LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012

[Type text]

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012

LAMPIRAN BUKU III: Matriks Arah Kebijakan

DIPERBANYAK OLEH : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) [Type text]

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012

LAMPIRAN BUKU III :

Matriks Arah Kebijakan

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH SUMATERA

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Aceh No Prioritas 1 Pendidikan

Arah Kebijakan Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

Strategi Pengembangan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

Program Program Pendidikan Tinggi

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah

II.1 - 1

Kegiatan Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

Kementerian/Lembaga Kementerian Pendidikan Nasional

Provinsi Aceh No

2

Prioritas

Kesehatan

Arah Kebijakan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Strategi Pengembangan

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita memperbaiki status gizi masyarakat

Program Program Pendidikan Islam

Kegiatan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Kementerian/Lembaga Kementerian Agama

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Kementerian Kesehatan

meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

II.1 - 2

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Provinsi Aceh No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

II.1 - 3

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kementerian/Lembaga

Provinsi Aceh No Prioritas 3 Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan Mempertahankan peran wilayah Sumatera sebagai lumbung pangan dan peningkatan efektifitas jaringan distribusi intra dan antarwilayah

Strategi Pengembangan Program Percepatan peningkatan dan Program Penyediaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Pengembangan Prasarana dan di provinsi NAD, Sumut, sumbar, Sarana Pertanian Sumsel, Lampung dan Babel.

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Upaya pengembangan wilayah Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Tanaman Sumatera sebagai sentra produksi Produktivitas, dan Mutu Tanaman Serealia pertanian dan perkebunan ditempuh Pangan Untuk Mencapai dengan strategi peningkatkan Swasembada dan Swasembada produktivitas sektor pertanian dan Berkelanjutan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim

II.1 - 4

Kementerian/Lembaga Kementerian Pertanian

Provinsi Aceh No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

mendukung pencapaian swasembada Program Pencapaian daging sapi Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal

Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

II.1 - 5

Provinsi Aceh No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Percepatan peningkatan dan Program Pengelolaan Sumber rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, Daya Air serta pembangunan Waduk Rajui

Peningkatan sistem penyediaan air baku dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir

II.1 - 6

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan Kementerian/Lembaga Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Pengembangan dan Pengelolaan Kementerian PU Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Provinsi Aceh No

4

Prioritas

Infrastruktur

Arah Kebijakan


Peningkatan keterkaitan domestik Peningkatan kapasitas pembangkit intra dan antarwilayah, meningkatkan dan integrasi sistem jaringan listrik peran swasta dalam pembangunan wilayah; infrastruktur, serta meningkatkan kerjasama antardaerah dalam pengembangan infrastruktur regional.

Program

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Penguatan integrasi sistem transportasi darat, laut, dan udara. Memastikan beroperasinya fasilitas Program Pengelolaan dan telekomunikasi Desa Berdering dan Penyelenggaraan Transportasi Pusat Layanan Internet Kecamatan Perkeretaapian (PLIK); Memperkuat jaringanan serat optik di kota selain kota utama yang menghubungkan 22 ibukota kab/kota; Memperkenalkan layanan TV digital di terutama di Sumatera bagian utara;

II.1 - 7

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Jalan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Kementerian/Lembaga

Kementerian Perhubungan

Provinsi Aceh No

Prioritas

5 Iklim Investasi dan Usaha

Arah Kebijakan

Peningkatan kemudahan berusaha, penyempurnaan regulasi yang menghambat dunia usaha, dan peningkatan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pusat-daerah.

Strategi Pengembangan Memfasilitasi pengembangan egovernment;

Program

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Kementerian/Lembaga

Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi NAD, Sumut, Kepri, Riau, Sumbar, Bengkulu, Babel dan Lampung; Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di provinsi Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu dan Lampung

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kementerian PU

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dan Barang Strategis

Kementerian Perdagangan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah

II.1 - 8

Provinsi Aceh No Prioritas 6 Lingkungan Hidup dan Bencana

Arah Kebijakan Mempertahankan kawasan lindung, mengendalikan intensitas pembangunan di daerah rawan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

Strategi Pengembangan Program Peningkatan kesiap-siagaan terhadap Program Penanggulangan kerawanan bencana alam; Bencana

Kegiatan Penyiapan Peralatan dan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Direktorat Logistik

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam

II.1 - 9

Kementerian/Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Provinsi Aceh No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut.

Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap


4

Infrastruktur

Peningkatan keterkaitan domestik Peningkatan kapasitas pembangkit intra dan antarwilayah, meningkatkan dan integrasi sistem jaringan listrik peran swasta dalam pembangunan wilayah; infrastruktur, serta meningkatkan kerjasama antardaerah dalam pengembangan infrastruktur regional, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

II.1 - 10


Kegiatan Kementerian/Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jalan


Provinsi Aceh No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Penguatan integrasi sistem transportasi darat, laut, dan udara.

Program

Memastikan beroperasinya fasilitas Program Pengelolaan dan telekomunikasi Desa Berdering dan Penyelenggaraan Transportasi Pusat Layanan Internet Kecamatan Perkeretaapian (PLIK); Memperkuat jaringanan serat optik di kota selain kota utama yang menghubungkan 22 ibukota kab/kota; Memperkenalkan layanan TV digital di terutama di Sumatera bagian utara; Memfasilitasi pengembangan egovernment;

II.1 - 11

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian

Kementerian/Lembaga

Provinsi Aceh No

Prioritas


Arah Kebijakan


Strategi Pengembangan Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi NAD, Sumut, Kepri, Riau, Sumbar, Bengkulu, Babel dan Lampung; Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di provinsi Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu dan Lampung


Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara



Kementerian PU





II.1 - 12

Kementerian/Lembaga

Provinsi Aceh No Prioritas 6 Lingkungan Hidup dan Bencana

Arah Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana

Strategi Pengembangan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

Program Kegiatan Program Pengelolaan Sumber Peningkatan Pengelolaan Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup di Daerah

Pelestarian Kawasan Lindung

Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas

Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

II.1 - 13

Pengendalian Kebakaran Hutan

Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Sumatera Utara No 1

Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Strategi Pengembangan Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Program

Kementerian/Lembaga

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dukungan Manajemen dan Kementerian Dalam Negeri Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Pembinaan Anggaran Daerah

Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

II.2 - 14

Kegiatan

Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Provinsi Sumatera Utara No

2

Prioritas

Pendidikan

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan


Peningkatan Akses dan Mutu PK Kementerian Pendidikan dan PLK SDLB/SMPLB Nasional

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan Program Pengembangan Aplikasi Informatika

II.2 - 15

Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Komunikasi E-Government dan Informatika

Provinsi Sumatera Utara No 3

Prioritas Kesehatan

Arah Kebijakan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Strategi Pengembangan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita memperbaiki status gizi masyarakat

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

Pembinaan Gizi Masyarakat

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

II.2 - 16

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pembinaan Upaya Kesehatan

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Kementerian/Lembaga Kementerian Kesehatan


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)



II.2 - 17


Kementerian/Lembaga


Prioritas Ketahanan Pangan



Program

Upaya pengembangan wilayah Program Penyediaan dan Sumatera sebagai sentra produksi Pengembangan Prasarana dan pertanian dan perkebunan ditempuh Sarana Pertanian dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.


Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Tanaman Produktivitas, dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

II.2 - 18



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

II.2 - 19

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Percepatan peningkatan dan Program Pengelolaan Sumber rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Daya Air

Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

II.2 - 20

Kementerian PU


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Percepatan peningkatan dan Program Penyediaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Pengembangan Prasarana dan di provinsi NAD, Sumut, sumbar, Sarana Pertanian Sumsel, Lampung dan Babel.

Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Penelitian dan Pengembangan Peternakan

II.2 - 21

Kementerian Pertanian


Prioritas

Arah Kebijakan


5

Infrastruktur

Peningkatan keterkaitan domestik Penguatan integrasi sistem intra dan antarwilayah, meningkatkan transportasi darat, laut, dan udara. peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kerjasama antardaerah dalam pengembangan infrastruktur regional, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

II.2 - 22

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan


Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan


Pembangunan, Rehabilitasi dan Kementerian Perhubungan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi NAD, Sumut, Kepri, Riau, Sumbar, Bengkulu, Babel dan Lampung;

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan Peningkatan sistem penyediaan air baku


II.2 - 23

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Dukungan Pengembangan Kementerian PU Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

Kementrian Pekerjaan Umum


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah 6

Iklim Investasi dan Usaha






II.2 - 24



Prioritas Energi

Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas produksi kilang- Optimalisasi produksi minyak bumi kilang minyak dan sumur gas, dan gas, batubara; optimalisasi produksi batubara, dan peningkatan efisiensi distribusinya serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik khususnya untuk mendukung pusat-pusat industri pengolahan.

Pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara mulut tambang dan gas bumi beserta perluasan jaringan listrik terintegrasi yang kelak akan pula diinterkoneksikan dengan pulau Jawa,

Program

Kegiatan

Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Program Pengelolaan Pembinaan, Pengaturan dan Ketenagalistrikan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik

II.2 - 25

Kementerian/Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


Prioritas Lingkungan Hidup dan Bencana

Arah Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana


Program

Peningkatan kesiap-siagaan terhadap Program Penanggulangan kerawanan bencana alam; Bencana

Kegiatan

Pengelolaan Pemberian Bantuan BNPB Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana

Kesiapasiagaan dalam Menghadapi Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana

II.2 - 26

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

Program Pengelolaan Sumber Peningkatan Pengelolaan Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup di Daerah


Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas


Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil

peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan

II.2 - 27

Kementerian Lingkungan Hidup

Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan


Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Arah Kebijakan Peningkatan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing ) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka. Wilayah perbatasan yang diprioritaskan di tahun 2012, yaitu: Sukakarya di Kota Sabang Provinsi Aceh; Pasirlimau Kapuas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan Bungaran Timur di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Strategi Pengembangan Meningkatkan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing ) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka.

II.2 - 28

Program Program Survei dan Pemetaan Nasional

Kegiatan Pemetaan Batas Wilayah

Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional


Prioritas

Arah Kebijakan


10 Kebudayaan, Peningkatan ketahanan budaya dan Meningkatkan ketahanan budaya dan Kreativitas, dan Inovasi kearifan lokal dalam menghadapi arus kearifan lokal dalam menghadapi Teknologi. globalisasi, meningkatkan difusi arus globalisasi, teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

II.2 - 29

Program

Kegiatan

Program Pengembangan Sumber Penelitian dan Pengembangan Daya Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Arkeologi

Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan Pengembangan Nilai Sejarah

Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian/Lembaga Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Bangka Belitung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.


Fasilitasi Kdh, DPRd, dan Hubungan Antar Lembaga

2

Pendidikan





II.3 - 30

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar

Kementerian Dalam Negeri

Provinsi Bangka Belitung No

3

Prioritas

Kesehatan

Arah Kebijakan




Program Program Pendidikan Menengah

Kegiatan Kementerian/Lembaga Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Program Pengembangan Aplikasi Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Informatika Tik Untuk Pemberdayaan Telekomunikasi dan Masyarakat Informatika Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan


II.3 - 31

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Prioritas

Arah Kebijakan







II.3 - 32


Kementerian/Lembaga

Provinsi Bangka Belitung No 5




II.3 - 33

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga




Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)



Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal

II.3 - 34

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Percepatan peningkatan dan Program Pengelolaan Sumber rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Daya Air

II.3 - 35

Kegiatan Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana


Prioritas Infrastruktur

Arah Kebijakan



Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut


II.3 - 36

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kementerian/Lembaga Kementerian Perhubungan


Prioritas

Arah Kebijakan


Program



II.3 - 37

Kegiatan Kementerian/Lembaga Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Pengaturan, Pembinaan, Kementerian PU Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan


Prioritas

Arah Kebijakan


Program





II.3 - 38

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Sungai, Danau, Waduk, Umum Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

Provinsi Bangka Belitung No Prioritas 7 Iklim Investasi dan Usaha

Arah Kebijakan Peningkatan kemudahan berusaha, penyempurnaan regulasi yang menghambat dunia usaha, dan peningkatan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pusat-daerah.

8

Energi

9 Lingkungan Hidup dan Bencana

Strategi Pengembangan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah

Kementerian/Lembaga Kementerian Perdagangan

Peningkatan kapasitas produksi kilang- Pembangunan pembangkit listrik kilang minyak dan sumur gas, berbasis batubara mulut tambang optimalisasi produksi batubara, dan dan gas bumi beserta perluasan peningkatan efisiensi distribusinya jaringan listrik terintegrasi yang serta peningkatan kapasitas kelak akan pula diinterkoneksikan pembangkit listrik khususnya untuk dengan pulau Jawa, mendukung pusat-pusat industri pengolahan.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM

pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana








II.3 - 39


Pengendalian Kebakaran Hutan Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan

Provinsi Bangka Belitung No Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik



II.3 - 40

Program Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Pembinaan Keperawatan dan Publik dan Perbekalan Kesehatan Ketehnisian Medik



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kebudayaan, Peningkatan ketahanan budaya dan Meningkatkan ketahanan budaya dan Program Pengembangan Nilai Kreativitas, dan Inovasi kearifan lokal dalam menghadapi arus kearifan lokal dalam menghadapi Budaya, Seni dan Perfilman Teknologi. globalisasi, meningkatkan difusi arus globalisasi, teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.

