PERATURAN KEPALA KEPOLISlAN DAERAH METRO JAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA

DAERAH METRO JAYA

PERATURAN KEPALA KEPOLISlAN DAERAH METRO JAYA NOMOR

1 TAHUN 2011 TENTANG

POKOK- POKOK HUBUNGAN TATACARA KERJA 01 LINGKUNGAN POLOA METROJAYA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPAlA KEPOLISlAN OAERAH METRO JAYA, Menimbang

a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Po/da Metro Jaya; b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran Kepo/isian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Gara Kerja di Iingkungan Polda Metro Jaya;

c. bahwa hubungan tata cara kerja di Iingkungan Polda Metro Jaya diharapkan dapat tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi tersenggaranya tugas-tugas di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja yang te1ah ditetapkan; d. bahwa berdasart
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, tentang Susunan (xgallisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah; 4. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Resort dan Kepcjsian Sektor; 5. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2011 tanggal27 Juni 2011 tentang Pokok - Pokok Hubungan Tata Gara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN ••••••

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TENTANG HUBUNGAN TATACARA KERJA 01 L1NGKUNGAN POLOA METRO JAYA BABI

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Oalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukurn, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2.

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wi/ayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.

3.

Kepolisian Resort yang selaniufnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas di wi/ayah Kotamadya dan Kabupaten yang berada di bawah Kapolda.

4.

Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adaJah mekanisme hubungan ke~a antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polli, atau Polri dengan instansi di Juar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan Iintas sektoral.

5.

Satuan fungsi adalah bagian dal; suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.

Hubungan Verikal adalah keterkaitan antar komponen/tungsi dalam rangka pelaporan dan pengendalian yang bersitat berjenjang dari atas ke bawah dan sebaliknya.

7.

Hubungan Horisontal adalah keterkaitan antar komponenlfungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat sejajar, mendatar atau setingkat dan dapat meliputi antar fungsi.

8.

HUbungan Diagonal adalah keterkaitan antar komponenlfungsi secara fungsional sifatnya tidak vertikal dan dapat menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar instansilfungsi diIingkllngan Polda Metro Jaya.

9.

Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan ketja sarna dengan instansi/lembaga di luar Polda Metro Jays dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsi teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 2 Tujuan Peraturan ini : a.

sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabaUpersonel di Iingkungan Polda Metro Jaya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Ke~a (OTK) yang telah ditetapkan;

b.

terselenggaranya kelancaran hUbungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guns menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal3

.

3

Pasal 3 Prinsip-prinsip Peraturan ini : a.

profesional, yaitu dalarn rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kernarnpuan dan kornpetensi yang dirniliki;

b.

prosedural, yaitu hubungan keria dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan rnekanisrne, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalarn suatu organisasi;

c.

akuntabel, yaitu dalarn pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;

d.

transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan rnernperhatikan etika yang berlaku pada rnasing-rnasing organisasi; dan

e.

efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat mernberikan rnanfaat yang sebesar-besamya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pasal 4 Susunan organisasi Polda Metro Jaya terdiri dart : a.

b.

unsur pirnpinan : 1.

Kepala Kepolisian Oaerah Metro Jaya (Kapolda); dan

2.

Wakil kepala Kepolisian Oaerah Metro Jaya ( Wakapolda).

Unsur pengawas dan pernbantu pirnpinan/pelayanan; 1.

Inspektorat Pengawasan Urnurn Oaerah (Itwasda) Polda Metro Jaya

2.

Biro Operasi (Roops) Polda Metro Jaya

3.

Biro Perencanaan Urnurn dan Anggaran ( Rorena) Polda Metro Jaya;

4.

Biro Surnber Oaya Manusia (Ro SOM) Polda Metro Jaya;

5.

Biro Sarana dan Prasarana (Rosarpras) Polda Metro Jaya;

6.

Bidang Profesi dan Pengarnanan (Bidproparn) Polda Metro Jaya;

7.

Bidang Hukurn (Bidkurn) Polda Metro Jaya;

8.

Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhurnas) Polda Metro Jaya;

9.

Bidang Teknologi Informasi Polri (Bid TI) Polda Metro Jaya;

10.

Stat Pribadi Pirnpinan (Spripirn) Polda Metro Jaya;

11.

Sekretariat Urnurn (Seturn) Polda Metro Jaya; dan

12.

Pelayanan Markas (Yanrna) Polda Metro Jaya.

c. Unsur

.

4

c.

Unsur pelaksana tugas pokok;

d.

1.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya;

2.

Direktorat Intelijen Kearnanan (Ditintelkarn) Polda Metro Jaya;

3.

Direktorat Reserse Krirninal Urnurn (Ditreskrirnurn) Polda Metro Jaya;

4.

Direktorat Reserse Krirninal Khusus (Ditreskl;rnsus) Polda Metro Jaya;

5.

Direktorat Reserse Narkona (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya;

6.

Direktorat Pernbinaan Masyarakat (Ditbinrnas) Polda Metro Java;

7.

Direktorat Satuan Bhayangkara (Ditsabhara) Polda Metro Jaya;

8.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya;

9.

Direktorat Obyek Vital (Ditparnobvit) Polda Metro Jaya;

10.

Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Metro Jaya;

11.

Direktorat Tahanan dan Baranq Bukti (Dittahti) Polda Metro Jaya; dan

12.

Satuan Brigadir Mobil (Satbrirnob) Polda Metro Jaya.

Unsur pendukung;

e.

1.

Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya;

2.

Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Metro Jaya;

3.

Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

Unsur kewilayahan rneliputi PoIres-Polres.

BAS II

BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Vertikal

Pasal 5 (1)

HTCK Kapolda Metro Jaya dengan unsur - unsur yang berada dibawahnya sesuai struktur organisasi bersifat vertikal, meliputi : a.

Kapolda Metro Jaya menetapkan, menyelenggarakan mengendalikan kebjjakan strategi atau tehnis kepolisian bagi seluruh fungsi pengemban kepolisian yang berada dikewilayahan;

b.

Kapolda Metro Jaya meminpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur­ unsur yang berada di bawch1ya;

c.

Kapolda Metro Jaya memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur - unsur yang berada di bawahnya; d. Wakapolda

.

5

(2)

(3)

(4)

d.

Wakapolda membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya, sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-nari;

e.

Wakapolda memimpin organisasi sesuai dengan tugasnya dalam hal apabila Kapolda berhalangan;

f.

Wakapolda melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda sesuai dengan peraturan perundang­ undangan;dan

g.

Wakapolda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

HTCK Kapolda lWakapolda Metro Jaya dengan Kepala Satuan fungsi di Iingkungan Polda Metro Jaya bersifat vertical, meliputi: a.

KapoldalWakapolda Metro Jaya menerima laporan dal; setiap Kepala Satuan Fungsi di tingkat Polda Metro Jaya dan para Kapolres;

b.

KapoldalWakapolda Metro Jaya mernberikan arahan kebijakan strategis kepada Satuan Fungsi dl tingkat Polda Metro Jaya dan para Kapolres;

c.

KapoldaIWakapolda Metro Jaya memberikan petunjuk kepada Satuan Fungsi di tingkat Polda Metro Jaya dan para Kapolres sesuai dengan bidang tugasnya untuk ditindak lanjut.

HTCK antara para Kepala Satuan Fungsi tingkat Polda Metro Jaya yang bersifat vertikal, meliputi : a.

setiap Kepala Satuan fungsi melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada KapoldaIWakapolda;

b.

menerima arahan/petunjuk dari KapoldaIWakapolda.

HTCK antara para Kepala Kesatuan tingkat KewilayahanlKapolres jajaran Poida Metro Jaya yang bersifat vertikal, meliputi : a.

para Kapolres melaporkan setiap pelaksanaan tugas baik pembinaan maupun operasional kepada KapoldaIWakapolda;

b.

menerima arahan/petunjuk dari KapoldaIWakapolda.

Bagian Kedua

Hubungan Horisontal

Paragraf1

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 6

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan para Biro, para Bidang, Spripim, Setum dan Yanma, PoIda Metro Jaya diantaranya : a.

berkoordinasi melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik bersifat operasknal, pembinaan maupun khusus;

b.

memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang akan diambil oleh Kapolda dalam hal­ hal tugas wasrik yang telah dilaksanakan;

c.

berkoordinasi dengan fungsi Roops Polda Metro Jaya guna mengetahui kebijakan operasional Polda Metro Jaya; d. berkoordinasi .....

6

d.

berkoordinasi dengan fungsi Rorena Polda Metro Jaya dalam penyusunan Renstra t Renja dan LAKIP Polda Metro Jaya, serta mendapatkan OIPNRKA-KL Satker Polda Metro Jaya dan kewilayahan sebagai bahan Wasrik;

e.

berkoordinasi dengan fungsi Ro SOM Polda Metro Jaya dalam pembinaan dan perawatan personel dalam hal: 1.

pembinaan karier anggotaJPNS Pain meliputi mutasi jabatan dan UKP;

2.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Pain). pemisahan dan penyaluran personel, seleksi Oikbang dan Oikbangspes serta Kermadagri/Kermalugri;

3.

psikologi meliputl psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

4.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

f.

berkoordinasi dengan fungsi Rosarpras Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan dan pengadaan sarana dan prasarana serta sertifikasi;

g.

berkoordinasi dengan Bidpropam Polda Metro Jaya dalam menangani penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan personel Polda Metro Jaya;

h.

berkoordinasi dengan fungsi Bidkum Polda Metro Jaya dalam penyusunan dan pengujian piranti lunak serta peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok Polri;

i.

berkoordinasi dengan fungsi Bidhumas Polda Metro Jaya dalam rangka penyampaian informasi kepada personel Polri maupun publik;

j.

berkoordinasi dengan fungsi Bid TI POlri Polda Metro Jaya dalam rangka pengadaan dan penyiapan sarsna pengaduan masyarakat melalui sistem teknologi informasi;

k.

berkoordinasi dengan Bidkeu Polda Metro Jaya;

I.

berkoordinasi dengan fungsi Setum Polda Metro Jaya dalam meningkatkan kualitas personel Itwasda Polda Metro Jaya di bidang tata tulisan dinas;

m.

berkoordinasi dengan fungsi Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka penggunaan fasilitas dan pendistribusian Sarpras Polda Metro Jaya; dan

n.

melakukan verifikasi setiap penggantian Kasatker.

Pasal 7 HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan para Biro, para Bidang, Spripim, Seturn, dan Yanma, bersifat horizontal. meliputi: a.

berkoordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Satker;

b.

berkoordinasi terhadap temuan hasil wasrik yang masih perlu mendapat perhatian dan penyelesaian permasalahan-pennasalahan yang dihadapi oleh Satker tingkat Polda Metro Jaya maupun Satwil;

c.

berkoordinasi dalam rencana pelaksanaan Wasrik BPK-RI khususnya mengenai maten, tempat dan waktu;

d.

menyiapkan tenaga ahli dalam membentuk Tim Wasrik sesuai bidang fungsi yang diperlukan;

e.

menyiapkan bahan Wasnk intern maupun ekstem masing-masing Satker sebagai obyek Wasrik;

f. berkoordinasi. •••••

7

f.

berkoordinasi dalam pengkajian dan penyempumaan pedoman-pedoman yang akan ditandatangani Kapolda Metro Jaya maupun atas nama Kapolda Metro Jaya;

g.

melaksanakan atensi temuan Wasrik yang berkaitan dengan tugas yang masih perlu mendapat perhatian dan penyelesaian, serta memantau tindak lanjut temuan gl.lna pengujian/penilaian; dan

h.

menerima tim verifikasi setiap penggantian Kasatker.

Pasal 8 HTCK antara para Biro, para Bidang, Spripim, Setum, dan Yanma, Polda Metro Jaya bersifat horizontal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker;

b.

berkoordinasi dalam penyelesaian suatu permasalahan yang te~adj dalam suatuSatker;

c.

berkoordinasi da/am permintaan dan pernberian data yang dibutuhkan oleh masing-masing Satker sehingga dapat memperlancar pe/aksanaan tugas pokok pada Satker tersebut.

