PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEALER UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTEA I I<.EUANGAN AEPUBLIK INDONES IA SAL!NAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

134

/ PMK.08/20 1 3

TENTANG DEALER UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 08/PMK.08/ 2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 0 / PMK .08/ 2008, belum mencakup kewajiban Dealer Utama dalam pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan evaluasi kinerja Dealer Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan evaluasi kinerja Dealer Utama, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pelaksanaan Dealer Utama;

Mengingat

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama;

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. ·

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/ 20 1 3 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik;

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DEALER UTAMA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

2.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.

3.

Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar sekunder SUN dalam mata uang rupiah · maupun dalam valuta asing dengan hak tertentu.

4.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

5.

Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.

6.

Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN untuk pertama kali.

7.

Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di Pasar Perdana.

8.

Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana domestik oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

9.

'

.

Lelang Pembelian Kembali SUN adalah pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

1 0 . SUN Seri Benchmark adalah seri SUN yang menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama. 1 1 . Nilai Pasar adalah nominal SUN dikali harga pasar per unit SUN.

MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA

-31 2 . Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar SUN yang wajar. 1 3 . Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan . operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. BAB II PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA Pasal 2 (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal menunjuk Dealer Utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder. (2) Penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan surat Menteri . Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Pasal 3 ( 1 ) Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama adalah: a.

Bank; dan

b.

Perusahaan Efek.

(2) Penunjukan Dealer Utama didasarkan pacta kriteria dan persyaratan sebagai berikut: a.

Untuk Bank: 1)

memiliki izin usaha yang masih berlaku;

2)

memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). berdasarkan ketentuan otoritas terkait;

3)

memenuhi modal inti paling sedikit sebesar Rpl .OOO.OOO. OOO.OOO,OO (satu triliun rupiah);

4)

melaksanakan perdagangan paling kurang 2;00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampman permohonan; dan

5)

menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA

-4b. Untuk Perusahaan Efek: 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek; 2)

3)

memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp200.000.000. 000,00 (dua ratus miliar rupiah);

melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat penyampman permohonan; dan 4) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. ·

Pasal 4 ( 1 ) Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama, calon Dealer Utama harus: a.

menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama; dan

b.

memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) .

(2) Surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Dealer Utama. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA Pasal 6 '

Dealer Utama memiliki hak sebagai berikut: a. b.

memperoleh hak menjadi peserta dalam pelaksanaan Lelang SUN dan Lelang Pembelian Kembali SUN; memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas peminjaman SUN;

MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONE S IA

-5c.

memperoleh informasi tertentu terkait dengan kebijakan dan operasional pengelolaan SUN dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pasal 7

Dealer Utama memiliki kewajiban sebagai berikut: a.

menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SUN dalam mata uang rupiah dan/ atau valuta asing di Pasar Perdana domestik;

b.

melaksanakan aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di Pasar Perdana dalam mata uang rupiah yaitu memenangkan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah atau dari total SUN yang dimenangkan pada Lelang SUN dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan;

c.

melaksanakan perdagangan jual atau beli SUN dalam mata uang rupiah paling kurang 2,00% (dua perseratus) d.ari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN Seri Benchmark dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan;

d.

melakukan kuotasi harga SUN dua arah (two-way prices) SUN Seri Benchmark setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun yang berupa kuotasi harga yang siap dieksekusi dan kuotasi harga indikatif, dengan ketentuan: 1)

kuotasi harga SUN dua arah SUN Seri Benchmark yang siap dieksekusi dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 5 Desember dengan jumlah total paling sedikit R p 1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per hari per seri.

2)

kuotasi harga SUN dua arah SUN Seri Benchmark indikatif dilaksanakan dalam hal:

3)

a)

kewajiban sebagaim ana dimaksud pada butir 1 ) telah dipenuhi; atau

b)

kuotasi dilaksanakan dari tanggal sampai dengan 3 1 Desember.

16

Desember

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) dilaksanakan dengan rentang harga paling tinggi sebagai berikut: a)

SUN yang berjangka waktu jatuh tempo sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 35 (tiga puluh lima) basis point.

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-6-

e.

b)

SUN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 1 0 (sepuluh) tahun sebesar 50 (lima puluh) basis point.

c)

SUN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 1 0 (sepuluh) tahun sebesar 60 (enam puluh) basis point.

menyampaikan laporan bulanan secara tertulis mengenai posisi kepemilikan dan kegiatan perdagangan SUN di Pasar Sekunder kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Surat Utang Negara paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan. Pasal 8

( 1 ) Kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama yang merupakan electronic trading platform yan g ditentukan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama tidak berfungsi, penyampaian kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan secara manual. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan tata cara penyampaian kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 9 ( 1 ) Dealer Utama dapat meminta pembebasan kewajiban melakukan kuotasi harga SUN Seri Benchmark sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf d kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Surat Utang Negara. (2) Permintaan pembebasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam hal terjadi peningkatan yield pada salah satu SUN Seri Benchmark di Pasar Sekunder paling kurang sebesar 20 (dU:a puluh) basis point pada penutupan perdagangan hari sebelumnya yang didasarkan informasi yield dari Lembaga Penilaian Harga Efek. ·

(3) Pembebasan kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan oleh Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA

-7(4) Perhitungan peningkatan yield SUN Seri Benchmark di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran IJ contoh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV SUN SERI BENCHMARK Pasal 1 0 SUN Seri Benchmark untuk pemenuhan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal setiap awal tahun. BAB V EVALUASI DEALER UTAMA Pasal 1 1 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan evaluasi terhadap Dealer Utama yang mencakup evaluasi: a.

kewajiban Dealer Utama; dan

b.

kinerja tahunan Dealer Utama. Pasal 12

( 1) Evaluasi terhadap kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a yaitu evaluasi atas kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. ·

(2) Tata cara perhitungan atas evaluasi kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) Pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dilaksanakan setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun, yaitu: a.

periode evaluasi tanggal 1 Januari dilakukan evaluasi pada bulan April;

s.d.

