[Type text]
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012
BUKU III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
DIPERBANYAK OLEH : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) [Type text]
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012
BUKU III :
Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
DAFTAR ISI
BAB I ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010-2014 1.1 Pendahuluan ----------------------------------------------------------------------------1.2 Gambaran Kesenjangan Wilayah ----------------------------------------------------1.2.1 Perekonomian Wilayah ------------------------------------------------------1.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan --------------------------------1.2.3 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ------------------------------1.2.4 Sarana dan Prasarana --------------------------------------------------------1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014 ---1.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2012 --------------------------1.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar -----------------------------1.4.2 Pengembangan Wilayah Laut-----------------------------------------------1.4.3. Pengembangan Kawasan ----------------------------------------------------1.5 Percepatan Pembangunan Wilayah -------------------------------------------------1.6 Sasaran Pembangunan Tahun 2012 ------------------------------------------------1.6.1 Sasaran Pembangunan Nasional -------------------------------------------1.6.2 Sasaran Pembangunan Provinsi -------------------------------------------1.7 Keterkaitan Antarwilayah -------------------------------------------------------------
III.1-1 III.1-2 III.1-2 III.1-3 III.1-3 III.1-5 III.1-6 III.1-8 III.1-9 III.1-16 III.1-19 III.1-23 III.1-24 III.1-24 III.1-24 III.1-25
BAB II PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012 2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini -------------------------------------------------- III.2-1 2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera ------------------------- III.2-5 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera --------------- III.2-7 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Sumatera Peta Koridor Ekonomi Sumatera Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
i
BAB III PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2012 3.1 Kondisi Wilayah Jawa-Bali Saat Ini--------------------------------------------------- III.3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali ------------------------- III.3-4 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali --------------- III.3-6 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Jawa Bali Peta Koridor Ekonomi Jawa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Peta Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
BAB IV PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012 4.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini ------------------------------------------------ III.4-1 4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan ----------------------- III.4-4 4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan ------------ III.4-7 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Kalimantan Peta Koridor Ekonomi Kalimantan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) BAB V PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2012 5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini --------------------------------------------------- III.5-1 5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi -------------------------- III.5-4 5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi ---------------- III.5-6 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Sulawesi Peta Koridor Ekonomi Sulawesi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
ii
BAB VI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012 6.1 Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini-------------------------------------------- III.6-1 6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara ------------------ III.6-3 6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara -------- III.6-6 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Nusa Tenggara Peta Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) BAB VII PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2012 7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini ----------------------------------------------------- III.7-1 7.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku ---------------------------- III.7-4 7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku ----------------- III.7-6 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Maluku Peta Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) BAB VIII PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2012 8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini------------------------------------------------------- III.8-1 8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua ----------------------------- III.8-4 8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua ------------------- III.8-6 Lampiran Peta Persebaran Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah Papua Peta Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
iii
BAB IX KAIDAH PELAKSANAAN 9.1 Sinergi antara Pusat-Daerah dan Antar Daerah ----------------------------------- III.9-1 9.1.1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan ------------------------ III.9-1 9.1.2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi ------------------------------------------- III.9-1 9.1.3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran ----------------------------------------- III.9-2 9.1.4 Sinergi dalam Kerangka Kelembangaan dan Aparatur Daerah-------- III.9-3 9.1.5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah ----------------------- III.9-3 9.2 Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ------------------ III.9-3 9.2.1 Urgensi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- III.9-4 9.2.2 Pelaksanaan -------------------------------------------------------------------- III.9-5 9.3 Kaidah Sinergi Antarsektoral, AntarPusat-Daerah dan AntarDaerah --------- III.9-10
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Target Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Wilayah (Dalam Persen) -----------------------------------------------------------------III.1-26 Tabel 2.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Sumatera ----------------------------------III.2-4 Tabel 2.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Di Wilayah Sumatera Tahun 2012 -----------------------------------------------------III.2-6 Tabel 2.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Sumatera Tahun 2012 --------III.2-7 Tabel 2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.2-9 Tabel 3.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Jawa-Bali-----------------------------------III.3-2 Tabel 3.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012 ------------------------------------------------------III.3-6 Tabel 3.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012------ --III.3-6 Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.3-9 Tabel 4.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Kalimantan --------------------------------III.4-2 Tabel 4.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Wilayah Kalimantan Tahun 2012 ---------------------------------------------------III.4-6 Tabel 4.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Kalimantan Tahun 2012----- III.4-6 Tabel 4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.4-9 Tabel 5.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Sulawesi -----------------------------------III.5-2 Tabel 5.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Wilayah Sulawesi Tahun 2012 ------------------------------------------------------III.5-6 Tabel 5.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Sulawesi Tahun 2012------- --III.5-6 Tabel 5.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.5-9 Tabel 6.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara----------------------------III.6-2 Tabel 6.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 -----------------------------------------------III.6-5 Tabel 6.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.6-5 Tabel 6.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.6-9