Paragraf2

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 9

HTCK antara para Direktorat, Satbrimob dan SPKT bersifat horizontal, meliputi : a.

berkoordinasi dan ke~a sama dalam rangka penyiapan program ke~a dibidang operasional;

b.

berkoordinasi dan ke~a sama, dalam penyampaian informasi masalah operasional;

c.

berkoordinasi dan ke~a samadalam penanggulangan kejahatan baik tingkat Polda maupun kewilayahan;

d.

berkoordinasi dan ke~a sama dalam memperkuat satuan kewilayahan;

e.

beke~a

f.

berkoordinasi dan kejahatan;

g.

k~a

h.

berkoordinasi dan keriasema dalam penanggulangan kejahatan terorisme.

sama dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Gabungan; ke~a

sama dalam hal tukar menukar informasi menyangkut penanganan tindakan

sama dalam rangka penanggulangan huru-hara dan bencana alam; dan

Paragraf 3 . . . . •

8

Paragraf3

Unsur Pendukung

Pasal 10

HTCK antara SPN, Bidkeu dan Biddokkes bersifat horizontal, meliputi : a.

berkoordinasi dan ke~a sarna dalam pelaksanaan tugas di Iingkungan unsur pendukung;

b.

berkoordinasi dalam menyiapkan instruktur/penceramah dalam rangka mengajar kepada siswa maupun kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum;

c.

berkoordinasi da/am penggunaan keuangan di Iingkungan Polda Metro Jaya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam memberikan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan Kepolisian;

e.

berkoordinasi dalarn rangka meningkatan pengendalian tugas-tugas di lingkungan Polda Metro Jaya. Paragraf4

Unsur Kewilayahan

Pasal 11

HTCK antara para Kapolres bersifat horizontal, rneliputi : a.

berkoordinasi dan bekeqa sarna dalam penanganan permasalahan yang melibatkan satu Polres dengan Polres lainnya;

b.

berkoordinasi dalam metaksanakan tugas operasi Kepolisian ;

c.

berkoordinasi dalam menjabarkan kebijakan Kapolda Metro Jaya. Bagian Ketiga

Hubungan Diagonal

Paragraf 1

Unsur Pelaksana

Pasal 12

HTCK dalam bentuk hubungan diagonal dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan struktur organisasi PoIda Metro Jaya, meliputi :

ke~a

sarna antara unsur dalam

a.

unsur pengawasal dan pembantlJ pimpinanlpelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok atau sebaliknya;

b.

unsur pengawasan dan pembantlJ pimpinanlpelayanan dengan unsur pendukung atau sebaliknya;

c.

unsur pelaksa tugas pokok dengan unsur pendukung atau sebaliknya;

d.

unsur pelaksana tugas pokok dengan kewilayahan atau sebaliknya;

e.

unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur kewilayahan atau sebaliknya; dan

f.

unsur pendukung dengan unsur kewilayahan atau sebaliknya. Paragraf 2 •••••

9

Paragraf 2 Itwasda dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 13

(1)

(2)

(3)

(4)

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Biroops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Biroops Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Binops, Binlatops dan Oalops;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK RI di lingkungan Roops Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Po/da Metro Jaya dengan Birorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Birorena Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Strajemen, Renprogar, Oalprogar dan RBP;

b.

bet1
c.

menginformasikan hasH temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK RI di lingkungan Birorena Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan karier anggotaJPNS PoIri meIiputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel rnelip!ti penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran personal, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

berkoordinasi dalam pemeriksaan psikologi meliputi psikoIogi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

berkoordinasi dalam perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan marlI dan materiil yang terdiri dan UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Rosarpras P<*ia Metro Jaya bersifat (flagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Rosarpras Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Infosarpras, Bekum, Pal dan Faskon; b. berkoordinasi

.

10

(5)

(6)

(7)

b.

berkoordnasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK RI di lingkungan Rosarpras Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Bidpropam Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Yanduan, Rehabpres, Paminal, Provos dan Wabprof;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK RI di Iingkungan Bidpropam Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan. Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Bidhumas Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Penmas, dan PID;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian a~ernatif solusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasnk intern Poln di Iingkungan Bidhumas Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pernbinaan dan operasional Bidkum Poida Metro Jaya meliputi : Renmin, Sunluhkum dan Bankum;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberlal atematif salusl pennasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri di Iingkungan Bidkum Polda Metro Jaya. (a) HTCK ......

11

(8)

(9)

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Bid TI Polri Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Tekkom dan Tekinfo;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubunqan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

c. d. e.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk cltlndeklanlutl; mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK RI di Iingkungan Bid TI Polri Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Spripim Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Spripim Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Prodok, Bungkol dan Pamwal;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubunqan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pllun-pllun yang valid macpun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK RI di Iingkllngan Spripim Polda Metro Jaya.

(10) HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Setum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Biro SOM Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Minu dan Siptaka;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya; .

c. d. e.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti; mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri diIingkungan satum Polda Metro Jaya.

(11) HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Yanma Polda Metro Jaya meliputi : Renmin,Yantor, Harbangling dan Pamsik;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solllsi permasalahannya;

c.

menginfurmasikan hasil temuan Wasrik'untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Poln dan BPK RI di Iingkungan Yanma Polda Metro Jaya.

Paragraf3 ....

II

12

Paragraf3 Itwasda dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok Pasal14 {1}

(2)

{3}

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan SPKT Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional SPKT Polda Metro Jaya meliputi: Renmin dan para Ka Siaga SPKT;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusi permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri di Iingkungan SPKT Polda Metro Jaya.

HTCK ltwasda Polda Metro Jaya dengan Ditintelkam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hUbungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional fungsi Ditintelkam Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Analisis, Yanmin, Inteltek, Sandi, Politik, Ekonomi, BUdaya, Sendak dan POA serta Kamneg;

b.

ber1
c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru;

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI; di Iingkungan Ditintelkam Polda Metro Jaya;dan

f.

ber1
HTCK Ilwasda PoIda Metro Jaya denqan Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hubungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Ditreskrimum PoIda Metro Jaya meliputi : Renrnin, Wassidik, Binopsnal, Ident, Kam neg, Harda, Tahbang, Umum, Renakta dan Ranmor;

b.

bet1«x>tdinasi dalarn hal diminta hadir pada aeara gelar perkara terhadap kasus-kasus yang rnenonjol yang menjadi atensi pimpinan untuk memberikan saran dan pendapat;

c.

sebagai tim dalam penanganan masalah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota dalam kaitannya dengan upaya paksa;

d.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan pennasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusi permasalahannya;

e.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran data (Khirta); f. sebagai .. , ..

13

(4)

(5)

f.

sebagai subyek wasrik yaitu memberikan petunjuk dalam kaitan yang bersifat represif sesuai dengan pilun-pilun yang masih valid; dan

g.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hubunqan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Wassidik, Binopsnal, Korwas PPNS, Indag, Fismondef, Sumdaling, Cybercrime dan Korupsi;

b.

berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menonjol yang menjadi atensi pimpinan untuk memberikan saran dan pendapat;

c.

sebagai tim dalam penanganan masalah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota dalam kaitannya dengan upaya paksa;

d.

berkoordinasi guna memperoleh rnasukan relerensl aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusi permasalahannya;

e.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran data (Khirta);

f.

sebagai subyek wasrik yaitu memberikan petunjuk dalam kaitan yang bersifat represif sesuai dengan pilun-pilun yang masih valid; dan

g.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI; dilingkungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hubungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Wassidik, Binopsnal, Narkotik, Psykotropika dan Baya;

b.

berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menonjol yang menjadi atensi pimpinan untuk memberikan saran dan pendapat;

c.

sebagai tim dalam penanganan masaIah penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota dalam kaitannya dengan upaya paksa;

d.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

e.

menginformasikan hasil temuan wasik untuk artindaklalljuti melalui kegiatan pemutakhiran data (Khirta);

f.

sebagai subyek wasnk yaitu rnemberikan petunjuk dalam kaitan yang bersifat represif sesuai dengan pilun-pilun yang masih valid; dan

g.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Poln dan BPK-RI; di Jingkungan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. (6) HTCK .....

14

(6)

(7)

(8)

(9)

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditbinmas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hubungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Ditbinmas Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Binopsnal, Bintibluh, Binsatpam/Polsus, Binpolmas dan Kenna;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan pennasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl pennasalahannya;

c.

menginfonnasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Poll; dan BPK-RI di lingkungan Ditbinmas Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditsabhara Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hubungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional fungsl Ditsabhara Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Binopsnal, Satwa, Gasum dan Dalmas;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan pennasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian altematif solusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan Ditsabhara Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditlantas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hubungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan, operasional dan pengawasan fungsi Ditlantas Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Binopsnal, Patwal, PJR, Galur, Dikyasa, Gakkum, Regident dan Kamsel;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian altematif soIusl permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun bau; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di ilYJkungan Ditlantas Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditpamobvit Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Ditpamobvit Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Binopsnal, Waster, Wisata, Lemneg dan KiJas;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pembrian alternatif solusl pennasalahannya; c. menginfonnasikan ... I

I

15

c.

menginforrnasikan hasil temuan Wasnk untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Poln dan BPK-RI di Iingkungan Ditpamobvit Polda Metro Jaya.

(10) HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Ditpolair Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Ditpolair PoJda Metro Jaya meliputi : Renmin, Binopsnal, Kapal, Gakkum, Rolda dan Fasharkan;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan perrnasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian altematif solusi perrnasalahannya;

c.

menginforrnasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru;

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan DitpoJair Polda Metro Jaya.

f.

Berkoordinasi dalam hal diminta hadir pada acara gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menonjol yang menjadi atensl pimpinan untuk rnemberiken saran dan pendapat; dan

g.

Sebagai team dalam penanganan penyimpangan dan penyelewengan yang .dilakukan olehanggota dalam kaitannya dengan upeya paksa.

(11) HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Oittahti Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordlnasl delam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Dittahti Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Pamtah, Harwattah dan Barbuk;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan perrnasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian altematif solusi permasalahannya;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan Dittahti Polda Meytro Jaya.

(12) HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan hUbungan dan koordinasi yang bernuounqan dengan pembinaan dan operasional Satbrimob Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Ops, Intel, Tekkom, Sarpras, Provos, Yanma, Kesjas. Den Pelopor dan Den Gegana;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian altematif solusl permasalahannya;

c.

menginforrnasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti; d. mendapatkan ....•

16

d.

mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru; dan

e.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan Satbrimob Polda Metro Jaya. Paragraf 4

Itwasda dengan Unsur Pendukung

Pasal 15

(1)

(2)

(3)

HTCK Itwasda Paida Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional SPN Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Provos, Yanma, Jarlat, Korsis dan Gadik;

b.

berkoordinasi dalam rangka Wasrik dibidang pendidikan dan latihan;

c.

menginfonllasikan hasil temuan Waslik untuk ditindaklanjuti; dan

d.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik Itwasum Polli dan BPK-RI di Iingkungan SPN Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi ; a.

melaksanakan hubungan dan koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Bidkeu Polda Metro Jaya meliputi : Renmin, Biadan APK serta Dalku;

b.

berkoordinasi dalam rangka pencairan dana setelah menerima P3 dan Mabes Pain;

c.

berkoordinasi dalam rangka pemantauan terhadap penyelesaian Tuntutan PerbendaharaanfTuntutan Ganti Rugi (TPfTGR) yang dilakukan anggota;

d.

rnenginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti;

e.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif solusl permasalahannya;

f.

ber1
g.

berkonaksi dalam penata usahaan pembayaran anggaran Remunerasi personel Itwasda Polda Metro Jaya.

HTCK Itwasda Palda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan operasional Biddokkes Polda Metro Jaya rneliputi : Renmin, Dokpol, Kespol dan Poliklinik;

b.

berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan Wasrik di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;

c.

menginformasikan hasil temuan Wasrik untuk ditindaklanjuti; dan

d.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik Itwasum Polri dan BPK-RI di Iingkungan Biddokkes Polds Metro Jaya.

Paragraf 5

.

17

Paragraf5

Roops dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 16

(1)

(2)

(3)

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal penyususunan anggaran DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam penyusunan produk Sisrenstra ( Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap dan Lakip);

c.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pelaporan RBP di Roops Polda Metro Jaya; dan

d.

berkoordinasi dalam penyaluran anggaran dan penyerapan anggaran baik yang bersumber dan APBN maupun non APBN.

Kine~a

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Polda Metro Jaya diantaranya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penenmaan/rekruitmen personel Poln), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagnlkermalugn;

c.

berkoordinasl dalam pemeriksaan psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

berkoordinasi dalam perawatan personel meliputi pernbinaan rohani dan jasmani serta pernbinaan morll dan matenil yang terdin dan UKG, Satya LencanaIPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan Sarpras Roops Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalarn penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam dalarn peroaikan-pengadaan matenillogistik. Paragraf6

Roops dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

PasaI 17

(1)

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan SPKT PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalcm memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat;

b.

memberi arahan dell petunjuk pelaksanaan tugas kepada SPKT Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalan pelaksanaan tugas sehari-hari.

(2) HTCK .....

18

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ditintelkam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi meminta data Kirka Intel, Renintel dan data lainnya dalam rangka penyiapan rencana operasi Kepolisian dan penyiapan personel yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan operasi serta pam giat masyarakat lainnya yang tingkat kerawanannya tinggi;

b.

kerjasama dalam penyiapan program keria di bidang operasional;

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional; dan

d.

Meminta Kirpat dalam pelaksanaan Opsus apabila diperlukan.

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ditreskrimum, Dltreskrirnsus dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi meminta data operasional bidang Reskrim dalam penyiapan rencana operasi Kepolisian dan penyiapan personel yang dlperiukan dalam mendukung pelaksanaan operasi;

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi Kepolisian;

c.

berkoordinasi dalam permintaan data kriminal yang te~adi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ditbinmas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi meminta data operasional bidang Binmas dalam rangka penyiapan rencana operasl Kepolisian dan penyiapan personel yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan operasi;

b.

ke~a

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional.

sarna dalam penyiapan program ke~a di bidang operasional;

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ditsabhara Polda Metro Jaya bersifat diagonal. meliputi : a.

berkoordinasi meminta data operasional bidang Harkam dalam rangka penyiapan rencana operas I Kepolisian dan penyiapan personel yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan operasi;

b.

ke~a

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional.

sarna dalam penyiapan program ke~a di bidang operasionaJ;

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ditlantas Polda Metro Jaya bersifat diagonal. rneliputi : a.

berkoordinasi meminta data operasional bidang lalu iotas dalam rangka penyiapan rencana operasl Kepolisian dan penyiapan personel yang diper1ukan dalam mendukung pelaksanaan operasi;

b.

keriasama dalam penyiapan program

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasionaI.

ke~a

di bidang ~asionaI;

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Ditpamobvit Polda Metro Jaya bersifat diagonal. meliputi : a.

berkoordinasi penyiapan personel yang diper1ukan pada operasi Kepolisian;

b.

ke~asama

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional.

dalam penyiapan program ke~a di bidang operasional;

(8) HTCK .....

