kemendagri
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XIX XIX.1
XIX.2
XX
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(4)
(5)
(6)
(7)
51 Kab/Kota
525,7
Kemen PU
894 desa
829,2
Kemen. PU
Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan /PUMP
3700 kelompok
380
KKP
Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP (kelompok)
3340 kelompok
329,5
KKP
(3) melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi & Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
210 kab/kota (SANIMAS)
Infrastruktur air limbah
4.650 desa (PAMSIMAS)
Jumlah desa yang terfasilitasi air minum
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
XX.1
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
XXI
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
XXI.1
INDIKATOR
SASARAN
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankable
Meningkatnya penyediaan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri
I.L-37
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan /PUMP
1500 kelompok
78,6
KKP
Jumlah kelompok pelaku usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5170
204,1
KKP
Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah produksi garam yang dihasilkan ( ton)
225 unit
700,0
Kementan
XXII
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
XXII.1
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
XXIII
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
XXIII.1
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
Meningkatnya jumlah nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari Rp. 2 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 3,5 triliun pada tahun 2015
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 8.600 usaha skala mikro, 1.350.000 ton garam yang dihasilkan dan beroperasinya unit sarana usaha mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir
Jumlah kelompok yang menerima Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) XXIV XXIV.1
300.000 900 kelompok
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)
Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung
Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi Optimasi dan Pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian
I.L-38
4 Model 200 LKM-A
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(4) Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator pembiayaan petani
(5) 200 FPT
(6)
(7)
42,25
KPDT
121,5
Kemen Budpar
SASARAN (3) peningkatan produksi pertanian.
Penguatan modal Gapoktan PUAP Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian XXV XXV.1
XXVI
7.000 Gapoktan 1 Paket
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sistem, Organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance
Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulant untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPMP2DTK)
35
Jumlah desa wisata
978
35
35
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
XXVI.1
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
Meningkatnya jumlah desa wisata
XXVII
PROGRAM PENEMPATAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KUR
I.L-39
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1) XXVII.1
(2) Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
(3) Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
XXVIII
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
XXVIII.1 XXIX
Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
INDIKATOR
PAGU TAHUN 2012
(4) Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR
(5) 100%
(6) 2.000,0
(7) Kemenkeu (Anggaran 99)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan
70%
1,5
Menko Perekonomian
5 Provinsi
0,25
Kemen KUKM
3 Event/ Provinsi
1,50
Kemen KUKM
425 Orang
12,60
Kemen KUKM
100 KSP/KJKS
0,50
Kemen KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
XXIX .1
Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi
XXIX..2
Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)
Terlaksananya peningkatan kualitas KUMKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat pembina dan masyarakat Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi
Jumlah provinsi pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar (1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi (2) Jumlah petugas lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat
XXIX. 3
INSTANSI PELAKSANA
TARGET TAHUN 2012
Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM
(1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha
I.L-40
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(5) 1 Skim
(6) 0,52
(7) Kemen KUKM
10 Koperasi 2 Jaringan 2 Provinsi
1,16
Kemen KUKM
(4) Jumlah naskah kerjasama di bidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait
5 MoU
0,90
Kemen KUKM
100 LKM
0,50
Kemen KUKM
500 UMKM
0,35
Kemen KUKM
1.250 Koperasi
62,50
Kemen KUKM
150 KKMB
0,35
Kemen KUKM
INDIKATOR (4) (2) Fasilitas pendayagunaan Skim pendanaan bagi usaha mikro (3) Jumlah fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi
XXIX. 4
Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM
Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USPKoperasi, KJSK/UJKS-Koperasi dan LKM
Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum
XXIX. 5
Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage (2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana (3) Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya
I.L-41
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) (4) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(5) 50 Koperasi
(6) 0,35
(7) Kemen KUKM
100 LKM
0,70
Kemen KUKM
XXIX. 6
Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan
Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM
XXIX. 7
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM
(1) Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD
2 Provinsi, 2 PPKD
0,30
Kemen KUKM
(2) Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional
2 Provinsi, 2 PPKD
0,30
Kemen KUKM
(3) Jumlah LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM
1 LMVD
0,30
Kemen KUKM
3 Unit
2,00
Kemen KUKM
3.000 Orang
1,00
Kemen KUKM
XXIX. 8
Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM
Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM
Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi
XXIX. 9
Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan
Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya
(1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan
I.L-42
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XXIX.10
XXIX.11
XXIX.12
Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian
Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP
Perluasan KUR
SASARAN (3)
INDIKATOR
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
kewirausahaan
(4) (2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan
(5) 1.400 Orang
(6) 4,50
(7) Kemen KUKM
Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian
(1) Pedoman pendidikan, pelatihan & penyuluhan perkoperasian
1 Dokumen
0,30
Kemen KUKM
(2) Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian
600 Orang
1,30
Kemen KUKM
(1) Diklat pengelola LKM
100 Orang
0,50
Kemen KUKM
(2) Jumlah asesor dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang diperkuat
60 Orang
0,30
Kemen KUKM
(3) Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutsertakan diklat kompetensi
360 Orang
2,60
Kemen KUKM
(1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR
33 Provinsi
2,95
Kemen KUKM
27.520 UMKM
14,25
Kemen KUKM
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP
Meningkatnya penyaluran KUR
(2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR XXX
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
I.L-43
NO (1) XXX.1
XXXI
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik
SASARAN (3) Meningkatnya Pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatnya Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatnya Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
INDIKATOR (4) Program listrik murah dan hemat
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(5) Penyambungan Listrik 1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid
(6) 288,0
(7) Kemen ESDM
53.333
640,0
Kemen Perumahan Rakyat
62.500 unit
250,0
Kemen Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
XXXI.1
PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman (pembangunan peningkatan kualitas perumahan swadaya)
Jumlah unit rumah yang terfasilitasi dan terstimulasi
XXXI.2
Penyediaan Rumah Murah
Jumlah unit rumah yang terbangun
I.L-44
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 5
PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN
Tema Prioritas
Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,2%, Indeks Nilai Tukar Petani diatas 105, serta Indeks Nilai Tukar Nelayan sebesar 107
Penanggungjawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama Dengan
Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang diimplementasikan Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan
70%
3,5
85%
2,2
I I.1 I.2
PROGRAM: KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Kebijakan Ketahanan Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pangan Ketahanan Pangan Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura Perkebunan dan Hortikultura
I.L-45
INSTANSI PELAKSANA (7) Menko Perekonomian Menko Perekonomian
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN (3) Meningkatnya koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan
INDIKATOR
(5) 80%
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 2,1
1 Paket
6,4
BPN
30
40,93
KKP
2.205,00
Kementan
TARGET TAHUN 2012
(1) I.3
(2) Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan
II
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
II .1
Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat
III III.1
PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Penataan ruang dan perencanaan Tersedianya 200 lokasi yang memiliki Jumlah lokasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil (PPK) di pengelolaan wilayah laut, pesisir rencana tata ruang LP3K meliputi wilayah nasional , lintas wilayah , propinsi/kabupaten/kota yang dan pulau-pulau kecil Dokumen ICM, peta potensi, rencana memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang WP3K, rencana zonasi nasional/lintas terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali wilayah/propinsi/kabupaten/kota, dan pemanfaatannya rencana zonasi rinci kawasan; serta Jumlah lokasi laut, peisisir, dan pulau-pulau kecil skala rinci lokasi yang memiliki dokumen memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang pemanfaatan dan pengendalian terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali pemanfaatan ruang meliputi akreditasi, pemanfaatannya HP3, sempadan pantai dn evaluasi implementasi ICM/penataan ruang LP3K PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
IV IV.1
Perluasan areal dan pengelolaan
Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat
(4) Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan urusan perikanan dan dan peternakan yang diimplementasikan
Meningkatnya produktivitas lahan
Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Cetak sawah (ribu Ha)
I.L-46
INSTANSI PELAKSANA (7) Menko Perekonomian
33
100
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2) lahan pertanian
IV.2
IV.3
IV.4
Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
Fasilitasi pupuk dan pestisida
Penyaluran pupuk bersubsidi
TARGET TAHUN 2012
SASARAN
INDIKATOR
(3) pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian
(4) Luasan perluasan lahan kering, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan Dan kawasan peternakan (Ha) Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu
(5) 483.965
Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPROD) (km) Jumlah audit Lahan Luar Jawa (paket) Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate (ha) Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.
34.560
Jumlah (Ha) optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi Jumlah (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi Jumlah penyaluran bantuan langsung pupuk (ribu ton)
580.000
Jumlah (Paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan Pupuk
38.000
Terbangunnya Rumah Kompos Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi (juta ton)
1.715 10,28
Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk dalam mendukung peningkatan produksi Tersalurnya pupuk bersubsidi
I.L-47
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
182.000 350
30.000 2.988 1 5.000 51.902
1.216,75
Kementan
675,00
Kementan
-
Kementan
6000 192,78
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(2) (3) PROGRAM: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
V.1
Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan
V.3
Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun, dibina, termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (unit) Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi) Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit)
816
537,23
KKP
246,00
KKP
54,02
KKP
SASARAN
(1) V
V.2
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.
Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP
Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin
Jumlah pengadaan kapal perikanan >30 GT (kapal) Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit) Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang) Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang
I.L-48
INSTANSI PELAKSANA (7)
20 22 20 20 600 125 (125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK) 1.552 180 8
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
V.4
V.5
VI VI.1
Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan
SASARAN (3) ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap. Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) teridentifikasi sumberdaya ikannya (provinsi)
(5)
Jumlah peraian laut teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumberdaya ikannya (WPP) Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber daya ikannya dengan dokumen Catch Documentation Scheme (CDS) dan IOTC Bigeye Statistical Document Jumlah kawasan minapolitasn potensi perikanan tangkap yang memiliki kelompok uaha bersama (KUB) yang mandiri (lokasi) Jumlah pengembangan kelembagaan usaha (KUB) yang mandiri Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang ditertibkan (dokumen)
11
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan hukum) Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di seluruh WPP
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
4 43
444,5
KKP
25,8
KKP
125,26
KKP
1.400 3.700 10.000 3.500 6.900
PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan
Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai
Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (hektar) Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan)
I.L-49
1.226.666 Ha, 110 kab/kota 359
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3) -
VI.2
VI.3
Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan
VI.4
Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
VI.5
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
Meningkatnya pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya Meningkatnya penyediaan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik periakna budidaya yang akurat Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi.
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
kawasan payau kawasan tawar kawasan laut
Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya (kab/kota) Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan Perekayasaan teknologi inovatif (paket)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
95 157 107 45 51
92,66
KKP
420,6
KKP
14
Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) Jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja perikanan budidaya (provinsi) Jumlah kelompok pembudidaya penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP (kelompok)
1.576
Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (unit)
4.000
46,74
KKP
Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (lab kualitas air; Lab HPI, dan Lab residu) Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)
38
55,27
KKP
I.L-50
33 3.340
51
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1) VI.6
(2) Pengembangan sistem perbenihan ikan
VII
PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
VII.1
Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah
(3) Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.
Terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada daerah irigasi dan daerah rawa
INDIKATOR (4) Jumlah produksi induk unggul (juta induk) Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) Jumlah bibit rumput laut (ton)
TARGET TAHUN 2012 (5) 10,1 115 50,3 510.000
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 88,86
INSTANSI PELAKSANA (7) KKP
Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan
79.337 hektar
1.676,2
Kemen. PU
Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi
2.212 hektar
10,0
Kemen. PU
425.563 hektar
1.649,7
Kemen. PU
Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan
23.746 hektar
192,8
Kemen. PU
Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi
98.750 hektar
298,2
Kemen. PU
Jumlah sumur air tanah yang dibangun
131 sumur air tanah
78,5
Kemen. PU
Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi
385 sumur air tanah
152,9
Kemen. PU
Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan
2.250 hektar
36,6
Kemen. PU
Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi
4.000 hektar
32,5
Kemen. PU
I.L-51
NO (1) VII.2
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai
SASARAN (3) Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air
Meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun
(5) 9 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 87 embung/situ selesai dibangun
Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi
24 waduk, 62 embung/situ
Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi
36 kawasan
Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo
1 Waduk Bendo (Ponorogo) 1 Wadung Gondang (sragen) 1 Waduk Tugu (Madiun) 1 Waduk Gongseng (Bojonegoro) 1 Waduk
I.L-52
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 2.191,2
INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen. PU
250,4
Kemen. PU
48,6
Kemen. PU
163,2
Kemen. PU Kemen. PU Kemen. PU Kemen. PU
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi
Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo VII.3
Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
Maningkatnya keandalan dan system (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air
TARGET TAHUN 2012 (5) Wonodadi (Pacitan) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri Rehabilitasi 3 Waduk (Cengklik, Banjar Anyar, Kedung Uling)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Kemen. PU 259,4
Kemen. PU Kemen. PU
0,8
Kemen. PU
Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara
Konservasi arboretum Keduang 2,315 juta hektar
715,2
Kemen. PU
Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara
1 juta hektar
202,6
Kemen. PU
Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara
391 sumur air tanah
43,0
Kemen. PU
I.L-53
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
VIII VIII.1
VIII.2
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 208,2
INSTANSI PELAKSANA
(4) Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara
(5) 389 waduk/ embung/situ
Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo
6 waduk
2,6
Kemen. PU
Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara
37.290 hektar
5,3
Kemen. PU
116,70
Kementan
65,88
Kementan
PROGRAM: PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING Penelitian dan pengembangan Tersedianya benih sumber, varietas Jumlah aksesi sumberdaya genetik tanaman pangan yang tanaman pangan unggul baru, dan peningkatan inovasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sifat varietas unggul teknologi tanaman pangan mendukung Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan pencapaian swasembada padi dan Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer jagung berkelanjutan, swasembada tanaman pangan kedelai, serta peningkatan produktivitas Jumlah produksi benih sumber padi dengan SMM ISO 9001tanaman pangan lainnya 2000 Jumlah produksi benih sumber serealia serta kacang dan umbi dengan SMM ISO 9001-2008 Penelitian dan pengembangan Meningkatnya inovasi mendukung Jumlah calon VUB/VUB yang diminati konsumen tanaman hortikultura pengembangan kawasan agribisnis Jumlah sumberdaya genetik yang terkonservasi dan hortikultura untuk terwujudnya industri terkarakterisasi, dan aksesi mutasi buah tropika hortikultura yang berdaya saing dan Jml benih sumber : berkelanjutan - Sayuran - Buah tropik dan sub tropik (batang)
800 12 9
23 38 25 1560 4020 24.000 16 16.000
- Planlet, benih, stek tanaman hias (batang)
253.100
- Jumlah benih batang bawah dan batang atas hasil SE (batang)
500.000
I.L-54
(7) Kemen. PU
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
VIII.3
VIII.4
VIII.5
Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan
Penelitian dan pengembangan peternakan
Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian
Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan
Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)-2014
Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan
INDIKATOR (4) Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan (paket) Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan (var) Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (batang) Jumlah aksesi SDG perkebunan yang terkonservasi dan terkarakterisasi (batang) Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan (paket) Jumlah benih sumber tanaman perkebunan (unit) Jumlah produk olahan tanaman perkebunan (unit) Jumlah rekomendasi kebijakan perkebunan (paket) Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi (unit) Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner (paket) Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak(unit) Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, kerjasama, diseminasi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders (paket) Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian tingkat tinjau dan peta semi detail untuk pembukaan sawah baru, lahan terlantar dan lahan terdegradasi (paket)
I.L-55
TARGET TAHUN 2012 (5) 12 6
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
94,06
Kementan
82,71
Kementan
60,93
Kementan
500.000 4.490 26 340 11 6 6 112 24 1850 10 8
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4) Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL, formula pupuk, pembenah tanah dan perangkat uji tanah Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim&air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global (paket) Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim global (paket)
pertanian
VIII.6
VIII.7
IX IX.1
Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian
Meningkatnya inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian
TARGET TAHUN 2012 (5) 8
Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
100%
I.L-56
(7)
6 4650 1
Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan, standar,
INSTANSI PELAKSANA
6
Jumlah aksesi SDGP yang dikonservasi atau diremajakan (unit) Jumlah produk bioprospeksi sumberdaya genetic pertanian (paket) Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah peta genetik sifat-sifat penting komoditas pertanian Jumlah klon gen pengendali sifat-sifat penting komoditas pertanian Jumlah sidik jari DNA plasma nutfah \ pertanian Penelitian dan pengembangan Meningkatnya inovasi teknologi Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian (unit) pasca panen pertanian penanganan dan pengolahan hasil Jumlah produk dan teknologi untuk diversifikasi pangan dan pertanian mendukung ketahanan substitusi pangan impor (paket) pangan, nilai tambah, daya saing dan Jumlah produk dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah ekspor dan daya saing PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
28,18
Kementan
18,14
Kementan
432,18
Kementan
360 4 6 288 4 2 8
100%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
IX.2
Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina
IX.3
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
Penyelenggaraan Uji Terap dan Desiminasi yang efektif dalam meningkatkan implementasi Teknik dan Metoda tindakan karantina Penyelenggaraan laboratorium uji standar yang berkualitas dalam
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) teknik dan metoda yang diberlakukan
(5)
Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa
0%
INSTANSI PELAKSANA (7)
10%
Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan yang dapat diimplementasikan (paket)
2
Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerjasama perkarantinaan Tingkat Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan Prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian Jml Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat ditetapkan, dan jumlah desiminasi teknik dan metoda yang dapat diimplementasikan (paket) Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)
4
I.L-57
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
11,00
Kementan
38,00
Kementan
100% 10%
2
13.000
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
X X.1
X.2
X.3
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(3) (4) mendukung efektifitas penilaian resiko Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi dan tindakan karantina ditempat pemasukkan dan pengeluaran PROGRAM: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
(5) 2
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan
4
Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi sumber daya ikan, karakteristik, kebutuhan konservasi SDI nya, serta rekomnedasi model pengelolaan kawasan perairan perikanan Usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.
Usulan HKI, rekomendasi, paket teknologi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.
Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan Jumlah pengembangan model iptek kelautan dan perikanan (paket)
INSTANSI PELAKSANA (7)
73,32
KKP
142,61
KKP
48,60
KKP
2
Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan
3
Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang dihasilkan/direkomendasikan diusulkan HKI/penghargaan Jumlah model penerapan iptek perikanan budidaya (paket) Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan
13
Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang dihasilkan/direkomendasikan disulkan HKI/penghargaan Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket)
4
I.L-58
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
6 1
3
NO (1) XI
XI.1
XII XII.1 XII.2 XII.3 XII.4 XIII XIII.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
(2) (3) PROGRAM: PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL
INSTANSI PELAKSANA (7)
Peningkatan Upaya Penelitian dan Kebijakan peningkatan dukungan Pengembangan Bidang Pertanian litbang untuk ketahanan pangan yang Mampu menciptakan benih khususnya pengembangan pupuk unggul dan hasil penelitian lainnya ekologis dan benih unggul-adaptif menuju kualitas produktivtas hasil terhadap lingkungan sub-optimal, pertanian nasional yang tinggi teknologi panen, teknologi pengelolaan (PN5) lahan marjinal untuk produksi pangan, PROGRAM: PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK
Jumlah rekomendasi kebijakan (PN5)
1
4,0
KRT
Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler Litbang Keanekaragaman Pangan
Benih unggul berbasis biologi molekuler
Jumlah varietas Benih unggul
2
1,75
LIPI
Keaneka-ragaman pangan Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern
Jumlah varietas Jumlah paket fasilitas Laboratorium dan peralatannya
2
Penelitian bioteknologi peternakan modern
1,75 10,1
LIPI LIPI
3,0
LIPI
5,3
BATAN
Jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan
Litbang pupuk organic dan mikroba Pupuk organic dan mikroba hayati Jumlah aplikasi pupuk organik pada paket biovillage hayati Indonesia Indonesia PROGRAM: PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi
Benih unggul dan paket aplikasi isotop dan radiasi
Jumlah varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida) Jumlah varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) Jumlah varietas kacang tanah dan kacang hijau
I.L-59
1 1 1
1 1 1
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XIV XIV.1
XV XV.1
XV.2
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) Jumlah varietas gandum tropis dan sorghum
(5) 2
Kajian Kebijakan Excisting Pupuk dan Srandarisasi
1
Kajian Proses Nanomineral Fertilizer
1
Pengembangan pilot plant teknologi pupuk BCOF
1
Rancangan Desain Pilot Plant Pupuk Hayati Majemuk, Pembuatan Bisnis Plan dan Publikasi Hasil Penelitian PILOT PROJECT PUPUK SRF-NPK
1
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM: PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengembangan Pupuk Berimbang
Pengembangan produk pupuk berimbang
5,5
BPPT
616,82
Kementan
158,41
Kementan
1
PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN Pengelolaan produksi tanaman serealia
Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi
Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.
Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan
Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : SL - PTT padi non hibrida (ribu ha) SL - PTT padi hibrida (ribu ha) SL - PTT Padi lahan kering (ribu ha) SL - PTT Jagung hibrida (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)
2.700 300 500 200 0,15
Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)
0,15
Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar
I.L-60
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XV.3
XV.4 XV.5
XVI XVI.1
Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
Penyaluran subsidi benih tanaman pangan Penanganan pasca panen tanaman pangan
SASARAN (3) umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
nabati (ribu ha) : SL- PTT kedelai (ribu ha) SL - PTT kacang tanah (ribu ha) SL - PTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha)
350 75 20 7,25
PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha)
5,18 0,14 350,0
Terselenggaranya system pembinaan lembaga pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi daya tanaman pangan yang tepat
Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) (ribu ton)
185
Terselenggaranya fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/BPSBTPH (ha) Terselenggaranya perbanyakan benih sumber/BBI (ha)
125
Terlaksananya pemberdayaan penangkar (ha)
9,75
Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan
Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen tanaman pangan sesuai GHP dan standar mutu (kelompok) Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan (kelompok)
PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas Meningkatnya luas areal dan perbaikan Pengembangan kawasan tanaman buah (ha) Dan Mutu Produk Tanaman Buah pengelolaan kebun tanaman buah Pengembangan registrasi kebun tanaman buah (kebun) Berkelanjutan Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok)
I.L-61
1.809,88
Kementan
217
-
Kementan
480
70,00
Kementan
110,00
Kementan
650
500
6.950 800 300
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XVI.2
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan
Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat
(4) Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah (unit) Pengembangan registrasi packing house (packing house) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat (ha) Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (lahan usaha)
(5) 80.000 5 300 2.615
Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat (kelompok)
280
Pengembangan registrasi packing house (packing house) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat
5 530
peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu (kg) peningkatan ketersediaan benih tanaman buah bermutu (benih)
1.722.600 128.116.080
XVI.3
Pengembangan sistem perbenihan hortikultura
XVII
PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
XVII.1
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim
Berkembangnya sistem pembenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura
INDIKATOR
Meningkatnya luas areal tanaman semusim
TARGET TAHUN 2012
1.
o
I.L-62
Tembakau
INSTANSI PELAKSANA (7)
105,00
Kementan
80,00
Kementan
101,78
Kementan
1.200
Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Swasembada Gula Nasional o Tebu Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri o Kapas Pengembangan Komoditas Ekspor
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
1.394
20 205
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XVII.2
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
Meningkatnyaluas areal tanaman rempah penyegar
INDIKATOR
1.
(4) o Nilam Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Pengembangan Komoditas Ekspor o Kopi o Teh o
Kakao
o Lada Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri o Cengkeh Revitalisasi perkebunan o Kakao Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) o Rehabilitasi o XVII.4
Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan
Meningkatnya mutu produk perkebunan
Intensifikasi
o Peremajaan Jumlah POKTAN yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu (POKTAN) Penerapan ISPO pada perkebunan besar kelapa sawit
TARGET TAHUN 2012 (5) 16
INSTANSI PELAKSANA (7)
968,77
Kementan
25,17
Kementan
1.328 130 1.768 194
474 34
90,65 13,35 6,55 110 150
Penanganan kasus gangguan perkebunan (perusahaan)
40
Pembinaan usaha perkebunan (perusahaan)
105
I.L-63
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
NO (1) XVIII XVIII.1
XVIII.2
XVIII.3
XVIII.4
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(2) (3) (4) (5) PROGRAM: PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Meningkatnya populasi dan produksi ternak
Meningkatkan penyediaan pakan ternak melalui pendayagunaan sumber daya lokal
Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan
Peningkatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan
Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya local
Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah)
Optimalisasi IB dan INKA (pkt) Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok) Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok)
1.224 60 57
Pengembangan budidaya ternak potong (kelompok)
59
Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok)
274
Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok)
66
Pengembangan SMD
467
Pengembangan pakan ternak (unit)
203
Pengembangan integrasi ternak dan tanaman
59
Pemanfaatan lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan (pkt) Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit usaha pada tahun 2014 (unit usaha) Peningkatan jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH melalui unit usaha pangan yang memenuhi teknis kesmavet (RPH/RPA/TPU/TPS/Kios Daging) (pkt) Peningkatan Produksi perbenihan dan perbibitan (ribu dosis semen) Peningkatan produksi embrio ternak (embrio)
10
I.L-64
33
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
551,33
Kementan
98,96
Kementan
78,03
Kementan
1.393,49
Kementan
86
4.500 700
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
SASARAN (3) Penambahan propinsi peserta KUPS Pencegahan pemotongan sapi betina produktif
XIX XIX.1
XX XX.1
XX.2
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (provinsi) Penyelamatan sapi betina produktif (ekor)
(5) 21 50.435
Impor bibit sapi (ekor)
30.000
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian
Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian
Pendaftaran dan perlindungan varietas Sertifikat varietas dan SDG Pelayanan hukum PVTPP
50 135 2.000
Rekomendasi bidang pertanian
2.200 4
Pengembangan pengolahan hasil pertanian
Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan
95
Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura
45
Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan
105
Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan
75
Jumlah rancangan SNI produk pertanian
25
Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu
200
Jumlah laboratorium pengujian yang menerapkan system
10
Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian
Meningkatnya mutu hasil pertanian
I.L-65
Kementan
161,51
Kementan
64,51
Kementan
32
Jumlah surat izin bidang pertanian Laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen lainnya PVTPP PROGRAM: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN Meingkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan
15,3
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
jaminan mutu
XX.3
XX.4
XXI XXI.1
Pengembangan usaha dan investasi
Meningkatnya usaha, kemitraan dan investasi di sektor pertanian
Jumlah lembaga sertifikasi yang menerapkan system jaminan mutu Jumlah kerjasama standar mutu Jumlah harmonisasi standar mutu Jumlah pengawasan jaminan mutu
35
Jumlah lembaga sertifikasi alsintan Jumlah pengujian alsintan
3 192
Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian % peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian
35
3 4 20
10
Pemantapan sistem penyuluhan pertanian
155
Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh, Bapelluh, dan Balai Penyuluhan Kecamatan) (unit) Jumlah BPP yang difasilitasi (unit)
I.L-66
Kementan
11,51
Kementan
705,47
Kementan
7
Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri Pengembangan pemasaran Meningkatnya pemasaran internasional Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral internasional hasil pertanian pemasaran komoditi pertanian Jumlah partisipasi dalam perundingan Internasional bidang pertanianuntuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah
34,51
33 25 12
400
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XXII XXII.1
XXII.2
XXII.3
SASARAN (3) Meningkatnya jumlah kelembagaan petani
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian PROGRAM: PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan
Meningkatnya jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan dari 1.445 UPI pada tahun 2012 menjadi 3.145 UPI pada tahun 2015
Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari Rp 2 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 3,5 Triliun pada tahun 2015 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari US $ 3,6 miliar pada tahun 2012 menjadi US $ 5,5 pada
