OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENELITIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; b. bahwa rapat pleno Ombudsman Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015, memutuskan perlu membentuk dasar hukum penilaian kepatuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ten tang Penelitian Kepatuhan Tcrhadap Standar Pelayanan Publik; 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan
OMBUDSMAN TENTANG PENELITIAN PERATURAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK.
BAB I KETENTUAN UMUM PasaI 1 DaIam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 2. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 3. Kepatuhan adalah perilaku penyelenggara pelayanan publik untuk menaati ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2 Penelitian kepatuhan dimaksudkan untuk merpercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Pasa13 Penelitian kepatuhan bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah Maladministrasi. BAB III ASAS Pasal4 Penelitian kepatuhan dilaksanakan berasaskan kepatutan, keadilan, nondiskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. BABIV RUANG LINGKUP Pasal5 Ruang lingkup Penelitian Kepatuhan, meliputi: a. Penelitian kepatuhan Penyelenggara terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Penilaian kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pasal6 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. Kementerian dan Lembaga; b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. Penyelenggara pelayanan berbasis clcktronika (online). BABV BIAYA Pasal7 (1)
(2)
Biaya yang diperlukan dalam Penelitian Kepatuhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ombudsman Republik Indonesia. Penyelenggara tidak dibebani biaya. BAB VI PENELITIAN KEPATUHAN PENYELENGGARA Bagian Kesatu Kategorisasi Penilaian dan Predikat Kepatuhan Pasal8
Hasil penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikategorikan dalam zonasi: a. Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi; b. Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Sedang; dan c. Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Rendah. Pasal9 (1) (2) (3) (4)
Penyelenggara yang memperoleh nilai Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) diberikan Predikat Kepatuhan. Pemberian Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan. Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut dalam hal: a. berdasarkan putusan rapat pleno Ombudsman, penyelenggara pelayanan publik tidak Iagi memenuhi kriteria; b. penyelenggara pelayanan publik mencabut atau tidak menyediakan/memajang kembali salah satu dan/atau beberapa komponen standar pelayanan publik; dan/atau c. terdapat praktik-praktik kecurangan dalam proses penilaian nilai kepatuhan.
Bagian Kedua Penelitian Kepatuhan Kementerian Dan Lembaga Pasal 10 Penelitian kepatuhan terhadap layanan Kementerian dan Lembaga dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel: a. b. c. d. e. f. g. h. I.
J.
Standar Pelayanan ; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Sarana, Prasarana, dan Fasilitas; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian Kinerja; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan; Atribut; dan Pelayanan Terpadu
Pasal 11 Hasil penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal nilai dan kategorisasi sebagai berikut: a. Nilai 89 sampai dengan 110 : Zona Hijau dengan prcdikat Tinggi. b. Nilai 56 sampa! dengan 88 Zona Kuning dengan predikat Sedang. c. Nilai 0 sampai dengan 55 Zona Merah dengan predikat Rendah.
10, dengan Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan
Bagian Ketiga Penelitian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Dan Pemcrintah Kabupaten/Kota Pasal 12 Penelitian kepatuhan terhadap layanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel: a. b. c. d. e. f. g. h. I.
Standar Pelayanan ; Maklumat Layanan; Sistcm Informasi Pelayanan Publik; Sarana, Prasarana, dan Fasilitas; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Pcnilaian Kinerja; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan; dan Atribut.
Pasal 13 Hasil penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut:
a.
Nilai 81 sampm dengan 100 Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi. b. Nilai 51 sampai dengan 80 Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Sedang. c. Nilai 0 sampm dengan 50 Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Rendah. Bagian Keempat Penelitian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Berbasis Elektronika (Online) Pasal 14 Penelitian kepatuhan terhadap layanan Penyelenggara Pelayanan Berbasis Elektronika (online) dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel: a. b. c. d. e. f. g.
Standar Pelayanan ; Maklumat Layanan; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian Kinerja; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan; dan Kemudahan Penggunaan.
Pasal 15 Hasil penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut: a. Nilai 61 sampai dengan 75 : Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi. b. Nilai 39 sampai dengan 60 Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Sedang. c. Nilai 0 sampai dengan 38 Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Rendah. BAB VII PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pasal 16 Penilaian kualitas pelayanan publik dilaksanakan untuk mendiskripsikan potensi maladministrasi, yang terdiri atas: a. Penyimpangan prosedur; b. Permintaan imbalan uang/imbalan tertentu; c. Di luar kompetensi; d. Tidak kompeten; dan e. Bertindak tidak layak/tidak patut. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kepatuhan diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
BABIX KETENTUAN PENUTUP
Pasal IS Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2015 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
-==-::.~~=.:.:'~~"~~---===-_./ DANANG GIRINDRAW ARDANA
Diundangkan di ,Jakarta pada tanggal 6 April 2015 MENTER! HUKU REPU
B
DAN HAK ASASI MANUSIA
IKI~'
I A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 508
5
