.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas dan angkutan di kawasan perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota sebagaimana yang diatur didalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan kembali Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005.
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA. Pasal 1 Dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas dan angkutan di kawasan perkotaan perlu dilakukan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Pasal 2 Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Direktur Jenderal Perhubungan Darat pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 4
mengatur
lebih
lanjut
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, dinyatakan tidak berlaku.
2
Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : 3 Maret 2006 MENTERI PERHUBUNGAN ttd M. HATTA RAJASA SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Sekretaris Negara; 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; 7. Menteri Pekerjaan Umum; 8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 9. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia 11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.
Salinan resmi sesuai dengan aslinya. KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN Ttd KALALO NUGROHO, SH. NIP. 120105102
3
Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 TAHUN 2006 Tanggal : 3 Maret 2006 ____________________________________
PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA
A.
UMUM. 1. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai perwujudan pembinaan Pemerintah dalam menata transportasi perkotaan secara berkelanjutan yang berbasis kepentingan masyarakat dan lingkungan. 2. Visi penghargaan Wahana Tata Nugraha yaitu terciptanya penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan. 3. Misi penghargaan Wahana Tata Nugraha yaitu mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal, dan berkelanjutan.
B.
LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA 1. Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota merupakan kegiatan lomba yang dilaksanakan setiap tahun oleh Departemen Perhubungan yang diikuti oleh seluruh kota di Indonesia dengan tujuan: a. membina Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kota; b. memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem transportasi perkotaan yang handal dan berkelanjutan; c. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan. 4
2. Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota dilaksanakan secara berjenjang, dalam dua tahap yaitu: a. tahap pertama penilaian tingkat Provinsi untuk menentukan kota-kota yang akan diajukan ke penilaian tingkat Nasional; b. tahap kedua penilaian tingkat Nasional untuk menentukan kota-kota yang akan mendapatkan penghargaan. C.
WAHANA TATA NUGRAHA Pemenang Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota diberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha yang terdiri dari: a. Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota; b. Piala Wahana Tata Nugraha; c. Piala Wahana Tata Nugraha Kencana.
D.
PELAKSANAAN LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA 1. Untuk melaksanakan penilaian dibentuk: a. Panitia Tingkat Provinsi; dan b. Panitia Tingkat Nasional. 2. Anggota Panitia Tingkat Provinsi, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Provinsi, instansi terkait, dan dapat mengikut sertakan organisasi kemasyarakatan di bidang transportasi. 3. Panitia Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan mempunyai tugas menilai dan menetapkan kota yang akan diajukan untuk mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tingkat Nasional. 4. Anggota Panitia Tingkat Nasional, terdiri dari unsur-unsur Departemen Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, PT. AK. Jasa Raharja, serta Organisasi Kemasyarakatan di bidang transportasi. 5. Panitia Tingkat Nasional dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan dan mempunyai tugas menilai, dan mengusulkan kota-kota penerima penghargaan kepada Menteri Perhubungan. 5
6. Penilaian pada tahap pertama dilakukan terhadap dokumen yang meliputi aspek administrasi dan teknis di bidang transportasi kota. 7. Aspek administrasi meliputi unsur-unsur: a. b. c. d.
Kelembagaan; Sumber Daya Manusia; Perencanaan dan Program; Finansial.
8. Aspek teknis meliputi unsur-unsur: a. Prasarana; b. Sarana; c. Lalu lintas. 9. Masing-masing unsur dalam penilaian administrasi mempunyai bobot penilaian sebagai berikut: a. b. c. d.
Kelembagaan: Sumber Daya Manusia: Perencanaan dan Program: Finansial:
(15%); (40%); (25%); (20%).
10. Masing-masing unsur dalam penilaian teknis mempunyai bobot penilaian sebagai berikut: a. Prasarana: b. Sarana: c. Lalu lintas:
(50%); (20%); (30%).
