SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS TADULAKO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Mengingat
: a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan administratif dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Universitas Tadulako diperlukan Standar Pelayanan Minimum; b. bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan acuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan di Universitas Tadulako; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Tadulako;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
http://www.bphn.go.id/
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0199/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS TADULAKO.
http://www.bphn.go.id/
Pasal 1 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Tadulako merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Pasal 2 Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Apabila Universitas Tadulako dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini maka status Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Universitas Tadulako dapat diusulkan ke Menteri Keuangan untuk ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,
MOHAMMAD NUH
Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM. NIP 19610828 198703 1 003
http://www.bphn.go.id/
SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 46 TAHUN 2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS TADULAKO BAB I PENDAHULUAN 1.
Pengertian Standar Pelayanan Minimum Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
(PK-BLU),
mengamanatkan instansi pemerintah dapat menerapkan badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan
kegiatannya
menerapkan
prinsip
efisiensi
dan
produktivitas berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan mutu layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka pelayanan minimum
memenuhi standar
penyelenggaraan tri dharmanya, Universitas
Tadulako menyusun SPM sebagai rujukan dalam memainkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Tersedianya SPM ini dapat menjadi panduan untuk mengukur kinerja layanan yang diberikan. 1
http://www.bphn.go.id/
2.
Ruang Lingkup SPM ini menguraikan tentang semua standar layanan yang diberikan
oleh Universitas Tadulako yang mencakup: komponen layanan, yakni pendidikan,
penelitian,
pengabdian
kepada
masyarakat,
layanan
administrasi dan layanan lainnya. Masing-masing komponen terdiri dari sub-sub komponen yang menggambarkan input, proses dan output. Pada setiap jenis layanan dicantumkan indikator kinerja setiap tahun selama rentang waktu lima tahun ke depan. 3.
Pendekatan Penyusunan dan Pencapaian SPM Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Pasal 8 Ayat (3) maka SPM ini disusun dengan mempertimbangkan aspek mutu layanan, kesetaraan, pemerataan dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu layanan. Pencapaian SPM yang tercantum dalam proposal ini berbasis analisis kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan lembaga serta sumber daya yang tersedia. Pencapaian SPM tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan pula tahapan pengembangan Universitas Tadulako sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Bisnis Strategis (RBS).
2
http://www.bphn.go.id/
BAB II DASAR PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM A.
Dasar Hukum Penyusunan Standar Pelayanan Minimum ini didasarkan pada: 1.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389. 4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia 4586)
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
41,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 3
http://www.bphn.go.id/
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan 9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2007. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako; 11. Peraturan
Menteri Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum 12. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako. 13.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Statuta Universitas Tadulako.
B.
Prinsip-Prinsip Penyusunan SPM Universitas Tadulako Penyusunan Standar Pelayanan Minimum ini disusun dengan
menganut prinsip-prinsip berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 20/2006 tentang Pelayanan Publik yang harus ditaati oleh penyelenggara dan penerima pelayanan, yang meliputi : 1. Konsesus, artinya berdasarkan komitmen dan hasil kesepakatan bersama dalam unit pelayanan yang memperhatikan sungguhsungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu kepada norma atau peraturan yang ada. 2. Sederhana, artinya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat. 3. Konkrit, artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan. 4. Mudah diukur, artinya dapat diukur implementasinya, baik bersifat teknis maupun nonteknis. 4
http://www.bphn.go.id/
5. Terbuka, artinya bersifat terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan bagi penyempurnaan 6. Terjangkau, artinya dapat dilaksanakan secara baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat yang menerima layanan. 7. Dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 8. Batas waktu pencapaian, artinya memberikan ketetapan waktu bagi pencapaian hal-hal yang telah diatur dalam standar pelayanan. 9. Berkesinambungan, artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka SPM yang disusun ini mengacu pada kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely) yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dijangkau, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.
5
http://www.bphn.go.id/
BAB III RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMUM
3.1
Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Tadulako, yaitu pada
Tahun 2020 Universitas Tadulako menjadi unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian. Dalam menjalankan misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimum berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan. Acuan tersebut merupakan standar
yang
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kinerja
dalam
memberikan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
Kemahasiswaan.
Acuan,
kriteria,
atau
standar
dimaksud
diformulasikan akan dijabarkan menjadi: 1. Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan 2. Standar Pelayanan Minimum Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Standar Pelayanan Minimum Bidang Administrasi 3.2
SPM Bidang Pendidikan Dalam
Standar
Pelayanan
Minimum
(SPM)
Pendidikan
Universitas Tadulako ini yang dimaksud : 1.
Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Universitas Tadulako kepada masyarakat
6 http://www.bphn.go.id/
2.
Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta pengembangannya.
3.
Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurangkurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
4.
Program sarjana (S1) lintas jalur/ alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III, dan/atau program sarjana muda yang sejenis program sarjana yang dituju, dengan lama studi yang dijadwalkan 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dan paling lama 8 semester
5.
Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
6.
Program diploma III (D III) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurangkurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS, yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
7. Program diploma IV (D IV) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah yang memiliki beban studi sekurangkurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester. 8.
Fakultas
adalah
satuan
struktural
pada
universitas
yang
mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 9.
Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
10. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi. 7 http://www.bphn.go.id/
11. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 12. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. 13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 14. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas : a. kompetensi utama; b. kompetensi pendukung; c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. 15. Kurikulum inti merupakan penciri dan kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti suatu program studi bersifat : a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c. berlaku secara nasional dan internasional; d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; e. kesepakatan
bersama
antara
kalangan
perguruan
tinggi,
masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 16. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri 8 http://www.bphn.go.id/
khas perguruan tinggi. 17. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 18. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. 19. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
terdiri atas
matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan. 20. Kelompok MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 21. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 22. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 23. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung
mengidentifikasi
serta
menangani
masalah-masalah
pembangunan yang dihadapi.
