PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang No. 5 tahun 1960; Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961; Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977; Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974; Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan). BAB I. KETENTUAN UMUM
Pas. 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan: a. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; b. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam; c. Wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya; d. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya; e. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf; f. Akta Ikrar Wakaf adalah akta ikrar wakaf dari wakif yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; g. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akra lkrar Wakaf atas tanah wakaf yang perwakafannya terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977; h. Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat; i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat; j. Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya; k. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya; l. KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan; m. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agarna di Jawa - Madura, Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa Madura; n. Kepala Desa adalah kepala desa, kepala kampung, kepala nagari, atau setingkat dengan itu yang berhak rnengeluarkan surat keterangan. BAB II. IKRAR WAKAF DAN AKTANYA Pasal 2. (1) Ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. (2) Dalam hal Wakif tidak dapat rnenghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf. Pasal 3. (1) Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf membuat Akta lkrar Wakaf dan salinannya. (2) Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap tiga: Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf. Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/
Walikotarnadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. (3) Salinan Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap empat: Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif; Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir; Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag; Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Pasal 4. Saksi ikrar wakaf harus telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak berhalangan untuk melakukan perbuatan hukum.
BAB III. PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF Pasal 5. (1) Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf. (2)Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. (3)Dalam hal suatu kecamatan tidak ads Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf di kecarnatan tersebut. Pasal 6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wajib menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf. Pasal 7. Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ialah: a. Meneliti kehendak wakif; b. Meneliti dan mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini; c. Meneliti saksi ikrar wakaf; d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf; e. Membuat Akta lkrar Wakaf; f. Menyampaikan Akta lkrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu butan sejak dibuatnya; g. Menyelenggarakan Daftar Akta lkrar Wakaf; h. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya; i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah. BAB IV. NADZIR, KEWAJIBAN DAN HAKNYA Pasal 8. (1) Nadzir yang terdiri daii perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang di antaranya sebagai ketua. (2) Seorang anggota nadzir berhenti dari jabatannya apabila: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh Kepala KUA karena: 1. tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah; 2. melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir; 3. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir. Pasal 9. (1) Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya
sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. (2) Jumlah nadzir perorangan dalam satu desa ditetapkan satu nadzir. (3) Jika nadzir berbentuk badan hukum sebagai diatur pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah jumlah nadzir ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di keeamatan tersebut. Pasal 10. (1) Nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya metiputi: a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf; b. Memelihara tanah wakaf; c. Memanfaatkan tanah wakaf; d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf; e. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi: 1. buku catatan tentang keadaan tanah wakaf; 2. buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf; 3. buku Catalan tentang penggunaan hasil tanah wakaf. (2) Nadzir berkewajiban melaporkan: a. Hasil pencatatan perwakafan tanah mihk dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA; b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya akibat ketentuan pasal 12 dan 13 peraturan ini sebagai diatur dalam pasal I 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah; c. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember. (3) Nadzir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan ini. (4) Bilamana jumlah anggota nadzir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota nadzir lainnja berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf. Pasal 11. (1) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf. (2) Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperiukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi.
BAB V. PERUBAHAN PERWAKAFAN TANAH MILIK Pasal 12. (1) Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya. (2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan. (3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Pasal 13. (1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan. (2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas pennohonan perubahari status tanah wakaf.
(3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. BAB VI. PENGAWASAN DAN BIMBINGAN Pasal 14. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama secara hirarkis sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
BAB VII. TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF YANG TERJADI SEBELUM PP NO. 28 TAHUN 1977 Pasal 15. (1) Tanah wakaf yang sudah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pendaftarannya dilakukan oleh nadzir yang bersangkutan kepada KUA setempat. (2) Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkan kepada KUA setempat. (3) Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang man mendaftarkannya maka kepala desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. (4) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disertai: a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut; b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut). Pasal 16. (1) Untuk mernbuktikan pendaftaran tanah wakaf sebagai dirnaksud dalam pasal 15 peraturan ini ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf berkewajiban untuk: a. Meneliti keadaan tanah wakaf; b. Meneliti dan mengesahkan nadzir serta meneliti saksi; c. Menerima penyaksian tanah wakaf; d. Membuat Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dan salinannya; e. Menyampaikan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini; f. Memasukkan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dalam Daftar Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf; g. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya; h. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah.
BAB VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERWAKAFAN Pasal 17. (1) Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam yang antara lain mengenai: a. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi; b. Bayyinah (alat bukti admirlistrasi tanah wakaf); c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. (2) Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.
BAB IX. BIAYA Pasal 18. Penyelesaian administrasi perwakafan tanah milik yang diatur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali bea meterai.
BAB X. KETENTUAN PENUTUP Pasal 19. Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Birnbingan Masyarakat Islam. Pasal 20. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1978.
