PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas analisis kebijakan publik pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011. Memperhatikan
: 1. Usul Sekretaris Kementerian PAN dan RB Nomor B/87/S.PANRB/1/2012 tanggal 10 Januari 2012; 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK.26-30/V.33-6-93 tanggal 30 Januari 2012; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan analisis kebijakan yang mencakup proses identifikasi masalah kebijakan, formulasi kebijakan, penyampaian hasil analisis kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan oleh Pegawai Negeri Sipil.
3
2. Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan tugas mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 3. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Kebijakan. 4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya. 6. Penghargaan adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk penghargaan lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 7. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen. Pasal 3 (1) Analis Kebijakan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebijakan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (2) Analis Kebijakan sebagaimana merupakan jabatan karier.
4
dimaksud
pada
ayat
(1)
Pasal 4 Tugas Pokok Analis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 5 Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yakni Lembaga Administrasi Negara. Pasal 6 Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan; c. menetapkan Kebijakan;
standar
kompetensi
jabatan
fungsional
Analis
d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan; e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Kebijakan; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Kebijakan; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan; i.
memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
j.
memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan;
k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis Kebijakan; l.
melakukan pembinaan Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan
m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis Kebijakan.
5
BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 7 (1) Jenjang jabatan fungsional Analis Kebijakan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a. Analis Kebijakan Pertama; b. Analis Kebijakan Muda; c. Analis Kebijakan Madya; dan d. Analis Kebijakan Utama. (2) Jenjang pangkat Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Analis Kebijakan Pertama: Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Analis Kebijakan Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Analis Kebijakan Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Analis Kebijakan Utama : 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (4) Penetapan jenjang jabatan Analis Kebijakan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki
setelah
ditetapkan
oleh
pejabat
yang
berwenang
menetapkan angka kredit. (5) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6
BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 8 Unsur dan sub unsur kegiatan Analis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: 1. Pendidikan, meliputi: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan Prajabatan. 2. Analisis Kebijakan, meliputi : a. perencanaan kegiatan; b. identifikasi masalah; c. formulasi kebijakan; d. proses penetapan hasil analisis; e. implementasi/pelaksanaan kebijakan; dan f. evaluasi kinerja kebijakan. 3. Pengembangan profesi, meliputi: a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis kebijakan; c. pengembangan sistem analisis kebijakan; d. pembuatan buku pedoman/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan; dan
pelaksanaan/petunjuk
e. kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan. 4. Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi: a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan; b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan; e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya; f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan g. perolehan gelar kehormatan akademis.
7
BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Pasal 9 (1) Rincian kegiatan Analis Kebijakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Analis Kebijakan Pertama, meliputi: 1. Menyusun rencana peserta/anggota;
kerja
organisasi
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) kebijakan yang bersifat internal (instansional);
sebagai issue-issue
3. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat regional/wilayah/daerah; 4. Mengidentifikasi masalah untuk substantif (strukturisasi masalah);
menemukan masalah
5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan; 6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan. 7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai Peserta/Anggota; 9. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota; 10. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam
pelaksanaan kebijakan; 11. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota; 12. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 13. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 14. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
8
15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 16. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota; 17. Menyusun
kebijakan/peraturan peserta/anggota;
pemerintah
sebagai
organisasi
sebagai
18. Menjadi saksi ahli.
b. Analis Kebijakan Muda, meliputi: 1. Menyusun
rencana peserta/anggota;
kerja
2. Mengumpulkan
(mengenali dan kebijakan yang bersifat nasional;
mencari)
3. Memverifikasi
issue-issue
dan menspesifikasi masalah menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
untuk
4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang
akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional); 5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan; 6. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan
analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode); 7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari
penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis kebijakan, peserta/anggota;
secara
berkelompok
sebagai
9. Menganalisis permasalahan kebijakan; 10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah
kebijakan; 11. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking
(penetapan); 12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota; 13. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan
kebijakan;
9
14. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota; 15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 16. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 17. Menyusun
laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
18. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota; 20. Menyusun
kebijakan/peraturan peserta/anggota;