19

(8)

(9)

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Oitpolair Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyiapan personel bila diperlukan pada operasi Kepolisian;

b.

kelja sarna dalam penyiapan program

c.

berkoordinasi da/am penyarnpaian informasi masalah operasional.

ke~a

di bidang operasional;

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Oit Tahti Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi penyiapan personel bila diperlukan pada operasi Kepolisian;

b.

keria sarna dalam penyiapan program ke~a di bidang operasional;

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional.

(10) HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyiapan personel yang diperlukan pada operasi Kepolisian;

b.

keria sarna dalam penyiapan program

c.

berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional.

ke~a

di bidang operasional;

Paragraf7

Roops dengan Unsur Pendukung

Pasal 18

(1)

(2)

(3)

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembekalan akhir pendidikan dan pengisian mata pelajaran yang berkaitan dengan fungsi teknis Kepolisian;

b.

berkoordinasi dan mernberikan masukan dalam pembuatan bahan pelajaran di bidang operasional.

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pencairan dana untuk kegiatan operasi Kepolisian;

b.

berkoordinasi dalam hal kegiatan yang terkait dengan teknis keuangan;

c.

berkoordinasi meminta tenaga yang ahli di bidang keuangan untuk ditempatkan pada bagian keuangan; dan

d.

berkoodinasi dalam penyaluran dana APBN dan Non APBN.

e.

berkonaksi dalam penata usahaan pembayaran anggaran Remunerasi personel Ro Cps Pokia Metro Jaya.

HTCK Roops Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepofisian untuk kepentingan pelaksanaan operasi kepolisian;

b.

berkoordinasi untuk dukungan tenaga kesehatan dan rencana kebutuhan materiil kesehatan pada pelaksanaan operasi kepolisian maupun tugas kepolisian. Paragraf 8 .

20

Paragraf8

Rorena dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 19

HTCK Rorena Polda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Ro SOM, Rosarpras Bidpropam, Bid TI Polri, Spripim, dan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka penyusunan produk Sisrenstra yang meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kinerja dan LAKIP;

b.

berkoordinasi dalam penyerapan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN;

c.

berkoordinasi dalam penerapan sistem dan manajemen Organisasi dan Tata Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi penyempurnaan pilun-pilun baik bidang perencanaan maupun bidang operasional Kepolisian dalam lingkungan Polda Metro Jaya sesuai lingkup kewenangannya;

e.

mernberikan bimbingan teknis dalam penyusunan OIPAI RKA-KL dan penyaluran anggaran; dan

f.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

Ke~a

serta HTCK di lingkungan

Paragraf9

Rorena dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 20

HTCK Rorena Polda Metro Jaya dengan SPKT, para Oirektorat dan Satbrimob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a.

berkoordinasi dalam rangka penyusunan produk Sisrenstra yang meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan LAKIP;

b.

berkoordinasi dalam penyerapan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN;

c.

berkoordinasi dalam penerapan sistem dan manajemen Organisasi dan Tata Kerja serta HTCK di Iingkungan Poida Metro Jaya;

d.

berkoordinasi penyempumaan pilun-pilun baik bidang perencanaan maupun bidang operasional Kepolisian dalam Iingkungan Polda Metro Jaya sesuai Iingkup kewenangannya;

e.

memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan OIPAI RKA-KL dan penyaluran anggaran; dan

f.

ber1coordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

Paragraf 10 ••••••

21

Paragraf 10

Rorena dengan Unsur Unsur Pendukung

Pasal 21

HTCK Rorena Polda Metro Jaya dengan SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

berkoordinasi dalam rangka penyusunan produk Sisrenstra yang meliputi Renstra, Rancangan Renja, Renja. Tap Kinelja dan LAKIP;

b.

berkoordinasi dalam penyerapan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN;

c.

berkoordinasi dalam penerapan sistem dan manajemen Organisasi dan Tata Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi penyempumaan pilun-pilun baik bidang perencanaan maupun bidang operasional Kepolisian dalam lingkungan Polda Metro Jaya sesuai Iingkup kewenangannya;

e.

memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan OIPAI RKA-KL dan penyaluran anggaran; dan

f.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

Ke~a

serta HTCK di lingkungan

Paragraf 11 Ro SOM dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan Pasal 22 HTCK Ro SOM PoIda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Rorena, Rosarpras Bidpropam, Bid TI Polri, Spripim, dan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personal Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

berkoordinasi dalarn pemeriksaan psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian;

d.

berkoordinasi daIam perawatan personal meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil YarYJ terdiri dari UKG, satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan; dan

e.

berKoordinasi daIcJn pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personal.

Paragraf 12 Ro SOM dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok Pasal 23 HTCK Ro SOM PoIda Metro Jaya dengan SPKT, para Oirektorat dan Satbrimob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a.

berkoordinasi dalam pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personal Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri; c. berkoordinasi ••••••

22

c.

berkoordinasi dalam pemerksaen psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian;

d.

berkoordinasi dalam perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan matenil yang terdiri dari UKG, Satya Lencana/Penghargaan, ljin/Cuti dan Perumahan; dan berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel.

Paragraf13

Ro SOM dengan Unsur Unsur Pendukung

Pasal 24

HTCK Ro SOM Polda Metro Jaya dengan SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan karier anggota/PNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagli/kermalugri;

c.

berkoordinasi dalam pemeriksaan psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian;

d.

berkoordinasi dalam perawatan personel meliputi pernbinaan rohani dan jasmani serta pernbinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan; dan

e.

berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personal.

Paragraf14

Rosarpras dengan Unsur Pengawas dan Pembantu PimpinanlPelayanan

Pasal 25

HTCK Rosarpras Polda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Rorena, Ro SOM, Bidpropam, Bid 1"1 Polri, Spripim, dan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyertaan personel PoIri pada pelatihan sertifikasi seperti seleksi daftar rekanan, penyelenggaraan pengadaan atau pada kegiatan lain yang dianggap per1u;

b.

berkoordinasi dalam mengamankan penyelenggaraan Iogistik sesuai kebijakan pimpinan.

c.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis sarana dan prasarana yang meliputi perbekalan umum, peralatan, angkutan, fasilitas dan kontruksi di lingkungan Poida Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam hal pengadaan sarana dCll prasarana di Iingkungan unit ke~a sesuai dengan pengajuan DIPA masing-masing unit ke~a; dan

e.

berkoordinasi dalam pengadministrasian dan peoatallsahaan SIMAK-BMN; dan

f.

berkoordinasi dalam penginventarisasian seluruh materiil logistiK dan asset Polri dalam Iingkungan Polde Metro Jaya dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 15 •••••

23

Paragraf 15

Rosarpras dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 26

HTCK Rosarpras Polda Metro Jaya dengan SPKT, para Direktorat dan Satbrimob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyertaan personel Polri pada pelatihan sertifikasi seperti seleksi daftar rekanan, penyelenggaraan pengadaan atau pada kegiatan lain yang dianggap perlu;

b.

berkoordinasi dalam mengamankan penyelenggaraan logistik sesuai kebijakan pimpinan;

c.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis sarana dan prasarana yang meliputi perbekalan umum, peralatan, angkutan, fasilitas dan kontruksi di Iingkungan Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di Iingkungan unit kerja sesuai dengan pengajuan DIPA masing-masing unit keria;

e.

berkoordinasi dalam pengadministrasian dan penatausahaan SIMAK-BMN;

f.

berkoordinasi dalam penginventarisasian seluruh materiil logistiK dan asset Polri dalam lingkungan Polda Metro Jaya dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peratoran perundang-undangan yang berlaku; dan

g.

member bimbingan teknis terhadap pengglJnaan dan pemeliharaan materiillogistic dan asset Polri lainnya. Paragraf 16

Rosarpras dengan Unsur Pendukung

Pasal 27

HTCK Rosarpras Polda Metro Jaya dengan SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyertaan personel Polri pada pelatihan sertifikasi seperti seleksi daftar rekanan, penyelenggaraan pengadaan atau pada kegiatan lain yang dianggap penu;

b.

berkoordinasi dalam mengamankan penyelenggaraan logistik sesuai kebijakan pimpinan;

c.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis sarana dan prasarana Y31Q meIiputi perbekaJan umum, peralatan, angkutan, fasilitas dan kontruksi di Iingkungan Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan unit DIPA masing-masing unit ke~a;

e.

berkoordinasi dalam pengadministrasian dan penatausahaan SIMAK-BMN; dan

f.

berkoordinasi dalam penginventarisasian seluruh materiil logistik dan asset Polri ~ f1ngkungan PoIda Metro Jaya dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ke~a

sesuai dengan pengajuan

Paragraf 17 ••••••

24

Paragraf 17

Bidpropam dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 28

HTCK Bidpropam Polda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Rorena, Ro SDM, Rosapras, Bid TI Pori, Spripim, dan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dan bersama-sama dalam panitia Komisi Kode Etik;

b.

berkoordinasi dalam pengamanan giat, pers materiil dan pengamanan komando;

c.

berkoordinasi dalam pengaduan laporan-Iaporan masyarakat;

d.

berkoordinasi dalam pelaksanaan penerirnaan anggota Polri;

e.

berkoordinasi dalam penyiapan bahan uji terhadap personel Polri yang akan pendidikan;

f.

berkoordinasi dan bekenasarna dalam rangka menindaklanjuti temuan wasrik intern Polri dan wasrik BPK RI;

g.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPNRKA-KL;

h.

berkoordinasi dalam merumuskan system dan manajemen organisasi dan tata penyempumaan pilun-pilun bidang opsnal dan pembuatan laporan RBP;

i.

berkoordinasi dalam penjabaran produk-produk Sisrenstra;

j.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian permasalahan yang beraspek hukum; dan

k.

berkoordinasi daam pembinaan personel dan perawatan personel.

ke~a,

HTCK serta

Paragraf18

Bidpropam dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 29

HTCK Bidpropam Polda Metro Jaya dengan SPKT. para Direktorat dan Satbrimob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan kasus-kasus tertentu yang melibatkan personel Polri;

b.

bekerja sama dalam proses penyidikan apabila terjadi penyimpangan sebagai berikut:

dengan mengambil langkah-Iangkah

1.

mengundang penyidik untuk mendapatkan penjelasan tentang proses penanganan kasus;

2.

meminta kepada Dir untuk melaksanakan gelar perkara;

3.

apabila penyimpangan terbukti. maka hasilnya dilaporkan kepada Kapolda guna proses lebih lanjut.

c.

memproses permohonan SKHP dan STNK Rahasia diajukan oleh Dir;

d.

melakukan kerjasama apabila terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota Polri/PNS guna penanganan sejak awal sampai pemberian hukuman guna pencatatan personil (Catpers);

e.

memberikan masukan terhadap pertakuan tahanan dan pengamanan Barang Bukti (BB); dan f. melakukan .....

25

f.

melakukan pengamanan terhadap anggota Polri yang melaksanakan Opsus agar operasi bsqalan sesuai ketentuan. Paragraf 19

Bidpropam dengan Unsur Pendukung

Pasal 30

HTCK Bidpropam Polda Metro Jaya dengan .SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal. meliputi: a.

berkoordinasi dalam pengawalan dan kontrol pelaksanaan kegiatan pelatihan;

b.

berkoordinasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh negara;

c.

berkoordinasi dalam pertanggung jawaban masalah personel dalam Iingkup penerimaan personel lingkungan Bidkeu;

d.

pertanggung jawaban keuangan yang digunakan Propam baik UP, TUP, GU dan Gaji terhadap Mabes Poln maupun instansi lain hal ini perbendaharaan negara;

e.

berkoordinasi dalam penggantian penggunaan uang yang dilakukan personel di luar tanggung jawab Polri;

f.

berkoordinasi dalarn penyaluran dan penyerapan anggaran; dan

g.

melaksanakan

ke~a

sama yang berhubungan fungsi teknis keuangan. Paragraf20

Bidhumas dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 31

HTCK Bidhumas Polda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Rorena, Ro 8DM, Rosarpras, Bid TI Polri, 8pripim, dan Yanma PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dan bekerjasama dalam pemerolehan informasi kegiatan pengamanan dan pelayanan mayarakat yang dapat diekspose oleh media massa;

b.

berkoordinasi untuk memperoleh data kegiatan kepolisian yang menitikberatkan pada pelayanan kepada masyarakat;

c.

memberikan infonnasi secara akUf kepada Bidhumas Polda Metro Jaya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun pencitraan Polri.