31

Maret,

b.

periode evaluasi tanggal 1 April s.d. 30 Juni,. dilakukan evaluasi pada bulan Juli;

MENTER I KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA -

8

-

c.

periode evaluasi tanggal 1 Juli s.d. dilakukan evaluasi pada bulan Oktober;

30

September,

d.

periode evaluasi tanggal 1 Oktober s.d. 3 1 Desember, dilakukan evaluasi pada bulan Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama untuk .pertama kali dilakukan pada periode evaluasi berikutnya. Pasal 14 ( 1) Evaluasi kinerja tahunan. Dealer Utama dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b meliputi:

sebagaimana

a.

efektivitas partisipasi Dealer Utama di Pasar Perdana;

b.

keaktifan perdagangan Dealer Utama di Pasar Sekunder; dan

c.

kualitas kuotasi harian SUN Seri Benchmark.

(2) Tata cara perhitungan atas evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 1 5 ( 1) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 3 1 Desember tahun berjalan. (2) Pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. (3) Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi tahun . berjalan, Dealer Utama yang ditunjuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama tahun berjalan dan dilakukan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya. BAB VI FASILITAS PEMINJAMAN SUN Pasal 1 6 ( 1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dapat rriemberikan fasilitas peminjaman SUN kepada Dealer Utama. ·

MENTERIKEUANGAN REPUBL IK INDO!'JE�IA

-9(2) Fasilitas pemmJaman SUN hanya dapat diberikan kepada Dealer Utama yang mengalami kesulitan penyediaan SUN Seri Benchmark sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN Seri Benchmark. Pasal 17 Fasilitas peminjaman SUN diberikan kepada Dealer Utama dengan cara Menteri . Keuangan c.q. Direktur Jenderal meminjamkan SUN Seri Benchmark kepada Dealer Utama dan Dealer Utama menyerahkan SUN seri yang berbeda sebagai Jamman. Pasal 18 (1) SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya untuk SUN Seri Benchmark. (2) SUN yang dijaminkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa sen SUN yang diperdagangkan di pasar domestik. (3) SUN yang dipinjamkan maupun yang dijaminkan berupa SUN yang tidak jatuh tempo dalam masa peminjaman, baik kupon maupun pokok. Pasal 19 (1) Dealer Utama yang akan memmJam SUN menyampaikan surat permohonan fasilitas peminjaman SUN secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal, mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari' Peraturan Menteri ini. (2) Setiap permohonan fasilitas pemmJaman SUN yang telah mendapat persetujuan dai"i Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. (3) Tata cara pemberian fasilitas peminjaman SUN berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI ·yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 20 (1) Fasilitas peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya sebesar tingkat suku bungalending facility Bank Indonesia dikurangi tingkat suku bunga deposit facility Bank Indonesia ditambah 1% (satu perseratus) dari Nilai Pasar SUN yang dipinjam, pada saat permohonan.

MENTER! KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

-10(2) Biaya peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibayarkan oleh Dealer Utama ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan, pada saat Setelmen peminjaman. (3) Tata cara perhitungan jumlah biaya fasilitas peminjaman SUN oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. · Pasal 2 1 (1) Nilai Pasar SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (2) adalah 1 ,2 (satu kama dua) kali dari Nilai Pasar SUN yimg dipinjamkan. (2) Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan dan dijaminkan mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (mid day) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. (3) Tata cara perhitungan jumlah nominal SUN yang dijaminkan untuk setiap pemmJaman berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 22 ( 1 ) Jangka waktu peminjaman SUN maksimal 7 (tujuh) hari kalender. (2) Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN wajib mengembalikan SUN yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dealer Utama dapat memperpanjang jangka waktu peminjaman sebanyak 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum masa peminjaman berakhir (T-2) dan membayar · biaya peminjaman. ·

(4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal mengembalikan SUN yang dijaminkan kepada Dealer Utama setelah Dealer Utama mengembalikan SUN yang dipinjam, pada tanggal Setelmen pengembalian.

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONE . SIA

11

-

-

Pasal 23 (1 ) Dealer Utama dapat menjaminkan SUN maksimal 5 (lima) seri yang berbeda untuk setiap peminjaman. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal hanya dapat memberikan 1 (satu) seri SUN untuk setiap peminjaman. Pasal 24 SUN Seri Benchmark yang dipinjam oleh Dealer Utama pada saat dikembalikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal, dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi. ·

Pasal 25 ( 1 ) Dalam hal Dealer Utama yang menggunakan fasilitas pemmJaman SUN tidak mengembalikan seluruh atau sebagian SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan setelah jatuh tempo peminjaman, maka Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal dapat menyatakan lunas seluruh atau sebagian SUN yang dijaminkan. ·

(2) Dalam hal Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas lebih kecil dari Nilai Pasar SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan, Dealer Utama yang memmJam wajib menyerahkan tambahan secara tunai sebesar selisih kurang Nilai Pasar SUN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal. (3) Nilai Pasar SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada harga SUN yang terakhir diumumkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek. (4) Tata cara perhitungan SUN yang dinyatakan lunas . sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VII SETELMEN FASILITAS PEMINJAMAN SUN Pasal 26 (1 ) Setelmen peminjaman SUN yang dipinjamkan dan yang dijaminkan dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal (T+2) . (2) Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dan yang dijaminkan dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman. (3) Setelmen peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , memperhitungkan pembayaran bunga berjalan (accrued interest) .