pemerintah
sebagai
21. Menjadi saksi ahli.
c. Analis Kebijakan Madya, meliputi: 1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator; 2. Mengumpulkan
(mengenali dan mencari) kebijakan yang bersifat internasional;
issue-issue
3. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang
akan dilakukan, yang bersifat kompleks (lintas instansi); 4. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan; 5. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan
analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode); 6. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari
penerapan metodologi terpilih kebijakan, secara individual;
untuk
menganalisis
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari
penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai koodinator; 8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis kebijakan, secara individual;
10
9. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis
kebijakan,
secara
berkelompok
sebagai
koordinator; 10. Menganalisis permasalahan kebijakan; 11. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah
kebijakan; 12. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan; 13. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil
penilaian
terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam
bentuk memo/telaah kebijakan; 14. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat regelling
(pengaturan); 15. Membahas konsep kebijakan sebagai pembahas; 16. Merumuskan hasil pembahasan kebijakan; 17. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai pembahas; 18. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 19. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara individual; 20. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai koordinator; 21. Menyusun
laporan
hasil
pemantauan
pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 22. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 23. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 24. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota; 25. Menyusun
kebijakan/peraturan
peserta/anggota; 26. Menjadi saksi ahli. 11
pemerintah
sebagai
d. Analis Kebijakan Utama, meliputi: 1. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan; 2. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan; 3. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil
penilaian
terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam
bentuk naskah akademik; 4. Membahas konsep kebijakan sebagai penyaji; 5. Menyempurnakan
kebijakan
yang
bersifat
regelling
(pengaturan) 6. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai penyaji; 7. Menyusun
laporan
hasil
pemantauan
pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan
kebijakan secara individual; 8. Menyusun
laporan
hasil
kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator; 9. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 10. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara individual; 11. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai koordinator; 12. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan secara individual; 13. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan
kebijakan
secara
berkelompok
sebagai
pemerintah
sebagai
koordinator; 14. Menyusun
kebijakan/peraturan
narasumber; 15. Menjadi saksi ahli.
(2) Analis Kebijakan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Analis Kebijakan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Birokrasi ini.
12
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Pasal 10 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebijakan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Analis Kebijakan lain yang berada di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal 11 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. b. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan dua tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. c. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Pasal 12 (1) Pada awal tahun, setiap pejabat Analis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian. 13
Pasal 13 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. pendidikan; b. analisis kebijakan; dan c. pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang terdiri dari : a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan; b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan; e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya; f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan g. perolehan gelar kehormatan akademis. (4) Rincian kegiatan Analis Kebijakan dan angka kredit masingmasing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Pasal 14 (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan, untuk: a. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1)/ Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; b. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Magister (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan 14
c. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pasal 15 (1) Jabatan fungsional Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. (2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi. (3) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi. (4) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. (5) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi. (6) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi. 15
(7) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) dari unsur pengembangan profesi. Pasal 16 (1) Analis Kebijakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (2) Analis Kebijakan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Analis Kebijakan. Pasal 17 Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok. Pasal 18 (1) Analis Kebijakan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Analis Kebijakan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang. 16
BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 19 (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analis Kebijakan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Analis Kebijakan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun. (3) Analis Kebijakan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. BAB VIII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pasal 20 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit: a. Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan Instansi lainnya. b. Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi masing-masing. c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. 17
d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 21 Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh: a. Tim Penilai Analis Kebijakan bagi Kepala LAN pada Lembaga Adminitasi Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai Analis Kebijakan bagi Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebijakan pada Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi; c. Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan d. Tim Penilai Analis Kebijakan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota. Pasal 22 (1) Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri dari unsur teknis yang membidangi Analis Kebijakan, unsur kepegawaian, pejabat fungsional Analis Kebijakan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Kebijakan. (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota. 18