Paragraf 21 • • ••••

26 Paragraf21

Bidhumas dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 32

HTCK Bidhumas Polda Metro Jaya dengan SPKT, para Oirektorat dan Satbnmob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam upaya pengamanan bahan keterangan yang dapat atau tidak dapat di ekspose oleh media massa;

b.

berkoordinasi dalam menginformasikan kasus-kasus menonjol!penting yang diperoleh dan hasil monitor pernbentaan media massa;

c.

berkoordinasi dan mengkonfirmasikan tentang prediksi gelagat perkembangan astagatra berdasarkan kirka intelijen, dalam rangka press realease Kapolda Metro Jaya akhir tahun;

d.

mengkonfirmasikan proses penanganan kasus-kasus masyarakat;

e.

meminta penjelasan keterangan tentang bagian-bagian dan kasus!penstiwa yang dapat dan tidak dapat diekspos di media;

f.

memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan pengambilan rekomendasi gambar hasil peliputan yang dilakukan Bidhumas Polda Metro Jaya; dan

g.

berkoordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan kejahatan transnasional crime. .

yang sedang ditangani dan menjadi sorotan

Paragraf22

Bidhumas dengan Unsur Pendukung

Pasal 33

HTCK Bidhumas Polda Metro Jaya dengan SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dan bekerjasama daIam pemerolehan informasi kegiatan pengamanan dan pelayanan mayarakat yang dapat di ekspose oIeh media massa;

b.

berkoordinasi untuk memperoleh data kegiatan kepolisian yang menitikberatkan pada pelayanan kepada masyarakat;

c.

memberikan informasi secara aIdif kepOOa Bidhumas Polda Metro Jaya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun pencitraan PoIri. Paragraf23

Bldkum dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 34

HTCK Bidkum Polda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Rorena, Ro SOM, Bid TI Poln, Spripim, dan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a. berkoordinasi .....

27

a.

berkoordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang fungsi dan kewenangannya;

b.

berkeqasama dalam pengernbangan dan bantuan teknis hukum dalam penerapan di lapangan;

c.

memberikan masukan pendapat dan saran hukum apabila te~adi perrnasalahan yang terkait bidang hukum. Paragraf24

Bidkum dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 35

HTCK Bidkum Polda Metro Jaya dengan SPKT, para Direktorat dan Satbrimob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a.

memberikan bantuan teknis penerapan hukum dalam proses penyidikan;

b.

mendukung terlaksananya tugas pembinaan keamanan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditinjau dan aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

mendukung terselenggaranya fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum ditinjau dan aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.

Imemberi bantuan hukum pada acara gelar perkara kasus menonjol yang menjadi sorotan publik;

e.

memberikan pendapat dan saran hukum.bilamana diperlukan;

f.

memberikan masukan pendapat dan saran hukum bila diperlukan dalam menghadapi praperadilan; dan

g.

memberi bantuan profesional terhadap anggota Polri yang menjalani proses penyidikan dan persidangan. Paragraf25

Bidkum dengan Unsur Pendukung

Pasal 36

HTCK Bidkum Polda Metro Jaya dengan SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang fungsi dan kewenangannya;

b.

berke~asama

c.

memberikan masukan pendapat dan saran hukum apabila te~adi permasalahan yang terkait bidang hukum.

dalam pengembangan dan bantuan teknis hukum dalan penerapan diIapangan;

Paragraf 26 ••••••

28 Paragraf26

Bid TI Polri dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 37

HTCK Bid TI Pol Polda Metro Jaya dengan Itwasda, Roops, Rorena, Ro SOM, Rosapras, Bid TI Polri, Spripim, dan Yanma Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dengan penggunaan jaringan teknologi dan informasi;

b.

memonitor kegiatan yang dilaksanakan Satker jajaran Polda Metro Jaya yang sedang ditangani. Paragraf27

BidTI Polri dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 38

HTCK Bid TI Pol Polda Metro Jaya dengan SPKT, para Oirektorat dan Satbrimob, Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menunjang proses penanganan kasus-kasus yang seda~g ditangani Reskrim dan menjadi sorotan masyarakat terkait dengan penggl.lnaan jaringan teknologi dan informasi;

b.

memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh Reskrim yang bersifat menunjang kelancaran penanganan kasus yang sedang ditangani;

c.

berkoordinasi dalam pengumpulan data kasus-kasus menonjol yang te~adi diwilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekaligus menginformasikan kasus-kasus menonjol/penting yang perlu disampaikanl diketahui oleh internal Polda Metro Jaya;

d.

memberi dukungan dan birnbingan TI bagi fungsi-fungsi Opsnal; dan

e.

menyiapkan sarana dan prasarana TI bagi fungsi-fungsi Opsnal untuk mendukung

kine~a

opsnal.

Paragraf28

Bid 11 dengan Unsur Pendukung

Pasal 39

Bid TI Pol Polda Metro Jaya dengan SPN, Bidkeu dan Biddokes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dengan penggunaan jaringan teknologi dan informasi;

b.

memonitor kegiatan yang dilaksanakan Satker jajaran Polda Metro Jaya yang sedang ditangani; c. berkoordinasi. ....

29

c.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan Teknologi dan Informasi Polri, terutama dalam penyusunan hanjar dan penyiapan tenaga pengajar; dan

d.

membantu pelaksanaan proses belajar mengajar khususnya pada mata ajaran yang menggunakan atau memanfaatkan akses teknologi dan inforrnasi Polri.

Paragraf29

Spripim dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan,

Unsur Pelaksana rugas Pokok dan Unsur Pendukung

Pasal 40

HTCK Spnpim Polda Metro Jaya dengan Itwasda, para Biro, para Bidang, SPKT. para Oirektorat, Setum Yanma, Satbrimob dan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

meneruskan arahan, perintah lisan/tertulis Kapolda Metro Jaya kepada Kasatker jajaran Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyiapan bahan-bahan di bidang Opsnal khususnya pemeliharaan keamanan yang diperlukan Kapolda Metro Jaya dalam rapat bidang Polkam dan dengar pendapat dengan OPRO OKI Jaya,

c.

berkoordinasi mengenai kegiatan Kapolda Metro Jaya yang akan diwakili Kasatker ataupun mendampingl Kapolda Metro Jaya dalam acara yang terkait dengan bidang dan fungsi Satker. Paragraf30

Setum dengan Unsur Pengawas dan Pembantu PimpinanlPelayanan,

Unsur Pelaksana rugas Pokok dan Unsur Pendukung

Pasal 41

HTCK Setum Polda Metro Jaya dengan semua Satuan Fungsi di Iingkungan Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi rnemberikan bantuan teknis penyelesaian administrasi umumltulisan dinas di Iingkungan Polda Metro Jaya. Paragraf31

Yanma dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan,

Unsur Pelaksana Tugas Pokok dan Unsur Pendukung

Pasal 42

HTCK Yanma Polda Metro Jaya dengan semua Satuan Fungsi di lingkungan Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: .• a.

berKoordinasi dalam menyusun spesifikasi teknis matenil peralatan pada Satuan Fungsi di Iingkungan Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok Poln; C.

berkoordinasi .....

30

c.

berkoordinasi dalam pelayanan umum dan urusan dalam untuk menunjang tugas operasional Polda Metro Jaya;

d.

menerima data kuat personel dan matenl Satuan Fungsi di Iingkungan Polda Metro Jaya sebagai dasar dukungan logistik ; dan

e.

berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis logistiklmatenil di lingkungan Polda Metro Jaya.

Paragraf32

SPKT dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 43

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasH temuan Wasrik intern Polri;

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri di Iingkungan SPKT Polda Metro Jaya.

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;

b.

berkoodinasi dalam penyajian informasillaporan yang berkaitan dengan tugas Kepolisian kepada Kapolda Metro Jaya.

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rnenyusun rencana kebutuhan anggaran operasional SPKT Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam merurnuskan sistern dan manajemen organisasi dan tata ke~a serta HTCK Satker.

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a. berkoordinasi dalam pembinaan karier anggotalPNS Poln meliputi mutasi jabatan dan UKP; b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel PoInl, pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serts kermadagrilkermalugri;

c.

berkoordinasi daIam pemeriksaan psikologi rneliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

berkoordinasi daIam perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materil yang tenftri dari UKG, Satya LencanaIPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK SPKT PoIda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

b.

berkoordinasi dalam pemeliharaan dan pengadaan Sarpras SPKT Polda Metro Jaya.

HTCK SPKT POda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam penanganan laporan masyarakat menyangkut anggotalPNS Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 33 ••.•••

31 Paragraf 33

SPKT dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 44

(1)

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Ditintelkam Polda Metro Jaya yaitu tentang laporan/pengaduan darl masyarakat untuk ditindak lanjuti meliputi Surat Keterangan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan Surat Izin Keramaian;

(2)

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi tentang laporan/pengaduan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti meliputi Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK);

(3)

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Ditbinmas Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi tentang laporan/pengaduan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti meliputi Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan; dan

(4)

HTCK SPKT Polda Metro Jaya dengan Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi tentang laporan/pengaduan dan masyarakat untuk ditindak lanjuti meliputi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nornor Kendaraan Bennotor (STNK). Paragraf34 Ditintelkam dengan Unsur Pengawas dan Pembantu PimpinanlPelayanan Pasal 45

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intern Poln dan BPK RI;

b.

berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan pennasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan cross check ataupun pernberian altematif solusl pennasalahannya.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Roops PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dan menyampaikan Kirka Intel, Relintel dan data lainnya dalam penyiapan rencana operasi Kepolisian dan penyiapan personel YCIYJ diperIukan dalam mendukung pelaksanaan operasl serta pam giat masyarakat lainnya yang tingkat kerawanannya tinggi;

b.

berkoordinasi dalam penyiapan program k8lja eli bidang operasional;

c.

berkoordinasi dalam penyampaian infonnasi masaIa1 operasional; dan

d.

meminta Kirpat dalam pelaksanaan Opsus apabila d"tper1ukan.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Rorena PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan menyusun DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dan menyampaikan Kirka Intel dalam rangka penyusunan Renstra, Rancangan Renja dan Renja Polda Metro Jaya; c. berkoordinasi .....

32

c.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyernpurnaan puun-pnm bidang opsnal;

e.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP mengenahi pelayanan SKCK; dan

f.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan wasrik tertutama berkaitan dengan perencanaan.

(4) HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(5)

a.

pembinaan karier anggota/PNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Poln), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian;

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya Lencana/Penghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan; dan

e.

member bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pemeliharaan materiil logistik dan asset Polrl lainnya.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

b.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Ditintelkam Polda Metro Jaya.

(6)

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputl berkoordinasi dalam penanganan masalah yang menyangkut Pampers (Penerbitan SKHP), Pamgiat. Pammat (Rekomendasi STNK Rahasia) dan Pam Baket di Iingkungan Polda Metro Jaya;

(7)

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(8)

(9)

a.

memberikan informasi perkernbangan opini publik terhadap produk hukum yang akanIsedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

b.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian permasalahan yang beraspek hukum.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meIiputi : a.

memberikan materi sebagai bahan penggalangan terbatas dalam rangka mengcounter pemberitaan pars dan opini publik yang kurang menguntungkan Polri Polda Metro Jaya;

b.

memberikan data permasalahan menonjoluntuk bahan eksposeberita bilamana dipertukan.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal. meliputi : a.

berkoordinasi dalam pertukaran informasi yang berkaitan dengan pengaw8SCl1 orang asing dan terorisme;

b.

berkoordinasi dalam penggunaan teknologi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas intelijen.

Paragraf 35

.

33

Paragraf35

Ditintelkam dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 46

(1)

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan SPKT Polda Metro Jaya bersifat diagonal yaitu berkoordinasl dalam penanganan laporan/pengaduan dan masyarakat untuk ditindaklanjuti tentang Surat Keterangan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pembentahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Din (SKLD) dan Surat Izin Keramaian;

(2)

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan para Direktorat dan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal,

meliputi: a.

berkoordinasi dalam penyampaian laporan informasi situasi idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, Sendak dan orang asing diwilayah Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyiapan personel untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian;

c.

berkoordinasi dalam penyampaian prediksi dan kerawanan dalam kegiatan masyarakat serta permasalahan menonjollainnya. Paragraf36

Ditintelkam dengan Unsur Pendukung

Pasal 47

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pengisian mata pelajaran maupun pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi Intelkam;

b.

berkoordinasi dalam rangka memberi masukan dalam pembuatan bahan pelajaran.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

HTCK Ditintelkam Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya yaitu dalam kegiatan pelayanan medik bagi anggota Polri dan PNS diIingkungan Ditintelkam Polda Metro Jaya. Paragraf37

Ditreskrimum dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 48

(1)

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intern Polri dan BPK RI; b. mengadakan

34

(2)

(3)

b.

mengadakan perbaikan / penyempumaan-pemyempurnaan temuan-temuan Wasrik;

dan pemutakhiran data berdasarkan

c.

menginformasikan tentang adanya gelar perkara yang sifatnya menonjol guna memperoleh arahan dan petunjuk.

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dan kegiatan rutin Kepolisian yang mengedepankan Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

b.

menyetenggarakan gelar perkara daJam rangka Operasi Kepolisian guna mengetahui kemajuan penyidikan perkara hasft operasl;

c.

berkoordinasi dan kerjasama dalam hal penyfapan personel, fogistik dan anggaran dukungan operasl Kepotisian mu/ai dan tahap perencanaan, petaksanaan, pengendatian dan laporan hasU operasi.

HTCK Ditreskrimum Pokta Metro Jaya dengan Rorena Po/da Metro Jaya bersifat diagonal, metiputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPNRKA-KL;

b.

bert
c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata kerja, HTCK penyempumaan pitun-pilun bidang opsnat; dan

d.

berk()(}Jljjnasi daiam pembuatan pelaporan RBP.

serta­

{4} HTCK Ditreskrimum Potda Metro Jaya dengan Ro SDM Potda Metro Jaya bersifat diagonal, mefipuU :

(5)

(6)

a.

berKoordinasi datam pembinaan Karier anggotaIPNS PoIn metiputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

ber1«x>rdinasi datam pengendalian persone1 metiputi penyediaan personet (penerimaan/rekruitmen personeI PoIrt), pemisahan dan penyaluran personel, seteksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

berXoordinasi dafam pemeriksaan psikologi meUputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

ber1«x>rdinasi daIam perawatan personel meliputi pembinaan rohan! dan jasmani serta pembinaan morlJ dan materiiI yang terdiri dari UKG, Satya LencanaJPenghargaan, tjinlCuti dan Perumahan.

