PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK 00.05.55.6497 TENTANG BAHAN KEMASAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan Kemasan Pangan.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424 );
4.
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005;
5.
Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2005;
6.
Keputusan Kepala Badan POM Nomor 2001/SK/KBPOM, Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.3592 Tahun 2007.
1
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BAHAN KEMASAN PANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 2. Kemasan bahan alami adalah kemasan yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan tanpa mengalami proses dan tidak mengalami perubahan sifat atau karakteristik dasarnya. 3. Plastik adalah senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami. 4. Keramik adalah barang yang dibuat dari campuran bahan anorganik yang umumnya terbuat dari tanah liat atau mengandung silikat kadar tinggi dan ke dalamnya dapat ditambahkan bahan organik melalui proses pembakaran. 5. Gelas adalah campuran pasir dengan soda abu (serbuk mineral/pasir putih dengan titik leleh rendah), batu kapur dan pecahan atau limbah atau gelas yang didaur ulang. 6. Karet adalah polimer alami yang jika ditarik atau ditekan dan dilepas akan kembali ke bentuk semula. 7. Elastomer adalah karet sintetis yang jika ditarik atau ditekan dan dilepas akan kembali ke bentuk semula. 8. Kertas adalah bahan dalam bentuk lembaran koheren atau jaringan yang dibuat dengan diposisi serat tumbuhan, mineral, hewan atau sintetis, atau campurannya, dengan atau tanpa penambahan bahan lain. 9. Karton adalah istilah umum untuk jenis kertas tertentu yang mempunyai kekakuan relatif tinggi. 10. Paduan logam adalah bahan logam, homogen pada skala makroskopik, terdiri dari dua atau lebih unsur yang bergabung sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah dipisahkan secara mekanis.
2
11. Selofan adalah lembaran tipis yang diperoleh dari selulosa murni, berasal dari kayu atau katun yang tidak dapat didaur ulang. 12. Bahan tambahan adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam bahan dasar dengan maksud untuk mempengaruhi sifat, warna dan/atau bentuk kemasan. 13. Migrasi adalah proses terjadinya perpindahan suatu zat dari kemasan pangan ke dalam pangan. 14. Batas migrasi adalah jumlah maksimum yang diizinkan dari suatu zat yang bermigrasi. 15. Plastik daur ulang adalah plastik yang diproses ulang berasal dari limbah satu jenis atau lebih plastik, berpotensi tinggi untuk melepaskan migran ke dalam pangan sehingga berisiko terhadap kesehatan. 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi : a. bahan yang dilarang digunakan; b. bahan yang diizinkan sebagai kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
Pasal 3 (1)
Bahan yang dilarang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah bahan tambahan seperti yang tercantum dalam Lampiran 1.
(2)
Bahan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan.
(3)
Bahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2A.
(4)
Bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2B.
3
Pasal 4 (1)
Bahan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi plastik, selofan, kertas, karton, karet, elastomer, logam, paduan logam, keramik, dan/atau gelas.
(2)
Bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi bahan yang berfungsi sebagai antimikroba (antimicrobial), pengawet (preservative), pensanitasi (sanitizing), pembentuk plastik berbusa (blowing), perekat (adhesive), antikorosi (anticorrosive), antistatik dan atau anti embun (antistatic and/or antifogging), penjernih (clarifying), pewarna (colorant), pengemulsi dan atau aktif permukaan (emulsifier and/or surface active), pelumas (lubricant), pemlastis (plasticizer), pembebas (release), pengisi (filler), penstabil (stabilizer), antihalang (antiblocking), antikempal (antifoulant), pemodifikasi (modifier), dan pemutih (bleaching).
(3)
Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2B.
BAB III PERSYARATAN Pasal 5 (1)
Batas migrasi bahan dasar yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2A.
(2)
Bahan dasar digunakan sesuai tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu.
(3)
Tipe pangan dan kondisi penggunaan yang dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2C
Pasal 6 (1)
Perubahan fungsi bahan tambahan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
(2)
Tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri.
Pasal 7 (1)
Bahan dasar dan bahan tambahan selain yang tercantum dalam Lampiran 2A dan 2B hanya dapat digunakan sebagai kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
4
(2)
Tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri. Pasal 8
(1)
Kemasan pangan dari bahan plastik daur ulang hanya dapat digunakan sebagai kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
(2) Tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri.
Pasal 9 Kecuali kemasan bahan alami, setiap kemasan pangan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud untuk diperdagangkan harus memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.
BAB IV LARANGAN Pasal 10 (1)
Dilarang menggunakan kemasan pangan dari bahan plastik daur ulang sebelum diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
(2)
Dilarang mengedarkan pangan dengan menggunakan kemasan pangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.
BAB V SANKSI Pasal 11 (1)
Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis; b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu; c. Perintah menarik produk dari peredaran; d. Pemusnahan jika terbukti menimbulkan risiko terhadap kesehatan; e. Pencabutan persetujuan pendaftaran produk pangan.
5
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan ditetapkannya peraturan ini semua peraturan mengenai kemasan pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1)
Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan tersendiri.
(2)
Peraturan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Pada tanggal
: JAKARTA : 20 Agustus 2007
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Dr.Husniah Rubiana Thamrin Akib., MS., MKes., SpFK
6
