,.
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2014
TENiANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL PENGAWAS RADIASI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa
Pegawai
Negeri
Sipil
yang diangkat
dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabalan Fungsional Pengawas Radiasi, perJu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan
beban kel'ja dar.
tanggung jawab pekel)aannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huru l a, dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Negen S1pil yang bersangkutan, perlu menetapkan Peraturar Pres1den
tentang
TunJangan
Jabatan
Fung~iona l
Pengawas Radiasi;
Mengingal :...
www.bphn.go.id
P RESIOEN REPUB LIK INOONESI A
-2-
Mengingat
1. Pasal
4
ayat (1)
Undang-Undang
Dasar
Negar.i
2014
tentanr
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbarru. Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3
Peraruran Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan GaJ1 Pegawru Negen S1p1l (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 30981
sebagaimana telah beberapa kali d1ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1<1 Nomor 108);
4 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan F'ungsional Pegawru Negen S1pil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran
Nomor 3547) Peraturan
Negara
sebagaunana
Pemerimab
Republik
telah
Nomor
Indonesia
diubah
40
Tahun
dengan 2010
(L.cmbaran Negara Repubhk Indonesia Tnhun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5121);
5. Per.1lun:m ...
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
-35. Pcraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang
Pengangkatan,
Pemindaha n
dan
Pcmberhentia• Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon.!sia Nomo1 4263) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemenntah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), 6. Keputusan Pres1den Nomor 87 Tahun 1999 tent.ang Rurnpun Jabatan Fungsional Pcgawai Negen S1pil scbagaimana telah beberapa kali diubah, lerakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 20 14 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSJONAL PENGAWAS RADIASI Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dima.ksud dengan TunJangan Jabatan Fungs1onal Pcngawas Rad1asi, yang selanjutnya dtsebut dengan Tunjangan Penga\\llS Radmsi adalah
runjangan jabatan fungsionnl yang dibenkan
kepada Pegawa.i Negeri Sip1l yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungs1onal Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perund.tng-undangan.
Pasal 2 ...
www.bphn.go.id
,.
PRESIDE N REPUBL IK IND O NES IA
-4-
Pasal 2 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan dltugaskan secara
penuh
dalarn
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Radiasi, diberikan Tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.
Pasal 3 Besamya Tunjangan
Pengawas
Radiasi
sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampi ran
yang
meru pakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 4 Pembenan Tunjangan Pengawas Rad1asi bag1 Pegawai Negeri
Sipil
yang
bekerja
dibebankan pada Anggaran
pada
pemenntah
pusat
Pendapatan dan Belanja
Negara dan bagi Pegawai Negeri Sip1l vang bekerja pada pemenntah
daerah
d1bebankan
pada
Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Daerah.
..
PasaJ 5 ...
www.bphn.go.id
..
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
-5-
Pasal 5 Pemberian
Tunjangan
Pengawas
Radiasi
dihentikan
apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabata.n struktural ata
l
Jabalan
fungsional lain atau karena hal lain yang mengakJbatkan
pembenan tunjangan dihentikan sesuru dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Tata cara pembayaran dan
pcnghentian pcmbayaran
TunJangan Pengawas Radiasi dllaksanakan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlnku, Peraturan Prcsiden Nomor 57 Tahun 2007 Jabatan
Fungsional
Pengawas
Lentang TunJangan
Rad1as1,
dicabut dan
be rla ku
pada
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8 Peraturan
Presiden
ini mulai
tanggal
diundangkan .
Agar .. .
www.bphn.go.id
..
PRESIDEN REP U B LIK INDONESIA
-6 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan
Peratu ran
penempatannya
dalarn
memerintahkat ,
Presid en
Lembaran
ini
Negara
dcmgan
Republn.
Indonesia. Ditetapkan d1 Jakarta pada tanggal 19 November 2014 PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA,
ud . JOKO WlDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLl K INDONESIA,
ttd. YASONNA H . LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAH UN 2014 NOMOR 354
Snlinan sesua1 dengan aslmya S§KRETARIAT KABJNET RI
D~p\:iti:Bidang KeseJahteraan Rakyat,
!'
www.bphn.go.id
I
'
PR ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPI RAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR
: 168 TAHUN 2014
TANGGAL
: 19 NOVEMBER 20 14
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI BESARNYA
JABATAN FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN
J
TUNJANGAN
!
Pengawas Radiasi Utama
Rp
1.400.000,00 I
Pengawas Radiasi Madya
Rp
1.200.000,00
Pengawas Radiasi Muda
Rp
800.000,00
Pengawas Radiasi Pertama
Rp
500.000,00
I
I
Pengawas Radiasi
iI
Pengawas Radiasi Penyelia
Rp
500.000,00
Pengawas Radiasi Pelaksana
Rp
425.000,00
Pengawas Radiasi Pelaksana
Rp
350 .000,00
Pengawas Radiasi Pelaksana
Rp
300.000,00
'
Lanjutan
Pemula
, I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. JOKO WIDODO
www.bphn.go.id
