PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT)
Oleh: Direktorat Hukum PPATK Disampaikan Pada Acara “DISEMINASI PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT)” Jakarta, 22 April 2014
SISTEMATIKA PEMBAHASAN Latar Belakang Tujuan Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK Landasan Hukum Pokok-Pokok Pengaturan PERKA SIPESAT
SIPESAT …
Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) merupakan pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK
Tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.
LATAR BELAKANG (1) Atensi masyarakat terhadap penerapan UU TPPU semakin meningkat.
Penerapan “pasal-pasal pencucian uang” oleh penegak hukum
Pemanfaatan pendekatan follow the money
Penguatan rezim APU/PPT melalui sistem informasi pengguna jasa yang terpadu atau terintegrasi. penelusuran aliran dana para pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara lebih ”targated”, waktu yang relatif lebih singkat, dan cenderung low cost.
LATAR BELAKANG (2) Sulit dan lamanya melakukan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana di perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Tidak diketahuinya berada di bank mana rekening seseorang yang diduga menyimpan dana yang didapatkan dari hasil tindak pidana.
PPATK untuk mendapatkan informasi mengenai rekening seorang tersangka harus mengirimkan surat yang bersifat rahasia ke banyak lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (sistem tebar jala).
Mekanisme perolehan informasi melalui jalur ini, membuka peluang terjadinya kebocoran informasi.
TUJUAN Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK, khususnya dalam pelaksanan analisis, pemeriksaan, pengawasan kepatuhan, dan kegiatan administratif lain sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan peraturan pelaksananya.
PPATK dapat mengkonfirmasi keikutsertaan nasabah/pengguna jasa dari PJK yang bersangkutan dalam layanan jasa keuangan lainnya.
memperkuat penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.
Membantu PJK memproteksi diri sendiri dari berbagai risiko akibat digunakannya layanan jasa keuangan yang diberikan oleh PJK untuk sarana dan sasaran pencucian uang hasil tindak pidana.
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
TUGAS (Pasal 39) Mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang
FUNGSI (Pasal 40) a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
b.Pengelolaan data dan informasi; c. Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor d. Analisis/pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan TP lain.
Landasan Hukum SIPESAT Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi (PPK) Tahun 2014 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258) Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian nformasi Pengguna Jasa Terpadu
LANDASAN HUKUM
Peraturan Kepala PPATK merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui berdasarkan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU tersebut, Peraturan Kepala PPATK diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.
LANDASAN HUKUM Pasal 42 UU TPPU Juncto Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, telah memberikan kewenangan kepada
PPATK untuk menyelenggarakan suatu sistem informasi dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala PPATK.
INPRES No. 2 Tahun 2014 1. SIPESAT yang dikelola oleh PPATK mendapat dukungan pemerintah cq Presiden RI, dengan dikeluarkannnya INPRES Nomor 2 Tahun 2014 tentang PPK Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2014. 2. Salah satu program aksi PPK 2014 adalah penyelenggaraan SIPESAT yang menjadi bagian dari aksi terkait strategi penegakan hukum. 3. PPATK ditetapkan sebagai penanggung jawab aksi ini, dan dalam pelaksanaannya melibatkan PJK sebagai sumber informasi untuk mewujudkan SIPESAT.
PASAL 45 UU TPPU Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.
POKOK-POKOK PENGATURAN PPATK telah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala PPATK dan Surat Edaran yang akan menjadi dasar penyelenggaraan SIPESAT: • Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258); dan • Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian nformasi Pengguna Jasa Terpadu.
POKOK-POKOK PENGATURAN Beberapa hal yang menjadi substansi dan fokus pengaturan PERKA antara lain sebagai berikut:
Ruang lingkup SIPESAT.
Pengecualian bagi PPATK terhadap peraturan perundangundangan dan kode etik yang mengatur kerahasian.
Informasi spesifik yang disampaikan kepada PPATK untuk PJK bank dan PJK non bank.
Mekanisme penyampaian informasi pengguna jasa.