Kegiatan

Pengembangan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi Peningkatan apresiasi masyarakat Program Pengembangan Sumber Penelitian dan Pengembangan terhadap seni dan budaya yang Daya Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Arkeologi berbasiskan pada keragaman budaya daerah, Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan

II.3 - 41

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

II.3 - 42

Program Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

Kegiatan Pengembangan Nilai Sejarah

Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Riau No 1




II.4 - 43

Program

Kegiatan

Program Bina Pembangunan Daerah

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Kementerian/Lembaga Kementerian Dalam Negeri

Provinsi Riau No 2

Prioritas Pendidikan



Program

Kementerian/Lembaga

Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan

Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan


Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Peningkatan Akses dan Mutu Kementerian Agama Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam

II.4 - 44

Kegiatan

Kementerian Pendidikan Nasional

Provinsi Riau No 3

Prioritas Kesehatan




meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pembinaan Upaya Kesehatan

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

II.4 - 45


Provinsi Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program



5

Ketahanan Pangan

Mempertahankan peran wilayah Sumatera sebagai lumbung pangan dan peningkatan efektifitas jaringan distribusi intra dan antarwilayah

Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan ditempuh dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.

II.4 - 46

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Mutu dan Tambah, Daya Saing, Industri Standardisasi Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Pengembangan Pemasaran Domestik Pengembangan Pemasaran Internasional Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian


Provinsi Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Kementerian Pertanian Pertanian

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Tanaman Produktivitas, dan Mutu Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Untuk Mencapai Aneka Kacang dan Umbi Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim

II.4 - 47

Kementerian/Lembaga

Provinsi Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal


II.4 - 48

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

Kementerian/Lembaga

Provinsi Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

II.4 - 49

Kementerian/Lembaga

Provinsi Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan



Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Percepatan peningkatan dan Program Pengelolaan Sumber rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Daya Air

II.4 - 50

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Provinsi Riau No 6


Arah Kebijakan




II.4 - 51

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Sungai, Danau, Waduk, Umum Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah



Provinsi Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

8

Energi

Peningkatan kapasitas produksi kilang- Pembangunan pembangkit listrik kilang minyak dan sumur gas, berbasis batubara mulut tambang optimalisasi produksi batubara, dan dan gas bumi beserta perluasan peningkatan efisiensi distribusinya jaringan listrik terintegrasi yang serta peningkatan kapasitas kelak akan pula diinterkoneksikan pembangkit listrik khususnya untuk dengan pulau Jawa, mendukung pusat-pusat industri pengolahan.


9

Lingkungan Hidup dan Bencana







Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

II.4 - 52


Kementerian/Lembaga Kementerian ESDM


Pengendalian Kebakaran Hutan Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Provinsi Riau No 10




II.4 - 53

Program Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Sumatera Selatan No 1




Program


Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

II.5 - 54


Provinsi Sumatera Selatan No 2




Program




3

Kesehatan




meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin

II.5 - 55

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Akses dan Mutu PK Kementerian Pendidikan Nasional dan PLK SDLB/SMPLB Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat


Provinsi Sumatera Selatan No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)



II.5 - 56


Kementerian/Lembaga


Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Arah Kebijakan Pengurangan tingkat kemiskinan secara umum dengan penekanan pada provinsi dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari angka nasional, pada penanganan kemiskinan perkotaan di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung serta pada penanganan kemiskinan perdesaan di Aceh, Bengkulu, dan Lampung.


Program

Meningkatkan kualitas serta Program Perlindungan dan memperluas kebijakan Jaminan Sosial affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.

Kegiatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian/Lembaga Kementerian Sosial

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 5

Ketahanan Pangan

Mempertahankan peran wilayah Sumatera sebagai lumbung pangan dan peningkatan efektifitas jaringan distribusi intra dan antarwilayah

Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan ditempuh dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Mutu dan Tambah, Daya Saing, Industri Standardisasi Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian




II.5 - 57

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Tanaman Produktivitas, dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Pengelolaan Produksi Tanaman Swasembada dan Swasembada Aneka Kacang dan Umbi Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan

II.5 - 58

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal



II.5 - 59

Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan


Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Program Peningkatan Daya Saing Fasilitasi Penguatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Produk Perikanan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan


II.5 - 60

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


6

Infrastruktur




II.5 - 61

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembangunan dan Pengelolaan Kementerian Perhubungan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kementerian PU


Prioritas

Arah Kebijakan


Program





II.5 - 62

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Umum Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah


9

Prioritas Energi

Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas produksi kilang-kilang minyak dan sumur gas, optimalisasi produksi batubara, dan peningkatan efisiensi distribusinya serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik khususnya untuk mendukung pusat-pusat industri pengolahan.

Lingkungan Hidup dan pengembangan wilayah Sumatera Bencana diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana


Program

Optimalisasi produksi minyak bumi dan gas, batubara; Pengembangan energi alternatif.

Kegiatan

Program Pengelolaan dan Pembinaan Lindungan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Program Pembinaan dan Pembinaan Keteknikan Pengusahaan Mineral dan Lindungan Lingkungan dan Batubara Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara

Kementerian/Lembaga Kementrian ESDM

Pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara mulut tambang dan gas bumi beserta perluasan jaringan listrik terintegrasi yang kelak akan pula diinterkoneksikan dengan pulau Jawa,





Program Konservasi Pengendalian Kebakaran Hutan Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Pengelolaan Sumber Peningkatan Pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup di Daerah

meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil

II.5 - 63

Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Konservasi Kawasan dan Jenis


Prioritas

Arah Kebijakan

Kebudayaan, Peningkatan ketahanan budaya dan Kreativitas, dan Inovasi kearifan lokal dalam menghadapi arus Teknologi. globalisasi, meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.


Program

Peningkatan apresiasi masyarakat Program Pengembangan terhadap seni dan budaya yang Destinasi Pariwisata berbasiskan pada keragaman budaya daerah,

II.5 - 64

Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

Kementerian/Lembaga Kementerian Budaya dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Kepulauan Riau No

Prioritas

1 Pendidikan



Program Program Pendidikan Dasar

Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP


Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar 2

Kesehatan




meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat

II.6 - 65


Provinsi Kepulauan Riau No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program








II.6 - 66


Kementerian/Lembaga

Provinsi Kepulauan Riau No 3




Program Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman Rempah dan Penyegar

Peningkatan Produksi Tanaman Serealia

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim

II.6 - 67

Kementerian/Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Program Pencapaian Swasembada Peningkatan Produksi Ternak Daging Sapi dan Peningkatan dengan Pendayagunaan Sumber Penyediaan Pangan Hewani yang Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Program Peningkatan Nilai Pengembangan Mutu dan Tambah, Daya Saing, Industri Standarisasi Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Diversifikasi dan Ketahanan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Masyarakat Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

II.6 - 68

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan



II.6 - 69

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana



Arah Kebijakan



Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan


Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan


II.6 - 70

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan



Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Penyelenggaraan Jalan



II.6 - 71

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengaturan, Pembinaan, Kementerian PU Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Umum Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah


6

Prioritas

Arah Kebijakan

Lingkungan Hidup dan Mempertahankan kawasan lindung, Bencana mengendalikan intensitas pembangunan di daerah rawan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga





Kebudayaan, Peningkatan ketahanan budaya dan Meningkatkan ketahanan budaya dan Program Pengembangan Nilai Kreativitas, dan Inovasi kearifan lokal dalam menghadapi arus kearifan lokal dalam menghadapi Budaya, Seni dan Perfilman Teknologi. globalisasi, meningkatkan difusi arus globalisasi, teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.

Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

II.6 - 72


Kementrian Budaya dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Sumatera Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

1





2

Pendidikan


Meningkatkan kualitas sumber Program Pendidikan daya manusia secara umum dan Menengah relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

Kegiatan



Penyediaan dan Peningkatan Kementerian Pendidikan Nasional Layanan Pendidikan SMA

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Program Pendidikan Islam

II.7 - 73

Peningkatan Akses dan Mutu Kementerian Agama Madrasah Ibtidaiyah

Provinsi Sumatera Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam 3

Kesehatan


meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita


memperbaiki status gizi masyarakat


II.7 - 74




Prioritas

Arah Kebijakan







II.7 - 75


Kementerian/Lembaga

Provinsi Sumatera Barat No 4




Program

Upaya pengembangan wilayah Program Penyediaan dan Sumatera sebagai sentra produksi Pengembangan Prasarana dan pertanian dan perkebunan ditempuh Sarana Pertanian dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.


Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

II.7 - 76



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Peningkatan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman Rempah dan Penyegar

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Program Pencapaian Swasembada Peningkatan Produksi Ternak Daging Sapi dan Peningkatan dengan Pendayagunaan Sumber Penyediaan Pangan Hewani yang Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal

II.7 - 77

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program




II.7 - 78

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana



Arah Kebijakan


Peningkatan keterkaitan domestik Penguatan integrasi sistem intra dan antarwilayah, meningkatkan transportasi darat, laut, dan peran swasta dalam pembangunan udara. infrastruktur, serta meningkatkan kerjasama antardaerah dalam pengembangan infrastruktur regional, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Pengelolaan dan Manajemen dan Peningkatan Kementrian Perhubungan Penyelenggaraan Transportasi Keselamatan Transportasi Darat Darat

Program Pengelolaan dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Pengelolaan Prasarana dan Laut Fasilitas Pendukung Kereta Api Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Program Penyelenggaraan Pelaksanaan Preservasi dan Kementerian PU Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

II.7 - 79


Prioritas

Arah Kebijakan



Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Pengelolaan Sumber Pembinaan dan Pelaksanaan Daya Air Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan Peningkatan sistem penyediaan air baku


II.7 - 80

Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Umum Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah


Prioritas Energi

Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas produksi Optimalisasi produksi minyak kilang-kilang minyak dan sumur bumi dan gas, batubara; gas, optimalisasi produksi batubara, dan peningkatan efisiensi distribusinya serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik khususnya untuk mendukung pusat-pusat industri pengolahan.

Program

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Kegiatan

Kementrian Energi Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara

Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara

II.7 - 81

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan

Lingkungan Hidup dan pengembangan wilayah Sumatera Bencana diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana


Kebudayaan, Peningkatan ketahanan budaya Kreativitas, dan Inovasi dan kearifan lokal dalam Teknologi. menghadapi arus globalisasi,

meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.

Kegiatan

Kementerian/Lembaga








11

Program

Meningkatkan ketahanan budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi,

Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Konservasi Kawasan dan Jenis

Program Pengembangan Nilai Pelestarian dan Budaya, Seni dan Perfilman Pengembangan Kesenian

II.7 - 82


Kemmenterian Budaya dan Pariwisata


Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan

Pengembangan Perfilman Nasional Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Penelitian dan Meningkatkan difusi teknologi Program Pengembangan tepat guna khususnya kepada Sumber Daya Kebudayaan dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan pelaku usaha mikro, kecil, dan Pariwisata

menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan

II.7 - 83

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

1





Dukungan Manajemen dan Kementerian Dalam Negeri Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah

2

Pendidikan






II.8 - 84

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA


Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan Nasional

Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Komunikasi E-Government dan Infomatika Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat

II.8 - 85

Provinsi Lampung No 3

Prioritas Kesehatan




meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan



Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)

II.8 - 86


Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan


4

Penanggulangan Kemiskinan

Pengurangan tingkat kemiskinan secara umum dengan penekanan pada provinsi dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari angka nasional, pada penanganan kemiskinan perkotaan di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung serta pada penanganan kemiskinan perdesaan di Aceh, Bengkulu, dan Lampung.

Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)

II.8 - 87

Kementerian/Lembaga

Kementerian Sosial





Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Upaya pengembangan wilayah Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Kementerian Pertanian Sumatera sebagai sentra produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu pertanian dan perkebunan ditempuh Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Rempah dan Penyegar dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Program Penyediaan dan Perluasan Areal dan Pengembangan Prasarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian Sarana Pertanian Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

II.8 - 88

Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Penelitian dan Pengembangan Peternakan Program Pengembangan SDM Dukungan Manajemen dan Pertanian dan Kelembagaan Dukungan Teknis Lainnya Badan Petani Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Tanaman Produktivitas, dan Mutu Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Untuk Mencapai Aneka Kacang dan Umbi Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Pencapaian Peningkatan Produksi Ternak Swasembada Daging Sapi dan dengan Pendayagunaan Sumber Peningkatan Penyediaan Pangan Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal

II.8 - 89

Kementerian/Lembaga

Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program



II.8 - 90

Kegiatan Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Kementerian/Lembaga

Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan



II.8 - 91

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana



Arah Kebijakan






II.8 - 92

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengaturan dan Pembinaan Kementerian PU Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan

Provinsi Lampung No

9

Prioritas


Arah Kebijakan



Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Sungai, Danau, Waduk, Umum Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah







II.8 - 93


Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Peningkatan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing ) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka. Wilayah perbatasan yang diprioritaskan di tahun 2012, yaitu: Sukakarya di Kota Sabang Provinsi Aceh; Pasirlimau Kapuas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan Bungaran Timur di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Meningkatkan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing ) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka.