v
Tabel 7.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Maluku -------------------------------------III.7-4 Tabel 7.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Wilayah Maluku Tahun 2012 --------------------------------------------------------III.7-5 Tabel 7.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Maluku Tahun 2012 ----------III.7-5 Tabel 7.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku Tahun 2012----III.7-8 Tabel 8.1 Perkembangan Pembangunan Wilayah Papua ---------------------------------------III.8-2 Tabel 8.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Wilayah Papua Tahun 2012 ----------------------------------------------------------III.8-6 Tabel 8.3 Sasaran Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Per Kapita di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012------ --III.8-6 Tabel 8.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012 ---------------------------------------------------------------------------------III.8-9
vi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1-6 Gambar 1-7
Gambaran Kesenjangan Perekonomian Antarwilayah------------------------- - - III.1-2 Gambaran Kesenjangan Sosial dan Kependudukan Antarwilayah------ --------------------------------------------------------------------- - III.1-3 Gambaran Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Antarwilayah--- ------------------------------------------------------------------------ - III.1-4 Gambaran Kesenjangan Sarana dan Prasarana Antarwilayah--------- ------------------------------------------------------------------ - III.1-5 Pengembangan Enam Koridor Ekonomi -------------------------------------------- III.1-7 Penjabaran Tema RKP 2012 Dalam Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan -------------------------- ----------------------------------- - III.1-9 Sinkronisasi Rencana Pembangunan Wilayah dengan Pembangunan Sektor-------------------------------------------------------------------------------------- - III.1-29
vii
BAB I ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010-2014
BAB I ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2012
1.1. Pendahuluan Berbagai keberhasilan pembangunan selama ini telah membuahkan hasil bagi kemajuan setiap wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan latar belakang struktur demografi, geografis, infrastruktur dan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya manusia yang berbeda, menyebabkan masih adanya kesenjangan kinerja pembangunan antarwilayah yang selanjutnya perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah. Isu-isu terkini yang berkembang serta menjadi bahan pertimbangan didalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 diantaranya adalah: (1) Perlunya upaya penguatan ketahanan pangan (dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok) dan energi; (2) Percepatan pengurangan kemiskinan; (3) Perlunya upaya untuk meningkatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan didalam proses pembangunan; (4) Perlunya meningkatkan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; serta (5) Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan berbagai isu yang berkembang tersebut serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maka telah ditentukan tema RKP 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta 3 Prioritas Lainnya yaitu: (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014. Pencapaian prioritas nasional tersebut akan diselaraskan dengan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) yang dilaksanakan melalui four track strategy yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment dan pengembangan programprogram percepatan pengurangan kemiskinan yaitu: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat. Buku III Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di setiap wilayah yang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2012. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah, yaitu: Sumatera, RKP 2012
III.1-1
Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Penyusunan program dan kegiatan prioritas didalam RKP Buku III Tahun 2012 menitikberatkan kepada sinergi pusat-daerah dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antarwilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi dan isu strategis di setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, (4) strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan rencana tata ruang pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) memperhatikan keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.
1.2. Gambaran Kesenjangan Wilayah 1.2.1.
Perekonomian Wilayah
Wilayah Jawa Bali menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 59 persen dan wilayah Sumatera sekitar 23,2 persen, sementara sumbangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya sekitar 17 persen. Tingginya PDRB Wilayah Jawa-Bali, dan Sumatera disebabkan oleh perkembangan aktivitasnya yang cukup pesat dan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas yang cukup memadai dibandingkan wilayah lainnya yang masih mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam, sedangkan sektor sekunder dan tersier perkembangannya relatif lambat. GAMBAR 1.1 GAMBARAN KESENJANGAN PEREKONOMIAN ANTARWILAYAH
Sumber : Badan Pusat Statistik III.1-2
RKP 2012
1.2.2.
Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penyebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali yaitu sebesar 59,1 persen, diikuti wilayah Sumatera sebesar 21,3 persen, sementara konsentrasi penduduk terendah di wilayah Maluku sebesar 1 persen. Sementara itu, distribusi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan antarwilayah pada tahun 2010 menunjukkan konsentrasi tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan pengangguran perlu difokuskan pada kantong-kantong pengangguran dan kemiskinan di tiap wilayah. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dan sebagian besar berada di Bagian Timur Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan IPM di wilayah timur Indonesia masih reatif tertingal dibandingkan wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kualitas manusia perlu diprioritaskan di wilayah timur Indonesia. GAMBAR 1.2 GAMBARAN KESENJANGAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN ANTARWILAYAH
Sumber : Badan Pusat Statistik
1.2.3.
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Sebaran lahan kritis paling besar berada di wilayah Kalimantan sebesar 35,88 persen dan wilayah Sumatera sebesar 33,29 persen. Sedangkan sebaran luas lahan kritis paling rendah berada di wilayah Maluku dan Jawa Bali sebesar 3,09 persen dan 4,49 persen. Potensi sumber energi untuk tiap wilayah di Indonesia sangat beragam baik yang RKP 2012
III.1-3
berasal dari energi fosil maupun energi non-fosil (energi terbarukan). Wilayah Nusa Tenggara adalah satu-satunya wilayah yang relatif tidak memiliki energi fosil sehingga memiliki potensi untuk menjadi daerah yang menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu untuk wilayah Indonesia Timur (terutama Papua dan Maluku) memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus mengingat kondisi topografi yang cukup sulit untuk melaksanaan pembangunan serta kecenderungan pusat beban yang jauh dari sumber energi GAMBAR 1.3 GAMBARAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ANTARWILAYAH
Persentase LahanKritis Sumatera (2007) 33,29% PersentaseLahan Kritis Kalimantan (2007): 35,88%
Persentase LahanKritis Jawa Bali (2007): 4,49%
PersentaseLahan Kritis Sulawesi (2007) : 7,99%
Persentase LahanKritis Nusa Tenggara (2007): 6,74%
PersentaseLahan Kritis Maluku (2007) : 3,09%
PersentaseLahan Kritis Papua (2007): 5,88%
Sumber : 1. Statistik Kehutanan, Kementerian Kehutanan 2. Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) 2008-2027 Keterangan : *) tidak termasuk potensi di Jawa Barat,
III.1-4
RKP 2012
1.2.4.