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

12 -

-

Pasal 27 (1) Dalam hal Dealer Utama menerima neto bunga berjalan (net accrued interest) pada saat Setelmen peminjaman SUN, Dealer Utama dikenakan biaya bunga atas neto bunga berjalan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari . tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang dihitung selama masa peminjaman. (2) Pembayaran biaya bunga atas neto bunga berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat Setelmen peminjaman SUN. (3) Tata cara perhitungan biaya bunga atas neto bunga berjalan berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ·

Pasal 28 (1 ) Dalam hal pada saat Setelmen pengembalian SUN terdapat akumulasi selisih neto bunga berjalan antara SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan dengan SUN yang dijaminkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

apabila akumulasi selisih neto bunga berjalan SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan lebih tinggi dari SUN yang dijaminkan, maka Dealer Utama membayar akumulasi selisih neto bunga berjalan secara tunai kepada Pemerintah.

b.

apabila akumulq.si selisih neto bunga berjalan SUN yang dijaminkan lebih tinggi dari SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan, maka Pemerintah membayar akumulasi selisih neto bunga berjalan secara tunai kepada Dealer Utama.

(2) Pembayaran akumulasi selisih neto bunga berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada saat Setelmen pengembalian SUN. (3) Tata cara perhitungan akumulasi selisih neto bunga berjalan berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam . Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan. dari Peraturan Menteri ini. Pasal 29 '

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

MENTER/ KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA

-13BAB VIII SANKS I Pasal 30 (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan surat peringatan kepada Dealer Utama, dalam hal: a.

Dealer Utama tidak memenuhi: 1 ) 3 (tiga) jenis kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; 2) salah satu kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, atau huruf c, sebanyak 2 (dua) kali; atau 3) salah satu kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d atau huruf e, sebanyak 3 (tiga) kali .

b.

Dealer Utama tidak dapat mengembaJikan SUN Seri Benchmark yang dipinjam sampai dengan batas waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) baik seluruh atau sebagian SUN yang dipinjam.

(2) Dalam hal satu pelanggaran telah dihitung sebagai dasar pemberian surat peringatan, maka pelanggaran tersebut tidak diperhitungkan lagi sebagai dasar pemberian surat peringatan berikutnya. (3) Surat peringatan yang telah diberikan kepada Dealer Utama atas hasil evaluasi kewajiban Dealer Utama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, tidak diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban tahun berikutnya. (4) Dealer Utama yang telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak dapat mengikuti Lelang SUN dan Lelang Pembelian Kembali SUN. ·

BAB IX PENCABUTAN DEALER UTAMA Pasal 31 (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang mencabut penunjukan Dealer Utama dalam hal : a.

Dealer Utama menempati peringkat terbawah selama 2 (dua) periode berturut-turut berdasarkan atas hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama yang dil akukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;

MENTER! KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA

-14b.

Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1 ) sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan evaluasi kewajiban Dealer Utama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

c.

Dealer Utama yang meminjam tidak melaksanakan . kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan/ atau Pasal 28 ayat (1) huruf a;

d.

Dealer Utama diri.yatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

e.

Dealer Utama dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait; atau

f.

Dealer Utama mengajukan pengunduran diri sebagai Dealer Utama secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal.

(2) Pencabutan penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 0 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat peringatan ketiga. (3) Pencabutan penunjukan Dealer Utama diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada otoritas terkait. (4) Dealer Utama yang telah dicabut penunjukkannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Dealer Utama setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak pencabutan Dealer Utama. Pasal 32 (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang mencabut sementara penunjukan Dealer Utama dalam hal: a.

Bank dihentikan sementara atau permanen sebagian kegiatan usaha Bank oleh otoritas terkait; atau

. b.

Perusahaan Efek dikenakan sanksi administratif ben:ipa pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas terkait.

(2) Pencabutan sementara penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan pembekuan kegiatan usaha. Dealer Utama dicabut oleh otoritas terkait. (3) Dalam masa pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. ·

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1 5Pasal 33 hal Dealer Utama dicabut penunjukannya (1 ) Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat ( 1 ) , maka transaksi peminjaman berakhir pada tanggal pencabutan penunjukan Dealer Utama. (2) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengikuti ketentuan Pasal 29. (3) Dalam hal Dealer Utama tidak melakukan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas selisih kurang yang harus dibayar, maka selisih kurang yang harus dibayar diberlakukan sebagai piutang negara. (4) Tata cara penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a.

b.

Penunjukan Dealer Utama yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. Pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama dan pemberian surat peringatan kepada Dealer Utama untuk tahun 2 0 1 3 yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 5

( 1 ) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 mulai berlaku pa:da tahun 2 0 1 4 . (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERif<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA-

- 16Pasal 36 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 0 k to be r 20 1 3 : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

· Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 20 13 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. AMtR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 3 NOMOR 120 4

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

·

LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 34 /PMK.OB/2013 TENTANG DEALER UTAMA

MENTER! KEUANGAN REPUBUK 11-.JDONESIA

(KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN Pada hari 1n1,

tang gal

di Jakarta, (Nama) bertindak selaku (Jabatan) dari

dan oleh karena itu untuk dan atas nama CJ:'erusahaan), ber�edudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi segala ketentuan yang herkaitan dengan Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan te. ntang Dealer Utama.

Surat

pernyataan

ditandatangani

di

ini

Nama Perusahaan

atas

materai cukup oleh Pejabat yang

berwenang

bertindak perusahaan

untuk nama

atas sesuai

AD

ttd.

perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

Pejabat yang berwenang

: MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b.