Program

Kegiatan


Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan


Pembinaan Keperawatan dan Ketehnisian Medik

Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

II.8 - 94

Kementerian/Lembaga


Provinsi Lampung No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

II.8 - 95

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Standarisasi, Sertifikasi dan Peningkatan Berkelanjutan SDM Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Jambi No

Prioritas

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola



Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 2 Pendidikan



II.9 - 96


Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengelolaan Data, Informasi, Departemen Dalam Negeri Komunikasi dan Telekomunikasi

Fasilitasi Kdh, DPRd, dan Hubungan Antar Lembaga Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peningkatan Akses dan Mutu PK Kementerian Pendidikan dan PLK SDLB/SMPLB Nasional

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


3

Kesehatan





II.9 - 97

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan







II.9 - 98


Kementerian/Lembaga

Provinsi Jambi No

Prioritas

4 Penanggulangan Kemiskinan

Arah Kebijakan


Pengurangan tingkat kemiskinan Pengembangan ekonomi lokal dan secara umum dengan penekanan pada peningkatan keamanan dan provinsi dengan tingkat kemiskinan ketertiban kawasan perbatasan. lebih tinggi dari angka nasional, pada penanganan kemiskinan perkotaan di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung serta pada penanganan kemiskinan perdesaan di Aceh, Bengkulu, dan Lampung.


Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang Program Pendidikan Menengah berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usahausaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;


(1) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah


Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

II.9 - 99

Kementerian/Lembaga Departemen Pendidikan

Departemen Kesehatan

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

Kementerian/Lembaga

Departemen Pekerjaan Umum

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementrian Koperasi dan dan UMKM di Daerah Usaha Kecil dan Menengah

II.9 - 100

Provinsi Jambi No 5



Strategi Pengembangan Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan ditempuh dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.

Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Kegiatan

Peningkatan Produksi, Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Percepatan peningkatan dan Program Peningkatan Produksi, Pengembangan Penanganan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Produktivitas dan Mutu Tanaman Pasca Panen Komoditas di provinsi NAD, Sumut, sumbar, Perkebunan Berkelanjutan Perkebunan Sumsel, Lampung dan Babel. Dukungan Perlindungan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman Rempah dan Penyegar

II.9 - 101

Kementerian/Lembaga

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Tanaman Produktivitas, dan Mutu Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Untuk Mencapai Aneka Kacang dan Umbi Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

II.9 - 102

Kementerian/Lembaga

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut.


Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

II.9 - 103

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Daya Saing Fasilitasi Pengembangan Produk Perikanan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Percepatan peningkatan dan Program Pengelolaan Sumber rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Daya Air

Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

6 Infrastruktur



II.9 - 104

Manajemen dan Peningkatan Kementerian Perhubungan Keselamatan Transportasi Darat

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan


Pengaturan, Pembinaan, Kementerian PU Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

II.9 - 105

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan





Meningkatkan kualitas legislasi,

Program

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan Sumber Daya Air


II.9 - 106

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Sungai, Danau, Waduk, Umum Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kementrian Perdagangan

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah


Peningkatan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing ) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka. Wilayah perbatasan yang diprioritaskan di tahun 2012, yaitu: Sukakarya di Kota Sabang Provinsi Aceh; Pasirlimau Kapuas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan Bungaran Timur di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.

Meningkatkan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing ) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka.

Program Pengelolaan Sumber Peningkatan Peran Masyarakat Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup

II.9 - 107

Kementrian Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Dekonsentrasi Bidang LH 9









II.9 - 108



Provinsi Jambi No

Prioritas

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Arah Kebijakan


Program

Peningkatan ketahanan budaya dan Meningkatkan ketahanan budaya dan Program Pembinaan Upaya kearifan lokal dalam menghadapi arus kearifan lokal dalam menghadapi Kesehatan globalisasi, meningkatkan difusi arus globalisasi, teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif. Meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

II.9 - 109

Standarisasi, Sertifikasi dan Peningkatan Berkelanjutan SDM Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Kementerian/Lembaga Departemen Kesehatan

Provinsi Jambi No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk) 12

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Meminimalisir ancaman terorisme.

Meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.

Program Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Daya Kebudayaan dan Pariwisata Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan

II.9 - 110

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SUMATERA Provinsi Bengkulu No 1




Program Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kegiatan Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Pembinaan Anggaran Daerah Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan

II.10 - 111

Kementerian/Lembaga Kementrian Dalam Negeri

Provinsi Bengkulu No

2

Prioritas

Pendidikan

Arah Kebijakan




Program


Kegiatan

Peningkatan Akses dan Mutu PK Kementerian Pendidikan dan PLK SDLB/SMPLB Nasional Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar


II.10 - 112

Kementerian/Lembaga

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK


Prioritas

Arah Kebijakan




Program Pendidikan Islam

II.10 - 113

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Kementrian Agama


3

Prioritas

Kesehatan

Arah Kebijakan




Program


meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Kegiatan





II.10 - 114

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan


Program



II.10 - 115

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kementerian/Lembaga

Provinsi Bengkulu No 4




Program

Upaya pengembangan wilayah Program Dukungan Manajemen Sumatera sebagai sentra produksi dan Pelaksanaan Tugas Teknis pertanian dan perkebunan ditempuh Lainnya Kementerian Pertanian dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

II.10 - 116

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian Pengembangan Pemasaran Domestik Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Peningkatan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan

II.10 - 117

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Percepatan peningkatan dan Program Penyediaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Pengembangan Prasarana dan di provinsi NAD, Sumut, sumbar, Sarana Pertanian Sumsel, Lampung dan Babel.




II.10 - 118

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Pengembangan Pembangunan Kementerian Kelautan dan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Perikanan

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana


5

Prioritas

Infrastruktur

Arah Kebijakan



Program


Kegiatan

Kementerian/Lembaga



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

II.10 - 119

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pengaturan, Pembinaan, Kementrian Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksanaan Umum Pengembangan Permukiman


Prioritas

Arah Kebijakan


Program



Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air

II.10 - 120

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I Pembinaan dan Pelaksanaan Kementrian Pekerjaan Sungai, Danau, Waduk, Umum Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah 6



Mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan.


Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah

II.10 - 121

Kementrian Perdagangan

Provinsi Bengkulu No 7




Program

Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Peningkatan Verifikasi Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3

Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup

II.10 - 122

Kementerian/Lembaga Kementrian Lingkungan Hidup


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Peningkatan Kebijakan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

7





II.10 - 123



Prioritas

Arah Kebijakan


Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya.

Kegiatan

Kementerian/Lembaga






8

Program

Pengembangan industri rumah tangga.

Pengendalian Kebakaran Hutan Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan

Program Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Kementrian Kebudayaan dan Daya Kebudayaan dan Pariwisata Manusia Kebudayaan dan Pariwisata Kepariwisataan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

II.10 - 124

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH JAWA - BALI

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi DKI Jakarta No 1

Prioritas Kesehatan


Strategi Pengembangan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita



Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian


Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi






III.1 - 1


Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)


Provinsi DKI Jakarta No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)


Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang


III.1 - 2

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kementerian/Lembaga

Provinsi DKI Jakarta No 2


Arah Kebijakan


Pengembangan sistem jaringan Integrasi sistem jaringan jalan dan infrastruktur perhubungan multimoda jaringan transportasi lainnya yang terintegrasi, untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Jawa-Bali. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir

Program

Kegiatan


Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Sistem Transportasi Perkotaan


Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

III.1 - 3

Kementerian/Lembaga

Kementerian Pekerjaan Umum

Provinsi DKI Jakarta No 3


Arah Kebijakan Meminimalisir dampak kerugian akibat kejadian bencana alam; penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung.


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

meningkatkan luas Ruang Terbuka Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Hijau (RTH) di Kota DKI Jakarta, Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta; melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;




III.1 - 4


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi Jawa Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

1


Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya proses perizinan, dan peningkatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Melakukan reformasi birokrasi (mengembangakan sistem pengurusan perizinan) sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2

Pendidikan

Peningkatan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi kearah sektor sekunder (industry pengolahan) dan tersier (jasa) serta peningkatan IPM terutama dari komponen rata-rata lama sekolah (RLS)

meningkatkan akses masyarakat Program Pendidikan Dasar terhadap infrastruktur pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali


III.2 - 5

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu


Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD


Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP




Provinsi Jawa Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

mengembangkan pendidikan Program Pendidikan Menengah kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali 3

Kesehatan




Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK



Pembinaan Administrasi Kepegawaian





III.2 - 6

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin


meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan






III.2 - 7

Kementerian/Lembaga


4

5

Prioritas


Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan

Pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan

Mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga



Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat


Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)



Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penyuluhan dan introduksi teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

III.2 - 8



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

III.2 - 9

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Mutu dan Tambah, Daya Saing, Industri Standarisasi Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

III.2 - 10

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta


Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

mengembangkan perikanan kolam (air tawar) di Provinsi Jawa Barat


Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

III.2 - 11


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur


Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi



Kementerian/Lembaga


Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Program Pengelolaan Sumber Daya Air

III.2 - 12


Provinsi Jawa Barat No 6


Arah Kebijakan


Pengembangan sistem jaringan Integrasi sistem jaringan jalan dan infrastruktur perhubungan multimoda jaringan transportasi lainnya yang terintegrasi, untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Jawa-Bali


meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku dan air minum Daya Air

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

meningkatkan sistem penyediaan Program Pengelolaan Sumber Daya Pembinaan dan Pelaksanaan Air Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, air baku, pembangunan waduk, dan Air Tanah dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

III.2 - 13

Kementerian/Lembaga Kementerian Pekerjaan Umum

Provinsi Jawa Barat No 7

Prioritas Iklim Investasi dan Usaha

Arah Kebijakan


Program

memperluas jaringan perdagangan Program Pengembangan Peningkatan investasi yang internasional di Provinsi DKI Jakarta, Perdagangan Dalam Negeri menyediakan lapangan kerja di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta memperkuat produktivitas ekonomi dan investasi

Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional

Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dan Barang Strategis Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan

III.2 - 14



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

8

Energi

Menjaga pasokan energi untuk mencukupi kebutuhan wilayah JawaBali

Pembangunan pembangkit berbasis Program Pengelolaan panas bumi dan air serta penggunaan Ketenagalistrikan teknologi bersih; pembangunan jaringan listrik terintegrasi SumateraJawa-Bali

9


Meminimalisir dampak kerugian akibat kejadian bencana alam; penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung

melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta;

III.2 - 15

Kegiatan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan


Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas


Prioritas

10 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

melakukan rehabilitasi daerah resapan air dan kawasan DAS di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali;






Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup


pemberian bantuan permodalan Program Pemberdayaan Koperasi Pemberdayaan Usaha Kukm di untuk pengembangan usaha tani dan dan UMKM Bidang Pertanian Tanaman UMKM di wilayah perdesaan di Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali;

III.2 - 16

Kementerian/Lembaga

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi Jawa Tengah No 1


Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas SDM sejalan dengan transformasi ekonomi kearah sektor sekunder (industry pengolahan) dan tersier (jasa) serta peningkatan IPM terutama dari komponen rata-rata lama sekolah (RLS)


Program



mengembangkan pendidikan Program Pendidikan Menengah kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali

III.3 - 17

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB

Provinsi Jawa Tengah No 2

Prioritas Kesehatan




memperbaiki status gizi masyarakat meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan




III.3 - 18


Provinsi Jawa Tengah No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program



3



mengembangkan kota-kota kecil dan Program Pemberdayaan menengah Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Kementerian Dalam Negeri Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

III.3 - 19

Kementerian/Lembaga


4

Prioritas

Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan


Strategi Pengembangan Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat


Program Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)



Kementerian Sosial

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan

III.3 - 20

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar


Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

III.3 - 21

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali

mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta

Program Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal



III.3 - 22

Kegiatan Kementerian/Lembaga Peningkatan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan


5

Prioritas

Infrastruktur

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi


Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan Kementerian/Lembaga Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

III.3 - 23



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

meningkatkan sistem penyediaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air air baku, pembangunan waduk, dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir

Kegiatan Kementerian/Lembaga Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, Umum dan Air Tanah

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai 6


Peningkatan investasi yang menciptakan iklim investasi yang menyediakan lapangan kerja di kondusif wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta memperkuat produktivitas ekonomi dan investasi

III.3 - 24

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

Kementerian Perindustrian


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

mengoptimalkan fungsi pelabuhan Program Pengelolaan dan hub internasional di Tanjung Penyelenggaraan Transportasi Priok/Bojonegara, Tanjung Laut Perak/Tanjung Bumi – Surabaya/Madura, dan Tanjung Emas – Semarang untuk menunjang aktivitas ekspor impor

Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Kementerian/Lembaga



Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 7


Meminimalisir dampak kerugian akibat kejadian bencana alam; penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor;


Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Fungsi melakukan rehabilitasi daerah dan Daya Dukung DAS resapan air dan kawasan DAS di Berbasis Pemberdayaan Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Masyarakat Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur

III.3 - 25

Peningkatan Pengelolaan Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup di Daerah Hidup Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas

melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali;

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas

peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam

Program Pengelolaan Sumber Pendayagunaan Pesisir dan Daya Laut, Pesisir, dan Pulau- Lautan pulau Kecil

III.3 - 26

Kementerian/Lembaga



Prioritas

8

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

9

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan Pengurangan tingkat pengagguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; pengembangan industri padat pekerja yang banyak menyerap tenaga kerja; pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi; pengembangan pusat layanan informasi pasar kerja; serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI.


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

pengembangan aktivitas ekonomi Program Revitalisasi dan padat karya yang mampu mendorong Penumbuhan Basis Industri penyerapan tenaga kerja di Provinsi Manufaktur Jawa Barat dan Banten

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

pemberian bantuan permodalan Program Pemberdayaan Koperasi untuk pengembangan usaha tani dan dan UMKM UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali;

Peningkatan dan Perluasan Kementerian Koperasi dan Akses Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pengembangan Kemitraan Koperasi dan Umkm

III.3 - 27


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi Jawa Timur No

Prioritas

Arah Kebijakan


1



Meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Provinsi DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya dan Denpasar.