9 http://www.bphn.go.id/
24. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 25. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu. 26. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian SKS. 27. SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan. 28. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil pada semester tersebut, yang dirumuskan:
KN K dengan K N
= SKS yang diambil = nilai bobot
29. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada suatu semester dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 25 30. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. 10 http://www.bphn.go.id/
31. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif. 32. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. 33. Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan skripsi/tugas akhir, dan bisa memberikan konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran. 34. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. 35. a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas. b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai
peserta
kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan
akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan. 36. Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Universitas Tadulako, keluar dari Universitas Tadulako maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Tadulako. 37. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor yang secara resmi dalam tenggang waktu tertentu, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan. 38. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator. 11 http://www.bphn.go.id/
39. Credit Transfer System (CTS) adalah transfer perolehan SKS mata kuliah di luar program studinya yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, baik di dalam maupun di luar Universitas Tadulako. 40. a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. 41. Upacara penerimaan mahasiswa baru adalah salah satu bentuk upacara akademik yang merupakan forum rapat senat terbuka Universitas Tadulako untuk melantik mahasiswa baru. 42. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya. 43. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. 44. Sanksi
adalah
tindakan
hukuman
yang
dikenakan
terhadap
mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Komponen Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Untad mencakup : 1. Standar input Standar input mencakup prosedur penerimaan mahasiswa baru dan syarat-syarat yang harus dipenuhi 2. Standar Isi Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, mata kuliah, silabus pembelajaran dan bahan ajar yang harus dipenuhi. 3. Standar Proses Standar Proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan 12 http://www.bphn.go.id/
pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan 4. Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah jenis dan kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Standar Sarana dan Prasarana Standar Sarana dan Prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Standar Pengelolaan Standar
Pengelolaan
adalah
standar
yang
berkaitan
dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 8. Standar Pembiayaan Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan. 9. Standar Penilaian Pendidikan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme,
prosedur,
dan
instrumen
penilaian
hasil
belajar
mahasiswa. 10. Standar ouput dan outcome Standar output dan outcome mencakup lama study, rata-rata IPK, masa tunggu sampai mendapatkan pekerjaan, jenis pekerjaan terkait displin ilmu yang ditempuh dan besar gaji pertama kali bekerja Keseluruhan standar bidang pendidikan di atas selanjutnya diuraikan secara lengkap pada Lampiran A.
13 http://www.bphn.go.id/
3.3
SPM Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Tadulako menjadi
universitas
yang unggul dalam bidang pengabdian masyarakat melalui
pengembangan pendidikan dan penelitian dan untuk menjalankan misi yang ditetapkan maka diperlukan SPM untuk acuan terkait dengan penyelenggaraan
kegiatan
penelitian
dan
pengabdian
kepada
masyarakat. Acuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu layanan dan untuk meningkatkan kinerja yang lebih bermutu dalam memberikan layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan dari upaya tersebut di atas dimaksudkan untuk mendukung pelayanan jasa mengarah pada praktek bisnis yang sehat, sehingga dapat membentuk fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas kerja. Kesemua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
pelayanan umum
kepada
dan
masyarakat
mencerdaskan
guna
memajukan
kehidupan
bangsa.
Acuan/kriteria atau standar yang dimaksud dapat diformulasikan dalam bentuk SPM Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako. Komponen SPM bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Lampiran B.
3.3
SPM Bidang Administrasi Biro
merupakan
menyelenggarakan administrasi
satuan
pelayanan
akademik,
pelaksanaan teknis
administrasi
keuangan, administrasi kepegawaian,
dan
administrasi
administratif
kemahasiswaan,
yang
dibidang
administrasi
administrasi perlengkapan dan
administrasi umum. Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Tadulako, menjadi universitas yang unggul dalam pengabdian masyarakat di tahun 2020, dan menjalankan misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pendidikan tinggi. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudka/n 14 http://www.bphn.go.id/
untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan Administrasi Pendidikan Tinggi yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan
sebagai
perangkat
untuk
mendorong
terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Tinggi. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan akan dijabarkan menjadi: 1. Standar
pelayanan
minimum
administrasi
akademik
dan
kemahasiswaan 2. Standar pelayanan minimum administrasi kemahasiswaan 3. Standar pelayanan minimum administrasi keuangan 4. Standar pelayanan minimum administrasi kepegawaian 5. Standar pelayanan minimum administrasi perlengkapan 6. Standar pelayanan minimum administrasi umum Dimensi waktu dan kepuasan masyarakat/pelanggan/pemakai merupakan kunci yang menegaskan komitmen aparatur yang memberikan layanan terhadap produk/ layanan mulai dari input, proses dan produk layanan itu sendiri. Untuk itu maka standar layanan yang ditetapkan oleh biro harus disosialisasikan dan diketahui oleh para calon pengguna/pemakai. Uraian masing-masing SPM untuk komponen-komponen di atas, disajikan pada Lampiran C.
15 http://www.bphn.go.id/
BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMUM 4.1
Prinsip-Prinsip Implementasi SPM Implementasi SPM berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
(1)
indikator
yang
jelas;
(2)
dilakukan
secara
obyektif;
(3)
diimplementasikan oleh unit yang relevan; (4) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (5) dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal, (6) mencakup seluruh obyek layanan, (7) diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan; (8) dapat diukur (9) dilakukan secara efektif dan efisien. Implementasi SPM Untad mengedepankan prinsip-prinsip di atas dalam rangka pencapaian indikator kinerja layanan yang senantiasa berorientasi
mutu
(quality-oriented).
Aspek-aspek
yang
menjadi
pertimbangan dalam dalam implementasi SPM adalah aspek kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Paradigma
yang
dianut
dalam
implementasi
SPM
adalah
paradigma kualitas, artinya semua orang yang terlibat dalam memberikan layanan harus berpikir tentang kualitas dan semua bentuk layanan berorientasi pada kualitas yang terukur salah satunya tergambar pada indeks kepuasan konsumen. Aspek pemerataan berarti semua jenis layanan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (sesuai ketentuan) dengan mendapatkan layanan dengan kualitas yang sama untuk jenis layanan yang sama. Dari aspek kesetaraan layanan, semua pihak (konsumen) memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa membeda-bedakan latar belakang konsumen, seperti suku, agama dan ras. Terakhir, kemudahan memperoleh layanan berarti bahwa konsumen mendapatkan layanan melalui prosedur yang mudah, tidak berbelit-belit, terjangkau serta 16 http://www.bphn.go.id/
memiliki target waktu yang jelas. Aspek kualitas dan kemudahan memperoleh layanan tergambar melalui indikator-indikator dan target SPM sebagaimana tersaji pada Lampiran A sampai Lampiran C, sedangkan aspek pemerataan dan kesetaraan tergambar melalui jumlah, bentuk dan jenis layanan serta pihak-pihak yang menjadi stake holders Universitas Tadulako. 4.2
Langkah-Langkah Implementasi SPM Langkah-langkah implementasi SPM
secara skematik disajikan
pada Gambar 1. Implementasi layanan SPM ini menunjukkan proses yang berkesinambungan yang menekankan pada upaya pemenuhan standar pelayanan minimum setiap komponen, jenis dan tingkatan layanan.