Sarana dan Prasarana
Panjang jalan nasional dengan kondisi mantap secara persentase lebih besar berada di wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Sulawesi. Sementara, wilayah lainnya, kondisi jalan mantap masih berada dibawah 75 persen. Meskipun demikian, kondisi jalan mantap di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan rasio elektrifikasi, wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Maluku sudah mencapai di atas 60 persen. Wilayah Sulawesi mencapai 59 persen. Sedangkan wilayah Nusa Tenggara dan Papua masih sangat rendah yaitu sekitar 33 dan 30 persen. Jaringan irigasi terluas masih terdapat di wilayah Jawa Bali (44 persen), yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara daerah irigasi terluas di luar wilayah Jawa berada di Provinsi Sulawesi Selatan Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan NAD. Dari total 7,47 juta daerah irigasi diseluruh Indonesia, hanya sekitar 11 persen yang ketersediaan airnya dijamin melalui waduk, sedangkan selebihnya masih mengandalkan debit sungai baik melalui bending ataupun free intake. GAMBAR 1.4 GAMBARAN KESENJANGAN SARANA DAN PRASARANA ANTARWILAYAH
Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kem. PUStatistik Ditjen Ketenagalistrikan KESDM
RKP 2012
III.1-5
1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014 Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJPN 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMN 2010-2014, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk (1) mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah; (2) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang di dalam kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; (6) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan; (7) menciptakan kesatuan dan keutuhan wilayah darat, laut dan udara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; (8) mengurangi gangguan keamanan; dan (9) menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Selain itu, pengembangan wilayah juga ditujukan untuk mewujudkan seluruh wilayah nusantara sebagai satu kesatuan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan yang semakin maju, produktif dan berkembang sebagai landasan utama dalam menyambut terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berdasarkan arah pengembangan wilayah tersebut pengembangan wilayah 2010-2014 adalah sebagai berikut:
diatas,
maka
strategi
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera; 2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik; 3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; 4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Arah dan strategi kebijakan pengembangan di setiap wilayah juga mengacu pada arah dan strategi kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah darat dan perencaan wilayah laut melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) . Sesuai dengan strategi pengembangan wilayah tahun 2010-2014 terutama pada butir (1), (2), dan (3) seperti tersebut diatas, Pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. III.1-6
RKP 2012
Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: a.
Mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.5. GAMBAR 1.5 PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA
Sumber : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
b.
Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (transaction cost) logistik, Hal ini akan dilakukan melalui: Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,
RKP 2012
III.1-7
c.
Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar koleksi dan distribusi bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau), dan; Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara;
Mempercepat peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Elemen utama untuk percepatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi: Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama. Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian tenaga kerja. Meningkatkan kegiatan dan membangun pusat-pusat pengembangan R & D (Center of Excellence) di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi. Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.
1.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2012 Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah akan dilaksanakan dalam kerangka memperluas basis pertumbuhan dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, baik secara sektor maupun secara wilayah melalui pemantapan sinergi antarsektor, antara pusat dan daerah dan antardaerah dalam sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada yang ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan.
III.1-8
RKP 2012
GAMBAR 1.6 PENJABARAN TEMA RKP 2012 DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN Tema RKP 2012: Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Sinkronisasi antara arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan sektoral dilakukan melalui penjabaran ke dalam 11 + 3 prioritas RKP 2011 dan diselaraskan dengan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) yang dilaksanakan melalui four track strategy yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. 1.4.1.
Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar
Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan. (1) Pengembangan Wilayah Sumatera Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera dalam tahun 2012 diarahkan untuk menjadikan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutura, sawit dan karet, serta sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut yang dilakukan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut. Wilayah Sumatera juga diarahkan untuk mengembangkan (cluster) industri unggulan yang dilakukan dengan strategi mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi, sehingga wilayah Sumatera dapat diperhitungkan sebagai salah RKP 2012
III.1-9
satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai sentra produksi dan industri unggulan, wilayah Sumatera perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan investasi di wilayah Sumatera. Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera juga perlu diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas legislasi, meningkatkan penegakan hukum, Hak Azazi Manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. Pembangunan wilayah Sumatera perlu dilakukan secara sinergis di berbagai sektor dengan tetap mengupayakan pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, pengembangan industri pariwisata alam dan budaya, pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi, penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera, pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN, peningkatan program penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional, dan pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Sesuai RTRWN, pusat-pusat pengembangan di wilayah Sumatera yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan kota Padang di wilayah Barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Bandar Lampung dan sekitarnya (dsk), dan Palembang dsk, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Sumatera akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: kelapa sawit, karet, batubara dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional sebagaimana dimaksud diatas. (2) Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Arah kebijakan pembangunan Wilayah Jawa-Bali di tahun 2012 ditujukan untuk tetap mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional yang akan dilakukan melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan, serta menekankan juga pada pengembangan industri unggulan potensial diberbagai wilayah potensial di Jawa-Bali. Sementara itu dalam upaya percepatan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa-Bali akan dilakukan dengan strategi memantapkan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional; serta mengembangkan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri.