'

KEPALA BAGIAN T.U . KEMENTERIAN • IR ) UI1J'\

GIARTO

lo

NIP 1 9 S

\ ·�

4 2 0 1 9 8402100 I

)H �

LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 34 /PMK.OS/2013 TENTANG DEALER UTAMA •

MENTERI KEUAi�GAN REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERHITUNGAN PENINGKATAN YIELD SUN SERI BENCHMARK DI PASAR SEKUNDER

Perhitungan peningkatan yield yang terjadi pada salah satu SUN Seri Benchmark di p a s ar sekunder adalah sebagai berikut: Peningkatan yield

=yield SUN Seri Benchmark pada penutupan hari sebelum H (end day H-1) dikurangi ( ) yield SUN Seri Benchmark pada penutupan 2 (dua) hari sebelum H (end day H-2). H merupakan hari dimana ·pemerintah dapat membebaskan Dealer Utama dari kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN Seri Benchmark. -

Informasi yield SUN Seri Benchmark didasarka:n informasi yield dari Lembaga Penilaian Harga Efek. Contoh:

a.

Pada penutupan perdagangan (end day H-2)tanggal 1 1 Juli 20 13, yield Obligasi Negara seri FR0064 adalah 8,084%.

b. Pada penutupan perdagangan (end day H-1 )tanggal 12 Juli 20 13, yield Obligasi · Negara seri FR0064 adalah 8,284%. Dengan demikian telah terjadi peningkatan yield Obligasi Negara seri FR0064 sebesar 20 bps. Berdasarkan kenaikan yield SUN Seri Benchmark tersebut, Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal dapat membebaskan Dealer Utama dari kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN Seri Benchmark untuk tanggal 13 · Juli 2 0 1 3 berdasarkan permintaan dari Dealer Utama, setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

:MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

A,_-GIARTO � NIP 195 �0420198402 1 0 0 1 R

J

�

·

�

·

LAMPIRAN Ill PERATURAN MENTER! KEUANGAN 'NOMOR 1 34 /PMK.OS/2013 TENTANG DEALER UTAMA MENTERIKEUANGAN REPU8UK 1/•JDONES!A

TATA CARA PERHITUNGAN EVALUASI ATAS KEWAJIBAN AKTIVITAS DEALER UTAMA DALAM LELANG SUN DI PASAR PERDANA DAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN DEALER UTAMA DI PASAR SEKUNDER I.

Kewajiban aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di pasar perdana dalam mata uang rupiah . s etiap 3 (tiga) bulan periode evaluasi, paling kurang memenangkan 2,00% dari total indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah. D alam hal pada saat Lelang SUN, target indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di Pasar Perdana menggunakan total yang dimenangkan. Cara perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut: \'n L.i-1 - pi.

X

1 0 0% > 2 ' 0 0%

"·�tt=l L..

T·(

P

Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama dalam suatu lelang.

T

Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, atau T Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam lelang tersebut.

.

=

Pelaksanaan lelang.

1

n

=

Jumlah Pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan periode evaluasi.

Contoh perhitungan evaluasi: 1 . Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp70 .000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) serta bulan Maret Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) . Sedangkan total hasil lelang sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan . Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp3.000.000. 000.000,00 (tiga triliun rupiah) , bulan Februari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) serta bulan Maret Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana: 0 ,:0 .00:::0:=.0 0-:'0, 0 O::::T'-, =-' 0O:.._+ ' :,:: -: :- R p:.,-6_:,()�·00:- 0�. 00::0-':0C:: .0:-0=:: .: Rp::-::,.::.: 7,:,0::;:.0..:,0 -'::R . ::-p6--:0 -::.0070.::- 00::-:0:-:, 00-:'0, 00· :-::::: X 100% :--:: :-:= 7:::: ::Rp•3.000.000,000.000,00 + Rp2.500.000. 000.000,00 + Rp4.000.000.000 ,000,00

.

.

-::-

=

2,00<;!.�) .

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana paling kurang sama dengan 2,00% maka Dealer Utania "A" telah

MENTER! KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA

-2memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 2,00% maka tidak memenuhi kewajiban. 2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama pada saat Lelang SUN, target indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp60 . 000.000 .000,00 (enam puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) serta bulan Maret Rp60 .000.000 . 000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Januari dan Februari sesuai atau lebih besar dari target . indikatif, bulan Januari target indikatif Rp3 .000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan bulan Februari target indikatif Rp2. 500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp4.000.000.000. 000,00 (empat triliun rupiah) tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp3 . 500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) . Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana: Rp60 .ooo.ooa,ooo,oo + Rp7o.ooo.ooo.ooo,o·!l t :Rp6o.ooo.ooo.ooo,oo• x100% . Rp3.. ooa.ooo.ooo.ooo,oo + Rp2. 50G;OO(). ooG.ooo,oG + Rp3 .5oo.oo·o.ooo.ooo,oo

=

2,11%

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 2,00% yaitu 2, 1 1% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 2,00% maka tidak memenuhi kewajiban. II. Kewajiban melaksanakan perdagangah jual atau beli SUN dalam mata uang

rupiah paling kurang 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN Seri Benchmark dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan. Contoh perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

Dealer· Utama "A" (DU A) melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2 0 1 3 sebesar Rpl .OOO.OOO. OOO.OOO,OO (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Februari 2 0 1 3 DU A melakukan perdagangari jual atau beliSUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rpl .OOO.OOO.OOO. OOO,OO (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesarRp6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 00 0 . 000,00 (enam puluh lima triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2 0 1 3 DU A melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rpl .600.000.000.000, ' 0 0 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00(lima puluh lima triliun rupiah) .

·

Pada contoh tersebut, pada bulan April 2 0 1 3 kewajiban DU A dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2 0 1 3 , dimana DU A melakukan total perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp3. 600.000.000. 000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata .uang rupiah sebes· ar Rp 180.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun rupiah) , atau 2,00%, sehingga DU A telah memenuhi kewajiban perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah paling kurang 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN ser'i benchmark dalam mata uang rupiah. Apabila DU "A" melakukan ·perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah kurang dari 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uangrupiah, maka DU "A" tidak memenuhi kewajiban perdagangan di pasar sekunder.

: MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA':i3AGIAN T.U. KEMENTERIAN

'l'fvl

GIARITO NIP 195

';)'KU

-

-

___j . ;

li M U

/

I

042Pl'9���-�)901 ��;/

I I

I I

I I

I I

I I

I I

LAMPIRAN IV MENTER! PERATURAN KEUANGAN NOMOR 134 /PMK.OS/2013 TENTANG DEALER UTAMA

MENTER! KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA

TATA CARA PERHITUNGAN EVALUASI KINERJA TAHUNAN DEALER UTAMA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Dealer Utama (DU) . Evaluasi kinerj a tahunan DU dilakukan dengan cara mengukur efektifitas partisipasi DU di Pasar Perdana, keaktifan perdagangan OU di Pasar Sekunder dan kualitas kuotasi harian DU. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja DU adalah sebagai berikut: 1 . Efektivitas Partisipasi DU di Pasar Perdana Penilaian .dilaksanakan berdasarkan jumlah bid awarded yang diperoleh DU pada setiap lelang penerbitan SUN. Semakin besar jumlah bid awarded, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. 2. Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder Penilaian atas keaktifan perdagangan DU di Pasar Sekunder ditentukan dengan menghitung volume, frekuensi dan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU selama periode penilaian. a. Volume Penilaian dilaksanakan berdasarkan volume transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin besar volume transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. b. Frekuensi Penilaian dilaksanakan berdasarkan frekuensi transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin tinggi frekuensi transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. c. Hari Perdagangan Penilaian dilaksanakan berdasarkan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin besar jumlah hari perdagangan yang dilakukan, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. 3. Kualitas Kuotasi Harian SUN Seri Benchmark Penilaian atas kualitas kuotasi harian ditentukan dengan menggunakan teknik distance toward average, yaitu pengukuran tingkat kecenderungan mid price dan spread kuotasi harian seri benchmark terhadap rata-rata keseluruhan varial;>el yang bersesuaian. a. Mid price Mid price adalah nilai rata-rata dari bid price dan ask price dari kuotasi SUN seri benchmark yang disampaikan DU setiap harinya. Semakin jauh mid price tersebut dari rata-rata keseluruhan DU, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya. b. Spread Spread adalah selisih antara bid price dan ask price dari kuotasi SUN seri benchmark yang disampaikan DU setiap harinya. Semakin besar spread, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya. ·

·

MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA

-2Masirig-masing kriteria tersebut diatas mempunyai nilai dengan skala 1 - 1 00 dan mempunyai bobot dalam bentuk prosentase. Total bobo tdari keseluruhan kriteria dan sub kriteria adalah 1 00%. Hasil penilaia,H dari masing-masing kriteria tersebut dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan untuk keseluruhan kriteria didapatkan Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU sebesar paling tinggi 1 0 0 . NAEK;, n 1xk1 + n2xk2 + n3xk3 + n4xk4 + n5xk5

+

n6xk6

Keterangan: NAEK= Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU. nl = nilai DU untuk kriteria efektifitas partisipasi di Pasar Perdana. n2 = nilai. DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria volume transaksi. n3 nilai DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Frekuensi transaksi. n4 = nilai DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan. DU di Pasar Sekunder subkriteria Jumlah hari perdagangan. nilai DU untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria mid price. n5 n6 = nilai D U untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria spread kuotasi. kl bobot untuk kriteria efektifitas partisipasi di Pasar Perdana. k2 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria volume transaksi. k3 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Frekuensi transaksi. k4 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU eli Pasar Sekuncler subkriteria Jumlah hari perdagangan . k5 bobot untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria mid price. bobot untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria spread kuotasi. k6 ntena adalah sebaga1 Be saran b0 bot untuk mas1ng-mas1ng k' .

Kriteria

No

Sub Kriteria

1 2

Efektifitas partisipasi di Pasar Perdana Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder

3

Kualitas Kuotasi Harian

bid awarded

volume transaksi frekuensi ti-ansaksi jumlah hari perdagangan mid price spread kuotasi

Total

en ut:

Bobot · Sub Kriteria Kriteria 35% 35% 15% 35% 10% 10% 15% 30% 15% 100% 100%

.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UM1JM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

� GIARTO

·

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

I

NIP 19 5904201984021001

L-,

LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 134 /PMK.OS/2013 TENTANG DEALER UTAMA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDDNE . � IA

(KOP SURAT) (SURAT PERMOHONAN FASILITAS PEMINJAMAN SUN) Jakarta, [tanggai, bulan, tahun] Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderai Pengelolaan Utang di Jakarta

Hal: Permohonan Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara

Bersama surat ini, kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara (SUN) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang daiam rangka memenuhi kewajiban kami menyerahkan SUN dengan jumlah dan seri tertentu kepada mitra bisnis kami. Sebagai jaminan atas SUN yang kami pinjam tersebut, kami akan menyerahkan SUN milik kami pada tanggai setelmen dengan telah memperhitungkan rasio jumlah yang telah ditetapkim. Kaini berjanji akan mengembaiikan SUN yang kami pinjam pada tanggai jatuh tempo peminjaman dan akan mematuhi ketentuan peminjaman SUN yang berlaku. Adapun rincian permohonan kami adalah sebagai berikut: ' . . l. SuN yang dlPinJam dan Pemennt ah Tanggai Tanggal Jatuh Tempo Harga Pasar Seri Jatuh Jumlah Unit Kupon Per Unit 11 Tempo berikutnya 'J

Accrued Interest Per Unit

Harga Pasar SUN sen benchmark yang dlpmJam mengacu pada harga SUN penutupan tengah han Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

(m1d day)

dan

.

l]am1n ' kan pada pemenntah 2 SUN yang d" Seri

21

Tanggai Jatuh Tempo

Tanggai Jatuh Tempo Kupon berikutnya

Jumlah Unit

Harga Pasar Per Unit 21

Harga Pasar SUN yang dijaminkan mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari

Harga Efek Untuk seri yang bersesuaian pad a tanggal permohonan.