Mereviu jenis layanan
Proses Pelayanan
Pengukuran dan Dokumentasi
Perbaikan proses
Tidak
Memenuhi Standar? Ya
Peningkatan proses
Continuous improvement
Gambar 1. Langkah-langkah implementasi SPM 17 http://www.bphn.go.id/
BAB V MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Pelayanan Minimum merupakan bagian yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategi Untad.
Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati/ meninjau
kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Untad. 5.1
Tujuan Monev SPM Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukenali permasalahan,
mencari
alternatif
pemecahan
dan
menyarankan
langkah-langkah
penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM dilakukan dalam rangka memastikan dan menjamin ketercapaian target indikator kinerja setiap jenis dan tingkatan layanan. Dengan monitoring dan evaluasi, segenap pihak yang terlibat senantiasa terkondisikan untuk fokus pada sasaran dan target-target yang hendak dicapai dalam setiap tahapan dengan mempertimbangkan mutu layanan yang diberikan. 5.2
Ruang Lingkup Monev SPM Ruang lingkup Monev SPM Untad mencakup keseluruhan aspek atau
komponen SPM
yan telah disusun. Monev SPM
menekankan dan
mendorong pencapaian indikator kinerja setiap unit dan jenis layanan.
18
http://www.bphn.go.id/
5.3
Prinsip-Prinsip Monev SPM Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip sebagai berikut: (1) kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi SPM; (2) pelaksanaan dilakukan secara obyektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; (4) pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak bersangkutan mengetahui hasilnya dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders (pihak berkepentingan/ pihak berkewenangan) melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh obyek layanan agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi yang komprehensif; (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM jenis dan tingkatan layanan, dan (11) dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi SPM dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. Monev SPM Untad mengedepankan prinsip-prinsip di atas dalam rangka pencapaian indikator kinerja layanan yang senantiasa berorientasi kualitas (quality-oriented). 5.4
Instrumen dan Mekanisme Monev SPM Monev SPM menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh tim
monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan tingkatan dan jenis layanan.
Monitoring dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: (1). Monitoring
melalui kunjungan lapangan (field visits), (2). Monitoring melalui laporan kemajuan yang di peroleh dari laporan dari masing-masing Satuan Penanggung Jawab Program. 19
http://www.bphn.go.id/
Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari pelaksana
kegiatan
akademik,
pelaksana
kegiatan
administrasi
dan
pelaksana penunjang akademik selaku unit pengendali mutu, selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi SPM secara berjenjang dilaporkan ke atas, yaitu ke unit penjaminan mutu, penanggung jawab program lingkup Untad (Rektor dibantu para Pembantu Rektor), Senat Akademik dan Dewan Pengawas, serta selanjutnya untuk program-program lingkup nasional laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 5.5
Pihak yang Terlibat dalam Monev SPM Pihak-pihak yang terlibat dalam Monev SPM adalah pelaksana
kegiatan Monev seperti Dewan Pengawas BLU, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Satuan Pengawasan Internal, serta penanggung jawab unit layanan atau program. 5.6
Waktu Pelaksanaan Monev SPM Monev
dilaksanakan
secara
terus-menerus,
berkala
dan
berkesinambungan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Satuan Pengawasan Internal. Dewan Pengawas melakukan Monev satu kali dalam setahun. Orientasi dari pelaksanaan Monev adalah diperolehnya deskripsi pencapaian indikator kinerja setiap tahun. 5.7
Laporan, Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil Monev SPM Laporan hasil Monev disampaikan kepada unit
terkait yang
selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja tahunan.
20
http://www.bphn.go.id/
BAB VI PENUTUP
Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (disetujui dalam sidang paripurna DPR tanggal 21 Juni 2004) setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Standar Pelayanan Minimum(SPM) adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan PK-BLU kepada masyarakat, baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi. Sebagai tolok ukur layanan yang diberikan, SPM Universitas Tadulako
merupakan jaminan sekaligus sebagai cerminan komitmen
untuk senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada segenap pihak yang terkait. Implementasi SPM
akan senantiasa mengalami
perubahan ke arah peningkatan jika mekanisme monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, partisipasi aktif stake holders tentu sangat diharapkan dalam rangka pencapaian visi Untad yang telah dicanangkan.
21
http://www.bphn.go.id/
LAMPIRAN A STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG PENDIDIKAN No I
Komponen/ Sub Komponen PENDIDIKAN A. INPUT 1. Mahasiswa
Jenis Layanan
Sistem penerimaan
Proses penerimaan
Indikator Kinerja
Rasio yang diterima dan pendaftar Persentase pendaftar dan yang diterima melalui Bidik Misi Persentase mahasiswa yang diterima melalui PMDK Persentase pendaftar dan yang diterima melalui seleksi nasional Persentase pendaftar dan yang diterima melalui seleksi lokal Ketersediaan informasi Kemudahan pendaftaran Kemudahan proses seleksi Kecepatan pelayanan pendaftaran Ketepatan waktu pengumuman
Registerasi mahasiswa
Jumlah program studi Jumlah mahasiswa