(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan. Pasal 23 (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Instansi di Lembaga Administrasi Negara. (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansi di Lembaga Adminitrasi Negara. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala Lembaga Adminitrasi Negara yang membidangi Analis Kebijakan untuk Tim Penilai Pusat; b. Pejabat eselon I yang membidangi Analis Kebijakan di Kementerian/Lembaga untuk Tim Penilai Instansi; c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota
untuk
Tim
Penilai
Pasal 24 (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. 19
Pasal 25 Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan dan tata cara penilaian angka kredit Analis Kebijakan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Admintrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan. Bagian Ketiga Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit Pasal 26 Usul Penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oleh: a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala Lembaga Adminitrasi Negara bagi angka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat eselon III pada Pejabat struktural eselon II yang membidangi Kepegawaian untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing. c. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. Pasal 27 (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 20
(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang bersangkutan. BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 28 Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Analis Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh). (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok. (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 30 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi ayat (1);
syarat
21
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
b. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan; c. memiliki pengalaman di bidang analisis kebijakan paling kurang 2 (dua) tahun; dan d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. BAB X KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 31 (1) Analis Kebijakan dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. telah lulus uji kompetensi; dan e. masih tersedia formasi. (2) Analis Kebijakan dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat : a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. (3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat. 22
BAB XI KOMPETENSI Pasal 32 (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kebijakan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan Instansi Pembina. BAB XII DIKLAT Pasal 33 (1) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan. BAB XIII FORMASI Pasal 34 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Analis Kebijakan dengan ketentuan, sebagai berikut: a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara. b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Analis Kebijakan. 23
Pasal 35 (1) Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada indikator, antara lain : a. ruang lingkup kebijakan; b. jumlah kebijakan yang dihasilkan; c. karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan d. jumlah dan jenis jabatan. (2) Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang sifatnya perumusan kebijakan adalah paling banyak 10 (sepuluh). (3) Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap lingkungan eselon II, paling banyak 6 (enam). (4) Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap lingkungan eselon II, paling banyak 5 (lima). (5) Penentuan jumlah kebutuhan pegawai (formasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. BAB XIV PENURUNAN JABATAN Pasal 36 (1) Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. (3) Penurunan jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XV PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Bagian Kesatu Pembebasan Sementara Pasal 37 (1) Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 40 (empat puluh) dari tugas pokok. 24
(2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 80 (delapan puluh) dari tugas pokok. (3) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 120 (seratus dua puluh) dari tugas pokok. (4) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 160 (seratus enam puluh) dari tugas pokok. (5) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok. (1) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kebijakan; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Bagian Kedua Pengangkatan Kembali Pasal 38 (1) Analis Kebijakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan. 25
(2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berusia paling tinggi 51 tahun. (4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara. (5) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan setelah habis masa tugas belajarnya. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara. Bagian Ketiga Pemberhentian dari Jabatan Pasal 39 (1) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. (2) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan. Pasal 40 Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 26
BAB XVI INPASSING Pasal 41 (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini masih dan telah menjalankan tugas di bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan e. lulus Uji Kompetensi. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Analis Kebijakan, sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing. (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan. (6) Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42 (1) Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Analis Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain. 27
(2) Dengan ditetapkannya jabatan fungsional Analis Kebijakan jabatan struktural eselon III dan eselon IV di masing-masing instansi perlu ditinjau kembali. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 44 Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali. Pasal 45 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 10 Februari 2012
28
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
: 5 TAHUN 2012
TANGGAL
: 10 Februari 2012
RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA
NO
UNSUR
SUB UNSUR
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
I
Pendidikan
A
Pendidikan Formal
1.
a
Doktor (S3)
1
Ijazah
200
Semua Jenjang
b
Magister (S2)
2
Ijazah
150
Semua Jenjang
Sarjana (S 1)/ Diploma IV
3
Ijazah
100
Semua Jenjang
Lamanya lebih dari 960 jam
4
Setiap sertifikat
15
Semua Jenjang
2.
Lamanya 641-960 jam
5
Setiap sertifikat
9
Semua Jenjang
3.
Lamanya 481-640 jam
6
Setiap sertifikat
6
Semua Jenjang
4.
Lamanya 161-480 jam
7
Setiap sertifikat
3
Semua Jenjang
5.
Lamanya 81-160 jam
8
Setiap sertifikat
2
Semua Jenjang
6.
Lamanya 31-80 jam
9
Setiap sertifikat
1
Semua Jenjang
7.
Lamanya 10-30 jam
10
Setiap sertifikat
0,50
Semua Jenjang
11
Setiap sertifikat
2
AK Pertama
Koordinator.
12
Laporan
0,51
AK Madya
b. Peserta/anggota.
13
Laporan
0,30
AK Muda
14
Laporan
0,15
AK Pertama
15
Laporan
0,12
AK Pertama
2 B
C
II
Perecanaan
Pendidikan, Pelatihan 1. Kedinasan Teknis Fungsional
Diklat Pra Jabatan
Perencanaan kegiatan
Golongan III
Menyusun rencana kerja organisasi sebagai : a.
III
Analisis Kebijakan
A. Identifikasi masalah
Pasca Sarjana
1,
Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat : a.