{mid day)

Accrued Interest Per Unit

dari Lembaga Penilaian

3. Tanggal setelmen peminjaman: ddmmyyyy

4 . Tanggal pengembalian

: ddmmyyyy

Dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak kami, yaitu pada saat tanggai jatuh tempo pengembalian SUN ternyata kami gaga! mengembalikan SUN yang kami pinjam, maka kami memberikan hak tanpa syarat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk menyatakan lunas seluruh atau sebagian SUN yang dijaminkan. Daiam hal Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas lebih kecil 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN seri benchmark yang dipinjamkan, maka kami akan menyerahkan tambahan secara tunai sebesar se!isih kurang Nilai Pasar SUN tersebut untuk memenuhijmencukupi kekurangan yang seharusnya kami kembaiikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara peminjaman SUN. •

MENTE�ll I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA-

. - 2Untuk keperluan administrasi kami sampaikan pula: a. rekening surat berharga:. •

Nomor

•

Atas nama

: xxx

•

Sub-registry

: xxx

: xx-xx-xxxx

.

b. Rekening dana· tunai (di Bank Indonesia atau bank pembayar): •

Nomor

•

Atas nama

: xx-xx-xxxx

:

xxx

Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

Surat

pernyataan

ini

Nama Perusahaan

ditandatangani di atas materai cukup oleh Pejabat

yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD

ttd .

perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

Pejabat yang berwenang

:MENT ER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.V. KEMENTERIAN

� GIARTC /

B!RO l_lf.�ll ,\

I.

NIP 195904 201 98402 1001 .·

'

� �/ 'l

-,

\•'

M.UHAMAD CHATIB BASRI

'

LAMPIRANVI PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 134 /PMK.OS/2013 TENTANG 0EALER UTAMA

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS P EMINJAMAN SUN 1 . Dealer Utama menyampaikan surat permohonan fasilitas pemmJaman SUN, Surat Penyerahan Jaminan dan surat keterangan mengenai adanya transaksi penjualan atas SUN yang dipinjam, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setiap Hari Kerja, mulai pukul 1 6 . 0 0 WIB sampai dengan pukul 1 7 . 0 0 WIB. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan pemberian fasilitas peminjaman SUN kepada Dealer Utama paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah pengajuan permohoilan Dealer Utama untuk melakukan peminjaman Surat Utang Negara.

2.

3 . Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk pelaksanaan Setelmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Indonesia. ·

4 . Peminjaman SUN oleh Dealer Utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dealer Utama wajib menyerahkan SUN yang dijaminkan kepada Pemerintah dengan jumlah sebesar 1 ,2 (satu kama dua) kali Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan pada saat setelmen peminjaman; b. Dealer Utama wajib membayar biaya peminjaman SUN per-hari (dengan basis actual/ actuan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia pada saat setelmen peminjaman; c. Dealer Utama membayar bunga berjalan (accrued interest) atas SUN yang dipinjam dan Pemerintah membayar bunga berjalan atas SUN yang dijaminkan pada saat setelmen peminjaman secara neto; d. Dealer Utama wajib mengembalikan SUN yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman paling lai:nbat pukul 1 4 . 00 WIB pada tanggal setelmen pengembalian; e . Pada saat setelmen pengembalian, Dealer Utama membayar bunga berja18.n atas SUN yang dijaminkan dan Pemerintah membayar bunga berjalan atas SUN yang dipinjamkan dengan memperhitungkan akumulasi selisih neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); f.

Dalam hal Pemerintah membayar neto bunga berjalan (net accrued interest), Dealer Utama membayar biaya bunga atas neto bunga berjalan pada saat setelmen peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); g. Beriode peminjaman SUN berakhir pada Hari Kerj a dan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo kupon dan/ atau pokok SUN yang dipinjamkan maupun SUN yang dijaminkan; dan h. Batas waktu peminjaman (setelmen pengembalian) tidak melebihi tanggal 1 5 Desember. Dalam hal tanggal 1 5 Desember adalah hari libur maka batas waktu peminjaman adalah pada Hari Kerja berikutnya.

MENTEill I<EUANGAN REPUBUIC INDONESIA-

-23.

Dealer Utama dapat memperpanjang peminjaman SUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir dengan tetap mengikuti ketentuan angka 2 huruf b, huruf f danhuruf g.

4. Dalam hal Deale� Utama memperpanjang peminjaman SUN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang �enyampaikan surat kepada Bank Indonesia mengenai perpanjangan peminjaman SUN dimaksud, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

:MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b� KEPALA BAGIAN T.V. KEMENTERIAN

/h.,. GIARTOf�

S R 1 IJ',lLJI\1 __

NIP 1 9 590420198402 1001

\

r •

/ , �#

-�/

LAMPIRANVII PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 34 /PMK.OS/2013 TENTANG DEALER UTAMA

MENTERIKEUANGAN REPUBL IK INDONES IA

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH BIAYA PEMINJAMAN SUN, PERHITUNGAN SUN YANG DINYATAKAN LUNAS DAN PERHITUNGAN AKUMULASI SELISIH NETO BUNGA BERJALAN (ACCRUED INTEREST) Cara perhitungan jumlah biaya peminjaman SUN oleh Dealer Utama adalah sebagai berikut: Jumlah Biaya Keterangan :

Pc SUN =

GQI x V SUN GOI x (LFB!-DFB! + 1 %) T

.

xt

.