Ketersediaan informasi Kecapatan registerasi mahasiswa baru Kecepatan registerasi mahasiswa lama Indeks kemudahan pelaksanaan Jumlah program studi (PS) pasca sarjana Persentase jumlah mahasiswa pascasarjana
Standar Pelayanan Minimum Baseline Satuan 2010 2011
%
2012
Target 2013 2014
2015
1: 2 4,7
1:2 5
1:3 5
1:4 6
1:5 7
1 6 8
15,8
16
17
18
19
20
29,6
36
43
46
50
60
%
49,9
43
35
30
24
12
% % % menit
100 95 95 30
100 95 95 25
100 100 100 20
100 100 100 15
100 100 100 10
100 100 100 5
%
80
90
100
100
100
100
% menit
100 25
100 20
100 15
100 10
100 5
100 5
menit
20
15
10
5
5
5
-
3
3
3,5
4
4,5
5
PS
7
10
11
12
13
14
%
5,3
6
7
8
9
10
22 http://www.bphn.go.id/
2. Tenaga Staf akademik
Penyediaan staf akademik Kualifikasi staf akademik
Sertifikasi Staf akademik Kompetensi staf akademik
3. Tenaga Kependidikan (TK) a. Administrasi b. Teknisi c. Laboran d. Pustakawan
4. Sarana dan Prasarana a. Ruang Kuliah
Kualifikasi tenaga kependidikan
Rasio komposisi dosen per mahasiswa, Persentase staf akademik yang bergelar master Persentase staf akademik yang bergelar doktor Persentase staf akademik yang menjabat guru besar Persentase staf akademik yang bersertifikat profesi Persentase staf akademik yang bergelar master dan menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan manual penjaminan mutu Persentase staf akademik yang bergelar doktor dan menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan manual penjaminan mutu Persentase tenaga akademik yang mendapatkan pelatihan entrepreunership Persentase tenaga kependidikan bergelar sarjana Persentase tenaga kependidikan bergelar master Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat pimpinan
Penyediaan tenaga kependidikan berbanding mahasiswa Penyediaan ruang kuliah
Rasio jumlah tenaga kependidikan per mahasiswa
Penyediaan sarana
Persentase ketersediaan LCD
-
1 : 18
1 :19
1: 21
1 : 22
1 : 23
1 : 25
%
67
70
73
76
79
77
%
14
16
18
19
21
23
%
4
5
6
7
9
10
%
37
38
40
49
58
66
%
80
82
84
88
92
96
%
82
84
88
92
96
100
%
60
65
70
75
80
85
%
39
40
41
44
47
50
%
2,50
2,57
2,64
2,70
2,75
2,82
%
0,7
1,0
1,3
1,5
2,0
2,5
-
1 : 36
1 : 37
1 : 40
1 : 43
1 : 45
1 : 48
m2
0,83
0,9
1,1
1,2
1,5
2,0
%
10
25
50
60
70
80
Luas ruang kuliah per mahasiswa
23 http://www.bphn.go.id/
b. Ruang Staf akademik
c. Ruang Administrasi
d. Perpustakaan
(meubelir) ruang kuliah Penyediaan ruang staf akademik
Penyediaan ruang administrasi Penyediaan sarana ruang administrasi (contoh : Meubelair, computer, dll) Penyediaan buku dan jurnal
Waktu layanan
e. Laboratorium
Penyediaan sarana ruangan Kapasitas ruang baca Penyediaan ruang laboratorium Penyediaan alat dan bahan praktikum per prodi Penyediaan sarana ruangan
Persentase ketersediaan white board Persentase kecukupan kursi kuliah Luas ruang staf akademik per staf akademik Jumlah ruang staf akademik yang tersedia Luas ruang administrasi per pegawai Ketersediaan sarana ruang administrasi
% % m2
100 80 1,17
100 85 1,5
100 95 2,0
100 100 2,5
100 100 3,0
100 100 4,0
ruang
22
25
30
35
40
52
m2
1,5
1,7
1,7
1,7
1,90
2,0
75
80
85
90
95
100
%
Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah
%
75
80
85
90
95
100
Kemutakhiran buku dan jurnal (proporsi buku mutakhir) Kemutakhiran buku dan jurnal (proporsi jurnal mutakhir) Lamanya jam layanan Kecepatan proses peminjaman Jangka waktu peminjaman Luas ruang perpustakaan per mahasiswa Luas ruangan per mahasiswa
%
10
15
20
25
40
50
%
10
20
30
40
50
75
jam menit hari m2
6 10 7 0,5
6 9 8 0,7
6 8 9 0,9
7 7 10 1,5
8 6 12 2,0
8 5 14 2,0
m2
0,3
0,5
1,5
1,8
2,0
2,0
Luas ruangan per mahasiswa
m2
1,33
1,5
1,7
1,9
2,0
2,0
Kecukupan alat untuk setiap mata kuliah praktikum Kecukupan bahan untuk setiap mata kuliah praktikum Kecukupan sarana untuk setiap ruangan
%
75
85
90
95
100
100
80
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
24 http://www.bphn.go.id/
f. Sistem informasi g. Sarana lainnya
5. pembiayaan
Penyediaan ICT Penyediaan sarana/ prasarana ibadah, olah raga, balai pengobatan
Penyediaan pembiayaan pendidikan
Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa
Kesehatan finasial
B. PROSES 1. Kurikulum
Penyediaan kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan Perangkat pembelajaran
Akses Internet
kbps/ mhsw %
0,3
0,5
0,7
0,9
1
1
80
90
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
% % %
23.4 76.6
24 73
25 69
27 64
29 59
30 55
0
1
2
3
4
5
%
0
2
4
6
8
10
7,6
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
1,0
1,0
1,0
1,25
1,25
1,25
0,132
0,125
0,111
0,125
0,114
0,104
%
65
70
75
80
85
90
%
80
82
84
86
88
90
%
100
100
100
100
100
100
Ketersediaan SAP setiap matakuliah
%
75
80
90
100
100
100
Ketersediaan modul/buku ajar setiap matakuliah
%
75
80
90
100
100
100
Ketersediaan sarana/prasarana ibadah, Ketersediaan sarana/prasarana olah raga Ketersediaan sarana/prasarana balai pengobatan Pembiayaan dari masyarakat Pembiayaan dari pemerintah Persentase Pembiayaan dari organisasi publik dan organisasi non-profit luar negeri Persentase pembiayaan dari mitra dalam negeri Besaran biaya per mahasiswa per tahun Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per tahun Besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya mahasiswa per tahun Nilai kesehatan finansial organisasi Persentase aktiva tetap yang berfungsi dengan baik Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi
Rp (juta) Rp (juta)
25 http://www.bphn.go.id/
2. Perkuliahan
Praktikum
Beban studi per program pendidikan Penyediaan kalender akademik Pembaharuan dan pengembangan kurikulum Pelaksanaan perkuliahan Kehadiran mahasiswa Kehadiran staf akademik Kehadiran staf akademik dan mahasiswa
Tugas mandiri
Asistensi Kualitas layanan 3. Penilaian
Layanan akademik Layanan nonakademik Ujian
Kesesuaian dengan ketentuan
%
100
100
100
100
100
100
Ketersediaan kalender akademik
%
100