POKOK-POKOK PENGATURAN Ruang lingkup sistem informasi Pengguna Jasa terpadu meliputi informasi Pengguna Jasa pada PJK Bank dan Non Bank. Dalam meminta informasi Pengguna Jasa, sesuai UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, terhadap PPATK tidak berlaku peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasian. Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan dan perlindungan terhadap PJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan penyampaian informasi menurut Peraturan ini.
INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PJK NON BANK (Perseorangan)
nama
Tempat lahir
tanggal lahir
alamat
nomor induk kependudukan/n omor dokumen identitas
Nomor rek/no polis/no lain kepemilikan atau keikutsertaan
INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PJK NON BANK (Korporasi)
Nama
Alamat
NPWP
Nomor rek/no polis/no lain kepemilikan atau keikutsertaan pengguna jasa
POKOK-POKOK PENGATURAN Penyampaian Informasi Pengguna Jasa dalam bentuk elektronis secara online atau offline
Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara online dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh PPATK. Penyediaan aplikasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan SIPESAT diundangkan.
POKOK-POKOK PENGATURAN Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara offline dilakukan dalam hal: aplikasi secara online belum tersedia dan juga keadaan lain termasuk force majeur (vide Pasal 10 Perka SIPESAT)
Format penyampaian informasi: XML, Plain Text dgn pemisah antar field menggunakan tanda pipe (I); atau Microsoft Excel. Penyampaian informasi menggunakan metode pengamanan/enkripsi yg disediakan PPATK--- download melalui web registrasi GRIPS Informasi dikirimkan dalam Compact Disk, flash disk, atau sarana penyimpanan lain. Pengiriman langsung ke PPATK Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan SIPESAT ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala PPATK
PENYAMPAIAN INFORMASI… 1. Data pertama kali (Initial data), meliputi seluruh informasi Pengguna Jasa yang telah ada (existing) termasuk yang telah ditutup; a. informasi Pengguna Jasa yang telah ada (existing) pada posisi 31 Januari 2014; dan b. informasi Pengguna Jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014. Initial data disampaikan paling lambat 10 Maret 2014
2. Penambahan Pengguna Jasa Baru setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, Desember. penyampaian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. *cat: penyampaian penambahan informasi pengguna jasa baru melalui Secure Email Communication (SEC) atau offline dalam hal SEC tidak memungkinkan (selama masa transisi online)–Lihat Surat Edaran mengenai hal ini
POKOK-POKOK PENGATURAN Pimpinan PJK bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian informasi. Pimpinan PJK dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk melaksanaan pemenuhan penyampaian informasi. Pejabat yang ditunjuk turut bertanggungjawab atas pemenuhan penyampaian informasi. Penunjukan petugas dapat dirangkap oleh petugas yang berkaitan dengan pelaporan ke PPATK, dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK
Sanksi Administratif
Pelanggaran kewajiban penyampaian informasi dikenakan sanksi berupa: a. Teguran tertulis b. Pengumuman kepada publik mengenai sanksi
Pengumuman kepada publik dilakukan melalui website PPATK atau media lain
LAIN-LAIN Dalam hal PJK belum memiliki fasilitas SEC, dapat mengajukan permohonan registrasi SEC kepada Kepala PPATK dengan mengacu kepada Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per09/1.02/PPATK/06/2013 tentang Pedoman Penggunaan Secured Email Communication.
INFORMASI IMPLEMENTASI… Pengumpulan data SIPESAT sudah berjalan sejak bulan Maret 2014. Sistem aplikasi untuk penyelenggaraan SIPESAT sudah berjalan sejak bulan April 2014.
Hingga Akhir Maret 2014, jumlah PJK bank khususnya bank umum yang telah melapor sejumlah 95%
Sebagai informasi awal, data yang berhasil diupload dari 5 bank besar sejumlah lebih dari 102 juta informasi pengguna jasa (102.242.264 informasi)
Terkait implementasi INPRES No. 2 Tahun 2014, PPATK wajib melaporkan kepada Kepala Bappenas dan UKP4 setiap triwulanan mengenai perkembangan atau progres penyelenggaraan SIPESAT.