Internal (instansional)
b.
Eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan internasional) -
Regional/wilayah/daerah
16
-
Nasional
17
-
Internasional
18
29
Laporan Laporan Laporan
0,14 0,16 0,19
AK Pertama AK Muda AK Madya
NO
UNSUR
SUB UNSUR
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
2,
Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah).
19
Laporan
0,15
AK Pertama
3,
Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal).
20
Laporan
0,28
AK Muda
4,
Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan.
21
Laporan
0,24
AK Pertama
5,
Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat :
6,
a.
Sederhana (instansional )
22
Laporan
0,18
AK Muda
b.
Kompleks (lintas instansi )
23
Laporan
0,20
AK Madya
Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
23 24 25
7,
8,
Proposal Proposal Proposal
26
Proposal
0,09 0,18 0,27 0,36
AK Pertama AK Muda AK Madya AK Utama
Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan ), yang bersifat : a.
Sederhana (1-2 metode)
27
Laporan
0,40
AK Muda
b.
Kompleks (3 atau lebih metode )
28
Laporan
0,60
AK Madya
29
Laporan
0,90
AK Madya
Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan secara : a. Individu b. Kelompok, sebagai : 1)
Koordinator
30
Laporan
0,90
AK Madya
2)
Peserta/Anggota
31
Laporan
0,50
AK Muda
32
Laporan
0,25
AK Pertama
33
Laporan
0,48
AK Madya
AK Madya
9, Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara: a. Individu b. Kelompok, sebagai :
B. Formulasi Kebijakan
1, 2,
1)
Koordinator
34
Laporan
0,48
2)
Peserta/Anggota
35
Laporan
0,24
AK Muda
36
Laporan
0,12
AK Pertama
Menganalisis permasalahan kebijakan.
37
Laporan
0,30
AK Muda
Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilakukan oleh:
38
Laporan
0,30
AK Muda
39
Laporan
0,60
AK Madya
30
*
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3 3,
4,
5,
C. Proses penetapan hasil analisis
1,
2, 3,
D Implementasi / pelaksanaan kebijakan
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
4
5
6
7
8
40
Laporan
0,30
AK Madya
41
Laporan
0,60
AK Utama
Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya
Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatifalternatif kebijakan dalam bentuk : a
memo/telaah kebijakan
42
Laporan
0,60
AK Madya
b
naskah akademik/naskah kebijakan
43
Laporan
0,80
AK Utama
Menyusun konsep kebijakan (draft), yang bersifat : a
Beschiking (penetapan)
44
Naskah
1,00
AK Muda
b
Regelling (pengaturan)
45
Naskah
1,80
AK Madya
Membahas konsep kebijakan sebagai : a.
Penyaji.
46
Laporan
0,60
AK Utama
b.
Pembahas.
47
Laporan
0,24
AK Madya
c.
Peserta/anggota.
48
Laporan
0,16
AK Muda
49
Laporan
0,08
AK Pertama
50
Laporan
0,45
AK Madya
Merumuskan hasil pembahasan kebijakan. Menyempurnakan kebijakan. a.
Beschiking (penetapan)
51
Naskah
0,45
AK Utama
b.
Regelling (pengaturan)
52
Naskah
1,00
AK Utama
1,
Menyusun draft rencana kegiatan (action plan ) dalam pelaksanaan kebijakan
53
Naskah
0,07
AK Pertama
2,
Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan.
54
Naskah
0,08
AK Muda
3,
Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai :
4,
5,
a.
Penyaji.
55
Laporan
0,60
AK Utama
b.
Pembahas.
56
Laporan
0,24
AK Madya
c.
Peserta/anggota.