100
100
100
100
100
Kali/ Thn
1
1
1
2
2
2
Ketepatan waktu dalam perkuliahan
%
80
80
85
90
95
100
Kehadiran minimal mahasiswa
%
80
80
80
80
80
80
Kehadiran minimal staf akademik
%
80
85
85
90
90
90
Kehadiran minimal staf akademik Kehadiran minimal mahasiswa
% %
75 80
80 80
85 80
90 80
90 80
95 80
Persentase staf akademik yang memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa Mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri Kehadiran mahasiswa pada mata kuliah wajib asistensi Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan akademik Indeks kepuasan mahasiswa dalam pelayananan non-akademik Ketersediaan Pedoman Pengukuran Pencapaian Hasil Belajar Ketepatan waktu ujian tengah semester Ketepatan waktu ujian akhirsemester Batas waktu penyerahan nilai/pengumuman hasil ujian semester
%
75
80
85
90
95
100
%
80
85
90
95
100
100
%
80
80
80
80
80
80
-
3,00
3,25
3,50
4,00
4,50
5,00
-
2,73
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
%
75
100
100
100
100
100
%
85
100
100
100
100
100
% hari
75 21
100 18
100 16
100 15
100 14
100 14
Frekuensi pembaharuan dan pengembangan
26 http://www.bphn.go.id/
C. OUTPUT 1. Lulusan
Bimbingan tugas akhir Pengujian tugas akhir Praktek kerja lapangan/ Praktek Pengalaman Lapangan Masa studi lulusan S1 Masa studi lulusan S2 IPK lulusan S1 IPK Lulusan S2 Lulusan Kompetensi lulusan
Bidang pekerjaan lulusan Gaji lulusan
Penyediaan sistem penyaluran lulusan
Lama bimbingan Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan Ketersediaan informasi program PKL/PPL Ketersediaan rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL Persentase sarjana yang lulus dengan rata-rata masa pendidikan 4 tahun Persentase master yang lulus dengan rata-rata masa pendidikan 2 tahun Persentase sarjana yang lulus dengan IPK ≥ 3,00 Persentase pasca sarjana yang lulus dengan IPK ≥ 3,50 Persentase lulusan pascasarjana per tahun Persentase lulusan yang memiliki nilai TOEFL lebih dari 400 Persentase lulusan yang memiliki kemampuan pemanfaatan komputer dan teknologi informasi Persentase lulusan yang memiliki kemampuan memanfaatkan software dalam dunia kerja (selain MS Office) Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang akademiknya Persentase lulusan memiliki gaji pertama sebanyak dua kali UMR lokal Persentase lulusan memiliki gaji pertama sebanyak tiga kali UMR lokal Tersedianya informasi bursa kerja 1. Tersedianya pembekalan bagi lulusan 2. untuk memasuki dunia kerja
bulan
12
10
8
6
6
6
hari
30
25
20
15
14
14
%
75
100
100
100
100
100
%
50
60
70
80
90
100
%
13
14
15
16
18
20
%
45
46
47
48
49
50
%
71
71
72
73
74
75
%
na
45
50
55
60
75
%
9,35
10
11
12
13
14
%
2,5
5
10
15
20
25
%
70
75
80
85
90
100
%
10
26
32
38
44
50
%
65
70
75
80
85
90
%
20
30
40
50
60
70
%
5
10
15
20
25
30
Kali/ thn Kali/ thn
1
1
1
1
2
2
0
1
1
2
3
4
27 http://www.bphn.go.id/
Adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (bursa kerja) Alumni
Tersedianya wadah alumni per program studi Tersedianya pusat informasi alumni
3.
Kali/ thn
1
1
1
1
2
2
%
50
60
70
80
90
100
buah
0
1
1
1
1
1
28 http://www.bphn.go.id/
LAMPIRAN B STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No II
Komponen/ Sub Komponen PENELITIAN A. Input 1. Dosen
2. Sarana
Jenis Layanan
Indikator Kinerja
Keterlibatan dosen Persentase staf akademik dalam penelitian melakukan penelitian dengan dana mandiri Persentase staf akademik melakukan penelitian yang didanai oleh dana hibah nasional Persentase staf akademik melakukan penelitian yang didanai oleh dana hibah internasional Persentase staf akademik melakukan penelitian sesuai dengan keahlian Persentase staf akademik peneliti Penyediaan Persentase penelitian yang kesempatan bagi melibatkan mahasiswa mahasiswa dalam Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian penelitian dibandingkan dengan total mahasiswa Penyediaan sarana Indeks kepuasan peneliti penelitian terhadap kecukupan sarana Penyediaan sistem Persentase ketersediaan sistem informasi informasi penelitian penelitian
Satuan
Standar Pelayanan Minimum Baseline Target 2010 2011 2012 2013
2014
2015
%
50
52
54
56
58
60
%
12,25
14,00
16,00
18,00
23,00
25,00
%
0
0,25
0,50
0,75
2,00
2,25
70
72
74
76
78
80
65
70
75
80
85
90
55
60
65
70
75
80
1 : 35
1 : 30
1 : 25
1 : 20
1 : 15
1 : 10
-
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0
5
%
90
91
92
93
95
100
% % % -
29 http://www.bphn.go.id/
3. Dana B. Proses 1. Pelatihan
2. Proposal
Pelaksanaan penelitian
4. Seminar hasil penelitian C. Output 1. Laporan Penelitian
Penyediaan dana penelitian
Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran
Pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal, dan penulisan laporan penelitian Pelatihan penulisan artikel Penerimaan dan seleksi proposal Seminar proposal
Frekuensi pelatihan
Penetapan dan pengiriman proposal Pemantauan dan bantuan pelaksanaan Pendampingan untuk peneliti junior Penyelenggaraan seminar Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan
%
10
12
14
16
18
20
Kali/tahun
1
2
2
2
3
4
Kali/tahun
1
2
2
2
3
4
hari % %
7 80 80
6 85 85
5 90 90
4 95 95
3 100 100
3 100 100
%
100
100
100
100
100
100
Ketersediaan sistem pemantauan Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian
%
100
100
100
100
100
100
%
80
85
90
95
100
100
Persentase penelitian oleh junior yang terdampingi
%
50
60
75
85
100
100
Persentase hasil penelitian yang diseminarkan Persentase laporan penelitian yang dipublikasikan Persentase staf akademik mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional
%
50
55
60
70
80
90
%
50
55
60
70
80
90
%
0,43
1,0
1,5
2,0
2,5
4,0
1.
Frekuensi pelatihan Kecepatan seleksi Ketepatan waktu seleksi Persentase proposal yang diseminarkan Ketepatan waktu penetapan dan pengiriman
30 http://www.bphn.go.id/
1.