HTCK Oibeskrimum PoIda Metro Jayadengan Rosal]ll'aS PokJa Metro Jaya bersifat diagonal,. metiputi :

a

bertmon:finasi daIam penyusunan rencana kebutuhan alsusJaJut Reskrimum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi daIam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi daIam pemeliharaanJ pengadaan dan penghapusan Sarpras Oitreskrimum Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi datam menyertakan -personel R$krimum -untukmengikuti. pelatihan sertifikasi dan tim petelangan da/am pengadaan alsus/a/utReskrimam;dan

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana distribusi alsus/alut Reskrrnum serta proses penyalurannya.

HTCK Oitreskrimuni Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal,meliputi: .

a

berkoordinasi dalam penanganan permasalehen menyangkut·anggota .Reskrim termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan; b. berkoordinasi .: ~ ..

I

35

(7)

(8)

(9)

b.

berkoordinasi dalam hal penanganan personel Ditreskrirrum Polda Metro Jaya yang bermasalah;

c.

meminta penerbitan SKHP untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya; dan

d.

mengikuti gelar perkara dalam memutuskan perkara.

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan informasi hasil proses penyidikan perkara untuk disampaikan kepada pers/mass media;

b.

meminta bantuan dalam mendukung penyidikan yang memerlukan pembuktian dan hasil rekaman gambar, terutama kasus-kasus yang melibatkan massa;

c.

berkoordinasi dalam hal menyiapkan dan menyajikan produk- produk perkembangan penanganan perkara menyangkut pemberitaan mass media dan disesuaikan dengan arah kebijakan Kapalda Metro Jaya.

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bers/fat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan gelar perkara guna memperoleh bahan masukan berupa pendapat hukum, serta pemberian bantuan hukum;

b.

meminta bantuan hukum dalam menghadapi pra peradilan;

c.

memberikan masukan dalam rangka penyusunan produk-produk hukum perundang-undangan atau produk hukum lainnya terutama yang rnenyangkut bidang tugas penyidikan;

d.

berkoordinasi dalam membuat pendapat hukum untuk Kapalda Metro Jaya dalam hal penanganan perkara pidana yang merupakan atensi pimpinan; dan

e.

berkoordinasi dalam hal pembuatan produk-produk hukum dan sosialisasi peraturan perundang­ undangan secara terpadu.

HTCK Dltreskrrnum Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polrt Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembangunan dan pemeliharaan janngan komunikasi dan telekomunikasi;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan sistem informasi knminal.

Paragraf38

Ditreskrimum dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 49

(1)

(2)

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan SPKT PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelayanan KepoIisian kepada masyarakat antara lain LP dan SP2HP;

b.

berkoodinasi dalam pemberian bantuan serta pertolongan yakni penanganan TKP.

HTCK Dltreskrimum Polda Metro Jaya dengan Ditintelkam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi tentang laporan informasi mengenahi situasi idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, Sendak dan orang asing diwilayah Polda Metro Jaya ; dan

b.

berkoordinasi dalam penyiapan personel untuk mendukung kegiatan operasional Kepalisian. (3) HUbungan

36

(3)

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam penanganan kasus yang ada hubungan dengan fungsi Direktorat tersebut;

(4)

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Satbrimob, Ditbinmas, Ditpamobvit Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam menyiapkan personel pada pelaksanaan operasi Kepolisian yang dilaksanakan oleh Olt Reskrimum;

(5)

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Ditsabhara, Ditlantas dan Ditpolair Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(6)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan personel pada pelaksanaan operasi Kepolisian yang dilaksanakan oleh Ditreskrimum;

b.

berkoordinasi dalam penyidikan perkara pidana umum;

c.

berkoordinasi dalam mem back-up pengamanan dan pelaksanaan penggeledahan TKP; dan

d.

berkoordinasi dalam hal tersangka tertangkap tangan.

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Dtt Tahti Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a. b. c. d.

berkoordinasi dalam pembinaan dan Tatib penahanan; berkoordinasi dalam pelayanan kesehatan tahanan; berkoordinasi dalam pengamanan dan administrasi barang bukti; dan berkoordinasi dalam penyajian informasi dan dokumen tahanan. Paragraf39

Ditreskrimum dengan Unsur Pendukung

Pasal 50

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan tenaga pengajar dan bahan serta peralatan yang mendukung pengajaran bidang Reskrimum sesuai permintaan dari SPN;

b.

berkoordinasi, kerja sarna dan saling tukar menukar informasi pendidikan, jenis dan modus operandi kejahatan sesuai perkembangan i1mu pengetahuan dan teknologi;

c.

menyampaikan produk-produk pembinaan sistem Ditreskrimum PoIda Metro Jaya untuk peningkatan profesionalisme Polri khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknoklgi penegakan hukum.

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ber1aku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

c.

berkonaksi dalam penata usahaan pembayaran anggaran Remunerasi personel PoIda Metro Jaya (Aatker jajaran Poldfa Metro Jaya).

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pemeriksaan kesehatan saksiltersangka;

b.

berkoordinasi dalam mendukung proses penyidikan yang terkait dengan fungsi kedokteran Kepolisian. Paragraf 40 •.•••••

37

Paragraf 40

Ditreskrimsus dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 51

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intem Polri dan BPK RI;

b.

mengadakan perbaikan I penyempumaan-pemyempumaan dan pemutakhiran data berdasarkan temuan-temuan Wasrik;

c.

menginfomlasikan tentang adanya gelar perkara yang sifatnya menonjol guna memperoleh arahan dan petunjuk.

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dan kegiatan rutin Kepolisian yang mengedepankan Ditresknmsus Polda Metro Jaya;

b.

menyelenggarakan gelar perkara dalam rangka Operasi Kepolisian guna mengetahui kemajuan penyidikan perkara hasil operasi; dan

c.

berkoordinasi dan keriasama dalam hal penyiapan personel, logistik dan anggaran dukungan operasi Kepolisian mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan hasil operasi.

HTCKDitreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : "

(4)

"

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPAJRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Oitreskrimsus Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata penyempurnaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

ke~a,

HTCK serta

HTCK Oitreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

berkoordinasi dalam pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

berkoordinasi dalam pemeriksaan psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

berkoordinasi dalam perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan Iflateriil yang terdiri dari UKG, Satya LencanaIPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

(5) HTCK Oitreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan alsus/alut Reskrimsus Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Oitreskrimsus Polda Metro Jaya; d. bertoordinasi .....

38

(6)

(7)

(8)

(9)

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Reskrimsus untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dan Tim pelelangan dalam pengadaan alsus/alut Reskrimsus; dan

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana distribusi alsus/alut Reskrimsus serta proses penyalurannya.

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan menyangkut anggota Reskrimsus termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

berkoordinasi dalam hal penanganan personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang bermasalah;

c.

meminta penerbitan SKHP untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya; dan

d.

mengikuti gelar perkara dalam memutuskan perkara.

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan gelar perkara guna memperoleh bahan masukan berupa pendapat hukum, serta pemberian bantuan hukum;

b.

meminta bantuan hukum dalam menghadapi pra peradilan;

c.

memberikan masukan dalam rangka penyusunan produk-produk hukum perundang-undangan atau produk hukum lainnya terutama yang menyangkut bidang tugas penyidikan;

d.

berkoordinasi dalam membuat pendapat hukum untuk Kapolda Metro Jaya dalam hal penanganan perkara pidana yang merupakan atensi pimpinan; dan

e.

berkoordinasi dalam hal pembuatan produk-produk hukum dan sosialisasi peraturan perundang­ undangan secara terpadu.

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan informasi hasil proses penyidikan perkara untuk disampaikan kepada pers/mass media;

b.

meminta bantuan dalam mendukung penyidikan yang memerlukan pembuktian dari hasil rekaman gambar, terutama kasus-kasus yang melibatkan massa;

c.

berkoordinasi dalam hal menyiapkan dan menyajikan produk- produk perkembangan penanganan perkara menyangkut pemberitaan mass media dan disesuaikan dengan arah kebijakan Kapolda Metro Jaya.

HTCK Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Bid TI Poln Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunkasl dan telekomunikasi;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan sistem informasi kriminal. Paragraf41

Ditresklimsus dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 52

(1)

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan SPKT Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelayanan Kepolisian kepada masyarakat antara lain LP dan SP2HP;

b.

berkoodinasi dalam pemberian bantuan serta pertolongan yakni penanganan TKP. (2) HUbungan .....

39

(2)

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Ditintelkam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi tentang laporan informasi mengenahi situasi idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, Sendak dan orang asing diwilayah Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyiapan personel untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian.

(3)

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Ditreskrimum dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam penanganan kasus yang ada hubungannya fungsi Direktorat tersebut.

(4)

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Satbrimob, Ditbinmas, Ditpamobvit Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam menyiapkan personel pada pelaksanaan operasi Kepolisian yang dilaksanakan Dlt Reskrimsus.

(5)

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Ditsabhara, Ditlantas dan Ditpolair Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(6)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan personel pada pelaksanaan operasi Kepolisian yang dilaksanakan Dlt Reskrimsus;

b.

berkoordinasi dalam penyidikan perkara pidana khusus;

c.

berkoordinasi dalam mem back-up pengamanan dan pelaksanaan penggeledahan TKP; dan

d.

berkoordinasi dalam hal tersangka tertangkap tangan

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Dit Tahti Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi daJam pembinaan dan Tatib penahanan;

b.

berkoordinasi dalam pelayanan kesehatan tahanan; ....

c.

berkoordinasi dalam pengamanan dan administrasi barang bukti; dan

d.

berkoordinasi daJam penyajian informasi dan dokumen tahanan

Paragraf42

Ditreskrimum dengan Unsur Pendukung

Pasal 53

(1)

(2)

HTCK Ditreskrimsus Pc*:Ia Metro Jaya dengan SPN PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi da1am menyiapkan tenaga pengajar dan bahan serta peralatan yang mendukung pengajaran bida1g Reskrimsus sesuai pennintaan dari SPN;

b.

berkoordinasi, keIja sarna dan saling tukar menukar informasi pendidikan, jenis dan modus operandi kejahatan sesea peritembangan i1mu pengetahuan dan teknologi;

c.

menyampaikan prOOuk-produk pembinaan sistem Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk peningkatan profesionalisme PoIri khususnya bidang Hmu pengetahuan dan teknologi penegakan hukum;

HTCK Ditreskrimsus PoIda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl; b. berkoodinasi .....

40

b. (3)

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

HTCK Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pemeriksaan kesehatan saksiltersangka;

b.

berkoordinasi dalam mendukung proses penyidikan yang terkait dengan fungsi kedokteran Kepolisian. Paragraf43

Ditresnarkoba dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 54

(1)

(2)

(3)

(4)

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam Illenindaklanjuti hasil temuan Wasrik intem Polri dan BPK RI;

b.

mengadakan perbaikan / penyempumaan-pemyempumaan temuan-temuan Wasrik ;

c.

menginfomlasikan tentang adanya gelar perkara yang sifatnya menonjol guna memperoleh arahan dan petunjuk.

dan pemutakhiran data berdasarkan

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dan kegiatan rutin Kepolisian yang mengedepankan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

b.

menyelenggarakan gelar perkara dalam rangka Operasi Kepolisian guna mengetahui kemajuan penyidikan perkara hasil operasi;

c.

berkoordinasi dan keriasema dalam hal penyiapan personel, Iogistik dan anggaran dukunqan operasl Kepolisian mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan hasil operasi.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk SisrerlSba (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan nmajemen organisasi dan tata kerja, HTCK serts penyempumaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Pads Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggotalPNS Poln meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personeI (penerimaan/rekruitmen personel Poll;), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbarJJ dan dikbangspes serta kennadagrilkennalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personal dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pernbinaan monl dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan. (5) HTCK .....

41

(5)

(6)

{7}

{8}

(9)

HTCK Oitresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan alsus/alut Resnarkoba Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Oit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Resnarkoba untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dan Tim pelelangan dalam pengadaan alsus/alut Resnarkoba; dan

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana dlsmbust alsus/alut Resnarkoba serta proses penyalurannya.

HTCK Oitresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan pennasalahan menyangkut anggota Resnarkoba tennasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

berkoordinasi dalam hal penanganan personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang bennasalah;

c.

meminta penerbitan SKHP untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keper1uan lainnya; dan

d.

mengikuti gelar perkara dalam memutuskan perkara.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan gelar perkara guna memperoleh bahan masukan berupa pendapat hukum, serta pemberian bantuan hukum;

b.

meminta bantuan hukum dalam menghadapi pra peradilan;

c.

memberikan masukan dalam rangka penyusunan produk-produk hukum perundanq-uncenqan atau produk hukum lainnya terutama yang menyangkut bidang tugas penyidikan;

d.

berkoordinasi dalam membuat pendapat hukurn untuk Kapolda Metro Jaya dalam hal penanganan perkara pidana yang merupakan atensi pimpinan; dan

e.

berkoordinasi dalam hal pembuatan produk-produk hukum dan sosialisasi peraturan perundang­ undangan secara terpadu.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan infonnasi hasil proses penyidikan perkara untuk disampaikan kepada pers/ne;s media;

b.

meminta bantuan dalam mendukung penyidikan yang memer1ukan pembuktian dan hasil rekaman gambar, terutama kasus-kasus yang melibatkan massa;

c.

berkoordinasi dalam hal menyiapkan dan menyajikan produk- produk perkembangal penallganan perkara menyangkut pemberitaan mass media dan disesuaikan dengan arah kebijakan KapoIda Metro Jaya.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meIiputi : a.

berkoordinasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan telekomunitasi;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan sistem infonnasi kriminal.