57
Laporan
0,20
AK Muda
58
Laporan
0,16
AK Pertama
59
Laporan
0,45
AK Madya
Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada, dilakukan oleh:
60
Laporan
0,30
AK Muda
61
Laporan
0,15
AK Pertama
62
Laporan
1,20
AK Madya
AK Madya
Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan a. Individu b. Kelompok, sebagai : 1)
Koordinator
63
Laporan
1,20
2)
Peserta/Anggota
64
Laporan
0,80
AK Muda
65
Laporan
0,40
AK Pertama
31
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3 6,
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
4
5
6
7
8
66
Laporan
1,40
AK Utama
Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara : a. Individu b. Kelompok, sebagai
E. Evaluasi kinerja kebijakan
1,
2,
1)
Koordinator
67
Laporan
1,40
AK Utama
2)
Peserta/Anggota
68
Laporan
1,05
AK Madya
69
Laporan
0,70
AK Muda
70
Laporan
0,35
AK Pertama
71
Laporan
1,20
AK Utama
72
Laporan
0,90
AK Madya
72
Laporan
1,60
AK Utama
Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada, dilakukan oleh:
Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan a. Individu b. Kelompok
3,
1)
Koordinator
73
Laporan
1,60
AK Utama
2)
Peserta/Anggota
74
Laporan
1,20
AK Madya
75
Laporan
0,80
AK Muda
76
Laporan
0,40
AK Pertama
77
Laporan
1,40
AK Utama
Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai : a. Individu b. Kelompok
F. Mengikuti pembahasan pembuatan kebijakan/ peraturan di Instansi lain
G. Menjadi saksi ahli
1)
Koordinator
78
Laporan
1,40
AK Utama
2)
Peserta/Anggota
79
Laporan
1,05
AK Madya
80
Laporan
0,70
AK Muda
81
Laporan
0,35
AK Pertama
Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai : a.
Narasumber.
82
Laporan
0,68
AK Utama
b
Peserta/anggota.
83
Laporan
0,24
AK Madya
84
Laporan
0,16
AK Muda
85
Laporan
0,08
AK Pertama
86
Laporan
0,40
AK Utama
87
Laporan
0,30
AK Madya
88
Laporan
0,20
AK Muda
89
Laporan
0,10
AK Pertama
Menjadi saksi ahli
32
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3
IV
PENGEMBANGAN PROFESI
A
Membuat karya tulis/karya ilmiah
1,
2,
3,
4,
B
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
4
5
6
7
8
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
90
Buku
12,5
Semua Jenjang
b Dalam majalah ilmiah
91
Naskah
6
Semua Jenjang
a Dalam bentuk buku
92
Buku
8
Semua Jenjang
b Dalam bentuk makalah
93
Naskah
4
Semua Jenjang
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan & diedarkan secara nasional
94
Buku
8
Semua Jenjang
b Dalam bentuk majalah
95
Naskah
4
Semua Jenjang
a Dalam bentuk buku
96
Buku
7
Semua Jenjang
b Dalam bentuk makalah
97
Naskah
3,5
Semua Jenjang
Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kebijakan yang di publikasikan
Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kebijakan yang tidak di publikasikan
Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kebijakan yang di publikasikan
Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kebijakan yang ditidak publikasikan
5
Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kebijakan yang disebarkanluaskan melalui media massa
98
Naskah
2
Semua Jenjang
6
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kebijakan pada pertemuan ilmiah
99
Naskah
2,5
Semua Jenjang
1
Menyusun dan atau menyempurnakan standar di bidang kebijakan
100
Naskah
5
Semua Jenjang
2
Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman di bidang kebijakan
101
Naskah
3
Semua Jenjang
102
Sertifikat
1
Semua Jenjang
a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional
103
Buku
7
Semua Jenjang
b Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang
104
Naskah
3,5
Semua Jenjang
a Buku
105
Buku
3
Semua Jenjang
b Makalah
106
Naskah
1,5
Semua Jenjang
Menyusun Standar/ Pedoman
C D
Uji Kompetensi Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya
Mengikuti Uji Kompetensi/sertifikasi di bidang kebijakan 1
2
Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kebijakan yang di publikasikan :
Menerjemahkan/menyadur di bidang kebijakan yang tidak di publikasikan dalam bentuk :
33
NO
UNSUR
1
2
V
PENUNJANG
A
B
SUB UNSUR
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
3
4
5
6
7
8
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan kebijakan. Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang kebijakan
107
Setiap Jam
0,06
Semua Jenjang
Peran serta dalam 1 seminar/lokakarya/ konferensi di bidang kebijakan
a Pemrasaran
108
Setiap Kali
3
Semua Jenjang