HKI/Paten
2. Buku Ajar
III
3. Kebijakan Publik 4. Kerjasama PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Memfasilitasi hasil penelitian yang diaplikasikan Diseminasi hasil penelitian Pendaftaran HKI/Paten
Persentase staf akademik mempublikasikan hasil riset di jurnal terakreditasi Persentase hasil penelitian yang diaplikasikan
Persentase hasil penelitian yang disseminasikan Persentase staf akademik mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional Jumlah penelitian yang berorientasi pada paten dan komersialisasi Jumlah paten yang dihasilkan Jumlah paten yang berhasil dikomersialkan melalui lisensi Jumlah buku ajar yang dihasilkan Persentase kebijakan publik dari jumlah penelitian Persentase realisasi MoU Keterlibatan dosen Persentase staf akademik yang dalam pengabdian terlibat pengabdian kepada kepada masyarakat masyarakat
A. Input 1. Dosen
Penyediaan kesempatan bagi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat
%
1,5
2
4
6
8
10
%
50
55
60
65
70
75
%
25
30
40
60
80
100
%
0,43
1,0
1,5
2,0
2,5
4,0
judul
4
6
8
10
12
14
buah
3
5
7
9
11
13
Buah
0
1
2
3
4
5
Judul
11
15
20
25
30
35
%
2
3
4
5
6
7
% %
5 25
10 26
20 28
30 30
40 40
50 50
Persentase staf akademik yang melakukan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan keahliannya
%
50
55
60
65
70
75
Rasio mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan total mahasiswa
-
1 : 50
1 : 45
1 : 40
1 : 35
1 : 30
1 : 25
31 http://www.bphn.go.id/
2. Sarana
3. Dana
B. Proses 1. Pelatihan
Proposal
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Penyediaan sarana Indeks kepuasan staf akademik pengabdian kepada terhadap kecukupan sarana masyarakat untuk pengabdian kepada masyarakat Penyediaan sistem Tersedianya sistem informasi informasi pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat Penyediaan dana Persentase dana pengabdian pengabdian kepada kepada masyarakat masyarakat dibandingkan dengan total anggaran Pelatihan metodologi pengabdian kepada penyusunan proposal, dan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat Pelatihan penulisan artikel Penerimaan dan seleksi proposal Seminar proposal Penetapan dan pengiriman proposal Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas
Frekuensi pelatihan
5.
Frekuensi pelatihan Kecepatan seleksi Ketepatan waktu seleksi Persentase proposal yang diseminarkan Ketepatan waktu penetapan dan pengiriman Ketepatan waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat Indeks kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.
-
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0
5
%
90
91
92
93
95
100
%
5
5
6
6
8
10
Kali/tahun
1
2
2
2
3
4
Kali/tahun
1
2
2
2
3
4
hari % %
7 80 80
6 85 85
5 90 90
4 95 95
3 100 100
3 100 100
%
100
100
100
100
100
100
%
80
85
90
95
100
100
-
3,1
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
32 http://www.bphn.go.id/
4. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat C. Output 1. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
Pemantauan dan bantuan pelaksanaan Penyelenggaraan seminar
Ketersediaan sistem pemantauan
%
100
100
100
100
100
100
Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan
%
50
55
60
65
70
75
Memfasilitasi hasil Jumlah laporan pengabdian pengabdian kepada kepada masyarakat masyarakat
%
100
100
100
100
100
100
Memfasilitasi hasil Persentase hasil penelitian yang penelitian untuk diaplikasikan melalui pengabdian kepada pengabdian kepada masyarakat masyarakat yang diaplikasikan
%
25
30
35
40
50
60
33 http://www.bphn.go.id/
LAMPIRAN C STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG ADMINISTRASI No IV
Komponen/ Sub Komponen Layanan Administrasi 4.1. Layanan Administrasi Akademik A. Input 1. Sarana 2. Tenaga
B. Proses 1. Pedoman dan prosedur layanan
2. Pelaksanaan
Jenis Layanan
Penyediaan sarana Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan
Penyediaan pedoman dan prosedur layanan Penyusunan daya tampung Layanan perencanaan studi mahasiswa
Indikator Kinerja
Standar Pelayanan Minimum Baseline Satuan 2010 2011
Ketersediaan sarana layanan administrasi akademik yang memadai Persentase staf administrasi bergelar sarjana ke atas Persentase tenaga kependidikan bergelar master Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat pimpinan
2012
Target 2013
2014
2015
%
75
80
85
90
95
%
39
40
41
44
47
50
%
2,50
2,57
2,64
2,70
2,75
2,82
%
0,7
1,0
1,3
1,5
2,0
2,5
Ketersediaan Standar Operating Procedure
%
50
60
70
80
90
100
Ketersediaandata daya tampung
%
100
100
100
100
100
100
Ketersediaan pedoman akademik setiap fakultas Ketersediaanperangkat rencana studi
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
% %
100 75
100 80
100 90
100 100
100 100
100 100
Layanan perkuliahan Tersedianya jadwal perkuliahan Ketepatan waktu tersedianya jadwal perkuliahan
100
34 http://www.bphn.go.id/
C. Output 1. Penilaian
2. Ijazah
4.2. Layanan administrasi kemahasiswaan A. Input 1. Sarana
Tersedianya daftar hadir mahasiswa dan staf akademik Evaluasi perkuliahan Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi perkuliahan Adanya sistem reward dan punishment di setiap fakultas Kepuasan terhadap Kecepatan dan ketepatan waktu surat layanan menyurat Kecepatan dan ketepatan waktu proses administrasi akademik Indeks kepuasan mahasiswa dalam pelayananan administrasi akademik Tersedianya pedoman penilaian hasil Penilaian dan belajar informasi nilai Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar Ketersediaan perangkat hasil studi (KHS, transkrip) Penerbitan ijazah Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah. Penyediaan sarana Tersedianya pusat administrasi kemahasiswaan Tersedianya sarana/pusat kegiatan olah raga Tersedianya sarana/pusat kegiatan kesenian Tersedianya sarana/pusat kegiatan mahasiswa Tersedia sarana pelayanan kesehatan mahasiswa
%
75
80
90
100
100
100
%
75
80
90
100
100
100
%
50
100
100
100
100
100
hari
3
2
1
1
1
1
hari
2
1
1
1
1
1
-
2,73
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
%
75
80
90
100
100
100
hari
22
21
20
18
16
14
%
50
100
100
100
100
100
hari
25
23
21
18
16
14
hari
3
2
1
1
1
1
buah
1
1
1
1
1
1
buah
1
1
1
1
1
1
buah
0
1
1
1
1
1
buah
0
1
1
1
1
1
buah
0
1
1
1
1
1
35 http://www.bphn.go.id/
2. Tenaga
Penyediaan tenaga yang kompeten
B. Proses 1. Pedoman dan Penyediaan prosedur kegiatan pedoman dan kemahasiswaan prosedur kegiatan kemahasiswaan
2. Layanan kegiatan mahasiswa
Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi Frekuensi pelatihan bagi tenaga 1. administrasi kemahasiswaan Ketersediaan uraian tugas tenaga administrasi kemahasiswaan
%
70
73
75
80
85
90
Kali/thn
0
1
1
2
2
2
%
70
75
80
85
95
100
Tersedianya staf akademik 2. Org/fak pendamping kegiatan kemahasiswaan. Tersedianya tenaga kependidikan 3. Orang/ fakultas pendamping kegiatan kemahasiswaan.