Paragraf 44

.

42 Paragraf44

Oitresnarkoba dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 55

(1)

(2)

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan SPKT Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelayanan Kepolisian kepada masyarakat antara lain LP dan SP2HP;

b.

berkoodinasi dalam pemberian bantuan serta pertolongan yakni penanganan TKP.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Ditintelkam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi tentang laporan informasi mengenahi situasi idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, Sendak dan orang asing di wilayah Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyiapan personel untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian.

(3)

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya denqan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam penanganan kasus yang ada hubunganya fungsi Direktorat tersebut;

(4)

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Satbrimob, Ditbinmas, Ditpamobvit Polda Metro Jaya yaitlJ berkoordinasi dalam menyiapkan personel pada pelaksanaan operasi Kepolisian yang dilaksanakan Ditresnarkoba;

(5)

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Ditsabhara, Ditlantas dan Ditpolair Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(6)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan personel pada pelaksanaan operasi Kepolisian yang dilaksanakan Ditresnarkoba;

b.

berkoordinasi dalam penyidikan perkara pidana

c.

berkoordinasi dalam mem back-up pengamanan dan pelaksanaan penggeledahan TKP; dan

d.

berkoordinasi dalam hal tersangka tertangkap tangan.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Oit Tahti Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan dan Tatib penahanan;

b.

berkoordinasi dalam pelayanan kesehatan tahanan;

c.

berkoordinasi dalam pengamanan dan administrasi barang bukti; dan

d.

berkoordinasi dalam penyajian infonnasi dan dokumen tahanan.

Paragraf 45 ••••••

43

Paragraf45

Ditresnarkoba dengan Unsur Pendukung

Pasal 56

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan tenaga pengajar dan bahan serta peralatan yang mendukung pengajaran bidang Resnarkoba.sesuai permintaan dan SPN;

b.

berkoordinasi, ke~a sama dan saling tukar menukar informasi pendidikan, jenis dan modus operandi kejahatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c.

menyampaikan produk-produk pembinaan sistem Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk peningkatan profesionalisme Polri khususnya bidang i1mu pengetahuan dan teknologi penegakan hukum.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

HTCK Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pemeriksaan kesehatan saksi/tersangka;

b.

berkoordinasi dalam mendukung proses penyidikan yang terkait dengan fungsi kedokteran Kepolisian. Paragraf46

Ditbinmas dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 57

(1)

HTCK Ditbinmas Poida Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkooroinasi dan bekerjasama dalam rangka menindaklanjuti temuan Wasrik intern Polri dan Wasrlk

BPKRI; b.

berkoordinasi dalarn perbaikan I penyempumaan-penyempurnaan berdasarkan temuan Wasrik dan pemutakhiran data.

(2)

HTCK Oilbinmas PoIda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggota untuk ikut serta pada pelaksanaan tugas operasional Kepolisian;

(3)

HTCK Ditbinmas Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

bertoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kinerja dan Lakip) Satker Ditbinmas Polda Metro Jaya;

c. ber1
44

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyempumaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggota/PNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri). pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagri/kermalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya Lencana/Penghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Oitbinmas Polda Metro Jaya; dan

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Oitbinmas untuk mengikuti pelatihan serflfkasl dan Tim pelelangan dalam pengadaan barang Oitbinmas.

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan perrnasalahan personel Oitbinmas Polda Metro Jaya termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota Ditbinmas Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Ditbinmas Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas.

HTCK Oitbinmas Polda<Metro Jaya dengan Bidkum PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan informasi perkembangan opini pubIik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Pdda Metro Jaya;

b.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian perrnasalahan yang beraspek hukum.

HTCK Ditbinmas Polda Metro Jaya dengan Bidhumas PoIda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikal tJJgas utama Oitbinmas Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Oitbinmas PoIda Metro Jaya di lapangan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan keamanan, penanganan gangguan keamanan di wilayah Polda Metro Jaya. (9) HTCK .....

45

(9)

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem inforrnasi dl Iingkungan Oitbinmas Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional Kepolisian. Paragraf47

Ditbinmas dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 58

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan para Oirektorat dan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a.

berkoordinasi untuk mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian. Paragraf48

Ditresnarkoba dengan Unsur Pendukung

Pasal 59

(1)

(2)

(3)

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pengisian mata pelajaran maupun pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi Binmas;

b.

berkoordinasi dalam rangka memberi masukan dalam pembuatan bahan pelajaran.

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, rneliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

HTCK Oitbinmas Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya cia1taranya dalam kegiatan pelayanan medik kegiatan kedokteran Kepolisian di Iingkungan Oit Binmas Polda Metro Jaya. Paragraf 49

Ditsabhara dengan Unsur Pengawas dan Pembantu PimpinanJPelayanan

Pasal 60

(1)

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliplJti : a.

berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka menindaklanjuti temuan Wasnk intern Polri dan Wasrik BPKRI; b. bekerjasama .

46

b.

bekeriasama dalam penyempurnaan pedoman berdasarkan temuan Wasrik dan pemutakhiran data.

(2)

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggota untuk ikut serta pada pelaksanaan tugas operasional Kepolisian;

(3)

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(4)

(5)

(6)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Ditsabhara Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Poln), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi Dikbang dan Dikbangspes serta Kennadagri/Kermalugri;

c.

pemeriksaan psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanaIPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan alsus/alut Dit Sabhara Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Ditsabhara Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Ditsabhara untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dan Tim pelelangan dalam pengadaan alsus/alut Ditsabhara; dan

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana distribusi alsus/alut Dttsabhara serta proses penyalurannya.

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan personel Ditsabhara Polda Metro Jaya termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota Ditsabhara Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP. pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Ditsabhara Polda Metro Jays dalam menunjang pelaksanaan tugas.

(7) HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

memberikan informasi perkembangan opini publik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

b.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian permasalahan yang beraspek hukum. (8) HTCK. .....

47

(8)

(9)

HTCK Oitsabhara Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama Oit Sabhara Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Oit Sabhara Polda Metro Jaya di lapangan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan keamanan, penanganan gangguan keamanan di wilayah Polda Metro Jaya.

HTCK Oitsabhara Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fi.lngsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dl Iingkungan Ditsabhara Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan penempatan janngan-janngan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional Kepolisian. Paragraf 50

Ditsabhara dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 61

HTCK Oitsabhara Polda Metro Jaya dengan para Oirektorat dan satbrmob Polda Metro Jaya diantaranya : a.

berkoordinasi untuk mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian. Paragraf 51

Ditsabhara dengan Unsur Pendukung

Pasal 62

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pengisian mata pelajaran maupun pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi Sabhara;

b.

berkoordinasi daJam rangka memberi masukan dalam pembuatan bahan pelajaran.

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi daJam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan katentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

HTCK Ditsabhara Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya diantaranya dalam kegiatan pelayanan medik kegiatan kedokteran Kepolisian dilingkungan Oit Sabhara Polda Metro Jaya.

Paragraf 52 •••••

48

Paragraf 52

Ditlantas dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 63

(1)

(2)

(3)

(4)

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka penyiapan bahan wasrik dan menindak lanjuti hasil temuan Wasrik intern Poln dan Wasnk BPK RI;

b.

berkoordinasi dan ke~a sarna dalam penyelenggaraan Wasrik di bidang Lantas.

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dan kegiatan rutin Kepolisian yang mengedepankan Ditlantas Polda Metro Jaya;

b.

menyelenggarakan gelar perkara dalam rangka Operasi Kepolisian guna mengetahui kemajuan hasil operasi;

c.

berkoordinasi dan keriasarna dalam hal penyiapan personel, logistik dan anggaran dukungan operasi Kepolisian mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan hasil operasi; dan

d.

berkoordinasi dalam rangka menyiapkan/merumuskan rencana strategi bidang operasional, manajemen operasi kepolisian serta anatisa dan evaluasi pelaksanaannya.

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam hal penyususunan anggaran DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam penyusunan produk Sisrenstra ( Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap dan Lakip);

c.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pelaporan RBP di Ditlantas Polda Metro Jaya; dan

d.

berkoordinasi dalam penyaluran anggaran dan penyerapan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN.

Kine~a

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier an~S PoIri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian persooel meIiputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran persone!, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kerrnadagrilkermalugri;

c.

psikologi meliputi psi;OOgi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meIiputi pembinaan rohani dan jasmani serta pernbinaan moril dan materiil yang terdiri dal; UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

(5) HTCK Oitlantas Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan sarpras Ditlantas Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penalausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Ditlantas Polda Metro Jaya;

d. berkoordinasi

.

49

(6)

(7)

(8)

(9)

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Ditlantas untuk mengikuti pengadaan alsus/alut Ditlantas; dan

pelatihan sertifikasi dalam

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana distribusi alsus/alut Ditlantas serta proses penyalurannya.

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan menyangkut anggota Lantas termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

berkoordinasi dalam hal penanganan personel Lantas yang bermasalah;

c.

meminta penerbitan SKHP untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya.

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

rnemberikan masukan dalam rangka penyusunan produk-produk hukum perundang-undangan atau produk hukum lainnya terutama yang menyangkut bidang tugas lalu lintas;

b.

berkoordinasi dan keria sarna dalam rangka sosialisasi perundang-undangan maupun peraturan di bidang lalu Iintas;

c.

melaksanakan ke~a sarna dalam rangka bantuan hukum apabila dalam pelaksanaan operasional Kepolisian berdampak hukum bagi Polri; dan

d.

berkoordinasi dalam hal pembuatan produk-produk hukum dan sosialisasi peraturan perundang • undangan lalu Iintas secara terpadu.

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan informasi perkernbangan peraturan lalu Iintas untuk disampaikan kepada pers/mass media;

b.

meminta bantuan dalam mendukung tersosialisasinya peraturan lalu Iintas baik dalam bentuk gambar maupun audio visual;

c.

berkoordinasi dalam hal menyiapkan dan menyajikan produk- produk perkembangan lalu Iintas menyangkut pemberitaan mass media dan disesuaikan dengan arah kebijakan Kapolda Metro Jaya.

HTCK Dttlantas Polda Metro Jaya dengan Kabid TI Pol Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan koordinasi dan ke~a sarna penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem teknologi dan informasi lalu Iintas;

b.

melaksanakan koordinasi dan ke~a sarna dalam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan lalu Iintas.

Paragraf53

Ditlantas dengan Unsur Pelaksana Tagas Pokok

Pasal 64

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan para Direktorat dan Satbrillob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a.

berkoordinasi untuk mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas diwilayah hukum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian.

Paragraf 54 .....

50

Paragraf 54

Ditlantas dengan Unsur Pendukung

Pasal 65

(1)

(2)

(3)

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

berkoordinasi dan keria sama dalam rangka memberikan pelajaran dan pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian Lalu Lintas;

b.

berkoordinasi dalam rangka memberikan masukan dalam pembuatan bahan pelajaran fungsi lalu lintas.

HTCK DiUantas Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan ke~a sama dalam rangka pendistribusian anggaran balk di Iingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya maupun untuk kegiatan operasional Kepolisian;

b.

melaksanakan keria sama yang berhubungan fungsi teknis keuangan;

c.

melaksanakan ke~a sama dalam rangka penysluran dana kesejahteraan personel Polri di Iingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya.

HTCK Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

melaksanakan ke~a sama dalam pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian terhadap anggota maupun masyarakat dalam kontek operas; kepolisian;

b.

melaksanakan ke~a sama penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian dalam pengambilan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Paragraf55

Ditpamobvit dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 66

(1) HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(2)

a.

bekeriesema dalam penyempurnaan pedoman berdasarkan temuan Wasrik dan pemutakhiran data

b.

menerima penyelenggaraan supervisilwasrik dan hasilnya dalarn bidang Pel1gamanan Obyek Vital yang dilakukan oleh Itwasda;

c.

berkoordinasi dan bekeqaserna dalam pengawasan terhadap pelaksanaan secara rutin, baik bersifat staf terhadap aspek menajerial dan administrasi sumber daya (manusia, anggaran, logistik) maupun tugas lapangan tennasuk pembinaan kesiapsiagaan dan dukungan operasional.

HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggota untuk ikut serta pada pelaksanaan tugas operasional Kepolisian;

b.

melaksanakan ke~asama dan berkoordinasi dalam rangka pengawasan I pengawalan suatu kegiatan/acara. (3) HTCK .....

51

(3) HTCK Oitpamobvit Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersitat diagonal, meliputi :

(4)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun OIPNRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Ditpamobvit Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata keria, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang opsnal;

d.

menerrna saran dan masukan dalam rangka menyusun program kegiatan Oit Pamobvit maupun pengelolaan anggaran Satker serta pertanggung jawabannya; dan

e.

bekena samadalam hal analisis dan evaluasi program maupun anggaran Oit Pamobvit.

HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Polda Metro Jaya bersitat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggotalPNS Poln meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penenmaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kennadagri/kermalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meJiputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya Lencana/Penghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

(5) HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersitat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penvusunan rencana kebutuhan Sarpras Ditpamobvit Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Oitpamobvit Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Ditpamobvit untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dalam pengadaan sarpras Ditpamobvit;

e.