2

Pendidikan


Program Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah





mengembangkan pendidikan Program Pendidikan Dasar kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB

III.4 - 28

Provinsi Jawa Timur No 3

Prioritas Kesehatan















III.4 - 29


Provinsi Jawa Timur No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan


4



menyediakan bantuan modal untuk usaha mikro di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar Jawa

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementerian Koperasi dan dan UMKM di Daerah UKM

Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Peran Serta Transmigrasi Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi

III.4 - 30

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi


5

Prioritas

Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan



Program

Kegiatan

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat




Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

meningkatkan produksi dan Program Pengembangan SDM produktivitas tanaman pangan Pertanian dan Kelembagaan melalui penyuluhan dan introduksi Petani teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

III.4 - 31

Kementerian/Lembaga


Kemneterian Sosial

Pemantapan Sistem Penyuluhan Kementerian Pertanian Pertanian


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi mengembangan tebu untuk mencapai Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, swasembada gula nasional Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim


Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

III.4 - 32

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan

mengembangkan peternakan sapi perah dan sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan Bali

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Program Pencapaian Swasembada Peningkatan Produksi Ternak Daging Sapi dan Peningkatan Dengan Pendayagunaan Sumber Penyediaan Pangan Hewani yang Daya Lokal Aman, Sehat, Utuh dan Halal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

III.4 - 33

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan mengembangkan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta


Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

mengembangkan perikanan tambak di Provinsi Jawa Timur


III.4 - 34




Prioritas

Arah Kebijakan


Program

percepatan peningkatan dan Program Penyediaan dan rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Pengembangan Prasarana dan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sarana Pertanian Jawa Barat


6

Infrastruktur




III.4 - 35



Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku , pembangunan waduk, dan Daya Air pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir


III.4 - 36

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Kementerian/Lembaga



Arah Kebijakan


Peningkatan investasi yang memperluas jaringan perdagangan Program Peningkatan menyediakan lapangan kerja di internasional di Provinsi DKI Jakarta, Perdagangan Luar Negeri wilayah-wilayah yang menjadi daya Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta memperkuat produktivitas ekonomi dan investasi mengoptimalkan PKN Semarang dan PKN Gerbangkertosusila sebagai simpul penting perdagangan internasional

8

Energi

Program


Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pembangunan pembangkit berbasis Program Penelitian dan panas bumi dan air serta penggunaan Pengembangan Kementerian teknologi bersih; pembangunan ESDM jaringan listrik terintegrasi SumateraJawa-Bali

III.4 - 37

Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor


Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral



Arah Kebijakan


Meminimalisir dampak kerugian meningkatkan pengelolaan akibat kejadian bencana alam; lingkungan hidup di daerah penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung.

Program

Kegiatan


melakukan rehabilitasi daerah resapan air dan kawasan DAS di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;




melakukan rehabilitasi lahan kritis di Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali; Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas

III.4 - 38


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

10 Daerah Tertinggal, Pembangunan daerah tertinggal Pengembangan ekonomi lokal di Terdepan, Terluar, dan diarahkan untuk percepatan daerah tertinggal. Pasca Konflik pembangunan daerah tertinggal. Sementara itu untuk wilayah terdepan/terluar, arah kebijakan pengembangan wilayah yaitu: menjaga eksistensi pulau-pulau kecil terluar di selatan Pulau Jawa sebagai titik dasar garis pangkal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

11 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan Phk dan Penyelesaian Hubungan Industrial


Pengurangan tingkat pengagguran di pengendalian migrasi tenaga kerja pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; tanpa keterampilan ke kota-kota pengembangan industri padat pekerja besar dan metropolitan. yang banyak menyerap tenaga kerja; pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi; pengembangan pusat layanan informasi pasar kerja; serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

III.4 - 39


Prioritas


Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

pemberian bantuan permodalan Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementerian Koperasi dan untuk pengembangan usaha tani dan dan UMKM di Daerah UKM UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali; pengembangan kegiatan off farm untuk meningkatkan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali;

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Pengolahan Tambah, Daya Saing, Industri Hasil Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

III.4 - 40


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi Banten No 1


Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya proses perizinan, dan peningkatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Strategi Pengembangan Melakukan reformasi birokrasi (mengembangakan sistem pengurusan perizinan) sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur.

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu


Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil 2

Pendidikan





III.5 - 41

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar


3

Kesehatan




meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan

III.5 - 42

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak


Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)





III.5 - 43

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Kementerian/Lembaga

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

4

Ketahanan Pangan



Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

III.5 - 44

Kementerian/Lembaga

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan mendukung pengembangan tebu untuk mencapai swasembada gula nasional serta gernas kakao

Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan

mendukung pencapaian swasembada Program Pencapaian daging nasional Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

III.5 - 45

Kementerian/Lembaga

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

meningkatkan luas pengusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali


Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

mengembangkan sistem insentif dan disinsetif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur


Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

percepatan peningkatan dan Program Penyediaan dan rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Pengembangan Prasarana dan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sarana Pertanian dan Jawa Barat




III.5 - 46

Kementerian/Lembaga

Provinsi Banten No

Prioritas

5 Infrastruktur

Arah Kebijakan



Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat



III.5 - 47

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Sistem Transportasi Perkotaan

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengaturan, Pembinaan, Kementerian Pekerjaan Perencanaan, Pemrograman dan Umum Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku , pembangunan waduk, dan Daya Air pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

III.5 - 48

Kementerian/Lembaga

Provinsi Banten No 6


Arah Kebijakan


menciptakan iklim investasi yang Peningkatan investasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta dari menyediakan lapangan kerja di aspek perizinan, stabilitas keamanan wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta memperkuat produktivitas ekonomi dan investasi memperluas jaringan perdagangan internasional di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur

Program

Energi


Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial



Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor


Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan pembangkit berbasis Program Pengelolaan panas bumi dan air serta penggunaan Ketenagalistrikan teknologi bersih; pembangunan jaringan listrik terintegrasi SumateraJawa-Bali

III.5 - 49

Kementerian/Lembaga


Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 7

Kegiatan

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan dan Pembinaan dan pembangunan infrastruktur gas bumi Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Penyelenggaraan Usaha Hilir (jaringan pipa dan penyimpanan); Minyak dan Gas Bumi mengendalikan zona-zona pemanfaatan sumber daya alam mineral serta minyak dan gas bumi Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas 8


Meminimalisir dampak kerugian meningkatkan pengelolaan akibat kejadian bencana alam; lingkungan hidup di daerah penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung


III.5 - 50


Provinsi Banten No 9


Arah Kebijakan


Pembangunan daerah tertinggal Pengembangan ekonomi lokal di diarahkan untuk percepatan daerah tertinggal. pembangunan daerah tertinggal. Sementara itu untuk wilayah terdepan/terluar, arah kebijakan pengembangan wilayah yaitu: menjaga eksistensi pulau-pulau kecil terluar di selatan Pulau Jawa sebagai titik dasar garis pangkal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal.

Program

Kegiatan

Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal

Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal Peningkatan pelayanan pendidikan Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, yang berkualitas di daerah tertinggal. Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal

III.5 - 51

Kementerian/Lembaga Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Provinsi Banten No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.



Pengurangan tingkat pengagguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; pengembangan industri padat pekerja yang banyak menyerap tenaga kerja; pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi; pengembangan pusat layanan informasi pasar kerja; serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

pengembangan aktivitas ekonomi Program Revitalisasi dan padat karya yang mampu mendorong Penumbuhan Industri Agro penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan


pemberian bantuan permodalan Program Pemberdayaan Koperasi Pengembangan dan Pemantapan Kementerian Koperasi dan untuk pengembangan usaha tani dan dan UMKM Program Pendanaan Bagi Usaha Kecil Menengah UMKM di wilayah perdesaan di Koperasi dan Umkm Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali;

III.5 - 52

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi DI Yogyakarta No

Prioritas

Arah Kebijakan


1



Melakukan reformasi birokrasi (mengembangakan sistem pengurusan perizinan) sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien

2

Pendidikan

Peningkatan kapasitas SDM sejalan meningkatkan akses masyarakat dengan transformasi ekonomi kearah terhadap infrastruktur pendidikan sektor sekunder (industry pengolahan) dan tersier (jasa) serta peningkatan IPM terutama dari komponen rata-rata lama sekolah (RLS)

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga







mengembangkan pendidikan Program Pendidikan Dasar kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal

III.6 - 53

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB

Provinsi DI Yogyakarta No 3

Prioritas Kesehatan








meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat





III.6 - 54


Provinsi DI Yogyakarta No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program



4



menyediakan bantuan modal untuk usaha mikro di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar Jawa

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementerian Koperasi dan UKM dan UMKM di Daerah Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Peran Serta Transmigrasi Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi

III.6 - 55



5

Prioritas

Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan



Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat


Pengembangan dan Peningkatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perluasan Kesempatan Kerja





meningkatkan produksi dan Program Pengembangan SDM produktivitas tanaman pangan Pertanian dan Kelembagaan melalui penyuluhan dan introduksi Petani teknologi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

III.6 - 56


Kementerian Sosial

Pemantapan Sistem Penyuluhan Kementerian Pertanian Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tanaman Buah Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan Program Pencapaian Swasembada Peningkatan Produksi Ternak Daging Sapi dan Peningkatan dengan Pendayagunaan Sumber Penyediaan Pangan Hewani yang Daya Lokal Aman, Sehat, Utuh, dan Halal Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal

III.6 - 57

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program



III.6 - 58

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

mengembangkan sistem insentif dan disinsetif untuk mengurangi luasan lahan tidur dan lahan terlantar di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur



rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budi daya pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

III.6 - 59

Kementerian/Lembaga



Arah Kebijakan


Pengembangan sistem jaringan Integrasi sistem jaringan jalan dan infrastruktur perhubungan multimoda jaringan transportasi lainnya yang terintegrasi, untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Jawa-Bali meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga



Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku dan air minum Daya Air Sarana Prasarana Telekomunikasi, Program Pengelolaan Sumber Energi, Pangan dan Sumber Daya Air Daya Air pembangunan sarana dan prasarana pengendali banji


konservasi waduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur


III.6 - 60


Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Umum Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai


8


Energi

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

memperluas jaringan perdagangan Peningkatan investasi yang internasional menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta memperkuat produktivitas ekonomi dan investasi meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi








Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Pembangunan pembangkit berbasis panas bumi dan air serta penggunaan teknologi bersih; pembangunan jaringan listrik terintegrasi SumateraJawa-Bali pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan); mengendalikan zona-zona pemanfaatan sumber daya alam mineral serta minyak dan gas bumi

Program Pengelolaan dan Pembinaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

III.6 - 61


Prioritas

Arah Kebijakan

Lingkungan Hidup dan Meminimalisir dampak kerugian Bencana akibat kejadian bencana alam; penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga



melakukan rehabilitasi daerah resapan air dan kawasan DAS di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur melakukan rehabilitasi sungai di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; melakukan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali;


Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas

III.6 - 62



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam

10 Daerah Tertinggal, Pembangunan daerah tertinggal Pengembangan ekonomi lokal di Terdepan, Terluar, dan diarahkan untuk percepatan daerah tertinggal. Pasca Konflik pembangunan daerah tertinggal. Sementara itu untuk wilayah terdepan/terluar, arah kebijakan pengembangan wilayah yaitu: menjaga eksistensi pulau-pulau kecil terluar di selatan Pulau Jawa sebagai titik dasar garis pangkal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil

Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Konservasi Kawasan dan Jenis Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal

III.6 - 63

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan

11 Kebudayaan, Peningkatan apresiasi masyarakat Kreativitas, dan Inovasi terhadap seni dan budaya yang Teknologi. berbasiskan pada keragaman budaya daerah; peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah; serta pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan.



Program

Kegiatan

mengembangkan gugus (cluster) industri pariwisata

Program Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Daya Kebudayaan dan Pariwisata Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan

peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman



Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi


Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan Phk dan Penyelesaian Hubungan Industrial

pengembangan aktivitas ekonomi Pengurangan tingkat pengagguran di padat karya yang mampu mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; penyerapan tenaga kerja di Provinsi pengembangan industri padat pekerja Jawa Barat dan Banten yang banyak menyerap tenaga kerja; pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi; pengembangan pusat layanan informasi pasar kerja; serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

III.6 - 64

Kementerian/Lembaga Kementerian Budaya dan Pariwisata



Prioritas


Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

pemberian bantuan permodalan Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementerian Koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha tani dan dan UMKM di Daerah UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali; pengembangan kegiatan off farm untuk meningkatkan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali;

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Pengolahan Tambah, Daya Saing, Industri Hasil Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

III.6 - 65


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH JAWA-BALI Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

1



Meningkatkan kredibilitas lembaga hukum di Provinsi DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Surabaya dan Denpasar.