2
2
3
3
4
4
0
1
1
1
1
2
Tersedianya pedoman dan prosedur setiap kegiatan kemahasiswaan
Buah/fak
0
1
1
1
1
1
Tersedianya paket kegiatan kemahasiswaan
Paket/fak
1
1
1
1
1
1
Penyusunan data kemahasiswaan Layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan a. pelatihan kepemimpinan mahasiswa b. pelatihan kewirausahaan mahasiswa
Ketersediaandata kemahasiswaan
%
50
60
70
80
90
100
Ketersediaan jadwal setiap kegiatan kemahasiswaan.
%
50
60
70
80
90
100
Persentase mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Persentase mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.
%
10
20
30
40
50
60
%
5
10
20
30
40
50
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
Ketersediaan panduan monitoring setiap kegiatan kemahasiswaan Tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan
%
0
25
30
40
60
80
Buah/fak
1
1
1
1
1
1
36 http://www.bphn.go.id/
3. Layanan kesejahteraan mahasiswa
C. Output Laporan
4.3. Layanan Adm. Keuangan A. Input 1. Sarana
2. Tenaga
Persentase hasil monitoring yang ditindaklanjuti 3. Evaluasi kegiatan Ketersediaan instrumen evaluasi kemahasiswaan Adanya sistem reward dan punishment Indeks kepuasan layanan kegiatan kemahasiswaaan 1. Penyediaan Rasio penerima beasiswa dengan beasiswa jumlah mahasiswa Ketepatan waktu penyaluran beasiswa 2. Layanan Persentase mahasiswa yang kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan mahasiswa Indeks kepuasan layanan kesehatan kepada mahasiswa Persentase kegiatan kemahasiswaan Laporan kegiatan yang memiliki laporan kegiatan kemahasiswaan kemahasiswaan Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan
Penyediaan sarana
Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai.
Penyediaan tenaga yang kompeten
Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi Frekuensi pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan
%
25
30
40
50
60
80
%
0
25
30
40
60
80
Per kegiatan
1
1
1
1
1
1
-
2,73
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
-
1:3
1:4
1:4
1:4
1:5
1:5
%
75
80
85
90
95
100
10
20
30
40
50
%
0 na
3,50
4,0
4,5
5,0
5,00
%
50
55
60
70
80
90
hari
na
5
5
4
3
2
%
80
85
90
95
100
100
%
70
73
75
80
85
90
Kali/thn
1
1
1
1
2
2
37 http://www.bphn.go.id/
B. Proses Pelaksanaan
Penyusunan anggaran
Pelaksanaan anggaran
Revisi program dan anggaran
Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
Ketersediaan pedoman penyusunan anggaran
%
100
100
100
100
100
100
Ketersediaan SOP penyusunan anggaran Ketepatan waktu penyusunan anggaran Kecepatan penyusunan anggaran
%
25
30
35
40
60
100
%
80
80
85
90
95
100
hari
30
28
26
24
22
20
100
100
100
100
100
100
25
30
35
40
60
100
Ketersediaan pedoman pelaksanaan program dan anggaran Ketersediaan SOP pelaksanaan anggaran Ketepatan waktu pencairan anggaran Kecepatan pencairan anggaran
% % %
50
100
100
100
100
100
hari
5
4
4
3
2
2
Kesesuaian usul realisasi dengan rencana
%
75
76
78
80
85
90
Ketepatan revisi program dan anggaran Kecepatan revisi program dan anggaran Kesesuaian usul revisi program dan anggaran
%
75
76
78
80
90
100
hari
10
9
8
7
6
5
%
75
80
85
90
95
100
Rata-rata kecepatan pengolahan dan penyusunan laporan keuangan Rata-rata kecepatan pelayanan keuangan Rata-rata kecepatan pengolahan dan penyusunan laporan keuangan Monitoring Keterlaksanaan monitoring pelaksaaan anggaran pelaksanaan anggaran
Hari
3
3
2
2
2
2
Jam
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
Hari
3
3
2
2
2
2
80
85
90
95
100
%
75
38 http://www.bphn.go.id/
Indeks kepuasan pegawai dalam tata pengelolaan keuangan Indeks kepuasan staf akademik dalam tata pengelolaan keuangan C. Output Ketersediaan pedoman sistem Laporan Keuangan Penyusunan laporan pelaporan keuangan keuangan Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu 4.4. Layanan Administrasi Kepegawaian A. Input 1. Sarana Penyediaan Sarana Ketersediaan sarana layanan administrasi kepegawaian 2.Tenaga Penyediaan Tenaga Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan yang kompeten tugas dan fungsi Frekuensi pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian B. Proses Pelaksanaan Penyusunan formasi Ketersediaan pedoman penyusunan pegawai formasi pegawai Ketepatan waktu penyusunan formasi pegawai Kecepatan penyusunan formasi pegawai Pelaksanaan Ketersediaan pedoman pelaksanaan Penerimaan pegawai penerimaan pegawai Ketepatan waktu penerimaan pegawai Kecepatan penerimaan pegawai
-
3,28
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
-
3,29
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
80
90
100
100
100
100
%
75
80
90
90
90
90
Kali/ tahun
1
1
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
100
%
80
90
100
100
100
100
hari
30
28
26
24
20
15
%
100
100
100
100
100
100
%
80
90
100
100
100
100
hari
60
58
56
52
50
45
39 http://www.bphn.go.id/
Pemrosesan mutasi pegawai
Monitoring administrasi kepegawaian
Kesesuaian penerimaan pegawai dengan rencana kebutuhan formasi pegawai
%
100
100
100
100
100
100
Indeks Kepuasan layanan penerimaan pegawai Ketepatan waktu pemrosesan pengangkatan, kepangkatan Kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, Ketepatan waktu pemindahan, dan mutasi lainnya Kecepatan waktu pemindahan, dan mutasi lainnya Ketepatan pemrosesan administrasi kepegawaian Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian Ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian/pemensiunan pegawai Kecepatan pemrosesan pemberhentian/pemensiunan pegawai Ketepatan waktu kenaikan pangkat
-
3,00
3,25
3,75
4,00
4,50
5,00
%
100
100
100
100
100
100
30
28
26
25
20
15
%
100
100
100
100
100
100
hari
15
14
13
12
11
10
%
75
80
100
100
100
100
hari
15
14
13
12
11
10
%
75
80
100
100
100
100
hari
15
14
13
12
11
10
%
75
80
85
90
95
100
%
50
55
60
70
80
90
%
80
85
90
95
100
100
-
3,39