Beke~asama

dalam rangka pembinaan administrasi logistic dan materiil, penyusunan rencana pengadaan kebutuhan matertil, tasilitas dan logistic bagi satker, serta pemeliraraan dan perawatannya;

dan f.

(6)

Berkoordinasi dalam rangka penggunaan materiil, tasilitas dan logistic bagi kegiatan yang bersitat rutin maupun operasi yang dilaksanakan oleh Dit Pam Obvit Polda Metro Jaya sesuai dengan kebutuhan..

HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersitat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan pennasalahan personel Ditpamobvit Polda Metro Jaya tennasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota Ditpamobvit Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperiuan lainnya;

c.

bekeqa sarna dalam bidang pembinaan disiplin, pengamanan internal dan pertanggung jawaban protesl personel agar tetap terkendalinya perilaku personel baik dalam tugas maupun dalam kehidupan sehad­ hal; di masyarakat dan Iingkungannya; d. berkoordinasi .....

52

(7)

(8)

(9)

d.

berkoordinasi dalam rangka penyidikan pelanggaran disiplin, kode etik protest maupun perbuatan personel yang mengindikasikan perbuatan pidana karena pengaduan masyarakat maupun dari temuan langsung;

e.

berkoordinasi dalam bidang pengamanan internal khususnya dalam rangka kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengamanan provos;

f.

meminta dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjut terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana (KEPP); dan

g.

membuat laporan absensi pelaksanaan apel satker anggota Oit Pamobvit dan laporan bulanan tindak lanjut anggota Dit Pamobvit yang bersalah.

HTCK Oitpamobvit Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

hubungan bersifat honsontel dengan bentuk garis koordinasi;

b.

bskeriasama dalam memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat secara umum sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlku;

C.

menerima dan menindak lanjuti masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian permasalahan anggota baik peolanggaran disipil maupun hukum.

HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama Ditpamobvit Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Ditpamobvit Polda Metro Jaya di lapangan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan keamanan, penanganan gangguan keamanan yang berada dalam Kawasan Tertentu, Obyek Wisata, Lembaga Negara dan Perwakilan Asing diwilayah Polda Metro Jaya;

c.

bersama-sama membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Polri, khususnya dalam bidang pengamanan obyek vital dalam rangka mewadai saran dan kritik masyarakat bagi kemajuan Polri.

HTCK Oitpamobvit PoIda Metro Jaya dengan Bid TI POlri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dl Iingkungan Ditpamobvit Poida Metro Jaya;

b.

berkoordinasi daIam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan ~ta1 KepoIisian;

C.

bekerja sana daIam rangka pengadaan dan pembangunan jaringan telekomunlkasl dan multi media bagi kepentingan tugas Oit Pamobvit sesuai dengan kebutuhan; dan

d.

pengajuan peranbahan alat komunikasi dan perbaikan.

Paragraf56

Ditpamobvit dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 67

HTCK Oitpamobvit PoIda Metro Jaya dengan para Oirektorat dan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a. berkoordinasi .

53

a.

berkoordinasi untuk mendukung tugas fungsi dalern rangka memelihara keamanan dan ketertlban pada Kawasan Tertentu, Obyek Wisata, Lembaga Negara dan Perwakilan Asing diwilayah hukum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian;

c.

hubunqan bersifat horizontal dengan bentuk garis koordinasi; dan

d.

bekeqasama dalam rangka kegiatan tertentu maupun rutin yang memerlukan satuan brimob seperti unjuk rasa, kerusuhan maupun kejahatan tingkat tinggi yang berada di obyek-obyek vital maupun kegiatan lainnya. Paragraf 57 Ditpamobvit dengan Unsur Pendukung Pasal 68

(1)

(2)

HTCK Oitpamobvit Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

hubungan bersifat horizontal dengan bentuk garis koordinasi;

b.

bekenasema dalam rangka pendidikan dan pelatihan personel yang memerlukan waktu dan pelajaran yang komprehensif baik fungsi Oit Pamobvit maupun pendidikan penjenjangan karier;

c.

penyiapan instruktur dan pengajar yang berkaitan dengan pengamanan obvitnas.

HTCK Oitpamobvit Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

hubungan bersifat horizontal dengan bentuk garis koordinasi;

b.

bekerjasama dalam pengelolaan anggaran Oit Pamobvit Polda Metro Jaya baik pengadaan maupun distribusi serta administrasi keuangannya;

c.

melakukan koordinasi dalam hal pelaporan keuangan;

d.

melakukan pembinaan terhadap fungsi keuangan seperti penempatan personel keuangan;

e.

melaporkan laporan SAl, laporan buku kas bank, TpfTGR, pemutakhiran data dan catatan atas laporan keuangan;

f.

melakukan koordinasi dalam hal penghasilan anggota; dan

g.

mengirimkan pertanggung jawaban keuangCll (perwabku) alas danalanggaran yang diterima.

(3) HTCK Ditpamobvit Polda Metro Jaya dengan BOiokkes PoIda Metro Jaya diantaranya dalam kegiatan pelayanan medik kegiatan kedokteran Kepolisian eli Iingkungan Ditpamobvit Polda Metro Jaya. a.

hubungan bersifat horizontal dengan bentuk garis koordinasi;

b.

menerima analisa dan evaluasi hasil pemeriksaan fisik personel untuk kepentingan lugas tertentu , seperti tugas ke luar negeri, pendidikan dan peIatihan maupun tugas Iainnya;

c.

pengajuan restitusi bagi anggota yang berobathawat inap di luar RS Polri Kramat Jati sesuai ketentuan yang berlaku.

.Paragraf 58 •••••

54

Paragraf 58

Ditpolair dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Piinpinan/Pelayanan

Pasal 69

(1)

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dan bekeqasama dalam rangka menindaklanjuti temuan Wasnk intern Poln dan Wasrlk BPKRI;

b.

bekeqasema dalam penyempurnaan pedoman berdasarkan temuan Wasrik dan pemutakhiran data.

(2)

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggota untuk ikut serta pada pelaksanaan tugas operasional Kepolisian;

(3)

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(4)

(5)

(6)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPNRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Ditpolair Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata keria, HTCK serta penyempumaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pernbuatan pelaporan RBP

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitrnen personel Poln)1 pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagri/kermalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdin dan UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Oitpolair Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meIiputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan alsus/alut Ditpolair Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Ditpolair Pokia Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Ditpolair untuk mengikuti pelatital sertifikasi dan Tim pelelangan dalam pengadaan alsus/alut Oitpolair; dan

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana distnbusi alsus/alut Oitpolair serta proses penyalurannya.

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda metro Jaya bersifat diagonal, mefrputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan personel Oitpolair· Polda Metro Jaya terrnasuk pengamanan matenil, kegiatan dan bahan keterangan; b. meminta ......

55

(7)

(8)

(9)

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota Ditpolair Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Ditpolair Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas.

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan informasi perkembangan opini publik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

b.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian permasalahan yang beraspek hukum;

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama Ditpolair Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Ditpolair Polda Metro Jaya di lapangan dalam rangka penyelenggaraan pernbinaan keamanan, penanganan gangguan keamanan di wilayah perairan Polda Metro Jaya.

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliplJti : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi di Iingkungan Ditpolair Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional Kepolisian. Paragraf59

Ditpamobvit dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 70

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan para Direktorat dan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi: a.

berkoordinasi untuk mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian. Paragraf60

Ditpamobvit dengan Unsur Pendukung

Pasal 71

(1)

HTCK Ditpolair Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pengisian mata pelajaran maupun pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi Polair;

b.

berkoordinasi dalam rangka memberi masukan dalam pembuatan bahan pelajaran. (2) HTCK .....

56

(2)

(3)

HTCK Oitpolair Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran.

HTCK Oitpolair Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya diantaranya dalam kegiatan pelayanan medik kegiatan kedokteran Kepolisian di lingkungan Ditpolair Polda Metro Jaya. Paragraf61

Dittahti dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 72

(1)

HTCK Oittahti Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intern Polri dan BPK-RI ;

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan Oit Tahti Polda Metro Jaya.

(2)

HTCK Oittahti Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggota untuk ikut serta pada pelaksanaan tugas operasional Kepolisian;

(3)

HTCK Oittahti Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya diantaranya:

(4)

(5)

a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun OIPAlRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja. Renja, Tap Kinerja dan Lakip) Satker Oittahti Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata keria, HTCK serta penyempumaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pernbuatan pelaporan RBP.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a

pembinaan karier anggotaIPNS POlri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personal meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

psikoIogi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personal meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanaIPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Ditlahti Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Oittahti Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Oittahti Polda Metro Jaya; d. berkoordinasi .....

57

(6)

(7)

(8)

(9)

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Dittahti untuk mengikuti pelelangan dalarn pengadaan alsus/alut Dittahti; dan

pelatihan sertifikasi dan Tim

e.

berkoordinasi dalam menyusun rencana dlstribusl alsus/alut Dittahti serta proses penyalurannya.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan pennasalahan personel Dittahti Polda Metro Jaya tennasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota Dittahti Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam pennintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Dittahti Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Bidkum Poida Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan infonnasi perkernbangan opini publik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

b.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian pennasalahan yang beraspek hukum.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Bid Humas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama Dittahti Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Dittahti Polda Metro Jaya di lapangan yang dapat di ekspose media massa meliputi penanganan tahanan mulai dan jumlah tahanan yang ada, fasilitas sampai dengan pembinaan tahanan, penanganan Polda Metro Jaya.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Bid TI Poln Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem infonnasi dl Iingkungan Dittahti Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional Kepolisian. Paragraf62

Dittahti cIengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 73 (1)

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengau Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba bersifat diagonal, meliputi: a.

berkoordinasi dalam pembinaat dcr1 Tatib penahanan;

b.

berkoordinasi dalam pelayanan kesehatan tahanan;

c.

berkoordinasi dalam pengarnalan dan administrasi barang bukti; dan

d.

berkoordinasi dalam penyajian infonnasi dan dokumen tahanan.

(2) HTCK .....

58

(2)

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Ditbinmas, Ditsabhara, Ditlantas, Ditpamobvit dan Ditpolair Polda Metro Jaya

bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi untuk mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian. Paragraf63

Dittahti dengan Unsur Pendukung

Pasal 74

(1)

(2)

(3)

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pengisian mata pelajaran maupun pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi Tahti;

b.

berkoordinasi dalam rangka memberi masukan dalam pembuatan bahan pelajaran.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan periyerapan anggaran.

HTCK Dittahti Polda Metro Jaya dengan Bid Dokkas Polda Metro Jaya diantaranya dalam kegiatan pengamanan medik kegiatan kedokteran Kepolisian di Iingkungan Dit Tahti Polda Metro Jaya. Paragraf64

Satbrimob dengan Unsur Pengawas dan Pembantu PimpinanlPeiayanan

Pasal 75

(1)

(2)

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat OlaQOllaJ, meliputi: beke~asama

a.

berkoordinasi dan BPKRI; dan

dalam rangka menindaklanjuti temuan Wasn"k intern Polri dan Wasrlk

b.

mengadakan perbaikan I penyempurnaan-pernyempumaan temuan-temuan Wasrlk.

dan pemutakhiran data berdasarkan

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang berskaIa tinggi dengan mengeclapankan Satbrimob;

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi kepolisian yang bersifat khusus dan dalam kegiatannya melibatkan fungsi Satbrimob. (3) HTCK .....

59

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja, Tap Kinerja dan Lakip) Satker Satbrimob Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata penyempurnaan pilun-pilun bidang opsnal; dan

d.

berkoordinasi dalam pembuatan pelaporan RBP.

ke~a,

HTCK serta

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggota/PNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri), pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagri/kermalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya Lencana/Penghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan alsus/alut Satbrimob Polda Metro Jaya dan menyusun spesifikasi teknis alsus/alut Satbrimob Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam hal pelatihan sertifikasi guna proses pelelangan, pendstribuslan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan mateliil dan logistik Satbrimob Polda Metro Jaya.

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, melipl.lti : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan personel Satbrimob Polda Metro Jaya termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota Satbrimob Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Satbrimob Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas.

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

memberikan informasi perkembangan opini publik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

b.

menerima masukan, saran/pendapat hukum dalam penyelesaian permasalahan yang beraspek hukum.

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama Satbrimob Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Satbrimob Polda Metro Jaya di lapangan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan keamanan, penanganan gangguan keamanan dalam negeri. (9) HTCK .....

60

(9)

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi delam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi kriminal serta managerial di Iingkungan Satbrimob Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan penernpatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional Kepolisian. Paragraf65

Satbrimob dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 76

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan para Direktorat jajaran Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi penyiapan personel dalam rangka mendukung tugas fungsi maupun kewilayahan pada kegiatan penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara, atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) dan SAR; dan

b.

berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kepolisian.

Paragraf66

Satbrimob dengan Unsur Pendukung

Pasal 77

(1)

(2)

(3)

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi menyiapkan bahan hanjar dan tenaga pengajar menyangkut bidang tugas Sat Brimob Polda Metro Jaya sesuai permintaan dari SPN ;

b.

berkoordinasi, ke~a sama dan saling tukar menukar informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan perkembangan i1mu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan perkembangan jenis dan modus operandi pembinaan pengamanan khususnya gangguan keamanan yang berintensitas tinggi.

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pencairan dana sesuai dengan DIPA yang diterima oleh Satbrimob Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dan meminta bantuan teknis akutansi kepada Bidkeu Polda Metro Jaya, dalam hal pelaksanaan giat Satbrimob Polda Metro Jaya.