III.1-10
RKP 2012
Pengembangan Wilayah Jawa-Bali tetap diarahkan untuk mendorong pembangunan Wilayah Selatan Jawa melalui percepatan transformasi struktur ekonomi serta penguatan produktivitas ekonomi dan investasi. Sementara itu, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di Wilayah Jawa-Bali perlu dikembangkan dengan pola distribusi penduduk yang lebih seimbang serta diikuti dengan fokus pada kebijakan pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Sementara itu, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia diarahkan sejalan dengan transformasi ekonomi kearah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Untuk mendorong perekonomian, wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mengembangkan jasa pariwisata dan meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk memperlancar arus barang dan jasa dengan mengutamakan pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung dan sumber daya air dan lahan. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidak akan terlepas dari dukungan pelaksanaan tata kelola yang baik, oleh karena itu penekanan upaya pemantapan tata kelola di Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 dilakukan melalui reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien; mengembangkan sistem pengurusan perizinan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kredibilitas lembaga hukum. Selain itu, diperlukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana di beberapa wilayah di Jawa-Bali, khususnya bencana banjir, longsor dan gunung berapi serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai arahan RTRWN pengembangan Wilayah Jawa-Bali, pusat-pusat pengembangan di wilayah Jawa-Bali yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan Perkotaan Jabodetabek, Bandung, Gerbangkertosusila, dan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya; (2) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan Semarang sebagai pusat pelayanan primer; dan (3) mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Cirebon dan sekitarnya, dan Surakarta dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Jawa dan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, perkapalan, alutsista, telematika, dan pariwisata dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Jawa dan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pendorong industri dan jasa nasional serta pintu gerbang pariwisata nasional sebagaimana dimaksud diatas. (3) Pengembangan Wilayah Kalimantan Pada tahun 2012, pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan RKP 2012
III.1-11
kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dilaksanakan dengan strategi pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas budidaya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional dilaksanakan dengan strategi pengembangan mengoptimalkan industri migas dan pertambangan, serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan. Selain itu, pengembangan Wilayah Kalimantan juga tetap diarahkan untuk melanjutkan upaya pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri pariwisata alam dan budaya. Untuk memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah, diarahkan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Pengembangan kawasan perbatasan di Wilayah Kalimantan sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga ditujukan untuk pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Terkait dengan upaya pemantapan tata kelola, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mengembangkan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, yaitu dengan upaya meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi, meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai RTRWN, pengembangan Wilayah Kalimantan, pusat-pusat pengembangan di Pulau Kalimantan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; dan (2) mendorong pengembangan kota Palangkaraya, Samarinda, Bontang, dan Tarakan, sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Kalimantan terutama kawasan perbatasan negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Kalimantan akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: kelapa sawit, batubara, alumina/bauksit, migas, perkayuan dan besi baja dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional sebagaimana dimaksud diatas. (4) Pengembangan Wilayah Sulawesi Pembangunan wilayah Sulawesi pada tahun 2012 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. III.1-12
RKP 2012
Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan, serta meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap. Dalam upaya mengembangkan wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional, kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi juga perlu tetap memperhatikan pengembangan gugus industri unggulan wilayah, pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik melalui pengembangan integrasi sistem jaringan transportasi serta pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan. Untuk mendorong perekonomian Wilayah Sulawesi, pembangunan diarahkan untuk pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan memperkuat jalur wisata di wilayah Sulawesi serta jalur wisata dengan wilayah lainnya. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong dengan kebijakan pengurangan tingkat pengangguran dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan akses kesehatan dan pendidikan di beberapa wilayah di Sulawesi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Dalam bidang sarana dan prasarana, pengembangan diarahkan pada kebijakan di sektor energi yaitu meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik serta diversifikasi sumber energi primer. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal serta pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Dalam upaya pemantapan tata kelola di wilayah Sulawesi, arah kebijakan yang diambil yaitu penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas legislasi dan regulasi; penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi, pusat-pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) Mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Maminasata (Makassar– Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado - Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; dan (2) Mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Sulawesi akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, dan migas dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional sebagaimana dimaksud diatas.
RKP 2012
III.1-13
(5) Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 diarahkan untuk mengoptimalisasikan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, yang dilakukan dengan strategi mengembangkan sentra produksi rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan tangkap. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pengembangan komoditas unggulan tersebut, maka Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Nusa Tenggara, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari yang didorong oleh peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Nusa Tenggara. Sedangkan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2012 juga dijalankan melalui percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Adapun fokus kebijakan terutama diprioritaskan pada kebijakan pengembangan perkebunan kakao dan peternakan sapi, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya air, pengembangan industri rumput laut dan program usaha garam rakyat serta pengembangan pariwisata. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 tidak terlepas dari upaya-upaya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara itu sendiri. Dalam upaya mendukung pemantapan tata kelola, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai RTRWN pengembangaan Wilayah Nusa Tenggara, pusat pengembangan di wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: pariwisata, peternakan dan perikanan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional sebagaimana dimaksud diatas. (6) Pengembangan Wilayah Maluku Pengembangan Wilayah Maluku tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta diversifikasi produk untuk pasar dalam dan luar negeri, III.1-14
RKP 2012
mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan penganekaragaman produk olahan kelapa dan mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan. Untuk mendorong perekonomian Wilayah Maluku, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari. Sedangkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan Wilayah Maluku dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam mendukung upaya pemantapan tata kelola, Wilayah Maluku diarahkan pada peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola yang akan dilakukan dengan strategi: meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Maluku juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan dan peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan serta percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, upayaupaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai RTRWN pengembangan Wilayah Maluku, pengembangan PKN di Kepulauan Maluku diarahkan untuk mengendalikan pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: perikanan dan nikel dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan dan tambang nasional sebagaimana dimaksud diatas. (7) Pengembangan Wilayah Papua Pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 dijalankan melalui percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kewilayahan yaitu 4 kawasan spesifik berdasarkan aksesibilitas meliputi kawasan terisolir, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis. Adapun fokus kebijakan terutama diprioritaskan pada 8 kebijakan pokok yaitu: ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan pendidikan, pengambangan kesehatan, infrastruktur dasar, pemihakan terhadap putra putri asli Papua, pengembangan wilayah dan kawasan strategis, serta 4 kebijakan pendukung meliputi peraturan perundang-undangan, aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan good governance, dan penataan ruang dan RKP 2012
III.1-15
pertanahan. Khusunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dalam upaya mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang dilakukan dengan mengembangkan sentra produksi pertanian, perikanan laut, mengembangkan industri pengolahan perikanan laut, serta mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. Untuk mendorong perekonomian Wilayah Papua serta untuk peningkatan ketahanan pangan, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, didalam upaya mendukung pemantapan tata kelola di Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dengan memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal, menghormati dan memperkuat lembaga adat, pengendalian HIV/AIDS serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Papua juga tetap diarahkan untuk pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan serta penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. Sesuai RTRWN pengembangaan Wilayah Papua, pusat-pusat pengembangan di Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (2) mendorong pengembangan kota, Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan MP3EI, pada Koridor Ekonomi Papua akan dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu: food estate (MIFEE), perikanan, tembaga, peternakan, migas, dan nikel dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan Koridor Ekonomi Papua sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan dan tambang nasional sebagaimana dimaksud diatas. 1.4.2.