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
Keterlaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan pengembangan pegawai Keterbukaan informasi penerimaan dan administrasi pegawai Índeks kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian
hari
40 http://www.bphn.go.id/
Índeks kepuasan staf akademik atas pelayanan kepegawaian C. Output Pelaporan
Pelaporan administrasi kepegawaian
-
3,17
3,25
3,25
3,50
4,00
5,00
Tersedianya data dan informasi kepegawaian
%
75
80
85
90
95
100
Tersedianya laporan pengelolaan pegawai Rata-rata kecepatan pengolahan dan penyusunan laporan kepegawaian
%
75
80
85
90
95
100
3
2,5
2,5
2
2
80
85
90
95
100
Hari
3
4.5. Layanan Administrasi Perlengkapan A. Input 1. Sarana Penyediaan Sarana 2. Tenaga
B. Proses Pelaksanaan
Penyediaan tenaga yang kompeten
Tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan
Penyusunan rencana Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana Ketepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
%
75
%
80
85
90
95
100
100
Kali/ tahun
2
2
3
3
4
4
%
100
100
100
100
100
100
%
80
80
85
90
95
100
hari
15
14
13
12
11
10
41 http://www.bphn.go.id/
Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana
Penerimaan penyimpanan, pendistribusian, pemeliharan, dan perawatan sarana dan prasarana
Kesesuaian rencana dengan kebutuhan Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan Ketepatan waktu pengadaan sarana dan prasarana Kecepatan pengadaan sarana dan prasarana Kesesuaian pengadan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana
Ketepatan waktu pendistribusian sarana dan prasarana Kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana Ketepatan waktu pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana (setelah ada usulan) Monitoring dan Terlaksananya monitoring evaluasi pengelolaan pendayagunaan aset perlengkapan Terlaksananya inventarisasi aset Terlaksananya usul penghapusan aset C. Output Pelaporan
Pelaporan administrasi perlengkapan
Tersedianya data data informasi perlengkapan Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan
%
80
80
85
90
95
100
%
100
100
100
100
100
100
75
80
90
100
100
6
5
4
3
3
%
50
bulan
6
%
75
80
85
90
100
100
%
75
80
85
90
100
100
%
75
80
85
90
100
100
8
6
4
3
3
60
75
90
100
100
25
20
10
8
7
hari %
10 50
hari
30
%
75
80
85
90
100
100
% %
75 75
80 80
85 85
90 90
100 100
100 100
%
75
80
85
90
100
100
%
75
80
85
90
100
100
42 http://www.bphn.go.id/
4.6. Layanan Administrasi umum A. Input 1. Sarana 2.
Tenaga
B. Proses Pelaksanaan
Penyediaan sarana Penyediaan tenaga yang kompeten
Tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai Kesesuaian kulaifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum
Layanan persuratan/ Tersedianya pedoman kearsipan persuratan/kearsipan Ketepatan waktu pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar Kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar Ketepatan waktu perawatan dan pemeliharaan arsip Ketepatan waktu penyusutan dan usul penghapusan arsip Ketepatan waktu pelayanan peminjaman arsip Kecepatan pelayanan peminjaman arsip Layanan Ketepatan waktu pelayanan Kerumahtanggaan kebersihan dan keindahan Kecepatan pelayanan kebersihan dan keindahan
%
75
80
85
90
95
100
%
80
80
85
90
95
100
Kali/ tahun
1
1
2
3
4
4
%
100
100
100
100
100
100
%
75
80
85
90
95
100
hari
3
3
2
2
2
1
%
75
80
85
90
95
100
%
75
80
85
90
95
100
%
80
85
90
95
100
100
menit
15
14
13
12
10
%
80
90
95
100
100
hari
2
2
1
1
1
85
43 http://www.bphn.go.id/
Layanan Keprotokolan
Ketepatan waktu pelayanan keamanan, dan ketertiban Kecepatan pelayanan pelayanan keamanan, dan ketertiban Ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu Kecepatan pelayanan pimpinan dan tamu Tersedianya data penerimaan tamu Ketepatan waktu pelayanan rapat dinas Kecepatan pelayanan rapat dinas Ketepatan waktu pelayanan upacara Ketepatan waktu pelayanan wisuda Ketepatan waktu pelayanan seminar
Layanan hukum dan Tersedianya himpunan peraturan peraturan perundang-undangan yang perundangmendukung pelaksanaan tugas undangan perguruan tinggi Ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan Ketepatan waktu pemberian bantuan hukum Layanan organisasi Tersedianya pedoman organisasi dan dan ketatalaksanaan ketatalaksanaan Ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi Ketepatan waktu penyusunan sistem dan prosedur
%
80
90
100
100
100
100
hari
1
1
1
1
1
1
%
100
100
100
100
100
100
menit
5
4
3
2
1
1
% %
80 85
90 90
100 100
100 100
100 100
100 100
menit
30
25
20
15
10
10
% % %
85 85 85
90 90 90
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
%
100
100
100
100
100
100
%
75
80
85
90
95
100
%
85
90
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
75
80
85
90
95
100
%
75
80
85
90
95
100
44 http://www.bphn.go.id/
Frekuensi sosialisasi pedoman
Kepuasan terhadap layanan
C. Output Pelaporan
Ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan Índeks kepuasan pegawai atas pelayanan umum Índeks kepuasan staf akademik atas pelayanan umum
Pelaporan administrasi Tersedianya data dan informasi umum administrasi Tersedianya laporan pengelolaan administrasi Rata-rata kecepatan pengolahan dan penyusunan laporan pelayanan umum Rata-rata kecepatan pelayanan umum Rata-rata kecepatan pengolahan dan penyusunan laporan pelayanan informasi dan pengolahan data informasi Ketepatan waktu pelayanan pengolahan data
Kali/ tahun %
1
1
1
1
1
1
75
80
85
90
95
100
-
2,99
3,25
3,50
4,00
4,50
5,00
-
2,41
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
%
75
80
85
90
95
100
%
75
80
85
90
95
100
Hari
3
3
2
2
2
2
Jam Menit
3 10
3 9
2 8
2 7
2 6
2 5
%
50
55
65
70
80
95
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM. NIP 19610828 198703 1 003
MOHAMMAD NUH
45 http://www.bphn.go.id/