2

Pendidikan




III.7 - 66

Kegiatan

Kementerian/Lembaga





Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Program mengembangkan pendidikan Program Pendidikan Dasar kejuruan dan ketrampilan baik formal maupun non formal di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali

Kegiatan Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB

Kementerian/Lembaga

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3

Kesehatan





III.7 - 67



Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan







III.7 - 68


Kementerian/Lembaga

Provinsi Bali No 4

5


Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan Pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan



Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

mengembangkan pengelolaan program transmigrasi yang profesional dan mampu mendorong tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di luar Jawa Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat

Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Peran Serta Transmigrasi Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi







Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan


Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

III.7 - 69

Kemneterian Sosial

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Program Peningkatan Produksi, Dukungan Manajemen dan Produktivitas dan Mutu Tanaman Teknis Lainnya pada Ditjen Pangan Untuk Mencapai Tanaman Pangan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

III.7 - 70

Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih

Kementerian/Lembaga

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Produktivitas, dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu tanaman tahunan

III.7 - 71

Kementerian/Lembaga

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program Kegiatan Program Pencapaian Swasembada Peningkatan Produksi Ternak Daging Sapi dan Peningkatan dengan Pendayagunaan Sumber Penyediaan Pangan Hewani yang Daya Lokal Aman, Sehat, Utuh, dan Halal



III.7 - 72

Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Penjaminan pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kementerian/Lembaga

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan


meningkatkan luas pengusahaan lahan petani dan menurunkan ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

Program

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani rehabilitasi daerah resapan air di Program Penyediaan dan kawasan-kawasan budi daya Pengembangan Prasarana dan pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Sarana Pertanian Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali Percepatan Program Pengelolaan Sumber peningkatan/pembangunan dan Daya Air rehabilitasi jaringan irigasi

III.7 - 73

Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kementerian/Lembaga

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian


Provinsi Bali No Prioritas 6 Infrastruktur

Arah Kebijakan Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi, untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Jawa-Bali

Strategi Pengembangan Program meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku , pembangunan waduk, dan Daya Air pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir

Kegiatan Kementerian/Lembaga Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Umum Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

III.7 - 74

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

7


Peningkatan investasi yang meningkatkan pembangunan Program Pengelolaan dan menyediakan lapangan kerja di infrastruktur transportasi, air bersih, Penyelenggaraan Transportasi wilayah-wilayah yang menjadi daya dan energi Darat tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi; meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta memperkuat produktivitas ekonomi dan investasi

8


Meminimalisir dampak kerugian meningkatkan pengelolaan akibat kejadian bencana alam; lingkungan hidup di daerah penanganan ancaman bencana banjir dan tanah longsor; pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air dan lahan; serta pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan




melakukan rehabilitasi lahan kritis di Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali; Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas

III.7 - 75

Provinsi Bali No 9

Prioritas

Arah Kebijakan

Daerah Tertinggal, Pembangunan daerah tertinggal Terdepan, Terluar, dan diarahkan untuk percepatan Pasca Konflik pembangunan daerah tertinggal. Sementara itu untuk wilayah terdepan/terluar, arah kebijakan pengembangan wilayah yaitu: menjaga eksistensi pulau-pulau kecil terluar di selatan Pulau Jawa sebagai titik dasar garis pangkal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10 Kebudayaan, Peningkatan apresiasi masyarakat Kreativitas, dan Inovasi terhadap seni dan budaya yang Teknologi. berbasiskan pada keragaman budaya daerah; peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah; serta pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan.

Strategi Pengembangan Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal.

Program Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

peningkatan apresiasi masyarakat Program Pengembangan Nilai terhadap seni dan budaya yang Budaya, Seni dan Perfilman berbasiskan pada keragaman budaya daerah,

III.7 - 76

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penguatan Kapasitas Keterampilan dan Manajerial



Kementerian Budaya dan Pariwisata

Provinsi Bali No

Prioritas



Arah Kebijakan


Pengurangan tingkat pengagguran di pengendalian migrasi tenaga kerja pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; tanpa keterampilan ke kota-kota pengembangan industri padat pekerja besar dan metropolitan. yang banyak menyerap tenaga kerja; pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi; pengembangan pusat layanan informasi pasar kerja; serta peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

Program Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Kementerian/Lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

pemberian bantuan permodalan Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementerian Koperasi dan untuk pengembangan usaha tani dan dan UMKM di Daerah Usaha Kecil Menengah UMKM di wilayah perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali; Program Pemberdayaan Koperasi Pengembangan dan Pemantapan dan UMKM Program Pendanaan Bagi Koperasi dan Umkm Program Pemberdayaan Koperasi Peningkatan dan Perluasan dan UMKM Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

III.7 - 77

Provinsi Bali No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan pengembangan kegiatan off farm untuk meningkatkan nilai tambah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali;

Program Kegiatan Program Peningkatan Nilai Pengembangan Mutu dan Tambah, Daya Saing, Industri Standardisasi Pertanian Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

III.7 - 78

Pengembangan Pemasaran Domestik

Pengembangan Usaha dan Investasi


MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH KALIMANTAN

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH KALIMANTAN Provinsi Kalimantan Barat No

Prioritas


2 Pendidikan

Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan kerja untuk pengembangan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

meningkatkan infrastruktur pendidikan;

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu


Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan Program Pendidikan Dasar



IV.1 - 1

Provinsi Kalimantan Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan 3

Kesehatan





IV.1 - 2

Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


Kementerian/Lembaga

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan



Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)



IV.1 - 3


Kementerian/Lembaga


Prioritas


Arah Kebijakan memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin

Strategi Pengembangan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;


Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

Kementerian Sosial


Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

IV.1 - 4

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 5 Ketahanan Pangan

meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan


IV.1 - 5

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah


Prioritas

Arah Kebijakan


Mendukun peningkatan komoditas Perkebunan khususnya karet, tebu, kelapa, kelapasawit dan kakao

Program

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

Mendukung tercapainya swasembada Program Pencapaian daging sapi Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal


IV.1 - 6

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap


Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Penyuluhan Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Program Peningkatan Daya Saing Fasilitasi Pengembangan Produk Perikanan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

IV.1 - 7

Kementerian/Lembaga


Prioritas

6 Infrastruktur

Arah Kebijakan


Program

Pengembangan sistem jaringan mengintegrasikan jaringan jalan Program Pengelolaan dan infrastruktur perhubungan multimoda dengan jaringan transportasi lainnya Penyelenggaraan Transportasi yang terintegrasi, untuk mendukung (sungai, laut, udara); Darat keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Kalimantan. Program Penyelenggaraan Jalan



Pembinaan Pelaksanaan Kementerian PU Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Program Percepatan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

IV.1 - 8


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut;

Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut


IV.1 - 9

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembangunan Sarana dan Kementerian Perhubungan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana


Prioritas


Arah Kebijakan mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan, khususnya sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata


Program

membangun pusat layanan informasi Program Dukungan Manajemen pasar kerja kabupaten/kota yang dan Pelaksanaan Tugas Teknis mengadopsi model bisnis terintegrasi Lainnya BKPM dengan sistem informasi pasar kerja nasional.

Kegiatan

Pengelolaan Data dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Penanaman Modal

Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Daya Saing Pengembangan Potensi Penanaman Modal Penanaman Modal Daerah Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Penanaman Modal

IV.1 - 10

Kementerian/Lembaga

Provinsi Kalimantan Barat No 8 Energi

Prioritas

Arah Kebijakan pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan wilayah Maluku

Strategi Pengembangan mengoptimalkan industri migas dan pertambangan;

Program

Kegiatan


mengembangkan pembangkit tenaga Program Pengelolaan listrik berbasis kawasan peruntukkan Ketenagalistrikan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, serta sumber energi lainnya;

IV.1 - 11

Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan



Prioritas


Arah Kebijakan


Peningkatan daya dukung lingkungan mengembangkan sistem mitigasi dalam menjamin keberlanjutan bencana alam banjir dan kebakaran pembangunan dan mempertahankan hutan. fungsi wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Program Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah




mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan.

Program Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana


IV.1 - 12


Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

mengembangkan kawasan perbatasan melalui penguatan kedaulatan wilayah nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal.


Kementerian Sosial

Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

meningkatkan pengawasan terhadap Program Pengelolaan Batas mobilitas barang dan penduduk lintas Wilayah dan Kawasan Perbatasan batas

IV.1 - 13

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP


Prioritas

Arah Kebijakan

11 Kebudayaan, meningkatkan meningkatkan harmoni Kreativitas, dan Inovasi kehidupan masyarakat dengan Teknologi. kemajemukan agama dan golongan terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah dan peningkatan inovasi teknologi


Program


Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

Pengembangan Masyarakat Adat Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.


IV.1 - 14

Pengembangan Geografi Sejarah

Pengembangan Nilai Sejarah



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala 12 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi serta peningkatan pengamanan

menyediakan informasi serta meningkatkan pengamanan di pintu keberangkatan khususnya di Provinsi KalimantanBarat


IV.1 - 15

Peningkatan Penerapan Kementerian Tenaga Kerja Pengupahan dan Jaminan Sosial dan Transmigrasi Tenaga Kerja

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH KALIMANTAN Provinsi Kalimantan Timur No

Prioritas


2 Pendidikan

Arah Kebijakan






Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Penataan Urusan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Daerah Lingkup I


Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan



IV.2 - 16

Provinsi Kalimantan Timur No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 3

Kesehatan







IV.2 - 17




Prioritas

Arah Kebijakan


Program





IV.2 - 18


Kementerian/Lembaga


Prioritas




Program

Kegiatan

Program Pemberdayaan Sosial Pelestarian Kepahlawanan, dan Penanggulangan Kemiskinan Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial


Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

5 Ketahanan Pangan


Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Peningkatan Kemandirian Kementerian Dalam Negeri Masyarakat Perdesaan (PNPM)




Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

IV.2 - 19


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

IV.2 - 20

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan




Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

6 Infrastruktur

Pengembangan sistem jaringan mengintegrasikan jaringan jalan Program Pengelolaan dan infrastruktur perhubungan multimoda dengan jaringan transportasi lainnya Penyelenggaraan Transportasi yang terintegrasi, untuk mendukung (sungai, laut, udara); Darat keterkaitan domestik antar wilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Kalimantan.


Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP

IV.2 - 21



Prioritas

Arah Kebijakan



meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut;

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

8 Energi

pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan wilayah Maluku

Kegiatan

Pelaksanaan Preservasi dan Kementerian PU Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pengelolaan dan Kementerian Perhubungan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

pembangunan waduk


mengoptimalkan industri migas dan pertambangan;


IV.2 - 22

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

mengembangkan pembangkit tenaga Program Pengelolaan listrik berbasis kawasan peruntukkan Ketenagalistrikan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, serta sumber energi lainnya; 9 Lingkungan Hidup dan Bencana

Peningkatan daya dukung lingkungan meningkatkan pengelolaan dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di daerah pembangunan dan mempertahankan fungsi wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan


meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan.

Kementerian/Lembaga


Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan




IV.2 - 23


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan


Program Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

mengembangkan kawasan perbatasan meningkatkan pengawasan terhadap Program Pengelolaan Batas Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola melalui penguatan kedaulatan wilayah mobilitas barang dan penduduk lintas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Perbatasan nasional dengan pendekatan batas kesejahteraan dan keamanan.



Pelestarian dan Pengembangan Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata

peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman


IV.2 - 24


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Daya Kebudayaan dan Pariwisata Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan 11 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya.

Mengembangkan gugus (cluster) industri pariwisata.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Peningkatan Pnpm Mandiri Bidang Pariwisata

IV.2 - 25


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH KALIMANTAN Provinsi Kalimantan Tengah No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga






2 Pendidikan






IV.3 - 26

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK


Provinsi Kalimantan Tengah No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Pendidikan Tinggi

3

Kesehatan





Kegiatan Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


IV.3 - 27

Kementerian/Lembaga




Prioritas

Arah Kebijakan


Program





IV.3 - 28


Kementerian/Lembaga


Prioritas







Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Kementerian Dalam Negeri Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

IV.3 - 29

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Kementerian Sosial


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 5 Ketahanan Pangan



Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

IV.3 - 30

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Rempah dan Penyegar

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

IV.3 - 31

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan



Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Air

6 Infrastruktur


IV.3 - 32

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan



Prioritas

Arah Kebijakan


Program


meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut;


IV.3 - 33

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pengaturan, Pembinaan, Kementerian PU Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pengelolaan dan Kementerian Perhubungan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai


Prioritas

Arah Kebijakan


Program



mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan, khususnya sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata

membangun pusat layanan informasi pasar kerja kabupaten/kota yang mengadopsi model bisnis terintegrasi dengan sistem informasi pasar kerja nasional.


Kegiatan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

IV.3 - 34

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

8 Energi

pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan wilayah Maluku

pembangunan pembangkit berbasis Program Pengelolaan batubara termasuk pembangkit listrik Ketenagalistrikan mulut tambang dan gas bumi beserta perluasan jaringan listrik terintegrasi

IV.3 - 35

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan Phk dan Penyelesaian Hubungan Industrial Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga, Personil dan Penegakan Hukum dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



Prioritas


Arah Kebijakan


Peningkatan daya dukung lingkungan meningkatkan pengelolaan dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di daerah pembangunan dan mempertahankan fungsi wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Program

Kegiatan


meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan. mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan.


Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan


Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Penanggulangan Bencana


IV.3 - 36

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana

BNPB


Prioritas

Arah Kebijakan



Program


Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

Pengembangan Masyarakat Adat Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

IV.3 - 37



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

Program Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

Kegiatan Pengembangan Geografi Sejarah

Pengembangan Nilai Sejarah Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Program Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya Daya Kebudayaan dan Pariwisata Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan

IV.3 - 38

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH KALIMANTAN Provinsi Kalimantan Selatan No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga



meningkatkan penegakan hukum, hak Program Pengelolaan asasi manusia (HAM), dan Desentralisasi dan Otonomi pemberantasan korupsi; Daerah

Fasilitasi Kdh, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga

2 Pendidikan





Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

IV.4 - 39


Provinsi Kalimantan Selatan No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


3

Kesehatan




meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan

IV.4 - 40

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)





IV.4 - 41

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Kementerian/Lembaga


Prioritas


Arah Kebijakan

memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga



Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;


Pengembangan Usaha Ekonomi Kementerian Dalam Negeri Masyarakat





IV.4 - 42

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Kementerian Sosial


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 5 Ketahanan Pangan



Program Peningkatan Produksi, Penguatan Perlindungan Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Tanaman Pangan Dari Gangguan Pangan Untuk Mencapai OPT dan DPI Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

IV.4 - 43

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian


Prioritas

Arah Kebijakan



Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Air

6 Infrastruktur


IV.4 - 44

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Program Penyelenggaraan Jalan meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku dan air minum Daya Air



membangun pusat layanan informasi pasar kerja kabupaten/kota yang mengadopsi model bisnis terintegrasi dengan sistem informasi pasar kerja nasional.

Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pelaksanaan Preservasi dan Kementerian PU Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana



Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

IV.4 - 45

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 8 Lingkungan Hidup dan Bencana

Peningkatan daya dukung lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

meningkatkan konservasi dan Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan rehabilitasi daerah aliaran sungai Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas hutan produksi; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah



Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil Program Penanggulangan Bencana

mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan.


Program Konservasi Pengendalian Kebakaran Hutan Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Pengelolaan Sumber Peningkatan Pengelolaan Kementerian Lingkungan Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup di Daerah Hidup

IV.4 - 46

Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan Kesiapasiagaan dalam Menghadapi Bencana

BNPB


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana Penanganan Pengungsi Akibat Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Penyiapan Peralatan dan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Direktorat Peralatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam

IV.4 - 47

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan



Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga



Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

IV.4 - 48

Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Baru

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH SULAWESI

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SULAWESI Provinsi Sulawesi Utara No 1


Arah Kebijakan Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja untuk pengembangan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Strategi Pengembangan Meningkatkan infrastruktur pendidikan;


Kegiatan



Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;

V.1 - 1

Kementerian/Lembaga





Provinsi Sulawesi Utara No

Prioritas

Arah Kebijakan



Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah

2

Kesehatan





Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian







V.1 - 2



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan





V.1 - 3


Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan



3


Perluasan dan Peningkatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan efektivitas dan sinergi Program Pemberdayaan Sosial Pelestarian Kepahlawanan, program penanggulangan kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan Keperintisan, dan dan perlindungan sosial; Kesetiakawanan Sosial

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)

V.1 - 4

Kementerian/Lembaga

Kementerian Sosial


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Program Pemberdayaan Koperasi Dukungan Pemberdayaan Kukm Kementerian Koperasi dan dan UMKM di Daerah UKM

Pemberdayaan Usaha Kukm di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan Umkm Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Kumkm Penelitian Ukm dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah Penelitian Sumberdaya Koperasi dan Ukm dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan

V.1 - 5

Kementerian/Lembaga

Provinsi Sulawesi Utara No 4


Arah Kebijakan


Pengembangan wilayah Sulawesi Meningkatkan produksi dan sebagai sentra produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan dan perikanan untuk mewujudkan perkebunan (kelapa); Sulawesi menjadi lumbung pangan nasional

Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Program Penyediaan dan Perluasan Areal dan Pengelolaan Pengembangan Prasarana dan Lahan Pertanian Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Mendukung tercapainya swasembada program pencapaian swasembada daging sapi daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal

V.1 - 6

Kementerian/Lembaga

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Meningkatkan produksi dan efisiensi Program Pengembangan dan usaha perikanan tangkap. Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air

V.1 - 7

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Kementerian Pertanian Pertanian



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai 5

Infrastruktur

Pengembangan sistem jaringan Mengembangkan integrasi sistem infrastruktur sebagai satu kesatuan jaringan transportasi darat lintas ekonomi domestik untuk mendukung Sulawesi; keterkaitan domestik antar wilayah (sebagai hub Kawasan Timur Indonesia) serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Sulawesi peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra dan Sulsel dan peningkatan sistem air minum; pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

V.1 - 8






Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Kementerian PU


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

V.1 - 9

Kementerian/Lembaga

Provinsi Sulawesi Utara No 6


Arah Kebijakan


pengembangan gugus industri Mengembangkan Manado-Bitung unggulan wilayah dan pengembangan sebagai pusat industri pengolahan jaluar wisata serta meningkatkan berbasis hasil laut; investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise)

BKPM




Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah 7

Energi

peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik yang menekankan pada pemanfaatan potensi energi setempat.

Diversifikasi sumber energi primer.

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan

V.1 - 10



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 8


pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana




meningkatkan konservasi dan Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan rehabilitasi daerah aliaran sungai Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas hutan produksi; meningkatkan konservasi dan Program Konservasi rehabilitasi daerah aliaran sungai Keanekaragaman Hayati dan (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan Perlindungan Hutan hutan produksi;


Memperkuat mitigasi bencana



V.1 - 11


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

peningkatan partisipasi masyarakat Program Pengawasan Sumber dalam pengawasan pemanfaatan Daya Kelautan dan Perikanan sumber daya kelautan dan perikanan 9


Kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan


mengembangkan kawasan perbatasan meningkatkan pengawasan terhadap Program Pengelolaan Batas Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola melalui penguatan kedaulatan wilayah mobilitas barang dan penduduk lintas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Perbatasan nasional dengan pendekatan batas kesejahteraan dan keamanan. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional. Wilayah yang menjadi prioritas perbatasan di tahun 2012 yaitu: Tabukan Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe; serta Melonguane dan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud

Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal Program Percepatan untuk kawasan tertinggal, terdepan Pembangunan Daerah Tertinggal dan terluar serta keterkaitan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan terdekat.

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis

V.1 - 12

Kementerian Daerah Tertinggal


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis

V.1 - 13

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SULAWESI Provinsi Sulawesi Selatan No 1


Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas pemerintah Meningkatkan kualitas legislasi dan daerah dalam implementasi tata kelola regulasi; yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Meningkatkan penengakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi; Meningkatkan kuaklitas pelayanan publik.

V.2 - 14


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah


Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah Perencanaan Program dan Anggaran



Provinsi Sulawesi Selatan No 2







Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Program Pendidikan Islam


Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah

Peningkatan Akses dan Mutu Kementerian Agama Madrasah Ibtidaiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Peningkatan Akses dan Mutu PK Kementerian Pendidikan dan PLK SDLB/SMPLB Nasional

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Program Dukungan Manajemen Pengembangan Teknologi dan Pelaksanaan Tugas Teknis Informasi dan Komunikasi (TIK) Lainnya Kementerian Pendidikan Untuk Pendayagunaan ENasional Pembelajaran dan EAdministrasi Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

Mengembangkan pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi

V.2 - 15

Provinsi Sulawesi Selatan No 3

Prioritas Kesehatan

















V.2 - 16


Provinsi Sulawesi Selatan No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar


Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

4




V.2 - 17







Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5

Ketahanan Pangan

Pengembangan wilayah Sulawesi Meningkatkan produksi dan sebagai sentra produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan dan perikanan untuk mewujudkan perkebunan; Sulawesi menjadi lumbung pangan nasional

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Usaha dan Tambah, Daya Saing, Industri Investasi Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

V.2 - 18



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Program Penyediaan dan Pelayanan Pembiayaan Pengembangan Prasarana dan Pertanian dan Pengembangan Sarana Pertanian Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Meningkatkan produksi dan efisiensi Program Pengembangan dan usaha perikanan tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan Pelabuhan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan


V.2 - 19



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

6

Infrastruktur

Pengembangan sistem jaringan Mengembangkan integrasi sistem infrastruktur sebagai satu kesatuan jaringan transportasi darat lintas ekonomi domestik untuk mendukung Sulawesi; keterkaitan domestik antar wilayah (sebagai hub Kawasan Timur Indonesia) serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Sulawesi

Program

Kegiatan


Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah



Kementerian PU




Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

V.2 - 20

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Meningkatkan intensitas perhubungan laut;



Meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara;


Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra dan Sulsel dan peningkatan sistem air minum;

V.2 - 21


Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

7


pengembangan gugus industri unggulan wilayah dan pengembangan jaluar wisata serta meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

Mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan;


8

Energi


Meningkatkan kapasitas dan integrasi Program Pengelolaan sistem jaringan listrik; Ketenagalistrikan

Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional


Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik


V.2 - 22

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara

pembangunan pembangkit berbasis Program Pengelolaan dan Pembinaan Lindungan panas bumi dan air beserta perluasan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Lingkungan, Keselamatan jaringan listrik terintegrasi Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas 9





V.2 - 23



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga






10 Kebudayaan, Penguatan ketahanan dan harmonisasi Kreativitas, dan Inovasi masyarakat dengan kerjasama Teknologi. antargolongan masyarakat untuk mengembangkan budaya dan kreativitas



peningkatan partisipasi masyarakat Pengawasan Sumber Daya dalam pengawasan pemanfaatan Kelautan dan Perikanan sumber daya kelautan dan perikanan

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan



V.2 - 24



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

Program Pengembangan Sumber Penelitian dan Pengembangan Daya Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kepariwisataan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan Program Pengembangan Sumber Penelitian dan Pengembangan Daya Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kepariwisataan

V.2 - 25

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SULAWESI Provinsi Sulawesi Tengah

No 1


Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas pemerintah Meningkatkan kualitas pelayanan daerah dalam implementasi tata kelola publik. yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran



2

Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja untuk pengembangan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Meningkatkan infrastruktur pendidikan;




V.3 - 26

Provinsi Sulawesi Tengah

No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar


Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK





Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan



V.3 - 27

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

Kementerian/Lembaga


No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah

3

Kesehatan



Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional

Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan













V.3 - 28



No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan


Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)




V.3 - 29


Kementerian/Lembaga


No 4


Arah Kebijakan Perluasan dan Peningkatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu


Program

Meningkatkan efektivitas dan sinergi Program Perlindungan dan program penanggulangan kemiskinan Jaminan Sosial dan perlindungan sosial;

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam


Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Meningkatkan kualitas serta Program Pemberdayaan memperluas kebijakan Masyarakat dan Pemerintahan affirmative/keberpihakan untuk Desa penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.

V.3 - 30

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat



No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 5

Ketahanan Pangan


Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia


Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

V.3 - 31




No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap.

V.3 - 32


Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Perikanan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan


No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


Program Peningkatan Daya Saing Fasilitasi Pengembangan Produk Perikanan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.




Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air


V.3 - 33


No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai 6

Infrastruktur

Pengembangan sistem jaringan infrastruktur sebagai satu kesatuan ekonomi domestik untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah (sebagai hub Kawasan Timur Indonesia) serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Sulawesi

Mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat lintas Sulawesi;




Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Program Penyelenggaraan Jalan

V.3 - 34

Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kementerian PU


No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Meningkatkan intensitas perhubungan laut;


Program

Kegiatan


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan


Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra dan Sulsel dan peningkatan sistem air minum;

V.3 - 35


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kementerian/Lembaga


No 7


Arah Kebijakan pengembangan gugus industri unggulan wilayah dan pengembangan jaluar wisata serta meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi.


Program

Mengembangkan Gorontalo, Palu, Program Dukungan Manajemen Kendari dan Mamuju sebagai pusat dan Pelaksanaan Tugas Teknis industri pengolahan tanaman pangan Lainnya BKPM dan hortikultura;

Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise)

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Bkpm Program Peningkatan Daya Saing Pengembangan Potensi Penanaman Modal Penanaman Modal Daerah

V.3 - 36

Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal


No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pemberdayaan Usaha Nasional Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional

Kementerian Perdangan


Energi



V.3 - 37


Kementerian Energi dan SDM


No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Diversifikasi sumber energi primer.

Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan

Kementerian/Lembaga Kementererian Pertanian

Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Program Pengelolaan dan Penyiapan Kebijakan Dan Kementerian Energi dan SDM Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional

V.3 - 38


No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas 9










V.3 - 39



No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan

10


Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional. Wilayah yang menjadi prioritas perbatasan di tahun 2012 yaitu: Tabukan Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe; serta Melonguane dan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud

Program Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil

Kegiatan


peningkatan partisipasi masyarakat Program Pengawasan Sumber dalam pengawasan pemanfaatan Daya Kelautan dan Perikanan sumber daya kelautan dan perikanan



Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

V.3 - 40

Kementerian/Lembaga

Kementerian PDT


No 11

Prioritas

Arah Kebijakan

Kebudayaan, Penguatan ketahanan dan harmonisasi Kreativitas, dan Inovasi masyarakat dengan kerjasama Teknologi. antargolongan masyarakat untuk mengembangkan budaya dan kreativitas


Program

Peningkatan apresiasi masyarakat Program Pengembangan terhadap seni dan budaya yang Perpustakaan berbasiskan pada keragaman budaya daerah,

Kegiatan Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

V.3 - 41


PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SULAWESI Provinsi Sulawesi Barat

No 1


Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas pemerintah Meningkatkan kuaklitas pelayanan daerah dalam implementasi tata kelola publik. yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Program

Kegiatan


Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian



Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Keuangan Daerah

V.4 - 42


Provinsi Sulawesi Barat

No 2




Program

Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan Nasional

Peningkatan Layanan Prima Kementerian Pendidikan Dalam Pengadaan dan Penataan Nasional BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian


Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar


V.4 - 43

Kementerian/Lembaga






No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah 3

Kesehatan
















V.4 - 44





No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)




V.4 - 45


Kementerian/Lembaga


No 4


Arah Kebijakan Perluasan dan Peningkatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik






Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

V.4 - 46


No 5


Arah Kebijakan


Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan Sulawesi menjadi lumbung pangan nasional

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi, kedelai dan jagung) dan perkebunan (kakao, kelapa sawit dan kopi);

Program

Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

V.4 - 47

Kementerian/Lembaga


No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman produktivitas dan mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahunan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan Program Peningkatan Nilai Pengembangan Usaha dan Tambah, Daya Saing, Industri Investasi Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Meningkatkan produksi dan efisiensi Program Pengembangan dan usaha perikanan tangkap. Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

V.4 - 48

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan



No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Daya Saing Fasilitasi Pengembangan Produk Perikanan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 6

Infrastruktur




V.4 - 49


Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kementerian PU


No 7


8 Energi

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Mengembangkan Gorontalo, Palu, Program Peningkatan Kendari dan Mamuju sebagai pusat Perdagangan Luar Negeri industri pengolahan tanaman pangan dan hortikultura;


Kementerian Perdangan





Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Diversifikasi sumber energi primer.