Pengembangan Wilayah Laut
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, salah satu misi pembangunan adalah “mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”. Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk menempatkan wilayah laut sebagai sarana untuk mendorong keterkaitan antarwilayah dengan mengembangkan dan memperkuat rantai produksi dan distribusi komoditas unggulan wilayah, khususnya industri berbasis kelautan. Pengembangan wilayah laut juga akan dilakukan melalui pendekatan wilayah terpadu dengan memperhatikan potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi dengan tetap mempertahankan keragaman hayati dan menjaga kelestarian ekosistem laut. III.1-16
RKP 2012
Pengembangan wilayah laut Indonesia diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya kelautan, yang meliputi pengelolaan sumberdaya perikanan, pengelolaan kawasan konservasi laut, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pendayagunaan jalur perhubungan internasional melalui alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, wilayah perairan Indonesia dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Prioritas pengembangan wilayah laut untuk meningkatkan potensi pengelolaan sumber daya ikan terutama ditujukan untuk wilayah yang telah mengalami fully exploited dan overfishing yaitudi WPP-1 (selat Malaka dan laut Andaman), WPP-2 (Samudera Hindia barat Sumatera dan selat Sunda); WPP-3 (Samudera Hindia selatan Jawa s/d. laut Timor bagian barat); WPP-4 (Selat karimata, laut Natuna dan laut Cina selatan); WPP-5 (laut Jawa);dan WPP-6 (selat Makasar teluk Bone dan laut Bali, laut Flores). Dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya ikan di 11 WPP, pengelolaan diarahkan untuk: (a) pembatasan usaha penangkapan, dan pengalihan daerah penangkapan ke wilayah ZEEI untuk WPP yang telah mengalami penangkapan berlebih; (b) pelaksanaan pengkayaan stok ikan (restocking) di beberapa wilayah laut; (c) peningkatan pemantauan/pengawasan usaha penangkapan ikan yang melanggar dan merusak terutama pada wilayah-wilayah laut perbatasan; (c) menindaklanjuti kesepakatan forum-forum regional dan kesepakatan antardaerah; (d) pengembangan sistem informasi dan statistik yang lebih baik; serta (e) pengembangan kualitas dan kuantitas SDM kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah laut menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan wilayah yang meliputi tujuh gugus pulau/kepulauan utama Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dengan memperhatikan fungsi strategisnya dalam penguatan keterkaitan antarwilayah maka dipilih lima wilayah prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014 yaitu Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera, Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku. (1) Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera Arah kebijakan pengembangan Wilayah Kelautan Sumatera adalah pengembangan industri berbasis kelautan, khususnya pengolahan hasil laut, dengan memperkuat keterkaitan dengan Wilayah Jawa. Industri pengolahan hasil laut memiliki dampak pengganda yang besar bagi perekonomian Wilayah Sumatera Bagian Barat. Strategi yang ditempuh adalah: (1) penyiapan sumber daya manusia terampil di bidang kelautan; (2) pembangunan transportasi laut dan wilayah pesisir; (3) peningkatan kapasitas energi listrik; (4) pengembangan skema pembiayaan perbankan yang mudah diakses nelayan dan pelaku usaha kecil menengah di kawasan pesisir; dan (5) pengembangan sistem jaminan atau perlindungan risiko. Arah kebijakan dan strategi wilayah ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan Wilayah Sumatera. (2) Wilayah Pengembangan Kelautan Malaka Pengembangan Wilayah Kelautan Malaka diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan ekosistem laut sehingga pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara optimal. Untuk itu strategi yang diperlukan adalah: (1) penegasan batas-batas teritorial dan yuridiksi wilayah dengan negara tetangga; (2) peningkatan pengawasan kawasan perbatasan untuk menghindari penyelundupan, perompakan, RKP 2012
III.1-17
pencurian ikan, dan perdagangan pasir ilegal; (3) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; dan (4) pemanfaatan pulau-pulau terdepan sebagai kawasan wisata atau pusat konservasi satwa laut. Arah kebijakan dan strategi wilayah ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sumatera. (3) Wilayah Pengembangan Kelautan Jawa Pengembangan wilayah perairan kelautan Jawa diarahkan pada penguatan fungsi wilayah kelautan sebagai perekat keterkaitan ekonomi antarwilayah dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Strategi yang akan dilaksanakan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut untuk mempermudah arus barang antar pulau khususnya ke wilayah timur Indonesia; (2) penegakan peraturan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut; (3) pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga melalui sungai-sungai yang bermuara di perairan Jawa; (4) pengendalian erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) untuk menghindari pendangkalan pelabuhan ikan dan pelabuhan laut; (5) pengembangan perikanan budidaya; dan (6) pengurangan risiko pencemaran perusakan habitat laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan. (4) Wilayah Pengembangan Kelautan Makassar-Buton Kebijakan pengembangan Wilayah Makasar-Buton diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intrapulau (antarprovinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak kawasan timur Indonesia. Strategi yang akan dilakukan adalah: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klasterklaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata alam bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. (5) Wilayah Pengembangan Kelautan Banda-Maluku Arah kebijakan pengembangan Wilayah Kelautan Banda-Maluku adalah perintisan pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata alam. Sejalan dengan arah ini, strategi yang akan dilakukan adalah: (1) pengembangan sumber daya manusia berketrampilan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; dan (6) pengembangan wisata bahari. III.1-18
RKP 2012
1.4.3.
Pengembangan Kawasan
Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan ruang dan pengelolaan pertanahan. (1) Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh pada tahun 2012 dilakukan melalui strategi sebagai berikut : 1.
Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan KAPET, KPBPB, dan KEK, dan kawasan strategis lainnya;
2.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan energi yang diperlukan bagi pengembangan kawasan strategis;
3.
Penguatan kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya;
4.
Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan produk unggulan KAPET, KPBPB, KEK, dan kawasan strategis lainnya;
5.
Integrasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan koridor ekonomi melalui penguatan peran KEK sebagai sentra ekonomi yang terkoneksi dengan koridor ekonomi sebagai jalur transportasi dan logistik nasional, dan KAPET sebagai kawasan hinterland yang memiliki aktivitas ekonomi produktif, serta KPBPB sebagai outlet ekspor yang memiliki layanan kepelabuhan yang bertaraf internasional.
(2) Pengembangan Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2012 dilakukan melalui strategi sebagai berikut : 1.
Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;
2.
Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal;
3.
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal;
4.
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal;
5.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
RKP 2012
III.1-19
(3) Pengembangan Kawasan Perbatasan Pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2012 dilakukan melalui strategi sebagai berikut : 1.
Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah Negara;
2.
Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum;
3.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar dan ekonomi wilayah, serta jaringan transportasi yang memadai dan memutus keterisolasian wilayah dari pusat-pusat pertumbuhan terdekat;
4.
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan;
5.
Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.
(4) Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Pembangunan kawasan rawan bencana pada tahun 2012 dilakukan melalui strategi sebagai berikut : 1.
Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, dengan fokus prioritas untuk pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
2.
Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan dan penanganan korban yang terkena dampak bencana, melalui fokus prioritas untuk pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusuhan sosial yang terkoordinasi, efektif dan terpadu melalui pembentukan satuan reaksi cepat, yang merupakan unit khusus penanganan bencana dengan dukungan moda transportasi udara yang memadai, dengan basis 2 (dua) lokasi strategis di Jakarta dan Malang, guna dapat segera menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
3.
Percepatan pemulihan wilayah terkena bencana dengan fokus prioritas untuk pelaksanaan rehabiltasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat, serta wilayah pascabencana lainnya.
(5) Pengembangan Kawasan Perkotaan Dalam RPJMN 2010-2014 kebijakan pembangunan kota-kota tersebut lebih diarahkan untuk mengembangkan kota tidak saja sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional, namun juga kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota untuk hidup secara nyaman dan berkelanjutan. Pembangunan kota besar dan metropolitan tahun 2012 dilakukan melalui strategi : 1.
Menguatkan kelembagaan dan kerjasama antarkota terutama antar kabupaten/kota dalam kawasan metropolitan, khususnya dalam rangka optimasi dan pengendalian
III.1-20
RKP 2012
pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti, penyelarasan dan peningkatan kualitas jalan antarkota dan lingkungan permukiman di kawasan pinggiran kota; 2.
Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan, khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), ruang publik, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan serta mampu mengadaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana, serta
3.
Meningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, termasuk revitalisasi kawasan kota, dan peningkatan penyediaan moda transportasi untuk meningkatkan konektivitas jalur dan moda logistik antarkota dan antarwilayah, termasuk pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
Pembangunan kota-kota menengah dan kecil tahun 2012 dilakukan melalui strategi : 1.
Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di kota-kota menengah, terutama melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dan penyediaan pelayanan perizinan terpadu untuk memudahkan proses investasi di kota; serta
2.
Menyediakan pelayanan publik di kota menengah dan kecil sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan untuk meningkatkan daya tarik penduduk untuk tinggal di kota menengah dan kecil.
Pembangunan keterkaitan antara kota-desa tahun 2012 dilakukan dengan strategi : 1.
Meningkatkan tata kelola ekonomi daerah;
2.
Meningkatkan kapasitas SDM pengelola ekonomi daerah;
3.
Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
4.
Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah; serta
5.
Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah.
(6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Pembangunan Desa yang masih memenuhi minimum basic service (desa yang masih berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sarana dan prasarana dasar untuk kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi), maka strategi yang harus dikedepankan pada tahun 2012 adalah: 1.
Menguatkan kapasitas, peran, dan tata kelola kepemerintahan desa dan kelurahan,
2.
Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar,
3.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan,
4.
Meningkatkan ekonomi perdesaan,
5.
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan
RKP 2012
III.1-21
6.
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan, dan
7.
Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.
Desa-desa tersebut diutamakan untuk daerah transmigrasi, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah pesisir, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah hutan/konservasi. Pembangunan desa yang mandiri menuju daya saing desa(desa yang sudah mampu memenuhi minimum basic services, di mana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat, mata pencarian penduduk sudah beragam dan bergerak ke sektor tertier, serta teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian sehingga produktivitasnya tinggi yang diimbangi dengan prasarana desa yang cukup)maka strategi yang harus dikedepankan pada tahun 2012 adalah : 1.
Menguatkan kapasitas, peran, dan tata kelola kepemerintahan desa dan kelurahan,
2.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan, termasuk aparat pemerintah desa,
3.
Meningkatkan ekonomi perdesaan, termasuk membangun kerjasama antar desa,
4.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdesaan, khususnya prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa,
5.
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan, dan
6.
Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.
Desa-desa tersebut umumnya berlokasi disekitar pusat ibukota kecamatan/kabupaten/kota (pusat-pusat pertumbuhan wilayah) dan sudah berinteraksi dengan daerah perkotaan dan sekitarnya secara intensif. (7) Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Arah kebijakan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2012 difokuskan pada: 1.
Penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007 antara lain Revisi PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah, RPP Penatagunaan Air dan RPP Penatagunaan Udara, penetapan RTR Pulau Papua, Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, penetapan KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan PerkotaanKendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), Kawasan PerkotaanGresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Borobudur dan sekitarnya serta Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dan Kawasan Timika;
2.
Penyerasiannya peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan peraturan pelaksanaan UU sektoral terkait;
3.
Persetujuan substansi teknis RTR untuk 5 provinsi, 184 kabupaten dan 52 kota;
4.
Penguatan kelembagaan penataan ruang, salah satunya melalui pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
III.1-22
RKP 2012
5.
Penyerasian sasaran dan indikator rencana pembangunan (RKP, RPJMD dan RKPD) dengan indikasi program lima tahunan dalam RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK.