11. Perbandingan bobot penilaian antara aspek administrasi dan aspek teknis adalah sebesar 40 : 60. 12. Penilaian tahap pertama dari masing-masing unsur administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Provinsi meliputi: a. ADMINISTRASI (Bobot 40%) 1) KELEMBAGAAN (Bobot 15%) (a) Keberadaan Dinas Perhubungan/Dinas LLAJ; (b) Keberadaan substansi keselamatan transportasi dalam tupoksi organisasi; (c) Pembentukan Unit Penelitian/Investigasi Kecelakaan/embrio Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ), Kabupaten/Kota; (d) Kepemilikan gedung kantor (hak milik atau sewa). 6
2) SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 40%) (a) Kualifikasi pejabat Dinas Perhubungan/Dinas LLAJ; (b) Jumlah pegawai lapangan. 3) PERENCANAAN DAN PROGRAM (Bobot 25%) (a) Keberadaan masterplan transportasi; (b) Keberadaan program 5 tahunan; (c) Keberadaan program tahunan untuk Dinas Perhubungan maupun Dinas PU. 4) FINANSIAL (Bobot 20%) (a) Jenis pengalokasian dana APBD untuk sektor transportasi; (b) Jenis pengalokasian dana yang berasal dari sektor swasta untuk sektor transportasi. b. TEKNIS (Bobot 60%) 1) PRASARANA (Bobot 50%) (a) Jalan; (b) Terminal; (c) Perlengkapan jalan; (d) Aksesibilitas angkutan; (e) Parkir di luar badan jalan. 2) SARANA (Bobot 20%) (a) Jumlah kendaraan bermotor; (b) Ojek; (c) Angkutan umum tidak resmi; (d) Ketersediaan kendaraan angkutan penumpang umum; (e) Kemudahan mendapat angkutan umum; (f) Kenyamanan angkutan umum; (g) Unit Gawat Darurat; (h) Unit ambulans (118); (i) Fasilitas tanggap darurat angkutan umum; (j) Ketersediaan fasilitas penanganan pasca kecelakaan lalu lintas. 3) LALU LINTAS (Bobot 30%) a. b. c. d.
Tingkat resiko kecelakaan lalu lintas; Indeks fatalitas kecelakaan lalu lintas; Lokasi rawan kecelakaan; Lokasi banyak kecelakaan; 7
e. Harmonisasi data kecelakaan antara POLRI, asuransi dan rumah sakit; f. V/C ratio pada jalan arteri dan kolektor; g. Kecepatan rata-rata pada ruas jalan arteri dan kolektor.
E.
HASIL PENILAIAN 1. Penilaian tahap pertama dilakukan oleh Panitia Tingkat Provinsi dilengkapi dengan formulir isian yang sudah terisi secara lengkap dari setiap unsur yang dinilai. 2. Berdasarkan hasil penilaian, Panitia Tingkat Provinsi menetapkan kabupaten/kota untuk mengikuti penilaian tingkat nasional. 3. Ketua Panitia Tingkat Provinsi mengirimkan hasil penetapan kabupaten/kota kepada Panitia Tingkat Nasional, yang dilengkapi: a. formulir isian yang sudah terisi lengkap; b. nilai setiap unsur. 4. Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap kondisi lapangan yang selanjutnya disebut Penilaian Lapangan dengan mengamati kondisi lapangan yang dilakukan oleh satu tim terdiri dari unsur Departemen Perhubungan dan instansi terkait. 5. Kota-kota yang akan dilakukan penilaian lapangan yaitu kota-kota yang diusulkan Panitia Tingkat Provinsi. 6. Rincian dari tiap-tiap unsur pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Nasional, merupakan penilaian tahap kedua meliputi: Pengamatan Kondisi Lapangan 1) Prasarana (Bobot 25 %) (a) ruas jalan dengan perlengkapannya; (b) pengendalian persimpangan; (c) kinerja jalan; (d) hirarki dan fungsi jalan; (e) terminal (A,B, dan/atau C); (f) alat pengendali pemakai jalan; (g) alat pengaman pemakai jalan.