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi pengembangannya (gapoktan) Jumlah dokumen programa, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (dokumen) Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (orang)
(5) 51.304
Lokasi sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (lokasi) Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah (lokasi) Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah (ragam)
133 (70 baru, 63 lanjutan) 29 (5 baru, 24 lanjutan)
Volume produk olahan hasil perikanan (UMKM dan unit skala besar) (juta ton) Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan (UMKM) Jumlah peningkatan negara tujuan dan jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekspor hasil perikanan
I.L-67
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
9 45.000
196,4
KKP
118,2
KKP
24,00
KKP
32 (13 baru, 19 lanjutan) 4,6 1.500 600 3 negara; 50 UKM
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4) Jumlah impor sesuai standar yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri (% terhadap nilai ekspor) Lokasi pembinaan kelembagaan jaringan distribusi dan kemitraan, data dan informasi pemasaran dalam negeri (pasar)
tahun 2015 XXII.4
XXIII XXIII.1
XXIII.2
Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan
Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan perkapita nasional dari 32,70 kg/kap pada tahun 2012 menjadi 40 kg/kap pada tahun 2015
TARGET TAHUN 2012 (5) <20 6.914
Lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri (pasar)
86 pasar (13 baru dan 73 lanjutan)
Lokasi pengembangan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (provinsi)
33
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
93,6
KKP
123,28
KKP
122,20
KKP
PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyuluhan kelautan dan perikanan
Pelatihan kelautan dan perikanan
Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan Terselenggaranya pelatihanyang dapat meningkatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan
Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok masyarakat mandiri yang disuluh Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan pada kawasan potensi perikanan (orang) Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan
I.L-68
150 kawasan, 1950 kelompok 8.000 11.600 orang
NO (1) XXIV XXIV.1
XV XXV.1
XXVI XXVI.1 XXVI.2
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(2) (3) PROGRAM: REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
3
12,0
Kemenperin
193
Kemenperin
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri) Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional dengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
1
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya
25
Jumlah perusahaan yang diaudit
10
INSTANSI PELAKSANA (7)
3
PROGRAM: REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi Industri Gula
Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melalui penyusunan Business Plan, monitoring revitalisasi industri gula, survey dan kajian kebutuhan gula rafinasi, auditing teknologi industri gula, penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoring gula serta pemb PROGRAM: PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel
Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu
100%
1,72
Kemenkeu
Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel
Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien
100%
8,48
Kemenkeu
I.L-69
NO (1) XXVII XXVII.1
XXVII.2
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(2) (3) PROGRAM: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
5.000
195,20
Kementan
132,62
Kementan
Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman (Desa) Jumlah Hasil Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan) Jumlah hasil promosi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (Laporan) Jumlah Hasil Analisis Pola Konsumsi pangan penduduk (Laporan) Semakin berperannya Perguruan Tinggi (Universitas dan STPP) dalam mendukung gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (konsumen, produsen, pedagang) terhadap pentingnya keamanan pangan (Laporan) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan (Laporan) Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan) Jumlah Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan (Unit) Jumlah Hasil Pengendalian Harga Pangan Pokok (Laporan)
I.L-70
INSTANSI PELAKSANA (7)
444 444 34 29 34 184 1.250 800 12
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XXVII.3
XXVIII XXVIII.1
XXVIII.2
INDIKATOR
(4) Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan (Laporan) Semakin berkembangnya model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan dalam pemantapan ketahanan pangan (Laporan) Pengembangan ketersediaan dan Mantapnya ketersediaan dan Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa penanganan rawan pangan. penanganan rawan pangan mapan (Desa) Jumlah penanganan daerah rawan pangan (PDRP) (Prop,Kab/Kota) Jumlah Penyusunan FSVA sebagai acuan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah Hasil Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah Aparat yang ditingkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilannya dalam analisis ketersediaan pangan (Orang) PROGRAM: PENGEMBANGAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Meningkatnya implementasi kebijakan operasional perkarantinaan ikan
Meningkatnya jumlah laboratorium sertifikasi yang terakreditasi dan UPI yang tersertifikasi
Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi
I.L-71
TARGET TAHUN 2012 (5) 34
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
16 2.800
155,77
Kementan
14,55
KKP
22,56
KKP
444 20 34 34
80 2 IKIS, 5 Lab 515 UPI; 1105 sertifikat 20
NO (1) XXIX XXIX.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM: BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pembinaan Gizi Masyarakat
Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
I.L-72
100 75
314,5
Kemenkes
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 6
PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR
Tema Prioritas
Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Penanggungjawab Bekerjasama Dengan
Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
I
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I.1
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang
Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya
15 provinsi
71,898
Kementerian PU
I.2
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II
Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang
Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya
17 provinsi
98,25
Kementerian PU
I.L-73
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
100 kab/kota
9,0
BPN
353.015 bidang
61,8
BPN
Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1 paket
6,4
BPN
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera dan selatan Jawa). Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi Jumlah peta dasar rupabumi untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR kab/kota di wilayah koridor program P3EI Survei batimetri lepas pantai line km Jumlah liputan data spasial bati metri, Pantai (LPI) dalam ln km
60
40,0
28 30 300 1
69,4 12,0 1,9 60,0
BAKOSURTA NAL
13.680 55.000
3,1 6,0
II
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
II.1
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
II.2
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
III
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
III.1
IV IV.1
IV.2.
Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.
Pengembangan Peraturan PerundangTerlaksananya pengembangan peraturan perundangUndangan Bidang Pertanahan dan undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Pemetaan Dasar Rupabumi Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia
Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan
Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan
Neraca Penatagunaan Tanah di daerah
Inventarisasi P4T
I.L-74
BAKOSURTA NAL
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
45.000
3,5
56
2,0
3
0,5
Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) Jumlah simpul jaringan di prov
15 6
1,4 0,5
Jumlah simpul jaringan di kab/ kota
110
2,2
Jumlah dokumen SNI
12
2,2
Jumlah metadata simpul jaringan pusat.
3.000
0,8
Jumlah metadata simpul jaringan provinsi Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN Jumlah basis data spasial nasional terpadu dan skenario pengembangan wilayah untuk mendukung Program P3EI di wilayah kab/kota sekitar koridor
600 1.540 1
0,5 0,6 6,4
1
108,0
1
40,0
Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI IV.3
IV.4
Pembangunan Infrastruktur Data Spasial
Penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah, dan Pemetaan Tata Ruang
Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial
Tersedianya data dan informasi atlas sumber daya, kajian pengembangan wilayah, dan pemetaan tata ruang
I.L-75
BAKOSURTA NAL
BAKOSURTA NAL
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
V
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) Jumlah jalan tol yang dibangun (Km) Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km) Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta (Km)
36.319 217.076 10 3.586
5.544,9 1.295,3 1.514,5 14.784,3
Kemen PU
127 7.682 2.256 292
885,2 1.887,2 742,5 927,5
158
104,0
Kemen PU
Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan
Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan
29 Lokasi
125,0
Kemenhub
Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Terbangunnya Prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan
Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Jumlah prasarana dermaga penyebrangan
32 60 dermaga
5,0 344,7
Kemenhub
1 paket
335,0
V.1
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Terjaganya kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasional dan jembatan
V.2
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan jalan tol
VI
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT
VI.1
Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
VI.2
Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP
Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol
Penyelesaian dermaga V dan pembangunan dermaga VI Tahap I di Merak dan Bakauheni, serta lanjutan pembangunan breakwater di Merak
I.L-76
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
209,6
Kemenhub
Kemenhub
VI.3
VII VII.1
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan
Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program
Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Kese-lamatan Transportasi Perkotaan.
1 Paket
Terselenggaranya Transportasi Perkotaan
Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan.
1 Paket
Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda
149,99 km
1.410,0
1 paket
1.050,0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api
954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail
Pengadaan lahan untuk KA akses ke Bandara Soetta Pembangunan jalur ganda lintas Cirebon - Tegal
VII.2
VIII VIII.1
Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana
Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)
Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Pembangunan, rehabilitasi dan
Terbangunnya Bandara baru
Pembangunan jalur ganda lintas Semarang - Surabaya Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRD, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian Jumlah Bandar udara baru yang dibangun
I.L-77
75,94 Km
689,0
280 Km 4 Paket
1.699,5 800,0
25 unit
85,0
7
115,0
14
2.310,7
Kemenhub
Kemenhub
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi
Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Pembangunan sisi udara bandara Ahmad Yani-Jawa Tengah (paket)
1 paket
Pelebaran runway bandara Sultan Thaha (paket) Pengembangan bandara Jalaludin Gorontalo (paket)
1 paket 1 paket
Perpanjangan landasan dan perluasan apron bandara Tampa Padang (paket) Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana
1 paket
Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set/kg/liter peralatan keaman an penerbangan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set peralatan navigasi pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT
Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set; kg; liter)
16; 337; 0; 2.500; 5.000
245,04
Kemenhub
Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set)
78; 60; 5
437,37
Kemenhub
Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian
Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar)
Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar)
18; 30; 35
250,0
Kemenhub
Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya
Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya
5
405,0
Tersedianya kapal inspeksi navigasi
Kapal inspeksi navigasi (unit)
Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen
Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)
Paket bandara yang dikembang-kan di daerah perbatasan dan rawan bencana VIII.2 VIII.3 IX IX.1
IX.2
116
Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
I.L-78
41
4
90,0
11,3
400,0
Kemenhub
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis)
Jumlah lokasi pelabuhan perintis dan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)
46
1.770,0
175 Twin Blok
1.190,66
X
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
X .1
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
380 twin blok
Jumlah rusunawa terbangun
X .2
Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman *) termasuk untuk pembangunan rumah mura Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
700.000 unit
Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman
190.500 unit
1.050,00
50.000 unit
Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya
26.250 unit
305,00
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
50.000 unit
Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya
27.083 unit
199,58
48 Twin Blok
712,07
X .3
X .4 XI XI.1 XII
Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan 270 Twin Blok Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya
I.L-79
Kementerian Pekerjaan Umum
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Penanganan Banjir Citarum dan DKI Jakarta Pembangunan prasarana pengendali banjir di Pesanggrahan-Angke-Sunter Jakarta Rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Citarum Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi
142,35 km
1.153,9
Kemen PU
163,43 km
293,69
XII.1
Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai
Terjaganya kawasan dari bahaya banjir dan abrasi pantai
Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo
1.000,0 29,25 km 33 km 15 buah
144,89
22 buah
41,3
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun
29,06 km
314,3
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi
11,38km
41,6
1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage Jabung Ring Dike
50,0
Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak
Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali banjir Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak
I.L-80
1 Bendung Gerak Sembayat
163,0 183,0
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Terlaksananya pembangunan sistem peringan dini banjir
Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo pintu air Demangan
3,0
Terlaksananya pembangunan pintu air demangan
Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)
3,0
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-Merapi
1.346,05 km
191,6
47 buah
31,7
23,84 km
30,7
Tahap I
870,5
Pembangunan saranan/prasarana pengendali banjir di Wasior
19,6 km
Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai di Wasior
2,75 km
Terlaksananya perbaikan Sungai
XII.2
Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
Meningkatnya keandalan sistem (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air
49,1
I.L-81
Kemen PU
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sediman di Merapi
XII.3
XIII XIII .1.
XIII .2
Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah
Meningkat dan terjaganya layanan prasarana air baku
8 buah
Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sediman di Merapi Kapasitas prasarana air baku yang dijaga
12,62 m3/dt
35,31
Kapasitas air baku yang ditingkatkan
14,76 m3/dt
1.518,11
Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi
3,92 m3/dt
144,74
21,19
Kemenkominfo
29,53
Kemenkominfo
Kemen. PU
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio
Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum
Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit
95%
Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio
80%
Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
80%
Prosentase permohonan pelayanan spectrum yang diproses tepat waktu
45%
XIV
41 buah
PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
I.L-82
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi sesuai dengan standar Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan Prosentase penyusunan grand design dan road map penyiaran Prosentase pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus pemerintah Prosentase pencapaian layanan telekomunikasi khusus non pemerintah Prosentase pencapaian terhadap pengembangan usaha penyiaran publik Prosentase pencapaian terhadap kewajiban pelayanan universal Prosentase pencapaian terhadap pengembangan infrastruktur Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital
80%
25,65
Kemenkominfo
80%
24,05
Kemenkominfo
23,96
Kemenkominfo
XIV.1
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi
XIV .2
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan penyiaran
XIV.3
Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika
Kebijakan, regulasi, perijinan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan khusus informatika
I.L-83
100% 100 % 80 % 80 % 80 % 80 % 50%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
XIV .4
Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet
Keamanan terhadap jaringan internet nasional
Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure
60%
22,00
Kemenkominfo
XIV .5
Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika
Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial
Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan backbone jaringan serat optik nasional Prosentase ibukota kab/kota yang mempunyai layanan broadband Prosentase ibukota provinsi yang memiliki nusantara internet exchange Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota provinsi Jumlah Desa Informasi
50%
1.498,51
Kemenkominfo
23,74
Kemenkominfo
XIV.6. XV
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos
Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos
Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.187 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayanani akses internet atau sejumlah 5.748 desa ibukota kecamatan Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos
PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA
I.L-84
76% 50% 50% 200 desa 100%
100% 80%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
4 pedoman/surat edaran
57,86
Kemenkominfo
100 institusi / lembaga
21,10
Kemenkominfo
60%
12,50
Kemenkominfo
80%
6,0
Menko Perekonomian
XV .1
Pembinaan dan Pengembangan EGovernment
Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50%
Jumlah kebijakan/panduan/pedoman di bidang egovernment Jumlah KL/Pemda yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen TKI Nilai rata-rata e-government nasional
XV .2
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik
Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik
XV.3
Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis
Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis
XVI
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
XVI.1
Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi
Jumlah instansi public, pemetrintah, dan penyelenggara jaringan dan jasa komunikasi dan informatika yang menerapkan keamanan informasi Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM
Meningkatnya koordinasi kebijakan infrastruktur transportasi
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi
I.L-85
5 instansi
2,5
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 7
PROGRAM AKSI DI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Tema Prioritas
Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Penanggungjawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama Dengan
Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Persentase (%) Rancangan Undang-Undang yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu
60%
2,1
I I.1
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM Perancangan Peraturan Perundang- Undangan
Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan.
I.L-86
Kemenhukham
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Persentase (%) Rancangan Peraturan PerundangUndangan Dibawah UU yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu Persentase (%) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Inisiatif Kemenkumham di DPR Secara Tepat Waktu Persentase (%) Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undangan yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Meningkat Kompetensinya Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi dan Pustaka Bidang Peraturan Perundang-Undangan Secara Akurat dan Up To Date Persentase (%) Perancangan Peraturan PerundangUndangan Dibidang Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor Persentase (%) Perancangan Peraturan PerundangUndangan Dibidang yang Mendorong Pemberantasan Korupsi
60%
2,8
60%
12,4
60%
0,5
60%
0,1
60%
0,2
60%
0,2
Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang Diharmonisasikan
60%
1,1
I.2
Kegiatan harmonisasi Peraturan Perundangundangan
Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan,
I.L-87
INSTANSI PELAKSANA (7)
Kemenhukham
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
60%
1,0
60%
1,0
60%
0,9
60%
1,0
60%
0,8
1 rekomendasi
15.57
perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.
II II.1
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Peningkatan Deregulasi Merealisasikan kegiatan kajian analisis Kebijakan Penanaman Modal kebijakan dan kegiatan sosialisasi
Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Keuangan dan Perbankan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Industri dan Perdagangan yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Sumber Daya Alam, Riset dan Teknologi yang Diharmonisasikan Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang– Undangan Ditingkat Pusat Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diharmonisasikan Presentase (%) Pembenahan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Diharmonisasikan Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal
I.L-88
INSTANSI PELAKSANA (7)
BKPM
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal
1 rumusan
kebijakan yang berorientasi peningkatan daya saing
III III.1
III.2
III.3
IV IV.1
pada
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Terwujudnya pengembangan Provinsi infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia Pengelolaan Pertanahan Terlaksananya percepatan legalisasi Provinsi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Pengelolaan Pertanahan Berkurangnya sengketa, konflik dan Provinsi perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan
Cakupan Peta Pertanahan
Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
43 kegiatan
2.500.000 ha
31,8
BPN
759.000 bidang
328,1
BPN
2.791 kasus
17,7
BPN
32,9
BPN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengelolaan Data Informasi Pertanahan
dan
Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/ SIMTANAS)
Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA
I.L-89
419 kab/kota
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Prosentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
100%
23,74*
Kemenkominfo
Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri
60%
25,65**
Kemenkominfo
80%
24,05***
Kemenkominfo
Tambahan perizinan di 2 sektor
66,72
BKPM
V V.1 V.2
PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pengembangan Kebijakan, regulasi, perijinan untuk Penyelenggaraan Pos meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Pengembangan Kebijakan, regulasi, perijinan untuk Penyelenggaraan meningkatkan kuantitas dan kualitas Telekomunikasi layanan telekomunikasi
V3
Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
VI
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM
VI.1
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran
Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)
Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi Membangun Data Recovery Centre(DRC)
I.L-90
50 Kab/Kota Terbangunnya Data Recovery
INSTANSI PELAKSANA (7)
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Centre(DRC)
VII VII.1
VII.2
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) penanaman modal di pusat dan di Penanaman Modal daerah
Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah
Informasi Potensi Investasi dan Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di
Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan
83 Provinsi/Kab/ Kota
Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal
Peserta : 2000 orang, terdiri dari 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE
Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di bidang penanaman modal Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal Fasilitasi Penghubung di BKPM
265 PTSP
Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (streamlining business process perijinan dan non perijinan) Usulan masterplan proyek infrastruktur dengan skema KPS
I.L-91
87,23
BKPM
54,00
BKPM
20 kab/kota 33 Provinsi 19 instansi + 33 provinsi masingmasing 1 orang 3 Instansi Masterplan 5 proyek
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Swasta
VIII.1
INSTANSI PELAKSANA (7)
infrastruktur dengan skema KPS
Bidang Infrastruktur
Jumlah Perencanaan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia
Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur
Fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor
Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur
Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur
Jumlah kegiatan promosi infrastruktur terintegrasi VIII
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
10 kegiatan
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Peningkatan
Meningkatnya koordinasi kebijakan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di
I.L-92
75%
12,0
Kemenko
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)
VIII.2 IX IX.1
peningkatan ekspor dan peningkatan investasi
Koordinasi kebijakan Meningkatnya koordinasi kebijakan perbaikan iklim usaha PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Mempercepat proses perijinan di Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah daerah
Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan Persentase rekomendasi kebijakan di bidang industri dan perdagangan yang di implementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Perbaikan iklim usaha yang terimlementasikan
X.1
INSTANSI PELAKSANA (7) Perekonomian
75% 85%
1,5
Kemenko Perekonomian
Jumlah daerah yang membentuk PTSP
265 Provinsi/Kab/ Kota
3,85
Kementerian Dalam Negeri
Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE
212 Provinsi/Kab/ Kota -
72,5
Kemendag
Pembatalan Perda bermasalah (dilaksanakan oleh Biro Hukum) Jumlah daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha X
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
265 Provinsi/Kab/ Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok
Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok
Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil
I.L-93
4 jns
5-9% <1
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
X.2
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
XI
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
XI.1 XII XII.1
XII.2
Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok
Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis Pengembangan Pasar Percontohan (unit) Pengembangan Pusat Distribusi (unit)
Koordinasi penataan dan Terkoordinasinya pelaksanaan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan sistem logistik kebijakan penataan dan Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional nasional pengembangan sistem logistik nasional yang ditinjaklanjuti PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Terselenggaranya National Single Window
Terselenggaranya NSW (lokasi)
Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan
Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)
I.L-94
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
1,5 – 2,5 9 5 hari 20 1
180,0
Kemendag
75%
3,6
Kemenko Perekonomian
4(Palembang, Panjang, Bitung, Ambon)
15,0
Kemenhub
25
15,0
Kemenhub
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
6
500,0
Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor;
2 Peraturan
43,5
Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik;
2 KEG
Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin,Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura. XIII XIII.1
Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab (lokasi)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor
Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan;
I.L-95
3500 PERUS
5 KEG
Kemendag
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan;
60 KEG
Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri;
17 KEG
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan
5 laporan
Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi XIV
XIV.1
XV XV.1
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
800000 SKA
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW
Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan Sistem Nasional Single Window dan sistem ASW
Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan
85%
4,5
Kemenko Perekonomian
Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus
1 Laporan
2,0
Kemendag
Jumlah peraturan terkait dengan KEK
1 peraturan
PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus
I.L-96
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK
1 buku laporan
2,32
BKPM
Jumlah promosi penanaman modal di KEK
4 negara dan 3 daerah
Kerja sama di bidang pengembangan KEK
2 Negara
2,5
Kemenperin
2,8
Kemenperin
XVI XVI.1
XVII XVII.1
(7)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Terbentuknya KEK di 5 lokasi
PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK
XVII.2
INSTANSI PELAKSANA
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK
I.L-97
1 1
1
2
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
1
1 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK XVII.3
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK
XVIII XVIII.1
2
3,3
Kemenperin
4,9
Kemenkeu
1
1
PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai
Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan
Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I
100%
Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I
100%
I.L-98
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II
100%
6,8
Kemenkeu
Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II
100%
347,8
Kemenkeu
0,8
Kemenkeu
XVIII.2
XIX XIX.1
XIX.2
Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional
Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan
INSTANSI PELAKSANA (7)
PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan
Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan dan Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif
Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC
100%
Persentase downtime sistem informasi
1%
Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana
70%
Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu
85%
Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan
100%
I.L-99
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasikan
80%
13,4
Kemenko Perekonomian
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang terimplementasikan
80%
Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan
80%
14,0
Kemenko Perekonomian
31,76
Kemenakertrans
XX XX.1
XX.2
XXI XXI.1
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Pengembangan Meningkatnya koordinasi urusan Urusan Penataan Ruang Dan penataan ruang dan pengembangan Pengembangan Wilayah wilayah
Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK
Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET
INSTANSI PELAKSANA (7)
2
PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI
Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah
Tersusunnya peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan ttg kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & Outsour cing), pengupahan (Um, KHLm, upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja
Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi
Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh
Naskah akademis
Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI
Naskah akademis
Selarasnya peraturan bidang HI
Sosialisasi dan konsolidasi dengan
I.L-100
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
yang sinergis XXI.2
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja
Diterapkannya manajemen dan standar K3.
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Pemda Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan
400
Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi
1.250
Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3
naik 10%
Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi
naik 30%
75,0
Kemenakertrans
90,0
Kemenakertrans
* Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos di Prioritas 6, sedangkan Peraturan Pelaksana UU Pos hanya merupakan salah satu indikator ** Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Prioritas 6, sedangkan pembahasan RUU Konvergensi Telematika hanya merupakan salah satu indikator *** Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran di Prioritas 6, sedangkan pembaharuan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan hanya merupakan salah satu indikator
I.L-101
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 8
PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI
TEMA PRIORITAS
Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional
PENANGGUNGJAWAB BEKERJASAMA DENGAN
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012*
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) KESDM
I I.1
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
15
24,99
I.2
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
14
25,09
I.3
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Gas Bumi PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
34
65,52
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan
Jumlah Aturan PP / RPP
-
10
Jumlah Aturan lain
3
II II.1
Pelayanan yang optimal baik administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan
I.L-102
KESDM
NO
II.2 II.3
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
III.1
III.2
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik
Penyediaan listrik hemat dan murah (Kluster IV)
Bertambahnya jumlah pelanggan listrik
1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid
288
Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi
Jumlah perencanaan ketenagalistrikan Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Transmisi (kmr) Gardu Induk (MVA) Panjang Jaringan Distribusi (kms)
7 14 735,6 2.330,0 9.172,93
3,72 1.382,48 2.780,22 2.471,84 1.900,90
233,67
359, 3
Gardu Distribusi (MVA) III
TARGET TAHUN 2012*
INSTANSI PELAKSANA
KESDM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Pengembangan Program, Peningkatan Penerimaan Negara, Investasi, Kerjasama dan Kapasitas Nasional Bidang Migas
Roadmap Rasionalisasi Subsidi Bbm
Terjaminnya pasokan gas untuk industry, transportasi dan pembangkit listrik
Jaminan pasokan gas untuk industry, transportasi, pembangkit listrik
70%
Terealisasinya invesati subsector migas (US$) Terpenuhinya BBM dalam negeri untuk Indonesia Bagian Timur
17.066 73.48%
7,03
Terpenuhinya jaringan gas kota
Jumlah realisasi investasi subsector migas (US$) Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia Bagian Timur Penambahan jaringan gas kota (kota)
4
270,15
Terpenuhinya sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa
Sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa
16000 SR
Meningkatnya Kapasitas, Kehandalan dan Efisiensi Infrastruktur Sistem Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri
Pembangunan Kilang Mini Plant LPG
I.L-103
1 laporan
1 unit kilang miniplant (50%)
4,00
KESDM
1,63
1,24
110,0
KESDM
NO
III.3
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SASARAN
INDIKATOR
Terpenuhinya dan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani Tercapainya produksi migas dan CBM
Jumlah dan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani Jumlah produksi migas dan CBM
Terealisasinya investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM
Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM
Terpenuhinya kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru
Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru
TARGET TAHUN 2012* 40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawar- kan 970 MBOPD (minyak bumi), 1404 MBOEPD (gas bumi), 21,7 MBOEPD (CBM) 609 Juta USD dan 160 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama Survei Seismik 2D 8.700 km, Survei Seismik 3D 5.650 km2, Pemboran 69 sumur 8,507.19
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
KESDM 9,76
10,47
0,57
3,70
Penambahan cadangan minyak dan gas bumi dan CBM
Potensi cadangan minyak dan gas bumi dan CBM
Penambahan sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM
Jumlah sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM
177,2 BBOE
3,40
Terealisasinya pelaksanaan survey umum di wilayah terbuka
Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka
Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km
36,04
I.L-104
INSTANSI PELAKSANA
0,78
NO
III.4
IV
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas
Dana Alokasi Khusus (DAK) Listrik Perdesaan
IV.2
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
IV.4 IV.5
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012*
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
16
1,81
INSTANSI PELAKSANA
Terpenuhinya persetujuan harga gas bumi
Jumlah persetujuan harga gas bumi
Meningkatnya prosentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
60%
Meningkatnya penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.
Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.
93%
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.
Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.
93%
Menurunya volume pembakaran gas flare (%)
Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%)
13,1
Meningkatkan pembinan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal
Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum di perkotaan (Surabaya)
1 kota
PLTS 50 Wp Tersebar dan PLTMH
1,5 MW
Sumber DAK
DAK
DME Non BBN untuk tenaga listrik (DME)
40
70
KESDM
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Pulau Kecil Terluar (Pulau) Pembangunan PLTS Terpusat Untuk Listrik Perdesaan (Lokasi) Desa Mandiri Energi Berbasis BBN (DME)
3
4,8
240
600,0
20
32,8
KESDM
8
24,45
KESDM
7
6,0
KESDM
0,68 0,76 1,32 2,94
KESDM
114,20
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
IV.1
IV.3
SASARAN
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Panas Bumi
Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi Terwujudnya penyediaan, pengelolaan dan Pemanfaatan Aneka Energi
Terwujudnya penyediaan dan pengelolaaan bioenergi Terwujudnya Pemanfaatan Energi, Efisiensi Energi dan Penerapan Teknologi Energi Bersih Terwujudnya penyediaan, pengelolaan dan Pemanfaatan Panas Bumi
I.L-105
Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi (Laporan) Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi (Laporan)
NO
V V.1
VI VI.1
VII VII.1
VIII VIII.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012*
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
Pemanfaatan Panas Bumi (Pemboran Eksplorasi)
1
150,0
KESDM
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakan Pengembangan Klaster Industri Petrokimia Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunan Center of Excellence
1
9,0
Kemenperin
Jumlah rekomendasi kebijakan (PN8)
1
5,0
KRT
Jumlah paket sosialisasi PLTN
10
PILOT PLANT PLTP Binary Cycle (2011 PLTP3 MW.) FRONT END ENGINEERING DESIGN PLTP 5 MW.
1
20,0
BPPT
Paket demo pilot plant biio-gasoline dari lingo selulosa
1
3,0
LIPI
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar
2 1
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Peningkatan Dukungan Teknologi Bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan Termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir
Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengembangan PLTP Skala Kecil
Pilot Plant PLTP < 5 MW
1
PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Penelitian Konversi Energi
Demo pilot plant bio-gasoline dari ligno selulosa
I.L-106
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
Standardisasi teknologi pengujian konversi energi IX IX.1
IX.2
X X.1 XI XI.1
TARGET TAHUN 2012*
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
Paket standarisasi teknologi pengujian konversi energi
1
Dokumen infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional
Dokumen teknis penyiapan infrastruktur tapak PLTN
3
107,0
BATAN
Paket sosialisasi PLTN & diseminasi IPTEK Nuklir
Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya
3
20,9
BATAN
446 SP
2,5
BPN
87,26
Kementan
PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI Penyusunan Pedoman Infrastuktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Propinsi
Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan
Meningkatnya luas areal tanaman Tahunan
Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar
1.