V.4 - 50

Program Peningkatan Produksi, Dukungan Pengujian dan Produktivitas dan Mutu Tanaman Pengawasan Mutu Benih Serta Perkebunan Berkelanjutan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan



No 9


Arah Kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana

Strategi Pengembangan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

Program

Kegiatan







peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

V.4 - 51

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



No

Prioritas

Arah Kebijakan



Program


Kegiatan

Pengembangan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi

V.4 - 52

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SULAWESI Provinsi Gorontalo No 1


Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Peningkatan kapasitas pemerintah Meningkatkan kualitas legislasi dan daerah dalam implementasi tata kelola regulasi; yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.


Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Meningkatkan penengakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi;


Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah



Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum

Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perencanaan Program dan Anggaran

V.5 - 53


Provinsi Gorontalo No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Pengelolaan Penerangan 2

Pendidikan





Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah

V.5 - 54



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Mengembangkan pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi


Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah

3

Kesehatan
















V.5 - 55





Prioritas

Arah Kebijakan


Pembinaan Upaya Kesehatan Program





V.5 - 56

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan



4



Meningkatkan efektivitas dan sinergi Program Perlindungan dan program penanggulangan kemiskinan Jaminan Sosial dan perlindungan sosial;

Kegiatan

Kementerian/Lembaga


Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

BNPB

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;

V.5 - 57


Pengembangan dan Peningkatan Menakertrans Perluasan Kesempatan Kerja


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

5

Ketahanan Pangan

Pengembangan wilayah Sulawesi Meningkatkan produksi dan sebagai sentra produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan (padi, perikanan untuk mewujudkan jagung dan kedelai) dan perkebunan; Sulawesi menjadi lumbung pangan nasional

Kegiatan Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Mendukung tercapainya swasembada Program Pencapaian Swasembada daging sapi Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

V.5 - 58

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan

Meningkatkan produksi dan efisiensi Program Pengembangan dan usaha perikanan tangkap. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan


V.5 - 59




Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Daya Saing Fasilitasi Pengembangan Produk Perikanan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 6

Infrastruktur





Meningkatkan intensitas perhubungan laut;

V.5 - 60







Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan



Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara

V.5 - 61

Kementerian/Lembaga


7

Prioritas


Arah Kebijakan



Program

Kegiatan

peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra dan Sulsel dan peningkatan sistem air minum;


Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise)

Program Peningkatan Daya Saing Pengembangan Potensi Penanaman Modal Penanaman Modal Daerah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (Kek)

V.5 - 62

Kementerian/Lembaga

BKPM


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah 8

Energi



Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Dukungan Perlindungan Perkebunan

V.5 - 63


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan pembangunan pembangkit berbasis Program Pengelolaan panas bumi dan air beserta perluasan Ketenagalistrikan jaringan listrik terintegrasi, dan












V.5 - 64



Prioritas

Arah Kebijakan



Program

peningkatan apresiasi masyarakat Program Pengembangan terhadap seni dan budaya yang Perpustakaan berbasiskan pada keragaman budaya daerah,

Kegiatan Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan Pustakawan

V.5 - 65

Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH SULAWESI Provinsi Sulawesi Tenggara No 1


Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas pemerintah Meningkatkan kualitas legislasi dan daerah dalam implementasi tata kelola regulasi; yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.




Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah

2

Pendidikan


Meningkatkan kuaklitas pelayanan publik.







V.6 - 66


Provinsi Sulawesi Tenggara No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar





Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah

3

Kesehatan









V.6 - 67



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan











Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan

V.6 - 68

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

4







Fasilitasi Pengelolaan Sumber Kementerian Dalam Negeri Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.


V.6 - 69



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5

Ketahanan Pangan


Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Sistem Penyediaan Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Benih Tanaman Pangan Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

V.6 - 70


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Mendukun peningkatan komoditas Perkebunan khususnya cengkeh, kakao dan kelapa

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman produktivitas dan mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahunan


Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Meningkatkan produksi dan efisiensi Program Pengembangan dan usaha perikanan tangkap. Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan


V.6 - 71



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

6

Infrastruktur


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga




Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana




V.6 - 72



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Meningkatkan intensitas perhubungan laut;







Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

pembangunan sarana dan prasarana Program Pengelolaan Sumber pengendali banjir di provinsi Daya Air Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

7




Kegiatan

Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Program Peningkatan Daya Saing Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penanaman Modal Wilayah IV

V.6 - 73

Kementerian/Lembaga

BKPM


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam menunjang Sistem Logistik Nasional



Energi



Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, Kementerian Energi dan SDM Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

V.6 - 74


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara

9





V.6 - 75



Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga










V.6 - 76



Prioritas


Arah Kebijakan


Pembangunan daerah tertinggal, Meningkatkan stabilitas keamanan terdepan dan terluar serta dan ketertiban kawasan perbatasan; Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional. Wilayah yang menjadi prioritas perbatasan di tahun 2012 yaitu: Tabukan Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe; serta Melonguane dan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud



Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal

V.6 - 77

Kementerian/Lembaga Kementerian Daerah Tertinggal


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Pengembangan posa perbatasan

Program

Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Daerah Tertinggal

V.6 - 78

Kementerian/Lembaga

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH NUSA TENGGARA

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH NUSA TENGGARA Provinsi Nusa Tenggara Barat No 1


Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah;


Pembinaan Pelaksanaan dan Kementerian Dalam Negeri Pertanggungjawaban Keuangan Daerah



Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan

VI.1 - 1

Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2

3


Kesehatan

Arah Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi.


Strategi Pengembangan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja;

Program

Kegiatan




meningkatkan fasilitas pendidikan non-formal.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan












VI.1 - 2

Kementerian/Lembaga


Provinsi Nusa Tenggara Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program







Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

VI.1 - 3

Kementerian/Lembaga


4

Prioritas


Arah Kebijakan

memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan standar hidup dan pembangunan sumber daya manusia.


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga









Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Keluarga dan Kementerian Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kelembagaan Sosial Masyarakat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)

VI.1 - 4


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah


Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

5

Ketahanan Pangan

mengoptimalisasi pengembangan mengembangkan sentra produksi sentra produksi komoditas unggulan, jagung dan kedelai; seperti rumput laut, jagung, kedelai, kakao, peternakan, dan perikanan.

mengembangkan sentra produksi kakao;

VI.1 - 5



Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia



Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan mengembangkan sentra produksi peternakan;

Program

Kegiatan



Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Kementerian/Lembaga

Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap.


Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Perikanan Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

VI.1 - 6


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi



6

Infrastruktur

mengembangkan sistem jaringan mengembangkan jaringan jalan lintas Program Pengelolaan dan infrastruktur perhubungan multimoda Nusa Tenggara. Penyelenggaraan Transportasi yang terintegrasi, untuk Darat meningkatkan interkonektivitas antarkota, antarpulau, wilayah tertinggal, dan wilayah terpencil, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Bali - Nusa Tenggara.

VI.1 - 7




Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga




mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antarpulau (pelabuhan).



mengembangkan perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun yang terisolasi untuk meningkatkan jangkauan dan keandalan


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan


meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku dan air minum. Daya Air

Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, Umum dan Air Tanah

meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku dan air minum, pembangunan Daya Air prasarana banjir dan pengamanan pantai serta pembangunan waduk.

Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, Umum dan Air Tanah

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

VI.1 - 8


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 7


mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.

meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.




Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

VI.1 - 9

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III



Prioritas

Arah Kebijakan


8

Energi

pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik

9


pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan pengelolaan sumber meningkatkan daya dukung lingkunga daya alam dan lingkungan secara dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; dan lingkungan secara arif.

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga





meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;




VI.1 - 10




Prioritas


Arah Kebijakan


Program

mengembangkan kawasan perbatasan menguatkan peran pemerintah Program Penguatan sebagai beranda depan wilayah daerah dalam penanganan batas Penyelenggaraan Pemerintahan nasional serta memantapan wilayah dan pengembangan kawasan. Umum kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Prioritas wilayah perbatasan pada tahun 2012 yaitu: Amfoang Timur di Kabupaten Kupang; Insana Utara, Bikomi Utara, Bikomi Nalulat di Kabupaten Timor Tengah Utara; Kobalima Timur, Lamaknen Selatan, Tasifeto Timur di Kabupaten Belu; serta Rote Ndao dan Alor di Kabupaten Kalabahi.

11 Kebudayaan, meningkatkan apresiasi masyarakat Kreativitas, dan Inovasi terhadap seni dan budaya yang Teknologi. berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.


VI.1 - 11

Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan




Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan


Pengembangan Galeri Nasional


Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala

VI.1 - 12

Kementerian/Lembaga

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH NUSA TENGGARA Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1


Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

Strategi Pengembangan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja;


Kegiatan





VI.2 - 13

Kementerian/Lembaga

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan

Provinsi Nusa Tenggara Timur No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan meningkatkan fasilitas pendidikan non-formal.

Program Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

3

Kesehatan













VI.2 - 14




Prioritas

Arah Kebijakan




Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)



VI.2 - 15

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kementerian/Lembaga

Provinsi Nusa Tenggara Timur No 3

4


Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan standar hidup dan pembangunan sumber daya manusia.

mengoptimalisasi pengembangan sentra produksi tanaman pangan komoditas unggulan, seperti rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan.


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga







mengembangkan sentra produksi tanaman pangan, jagung;

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Perluasan Areal dan Program Penyediaan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

VI.2 - 16


Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan mengembangkan sentra produksi karet, kakao dan kelapa.

Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Program Peningkatan Produksi, Peningkatan produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman produktivitas dan mutu Perkebunan Berkelanjutan tanaman tahunan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap.





mengembangkan sentra produksi rumput laut

Program Daya Saing Produk Perikanan

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan



Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah

VI.2 - 17


Provinsi Nusa Tenggara Timur No 5


Arah Kebijakan


Program

mengembangkan sistem jaringan mengembangkan jaringan jalan lintas Program Pengelolaan dan infrastruktur perhubungan multimoda Nusa Tenggara. Penyelenggaraan Transportasi yang terintegrasi, untuk Darat meningkatkan interkonektivitas antarkota, antarpulau, wilayah tertinggal, dan wilayah terpencil, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Bali - Nusa Tenggara. meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute daerah tertinggal;




Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

meningkatkan sistem penyediaan air Program Pengelolaan Sumber baku dan air minum, pembangunan Daya Air prasarana banjir dan pengamanan pantai serta pembangunan waduk.

VI.2 - 18


Kementerian PU


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 6


mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.

meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.


Peningkatan Penggunaan Kementerian Perdagangan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah

Program Pembangunan Kawasan Fasilitasi Perpindahan dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi

7

Energi

pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik

VI.2 - 19




Prioritas

Arah Kebijakan


Program

mengembangkan infrastruktur Program Penelitian dan memanfaatkan EBT (angin, solar, Pengembangan Kementerian biomasa, energi laut, dan panas bumi) ESDM Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

8


9

Kebudayaan, meningkatkan apresiasi masyarakat Kreativitas, dan Inovasi terhadap seni dan budaya yang Teknologi. berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.


Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

mengembangkan kawasan perbatasan meningkatkan pengawasan terhadap Program Pengelolaan Batas Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola melalui penguatan kedaulatan wilayah mobilitas barang dan penduduk lintas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Perbatasan nasional dengan pendekatan batas kesejahteraan dan keamanan. peningkatan apresiasi masyarakat Program Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya terhadap seni dan budaya yang Daya Kebudayaan dan Pariwisata Manusia Kebudayaan dan berbasiskan pada keragaman budaya Kepariwisataan daerah,

pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan pengelolaan meningkatkan daya dukung lingkunga lingkungan hidup di daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara arif.


VI.2 - 20




Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan








VI.2 - 21

Kementerian/Lembaga



MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH MALUKU

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH MALUKU Provinsi Maluku Utara No 1


Arah Kebijakan


Peningkatan kapasitas pemerintah Meningkatkan kualitas pelayanan daerah dalam implementasi tata kelola publik. yang baik dan reformasi birokrasi; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.



2

Pendidikan



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan Nasional

VII.1 - 1



Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Pengembangan Teknologi Kementerian Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Untuk Pendayagunaan EPembelajaran dan EAdministrasi

Provinsi Maluku Utara No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;

Program Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional

Kegiatan Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi


Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

VII.1 - 2

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan



Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA

Kementerian/Lembaga


3

Kesehatan




Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan







meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin





VII.1 - 3





Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

Program





VII.1 - 4


Kementerian/Lembaga

Provinsi Maluku Utara No Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan


Strategi Pengembangan Program Kegiatan Meningkatkan efektivitas dan sinergi Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan program penanggulangan kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan perlindungan sosial dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal.


Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan


Penanggulangan Krisis Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

VII.1 - 5


Provinsi Maluku Utara No Prioritas 5 Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

Strategi Pengembangan Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan;

Program Kegiatan Kementerian/Lembaga Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Kementerian Pertanian Produktivitas dan Mutu Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

VII.1 - 6


Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengembangan Pembangunan Pelabuhan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan





Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Daya Saing Produk Perikanan


Diversifikasi pangan


percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi


Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

VII.1 - 7

Kementerian/Lembaga



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi


Kegiatan Kementerian/Lembaga Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

6 Infrastruktur

mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi untuk mendukung keterkaitan domestik intrawilayah (kepulauan) dan antarwilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

Mengembangkan integrasi sistem Program Pengelolaan dan jaringan transportasi darat di wilayah Penyelenggaraan Transportasi Maluku dan Maluku Utara (Pulau Darat Halmahera dan Morotai);


Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Meningkatkan intensitas perhubungan laut;


VII.1 - 8

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan



Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Sarana Prasarana Telekomunikasi, Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

Program Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

meningkatkan sistem penyediaan air Program Pembinaan baku dan air minum. Pengembangan Infrastruktur Permukiman pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir 7



Kegiatan

Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

Program Pengendalian banjir

Diversifikasi produk ke arah ikan siap Program Pengembangan saji untuk pasar dalam dan luar Perdagangan Dalam Negeri negeri.

Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dan Barang Strategis Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah

VII.1 - 9

Kementerian/Lembaga Kementerian PU


Provinsi Maluku Utara No Prioritas 8 Energi

Arah Kebijakan pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan wilayah Maluku

Strategi Pengembangan Program Kegiatan Memanfaatkan keanekaragaman Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi, sumber energi melalui pembangunan Produktivitas dan Mutu Tanaman Produktivitas dan Mutu pembangkit berbasis batubara, gas Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan dan air serta EBT lainnya beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi.

9

meningkatkan daya dukung lingkungan dalam kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam

Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;





Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulaupulau Kecil


peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam


VII.1 - 10




Pengelolaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Konservasi Kawasan dan Jenis Perikanan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan




Provinsi Maluku Utara No Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Arah Kebijakan Strategi Pengembangan mengembangkan kawasan perbatasan Meningkatkan stabilitas keamanan melalui penguatan kedaulatan wilayah kawasan perbatasan. nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Wilayah perbatasan yang menjadi prioritas di tahun 2012 yaitu: PP Wetar di Kabupaten MBD dan Tanibar Selatan di Kabupaten MTB Provinsi Maluku; serta Morotai Selatan di kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara


Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah


Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan Mengembangkan kegiatan ekonomi diwilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

VII.1 - 11


Provinsi Maluku Utara No Prioritas 11 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

Arah Kebijakan Strategi Pengembangan meningkatkan peran pemerintah Pelatihan tenaga kerja berbasis daerah dalam upaya pelayanan dan kompetensi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi serta peningkatan pengamanan Peningkatan akses dan layanan informasi pasar kerja

Program Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan Kewirausahaan Tenaga Kerja dan Produktivitas

Program Peningkatan Kompetensi Peningkatan Pengembangan Tenaga Kerja dan Produktivitas Pasar Kerja

VII.1 - 12

Kementerian/Lembaga Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH MALUKU Provinsi Maluku No 1

Prioritas Kesehatan




Kegiatan

Pembinaan, Kementerian Kesehatan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan menular dan tidak menular serta penyehatan Ibu Dan Anak lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak




Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

VII.2 - 13


Kementerian/Lembaga

Provinsi Maluku No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program






VII.2 - 14


Kementerian/Lembaga

Provinsi Maluku No 2


Arah Kebijakan meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

Strategi Pengembangan Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan;

Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Irigasi Pengembangan Prasarana Untuk Pertanian dan Sarana Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

VII.2 - 15


Provinsi Maluku No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

Mendukung tercapainya swasembada daging Program Pencapaian sapi Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal


Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

VII.2 - 16

Kementerian/Lembaga

Provinsi Maluku No

Prioritas

Arah Kebijakan



Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Nasional (Dsdan) dan Keamanan Bendungan Pembinaan Program Ditjen DPDa Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai

VII.2 - 17

Kementerian/Lembaga Kementerian Pekerjaan Umum

Provinsi Maluku No

Prioritas

Arah Kebijakan



3


Kegiatan

Kementerian/Lembaga


mengembangkan sentra produksi komoditas Meningkatkan produktivitas usaha perikanan Program Pengembangan Pembinaan dan unggulan, khususnya sektor perikanan, tangkap dan budidaya. dan Pengelolaan Perikanan Pengembangan Kapal perkebunan dan pariwisata Tangkap Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan


Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 4 Lingkungan Hidup dan Bencana

meningkatkan daya dukung lingkungan dalam kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam

meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Program Pengelolaan di daerah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

VII.2 - 18

Peningkatan Pengelolaan Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup di Hidup Daerah

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH PAPUA

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH PAPUA Provinsi Papua No 1


Arah Kebijakan Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja serta pengembangan pelatihan berbasis kompetensi untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Strategi Pengembangan meningkatkan infrastruktur pendidikan





2

Kesehatan






Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian


VIII.1 - 1


Provinsi Papua No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan



meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan






VIII.1 - 2

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan

Kementerian/Lembaga

Provinsi Papua No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program


3

Ketahanan Pangan

Peningkatan keanekaragaman meningkatkan produktivitas dan nilai produksi makanan berbahan baku tambah tanaman pangan dan umbilokal, dan pemberdayaan umbian ; ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Nilai Pengembangan Pemasaran Tambah, Daya Saing, Industri Domestik Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

VIII.1 - 3

Kementerian/Lembaga


Provinsi Papua No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian


Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Mendukun peningkatan komoditas Peningkatan produksi, Perkebunan khususnya kopi, tebu dan Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman Produktivitas Dan Mutu Tanaman semusim kakao Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar memberdayakan ketersediaan, Program Peningkatan Pengembangan distribusi, konsumsi, dan keamanan Diversifikasi dan Ketahanan Penganekaragaman Konsumsi pangan segar di tingkat masyarakat; Pangan Masyarakat Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar melaksanakan diversifikasi pangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Distribusi Diversifikasi dan Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan Pangan Masyarakat

VIII.1 - 4

Kementerian/Lembaga

Provinsi Papua No

Prioritas

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Mengkoordinasikan kebijakan ketahanan pangan.

Pembangunan infrastruktur dasar wilayah, jaringan infratruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

Kementerian/Lembaga

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

meningkatkan ketersediaan Program Pengelolaan dan prasarana transportasi darat, laut dan Penyelenggaraan Transportasi udara dalam rangka membuka isolasi Darat daerah;



meningkatkan sistem penyediaan air baku dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai




Infrastruktur

Kegiatan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air


4

Program


VIII.1 - 5

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Pembinaan dan Pelaksanaan Kementerian PU Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Provinsi Papua No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 5


Peningkatan investasi yang menyediakan lapangan kerja di Program Penempatan dan menyediakan lapangan kerja di wilayah dengan tingkat pengangguran Perluasan Kesempatan Kerja wilayah-wilayah yang menjadi daya terbuka yang cukup tinggi; tarik bagi tenaga kerja serta wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi

Kebutuhan daerah untuk Kementerian Tenaga Kerja fasilitator/pendamping kegiatan dan Transmigrasi daerah, mis:pnpm

Peningkatan produktivitas Pemagangan Program Peningkatan Kompetensi Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas

VIII.1 - 6

Provinsi Papua No 6

Prioritas Energi

Arah Kebijakan Pemanfaatan sumber energi melalui pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi.


Program

memperluas jaringan listrik baik yang Program Pengelolaan terintegrasi maupun yang terisolasi; Ketenagalistrikan

pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

Kegiatan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Program Pengelolaan Energi Baru Pembinaan, Pengawasan dan Terbarukan Dan Konservasi Pengusahaan Bioenergi Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

VIII.1 - 7


Provinsi Papua No 7


Arah Kebijakan Peningkatan daya dukung lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati, dan mempertahankan fungsi wilayah Papua sebagai paru-paru dunia serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam.


Kegiatan

Kementerian/Lembaga

meningkatkan konservasi dan Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan rehabilitasi daerah aliaran sungai Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas hutan produksi;



Program



mengembangkan kawasan perbatasan meningkatkan pengawasan terhadap Program Pengelolaan Batas Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola melalui penguatan kedaulatan wilayah mobilitas barang dan penduduk lintas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Perbatasan nasional dengan pendekatan batas kesejahteraan dan keamanan.

VIII.1 - 8

PRIORITAS NASIONAL MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2012 WILAYAH PAPUA Provinsi Papua Barat No 1


Arah Kebijakan Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja serta pengembangan pelatihan berbasis kompetensi untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Strategi Pengembangan meningkatkan infrastruktur pendidikan




Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Program Pendidikan Menengah

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

2

Kesehatan




VIII.2 - 9



Provinsi Papua Barat No

Prioritas

Arah Kebijakan


Program

memperbaiki status gizi masyarakat meningkatkan pengendalian penyakit Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan menular dan tidak menular serta Anak penyehatan lingkungan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pembinaan Upaya Kesehatan



VIII.2 - 10

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan


3


Perluasan dan peningkatan sinergi memperluas kesempatan usaha dan program-program penanggulangan peluang pengembangan ekonomi kemiskinan, serta perluasan lokal; kesempatan usaha dan peningkatan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu. Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.

Kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan


Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat





VIII.2 - 11

Kementerian/Lembaga


Provinsi Papua Barat No 4


Arah Kebijakan


Program

Peningkatan keanekaragaman meningkatkan produktivitas dan nilai Program Penyediaan dan produksi makanan berbahan baku tambah tanaman pangan; Pengembangan Prasarana dan lokal, dan pemberdayaan Sarana Pertanian ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada




VIII.2 - 12

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Perluasan Areal dan Pengelolaan Kementerian Pertanian Lahan Pertanian

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian



Arah Kebijakan Pembangunan infrastruktur dasar wilayah, jaringan infratruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

meningkatkan ketersediaan Program Pengelolaan dan prasarana transportasi darat, laut dan Penyelenggaraan Transportasi udara dalam rangka membuka isolasi Udara daerah;

Pembangunan, Rehabilitasi dan Kementerian Perhubungan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

meningkatkan sistem penyediaan air baku dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai




Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 6


Peningkatan investasi yang menyediakan lapangan kerja di Program Penempatan dan menyediakan lapangan kerja di wilayah dengan tingkat pengangguran Perluasan Kesempatan Kerja wilayah-wilayah yang menjadi daya terbuka yang cukup tinggi; tarik bagi tenaga kerja serta wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi

VIII.2 - 13

Penempatan Tenaga Kerja dalam Kementerian Tenaga Kerja Negeri dan Transmigrasi


Prioritas

Arah Kebijakan


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kompetensi Peningkatan Kompetensi Tenaga Tenaga Kerja dan Produktivitas Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Program Pengembangan Pengembangan Sarana dan Masyarakat dan Kawasan Prasarana Kawasan Transmigrasi Transmigrasi Program Pengembangan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri dalam Negeri Daerah 7

Energi

Pemanfaatan sumber energi melalui pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi.

memperluas jaringan listrik baik yang Program Pengelolaan terintegrasi maupun yang terisolasi; Ketenagalistrikan

VIII.2 - 14

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan




Arah Kebijakan Peningkatan daya dukung lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati, dan mempertahankan fungsi wilayah Papua sebagai paru-paru dunia serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam.


Program

Kegiatan

Kementerian/Lembaga

meningkatkan konservasi dan Program Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan rehabilitasi daerah aliaran sungai Daya Dukung DAS Berbasis Hutan dan Lahan dan Reklamasi (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan di Das Prioritas hutan produksi;




peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan


Pendayagunaan Pesisir dan Lautan


Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



VIII.2 - 15



Arah Kebijakan


Program

pengembangan kawasan perbatasan mengelola kawasan perbatasan darat Program Penguatan sebagai beranda depan wilayah dengan memadukan pendekatan Penyelenggaraan Pemerintahan nasional dengan memadukan keamanan dan kesejahteraan; Umum peningkatan kesejahteraan dan stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah perbatasan, serta peningkatan pengamanan wilayah perbatasan darat Papua – Papua Nugini Prioritas wilayah perbatasan untuk Tahun 2012 yaitu: Eligobel, Sota, dan Merauke di Kabupaten Merauke; Mindiptana dan Waropko di Kabupaten Boven Digul; Batom, Iwur, dan Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang; Arso, Web, Senggi, dan Waris di Kabupaten Keerom; Muara Tami di Kota Jayapura.

VIII.2 - 16

Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan



Prioritas Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan


Program

Penyediaan kebutuhan pokok mengembangkan industri pengolahan Program Pengembangan dan kehidupan masyarakat dan perikanan laut (Papua Barat); Pengelolaan Perikanan Tangkap peningkatan nilai tambah dan daya saing dari hasil pertanian dan perikanan serta kelautan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal; serta pengembangan industri pariwisata bahari dan budaya.

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil

Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Perikanan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil

VIII.2 - 17

Kementerian/Lembaga


Prioritas

Arah Kebijakan


Program Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

VIII.2 - 18

Kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Kementerian/Lembaga

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012

Recommend Documents