Pc SUN GO!= Harga SUN seri benchmark yang dipinjam (dalam persen) . V SUN GO! = Jumlah volume SUN yang dipinjamkam. LFBI

Suku bunga Lending Facility Bank Indonesia.

DFBI

Suku bunga Deposit Facility Bank Indonesia.

T

Jumlah hari dalam setahun.

t

Jangka waktu peminjaman (dalam hari) .

Jumlah hari dalam setahun berbasis hari aktual. Jumlah biaya dan bunga berj alan (accrued interest) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 5 0 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rpl,OO (satu rupiah) . ·

Contoh: Pada tanggal 1 0 Juni 20 1 3 , Dealer Utama "A" mengajukan peminjaman SUN seri FR0063 (seri benchmark) sebesar 1 00 .000 unit atau Rp 1 00 . 000.000.000,00 (seratus milia'r rupiah) . Tingkat kupon seri FR0063 adalah sebesar 5,625%, jatuh tempo tanggal 1 5 Mei 2023 dan Harga SUN seri FR0063 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 1 0 0 , 00%. Tingkat suku bunga lending facility Bank Indonesia · adalah sebesar 6,25% dan tingkat suku bunga deposit facility Bank Indonesia adalah sebesar 4,25%. Dealer Utama "A" melakukan peminjaman selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Setelmen peminjaman yaitu tanggJ;l-1 1 2 Juni 20 1 3 sampai dengan tanggal Setelmen pengembalian yaitu tanggal 1 9 Juni 2013. Dealer Utama memberikan jaminan SUN seri FR0047 jatuh tempo tanggal 1 5 Febrvari 2028 sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan harga pasarsebesar 1 36,00% dan tingkat kupon sebesar 1 0,000% dan seri FR0048 jatuh tempo 1 5 S eptember 20 18 sejumlah Rp50.000.000. 000,00 (lima puluh miliar rupiah) derigan harga pasar sebesar 1 1 8,00% dan tingkat kupon sebesar 9,000%.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2Sehingga biaya peminjaman SUN seri FR0063 oleh Dealer Utama "A" yang dibayar : a. Pada tanggal Setelmen peminjaman tanggal 12 Juni 2 0 1 3 , : .

.

.

B1aya PemmJaman = ·

(1.00,00% x Rpl.OO.OOO.OOO.OOO,OO X (6,00% - 4,00% + 1.,00%)

365

X

7

= Rp57.534.246,58 dibulatkan menjadi Rp57.534.247,00

Aip1=Rp428.000.000,00 Aij l = Aij l (seri FR0047) + Aij l (seri FR0048) ·

= Rp l . 454.400.000,00 + Rp l .088.300.000,00 = Rp2 . 542.700. 000,00

Keterangan: Aip l = Bunga Berjalan SUN yang dipinjamkan pada saat setelmen peminjaman Aij 1 = Bunga Berjalan SUN yang dijaminkan pada saat setelmen peminjaman Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama sebesar : = Biaya peminjaman + neto Bunga Berjalan = Biaya peminjaman + Aipl -Aij l =Rp57.534.247,00 +Rp428.000.000,00 -Rp2. 542.700. 000,00 = Rp57.534.247,00 - Rp2 . 1 14 .700.000,00 = -Rp2 .057. 1 65 .753,00 Dalam hal neto Bunga Berjalan negatif, maka Dealer Utama membayar biaya bunga atas neto Bunga Berjalan sebesar 65% dari BI Rate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. BI Rate yang berlaku pada tanggal 1 0 Juni 2 0 1 3 sebesar 5,75%: Biaya Bunga atas neto Bunga berjalan sebesar: =

.

65% x 5,7:5% X Rp2.11.4 .700.000,00 3 65

X

7

=Rp l . 5 1 5 .776,40 dibulatkan menjadi Rp l . 5 1 5 . 776, 00 Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama pada setelmen peminjaman sebesar : = -Rp2.057. 165.753,00 + Rp l . 5 1 5 .776,00 = -Rp,2 .055.649.977,00 Dalam hal nilainya negatif, maka Pemerintah membayar nilai tersebut kepada Dealer Utama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3b. Pada tanggal 17 Juni 20 13, Dealer Utama mengajukan perpanjangan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) hari. BI Rate yang berlaku pada tanggal 1 7 Juni 20 1 3 sebesar 6,00%: Jumlah Biaya = { 1 0 0,00% / 365) X 2

x

Rp 1 00.000.000.000,00

x

(6,25% - 4,25%

+

1 ,00%)

= Rp 1 6.438.356, 16 dibulatkan menjadi Rp 16.438.356,00 Biaya Bunga atas neto Bunga berjalan sebesar: �

GS:% x 6.00% .

X

R;p2 .114.700.000,0 0 3 G S:

X

Z

=Rp4 5 1 .908,49 dibulatkan menjadi Rp45 1 .908,00 Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama pada setelmen perpanjangan sebesar: =

=

Rp 16.438.356,00

+

Rp4 5 1 .908,00

Rp 16.890.264,49 dibulatkan menjadi Rp 16.890.264,00

Pada tanggal 19 Juni 20 1 3 Dealer Utama membayar biaya pemmJaman (perpanjangan) sebesar Rp 16.890 .264,00 c.