I.L-107
Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Pengembangan Komoditas Ekspor o
Karet
o
Kelapa
o
Kelapa sawit
o
Jambu Mete
3.413 3.820 8.404 575
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012*
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) o
Jarak Pagar
15
o
Kemiri sunan
4
Revitalisasi perkebunan o 2.
XI.
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
XI.
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati
XII.
Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi
XII.
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Kelapa sawit
o Karet Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan Penggunaan benih unggul bermutu (%) Jumlah kelembagaan petani (POKTAN)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi
I.L-108
153 53
52 160
85%
1,20
Menko Perekonomian
85%
1,20
Menko Perekonomian
70%
10,0
Menko Perekonomian
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
XII.
PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
XII.1
Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
XII.2
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Pengaturan Pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
** = Perkiraan pagu Kegiatan
I.L-109
Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas Pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non Subsidi Jumlah Pengawasan Terhadap Penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) Jumlah Pengembangan Sistem pengawasan Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu secara Bertahap Jumlah Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (Wjd) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
TARGET TAHUN 2012*
PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)
INSTANSI PELAKSANA
58
2,59
KESDM
10
21,04
11
37,94
2
2,00
KESDM
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 9
PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
Tema Prioritas
Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim
Penanggungjawab
Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bekerjasama Dengan
Menteri Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT; Kepala LIPI; Kepala BMKG; Kepala BAKOSURTANAL; KEPALA BNPB
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4)
I.
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
I.1
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
I.2
Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
Terjaganya kelestarian fungsi dan terkendalinya kerusakan ekosistem perairan darat untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan
Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas, situ, dan waduk yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah dokumen inventarisasi data kesatuan hidrologi gambut dan perhitungan emisi GRK yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah kebijakan dan rekomendasi penetapan kelas air sungai prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah provinsi/kabupaten/kota dalam DAS prioritas dan ekosistem gambut serta rawa non gambut yang diberikan pembinaan teknis pengelolaan kualitas air Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMIP-ADB) Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan
I.L-110
TARGET TAHUN 2012 (5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
3 dokumen
15,0
KLH
11,0
KLH
3 dokumen 7 dokumen 60 provinsi/kabupaten/ kota 1 laporan 4 dokumen
NO (1)
I.3
I.4
I.5
I.6
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir
Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor
Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa
Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012 (5)
(3) terkendalinya kerusakan lahan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
(4) keanekaragaman hayati serta kerusakan hutan dan lahan
Terselenggaranya upaya mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis dalam melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer
3 dokumen
Terselenggaranya penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS, dan pemanfaatan ruang berbasis ekosistem
5 dokumen
Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang
100 orang
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam mengimplementasikan KLHS dalam RTRW dan/atau RPJM
33 provinsi
Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa
Jumlah industri peserta Prokasih
200 industri
Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa
20 dokumen
Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan, energi, dan
Jumlah industri yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara untuk kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan ijin reinjeksi kegiatan pertambangan, energi, dan migas
205 industri
Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan Taman KEHATI Daerah Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
I.L-111
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
6,9
KLH
10,0
KLH
12,0
KLH
12,0
KLH
15 kabupaten/kota 399 kabupaten
8 provinsi
1 dokumen
20
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN (3) migas
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
INDIKATOR (4) Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas
Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan agroindustri dan usaha skala kecil
Jumlah agroindustri dan USK yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara Jumlah peraturan, kajian dan pedoman tentang pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan usaha skala kecil
Terlaksananya penurunan beban pencemaran udara dari sumber bergerak
Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran
Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan B3 Jumlah Dokumen Registrasi dan Notifikasi B3
Terselenggaranya pengelolaan administrasi limbah B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran Terselenggaranya pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi
Jumlah lokasi pembinaan pengendalian pencemaran kegiatan agroindustri dan usaha kecil
Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkortaan
Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis verifikasi pengelolaan B3 Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah Rekomendasi, Ijin dan Notifikasi Pengelolaan Limbah B3 Jumlah provinsi atau kabupaten/kota yang mendapat bimbingan teknis verifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3
I.L-112
TARGET TAHUN 2012 (5) 5 dokumen
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
230 unit
11,4
KLH
10,5
KLH
11,2
KLH
14,0
KLH
16,8
KLH
2 dokumen
6 lokasi 4 dokumen 30 lokasi 2 dokumen 300 dokumen 15 provinsi 2 dokumen 700 unit 7 provinsi/kabupaten/ kota 3 dokumen
NO (1)
I.12
I.13
I.14
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
SASARAN
INDIKATOR
(3) limbah B3 dalam rangka menurunkan beban dan potensi pencemaran
(4) Jumlah perusahaan peserta program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah B3 di pelabuhan dan pemulihan media lingkungan tercemar
Terselenggaranya penanganan pengaduan dan penaatan hukum administrasi lingkungan
Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan ditangani
Terselenggaranya penyelesaian sengketa lingkungan
Terselenggaranya penegakan hukum pidana lingkungan
Jumlah peserta peningkatan kapasitas penegakan hukum administrasi Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penaatan hukum administrasi lingkungan Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus
TARGET TAHUN 2012 (5) 750 perusahaan
INSTANSI PELAKSANA (7)
8,6
KLH
10,1
KLH
10,1
KLH
46 lokasi 100 unit 200 orang 1 dokumen 100 unit
Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan Jumlah kasus yang mendapat dukungan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan
2 dokumen
Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
20 kasus
Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (Green Bench) Jumlah mediator yang meningkat kapasitasnya
70 orang
Jumlah LPJPSLH yang terbentuk Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus
5 unit 125 unit
Jumlah penyidikan sampai proses pengadilan
75 unit
Jumlah dukungan penuntutan (Litigasi)
40 unit
I.L-113
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
40 kasus
30 orang
NO (1)
I.15
I.16
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
Peningkatan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4) Jumlah Penyidik Pejabat Kepolisian yang meningkat kapasitasnya
Terselenggaranya penerapan instrumen ekonomi bagi upaya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup
Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daeraher
Jumlah PPNS dan PPLH/D yang meningkat kapasitasnya Jumlah Jaksa yang meningkat kapasitasnya Jumlah rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen ekonomi, insentif, pendanaan lingkungan, PDRB hijau, dan valuasi ekonomi SDA dan LH
130 orang 75 orang 2 dokumen
Persentase UMKM terpilih yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalui K/L/Pemda terkait. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas lingkungan
90%
Jumlah provinsi yang mengkoordinir pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kabupaten/kota II II.1
TARGET TAHUN 2012 (5) 75 orang
20 provinsi/kabupaten/ kota 32 provinsi
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
9,4
KLH
200,0
KLH
332,2
BMKG
32 provinsi 32 provinsi 32 provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Pengelolaan Metorologi Publik BMKG
Meningkatnya layanan informasi Meteorologi Publik
Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal.
27 Propinsi
Meningkatnya layanan informasi cuaca ekstrim
Jumlah propinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten.
25 Propinsi
Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi
Jumlah propinsi yang mampu malayani informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG.
33 propinsi
I.L-114
NO (1)
II.2
II.3
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG
Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG
(4)
TARGET TAHUN 2012 (5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Meningkatkan layanan informasi gempa bumi Meningkatkan layanan peringatan dini tsunami
Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi
4 menit
76,6
BMKG
Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami
5 menit
Meningkatkan layanan informasi rutin dan peringatan dini iklim, agroklimat dan iklim maritim
Presentase pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim yang dibangun di satu lokasi (Jakarta) Jumlah peta kerentanan iklim yang tersedia
16,8
BMKG
22,4
Kemenhut
18,2
Kemenhut
SASARAN
INDIKATOR
(3) meteorologi melalui Strengthening BMKG
Meningkatkan layanan jasa iklim, agroklimat, dan iklim maritim
Jumlah propinsi/pos pengamatan klimatologi yang direhab/dibangun untuk melayani propinsi Jumlah pedoman/panduan teknis/TPT operasional yang dipublikasikan untuk pembinaan teknis Jumlah laporan workshop/seminar/SLI/penyuluhan teknis operasional yang diselenggarakan
III
PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
III.1
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas
Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan
Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha. Terjaminnya hutan kota seluas 6000 ha.
III.2
Pengembangan Perhutanan Sosial
Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat
60% 2 peta 33 propinsi 2 buku 5 laporan
100.000 Ha 399.000 Ha 1.000 Ha
Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha
-
Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga
400.000 Ha 100 Klpk
Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi
I.L-115
10 Unit 6 Prov
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN (3)
INDIKATOR (4) Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi
III.3
Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS
Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas
Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 ha Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 108 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS
IV
PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN
IV.1
Pengendalian kebakaran hutan
Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan
Terjaminnya hotspot di Pulau kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009. Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)
V
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
V.1
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
V.2
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
Terkelolanya 4,5 juta Ha kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; dan penambahan 2 juta Ha kawasan konservasi perairan serta terkelolanya 15 jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik, dan dilindungi Terkelolanya 18 kawasan minapolitan yang tahan terhadap kerusakan dan 3
Kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Jumlah jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Persentase penguatan kelembagaan konservasi Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih secara fisik dan kawasan minapolitan yang tahan bencana serta perubahan iklim
I.L-116
TARGET TAHUN 2012 (5) 50.000 Ha
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
53,5
Kemenhut
57,0
Kemenhut
56,9
KemenKP
37,1
KemenKP
6 lokasi 100.000 Ha 36 DAS 36 DAS 48,8% 30% 6 DAOPS
pengelolaan 3,2 juta Ha; penambahan 500 ribu Ha 9
5% 1 unit 90 Ha 13 kawasan (7 lanjutan, 6 baru)
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN (3) produk kelautan
INDIKATOR (4) Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.
VI
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
VI.1
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan
VI.2
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Meningkatnya usaha perikanan yang laik operasi
Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak
Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian barat Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian timur Jumlah pokmaswas yang berperan akitif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan umum pada WPPNRI yang bebas kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan umum pada WPPNRI yang bebas kegiatan pencemaran perairan dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
VII
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
VII.1
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir
Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi sumber daya laut dan pesisir dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatan sumber daya dan ekosistem
Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket) Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir, dan fenomena laut
I.L-117
TARGET TAHUN 2012 (5) 1 produk
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
13.000
30,5
KemenKP
16,5
KemenKP
53,6
KemenKP
7.300 426 4WPP (32%)
4 WPP (22%)
3 2 6 SDLP, 2 fenomena alam laut
NO (1) VIII VIII.1
VIII.2 VIII.3
IX
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Jumlah panduan dan sosialisasi kesiagaan masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan
2
3,0
LIPI
Jumlah makalah
2
3,0
002 Jumlah pembaharuan data (update) Sistem Informasi dan penelitian kerusakan terumbu karang
2
Jumlah kebun raya (paket kawasan)
3
5,5
LIPI
Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim
1
2,5
LIPI
Peta Resmi tingkat peringatan tsunami
3
0,3
BAKOSURTANAL
Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional. Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.
50
6,3
BAKOSURTANAL
33 Prov, 6 K/L
1,1
18 NLP(@5 tema)
5,9
INDIKATOR
(3)
(4)
PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Penelitian Oseanografi Terumbu Karang dan Kebencanaan
Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya Penelitian Geoteknologi Perubahan Iklim
Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir Pengembangan Sistem Informasi dan Penelitian Kerusakan Terumbu Karang
Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim
PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
IX.1
Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.
IX.2
Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat.
IX.3
TARGET TAHUN 2012 (5)
SASARAN
Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam
Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan. Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.
Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan
Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah
I.L-118
BAKOSURTANAL
NO (1)
IX.4
IX.5
X X.1
X.2
X.3
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) dan Lingkungan Hidup Matra Laut.
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012 (5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
33 Prov, 6 K/L
1,6
INSTANSI PELAKSANA (7)
(3) LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA.
(4) LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut
Penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah dan Pemetaan Tata Ruang
Tersedianya data dan informasi atlas sumber daya, kajian pengembangan wilayah, dan pemetaan tata ruang
Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.
2
7,5
Jumlah propinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah.
14
2,2
Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika.
Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika.
Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem
90
4,8
Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS
10
3,4
Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan
Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)
17
80,1
BNPB
Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan
Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota) 17
60,0
BNPB
Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana
Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota) 5
130,9
BNPB
BAKOSURTANAL
BAKOSURTANAL
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana Direktorat Logistik
Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana Direktorat Peralatan
Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana
Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)
Jumlah rencana kontijensi yang tersusun
I.L-119
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4)
TARGET TAHUN 2012 (5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
125
32,0
BNPB
2,0
KRT
2,0
KRT
3,5
BPPT
kontijensi
XI
Terlaksananya Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB) Tanggap darurat di daerah terkena Koordinasi dan pelaksanaan Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap bencana penanganan tanggap darurat darurat di pusat dan daerah di pusat dan daerah PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL
XI.1
Adaptasi perubahan iklim
X.4
XI.2
XII XII.1
Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Kebijakan pendayagunaan Bencana teknologi mitigasi bencana Tersusunnya SOP peningkatan kapasitas respon aparatur pemerintah dalam peringatan dini dan penanggulangan bencana PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Jumlah rekomendasi kebijakan
1
Jumlah riset bersama
3
Jumlah rekomendasi
1
Jumlah SOP
1
Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global
Sistem MRV Nasional dan hasil kajian neraca karbon laut
1
Teknologi penangkapan dan penyerapan CO2 secara biologis dan pemanfaatan biomasa mikroalgae
1
Diversifikasi layanan jasa TMC Evaluasi hasil TMC
1 1
Pilot Plant BCCS yang dapat ditetapkan di industri pengemisi GRK
I.L-120
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN (3)
INDIKATOR (4) Diversifikasi media penghantar bahan semai Mitigasi Ekosistem, Monitoring Iklim dan Potensi Banjir
I.L-121
TARGET TAHUN 2012 (5) 1 1
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012
NO (1) I I.1
PRIORITAS 10
DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
Tema Prioritas Penanggungjawab Bekerjasama Dengan
Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(2) (3) PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, 1. Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal Koordinasi Dan Fasilitasi dalam pengembangan pusat produksi Pusat Produksi Daerah Tertinggal 2. Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah dalam Pemulihan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan, Dengan Menciptakan dan Memberdayakan Lingkungan Pendukung Bagi Perbaikan Kegiatan Usaha dan Pembangunan Manusia di 4 kabupaten
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
60%
31,85
1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan pusat produksi 3. Persentase daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan pusat produksi 4. Jumlah kabupaten yang menyusun rencana bisnis pengembangan pusat produksi 5. Persentase kabupaten tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan
I.L-122
7 11% 5 100%
INSTANSI PELAKSANA (7) KPDT
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
1. Persentase (%) Kabupaten Tertinggal yang mengembangkan Pusat Pertumbuhan 2. Jumlah Kabupaten yang menyusun rencana bisnis pengembangan pusat pertumbuhan 3. Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui kegiatan Aceh-Economic Development Financing Facility (Aceh-EDFF) 1. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Di Daerah Tertinggal 2. Persentase (%) Kabupaten Daerah Tertinggal yang mampu meningkatkan kemudahan akses UMKM terhadap modal usaha
60%
39,25
KPDT
13,00
KPDT
1. Persentase (%) pemerintahan kabupaten tertinggal yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi antara UMKM dengan sumber pendanaan 2. 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang telah memiliki forum kemitraan usaha di daerah tertinggal 3. Jumlah daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pengembangan sumber pendanaan dan
60%
18,20
KPDT
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4) Nias-Local Economic Development Program (Nias-LEDP)
I.2
I.3
I.4
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal
1. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya Pembiayaan Untuk Pengembangan Ekonomi
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Daerah Tertinggal
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Di Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendanaan Dan Kemitraan Usaha Daerah Tertinggal
Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Sumber Pendanaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Di Daerah Tertinggal
I.L-123
TARGET TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA (7)
10 16
60% 60%
60% 33
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
I.5
I.6
I.7
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Investasi Ekonomi Daerah Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal , Terdepan, Terluar, Dan Pasca Konflik.