Arah kebijakan Prioritas Bidang Pertanahan adalah meningkatkan efektivitas pengelolaanpertanahan melalui strategi: 1.
Peningkatan penyediaan peta pertanahan.
2.
Percepatan legalisasi aset tanah.
3.
Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar.
1.5. Percepatan Pembangunan Wilayah Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk mendorong pembangunan wilayah-wilayah yang belum memperoleh hasil pembangunan yang signifikan dari berbagai upaya kebijakan pembangunan sampai dengan saat ini. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan. Percepatan pembangunan akan diarahkan untuk mendorong wilayah-wilayah lainnya yang memiliki ketertinggalan di bidang ekonomi, sosial dan sarana prasarana dibandingkan dengan wilayah lainnya, khususnya di luar wilayah Jawa-Bali. Beberapa kebijakan pokok percepatan pembangunan wilayah akan difokuskan melalui beberapa kebijakan antara lain melalui : 1.
Kebijakan pengembangan wilayah (kawasan terisolir, kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis);
2.
Kebijakan pengembangan infrastruktur dasar;
3.
Kebijakan pengembangan sentraindustri, sektor dan komoditas unggulan;
4.
Kebijakan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
kawasan
Upaya percepatan pembangunan wilayah memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah akan berperan dalam penentuan regulasi dan alokasi investasi di daerah (pemerintah dan swasta). Oleh karena itu, daerah perlu melakukan sinergi alokasi sumber daya, pengembangan sektor unggulan, sarana prasarana, dan rencana tata ruang dengan konsep koridor ekonomi Indonesia. Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumberdaya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan penentuan target pembangunan di daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012). Dengan adanya sinergi diharapkan upaya percepatan pembangunan wilayah akan cepat terealisasi dan terintegrasi baik dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diharapkan prioritas perencanaan pembangunan daerah juga akan mendukung upaya percepatan pembangunan wilayah yang telah diupayakan. Dalam kaitan ini, peran daerah memang menjadi sangat penting dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, provinsi yang menjadi fokus percepatan pembangunan harus berperan aktif dalam implementasi percepatan pembangunan tersebut. Dalam hal ini provinsi memiliki peran kuat dalam pengendalian dan pengawasan di daerah, yaitu melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan, sampai ke RKP 2012
III.1-23
level kabupaten/kota. Keberhasilan percepatan pembangunan memerlukan koordinasi pembangunan pusat dan daerah. Maka, provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (gubernur) dapat berperan penting dalam memastikan sinergi pembangunan sampai level Kabupaten/Kota. Pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah yang kuat akan menjaga kualitas hasil dan pencapaian target percepatan pembangunan. Termasuk di dalamnya memastikan integrasi dengan rencana pembangunan wilayah sesuai dengan RPJMN 2010-2014, RKP 2012, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan RKPD 2012. Sinergi berbagai konsep perencanaan pembangunan akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang diinginkan baik di daerah maupun di tingkat nasional.
1.6. Sasaran Pembangunan Tahun 2012 1.6.1 Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional tersebut serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 ditetapkan sebesar 6,7 persen dan laju inflasi diperkirakan sebesar 5,0—6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan yang lebih berkualitas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan lebih merata. Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada tahun 2012 dibutuhkan investasi sebesar Rp 2.874,5 triliun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin diperkirakan akan turun menjadi 6,4—6,6 persen dan 10,5—11,5 persen pada tahun 2012. Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional tahun 2012, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat diejawantahkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan bagi masing-masing wilayah berpatokan pada sasaran pembangunan nasional. Dorongan fiskal ke daerah serta keselarasan programprogram pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. 1.6.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Upaya mempertahankan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dapat ditempuh dengan menjaga kesinambungan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Jawa-Bali; serta meningkatkan produksi, investasi, dan perdagangan dengan mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kebijakan ini akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan di luar Jawa-Bali. Kebijakan ini juga diperkirakan akan berdampak bagi pemerataan antarwilayah. Salah satu implikasi dari percepatan pengembangan wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan papua adalah pergeseran alokasi investasi pemerintah ke wilayah tersebut. Sementara, pembangunan wilayah Jawa-Bali didukung oleh kerjasama investasi pemerintah dan swasta dan juga investasi swasta penuh.
III.1-24
RKP 2012
Perkembangan terakhir pembangunan wilayah menunjukkan adanya percepatan penurunan tingkat pengangguran di beberapa Provinsi. Bahkan, beberapa provinsi telah mampu mencapai sasaran pengangguran tahun 2014 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Meskipun tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan di seluruh wilayah, namun diperlukan percepatan untuk dapat mencapai sasaran tingkat kemiskinan Tahun 2014 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 8-10 persen. Sedangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi secara umum menunjukkan pertumbuhan yang relatif meningkat. Namun, pertumbuhan ekonomi di beberapa Provinsi cenderung fluktuatif bahkan tumbuh negatif. Untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah serta mendorong upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional melalui pembangunan daerah, maka pada ditetapkan berbagai sasaran pembangunan perwilayah.
1.7. Keterkaitan Antarwilayah Sebagai negara maritim, keterkaitan antarwilayah yang efisien, kokoh dan terpadu menjadi dasar dari percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Keterkaitan antarwilayah akan mendorong perpindahan arus barang dan jasa, modal, dan informasi secara lebih cepat dan produktif. Keterkaitan antarwilayah juga akan mendorong terjaganya kesatuan wilayah sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang solid, serta terbangunnya wawasan kebangsaan yang kuat. Keterkaitan antarwilayah saat ini masih belum optimal. Perdagangan antarwilayah di Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara masih sangat terbatas. Arus perdagangan antarwilayah sebagian besar terjadi antara Jawa-Bali dan Sumatera. Sementara itu, perdagangan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebagian besar hanya terjadi dengan Wilayah Jawa Bali. Kondisi ini menyiratkan bahwa keterkaitan ekonomi di kawasan barat Indonesia lebih berkembang dibanding kawasan timur Indonesia.