Pada tanggal diperpanjahg) :

setelmen

pengembalian

tanggal

21

Juni

2013

(setelah

. Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama sebesar: = Alj 1 - Alp1 = Rp2 . 542.700.000,00 - Rp428.000.000,00 = Rp2. 1 14.700. 000,00 Keterangan: Alp 1 Alj 1

=

=

Bunga Berjalan SUN yang di pinjamkan saat setelmen peminjaman Bunga Berjalan SUN yang di jaminkan saat setelmen peminjaman

Dalam · hal nilainya negatif karena selisih Bunga Berjalan, maka Pemerintah membayar nilai tersebut akibat dari selisih bunga berjalan kepada Dealer Utama. d. Cara perhitungan SUN yang dinyatakan lunas dalam hal Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN tidak mengembalikan seluruh atau sebagian SUN yang dipinjamkan setelah jatuh tempo peminjaman. 1 . Dalam hal SUN yang dijaminkan hanya 1 (satu) seri yaitu seri FR0047 sebanyak 100. 000 ·unit dan pada saat dinyatakan lunas harga SUN seri FR0047 adalah 138,00% dan harga SUN yang dipinjamkan seri FR0063 adalah 1 0 1 ,00% maka, SUN yang dijaminkan akan dinyatakan lunas sebesar: r

MENTERI KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA

-4V SUN DU

=

1;2 x P·oSUN COl xV SUN GOI (yeng t[dek dt!te.,he!lkon) Pc SUN D lJ

(1,2 N Pi: SUN GO! (FR0063) N RplOO!,OGO,OOO.OOO,OCl)

V SUN DU

Pc SUN DU

= ( 1 ,2

x

(FR0 047}

1 0 1 ,00% x Rp 100.000.000.000,00) 1 1 38,00%

= Rp87.826.086.956,52 dibulatkan menjadi Rp87.827.000.000,00 atau 87.827 unit (V SUN DU dibulatkan ke atas sampai unit terdekat) . 2. SUN yang dijaminkan lebih dari satu seri yaitu seri FR0047 sebanyak 45.000 unit dan seri FR0048 sebanyak 50.000 unit pada saat dinyatakan lunas harga SUN seri FR0047 adalah 138,00%, harga SUN seri FR0048 adalah 120,00% serta harga SUN yang dipinjamkan seri FR0063 adalah 1 0 1 ,00% maka, SUN yang dijaminkan akan dinyatakan lunas sebesar : 11

I

Pc SUN D Un x V SUN D Un = l,2 x Pc SUN GOi x V SUN GOJ

1

Keterangan: V SUN DU = Jumlah SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama. V SUN GO! = Jumlah SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Pc SUN DU = Harga SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama. Pc SUN Go! = H arga SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

(Pc SUN DU 1

V SUN DU1) + (Pc SUN DU2 GO! X Rp 100.000. 000.000,00) x

(Pc FR0048 x V SUN DU1)+(Pc FR0047 Rp 100.000.000.000,00

x

( 120,00% X v SUN D U 1) + ( 1 38,00% Rp 100.000.000.000,00

x

V SUN DU2) = ( 1 ,2

V. SUN DU 2) = 1 ,2 X

v

x

Menteri

x

Pc SUN

Pc FR0063

SUN DU2)= 1,2

SUN yang dijaminkan akan dinyatakan lunas sebesar: V SUN DU 1 (FR0048)= 49.687 unit atau Rp49.687.000.000,00 V SUN DU 2 (FR0047)= 44.620 unit atau Rp44.620.000.000,00

X

x

1 0 1,00%

X

MENTEnl I<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA-

-5Pemerintah berwenang menetapkan kombinasi jumlah SUN yang akan dinyatakan lunas sedemikian rupa sehingga Nilai Pasar SUN yang dinyatakan lunas sebesar 1 ,2· (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

Sisa SUN yang dijaminkan dikembalikan kepada Dealer Utama sebesar: SUN DU 1 (FR0048)

50.000 - 49.687.

=

=

SUN DU 2 (FR0047)

3 1 3 unit 45.000 - 44.620

=

=

380 unit

Dalam hal nilai SUN yang dijaminkan lebih kecil dari 1 ,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan, maka Pemerintah menyatakan lunas seluruh SUN yang dijaminkan dan Dealer Utama membayar secara tunai kekurangan jaminan sampai dengan nilai jaminan sebesar 1 ,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

: MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b.

KEPALA ,BAGIAN T.U. f<EMENTERIAN

� GIARTof

uM B s;o •J·t.

' "' I 'S

NIP 195904 20 198402 1 0 0 1

I

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

LAMPIRAN VIII KEUANGAN MENTER! PERATURAN NOMOR 134 /PMK.OB/2013 TENTANG DEALER UTAMA

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH NOMINAL SUN YANG DIJAMINKAN UNTUK SETIAP PEMINJAMAN Cara perhitungan jumlah SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut: V SUN DU* =.

1,2 x'V SUN Go-i X PC!SUN Gol Pc SUN DU

* V SUN DU dibulatkan ke atas sampai dengan jutaan terdekat (unit SUN terdekat).

Keterangan: SUN DU - Jumlah nominal SUN yang dijaminkan oleh D ealer Utama. V SUN GO T Jumlah nominal SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. l Pc SUN Go = Harga SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (mid day) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. Pc SUN DU = Harga SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. ·

·v

Contoh: Pada tanggal 1 0 Juni 20 13, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0063 (seri benchmark) sebesar 100.000 unit atau Rp 1 00 . 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) . Dealer "A" bermaksud menjadikan SUN seri FR0062 sebagai jaminan. Harga SUN mid day seri FR0063 dan seri FR0062 yang tertera pada website Lembaga Penilaian H arga Efek masing-mas ing adalah 95,3 1 % dan 92,50%. V SUN GO! = Rp 1 0 0 .000 . 000 .000,00 Pc SUN Goi = 95 , 3 1 % Pc SUN DU = 92,50% Dengan demikian, juml ah nominal SUN yang· dijarriinkan Dealer "A" adalah: =

.

:1. 2:XRpl.OO.OOCI.OOO .OO.Cl,OOX95, 3,1%

92,s:o-%

= Rp 123.645.405.405, 4 1 = Rp 123.646:0 0 0 . 000,00 (dibulatkan ke atas sampai dengan jutaan terdekat) .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIA N

l?v GlARTo i

NIP 195 904 201 984 02 100 1

: MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI