...
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN
JABA~A.N
FUNGSIONAL
PENYULUH PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa
Pegawai
Negeri
Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiona . Penyuluh
Perikanan,
perlu
diberikan
tunjanga11
jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerji. dan tanggung jawab pekerjaannya; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam hurul a, dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestas1 produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Negen Sipil yang bersangkutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang
Tunjangan
Jabatan
Fungsiona l
Penyuluh Perikanan;
Mengingat :...
www.bphn.go.id
PRE SI D EN REPUBLI K INOONES IA
-2Mengingat
1. Pasal
4
ayat (1)
Undang-Undang
Dasar
Negara
2014
ten tang
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republil< t
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 108); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SipiJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Nomor
Lembaran
3547)
Pera turan
Negara
sebagairnana
Pemerintah
Republik
telah
Nomor
40
Indonesia
diubah Tahun
dengan 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic:< Nomor 51 21 );
5. Peraturan ... t • ,. ....
I
I ~·
- ••
.,.
';,
www.bphn.go.id
'•
PRE SI DEN REPUBLIK INDO NESIA
-35. Peraturan Pemerintah Nom or 9 Tahun 2003 tentanp, Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun J abatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011'.l
Nomor 240);
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.
Pasal
1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, yang selanjutnya
disebut
Perikanan adalah
dengan
1'unjangan
Penyulu h
tunjangan jabatan fungsiona l yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipi1 yang diangkat dan ditugaskan
secara
penuh dalam J abatan
Fungsional
Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. Pasal 2 ... ·. \
www.bphn.go.id
.
PRE SI OEN REPUBLI K IN D ONESIA
-4 Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskar; secara
penuh
Perikanan,
dalam
diberikan
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Tunjangan
Penyuluh
Perikanan
setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Penyuluh Perikanan sebagaimarn1 dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal4
Pemberian Tunjangan Penyuluh Perikanan bagi Pegawai Negeri
Sipil
yang
bekerja
dibebankan pada Anggaran
pada
pemerintah
Pendapatan dan
pusat Belanjc.
Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja padc;, pemerintah
daerah
dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5 .. .
."
www.bphn.go.id
'•
PRE SI DEN REPUBLIK IN DONESIA
-5Pasal 5 Pemberian Tunjangan Penyuluh Perikanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalan Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatar. fungsioncJ lain atau karena hal lain yang mengakibatkar. pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan
Penyuluh
Perikanan
dilaksanakan
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8 Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tangga
dil.~ndangkan.
- -
•.
Agar ...
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
-6Agar
setiap
orang
memerintahkar
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
m1
dengan
Negara
Republik
Presiden
Lembaran
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 355
Salinan sesuai dengan aslinya
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
LAMPI RAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
169 TAHUN 2014
TANGGAL
19 NOVEMBER 2014
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
BESARNYA
JABATAN
JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Rp l 500.000,00 Rp 1.260 .000,00 Rp 960.000,00 540.000,00 Rp
Penyuluh Perikanan Utama Pcnyuluh Pcrikanan Madya Penyuluh Perikanan Muda Penyuluh
Penyuluh Perikanan Pertama
Pcrikanan
Pcnyuluh Perikanan Pcnyclia
Rp Rp
Pcnyuluh Perikanan Pelaksana
780.000,00 450.000,00
Lanjutan
Penyuluh Pcrikanan Pelaksana
Rp Rp
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pcmula
360.000,00 300.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd . JOKO WlDODO
Salinan sesuru dengan aslmya ~""'RIAT ~"
'"!IYl.•1'.,....
KABINET RI
www.bphn.go.id