RKP 2012
III.1-25
TABEL 1.1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN WILAYAH (DALAM PERSEN) Pertumbuhan Ekonomi
Pengangguran
Kemiskinan
2012
2012
2012
1. Aceh
5,00 – 5,55
7,25 – 6,55
18,89
2. Sumatera Utara
6,65 – 7,35
7,92 – 6,65
10,02
3. Sumatera Barat
5,20 – 5,65
6,50 – 5,50
8,84
4. Riau
5,55 – 6,10
6,30 – 5,70
7,60
5. Jambi
5,85 – 6,45
4,10 – 3,65
6,50
6. Sumatera Selatan
5,85 – 6,45
5,95 – 5,15
13,83
7. Bengkulu
5,35 – 6,20
2,40 – 2,10
15,47
8. Lampung
5,85 – 6,50
5,60 – 5,05
16,70
9. Bangka Belitung
5,50 – 6,10
3,40 – 3,05
5,40
10. Kepulauan Riau
7,25 – 7,80
3,05 – 2,40
7,31
Wilayah Sumatera
Wilayah Jawa-Bali 11. DKI Jakarta
6,70 – 7,40
10,30 – 9,30
2,59
12. Jawa Barat
5,60 – 6,20
10,23 – 9,20
10,01
13. Jawa Tengah
6,65 – 7,25
6,00 – 5,40
14,33
14. DI Yogyakarta
5,50 – 6,10
5,40 – 4,90
15,67
15. Jawa Timur
6,45 – 7,10
4,10 – 3,23
13,17
16. Banten
6,20 – 6,80
12,65–11,75
5,86
17. Bali
6,30 – 6,70
2,95 – 2,50
4,49
18. NTB
3,30 – 3,75
3,15 – 2,90
20,17
19. NTT
5,60 – 6,15
1,65 – 1,45
21,10
20. Kalimantan Barat
4,75 – 5,30
4,20 – 3,70
7,72
21. Kalimantan Tengah
5,55 – 6,15
3,80 – 3,40
5,53
22. Kalimantan Selatan
5,90 – 6,40
4,95 – 4,50
4,22
23. Kalimantan Timur
3,30 – 3,80
7,60 – 6,85
5,97
Wilayah Nusa Tenggara
Wilayah Kalimantan
III.1-26
RKP 2012
Pertumbuhan Ekonomi
Pengangguran
Kemiskinan
2012
2012
2012
24. Sulawesi Utara
6,85 – 7,75
9,00 – 8,20
8,65
25. Sulawesi Tengah
8,75 – 9,55
4,63 – 3,65
16,62
26. Sulawesi Selatan
6,85 – 7,75
6,40 – 5,75
9,95
27. Sulawesi Tengggara
7,75 – 8,20
3,20 – 2,90
15,78
28. Gorontalo
6,90 – 7,90
4,10 – 3,75
21,67
29. Sulawesi Barat
6,00 – 6,75
3,00 – 2,70
10,72
30. Maluku
5,15 – 5,70
7,15 – 6,45
25,15
31. Maluku Utara
5,75 – 6,55
4,20 – 3,85
8,33
32. Papua Barat
6,60 – 7,20
6,75 – 6,15
32,37
33. Papua
5,75 – 6,25
3,50 – 2,70
34,26
Nasional
6,70
6,40-6,60
11,69
Wilayah Sulawesi
Wilayah Maluku
Wilayah Papua
*) Proyeksi target diolah dari data BPS
RKP 2012
III.1-27
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Wilayah Jawa-Bali menjadi pusat perdagangan bahan baku dan hasil produksi nasional. Dengan pola perdagangan seperti itu, kegiatan investasi baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi wilayah Jawa-Bali baik berupa meningkatnya permintaan bahan baku maupun meningkatnya permintaan konsumsi hasil produksi. Kenaikan investasi di luar Jawa-Bali akan diikuti oleh meningkatnya bahan baku yang berasal dari wilayah Jawa Bali. Peningkatan pendapatan wilayah luar Jawa-Bali sebagai hasil kegiatan investasi akan diikuti oleh meningkatnya permintaan berbagi hasil produksi dari Jawa-Bali. Kondisi ini akan menyebabkan pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah Jawa-Bali dan menyebabkan ketimpangan antarwilayah sulit teratasi. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka tantangan pembangunan yang harus segera diatasi untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah dalam pembangunan mendatang adalah: 1.
Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan perdagangan baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
2.
Pengembangan pusat-pusat ekonomi dan kawasan; serta
3.
Membuka jalur dan dan memperluas jaringan perdagangan antardaerah dengan dukungan infrastruktur (pengembangan jaringan transportasi dan komunikasi)
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, tantangan tersebut diatas akan diatasi melalui arah kebijakan pengembangan intrawilayah yang dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah yaitu Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan strategi pengembangan sektor-sektor unggulan wilayah serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana. Selain itu, tantangan di atas juga diatasi melalui arah kebijakan pengembangan antarwilayah melalui strategi penguatan konektivitas nasional (pengembangan koridor ekonomi) melalui pembangunan jaringan transportasi, perdagangan dan komunikasi yang menghubungkan intrawilayah dan antarwilayah; serta pengembangan kelautan. Arah kebijakan dan strategi pengembangan perwilayah yang ditujukan untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah guna memperluas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat secara rinci dapat dilihat pada Bab 2 sampai dengan Bab 8 dalam Buku III Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
III.1-28
RKP 2012
GAMBAR 1.7 SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN PEMBANGUNAN SEKTOR Tema RKP 2012: PercepatandanPerluasanPertumbuhanEkonomi yang InklusifdanBerkeadilanBagiPeningkatanKesejahteraan Rakyat
RKP 2012
III.1-29