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal
Terwujudnya Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi Di Daerah Tertinggal
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sistem, Organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal
INDIKATOR (4) pengembangan kemitraan usaha 1. Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Telah Meningkatkan Jumlah dan Nilai Investasi 2. Persentase (%) Daerah Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam peningkatan investasi ekonomi 3. Jumlah kajian pengembangan kebijakan pada bidang pengembangan investasi ekonomi
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
60%
10,00
KPDT
42,25
KPDT
61,00
KPDT
TARGET TAHUN 2012
(7)
20% 2
1. Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan 2. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal 3. Jumlah kabupaten tertinggal yang medapatkan bantuan stimulan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK-2)
35
1. Persentase (%) Kabupaten Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Teknis Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal 2. Jumlah rekomendasi hasil kajian / perumusan kebijakan Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal
60%
I.L-124
INSTANSI PELAKSANA
35 35
2
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
I.8
I.9
I.10
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Daerah Daerah Tertinggal
Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Di Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal
Terwujudnya peningakatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Kemitraan Antar Lembaga
Terwujudnya Peningkatan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintahan Kabupaten Daerah Tertinggal
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) 3. Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat di Daerah Tertinggal
(5) 183
1. Persentase Kabupaten Tertinggal yang Menjalin Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Lain pada bidang lembaga sosial budaya 2. Persentase Kabupaten Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan Dalam Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga di Daerah Tertinggal
60%
1. persentase kabupaten tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian didaerah tertinggal 2. persentase jumlah lembaga perekonomian yang meningkat kapasitasnya 3. Persentase (%) Daerah Tertinggal yang difasilitasi dalam pengembangan kebijakan lembaga perekonomian di daerah tertinggal 4. Jumlah Kajian dan Rumusan serta Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pengembangan lembaga perekonomian di daerah tertinggal
60%
1. Persentase Kabupaten di Daerah Tertinggal yang melakukan kerjasama antar lembaga sosial budaya 2. Jumlah daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan
60%
I.L-125
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
10,00
KPDT
10,00
KPDT
7,00
KPDT
80%
60% 60% 2
20
NO (1)
I.11
I.12
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4) (Bansos) dalam rangka Pengembangan Kemitraan Antar Lembaga Daerah Tertinggal 3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kemitraan Antar Lembaga di Daerah Tertinggal 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah tertinggal 2. Jumlah kabupaten tertinggal yang terfaslitasi pembangunan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah 3. Jumlah rumusan dan pelaksanaaan pengembangan kebijakan infrastrutkur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah tertinggal
Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur Kesehatan
Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal
1. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal 2. Persentase daerah tertinggal yang memiliki database dan hasil analisis kebijakan pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal 3. Persentase daerah tertinggal yang terlibat pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya kesehatan 4. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan sumber daya
I.L-126
TARGET TAHUN 2012 (5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
7 10
65,13
KPDT
6,50
KPDT
100 1
30% 30% 60% 20
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4) kesehatan 5. Jumlah kajian dan rumusan serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal
I.13
I.14
I.15
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kemampuan pengelolaan pembangunan infrastruktur pendidikan
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendidikan Dan Ketrampilan Di Daerah Tertinggal
Terwujudnya pengembangan kebijakan Pendidikan dan Ketrampilan diseluruh kabupaten daerah tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal
Terwujudnya Peningkatan Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal
TARGET TAHUN 2012 (5)
INSTANSI PELAKSANA (7)
2
1. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal 2. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan pengembangan infrastruktur pendidikan 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastrutkur sosial bidang pendidikan daerah tertingal 1. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pendidikan dan ketrampilan 2. Persentase kabupaten tertinggal yang mengalami peningkatan angka melek huruf
60%
1. Persentase (%) Kabupaten Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal 2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Tertinggal 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh bantuan stimulan pengembangan pendidikan luar sekolah
60%
I.L-127
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
6,00
KPDT
9,05
KPDT
6,50
KPDT
10 10 60% 60%
7 10
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
5
45,00
KPDT
100,67
KPDT
INSTANSI PELAKSANA (7)
di daerah tertinggal
I.16
I.17
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal
Tercapainya Peningkatan Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur ekonomi
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 2. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pengembangan infrastruktur ekonomi 3. Persentase (%) kabupaten tertinggal yang memiliki kebijakan dibidang infrastruktur ekonomi
1. Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur energi 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari Untuk Pengembangan Infrastruktur Energi di wilayah perdesaan, tertinggal, terpencil
1. Jumlah rumusan dan pelaksanaan pengembangan kebijakan peningkatan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur energi daerah tertinggal 3. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pengembangan infrastruktur energi 4. Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal 5. Persentase (%) Kabupetan di Daerah Tertinggal yang Memiliki Database Permintaan Kelistrikan Dengan Menggunakan Teknologi GIS dan Memanfaatkan Energi Matahari Untuk Pengembangan Infrastruktur Serta Peningkatan Kemampuan Masyarakat yang Dapat
I.L-128
35 60% 1 8 35 60%
60%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
1. Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur telekomunikasi. 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur telekomunikasi daerah
15
7,50
KPDT
30,50
KPDT
11,00
KPDT
INSTANSI PELAKSANA (7)
Melakukan Pemeliharaan
I.18
I.19
I.20
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal
Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal
Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah tertinggal dalam pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan
Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur transportasi 3. Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 1. Jumlah rapat koodinasi 2. Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dioperasionalisasikan 3. Jumlah daerah tertinggal diwilayah perbatasan yang memperoleh fasilitasi kebijakan
I.L-129
60% 2 2 60% 35
4 27 27
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
3 pedoman
6,95
Kemendagri
104 Lembaga
13,38
Kemenakertrans
22 Badan Usaha
5,97
80.000 Ha
21,92
12.113 Unit 294,5 Km
304,88 148,63
II II.1
III.1
(7)
PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan III
INSTANSI PELAKSANA
Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Komulatif) Jumlah wilayah dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Komulatif) Prosentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 Provinsi, 34 Kabupaten) (Target Komulatif)
7 Provinsi 100 %
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi
III.2
Penyediaan Tanah Transmigrasi
Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi
III.3
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan
Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan
Lembaga Pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan Lembaga Non Pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan Lahan yang tersedia di Daerah Tertinggal/Perbatasan
Sarana yang dibangun di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Prasarana yang dibangun di Daerah Tertinggal/ Perbatasan
I.L-130
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2) Transmigrasi
III.4
IV IV.1
Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(3) Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi
(4)
(5)
Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
7.200 Kepala Keluarga
80,09
21.600 Kepala Keluarga
1,77
40.828 KK
77,40
Kemenakertrans
26 Lembaga
4,99
Kemenakertrans
40.828 KK
6,25
13 Kawasan
5,17
156 Kimtrans
35,65
13 Kawasan
5,17
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi
Jumlah transmigran yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan di Kimtrans di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah kelembagaan yang terbentuk dan berfungsi di Kawasan di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah KK yang mendapat bantuan pendampingan / pemberdayaan di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spritual di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah Kimtrans yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah pengelola kawasan yang terbentuk dan berfungsi di Kawasan di Daerah Tertinggal
I.L-131
NO (1) IV.2
IV.3
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
SASARAN
Penyerasian Lingkungan di
TARGET TAHUN 2012
(3) Berkembangnya lahan usaha produksi dan produktivitas lahan pertanian di permukiman transmigrasi
(4) Jumlah luasan lahan produktif dan produktivitas lahan di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan
(5) 8.091 Ha/ 17.638 Ton
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi
Jumlah Kimtrans yang menerapkan teknologi pengolahan hasil pertanian di Daerah Tertinggal/ Perbatasan
75 Kimtrans
38,36
Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah kewirausahaan yang berkembang di Kimtrans di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah kawasan yang dipersiapkan sebagai Agro Industri di Daerah Tertinggal Jumlah kawasan yang di kembangkan/terwujud sebagai Agro Industri di Daerah Tertinggal Jumlah Kimtrans yang dikembangkan sarananya di Daerah Tertinggal/Perbatasan
69 Lembaga
6,40
1720 Orang
13,10
Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi
Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi
IV.4
INDIKATOR
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 82,66
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan
Jumlah Kimtrans yang dikembangkan prasarananya di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah Kawasan yang dikembangkan sarananya di Daerah Tertinggal/Perbatasan Jumlah kawasan yang dikembangkan prasarananya di Daerah Tertinggal/perbatasan Jumlah dokumen lingkungan hidup di Kimtrans di Daerah
I.L-132
7 Kawasan
INSTANSI PELAKSANA (7) Kemenakertrans
4,89
-
-
28 Kimtrans
15,84
40 Kimtrans
40,00
12 Kawasan
50,35
12 Kawasan
50,35
26 Dokumen
6,44
Kemenakertrans
Kemenakertrans
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) kawasan transmigrasi
(3) lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi
Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi
V
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah Kimtrans yang mandiri di Daerah Tertinggal/ Perbatasan Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Hasil Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan di Daerah Tertinggal/Perbatasan
5 Kimtrans
1,54
10 Kimtrans
2,48
3 Dokumen
2,15
6 Kawasan
1,53
2 Kawasan
2,20
12
0,80
SASARAN
Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal
V.1
INDIKATOR
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Tertinggal/Perbatasan
PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Pemetaan Batas Wilayah
Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah
Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000
0
-
13
2,20
50
0,70
31
4,10
Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia
I.L-133
BAKOSURTANAL
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
TARGET TAHUN 2012 (5) 5
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG 80 Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL 3 Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim VI
3,40 3
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
VI.1
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)
Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)
190 SP
16,70
VI.2
Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)
Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)
Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)
1 Paket
6,90
VII
PROGRAM OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 12
12,59
VII.1
Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan
Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral antara RIMalaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau
I.L-134
BPN
Kemenlu
(1) VIII VIII.1.
(2) (3) (4) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERTAHANAN Pembangunan sarana dan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Persentase kecukupan jumlah sarpras kebijakan pertahanan prasarana pertahanan di pertahanan di wilayah perbatasan di wilayah perbatasan wilayah perbatasan
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
10%
21,15
Kemhan
IX. IX.1.
PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF Operasi Pemberdayaan Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan Wilayah Pertahanan
45%
10,00
Mabes TNI
Kementerian Pendidikan Nasional
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan
TARGET TAHUN 2012
X.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
X.1
Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar
Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota
Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus
44.076
1.163,6
Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah
Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota
Jumlah guru jenjang pendidikan menengah yang menerima tunjangan khusus
1.812
47,8
I.L-135
INSTANSI PELAKSANA (7)
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
500
13,80
4.500
72,90
Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal (PN10)
4
1,00
KRT
Pilot plant teknologi pengolahan air
1
1,50
BPPT
XI XI.1
XII
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Terlaksananya Sertifikasi Guru
Tunjangan Khusus Guru PNS (Orang)
Rasio Guru Perempuan-Laki-laki yang bersertifikat pendidik
Tunjangan Khusus Guru non PNS (Orang)
Kementerian Agama
PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL
XII.1
Pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik
Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina
XIII.