8
2) Sarana (Bobot 25 %) (a) Sarana angkutan umum dalam trayek; (b) Sarana angkutan umum tidak dalam trayek; (c) Kendaraan tidak bermotor. 3) Lalu Lintas (Bobot 30 %) (a) manajemen lalu lintas; (b) penanganan lokasi banyak kecelakaan; (c) penanganan lokasi rawan kecelakaan; (d) disiplin berlalu lintas. 4) Pelayanan kepada masyarakat (Bobot 20%) (a) Pengujian Kendaraan Bermotor; (b) SAMSAT atau unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK; (c) SATPAS atau unit pelayanan SIM; (d) POLRI : Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (e) Asuransi PT. Jasa Raharja; (f) Perizinan Angkutan.
F.
PEMBERIAN PENGHARGAAN 1. Penghargaan diberikan kepada kota-kota berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut: a. b. c. d.
yang
dikelompokkan
Kota Kecil : jumlah penduduk < 100.000 jiwa; Kota Sedang : jumlah penduduk 100.001 - 500.000 jiwa; Kota Besar : jumlah penduduk 500.001 - 1.000.000 jiwa; Kota Raya : jumlah penduduk >1.000.000 jiwa.
2. Jenis penghargaan yang diberikan pada kota-kota terdiri dari: a. b. c.
Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota; Piala Wahana Tata Nugraha; Piala Wahana Tata Nugraha Kencana.
3. Penghargaan diberikan kepada kota-kota yang telah memenuhi persyaratan penilaian lapangan yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Nasional.
9
4. Kota penerima Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) berhak untuk diikutsertakan dalam seleksi lomba di bidang prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan kota untuk mendapatkan piala Wahana Tata Nugraha Kencana. 5. Berdasarkan penilaian tahap kedua, Ketua Panitia Tingkat Nasional mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan kota-kota penerima penghargaan. 6. Penganugerahan Piala Wahana Tata Nugraha dan/atau Piala Wahana Tata Nugraha Kencana dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk. 7. Penganugerahan Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota dilakukan oleh Menteri Perhubungan. 8. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional. G.
PEMBIAYAAN 1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Panitia Tingkat Provinsi untuk menyelenggarakan penilaian dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. .2. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Panitia Tingkat Nasional untuk menyelenggarakan penilaian dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
H.
JADWAL PELAKSANAAN 1. Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas dan dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagai berikut:
Angkutan
Kota
a. Panitia Tingkat Nasional harus sudah dibentuk pada bulan Januari, tahun diadakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota; b. Panitia Tingkat Provinsi harus sudah dibentuk pada bulan Februari, tahun diadakan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Kota; c. Penilaian tahap pertama dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei, tahun diadakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
10
d. Penilaian tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus, tahun diadakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota. 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengatur jadual penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota.
I.
BANTUAN TEKNIS Kota-kota penerima penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha, Piala Wahana Tata Nugraha Kencana dan/atau Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota dapat diberikan bantuan teknis.
J.
MONITORING 1. Kota-kota yang telah menerima penghargaan tertib lalu lintas dan angkutan kota di tingkat nasional, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember, tahun diadakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota. 3. Untuk mendukung monitoring dan evaluasi dibangun Sistem Informasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, yang dapat diakses oleh masyarakat.
K.
WAHANA TATA NUGRAHA WIRA KARYA 1. Selain pemberian Piala Wahana Tata Nugraha kepada pemenang Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, dilakukan juga pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya yang merupakan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mempunyai prakarsa dan implementasi yang sangat menonjol dan usaha yang luar biasa untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai kebutuhan serta tidak dilombakan. 2. Penilaian dalam rangka pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya dilakukan oleh Panitia Tingkat Nasional yang dibentuk khusus oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 3. Penilaian terhadap Pemerintah Daerah dilakukan setiap saat sepanjang tahun berdasarkan usulan dari pemerintah atau Lembaga yang berkaitan dengan bidang transportasi.
11
4. Penganugerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
MENTERI PERHUBUNGAN ttd M. HATTA RAJASA
Salinan resmi sesuai dengan aslinya. KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN Ttd KALALO NUGROHO, SH. NIP. 120105102
12