b Pembahas/ moderator/ narasumber
109
Setaip Kali
2
Semua Jenjang
c Peserta
110
Setiap Kali
1
Semua Jenjang
a Ketua
111
Setiap Kali
1,5
Semua Jenjang
b Anggota
112
Setiap Kali
1
Semua Jenjang
a. Pengurus aktif
113
Tahun
1
Semua jenjang
b. Anggota aktif
114
Tahun
0,75
Semua jenjang
a. Pengurus aktif
115
Tahun
0,50
Semua jenjang
b. Anggota aktif
116
Tahun
0,25
Semua jenjang
117
DUPAK/PAK
0,04
Semua Jenjang
a 30 (tiga puluh) tahun
118
Tanda Jasa
3
Semua Jenjang
b 20 (dua puluh) tahun
119
Tanda Jasa
2
Semua Jenjang
c 10 (sepuluh) tahun
120
Tanda Jasa
1
Semua Jenjang
a. Tingkat Nasional
121
Tanda Jasa
1
Semua jenjang
b. Tingkat Provinsi
122
Tanda Jasa
0,50
Semua jenjang
123
Tanda Jasa
15
Semua Jenjang
2
C
Keanggotaan dalam organisasi profesi Analis Kebijakan
Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
1. Tingkat Nasional sebagai :
2. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai :
D
E
Keanggotaan dalam tim penilaian
Menjadi anggota Tim Penilaian jabatan fungsional Analis kebijakan
Perolehan penghargaan/ tanda jasa
1
2
3 F
Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah
Memperoleh gelar kehormatan akademis
Perolehan gelar kesarjanaan Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : lainnya a
Sarjana (S1)/Diploma IV
124
Ijzah/gelar
5
Semua Jenjang
b
Magister (S2)
125
Ijzah/gelar
10
Semua Jenjang
c
Doktor (S3)
126
Ijzah/gelar
15
Semua Jenjang
34
NO
UNSUR
SUB UNSUR
KEGIATAN
KODE
SATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Analis Kebijakan pada unit kerja
127
Tahun
0,50
Semua jenjang
G
Melaksanakan tugas lainnya
35
LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 10 Februari 2012 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV
NO.
UNSUR
PERSENTASE MUDA
PERTAMA
1
MADYA
UTAMA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
100
100
100
100
100
100
100
100
50
80
160
240
360
480
600
760
20
40
60
90
120
150
190
200
300
400
550
700
850
1050
UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Tugas Pokok
≥ 80%
C. Pengembangan profesi
2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan analis kebijakan JUMLAH
≤ 20% 150
36
LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 10 Februari 2012 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)
JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN NO.
UNSUR
PERSENTASE MUDA
PERTAMA
1
MADYA
UTAMA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
150
150
150
150
150
150
150
150
≥ 80%
-
40
120
200
320
440
560
720
≤ 20%
-
10
30
50
80
110
140
180
150
200
300
400
550
700
850
1050
UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Tugas Pokok C. Pengembangan profesi
2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan analis kebijakan JUMLAH
37
LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 10 Februari 2012 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO.
1
UNSUR
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
PERSENTASE
MUDA
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
200
200
200
200
200
200
200
≥ 80%
-
80
160
280
400
520
680
≤ 20%
-
20
40
70
100
130
170
200
300
400
550
700
850
1050
UNSUR UTAMA A
Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat
B. Tugas Pokok C. Pengembangan profesi
2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan analis kebijakan JUMLAH
38
LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
:
TANGGAL : ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
NO
GOLONGAN RUANG
IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT < 1 TAHUN
1 TAHUN
2 TAHUN
3 TAHUN
4 TAHUN/LEBIH
1
2
1
III/b
3 Sarjana/DIV
4 150
5 162
6 174
7 186
8 197
Magister (S2)
150
163
177
188
199
2
III/c
3
4
5
6
7
8
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
Sarjana/DIV
200
224
247
271
294
Magister (S2)
200
226
249
273
296 298
Doktor (S3)
200
228
251
275
Sarjana/DIV
300
322
345
368
391
Magister (S2)
300
325
347
370
393 395
Doktor (S3)
300
327
349
372
Sarjana/DIV
400
434
468
502
536
Magister (S2)
400
437
471
505
539
Doktor (S3)
400
440
474
508
542
Sarjana/DIV
550
584
618
652
686
Magister (S2)
550
587
621
655
689
Doktor (S3)
550
590
624
658
692
Sarjana/DIV
700
734
768
802
836
Magister (S2)
700
737
771
805
839
Doktor (S3)
700
740
774
808
842
Sarjana/DIV
850
895
940
985
1030
Magister (S2)
850
899
944
989
1034
Doktor (S3)
850
903
948
993
1038
Sarjana (S1) s/d Doktor (S3)
1050
1050
1050
1050
1050
39