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
XIII.1
Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air
Identifikasi dan karakter permasalahan Sumberdaya Air (SDA) di daerah tertinggal; Survei Potensi SDA; Model-model sistem penanggulangan permasalahan Air Bersih di daerah tertinggal; Pilot Plant paket teknologi pengolahan air; Rekomendasi-rekomendasi strategi pemenuhan kebutuhan air di daerah
I.L-136
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XIV XIV.1
XIV.2
XV
SASARAN (3) tertinggal; Sistem informasi sumber daya air dan teknologi pengolahan air
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
Model sistem penanggulangan permasalahan air bersih Sistem informasi sumberdaya air dan teknologi pengolahan air
INSTANSI PELAKSANA (7)
1 1
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP
Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani
157
65,00
Jumlah Bus Perintis
50
42,00
Pembangunan Sarana Keperintisan
Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan
27
95,00
Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani
138
130,00
Kemenhub
Jumlah rute perintis yang terlayani dan jumlah drum BBM
139 rute dan 4270 drum
300
Kemenhub
Kemenhub
Kemenhub
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA
XV.1
Pelayanan Angkutan Udara Perintis
XVI
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT
XVI .1
INDIKATOR
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara
Tersedianya kapal penumpang dan kapal perintis
Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit)
9
200
Tersedianya subsidi perintis angkutan laut di 17 provinsi
Jumlah Trayek angkutan laut perintis
75
300
I.L-137
NO (1) XVI .2
XVII XVII.1
XVIII XVIII.1
XVIII.2
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
SASARAN (3) Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan
INDIKATOR (4) Pembangunan dermaga di Pulau Aru
(5) 1 paket
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 20,0
60 pulau
43,00
KKP
179,50
KKP
74,00
KKP
TARGET TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA (7) Kemenhub
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pendayagunaan pulau-pulau kecil
Tercapaianya 200 pulau kecil yang terkelola melalui pemetaan potensi, fasilitasi penyediaan infrastruktur, fasilitasi perbaikan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana serta terfasilitasi investasi
Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan infrastruktur secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar
30 pulau
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas
Peningkatan Operasional Pemantauan SD Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan
Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas Illegal fishing
Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat yang diawasi
Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenujinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat
Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur yang diawasi Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu: Kapal pengawas (unit)
I.L-138
1 WPP (140 hari operasi) 2 WPP (140 hari operasi) 1
NO (1)
XIX XIX.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Infrastruktur Pengawasan
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4) Speedboat pengawasan (unit) Stasiun radar satelit (unit) VMS offline (unit) Kantor dan bangunan pengawas (unit) Dermaga (unit) Pos pengawas (unit)
waktu
XX.1 XX.2
(5) 5 0 0 2 2 3
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika
Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial
XX
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.187 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayani akses internet (5.748 desa) Prosentase ibukota provinsi yang memiliki nusantara internet exchange
100%
792,21 *
Kemenkominfo
Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota provinsi Jumlah Desa Informasi
50%
86
205,40
Kemenkes
24
991,00
100% 50%
200 desa
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat
Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
I.L-139
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(5) 9.236
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 1.000,00**
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif
3.820
95,25
Kemenkes
Tersedianya permukiman dan infrastruktur (Unit)
2670
125,36
Kemensos
Pemberian jaminan hidup (KK)
5180
72,47
Kemendagri
SASARAN
INDIKATOR
(3) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas
(4) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin
(1) XX.3
(2) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
XXI
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
XXI.1
XXII XXIII.1 XXIII XXIII.1
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
TARGET TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA (7)
2.550
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas, dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT
PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara
Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai
Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara
Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.
Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan
Jumlah Kab/kota di wilayah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara
I.L-140
3 paket
75% 15
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XXIV XXIV.1
XXIV.2
SASARAN (3) Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEK MALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)
INDIKATOR (4) Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG
TARGET TAHUN 2012 (5) 6
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan batas negara wilayah darat
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi,
Tersusunnya Data/bahan kebijakan/masukan dan rekomendasi Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Batas Wilayah Darat
2 Dokumen dan 6 Rekomendasi
12 Laporan
Tersedianya Sarana Prasarana Batas Wilayah Darat
200 unit
Terbangunnya tanda batas wilayah darat (tugu, BSP, Balkont)
100 unit
I.L-141
BNPP
12,00
BNPP
1 Draft peraturan
Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Tersusunnya Dokumen/rekomendasi Masukan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
15,00
3 dokumen dan 4 Rekomendasi
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.
INDIKATOR (4) Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara Tersusunnya laporan konferensi/sidang/riset/survey perundingan batas negara wilayah laut dna udara Tersedianya Sarana Prasarana pendukung pengelolaan basis data batas negara wilayah laut dan udara (tindak lanjut Perpres No. 12 /2010 pasal 21) Terbangunnya sistem informasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara (tindak lanjut Perpres No.12/2010 pasal 21) Terpeliharanya titik referensi sebagai acuan titik dasar batas negara wilayah laut dna udara
XXIV.3
Pengelolaan Lintas Batas Negara
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan lintas batas, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan lintas batas negara.
Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi Masukan Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara
I.L-142
TARGET TAHUN 2012 (5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
4 laporan
2 laporan
2 unit
1 sistem
7 patok/pilar 7 Dokumen dan 20 Rekomendasi untuk 20 Lokpri
36,00
INSTANSI PELAKSANA (7)
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Lintas Batas Negara
Tersusunnya Laporan Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara
TARGET TAHUN 2012 (5) 2 draf peraturan 12 Laporan Monev dan 1 Laporan Bintek pada 32 Lokpri untuk 4 Desa masingmasing 7 orang. (896 orang)
Tersusunnya Laporan Konfrensi/Sidang/Perundingan Batas Negara
6 laporan
Tersedianya Sarana Prasarana Batas Negara
100 unit
Terbangunnya Sarana Prasarana Batas Negara
I.L-143
7 PLB di 7 Kab/Kota
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
NO (1) XXIV.4
XXIV.5
XXIV.6
XXIV.7
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat
Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
Pengelolaan Infrastruktur Fisik
SASARAN
INDIKATOR
(3) Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat
(4) Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (jumlah dokumen)
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev penataan ruang kawasan
Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut
Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/Evaluasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan,
Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat
Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi masukan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
TARGET TAHUN 2012 (5) 3 dokumen
INSTANSI PELAKSANA (7) BNPP
1 peraturan 9 laporan
15,00
BNPP
2 dokumen dan 7 rekomendasi 4 laporan
12,00
1 dokumen dan 2 rekomendasi
Tersusunnya Laporan Fasilitasi/Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
8 laporan
Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan
3 dokumen
I.L-144
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 15,00
9,00
BNPP
NO (1)
XXIV.8
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan
SASARAN (3) dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan.
Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan.
INDIKATOR (4) Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi/Kooedinasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan (jumlah laporan) Tersusunnya Dokumen/Rekomendasi/Rumusan Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan (dengan 6 K/L dan 12 Provinsi) dan Koordinasi pelaksanaan (dengan 10 Prov) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Tersusunnya Peraturan/Pedoman/Petunjuk Teknis Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Tersusunnya Laporan Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan
I.L-145
TARGET TAHUN 2012 (5) 1 peraturan
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
4 laporan
2 laporan
2 dokumen
5 laporan
1 dokumen
2 laporan
9,00
BNPP
NO (1) XXIV.9
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan
SASARAN (3) Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.
INDIKATOR (4) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Tersedianya Informasi Kecamatan Perbatasan
Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan
TARGET TAHUN 2012 (5) 2 dokumen
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 12,00
INSTANSI PELAKSANA (7) BNPP
1 paket informasi 5 laporan
* Alokasi untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 792,21 milyar merupakan bagian dari alokasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika pada Prioritas 6. ** Alokasi pagu tahun 2012 untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) telah terdapat pada Prioritas 4
I.L-146
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 11
PROGRAM AKSI BIDANG KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI
Tema Prioritas
Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.
Penanggung Jawab Bekerjasama dengan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Negara Riset dan Teknologi
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
44.000
21,5
Kemenbudpar
72,6
Kemenbudpar
I
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI, DAN PERFILMAN
I.1
Peningkatan Sensor Film
I.2
Pelestarian dan Pengembangan Kesenian
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni
Jumlah film/video/iklan lulus sensor Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya: Di Propinsi
14
Di Kabupaten/Kota
238
Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai
20
Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah
2
Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya
25
I.L-147
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah fasilitasi festival film dalam dan luar negeri
11
33,4
Kemenbudpar
Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman
18
Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia
2
13,3
Kemenbudpar
Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya
2
Jumlah museum yang direvitalisasi
12
75,5
Kemenbudpar
Jumlah museum berskala nasional
2
I.3
Pengembangan Perfilman Nasional
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional
II
PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJARAHAN, KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN
II.1
Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan
II.2
Pengembangan Pengelolaan Permuseuman
Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah
III
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
III.1
Peningkatan Kapasitas Pemuda
Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq
3.180
6,0
Kemenpora
III.2
Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda
Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif
3.180
6,0
Kemenpora
IV
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
IV.1
Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan
IV.2
Meningkatnya litbang bidang arkeologi
Jumlah litbang di bidang arkeologi
148
47,5
Kemenbudpar
Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan
13
9,0
Kemenbudpar
I.L-148
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah usulan unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi (PN11)
8
2,5
KRT
Jumlah karyasiswa S2
20
35,0
KRT
Jumlah karyasiswa S3
10
Jumlah rekomendasi kebijakan
1
8,0
KRT
Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah paket penelitian
4 12
18,0
KRT
Jumlah paket insentif difusi iptek (PN11)
50
95,0
KRT
Jumlah paket insentif kapasitas iptek sistem produksi (PN11) Jumlah paket riset dasar
119 39
Jumlah paket riset terapan
130
V
PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL
V.1
Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif (PN11) Peningkatan kapasitas SDM iptek (beasiswa) (PN11)
Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif Meningkatnya kapasitas SDM iptek
Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda
Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda
Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis Insentif Riset SINAS
Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis
V.2
V.3 V.4 V.5
Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Terlaksananya insentif difusi iptek Terlaksananya riset dasar dan terapan di bidang iptek
I.L-149
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
6,7
BPPT
Penelitian dan Pengembangan Iptek RANCANG BANGUN PROBE USG
1 1
5,5
BPPT
Pengkajian Pengembangan E-KIOSK untuk layanan pemerintahan Pengkajian Pengembangan M-Government untuk layanan pemerintahan Pengkajian Pengembangan E-Voting Pengkajian Pengembangan Layanan Data Pemerintahan untuk Masyarakat Pengembangan Sistem Pengenal Wicara B.Indonesia untuk risalah dan resume otomatis dengan fitur: Speaker Adaptation dan Diarization
1 1 1 1 2
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN AUDIT TIK, LISTRIK, GULA
3
5,0
BPPT
Pendaftaran HKI
32
1,4
LIPI
Paket teknologi/HKI teradopsi
5
1,8
VI VI.1
VI.2
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11)
Termanfaatkannya Inkubasi Teknologi untuk membangun sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintahan serta tumbuhnya usaha / industri inovatif pada Pengembangan infrastruktur inkubasi.Sinergi kemitraan dan temu bisnis Alih Teknologi, Aksesibilitas Produksi Massal, Supra dan Infrastruktur pendukung Penguatan Kelembagaan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)
Terlaksananya penerapan teknologi informasi dan komunikasi
VI.3
Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (PN11)
VII
PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK
VII.1
Pengembangan Inovasi
Terlaksananya penerapam audit teknologi
Tumbuhnya wirausahawan baru yangberbasis inovasi teknologi
Manajemen Pengetahuan Inkubasi Teknologi
I.L-150
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
PAGU TAHUN 2012
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2,5
LIPI
VII.2
Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (PN 11)
Pengembangan dan perlindungan bahasa masyarakat lokal (Pencegahan kepunahan bahasa masyarakat lokal)
Unit usaha UMKM Inovatif baru Teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi
2 5
Tenant jumlah buku identifikasi bahasa-bahasa lokal yang hampir punah
1 5
I.L-151
MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS LAINNYA
PROGRAM AKSI BIDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
Tema Prioritas
-
Penanggungjawab
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bekerjasama dengan
-
NO (1) I
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
3 Paket
25
Kemhan
15,8%
1.600
Kemhan
Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.
45%
20,2
Mabes TNI
Persentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutukan
45%
35
Mabes TNI
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMHAN
I.1
Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan
Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri
II
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN
II.1
Produksi Alutsista Industri dalam negeri
III
PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF
III.1
Ops Gaktib dan Ops Yustisi.
III.2
Operasi intelijen Strategis
Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan. Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.
Jumlah pengembangan prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri
Jumlah dan jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri
I.L-152
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
41%
60
TNI AD
30%
378
BIN
1
4,6
Lemsaneg
14,3 %
200,0
Polri
3
10,0
Polri
100%
50,0
Polri
IV IV.1
V
Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat
Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat
Persentase kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini
PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri
Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri
VI
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL
VI.1
Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi
Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi
VII
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLRI
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi
Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri
VIII
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN
IX.1
Pembuatan Prototype
Meningkatkan kemandirian Alut Polri produksi dalam negeri
Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota
VII.1
IX
(7)
PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT
V.1
VIII.1
INSTANSI PELAKSANA
Meningkatkan kemandirian Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat
Jumlah Alut Polri produk industri dalam negeri yang diserahkan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah
Jumlah Prototype alat yang dihasilkan/diuji
PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penindakan Tindak Pidana Terorisme
Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme
Crime clerance tindak pidana terorisme tingkat nasional
I.L-153
NO (1) X X.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(2) (3) PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengembangan nilai-nilai Terlaksananya penyusunan kebijakan, kebangsaan dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan
Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah XI XI.1
XI.2 XI.3
XII XII.1
1 Modul wawasan kebangsaanl
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
9,1
Kemendagri
2,312
KEMENKO POLHUKAM
20 kali
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme
Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan terorisme Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan BNPT Jumlah pemantauan dan pendeteksian potensi tindak terorisme, pencegahan, penanggulangan terorisme dan radikalisasi Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan Jumlah pemantauan dan evaluasi
12 kali 4 kali 12 kali 12 kali
126,882
12 kali 4 kali
0,627
4 kali prakarsa
9,422
PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme
Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral
Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Jumlah koordinasi teknis Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri
I.L-154
25 kali 14 posisi 7 kali
Kemenlu
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XIII
Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan
XIV
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
XV XV.1
XV.2
(4) Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)
TARGET TAHUN 2012 (5) 3 kali
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL
XIII.1
XIV.1
INDIKATOR
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan
Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan
Pengembangan Prototipe Sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetry, Control and Command (TCC).
Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah riset bersama
1 2
5,0
KRT
Perancangan Sistem dan Wahana, testing PUNA
1
1,8
BPPT
Jumlah Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka Pemajuan Ham
14
0,4
Kemenhukham
Jumlah Kerjasama Dalam Negeri Dalam Rangka Implementasi Ham/ Ranham
50
0,5
Jumlah harmonisasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan Dalam Perspektif Ham
36
0,5
Jumlah Analisis Laporan Pelaksanaan Instrumen Ham Internasional dan Naskah Akademik Instrumen Ham Internasional Jumlah modul dan panduan HAM, bahan ajar HAM, dan tenaga Penguatan HAM
8
0,5
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM Kegiatan kerjasama HAM
Kegiatan Penguatan HAM
Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrument HAM internasional
Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kotamadya telah mengikuti
I.L-155
4 dan 30
0,4
Kemenhukham
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
SASARAN (3) pelatihan HAM
XV.3
XV.4
Kegiatan Diseminasi HAM
Kegiatan Informasi HAM
Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM
Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM
INDIKATOR (4) Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah I Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah II Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah III Jumlah Kl Atau Daerah yang telah memperoleh Diseminasi HAM Jumlah Penyuluh Ham Jumlah Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi Ham
(5)
XVI
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 0,4
(7)
0,9 5 0,5
34
1,0
90 3
0.3 0.1
Jumlah metodologi dan bahan diseminasi HAM
4
0.1
Jumlah Data implementasi HAM yang diolah
80 80
0.8 0.1
2400
0.1
8 dan 12
0.3
430 org
31,3
Jumlah Evaluasi dan Laporan Tentang Ham Jumlah Akses Jalur Informasi Ham Melalui Internet
INSTANSI PELAKSANA
2
3
Jumlah Informasi HAM melalui Helpdesk, Media Cetak dan Elektronik XVI.1
TARGET TAHUN 2012
Kemenhukham
Kemenhukham
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG Peningkatan Profesionalitas
Tersedianya sumber daya aparatur
Pelatihan bagi Program pendidikan calon hakim terpadu (Magang & Diklat) Untuk 2 Angkatan
I.L-156
MA-RI
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2) Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan
XVII
PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG
XVII.1
XVIII XVIII.1
XVIII.2
Percepatan peningkatan penyelesaian perkara
(3) hukum yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4) Jumlah Pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi Tipikor dan materi Terkini lainnya
(5) 1.000 org
Jumlah penyelesaian perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu Jumlah penyelesaian tunggakan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu Jumlah penyelesaian minutasi, pemberkasan dan pengiriman perkara sampai ke Pengadilan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu
5600 pkr
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum
112.300 pkr
Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan tingkat pertama
2.138.100 pkr
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
9,9
MA-RI
45,8
MA-RI
24,7
MA-RI
3600 pkr 9500 pkr
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama
Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
I.L-157
3.798 pkr 352 satker 39 satker
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XIX XIX.1
XIX.2
XX XX.1
INDIKATOR (4) Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan
TARGET TAHUN 2012 (5) 20 zitting plaatz
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama
Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah penyelenggaraan sidang keliling
94.763 pkr
10,6
MA-RI
11,8
MA-RI
3,3
MA-RI
94.763 pkr 494 pkr 9.850 perkara 273 lokasi
Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu
46 satker
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer
3.530 pkr
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Penyusunan kebijakan manajemen tata laksana dan administrasi tenaga teknis di lingkungan peradilan Militer
I.L-158
3.530 pkr 259 pkr
60 2
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4) Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN
XX.2
XX.3
XXI XXI.1
Peningkatan Manajemen Peradilan TUN
Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan TUN
Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN
Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis di lingkungan peradilan TUN Pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan pengadilan TUN Penyelenggaraan sidang keliling (detasering) di lingkungan pengadilan TUN dan Militer Penyelenggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan TUN
TARGET TAHUN 2012 (5) 90 1.621 pkr
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
5,8
MA-RI
1,7
MA-RI
8,61
Kejagung
1.621 pkr 1.162 pkr
2
160 60 128 pkr 23 satker 5 satker
PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI
Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan
I.L-159
80 pkr 3 pkr 2 pkr
NO (1) XXI.2
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
(2) Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
(3) Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.
(4) Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan
XXI.3
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
XXII
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI
XXII.1
Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum
Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.
Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kej ati, Kejari dan Cabjari
Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan
I.L-160
TARGET TAHUN 2012 (5) 80 pkr
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 4,40
INSTANSI PELAKSANA (7) Kejagung
2 pkr
1.300 pkr
136,69
Kejaksaan RI
1 laporan
3,04
Kejagung
2 rancangan peraturan
MATRIKS BUKU I RKP 2012 PRIORITAS LAINNYA
BIDANG PEREKONOMIAN
Tema Prioritas
-
Penanggung Jawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama dengan
-
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional
35
52,6
Partisipasi aktif pada perundingan Perdagangan Internasional Jumlah posisi runding yang disusun
55
Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri
15
Jumlah sosialisasi hasil kerjasama Perdagangan Internasional
9
Jumlah publikasi kerjasama perdagangan internasional yang diterbitkan
15
I I.1
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional
Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar
1.L-161
55
Kemendag
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
(1) II II.1
(2) (3) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi dan Terbentuknya kawasan industri Penumbuhan Industri Hasil berbasis MSM di 3 propinsi Hutan dan Perkebunan
III
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SELAMA PROSES PENYIAPAN, PEMBERANGKATAN DAN KEPULANGAN
Jumlah instansi dan perusahaan terkait Jumlah kawasan yang terbentuk (dekon) Jumlah dokumen Study pengembangan
100 3 3
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
4,0
Kemenperin
III.1
Pembinaan dan Pengembangan EGovernment
Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50%
Jumlah KL/Pemda yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen TKI
5 instansi
57,86*
Kemenkominfo
III.2
Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu
Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
100,51 juta jiwa di 300 kab/kota
3,6
Kemendagri
III.3
Pengelolaan Informasi Kependudukan
Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional & atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publikI
9 K/L
3,0
Kemendagri
III.4
Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan
Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak
157,8
Kemenkumham
Persentase (%) Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjangan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal
1.L-162
60%
NO (1)
III.5 III.6 III.7
III.8
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Fasilitas Keimigrasian
Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI Penyiapan pemberangkatan
Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(3)
(4) terbatas dan visa untuk negara tertentu yang Memenuhi Standar Dengan Data Akurat Persentase (%) pengendalian pemberian izin masuk, izin bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase (%) Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase (%) pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat Persentase (%) pengendalian pelayanan paspor bagi jemaah haji dan pelayanan pendaratan di atas alat angkut yang memenuhi standar Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel % calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota
(5)
duplikasi
Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim
Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk Pekerja Migran yang
1.L-163
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
60% 60% 60% 60% 8 100% calon TKI terlayani
92,7
Kemenakertrans
700 ribu TKI
5,5
BNP2TKI
100% TKI
3,85
BNP2TKI
700 ribu TKI
18,15
700 ribu TKI
5,5
70%
0,8
Menko Perekonomian
NO (1)
III.9
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) untuk Pekerja Migran Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa
SASARAN (3) Pembiayaan Kredit untuk Pekerja Migran Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2012
(4)
(5)
III.11 III.12
III.13
INSTANSI PELAKSANA (7)
Diimplementasikan Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa) Jumlah pengaduan yang diproses Kualitas pelayanan hotline service Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi
III.10
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
Pengamanan Keberangkatan Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga
Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga
Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi Jumlah usulan rekomendasi kebijakan urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal
Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Terlayaninya Korban Tindak Kekerasan dan Pemulangan Pekerja Migran/Pekerja Migran Bermasalah yang dideportasi sampai di Provinsi asal
Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah sosial yang berhasil dilindungi (jiwa) Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa) Jumlah pekerja migran yang bermasalah sosial yang mendapat bantuan UEP (jiwa)
1.L-164
1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)
2,0
BNP2TKI
100% pengaduan terproses
19,0
100% TKI yang diproses
4,7
70% orang teradvokasi
5,0
90% TKI bermasalah ditangani 70%
5,5 6,6
BNP2TKI
3.500 TKI
2,2
BNP2TKI
2 dokumen
1,88
Menko Kesra
62,0
Kemensos
100%
24.000 1.500 1.350
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
III.14 IV IV.1
IV.2
IV.3
Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi
INDIKATOR (4) Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan UEP (jiwa) Jumlah persentase pekerja migran bermasalah yang dibantu pemulangan ke provinsi asal (%) Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal
TARGET TAHUN 2012 (5) 1.600
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
75% 100% TKIB deportasi terlayani
5,8
Kemendagri
70%
0,8
Menko Perekonomian
Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran Amandemen UU 100% peraturan turunan tersusun13 atase
92,7
Kemenakertrans
6 kali
221,85
Kemenlu
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri
Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI
Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan
Tersedianya regulasi yang melindungi TKI
Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya Amandemen UU 39/2004 Persentase peraturan turunan amandemen UU
Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI
Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Jumlah Citizen Services yang diperkuat Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan
1.L-165
26 Citizen Services 8498
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi
TARGET TAHUN 2012 (5) 41,20 %
PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
3500
* Alokasi yang tercantum adalah alokasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan E-Government di Prioritas 6, sedangkan SIM TKI hanya merupakan salah satu indikator
1.L-166
MATRIKS BUKU I RKP 2012 PRIORITAS
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
LAINNYA
Tema Prioritas Penanggungjawab Bekerja Sama Dengan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Budpar, KPP&PA, Kementerian PORA
PAGU INDIKATIF 2012
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(MILYAR RP) (6)
I I.1
I.2
Pelayanan Haji dan Umrah
Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah
Rehabilitasi Asrama Haji (Unit)
15
19,5
33
38,8
Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah
Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Provinsi) Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan) Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (jemaah)
33
16,4
Kementerian Agama
221.000
140,0
Kementerian Agama
70
182,31
Kementerian Kesehatan
79,7
Kementerian Budpar
I.3 II
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
III. III.1.
(7)
Program Penyelenggaraan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Haji Dan Umrah
Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah
II.1
INSTANSI PELAKSANA
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan saat pelaksanaan dan pasca haji kesehatan haji sesuai standar Angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah
Kementerian Agama
2,3
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata
Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya
I.L-167
29
No. (1) III.2. III.3. III.4
III.5
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
IV.3
Jumlah daerah yang memiliki profil investasi pariwisata
7
52,4
Kementerian Budpar
1. Jumlah standard kompetensi pariwisata 2. Jumlah standard usaha pariwisata 3. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata (ribu orang) 1. Jumlah kegiatan penyusunan informasi dan pencitraan destinasi 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)
8 5 20
36,8
Kementerian Budpar
4
39,6
Kementerian Budpar
1,9
Kementerian PP dan PA
2,1
Kementerian PP dan PA
3,3
Kementerian PP dan PA
Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender
IV.2
(7) Kementerian Budpar
Jumlah desa wisata
IV.1
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di partisipasi perempuan di bidang politik dan bidang politik dan pengambilan keputusan
INSTANSI PELAKSANA
(MILYAR RP) (6) 121,5
(3) Meningkatnya jumlah desa wisata
Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
PAGU INDIKATIF 2012
(5) 978
(2) Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata Pengembangan Standardisasi Pariwisata
IV.
TARGET 2012
INDIKATOR (4)
25
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
-
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan
K/L
1
Prov
2
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan
K/L
1
Prov
5
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan
I.L-168
1
No. (1)
IV.4
IV.5
IV.6
IV.7
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) pengambilan keputusan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2012
(3)
(4)
(5)
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang
3
Prov
6
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan
1 K/L
1
Prov
5
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan tindak kekerasan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan K/L kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Prov
-
Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan
4
Prov
8 -
K/L
1
Prov
5
I.L-169
K/L
INSTANSI PELAKSANA (7)
2,0
Kementerian PP dan PA
17,0
Kementerian PP dan PA
10,3
Kementerian PP dan PA
2,3
Kementerian PP dan PA
7,4
Kementerian PP dan PA
33
K/L
Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
(MILYAR RP) (6)
3
-
Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
IV.8
K/L
PAGU INDIKATIF 2012
10
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
V.
Program Perlindungan Anak
V.1
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak
(4) kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak anak Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan
VI.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
VI.1
Pembinaan Administrasi PKUB
VI.2
Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural
VI.3
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
VII. VII.1
TARGET 2012
INDIKATOR
(5)
PAGU INDIKATIF 2012 (MILYAR RP) (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
Prov
15
1 1 6 1 2
2,1
K/L Prov K/L Prov
Kementerian PP dan PA
Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket)
1
0,8
Kementerian Agama
Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Paket)
1
3,5
Kementerian Agama
Tersedianya dana operasional FKUB Tk provinsi Tersedianya dana operasional FKUB Tk Kabupaten Terlaksananya pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya pemulihan pasca konflik
Operasional FKUB Tkt provinsi (FKUB) Operasional FKUB Tkt Kabupaten (FKUB) Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota (unit)
33 461 20
26,7
Kementerian Agama
Pembinaan dan pengembangan KUB (kegiatan)
15
1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional 2. Jumlah penyelenggaraan perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia tourism promotion representative officers) di luar negeri
49
114,4
Kementerian Budpar
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri
Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission) dan festival di tingkat internasional
I.L-170
12
PAGU INDIKATIF 2012
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(MILYAR RP) (6)
67
65,3
Kementerian Budpar
10 16 86 1,05
42,0
Kementerian Budpar
142,7
Kementerian Budpar
8 52
45,6
Kementerian Budpar
1
77,8
Kementerian Budpar
Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)
1.175
9,3
Kementerian Budpar
Jumlah lulusan pendidikan pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata (orang)
1.383
172,5
Kementerian Budpar
VII.2. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri VII.3 VII.4
VII.5
VII.6
VIII.
Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri
Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata
Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional. 1. 2. 1. 2.
Jumlah naskah analisa pengembangan informasi pasar nusantara Jumlah naskah analisa pengembangan informasi pasar mancanegara Peningkatan Publikasi Pariwisata Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Jumlah media pemasaran dan penayangan iklan pariwisata Indonesia Indonesia Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (juta eksemplar) 3. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping) Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan 1. Jumlah promosi pada international MICE event Insentif, Konferensi, dan Pameran Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, 2. Jumlah pendukungan event MICE (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Conference, and Exhibition/MICE) nasional dan internasional Exhibition/MICE) di Indonesia Dukungan Manajemen dan Dukungan Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan Jumlah dukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi Teknis Lainnya Direktorat Jenderal evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan pariwisata Pemasaran kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata
INSTANSI PELAKSANA (7)
143
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
VIII.1. Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata VIII.2. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata
I.L-171
PAGU INDIKATIF 2012
No.
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(MILYAR RP) (6)
Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup perdamaian, dan lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan 1. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan
6.000
34,3
Kementerian Pora
100
9,1
Kementerian Pora
1.000 500 1.000
81,9
Kementerian Pora
7.500
6,0
Kementerian Pora
3.000 4
15,2 527,5
Kementerian Pora Kementerian Pora
520 2
452,0
Kementerian Pora
IX
(7)
Program Kepemudaan dan Keolahragaan
IX.1.
Peningkatan Wawasan Pemuda
IX.2.
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
IX.3.
Pengembangan Kepramukaan
Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepramukaan
IX.4.
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda
IX.5. IX.6.
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan
Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan
X.
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
X.1.
INSTANSI PELAKSANA
Pengembangan Olahraga Prestasi
Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi
1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan, 3. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan Jumlah pemuda kader kepemimpinan
1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Olympic Games dan Paralympic Games
I.L-172