HTCK Satbrimob Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tugas operasional kepolisian yang mengedepan Satbrimob Polda Metro Jaya;

b. memberlkan

.

61

b.

memberikan pelatihan teknis kepada tenaga para medik dan paramedik dalam pelaksanaan operasional kepolisian di lapangan. Paragraf67

SPN Polda Metro Jaya dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 78

(1)

(2)

(3)

(4)

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intern Polri dan BPK-RI ; dan

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di lingkungan SPN Polda Metro Jaya.

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pembinaan pelatihan yang menyangkut profesi untuk meningkatkan kemampuan personel Polri;

b.

berkoordinasi dalam menentukan perangkat pengendali pendidikan dan penyusunan kurikulum;

c.

berkoordinasi dalam penyediaan tenaga pendidik dan bahan ajaran beserta alin, alongin serta alsus.

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPAIRKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Renja. Tap Kine~a dan Lakip) Satker SPN Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata ke~a serta HTCK.

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggotaIPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Poln). pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkermalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personal dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan persane! mefiputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

(5) HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan Sarpras SPN Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi daIan penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi daIam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras SPN Polda Metro Jaya; dan

d.

berkoordinasi daIam menyertakan personel SPN Polda Metro Jaya untuk mengikuti pelatihan sertflkasl dan Tim pelelCIlgan dalam pengadaan Sarpras SPN Polda Metro Jaya. (6) HTCK

.

62

(6)

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan personel SPN Polda Metro Jaya termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

meminta penerbitan SKHP bagi anggota SPN Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh SPN Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas.

(7)

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya yaitu memberikan informasi perkembangan opini publik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

(8)

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya diantaranya:

(9)

a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama SPN Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan SPN Polda Metro Jaya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional SPN. Paragraf68

SPN Polda Metro Jaya dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 79

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan para Direktorat dan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam rangka pengisian mata pelajaran maupun pembekalan akhir yang berkaitan dengan fungsi tersebut;

b.

berkoordinasi dalam rangka memberi masukan dalam pembuatan bahan pelajaran. Paragraf69

SPN Polda Metro Jaya dengan Unsur Pendukung

Pasal 80

(1)

(2)

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal. meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan aJlQgarall.

HTCK SPN Polda Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya diantaranya dalam kegiatan pelayanan medik untuk anggota Polri/PNS maupun perserta Diklat difingkungan SPN Polda Metro Jaya. Paragraf 70 .....

.r

63 Paragraf70

Bidkeu dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 81

(1) HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(2)

(3)

(4)

a.

berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intern Polri dan BPK-RI ;

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK·RI di lingkungan Bidkeu Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam pengadministrasian TGR yang dilakukankan anggota Polda Metro Jaya; dan

d.

memberikan bimbingan teknis fungsi keuangan; dan

e.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya.

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran;

c.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya).

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun DIPA/RKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancangan Renja, Ranja, Tap Kine~a dan Lakip) Satker Bidkeu Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata keria serta HTCK;

d.

berkoordinasi dalam penyerapan anggaran;

e.

berkoordinasi dalam laporan tutup buku; dan

d.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya.

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Ro SDM Polda Metro Jaya diantaranya: a.

pembinaan karier anggota/PNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personeI Polri). pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagribrmalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian;

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan maril da1 materiil yang terdiri dan UKG, Satya Lencana/Penghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan; dan

e.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya. (5) HTCK .....

64

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Bidkeu Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Bidkeu Polda Metro Jaya;

d.

berkoordinasi dalam menyertakan personel Bidkeu untuk mengikuti pengadaan Sarpras Bidkeu;

e.

memberikan bimbingan teknis fungsi keuangan; dan

f.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya

pelatihan sertifikasi dalam

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan personel Bidkeu Polda Metro Jaya termasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bahan keterangan;

b.

Berkoordinasi dalam penerbitan SKHP bagi anggota Bidkeu Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keperluan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Bidkeu Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas;

d.

memberikan bimbingan teknis fungsi keuangan; dan

e.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Bidkum Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

a.

memberikan informasi perkembangan opini publik terhadap produk hukum yang akan/sedang diproses dan atau telah diselesaikan oleh Bidkum Polda Metro Jaya;

b.

memberikan bimbingan teknis fungsi keuangan;

c.

berkonaksl dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya.

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Bidhumas Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam mensosialisasikan tugas utama Bidkeu Polda Metro Jaya kepada masyarakat;

b.

berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Bidkeu Polda Metro Jaya;

c.

berkonaksl dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya).

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan Bid TI Polri Polda Metro Jaya bersifat diagonal. meliputi :

a.

berkoordinasi dalam penyelenggaraan penempatan jaringan-jaringan komunikasi yang terkait dengan kegiatan operasional Bidkeu;

b.

memberikan bimbingan teknis fungsi keuangan;

c.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya). Paragraf 71 .....•

65

Paragraf71

Bidkeu dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 82

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan para Direktorat dan Satbrimob Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran;

c.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Polda Metro Jaya).

Paragraf72

Bidkeu dengan Unsur Pendukung

Pasal 83

(1)

(2)

HTCK Bidkeu Polda Metro Jaya dengan SPN Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berXoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran;

c.

memberikan bimbingan teknis fungsi keuangan; dan

d.

berkonaksi dalam penata usahaan anggaran Remunerasi personel Polda Metro Jaya (Satker jajaran Poida Metro Jaya.

HTCK Bidkeu Poida Metro Jaya dengan Biddokkes Polda Metro Jaya diantaranya dalam kegiatan pelayanan medik untuk anggota PolrilPNS dilingkungan Bidkeu Polda Metro Jaya.

Paragraf73

Biddokkes dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 84

(1) HTa< Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Itwasda Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

beOOlonftnasi dalam menindaklanjuti hasil temuan Wasrik intern Polri dan BPK-RI ;

b.

berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik intern Polri dan BPK-RI di Iingkungan Bid Dokkes Polda Metro Jaya.

(2) HTCK

.

66

(2)

(3)

(4)

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Roops Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam bidang kesehatan pada setiap pelaksanaan operasi kepolisian;

b.

menyiapkan meteriil kesehatan dalam tugas operasiosnal kepolisian;

c.

berkoodinasi dalam rangka pelayanan medik anggota Polri IPNS di Iingkungnan Roops Polda Metro Jaya;dan

d.

berkoordinasi dalam bidang kesehatan pada setiap giat masyarakat, nasional dan internacional.

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Rorena Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam menyiapkan dan menyusun OIPA/RKA-KL;

b.

berkoordinasi dalam menjabarkan produk-produk Sisrenstra (Renstra, Rancaogan Renja, Renja, Tap Kinelja dan Lakip) Satker Biddokkes Polda Metro Jaya;

c.

berkoordinasi dalam rnerumuskan sistem dan manajemen organisasi dan tata keria serta HTCK; dan

d.

berkoordinasi dalam penyerapan anggaran baik anggaran APBN maupun non APBN (OPK).

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Ro SOM Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

pembinaan karier anggotalPNS Polri meliputi mutasi jabatan dan UKP;

b.

pengendalian personel meliputi penyediaan personel (penerimaan/rekruitmen personel Polri). pemisahan dan penyaluran personel, seleksi dikbang dan dikbangspes serta kermadagrilkerrnalugri;

c.

psikologi meliputi psikologi personel dan psikologi kepolisian; dan

d.

perawatan personel meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan moril dan materiil yang terdiri dari UKG, Satya LencanalPenghargaan, Ijin/Cuti dan Perumahan.

(5) HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Rosarpras Poida Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi :

(6)

a.

berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan Sarpras Biddokkes Polda Metro Jaya;

b.

berkoordinasi dalam penatausahaan SIMAK BMN;

c.

berkoordinasi dalam pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan Sarpras Bidkeu Polda Metro Jaya; dan

d.

berkoordinasi dalam menyertakan pesWIeI Bidkeu untuk mengikuti pelelangan dalam pengadaan Sarpras Biddokkes.

pelatihan sertifikasi dan Tim

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Bidpropam Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam penanganan permasalahan personel Biddokkes Polda Metro Jaya tennasuk pengamanan materiil, kegiatan dan bata1 keterangan;

b.

Berkoordinasi dalam penerbitan SKHP bagi anggota Biddokkes Polda Metro Jaya untuk kepentingan UKP, pendidikan dan keper1uan lainnya;

c.

berkoordinasi dalam permintaan STNK Rahasia yang digunakan oleh Biddokkes Polda Metro Jaya dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan

d.

berkoordinasi dalam pelayanan medik. (7) HTCK

.

67

(7)

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan, Bidkum Bid TI Polri dan Spnpim, Setum dan Yanma Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam pelayanan medik untuk anggota Poln/PNS masing-masing Satker;

Paragraf74

Biddokkes dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 85

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan, SPKT, Ditintelkam, Ditresknmum, Dltresknmsus, Dltresnarkoba, Satbrimob, Ditbinmas, Ditsabhara, Ditlantas, Ditpamobvit dan Ditpolair Polda Metro Jaya yaitu berkoordinasi dalam pelayanan medik untuk anggota Poln/PNS masing-masing Satker juga berkoordinasi dalam hallidik sidik (Doksik).

Paragraf75

Biddokkes dengan Unsur Pendukung

Pasal 86

(1)

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Dittahti Polda Metro Jaya yaitu berkoodinasi dalam pelayanan kesehatan tahanan;

(2)

HTCK Biddokkes Polda Metro Jaya dengan Bidkeu Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

berkoordinasi dalam pelaksanaan pernbukuan dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni SAl;

b.

berkoodinasi dalam penyaluran dan penyerapan anggaran DPK; dan

c.

berkoordinasi dalam pelayanan medik.

Paragraf76

Pejabat Polda Metro Jaya dengan Pejabat Ulama Mabes Polri

Pasal 87

HTCK Polda Metro Jaya dengan pejabat Utama Mabes Poln bersifat diagonal, meliputi : a

melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi yang diembannya dengan pembina fungsi;

b

menerima arahan dan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi yang diembannya dengan pembina fungsi;

c

melaporkan hasil pelaksanaan tugas fungsi yang diembannya dengan pembina 1urYJsi.

Paragraf n

.

68

Paragraf77

Unsur Kewilayahan (Polres)

Pasal 88

HTCK para Kapolres dengan semua Satfung yang ada di Polda Metro Jaya bersifat diagonal, meliputi : a.

para Kasatfung tingkat Polda Metro Jaya sebagai pembina fungsi memberikan arahan kepada para Kapolres sebagai pelaksana kebijakan strategis sesuai dengan fungsinya masing-masing;

b

para Kapolres berkoordinasi, bekeria sarna dan menerima arahan dari Kasatfung tingkat Polda Metro Jaya sebagai pembina fungsi teknis baik dalam bidang operasional maupun pembinaan.

Bagian Keempat Hubungan Untas Sektoral Pasal 89 (1)

hubungan lintas sektoral adalah hubungan keria sarna dengan instansillembaga di luar Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan fungsi teknis yang menjadi tanggung jawabnya.

(2)

hubungan ini dapat dilakukan oleh semua satuan fungsi di Iingkungan Polda Metro Jaya baik tingkat Polda maupun kewilayahan dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, guna menciptakan rnekanlsrne ke~a yang efektlf. efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas-tugas baik di bidang operasional maupun pembinaan sesuai dengan organisasi dan tata ke~a yang telah ditetapkan.

(3)

setelah melaksanakan koordinasi dan ke~a sarna hubungan lintas sektoral ini, diwajibkan bagi semua Kepala Satuan Fungsi untuk melaporkan hasilnya kepada KapoldaIWakapolda.

(4)

khusus untuk tingkat kewilayahan hubungan lintas sektoral dapat dilakukan oleh para Kapolres dengan Walikota. Dandim, Kepala Kejaksaan, Ketua Penqadllan, dan pejabat pemerintah setingkat Kotamadya/Kabupaten, dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan turut mendukung program pembangunan daerah.

BAB III .....•

69

BABIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal90

Dalam pengawasan dan pendendalian pelaksanaan HTCK baik Satfung tingkat Polda maupun Polres perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut: a

setiap Kasatfung wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK;

b

setiap Kasatfung menyusun hasil temuan pengawasan dan pengendalian untuk bahan pelaporan dan evaluasi;

c

pengawasan terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh:

d.

e.

1.

pengawasan secara struktural dilakukan oleh pimpinan setingkat di atas;

2.

pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Irwasda Polda Metro Jaya untuk tingkat Polda Metro Jays dan Kasiwas untuk tingkat Polres;

pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui : 1.

supervisi;

2.

pengawasan secara langsung;

3.

monitoring; dan

4.

analisis dan evaluasi.

pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau periodik oleh para pimpinan masing - masing dan pengemban fungsi pengawasan.

BAB IV

.

70 BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal91 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/49/1/2011 tanggal 28 Januarl 2011, tentang Pokok - Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Polda Metro Jaya, dicabut dan . dinyatakan tldak berlaku.

Pasal92 Peraturan Kapolda Metro Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tang9al 30 September 2011 KEPALA KEPOLISIAN DAE

H METROJAYA,

Dr. UNTUNG J' If\ffiPEKTUR JENDERAL POLISI Disahkan di Jakarta

pada tanggal '7 a(t,~~.....

2011

KEPALA KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

~

Drs. TIMUR PRADOPO

JENDERAL POLISI

.REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR

l

TAHUN .~.(/ .